Jakarta (VLF) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Ita Triwibawati dikabarkan ikut terkena OTT KPK bersama suaminya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di Jakarta. Hari ini, orang nomor 3 di Pemkab Jombang itu tak masuk kerja.

Pantauan detikcom sekitar pukul 10.00 Wib, kantor Sekda Jombang di Jalan Wahid Hasyim nampak sepi. Hanya ada beberapa staf yang beraktivitas seperti biasa. Ita sendiri dipastikan sedang tak berada di kantornya.

“Betul hari ini beliau tidak masuk kerja,” kata salah seorang staf Sekda Jombang yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Kamis (26/10/2017).

Staf ini mengatakan, Ita berangkat ke Jakarta pada Selasa (24/10). Saat itu istri Bupati Nganjuk ini berangkat bersama beberapa pejabat Pemkab Jombang. Di antaranya Kabag Hukum Agus Purnomo dan Asisten 3 Bupati Ali Mudin.

“Saya berkomunikasi terakhir Rabu (25/10) siang antara pukul 12.30 – 13.00 WIB, meminta petunjuk siapa saja yang ditugaskan untuk acara penyambutan kunjungan pejabat dari TNI hari ini. Namun, konfirmasi ulang sekitar pukul 19.00 WIB HP-nya sudah tidak aktif sampai sekarang,” ungkapnya.

Sementara Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat dikonfirmasi di rumah dinasnya mengatakan, Ita izin tak masuk kerja hanya untuk hari Rabu kemarin. Terkait kabar Ita terkena OTT KPK, Nyono enggan berpekulasi.

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sri Widayati, Kamis (26/10/2017).

Sri akan diperiksa terkait kasus suap izin pembangunan Transmart di Cilegon.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf Bidang Tata Lingkungan (DLH) Kota Cilegon, Indri. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa Bendahara Cilegon United Football Club Wahyu Ida Utama.

Dalam kasus ini, Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi diduga menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar. Menurut KPK, uang tersebut diduga terkait izin pembangunan Transmart di Kota Cilegon.

Diindikasikan pemberian suap bertujuan untuk memuluskan proses perizinan, yaitu rekomendasi Amdal sebagai salah satu persyaratan pembangunan Transmart.

Awalnya, Transmart berencana membuka cabang di wilayah milik PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC). Guna melaksanakan proyek, PT KIEC sudah mendapatkan izin prinsip pembangunan Transmart.

Sementara, pelaksanaan proyek akan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Namun, pembangunan belum bisa dilakukan karena belum ada izin analisis dampak lingkungan (Amdal).

Menurut KPK, untuk memeroleh izin Amdal, PT Brantas Abipraya dan PT KIEC diminta untuk menyerahkan uang Rp 1,5 miliar. Permintaan disampaikan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi dan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira.

Namun, Imam Ariyadi membantah bahwa dia menerima suap. Menurut Iman, uang Rp 1,5 miliar yang diberikan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) dan PT Brantas Abipraya murni terkait dengan sponsorship untuk klub sepak bola Cilegon United.

Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan Iman, Ahmad Dita dan seorang pihak swasta bernama Hendry sebagai tersangka.

Sementara, dari pihak pemberi, KPK menetapkan Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti, dan Legal Manager PT KIEC Eka Wandoro sebagai tersangka. ( Sumber :KPK Periksa Bendahara Klub hingga Pejabat Pemkot Cilegon )

Jakarta (VLF) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto telah mengizinkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus bekerja semasa reses.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

“Sudah ada jawaban dari Ketua DPR, mengizinkan bahwa Pansus juga akan terus bekerja. Mana kala dalam posisi tertentu dianggap penting, dianggap perlu, maka Pansus sudah mendapatkan izin tetap akan bekerja dalam masa reses ini,” kata Agun.

Ia menambahkan, Pansus berencana menggelar rapat konsultasi di masa reses dengan seluruh fraksi di DPR untuk menentukan langkah selanjutnya untuk menyelesaikan penyelidikan.

Sehingga melalui rapat konsultasi bersama seluruh fraksi, Pansus berharap akan mendapat masukan yang utuh dalam menyusun rekomendasi yang akan dibacakan pada Rapat Paripurna.

Nantinya, rekomendasi akan diserahkan kepada pemerintah, khususnya bagi mereka yang memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi seperti Polri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan selainnya.

“Itu semua akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi secara menyeluruh,” lanjut politisi Golkar itu. ( Sumber : Setya Novanto Izinkan Pansus Angket KPK Bekerja di Masa Reses )

Jakarta (VLF) – Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengatakan, untuk menumbuhkan integritas pada pegawai MA, maka pimpinannya harus memberi teladan yang baik.

Secara tidak langsung, bawahan akan mencontoh para atasannya, baik dari segi kinerja maupun perilaku.

Hal itu merupakan salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas dengan pendekatan kultural.

“Di masyarakat kita, setiap pimpinan peradilan harus jadi role model,jadi teladan bawahannya. Harus bisa dicontoh,” ujar Sunarto, dalam diskusi publik bertajuk “Mendukung Pengadilan yang Transparan dan Akuntabel”, di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017).

Sunarto mengatakan, pemimpin yang dipilih pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding harus transparan dan akuntabel.

Aparat yang korup harus dihindari, apalagi pimpinannya. Menurut Sunarto, dua kriteria calon pemimpin peradilan yakni intelektualitas dan integritas.

“Intelektualitas menyangkut kompetensi yang memadai. Terutama bidang teknis,” kata Sunarto.

Sementara itu, faktor integritas juga tidak boleh diabaikan. Ketika ada catatan buruk, meski sedikit, maka harus dihalangi promosinya.

“Dua kriteria itu harus integral karena kita butuh role model seperti itu,” lanjut dia.

Selain itu, kata Sunarto, aparat peradilan harus menumbuhkan budaya malu untuk berperilaku di luar kemampuannya.

Misalnya, aparat tersebut memang mampu secara finansial dan memiliki mobil mewah, maka tak perlu mengendarai mobilnya untuk bekerja. Hal tersebut dianggap tidak pantas, apalagi jika aparat tersebut adalah hakim.

“Ukurannya bukan suatu perbuatan, tapi pantas tidaknya suatu perbuatan. Silakan punya harta, tapi jangan dipamerkan,” kata Sunarto. ( Sumber :Pengawasan MA: Setiap Pimpinan Peradilan Harus Jadi “Role Model” Bawahannya )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengakui sulit memutuskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Direktur Penyidikan (Dirdik) Aris Budiman.

Padahal, rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK sudah diserahkan kepada kelima Pimpinan KPK pekan lalu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam banyak hal, harus ada proses diskusi dalam pengambilan keputusan.

“Ada proses perdebatan, ada proses saling menjelaskan, saya kira itu biasa. Nanti keputusan paling akhir, akan diambil setelah itu,” kata Febri di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Menurut Febri, penjatuhan sanksi akan mengacu peraturan yang ada di KPK yaitu aturan tentang disiplin pegawai dan penasihat KPK.

Namun, belum bisa dipastikan kapan putusan tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Aris akan dikeluarkan.

Sejauh ini, rekomendasi dari DPP KPK baru dibahas pada tingkat pimpinan. Mengenai isi rekomendasi tersebut, Febri tidak bisa menjelaskan secara detil.

“Saya tidak bisa menyampaikan isi atau inti rekomendasi DPP tersebut karena aturan di internal kami rekomendasi DPP disampaikan ke pimpinan,” ujar Febri.

Aris menjalani pemeriksaan internal lantaran diduga melakukan pelanggaran etik dengan mendatangi rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Hak Angket KPK di DPR.

Febri menambahkan, selain rekomendasi terhadap Aris, DPP juga menyerahkan rekomendasi soal dugaan pelanggaran etik Novel Baswedan, terkait surat elektronik Novel tertanggal 14 Februari 2017.

( Sumber : KPK Akui Sulit Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Aris Budiman )

Jakarta (VLF) – “Ini banyak yang takut sama OTT, bener enggak?” demikian pertanyaan Presiden Joko Widodo kepada sekitar 500 bupati, wali kota dan gubernur yang ada di hadapannya.

“Betul,” jawab sebagian kepala daerah yang hadir.

“Ya jangan ngambil uang. Enggak perlu takut kalau kita enggak ngapa-ngapain,” ujar Jokowi lagi.

Dialog itu terjadi saat Jokowi mengumpulkan para kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Jokowi mengaku tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan operasi tangkap tangan. Perpres ini akan membangun sistem e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), dan e-procurement(penganggaran elektronik) dengan skala nasional sehingga tak ada celah bagi kepala daerah untuk bermain anggaran.

“Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT itu tadi. Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT,” kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tetap mengingatkan kepala daerah yang hadir untuk hati-hati. Jangan sampai ada kepala daerah yang bermain uang apalagi menyalahgunakan APBD.

“Saya tidak bisa bilang jangan (OTT) kepada KPK. Tidak bisa. Hati-hati. Saya bantunya ya hanya ini, membangun sistem ini,” kata Kepala Negara.

Ironi

Ironisnya, sehari setelah peringatan Jokowi tersebut, seorang kepala daerah kembali terjaring OTT KPK. Dia adalah bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, Taufiqurrahman turut hadir di Istana dan mendengarkan arahan dari Jokowi. Namun, setelah itu Taufiqurrahman langsung ditangkap lembaga antirasuah.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, kegiatan OTT dilakukan di dua tempat yaitu di Jawa Timur dan di Jakarta.

“Sampai saat ini, informasi yang kami terima ada 15 orang yang diamankan, dan sebagian sedang dalam proses pemeriksaan,” kata Febri di Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Rabu sore.

Febri pasa saat itu belum mau rinci siapa saja pihak-pihak yang ditangkap bersama Taufiqurrahman.

Namun, kata Febri, pihak-pihak yang diciduk itu berasal dari unsur kepala daerah, pegawai Pemkab Nganjuk dan swasta. Tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

Menang praperadilan

Febri pun mengakui Bupati yang ditangkap KPK kali ini memang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah sebelumnya. Namun, kasus ini tak berlanjut lantaran KPK kalah dalam gugatan praperadilan yang diajukan Sang Bupati.

“Dulu KPK memang pernah menangani juga, tetapi tidak bisa diselesaikan, karena kemudian kasus itu dilimpahkan berdasarkan perintah dari hakim praperadilan,” kata Febri.

Berdasarkan catatan Kompas.com, akhir 2016, KPK sempat menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus korupsi APBD Nganjuk 2009-2015. Perkara itu adalah perkara limpahan dari Kejaksaan.

Dia diduga terlibat dan mengintervensi pengerjaan lima proyek infrastruktur di Nganjuk yakni jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung.

Kemudian, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, dan yang terakhir, proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkruk ke Mblora di Kabupaten Nganjuk.

Atas status tersangka itu, Taufiqurrahman lantas mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Maret 2017, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Taufiqurrahman.

( Sumber : Sehari Setelah Peringatan Jokowi, Bupati Nganjuk Ditangkap KPK )

Jakarta (VLF) – Mantan Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja mengatakan, kualitas seorang hakim akan terlihat dari putusan yang dibuatnya. Dalam penegakan hukum, harus ada hakim yang baik dan pintar.

Menurut dia, masih banyak putusan hakim yang dianggap janggal dan ditentang publik. Hal ini kemudian berdampak pada citra kelembagaan peradilan itu.

“Jadi karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Peradilan enggak sebegitunya,” ujar Komariah dalam diskusi di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017).

Komariah juga beberapa kali mengajar dalam pelatihan hakim untukpengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Ia spesifik untuk melatih peradilan tindak pidana korupsi. Pada waktu pelatihan, kata dia, para hakim tersebut terlihat begitu semangat dan antusias.

“Tapi ketika buat putusan, salah lagi,” kata dia.

Dalam seleksi calon hakim ad hoc, ada tes di mana peserta harus membuat risalah putusan. Komariah mengatakan, di tahap tersebut, banyak peserta yang gugur. Ia lantas menyorot contoh putusan peradilan yang dianggap masih keliru.

Pertama, putusan hakim Sarpin Rizaldi atas praperadilan yang diajukan Budi Gunawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Ia dijerat KPK dengan dugaan rekening gendut.

Hakim Sarpin, dalam dalil putusannya, menyarakan bahwa penyidikan KPK tidak sah sehingga Budi Gunawan lolos dari jeratan hukum.

“Untuk kasus ini saya katakan dia hakim yang bodoh, sampai saya dilaporkan,” kata Komariah.

Kemudian, Komariah juga menyorot putusan praperadilan hakim Cepi Iskandar atas gugatan Ketua DPR RI Setya Novanto. Ia menganggap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkesan dicari-cari.

Secara akademis, menurut pandangan hukum secara normatif, putusan tersebut sedikit menyimpang. Salah satunya yakni pertimbangan yang menganggap KPK tidak bisa menetapkan tersangka di awal penyidikan.

“Kalau selesai penyidikan baru tetapkan tersangka, bagaimana dia minta keterangan tersangka. Data penyidikan untuk memperoleh data mengenai tersangka dari mana? Kalau sudah bocor, tersangka lari ke luar negeri,” kata Komariah.

Oleh karena itu, kata Komariah, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme. Begitu menjadi hakim, bukan berarti proses belajarnya terhenti.

Hakim tersebut juga harus banyak-banyak mempelajari teori hukum dan membuka ruang diskusi atas putusan tertentu. ( Sumber : Mantan Hakim Agung Anggap Masih Banyak Hakim Keliru Buat Putusan )

Jakarta (VLF) – Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan mengundang Sekretariat Jenderal KPK dan Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Kamis (26/10/2017) siang.

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa menuturkan, sejumlah hal akan didalami dari Sekjen KPK. Misalnya, terkait tata kelola sumber daya manusia KPK, mulai dari pola rekrutmen hingga dasar hukumnya.

“Kami ingin mendalami lebih jauh. Jangan sampai ada sebuah proses yang pada akhirnya bisa cacat atau batal demi hukum karena cara pengangkatan, pemberhentian sampai pensiunnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Rapat bersama Sekjen KPK dijadwalkan Kamis pukul 10.00 WIB. Sedangkan rapat bersama Labuksi dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya menuturkan, pihaknya masih ingin mendalami soal rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan).

“Labuksi itu kalau di KUHAP kan Rupbasan. Rupbasan sudah ada tapi tidak semua barang sitaan KPK masuk ke Rupbasan,” kata Eddy.

Pansus memperkirakan, banyak barang sitaan yang belum tercatat. Terutama yang sifatnya kecil, bangunan dan tanah. Mengenai jumlahnya jika dikonversi menjadi besaran uang, pansus masih akan mendalaminya.

Sebab, kata Eddy, pihaknya menduga ada penyelewengan yang dilakukan KPK dalam menyimpan barang sitaan.

“Mau kami cek berapa dan yang dititipkan itu apa,” tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Perihal KPK yang mungkin tidak hadir seperti undangan sebelumnya, Eddy tak mempermasalahkannya. Pada pemanggilan ketiga, kata dia, DPR bisa melakukan pemanggilan paksa.

Hal ini, menurut dia, harus menjadi pelajaran bersama. Sebab, saat ini keabsahan hak angket masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Eddy, MK juga perlu mempercepat pembacaan hasil gugatan tersebut agar semuanya menjadi jelas.

“Supaya tidak jadi polemik MK juga harus cepat memutuskan tentang JR,” kata Eddy.

( Sumber : Pansus Angket Undang Sekjen dan Labuksi KPK, Apa yang Mau Didalami? )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus didesak untuk menindaklanjuti putusan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan baru.

Mantan hakim agung Komariah Emong Sapardjaja mengatakan, penetapan tersangka tetap bisa dilakukan meski Novanto terus mangkir dari pemeriksaan.

“Ketidakhadiran dia tidak menjadikan proses ini terhenti. Yang penting ada bukti yang menyatakan tersangka terlibat,” ujar Komariah kepada Kompas.com, Rabu (25/10/2017).

Diketahui, Novanto bebas dari jeratan hukum pasca-putusan hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar yang menganggap penetapan tersangka KPK tidak sah. Beberapa hari setelah putusan itu, Novanto keluar dari rumah sakit setelah sempat dirawat dan operasi pemasangan ring jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

KPK juga berupaya kembali memanggil Novanto sebagai saksi dalam penyidikan tersangka lainnya. Ia juga dipanggil sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP. Namun, Novanto selalu beralasan untuk tidak memenuhi panggilan itu.

Komariah mengatakan, kapanpun sepanjang ada bukti yang mengarah pada keterlibatan Novanto, maka KPK bisa menetapkannya kembali sebagai tersangka.

“Malahan kalau mangkir terus ada upaya paksa yang boleh dikeluarkan,” kata Komariah.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan akan ada sprindik baru untuk Setya Novanto. Namun, hingga saat ini KPK masih mempelajari putusan praperadilan yang dimenangkan Setya Novanto.

“Intinya adalah itu tidak boleh berhenti. Itu harus lanjut karena kami digaji untuk itu,” ujar Saut.

Meski begitu, KPK tidak ingin terburu-buru untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Menurut Saut, KPK masih mempelajari putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar itu. ( Sumber : Novanto Bisa Ditetapkan Kembali Jadi Tersangka Meski Terus Mangkir )