Jakarta (VLF) –  Kasus dugaan penyimpangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang senilai lebih dari Rp 2 miliar telah naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang bakal memeriksa ratusan kepala sekolah (kepsek).

Dikatakan Kepala Kejari Rembang, Rully Mutiara, bakal ada 270 kepsek yang dimintai keterangannya.

“Kasus TPP ini kami masih melakukan pendalaman. Seminggu yang lalu sudah kita naikkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi mohon bersabar, kalau saudara lihat ini tiap hari ada yang kita panggil,” kata Rully saat diwawancarai detikJateng di Kompleks Rumdin Bupati Rembang, Selasa (11/8/2026).

Rully melanjutkan, saat ini pihaknya sudah meminta keterangan dari 10-15 orang. Jumlah itu akan bertambah pada 1-2 pekan mendatang.

“(Sampai saat ini total sudah berapa saksi yang dimintai keterangan?) Udah ada mungkin 10-15, nanti yang akan banyak itu satu dua minggu ke depan. Karena mungkin dari 270 kepala sekolah itu akan kita panggil semua,” ujarnya.

Alasan Ratusan Kepsek Dipanggil

Rully menjelaskan, asalan Kejari Rembang memanggil 270 kepala sekolah untuk mendalami alur pembayaran TPP. Selain itu, pemeriksaan juga mengungkap pihak yang bertanggung jawab pada dugaan penyimpangan itu.

“Untuk membuktikan siapa yang harus mempertanggungjawabkan soal penyimpangan ini,” ucap Rully.

Kejari Rembang juga akan memanggil pihak non-ASN yang diduga menerima aliran dana dalam perkara tersebut.

“Termasuk pihak non-ASN yang menerima aliran dana, itu pasti kita panggil semua. Saat ini belum (dipanggil). Karena yang dipanggil banyak kan, jadi membagi waktunya. Mana yang harus kita dahulukan kita periksa,” kata dia.

Sementara Kepala Dindikpora Rembang, Achmad Sholchan, tidak menjawab saat detikJateng mengirim permintaan wawancara melalui WhatsApp.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan penyimpangan pembayaran TPP di Dindikpora Rembang senilai lebih dari Rp 2 miliar. Bupati Rembang Bupati Rembang Harno meminta temuan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 75.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Dalam laporan tersebut disebutkan pembayaran TPP pada Dindikpora tidak sesuai ketentuan.

Seperti dilihat detikJateng, BPK mencatat Pemkab Rembang merealisasikan belanja TPP ASN tahun 2025 sebesar Rp 238.486.576.019. Namun, hasil pemeriksaan menemukan pencairan TPP sebesar Rp 2.058.834.687 kepada pegawai Dindikpora yang juga telah menerima tunjangan profesi guru (TPG).

Berdasarkan pemeriksaan daftar pemindahbukuan, daftar transfer Bank Jateng, dan rekening koran penerima, BPK menemukan daftar transfer yang dikirim ke bank berbeda dengan daftar nominatif penerima yang dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

Dari total dana tersebut, hanya Rp 108.932.062 yang ditransfer ke rekening 36 pegawai sesuai data. Sementara Rp 1.949.902.625 justru dialihkan ke delapan rekening penampung.

Delapan rekening itu masing-masing atas nama berinisial AWI sebesar Rp 750.615.427 yang tercatat bukan ASN Pemkab Rembang, BAS Rp 69.702.000, HPR Rp 235.505.074, ISE Rp 10.000.000, KHU Rp 232.000.000, SNO Rp 82.000.000, SUM Rp 405.133.358, dan YPU Rp 164.946.766. Tujuh nama terakhir merupakan ASN di lingkungan Dindikpora.

BPK juga mencatat dari dana yang sempat masuk ke rekening 36 pegawai, sebagian yakni Rp 55.133.304 telah dikembalikan kepada pegawai Dindikpora maupun pegawai koordinator wilayah. Namun hingga 31 Desember 2025 dana tersebut belum seluruhnya disetor ke kas daerah.

Lalu Dindikpora telah mengembalikan Rp 56.572.802 ke kas daerah. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian yang belum dikembalikan sebesar Rp 2.002.261.885.

Terkait temuan itu, Bupati Rembang Harno meminta kasus ini diusut tuntas. Harno pun menyoroti temuan yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik).

“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti. Prosesnya semuanya dikembalikan sesuai ketentuan. Yang paling menonjol memang ada di Dinas Pendidikan terkait penyimpangan TPP,” kata Harno saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Rembang, Senin (29/6).

Senada, Wakil Bupati Rembang M Hanies Cholil Barro’ mengatakan pemerintah daerah telah menelusuri temuan tersebut. Hasilnya ditemukan adanya penyimpangan pembayaran TPP, termasuk dana yang mengalir ke pihak luar.

“Sudah ditelusuri, ternyata ada penyimpangan dari TPP guru, ada yang dobel-dobel dan ada beberapa yang masuk ke pihak luar. Yang bersangkutan juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya. Kami belum mengetahui yang pihak luar itu,” ujar Hanies.

ASN Dindikpora Sudah Dinonjob

Saat dimintai konfirmasi detikJateng, Kepala Dindikpora Rembang Achmad Sholchan mengatakan pihaknya telah mendapat instruksi untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Ia menyebut ASN berinisial SUM yang diduga menyusun data TPP telah dinonaktifkan dari tugasnya.

“Statusnya yang bersangkutan sampai saat ini kami non-jobkan, tidak kami beri tugas apa-apa. Hanya kami beri tugas untuk segera menyelesaikan tanggungannya dan mengembalikan ke kas daerah sesuai hasil temuan BPK,” kata Sholchan saat diwawancarai detikJateng, Kamis (2/7).

Menurutnya, seluruh ASN yang rekeningnya menerima transfer juga telah dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan mereka, uang yang masuk ke rekening masing-masing hanya dititipkan sementara lalu diserahkan kepada SUM.

“Prinsipnya mereka hanya dititipi sementara. Setelah menerima transfer satu sampai dua hari diserahkan ke yang bersangkutan (SUM) yang membuat daftar TPP,” ujarnya.

Terkait aliran dana ke rekening AWI yang bukan ASN, Sholchan membenarkannya. “Ya yang non-ASN itu bukan pegawai atau karyawan sini. (AWI dan SUM) Mereka teman. SUM sendiri selaku pembuat data TPP,” terang Sholchan.

Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan TPP tersebut kini telah ditangani Kejaksaan Negeri Rembang. Perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

“Iya, kasus itu sedang kita tangani, masuk tahap penyelidikan,” kata Kasi Intelijen Kejari Rembang, Yusni Febriansyah Efendi saat dimintai konfirmasi detikJateng, Kamis (2/7).

(Sumber:Ratusan Kepsek Diperiksa Buntut Dugaan Penyimpangan TPP Rp 2 M di Rembang.)

Jakarta (VLF) – Mobil beli Pertalite bakal dibatasi. Masyarakat masuk kategori ini nggak bakal lagi bisa beli Pertalite.
Pemerintah bakal memperketat distribusi Pertalite. Nantinya, tidak semua kendaraan bisa beli Pertalite seperti sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan desil 10 berpotensi tak lagi diperbolehkan beli BBM subsidi. Pembatasan ini diperlukan lantaran penyaluran BBM subsidi sekelas Pertalite belum tepat sasaran.

“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dikutip detikFinance.

Untuk diketahui, dikutip dari laman Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik), dan kepemilikan aset.

Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 9 dan desil 10 masuk dalam golongan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil lebih lanjut menjelaskan, selama ini distribusi BBM RON 90 Pertamina itu memang masih dinikmati orang kaya. Makanya butuh pembatasan agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.

“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” lanjut Bahlil.

Skema pembatasannya belum diketahui. Namun Bahlil bilang bakal menyasar jenis kendaraan.

“Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” ucap Bahlil.

Namun, sebelumnya pada Mei 2026, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengungkap pembatasan Pertalite itu akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Satya mengungkap bila skema pembatasan menggunakan jenis kendaraan dan kapasitas mesin, maka pemerintah bisa menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15 persen.

“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15% daripada volume,” terang Satya kala itu.

Adapun pembatasan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin mobil sebenarnya sudah mencuat dalam tiga tahun belakangan. Dulu kabarnya pembatasan Pertalite akan berlaku untuk mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Sedangkan untuk solar subsidi, kapasitas mesin kendaraan maksimal 2.000 cc.

(Sumber:Pertalite Mau Dibatasi, Kategori Ini Bakal Nggak Bisa Beli Lagi.)

Jakarta (VLF) – Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah yang menyerukan pengurangan jumlah total vaksinasi yang diberikan untuk anak-anak pada Senin (11/8). Tak hanya itu, rekomendasi tersebut juga menyarankan agar vaksinasi campak, gondongan, dan rubella (MMR) dalam jadwal vaksinasi diberikan sebagai tiga suntikan terpisah.
“Kita menguranginya,” kata Trump dari Ruang Oval, Gedung Putih.

“Bukan hanya mengurangi jumlah vaksin yang diberikan, atau suntikan, seperti yang mereka sebut, tetapi juga memberikannya dalam serangkaian kunjungan ke dokter.”

Trump membuat serangkaian klaim yang tidak memiliki bukti tentang vaksin. Dikutip dari laman BBC, ia telah lama meragukan keamanan vaksin MMR, tetapi berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin tersebut dan autisme.

“Beberapa dekade lalu, anak-anak hanya menerima sebagian kecil dari vaksin yang dibutuhkan saat ini,” kata Trump.

“Pada masa itu, orang-orang jauh lebih sehat dan tentu saja tingkat autisme yang tinggi seperti yang kita lihat sekarang tidak ada.”

Ia berulang kali mengatakan bahwa anak-anak disuntik dengan lebih banyak vaksin daripada yang mampu mereka tangani, dengan alasan bahwa suntikan tersebut seharusnya diberikan dengan jarak waktu yang lebih lama. Dikutip dari laman CNN, saat didesak mengenai alasannya, Trump mengatakan bahwa ia telah melakukan hal tersebut pada anak-anak dan mereka tidak mengalami masalah.

“Tidak ada hal buruk yang akan terjadi dari apa yang kita lakukan,” katanya mengenai perubahan yang telah lama diperingatkan oleh para ahli kesehatan akan mengurangi tingkat imunisasi dan membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyakit.

“Tidak ada hal buruk yang akan terjadi.”

Senator Partai Republik Bill Cassidy mengatakan bahwa perintah yang diberikan Trump salah. Menurutnya, presiden tidak memiliki keahlian untuk melakukan perubahan ini.

“Vaksin sebagian besar aman. Vaksin efektif. Vaksin TIDAK menyebabkan autisme,” kata Cassidy di X.

“Memecah vaksin berarti anak-anak harus mendapatkan lebih banyak suntikan untuk mendapatkan perlindungan yang sama, bukan lebih sedikit suntikan. Ini akan meningkatkan keraguan dan membuat anak-anak kurang aman.”

Berdasarkan perintah tersebut, kebijakan baru pemerintah menyatakan bahwa semua anak disarankan untuk menerima vaksin campak, gondongan, rubella, difteri, tetanus, pertusis, polio, Hib, penyakit pneumokokus, HPV, dan varisela, atau cacar air.

Hanya populasi berisiko tinggi yang disarankan untuk menerima antibodi Respiratory Syncytial Virus (RSV) serta vaksin hepatitis B, meningokokus B, meningokokus ACWY, dan demam berdarah. Hal ini berbeda dari jadwal vaksinasi sebelumnya yang merekomendasikan agar semua anak menerima sebagian besar vaksin tersebut.

Beberapa vaksin, seperti hepatitis, kini diberikan berdasarkan apa yang disebut sebagai pengambilan keputusan bersama, yaitu melalui diskusi antara orang tua dan tenaga kesehatan. Pendekatan ini juga mencakup vaksin rotavirus, penyakit meningokokus, influenza, dan Covid-19.

Panduan baru pemerintah AS menyarankan agar vaksinasi tersebut diberikan dalam beberapa kunjungan medis. Langkah ini disebut bertujuan memberikan lebih banyak pilihan kepada orang tua terkait waktu dan frekuensi pemberian vaksin.

Namun, Trump memberikan penjelasan yang lebih blak-blakan di Gedung Putih. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak yakin dengan keamanan jadwal vaksinasi yang berlaku saat ini.

“Sederhananya: Sejumlah besar vaksin, sejumlah besar-seperti wadah besar, vaksin saat ini dipompa ke dalam tubuh anak Anda,” kata Trump.

“Kami melakukan 20% dari itu pada setiap kunjungan, dan kami akan memberi jeda waktu antara kunjungan agar tubuh dapat menangani sejumlah besar cairan yang dipompa masuk,” katanya. Kendati demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaimnya.

(Sumber:Trump Kurangi Jumlah Vaksinasi Anak, Kaitkan MMR dengan Autisme.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan harga minyak pada Juli 2026 turun. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Juli ditetapkan pemerintah menjadi sebesar US$ 81,68 per barel.

ICP turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia menjadi penyebab utama harga minyak turun.

Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.

“Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$ 81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).

Menurut Laode perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah sempat meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.

Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut mempengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.

Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi perdamaian yang rapuh dan memicu eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.

Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Harga Rata-rata Minyak Mentah

• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 1,77/barel dari US$ 83,45/barel menjadi US$ 81,68/barel.
• Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/barel dari US$ 84,43/barel menjadi US$ 83,97/barel.
• WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/barel dari US$ 81,79/barel menjadi US$ 79,22/barel.
• Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/barel dari US$ 85,47/barel menjadi US$ 83,41/barel.
• Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/barel dari US$ 89,75/barel menjadi US$ 82,74/barel.

(Sumber:Harga Minyak Mentah RI Turun Jadi US$ 81,68/Barel.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecualikan Undang-undang (UU) Jones dan hingga November 2026. Hal ini merupakan keputusan langsung Presiden AS Donald Trump untuk menjaga pasokan minyak masuk ke negaranya.

UU Jones mengharuskan pengangkutan barang antarpelabuhan dilakukan oleh kapal berbendera AS. Trump mengeluarkan pengecualian 60 hari terhadap aturan ini pada 17 Maret lalu, kurang dari tiga minggu setelah AS dan Israel memulai perang dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran.

Kini Trump ingin memperpanjang kebijakan itu selama 90 hari dalam upaya untuk menjaga aliran bahan bakar di tengah perang Iran. Perpanjangan 90 hari terbaru ini diperkirakan berlangsung hingga pertengahan November, melewati tanggal pemilihan paruh waktu.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perpanjangan terbaru ini akan dipersempit dan hanya berlaku untuk kapal yang mengangkut sumber daya energi tertentu, komoditas minyak salah satunya. Perpanjangan ini juga mengharuskan Pentagon untuk berkonsultasi dengan Administrasi Maritim AS dan menentukan apakah pengecualian tersebut berlaku untuk setiap pelayaran pengiriman individu.

“Kami memuji kepemimpinan pemerintah dalam memperpanjang pengecualian Undang-Undang Jones, tindakan penting yang akan menjaga agar energi Amerika tetap berjalan, memperkuat keamanan pasokan, dan membantu melindungi konsumen dari volatilitas harga yang tidak perlu. Langkah tegas ini akan memastikan bahan bakar penting mencapai wilayah yang paling membutuhkannya sekaligus memperkuat ketahanan Amerika di tengah gangguan pasar global yang sedang berlangsung,” kata Kristin Whitman, wakil presiden senior hubungan pemerintah di American Petroleum Institute dikutip dari CNBC, Selasa (11/8/2026).

UU Jones dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan industri pelayaran domestik setelah Perang Dunia I. Namun, beberapa ekonom, termasuk mereka yang berada di lembaga libertarian Cato Institute, berpendapat bahwa UU Jones adalah bentuk proteksionisme yang sudah ketinggalan zaman.

Sejak Trump pertama kali mencabut pengecualian terhadap undang-undang tersebut, sekitar 210 pelayaran yang seharusnya dianggap ilegal berhasil dituntaskan. Mayoritas kapal-kapal ini mengangkut bensin dan minyak mentah.

Cato, mengutip data tersebut, memperkirakan ada hampir 55 juta barel kargo secara total telah dikirim dengan memanfaatkan kebijakan pengecualian UU Jones. Juru bicara Gedung Putih Taylor Rogers mengatakan pemerintahan Trump mengambil langkah tersebut untuk memastikan militer dan industri utama AS tetap memiliki akses tanpa gangguan ke sumber daya penting.

“Data menunjukkan bahwa pengecualian tersebut telah mendorong peningkatan signifikan dalam pengiriman domestik produk-produk penting seperti bensin, solar, dan bahan bakar jet. Presiden Trump terus mengambil tindakan berani dan masuk akal yang melindungi dan memperkuat keamanan ekonomi dan nasional Amerika,” kata Rogers.

(Sumber:Trump Bolehkan Kapal Berbendera Asing Angkut BBM ke AS.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah tahun ini membebaskan pajak 100 persen untuk setiap pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Tujuannya untuk mendorong penjualan properti.

Ternyata hal ini benar berefek menurut pengamat properti sekaligus CEO of Indonesia Property Watch Ali Tranghanda. Secara keseluruhan, penjualan rumah pada Q1 2026 sebenarnya menurun. Namun, PPN DTP jadi penggerak utama penjualan hunian Rp 2 miliar ke bawah. Sebab, kebanyakan yang terjual adalah rumah ready stock.

Hal ini ia ungkapkan setelah acara Press Conference The People’s Choice 2026, Indonesia’s Top Consumer Voted Awards, di Raffles Hotel Jakarta.

“Penjualan (properti) lagi turun. Tapi sebagian besar yang beli itu menggunakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Tapi penjualan malah turun. Tapi PPN DTP salah satu yang menyebabkan bisa masih masih mendorong lah penjualan itu. Kalau nggak ada PPN DTP mungkin penjualan makin jatuh lagi,” kata Ali, pada Senin (10/8/2026).

Ali menilai buruknya pasar properti awal tahun ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan lesunya daya beli masyarakat. Selain itu, maraknya kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat kelas menengah ke bawah khawatir dan mengerem untuk membeli rumah.

“Pasti itu ekonomi dan segala macam. Pasti terjadi, karena ini kita sejak Q1 awal 2026 ini trennya menurun terus. Menengah bawah juga rentan. Beli dan segala macam. Isu-isu PHK segala macam,” jelasnya.

Kondisi pasar yang lesu ini juga terjadi di kelas atas. Meskipun dari beberapa data yang diungkap oleh konsultan properti bahwa rumah Rp 5 miliar ke atas laris manis setiap dipasarkan, tetapi pasar ini jumlahnya sedikit sekali jika dibandingkan dengan pasar properti kelas bawah. Selain itu, jika melihat di kawasan Pondok Indah dan Menteng banyak ditemui rumah mewah dijual.

Menurut Ali penjualan properti tersebut dikarenakan orang-orang kaya sudah terlalu banyak aset dan ingin mengurangi.

“Di menengah atas itu udah kebanyakan dia buang aset. Jadi itu yang membuat pasar agak sedikit terganggu,” sebutnya.

Selain itu, saat ini jenis investasi semakin banyak, seperti kripto dan saham yang dinilai lebih menguntungkan dibanding properti yang nilainya tumbuh ketika disimpan dalam waktu lama.

“Properti itu bukan primadona. Penjualannya itu nggak bagus. Kenaikannya nggak membuatnya menarik. Mungkin dia main saham, main kripto, itu mungkin lebih menarik atau emas. Tapi kalau kita bicara yang 5 tahun sebelumnya itu (properti) primadona,” ujarnya.

(Sumber:Orang Kaya Mulai Kurangi Properti, Saham dan Kripto Dinilai Lebih Menarik.)

Jakarta (VLF) – Kelompok bersenjata Houthi yang berbasis di Yaman dikabarkan melancarkan serangan terhadap fasilitas kilang milik perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, pada Minggu (9/8/2026) pagi. Pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.

Dilansir detikNews dari CNBC, serangan tersebut menyasar fasilitas Saudi Aramco yang berada di Jazan. Hingga Minggu siang, petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya untuk mengendalikan api yang muncul di area kilang.

“Pihak berwenang sedang menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk menangani insiden tersebut,” tulis Kementerian Energi Arab Saudi dalam unggahan resmi X, dikutip dari CNBC, Minggu (9/8/2026).

Houthi, kelompok bersenjata yang mendapat dukungan Iran, turut mengonfirmasi serangan tersebut. Mereka menyebut serangan dilakukan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone dan ditujukan ke fasilitas Aramco di Jazan.

Kelompok tersebut menyatakan serangan merupakan respons terhadap dugaan pelanggaran wilayah udara Yaman oleh drone milik Arab Saudi.

“Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan mereka menyerang kilang Aramco milik Arab Saudi di Jizan pada hari Minggu, dan menggambarkan serangan pesawat tak berawak itu sebagai serangan yang tepat sasaran dan dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran wilayah udara Yaman oleh pesawat tak berawak Saudi,” tulis laporan kantor berita Iran, Mehr.

Houthi sebelumnya juga beberapa kali mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco sejak konflik di kawasan tersebut dimulai.

Insiden terbaru itu terjadi di tengah situasi hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS) yang masih diwarnai ketegangan. Kedua negara diketahui belum kembali melakukan pembicaraan langsung terkait upaya perdamaian.

Gencatan pertempuran antara AS dan Iran setelah tercapainya nota kesepahaman pada 17 Juni juga tidak berlangsung lama. Setelah periode tersebut, Iran kembali melancarkan serangkaian serangan menggunakan drone dan rudal selama beberapa pekan. Sasaran serangan antara lain kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz serta sejumlah negara Teluk di sekitarnya.

AS kemudian merespons dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembicaraan langsung dengan AS. Dalam proses negosiasi tersebut, Oman disebut memainkan peran penting sebagai mediator, terutama dalam pembahasan mengenai persoalan Selat Hormuz.

“Pembicaraan dengan Oman tidak berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali. Kesepakatan mungkin tercapai, tetapi pembukaan kembali selat tersebut bergantung pada kondisi lain yang disampaikan melalui perantara,” kata Araghchi.

Araghchi sebelumnya juga menyampaikan bahwa Iran dan Oman hampir mencapai kesepakatan mengenai pengaturan navigasi untuk jalur transit tertentu.

(Sumber:Kilang Minyak di Arab Saudi Diserang Houthi.)

Jakarta (VLF) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bertemu Presiden Prabowo Subianto sore kemarin. Pertemuan dilakukan di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Jawa Barat.

Simon melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli, serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah,” ujar keterangan resmi dalam akun @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut Prabowo juga memerintahkan pengurangan lapisan birokrasi dan anak cucu perusahaan di Pertamina. Pesan yang sama juga disampaikan Prabowo untuk PLN dan BUMN lainnya.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tulis keterangan tersebut.

(Sumber:Dirut Pertamina Lapor Prabowo soal B50 hingga Persiapan Bioetanol.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan resmi menunda pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% hingga 31 Oktober 2026. Tokopedia dan Shopee juga telah berkomitmen mengembalikan pajak yang telah dipungut dari pedagang pada periode 1-5 Agustus kemarin.

Berdasarkan catatan detikcom, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diketahui telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Namun hingga kini, baru dua platform yang telah menetapkan jangka waktu pengembalian atau restitusi pajak PPh.

Tokopedia

Dikutip dari laman resmi Tokopedia, perusahaan tersebut telah menghentikan pemotongan lebih lanjut mulai Kamis (6/8/2026) pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Tokopedia berkomitmen mengembalikan PPh yang terlanjur dipungut paling lambat 30 September 2026.

“Untuk setiap jumlah yang sebelumnya telah dipotong dari transaksi Anda, dana tersebut diperkirakan akan dikembalikan ke akun penjual Anda paling lambat pada 30 September 2026,” tulis Manajemen Tokopedia, dikutip dari laman resminya, Minggu (9/8/2026).

Namun, waktu pengembalian dana bisa berbeda tergantung proses penyesuaian dan kapan dana tersebut tercatat di akun pedagang Tokopedia. Pedagang tidak perlu melakukan apa pun karena pengembalian akan dilakukan otomatis dan dapat dicek melalui akun atau riwayat transaksi terkait.

“Platform tetap berkomitmen penuh untuk mematuhi peraturan pemerintah dan akan terus menerapkan arahan lebih lanjut dari otoritas terkait,” lanjutnya.

Shopee

Sementara itu, Shopee juga resmi menghentikan pemungutan PPh Pasal 22 sejak Kamis (6/8/2026) pukul 00:00 WIB. Secara otomatis Shopee juga akan mengembalikan pungutan pajak tersebut secara bertahap mulai 14 Agustus hingga 30 September 2026.

Shopee juga mengingatkan waktu pengembalian dapat berbeda-beda untuk setiap akun, dengan mempertimbangkan jangka waktu proses pengembalian barang dan dana.

Adapun dana pengembalian dapat dilihat melalui di Seller Centre menu Saldo Saya; pilih tipe transaksi Penyesuaian. Kemudian pedagang juga bisa melihat proses pengembalian pada aplikasi Seller Centre Shopee; menu Saya; Saldo Penjual; dan Transaksi.

“Seluruh proses ini akan berjalan dari sistem Kami, sehingga Penjual tidak perlu melakukan tindakan apa pun. Kami berkomitmen untuk terus mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang berlaku,” jelas Manajemen Shopee dalam situs resminya.

Blibli

Kemudian untuk Blibli, penghentian pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sejak 6 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB. Sementara untuk proses pengembalian, Blibli masih menunggu ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Bagi seller yang sebelumnya sudah dipungut PPh Pasal 22, Blibli masih menunggu ketentuan resmi dari DJP terkait mekanisme pengembalian/restitusi pajak. Sementara itu, proses perbaikan dan adjustment untuk seller yang terdampak ketidaksesuaian pemungutan akibat kendala sistem Blibli tetap akan diproses paling lambat akhir Agustus 2026,” tulis Blibli dalam laman resminya.

(Sumber:Tokopedia & Shopee Refund Dana Pedagang Bertahap Usai Pajak Ditunda.)

Jakarta (VLF) – Amerika Serikat (AS) kembali meluncurkan serangkaian kebijakan perdagangan yang protektif. Kali ini Gedung Putih memberlakukan serangkaian harga minimum dan tarif 15% untuk produk yang terbuat dari polisilikon.

Polisilikon menjadi bahan baku untuk membuat semikonduktor dan panel surya yang sebagian besar diproduksi oleh China. Kebijakan yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump ini menggunakan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962 untuk mendukung rantai pasokan chip dan panel surya domestik untuk bersaing dengan China dalam kecerdasan buatan dan energi.

“Rencana aksi dalam proklamasi ini, antara lain, akan membantu memastikan kelayakan komersial produksi polisilikon dan turunannya di Amerika Serikat yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata pengumuman pemerintah AS dikutip dari Reuters, Jumat (7/8/2026).

Polisilikon, bentuk silikon yang sangat murni, berada di awal rantai pasokan manufaktur semikonduktor dan panel surya. Produsen mengubah wafer silikon menjadi sel surya dan kemudian merakitnya menjadi panel yang digunakan dalam proyek surya.

Selama dekade terakhir, pabrik-pabrik AS menuduh China melakukan praktik dumping panel surya di pasar, menerima subsidi pemerintah yang tidak adil, dan memindahkan produksi mereka ke negara lain untuk menghindari tarif AS.

AS memiliki dua pabrik polisilikon. Hemlock Semiconductor, yang mengoperasikan pabrik di Michigan, adalah usaha patungan antara Corning dan Shin-Etsu Handotai dari Jepang. Ada juga Wacker Chemie yang berbasis di Munich mengoperasikan pabrik di Tennessee.

(Sumber:Trump Pasang Tarif 15% untuk Bahan Baku Panel Surya, China Jadi Sasaran.)