Jakarta (VLF) Video pelajar bonceng tiga kebut-kebutan di Jalan Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial (medsos). Ketiganya terlihat membawa senjata tajam (sajam).

Dalam video yang dilihat detikcom, Senin (30/9/2024), ketiganya terlihat mengenakan helm dan memakai jaket. Ketiga pelajar tersebut mengendarai sepeda motor metik.

Terlihat mereka mengejar kelompok lain yang ada di depannya. Mereka mengejar, sementara perekam video terdengar berteriak untuk menyerang.

Kemudian terlihat pengendara motor lainnya terjatuh hingga terpental ke trotoar. Ketiga pelajar bersajam tersebut lalu melanjutkan perjalanan perjalanan.

Diamankan Polisi

Terkait video viral tersebut, Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, 27 September 2024 malam. Ketiganya saat ini telah ditangkap.

“Unit Reskrim Poslek Tanah Sareal berhasil mengamankan tiga pelajar kebut-kebutan sambil mengacungkan sajam,” kata Bismo.

Identitas ketiga pelajar tersebut diketahui setelah polisi melakukan penyelidikan. Diketahui, ketiga pelajar tersebut yaitu RFS, MM, dan KP.

“Dengan adanya peristiwa tersebut, kami melalui Unit Reskrim Polsek Tanah Sareal berhasil menangkap ketiga pelajar tersebut,” jelasnya.

Bismo mengatakan pihaknya akan menindak tegas siapa saja yang mengganggu keamanan di Kota Bogor. Masyarakat bisa mengadukan apabila melihat kejadian serupa.

“Apabila masyarakat mengetahui adanya tindak pidana dapat menghubungi nomer aduan kami di 087810010057 atau di call center 110,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7564241/polisi-tangkap-pelajar-viral-bersajam-bonceng-3-kebut-kebutan-di-bogor.)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap lima orang terkait pembubaran paksa diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di salah satu hotel di Kemang. Berdasarkan proses hukum yang dilakukan, polisi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut.

Peristiwa pembubaran diskusi terjadi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9) pagi. Polisi mengantongi 10 nama pelaku terkait pembubaran acara diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh itu.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal, mengatakan saat hari kejadian, di lokasi tersebut ada beberapa kegiatan. Termasuk diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh dan juga aksi unjuk rasa yang menolak diskusi tersebut digelar.

“Itu ada 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan di dalami hotel yaitu kegiatan kegiatan seminar yang juga saat itu tidak ada pemberitahuannya. Kemudian, ada kegiatan tandingan demo yang tidak menginginkan kegiatan seminar itu terjadi. Sehingga kami tetap melakukan pengamanan walaupun tidak ada pemberitahuan,” kata Ade Rahmat di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9).

Saat itu pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan di depan hotel. Namun, diduga kelompok yang menolak adanya diskusi tersebut masuk melalui pintu belakang hotel untuk melakukan pembubaran. Beberapa di antaranya bahkan diduga sudah menginap di hotel tersebut.

“Kemudian, tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan. Dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut,” jelasnya.

1. 5 Ditangkap, 2 Tersangka

Pihak kepolisian kemudian menangkap lima orang usai terjadi pembubaran diskusi. Polisi lantas menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait pembubaran tersebut.

“Terkait peristiwa di Kemang kemarin, 5 orang sudah diamankan. 2 di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary saat dihubungi, Minggu (29/9).

2. Terancam 7 Tahun Bui

Kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka pembubaran diskusi.

“Adapun dari hasil pendalaman tersebut, ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu perusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grand Kemang,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Minggu (29/9).

Wira mengatakan tersangka perusakan dijerat Pasal 170 KUHP juncto Pasal 406 KUHP. Sementara tersangka penganiayaan dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP.

“Untuk pasalnya yang melakukan perusakan kita jerat Pasal 170, kemudian 406 (KUHP). Sedangkan untuk yang penganiayaan kita jerat 170 dan 351 (KUHP),” ujarnya.

3. Peran Tersangka

Polisi membeberkan peran dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah FEK yeng merupakan koordinator lapangan saat pembubaran diksusi terjadi.

“Di antaranya adalah inisial FEK, ini selaku koordinator lapangan,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Djati Wiyoto Abadhy dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Minggu (29/9).

Tersangka lain ialah GW yang diduga melakukan perusakan di lokasi. Sementara tiga orang lainnya, yakni JJ, LW, dan MDM, belum ditetapkan sebagai tersangka.

4. Dalih Bubarkan Paksa Diskusi

Polisi menyebutkan tersangka berdalih menilai diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh itu tak berizin. Pelaku kemudian merasa dapat melakukan pembubaran paksa diskusi.

“Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Forum Cinta Tanah Air sekitar 30 orang. Mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya,” kata Brigjen Djati.

Acara diskusi tersebut diketahui dihadiri sejumlah tokoh. Seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

5. Polisi Cari Tahu Penggerak Massa

Polisi masih menyelidiki kasus pembubaran paksa diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh. Polisi turut mencari tahu pihak yang menggerakkan kelompok tersebut.

“Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok massa ini. Kita akan lakukan screening, kita akan lakukan profiling pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya, apa tujuannya?” kata Brigjen Djati.

Djati menyebutkan pihaknya akan mencari tahu motif pasti di balik pembubaran diskusi. Dia menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti semua pihak terlibat.

“Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita terus akan lakukan investigasi penyelidik motif latar belakang kenapa kok di kelompok ini datang ke sana. Kenapa kok ini dibubarkan siapa penggeraknya, dan tentu akan kita mintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang tentu mereka bisa terlibat dalam aksi yang terjadi,” jelasnya.

6. Panitia Diskusi Sempat Negosiasi dengan Massa

Polisi mengungkap penyelenggara diskusi dan massa aksi yang melakukan pembubaran paksa sempat melakukan negosiasi. Namun, muncul puluhan orang yang langsung melakukan aksi pembubaran paksa.

“Namun pada saat kegiatan pengamanan dilakukan, kami sempat juga bernegosiasi dengan penanggung jawab aksi unjuk rasa, dengan penanggung jawab kegiatan yang ada di dalam gedung. Di situ sudah bernegosiasi, dengan kesepakatan untuk bisa dipercepat kegiatan yang ada di dalam sehingga kita bisa untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang sedang berjalan,” kata Brigjen Djati.

Meski demikian, saat itu muncul 10-15 orang dari pintu belakang hotel masuk ke acara diskusi. Pihak keamanan hotel sempat menghadang, namun mereka merangsek masuk.

“Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun, karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan pencabutan baliho yang ada di dalam,” ujarnya.

Saat itulah massa tersebut melakukan pembubaran paksa diskusi hingga merusak fasilitas yang ada di sana. Pihak kepolisian pun segera bergeser untuk melerai aksi ricuh-ricuh yang terjadi.

7. Polda Metro Periksa Internal Viral Polisi Dipeluk Massa

Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terkait video personel kepolisian dipeluk massa yang membubarkan paksa diskusi. Polda Metro mengatakan massa tersebut yang memeluk polisi.

“Kita lihat video yang beredar di lapangan, di media sosial, jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, mereka (para pelaku) dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami, pamit dengan petugas anggota yang ada di situ,” kata Brigjen Djati.

Namun, Djati menyebutkan pihaknya akan melakukan investigasi internal untuk mengusut ada tidaknya dugaan pelanggaran personel. Bidang Propam Polda Metro Jaya akan mendalami SOP para personel yang melakukan pengamanan.

“Kemudian, selain itu juga, kami juga melakukan investigasi secara internal terhadap para petugas Polri yang bertugas mengamankan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung, apakah di situ ada pelanggaran SOP atau tidak,” kata dia.

8. Alasan Pelaku Pembubaran Diskusi

Pengacara kelima orang yang diamankan polisi menjelaskan alasan kliennya memakai akses pintu belakang hotel. Menurut pengacara, alasannya karena spontanitas dan efisiensi.

“Akses masuk melalui pintu belakang. Klien kami memasuki area hotel melalui pintu belakang karena kondisi di pintu depan yang padat dan akses yang terbatas pada saat itu. Keputusan ini diambil secara spontan dan semata-mata didasari pertimbangan efisiensi, tanpa ada keterlibatan atau arahan dari pihak manapun, termasuk aparat kepolisian,” ujar pengacara pelaku pembubaran, Gregorius Upi, dalam keterangan tertulis, Minggu (29/9).

Dia juga mengklarifikasi soal interaksi antara kliennya dan polisi. Gestur cium tangan dan bersalaman yang tampak dalam video beredar merupakan bentuk kesopanan.

“Interaksi yang terjadi antara klien kami dengan aparat kepolisian setelah insiden, seperti bersalaman dan mencium tangan, merupakan bentuk kesopanan dan penghormatan yang umum dalam budaya Indonesia. Gestur-gestur tersebut sama sekali tidak mengindikasikan adanya kolusi, kerja sama, atau dukungan dari aparat kepolisian terhadap aksi pembubaran diskusi,” tuturnya.

9. Pelaku Mengaku Menyesal

Greg juga menyampaikan bahwa kliennya menyesal atas pembubaran paksa diskusi. Para pelaku aksi siap mempertanggungjawabkan tindakannya.

“Klien kami menyadari bahwa tindakan mereka dalam membubarkan diskusi tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi berbagai pihak. Mereka menyesali tindakan mereka yang telah membuat kegaduhan dan siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Greg juga menegaskan tidak ada keterlibatan polisi atas pembubaran ini. Kliennya tidak menjalin kerja sama atau koordinasi dengan polisi.

“Tidak ada keterlibatan atau koordinasi dengan aparat kepolisian. Kami dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kerja sama atau koordinasi apa pun antara klien kami dengan aparat kepolisian dalam aksi pembubaran diskusi tersebut,” ungkapnya.

(Sumber : 9 Fakta Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang Jadi Tersangka dan Ditahan.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di Kepolisian harus mampu memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Hal itu agar kasus kekerasan bisa diminimalisir.

“Saya menyambut baik pembentukan direktorat khusus penanganan kasus terkait perempuan dan anak di Kepolisian sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Tanah Air,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Minggu (29/9/2024).

Dia menjelaskan, pada 20 September 2024 lalu, Kepolisian Republik Indonesia meresmikan pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rawan menghadapi tindak kekerasan.

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan sebanyak 18.192 kasus. Korban didominasi perempuan dengan total 15.794 korban hingga Agustus 2024.

Berdasarkan tempat kejadiannya, catatan yang sama menyebutkan korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia paling banyak terjadi di rumah tangga. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 11.195 kasus.

“Bila melihat catatan tersebut, upaya untuk menangani tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan tidaklah mudah,” tuturnya.

Dia mengatakan tindak kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, biasanya pelaku adalah orang dekat dengan korban.

“Sehingga, direktorat baru yang dibentuk kepolisian harus memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi yang memadai dalam memproses kasus tindak kekerasan yang terjadi,” ungkapnya.

Dia pun mendorong aparat penegak hukum terus meningkatkan kepeduliannya terhadap kasus-kasus tindak kekerasan yang mengancam perempuan dan anak.

Selain upaya peningkatan kompetensi para penegak hukum, dia mendorong agar antara aparat penegak hukum mampu berkolaborasi dengan baik dalam memproses tindak pidana kekerasan terhadap setiap warga negara.


“Berharap sistem peradilan yang kita miliki semakin baik dalam penanganan setiap kasus, sebagai bagian dari upaya negara melindungi setiap warganya,” tutupnya.

(Sumber : Waka MPR Minta Penegak Hukum Tekan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan.)

Jakarta (VLF) Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai salah satu orang yang berkontribusi merusak KPK. Yudi pun menyoroti laporan mengenai pertemuan Alex dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kini merupakan terpidana KPK.

“Saya setuju dengan pernyataan Zaenur Rohman (Peneliti Pukat UGM) terkait dengan bahwa Alex merupakan salah satu orang yang berkontribusi merusak internal KPK,” ujar Yudi kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Yudi mengatakan Alex sendiri telah mengakui bahwa dirinya gagal sebagai pimpinan KPK. Hal ini, katanya, dibuktikan dengan pernyataan Alex tentang koruptor tidak takut lagi untuk korupsi.

“Sementara dia harusnya malu lah kalau misalkan dia ternyata dia menjadi pimpinan KPK tapi koruptor sudah tidak takut lagi dengan KPK misalnya, atau tidak takut lagi dengan korupsi,” kata Yudi.

“Oleh karena itu maka, ya seharusnya dari dulu dia mengundurkan diri seperti itu,” imbuhnya.

Dia kemudian menyoroti laporan di Polda Metro Jaya pada April 2024 lalu tentang pertemuan Alex dengan Eko Darmanto. Eko diketahui adalah tersangka KPK, pertemuan Alex dengan Eko itu terjadi sebelum Eko menjadi tersangka dan ditahan KPK, namun masih dalam tahun yang sama dengan penetapan tersangkanya.

Yudi meminta Polda Metro Jaya menuntaskan laporan itu. Menurutnya, laporan ini perlu dilanjutkan untuk menjadi pengukur kinerja Alex sebagai pimpinan KPK.

“Kemudian terkait dengan adanya kasusnya dia, tentu saya berharap dituntaskan lah ya oleh Polda Metro ya, kasusnya itu udah sampai mana, kita tahu terakhir adalah dipanggil staf KPK sehingga tentu dari sini kita bisa masuk bagaimana sebenarnya kinerja dari Alex,” ucapnya.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu juga meminta Polda Metro segera memanggil Alex. Dia mengatakan pemanggilan Alex perlu untuk mengetahui benar tidaknya laporan tersebut.

“Kalau memang Alexander Marwata belum dipanggil untuk diperiksa Polda Metro Jaya, maka seharusnya Polda Metro Jaya berdasarkan asas persamaan hukum segera memanggil yang bersangkutan untuk mencari tahu kebenaran terkait laporan ya kita tahu siapa yang laporkan Alex terkait adanya dugaan pertemuan tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, Yudi juga menyoroti sikap Alex yang kerap menyampaikan pernyataan kontroversial. Salah satunya yang dia soroti pernyataan Alex mengenai Harun Masiku.

“Tambahan, bahwa Alex sering membuat kontroversi termasuk ketika akan ditangkapnya Harun Masiku dalam waktu 1 minggu, walaupun kemudian dia ralat kembali tentu ini pernyataan yang kontroversi, dan terbukti saat ini Harun Masiku belum ketangkap,” ucapnya.

Pertemuan Alex dengan Eks Kepala Bea Cukai Yogya

Dalam catatan detikcom, Alexander Marwata pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Alex dilaporkan terkait pertemuannya dengan Eko Darmanto.

Eko adalah mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang juga terpidana kasus gratifikasi yang diusut KPK saat itu.

Pertemuan Alex dengan Eko itu terjadi pada Maret 2023. Sementara, Eko dijerat KPK sebagai tersangka saat itu pada September 2023.

Alex juga telah mengakui pertemuan itu. Dia mengatakan bertemu dengan Eko atas izin pimpinan KPK lainnya.

“Betul, saya bertemu ED (Eko Darmanto) di kantor didampingi staf dumas dan seizin serta sepengetahuan pimpinan lainnya. Waktunya sekitar awal Maret 2023,” kata Alex saat itu.

“ED melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam importasi emas, HP, dan besi baja,” imbuhnya.

Alexander pun mengaku tak ambil pusing oleh laporan tersebut. Dia mengaku fokus bekerja.

“Saya nggak ambil pusing dengan laporan-laporan seperti itu,” ujar Alexander.

“Yang penting saya bekerja dengan iktikad baik. Kalo ada yang menilai saya melakukan kejahatan ya biarin saja,” sambungnya.

Eko saat itu terjerat kasus gratifikasi. Namanya mencuat ke publik setelah kerap memamerkan kekayaannya ke publik. KPK kemudian melakukan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Eko. KPK kemudian menetapkan Eko sebagai tersangka pada September 2023.

Eko ditahan pada Desember 2023. KPK menyebutkan bukti awal gratifikasi yang diterima Eko senilai Rp 18 miliar.

Saat ini, Eko sudah divonis 6 tahun penjara. Eko terbukti melanggar Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dan juga melanggar UU TPPU pasal 3 dan pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Sumber : Eks Penyidik Setuju Alex Marwata Rusak KPK, Ungkit Laporan di PMJ.)

Jakarta (VLF) Polisi mengungkap adanya kode ‘pesta’ di kelompok pemuda yang kumpul-kumpul sebelum 7 remaja ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi. Polisi menjelaskan maksud kode ‘pesta’ itu adalah untuk melakukan tawuran.

Seperti diketahui, Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota melakukan patroli pada Sabtu, 21 September 2024, dini hari. Saat itu polisi menemukan sekitar 60-90 orang berkumpul di sebuah bedeng depan pabrik di Jalan Cipendawa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan saat itu polisi datang ke lokasi setelah melakukan patroli siber. Yang mana, patroli siber itu polisi menemukan adanya rencana tawuran yang akan dilakukan oleh sekelompok anak muda.

“Kedatangan polisi waktu itu di lokasi itu berdasarkan patroli siber yang dilakukan dan berdasarkan analisa ini ada dugaan dan kami mendapatkan update terbaru dari teman-teman penyidik, bahwa mereka pakai kode apa untuk berkumpul ‘pesta ulang tahun’,” jelas Ade Ary kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Ade Ary mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah remaja yang diamankan di lokasi tersebut, mengaku bahwa kode ‘pesta’ itu adalah untuk melakukan tawuran.

“Dan ini sudah diambil keterangan bahwa kode-kode itu adalah maksudnya untuk tawuran. Ini fakta dari beberapa saksi yang diambil keterangan,” imbuhnya.

Bahkan, anak-anak itu juga pamit kepada orang tuanya dengan alasan untuk pesta ulang tahun, padahal pesta yang dimaksud adalah tawuran.

“Jadi ada yang pamit kepada keluarganya ada yang pesta, ada yang ulang tahun, ada syukuran. Ini kode yang disepakati oleh mereka maksudnya itu adalah tawuran,” bebernya.

“Ini sangat memprihatinkan, mohon dengan hormat kerja sama kita semua, kita jaga anak anak generasi kita, kita awasi. Bapak Kapolda Metro Jaya dalam program Jumat Keliling, Jumat Curhat, Ngopi Kamtibmas itu program senantiasa mengajak untuk menjaga kamtibmas,” lanjutnya.

111 Kasus Tawuran

Lebih lanjut, Ade Ary menyampaikan data terkait aksi tawuran di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, tercatat ada 111 kali tawuran selama tiga bulan terakhir.

“Kami sampaikan tiga bulan terakhir ada 111 kali tawuran terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebagian besar sudah diungkap, diamankan,” katanya.

Dari sekian para pelaku yang diamankan namun tidak terindikasi melakukan pidana telah dilakukan pembinaan oleh polisi. Orang tua juga dipanggil polisi untuk memberikan pembinaan dan bimbingan.

“Yang diklasifikasi tidak melakukan pidana dipanggil orang tuanya, dilakukan pembinaan,” katanya.

Sementara mereka-mereka yang terindikasi melakukan pidana diberikan penindakan lebih lanjut baik dengan proses hukum maupun sanksi dari sekolah. Kebijakan Pemprov DKI sendiri adalah dengan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang terlibat tawuran.

“Yang ada dugaan tindak pidana diproses bekerja sama dengan Pemprov DKI kebijakan Pemprov adalah mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP), kemudian sudah terjadi masih kami lakukan terus imbauan-imbauan police goes to school, sambang, silaturahmi, jadi butuh kerja sama,” pungkasnya.

(Sumber : Polisi Ungkap Kode ‘Pesta’ Tawuran Sebelum 7 ABG Tewas di Kali Bekasi.)

Jakarta (VLF) Mantan kepala sekolah (kasek) di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial ST ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. ST dinilai merugikan negara sebesar Rp 416 juta.

“Penyerahan tersangka oleh Polres Dompu dilakukan kemarin ke kami (Kejari),” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Dompu, Joni Eko Waluyo, dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024.

ST diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya terkait pembangunan ruang kelas di sekolah yang dia pimpin. Menurut Joni, dugaan korupsi yang menyeret kasek SMA AR Rahim Dompu itu terjadi pada tahun anggaran 2018.

“Tindakan tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 416.383.000,” ujar Joni.

Kini, ST dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, ST akan ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Kemudian, ST akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Negeri Mataram.

(Sumber : Korupsi Rp 416 Juta, Mantan Kepsek di Dompu Tersangka!.)

Jakarta (VLF) Bupati Labuhanbatu nonaktif Erik Adtrada Ritonga divonis 6 tahun penjara dalam kasus koruspi yang menjeratnya. Vonis tersebut ditetapkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan.

Majelis hakim menyatakan Erik Adtrada Ritonga bersalah dalam kasus korupsi tersebut. Selain divonis penjara, Erik juga dicabut haknya untuk dipilih sebagai anggota legislatif selama tiga tahun setelah selesai menjalani hukuman.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim As’ad Rahim. Sidang vonis Erik dilaksanakan di PN Medan, Rabu (25/9).

“Menyatakan terdakwa Erik terbukti bahwasannya meyakinkan bersalah melakukan kegiatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama seusai dengan dakwaan primer. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan,” kata As’ad Rahim.

Erik yang juga mantan Ketua NasDem Labuhanbatu tersebut juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 368 juta. Jika tidak dibayar, maka harta benda Erik akan disita oleh jaksa untuk membayar uang pengganti.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 368.270.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, apa bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti akan ditambah hukuman penjara selama 2 tahun,” ucapnya.

Hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak untuk dipilih sebagai anggota DPRD kabupaten hingga DPR RI selama 3 tahun. Hukuman tersebut terhitung sejak Erik selesai menjalani hukuman.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yakni pencabutan hak untuk dipilih sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman,” tutupnya.

Erik bantah terima uang

Usai mendengar vonis hakim tersebut, Erik memberikan klarifikasi. Ia membantah menerima uang korupsi tersebut. Ia juga heran atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Awalnya Erik mengaku akan bertanya ke pendamping hukum soal apakah pihaknya akan banding atau tidak atas vonis tersebut.

“Tanya PH dululah kan, saya nggak ngerti mau banding atau apa,” kata Erik Adtrada Ritonga.

Menurut Erik, ada banyak kejanggalan dalam vonis yang ditetapkan hakim. Erik membantah menerima suap sebesar Rp 4,9 miliar seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Banyak kejanggalan, saya nggak pernah menerima kok ada beban kepada saya, saya nggak pernah menerima apa-apa, dalam fakta persidangan kan sudah jelas,” ucapnya.

(Sumber : Vonis 6 Tahun Bui untuk Bupati Labuhanbatu Nonaktif Erik di Kasus Korupsi.)

Jakarta (VLF) Aksi geng motor di Kota Medan dan sekitarnya belakangan semakin berani. Para pemuda tersebut bergerombol konvoi di jalan raya sembari membawa senjata tajam hingga meresahkan warga. Aksi mereka viral di media sosial.

Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto pun buka suara terkait hal tersebut. Irjen Whisnu menegaskan pihak kepolisian bakal menindak kelompok geng motor tersebut. Berikut 2 pernyataan Kapolda Sumut terkait geng motor di Sumut.

1. Kumpulkan Kapolres

Irjen Whisnu menyebut pihaknya telah mengumpulkan para kapolres dan kasat reserse di jajaran Polda Sumut untuk membahas penanganan terhadap geng motor di Sumut. Ia memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas para anggota geng motor yang telah bikin resah warga tersebut.

“Hari ini, saya mengumpulkan para Kapolres, kasat serse dan para penyidik seluruh wilayah Sumut, baik yang secara langsung maupun daring. Inti dari kegiatan arahan saya, yang pertama adalah perkembangan dinamika kriminal yang ada di wilayah Sumut. Saya pastikan dan saya arahkan mereka untuk memberantas peredaran narkoba dengan tegas secara kontinue,” kata Whisnu di Polda Sumut, Kamis (26/9/2024).

“Kedua, terkait dengan begal dan geng motor, saya perintahkan untuk dilakukan tindakan keras terukur, sehingga tidak ada lagi yang namanya geng motor ataupun begal di wilayah Sumut,” sambungnya.

2. Siagakan Pasukan Tambahan

Untuk memberantas geng motor tersebut, kata Whisnu, pihaknya akan menyiagakan pasukan tambahan dari Sabhara dan Brimob Polda Sumut khususnya pada malam Minggu dimana para anggota geng motor biasanya beraksi.

“Akan ada beberapa langkah yang akan diciptakan menjaga situasi aman terkait dengan geng motor. Pertama, malam Minggu kita menambah kekuatan pasukan kita, Sabhara dan Brimob untuk mencegah terjadi arak-arakan dari geng motor,” sebutnya.

3. Petakan Lokasi Markas Geng Motor

Irjen Whisnu juga menyebut langkah yang telah dilakukan jajarannya untuk memberantas geng motor tersebut adalah dengan memetakan lokasi-lokasi persembunyian atau markas mereka untuk digerebek. Menurutnya, tindakan tersebut akan lebih efektif dibandingkan menangkap para pelaku saat konvoi atau setelah melakukan tindakan kejahatan.

“Kita melibatkan intelijen dan reserse untuk mencari, menemukan tempat-tempat persembunyian ataupun keberadaan geng motor tersebut, sehingga kita bisa berupaya melakukan pencegahan dan tindakan yang lebih cepat di lapangan,” kata Whisnu lagi.

Para Kapolres sudah diminta untuk memetakan markas para geng motor tersebut dan bakal menggerebek lokasi tersebut.

“Para Kasat, Kapolres memetakan di mana lokasi-lokasi mereka berkumpul. Jadi, bukan mereka jalan dulu baru kita ditangkap, tapi kita petakan di mana berkumpulnya, makanya kita siapkan (pasukan),” sebutnya.

Bahkan, pihaknya telah menyiapkan personel di masing-masing Polres untuk menyisir markas-markas gerombolan geng motor tersebut serta disiapkan pasukan tambahan.

“Kalau kekurangan pasukan, kita ada siapkan lagi. Kadang -kadang di suatu Polres kekurangan personel, sehingga didukung dengan anggota lainnya,” kata Whisnu.

Whisnu menegaskan pihaknya akan berupaya untuk memberantas geng motor ini karena telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat bahkan mereka tak segan-segan memamerkan senjata tajam saat konvoi di siang hari.

“Kita berusaha untuk mengurangi bahkan bisa menghilangkan geng motor karena geng motor itu disalahartikan. Bahkan, mengarah ke perbuatan-perbuatan pidana, seperti membawa senjata tajam ke jalan raya, itu sudah pidana bisa dikenakan Undang-undang Darurat,” jelasnya.

4. Harap Sekolah Lakukan Pembinaan

Irjen Whisnu juga meminta pihak sekolah dan keluarga untuk melakukan pembinaan terharap pelajar dan anak didik mereka yang kerap kali terlibat geng motor. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait hal itu.

“Terkait adik-adik kita yang masih di bawah umur, diupayakan dari tim kami dari Direktorat Binmas, Sabhara bersurat kepada para kepala sekolah untuk bisa membina mereka dan menyampaikan bahwa tindakan mereka salah. Jadi kita berkoordinasi dengan sekolah membuat surat kepada sekolah bawa misalnya si a,b,c perlu dilakukan pembinaan, baik di rumah maupun sekolah supaya mereka tidak ikut kembali ke dalam gerombolan geng motor,” ujarnya.

Untuk diketahui, kasus geng motor belakangan cukup marak di Sumut, khususnya di Kota Medan. Para geng motor ini biasanya akan melakukan tawuran dan aksi kejahatan lainnya termasuk begal.

Terbaru, sepasang kekasih yang menjadi korban perampokan geng motor di Jalan Cemara, Kecamatan Medan Timur. Anggota geng motor itu merampok sepeda motor korban.

Terkait kasus tersebut, dua pelaku telah ditangkap yakni APU alias Black Maratil (30) dan JK (19).

“Kedua pelaku merupakan kelompok geng motor yang secara spontan dengan menggunakan senjata tajam merampok korban saat melintas di Jalan Cemara. Kedua pelaku yang ditangkap ini merupakan residivis,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba dalam keterangannya, Selasa (24/9).

(Sumber : 4 Pernyataan Kapolda Sumut soal Geng Motor yang Resahkan Warga.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh lima ibu mengenai frasa ‘Barang Siapa’ dalam Pasal 330 ayat 1 KUHP 1946. MK menilai pasal tersebut tidak diperlukan pemaknaan baru karena telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak dan orang tua kandung pemegang hak asuh.

“Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang nomor perkara 140/PUU-XXI/2023 yang dibacakan, Kamis (26/9/2024).

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan rumusan Pasal 330 ayat 1 KUHP telah diperbaiki dan disesuaikan dengan perumusan penggunaan frasa ‘setiap orang’ pada KUHP baru. Jadi, kata Arief, frasa ‘barang siapa’ pada Pasal 330 ayat 1 KUHP dapat dimaknai ‘setiap orang’.

“Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada Januari 2026, rumusan Pasal 330 ayat 1 KUHP telah diperbaiki dan disesuaikan dengan kaidah perumusan melalui penggunaan frasa ‘setiap orang’. Pasal 452 ayat 1 UU 1/2023 menyatakan “Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Artinya, tanpa harus merujuk kepada UU 1/2023, pemaknaan frasa “barang siapa” telah dinyatakan dengan tegas dalam lampiran II angka 119 UU 12/2011 dimaknai sebagai ‘setiap orang’,” kata Arief.

“Oleh karena itu, penggunaan frasa ‘barang siapa’ dalam Pasal 330 ayat 1 KUHP yang sama dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHP sebenarnya mengandung makna “setiap orang”, tanpa memaknai kualitas atau kualifikasi tertentu,” imbuhnya.

Karena itu, konteks ‘barang siapa’ pada pasal tersebut merujuk ke siapapun. Termasuk, ayah atau ibu kandung anak.

“Dengan demikian, dalam konteks Pasal 330 ayat 1 KUHP, frasa ‘barang siapa’ dengan sendirinya juga telah mencakup ayah atau ibu kandung anak karena kata tersebut memang mengandung makna ‘setiap orang’,” jelasnya.

Arief menjelaskan pada Pasal 330 ayat 1 KUHP juga memuat perbuatan yang dilarang (straafbaar) yakni ‘dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan yang berwenang’. Aturan ini juga merujuk ke siapapun termasuk orang tua kandung anak.

Dia menegaskan apabila orang tua kandung yang tidak memegang hak asuh anak melakukan pengambilan paksa atau menguasai anak itu merupakan suatu tindak pidana. Pasal 330 ayat 1 KUHP bisa dikenakan pada orang tua tersebut.

“Dalam hal ini mencakup juga perbuatan dari orang tua kandung anak bukan pemegang hak asuh anak yang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak dapat dianggap merupakan tindak pidana sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana. Sehingga meskipun yang mengambil anak adalah orang tua kandung, jika dilakukan secara paksa tanpa hak/izin maka tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat 1 KUHP,” ucapnya.

“Artinya jika pengambilan anak oleh orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua pemegang hak asuh, terlebih dilakukan dengan disertai paksaan atau ancaman paksaan maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar pasal 330 ayat 1 KHUP. Oleh karena itu, dalam menerapkan Pasal 330 ayat 1 KUHP harus terdapat bukti bahwa kehendak mengambil anak tanpa seizin orang tua pemegang hak asuh benar-benar datang dari pelaku yang sekalipun hal tersebut dilakukan oleh orang tua kandung anak,” tuturnya.

AArief meminta penegak hukum dalam hal ini Polri tidak ragu untuk menindak orang tua anak. Apabila, orang tua anak tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana dimaknai MK.

“Namun, jika mencermati penegasan Mahkamah dalam pertimbangan hukum di atas seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum khususnya penyidik Polri untuk menerima setiap laporan berkenaan dengan penerapan Pasal 330 ayat 1 KUHP, dikarenakan unsur barang siapa yang secara otomatis dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini adalah orang tua kandung anak, baik ayah atau ibu,” tegasnya.

Oleh karena itu, Arief menilai permohonan pemohon sepatutnya ditolak. Sebab, MK berpandangan tidak perlu adanya pemaknaan baru dalam Pasal 330 ayat 1 KUHP.

“Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan terhadap Pasal 330 ayat 1 KUHP tidak diperlukan lagi adanya pemaknaan baru karena telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak dan orang tua kandung pemegang hak asuh,” tegas Arief.

Sebagai informasi, perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh lima ibu, yakni Aelyn Halim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadaranggani. Kelima Pemohon merupakan para ibu yang sedang memperjuangkan hak asuh anak.

Para Pemohon menguji frasa ‘Barang siapa’ dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 (KUHP 1946). Adapun isi Pasal 330 ayat (1) KUHP itu ialah:

Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Para pemohon meminta frasa “Barang siapa” dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP diberlakukan bagi setiap orang termasuk ayah atau ibu kandung dari anak, sebagai subjek hukum. Pemohon meminta tidak boleh ada pengecualian yang memberikan kekuasaan dan kewenangan mutlak bagi ayah atau ibu jika sampai terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya.

Dalam petitum, para pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘Barang siapa’ dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan UU 1/1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana juncto UU 73/1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari anak’.

(Sumber : MK Tegaskan Ortu Bukan Pemegang Hak Asuh ‘Culik’ Anak Bisa Dipidana.)

Jakarta (VLF) Seorang juru parkir (jukir) bernama Nurdin (54) ditangkap polisi. Pria paruh baya asal Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, itu mencuri sejumlah barang berharga milik enam penonton saat event Riders Parade MotoGP 2024 di Teras Udayana dan Taman Sangkareang, Kota Mataram, Rabu (25/9/2025) sore.

Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Satreskrim Polresta Mataram Ipda Adhitya Satriya Yudistira mengungkapkan Nurdin diamankan di rumahnya pukul 01.30 Wita, Kamis (27/9/2024).

Nurdin dilaporkan mencuri dua handphone (HP), tiga dompet, serta satu tas milik korban yang menonton parade MotoGP. Salah satu korban yang kecopetan HP bernama M Restu Aprian (21) asal Kecamatan Praya, Lombok Tengah.

“Pelaku ini beraksi di dua tempat. Pertama di Taman Sangkareang dan di halaman Teras Udayana, Kota Mataram,” kata Adhitya dikonfirmasi detikBali, Kamis.

Adhitya menjelaskan modus Nurdin mencopet barang-barang enam korbannya dengan cara menyenggol tubuh para korban ketika berada di tengah kerumunan penonton parade pebalap MotoGP.

“Pelaku ini rupanya sudah menargetkan para korban. Ketika korban lengah pelaku mendekati lalu sengaja menyenggol badan korban untuk mengalihkan perhatian,” katanya.

Korban lain, Arinda Marta Tania, warga Kota Mataram, kehilangan HP Samsung Galaxy A03. Akibatnya, Arinda mengalami kerugian sebesar Rp 1,2 juta.

Adhitya menjelaskan motif Nurdin mencopet lantaran terdesak utang. Salah satunya, tunggakan tagihan air PDAM sebesar Rp 870 ribu. Adapun barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku berupa dua unit handphone merek Samsung beserta tiga dompet berisi uang Rp 200 ribu.

“Kami juga amankan satu buah tas goody bag warna biru muda,” ujarnya.

Sementara itu, Nurdin berdalih mencopet karena terdesak ekonomi. Dia mengaku hasil yang didapat sebagai juru parkir di salah satu minimarket di Mataram tidak cukup untuk biaya hidup dan membayar utang.

“Saya cuma petugas parkir. Saya terdesak utang,” kata Nurdin di hadapan penyidik.

Polisi sudah mentapkan Nurdin sebagai tersangka. Dia diancam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

(Sumber : Juru Parkir Copet HP-Dompet 6 Penonton Parade MotoGP di Mataram.)