Jakarta (VLF) Tahanan Polresta Palu bernama Bayu Adityawan bernasib tragis usai tewas dianiaya dua oknum polisi, Bripda CH dan Bripda M. Kedua pelaku berdalih melakukan perbuatan keji karena korban berisik dalam sel saat waktu istirahat.

Kasus bermula saat Bayu dijebloskan ke tahanan Polresta Palu atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Belakangan Bayu dikabarkan meninggal dunia saat dirawat di RS Bhayangkara, Palu, Kamis (12/9).

Propam Polda Sulteng kemudian turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran anggotanya di balik tewasnya Bayu. Berdasarkan penyelidikan Propam itulah terungkap Bayu sempat dianiaya oleh Bripda CH dan Bripda M.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, motif penganiayaan kedua oknum tersebut karena faktor emosional. Keduanya merasa jengkel terhadap korban yang berisik saat jam istirahat,” ujar Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Rama Samtana Putra kepada wartawan, Senin (30/9/2024) malam.

Rama mengungkapkan Bripda CH diduga menampar hingga memukul wajah korban. Sementara Bripda M mengeluarkan korban dari dalam sel.

“Bripda CH diduga menampar BA, kemudian korban dikeluarkan dari sel oleh Bripda M, sebelum Bripda CH kembali memukul wajah korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal,” terangnya.

Lanjut Rama, kedua oknum anggota Polresta Palu itu memukul korban berulang kali hingga bagian ulu hati. Penganiayaan itu bahkan disaksikan oleh tahanan lainnya.

“Tindakan kekerasan terus berlangsung dengan pukulan ke ulu hati korban. Tindakan kekerasan tersebut disaksikan oleh sebagian tahanan lainnya yang masih terjaga saat kejadian berlangsung,” imbuhnya.

Rama menjelaskan kedua oknum polisi itu langsung dikenakan penempatan khusus (patsus). Keduanya tepatnya diamankan di tempat khusus Subbid Provost Polda Sulteng.

Sementara itu, Dirkrimum Polda Sulteng Kombes Parojahan Simanjuntak mengungkapkan pihaknya juga mengusut tindak pidana Bripda CH dan Bripda M. Pihaknya telah melakukan penyelidikan menyeluruh dengan memeriksa saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Melakukan penyelidikan menyeluruh termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa 20 saksi,” ujar Parojahan.

Bripda CH dan Bripda M pun terancam 10 tahun penjara. Pasalnya, keduanya dijerat pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang.

“Keduanya dijerat Pasal 354 subsider 351 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara,” kata Kombes Parojahan.

Jenazah Korban Akan Diautopsi

Kombes Parojahan juga mengatakan jenazah korban Bayu Adityawan diautopsi. Penyidik dijadwalkan melakukan pembongkaran makam korban pada Jumat (4/10).

“Ekshumasi jenazah Bayu diharapkan akan memberikan bukti-bukti tambahan guna memperjelas penyebab kematian tahanan tersebut,” ujar Kombes Parojahan.

“Fokus kita tentu akan mencari tim dokter independen, dan kita juga akan mengikutsertakan pihak keluarga korban, itu pasti. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk,” terangnya.

Dia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga korban menjadi prioritas utama dalam proses pembongkaran makam. Nantinya kata dia, hasil dari proses ekshumasi dan autopsi akan dijadikan landasan untuk langkah hukum selanjutnya.

“Hasil dari proses ekshumasi ini nantinya akan dijadikan landasan untuk langkah hukum selanjutnya,” jelasnya.

(Sumber : Akhir Tragis Bayu Tewas Dianiaya 2 Oknum Polisi gegara Berisik di Tahanan.)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya akan memeriksa eks Ketua KPK Firli Bahuri terkait 2 perkara baru. Pihak pengacara Firli memberikan tanggapan.

Adapun dua perkara baru yang menjerat Firli adalah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang (UU) KPK tentang larangan bertemu dengan pihak berperkara.

Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar, menyinggung soal syarat pengusutan dugaan TPPU.

“Terkait dengan penyidikan dugaan TPPU itu syarat harus dibuktikan dulu predikat pidananya. Kalo sudah terbukti baru bisa dimulai TPPU-nya,” kata Ian kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Ian juga merespons perkara yang menjerat Firli soal pasal 36 UU KPK. Diketahui dalam pasal itu memuat tentang larangan pimpinan KPK menemui tersangka dan pihak yang sedang berperkara.

“Terkait Pasal 36, syarat utamanya yaitu Tersangka, jadi bukan orang yang belum berstatus tersangka,” tutur Ian.

Berikut bunyi Pasal 36 UU KPK poin a:

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.

Polda Metro Akan Periksa Firli

Polda Metro Jaya masih mengusut dua perkara baru yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri terkait perkara baru tersebut.

“FB akan diperiksa dan dimintai keterangannya kembali. Kapan waktunya? Nanti akan kita update,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (1/10).

Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri dijerat dengan tiga perkara di Polda Metro Jaya. Kasus pertama terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Firli Bahuri sendiri sudah ditetapkan jadi tersangka atas kasus tersebut.

Terbaru, Firli Bahuri juga dilaporkan terkait perkara lainnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Firli juga dilaporkan terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pertemuan dengan pihak berperkara. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan.

“Yang sudah naik penyidikan dalam perkara dengan tersangka dan terlapor FB adalah dua perkara. Yaitu penanganan perkara dugaan tipidkor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12e atau 12 B atau pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. Serta penanganan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo pasal 65 UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya.

(Sumber : Kata Pengacara soal Firli Akan Diperiksa Polisi soal 2 Perkara Baru.)

Jakarta (VLF) Panitia seleksi (pansel) telah menyerahkan 10 calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada nama hakim hingga Ketua Harian Kompolnas.

Adapun dokumen nama-nama itu diterima Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma sesaat sebelum berangkat ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB, Bapak Presiden telah menerima Panitia Seleksi Capim KPK dan Calon Dewas KPK di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma,” kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Nama itu nantinya akan diteruskan Jokowi ke DPR. Berdasarkan keterangan resmi Setneg, Selasa (1/10/2024), nama-nama tersebut sudah dibeberkan. Berikut ini daftar dan profil singkatnya.

1. Benny Josua Mamoto

Ada nama Ketua Harian Kompolnas Benny Josua Mamoto. Dikutip dari laman Kompolnas, pria kelahiran Temanggung ini pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dalam kariernya di Polri ia mencapai jenjang kepangkatan Inspektur Jenderal.

Selama kariernya banyak ditugaskan di bidang reserse, antara lain sebagai Penyidik Densus 88 Antiteror Polri, Kepala Unit I/Keamanan Negara-Separatis, Dit I/Kamtrannas Bareskrim Polri (2001), Wakil Direktur II/Ekonomi & Khusus Bareskrim Polri (2006), Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (2007-2009), Direktur Badan Narkotika Nasional-BNN (2009-2012) berpangkat Brigadir Jenderal hingga Deputi Pemberantasan Narkotika BNN berpangkat Inspektur Jenderal (2012-2013).

Selain itu, Benny juga dikenal sebagai dosen pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Universitas Indonesia. Benny pun pernah menjadi Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022.

2. Chisca Mirawati

Selanjutnya ada nama Chisca Mirawati. Ia dikenal sebagai seorang profesional bidang kepatuhan keuangan yang saat ini menjadi anggota Asosiasi Bank Asing.

Sebelumnya beliau bekerja sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank MNC Internasional Tbk, Standard Chartered Bank (Indonesia), dan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Ia juga pendiri CMKP Law-Chisca Mirawati, Kanya & Partners.

3. Elly Fariani

Selanjutnya ada nama Elly Fariani. Dikutip dari laman Kominfo, ia pernah menjabat sebagai Inpektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Kini, Elly tercatat sebagai Anggota Komite Audit di PT Pupuk Indonesia.

4. Gusrizal

Selanjutnya ada nama hakim Gurizal. Dikutip dari laman Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Gusrizal saat ini menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Mertua dari komika Kiky Saputri ini juga pernah menjadi hakim di Bukittinggi hingga Ketua PT Banda Aceh.

5. Hamdi Hassyarbaini

Kemudian ada nama Hamdi Hassyarbaini yang merupakan Presiden Komisaris Superbank. Dikutip dari lama Superbank, ia memiliki lebih dari dua dekade pengalaman di industri keuangan, perbankan, dan kebijakan sektor keuangan.

Anton telah menangani berbagai posisi komisaris di perusahaan manajemen investasi dan perbankan. Selama satu periode (2019-2022), Anton juga ditunjuk sebagai Anggota Komite Pengawas Perpajakan/Komwasjak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan juga menjabat sebagai Anggota Tim Penasihat Senior untuk Kepala Kantor Staf Presiden (2017-2018).

6. Heru Kreshna Reza

Heru Kreshna Reza saat ini merupakan Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sebelum menjabat sebagai sebagai Komisaris Independen PT Askrindo.

Heru Kreshna Reza juga menduduki Auditor Utama Keuangan Negara VII di BPK RI (2020-2020) dan Auditor Utama Keuangan Negara I di BPK RI (2014-2020). Ia pun tercatat sebagai dosen di Universitas Esa Unggul.

7. Iskandar Mz

Nama selanjutnya berasal dari Polri. Kombes Iskandar MZ dikenal sebagai penyidik Mabes Polri.

Ia juga pernah menjabat sebagai Direktorat Tindak Pidana Korupsi Markas Besar Polri.

8. Mirwazi

Kemudian ada nama Kombes Pol Mirwazi. Dikutip dari laman BNN Aceh, ia merupakan Kabid Pemberantasan Narkoba Kombes Pol Mirwazi.

9. Sumpeno

Sumpeno merupakan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Dikutip dari laman PT Denpasar, ia pernah menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Saat ini Sumpeno adalah hakim tinggi di PT Jakarta.

10. Wisnu Baroto

Terakhir, ada nama Wisnu Baroto. Dikutip dari laman Kejaksaan RI, ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Saat ini Wisnu merupakan Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

(Sumber : 10 Calon Anggota Dewas KPK Lolos Tahap Akhir Seleksi, Ini Profilnya.)

Jakarta (VLF) Kejati Jatim menetapkan mantan Direktur Utama PT INKA Budi Noviantara sebagai tersangka dugaan korupsi pembiayaan perusahaan afiliasi joint venture, The Sandy Group Infrastruktur (JV TSG INFRA) untuk megaproyek di Republik Demokratik Kongo (DRC). Dia ditahan di Rutan Kelas I Surabaya.

“Penyidik telah menahan Budi Noviantara selama 20 hari ke depan sejak 1 Oktober 2024 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya,” kata Mia Amiati, Kepala Kejati Jatim dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Selasa (1/10/2024).

Mia menegaskan proses hukum ini akan terus berlanjut menunggu hasil laporan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

“Selain (eks) Dirut, ada kemungkinan 3 tersangka lain yang nanti akan kami pelajari. Kemungkinan dari pihak-pihak luar yang bekerja sama dengannya,” ujar Mia.

Dugaan korupsi melibatkan PT INKA ini mulai diselidiki Kejati Jatim sejak Juli 2024. Penyelidikan berfokus pada dugaan penyelewengan pembiayaan megaproyek transportasi dan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo (DRC) diduga senilai Rp 167 triliun.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejati, pembiayaan yang dilakukan INKA terhadap JV TSG INFRA dialokasikan untuk membangun solar photovoltaic power plant berkapasitas 200 MW di Kinshasa, DRC.

Proyek itu merupakan bagian dari megaproyek Engineering Procurement and Construction (EPC) terkait transportasi dan infrastruktur kereta api di Kongo, yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai penunjang utama.

“Kasus ini bermula pada Agustus 2019, ketika Direktur Utama PT INKA, Budi Noviantara, melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait proyek perkeretaapian di Republik Demokratik Kongo. Dari pertemuan ini, muncul dugaan penyelewengan dana dalam proyek itu,”ungkap Mia Amiati.

Lebih lanjut, Mia menjelaskan bahwa Pada Maret 2020 atas permintaan salah satu pihak, Budi Noviantara memberikan uang sebesar Rp 2 miliar untuk biaya operasional terkait pertemuan itu.

Selanjutnya, PT INKA dan TSG Global Holding membentuk PT INKA Multi Solusi Trading (IMST) pada Februari 2020. Pembentukan perusahaan ini melanggar keputusan Menteri BUMN No SK-315/MBU/12/2019 soal penghentian sementara pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN.

“Beberapa transfer dana terkait proyek Kongo dilakukan oleh PT INKA, seperti pada 25 September 2020 sebesar Rp 15 miliar ke rekening TSG Utama Indonesia dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 3,55 miliar kepada TSG Global Holding,” ujar Mia.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bukti perbuatan Budi Noviantara selaku Dirut PT INKA melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Mia menyatakan bahwa tindakan Budi itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21,153 miliar dan $265.300 USD, atau setara dengan Rp 3,979 miliar.

Kini Budi Noviantara akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU 20/2001, serta Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

(Sumber : Kejati Jatim Tahan Budi Noviantara sebagai Tersangka Korupsi PT INKA.)

Jakarta (VLF) Geng motor di Kota Sukabumi kembali berulah. Entah apa alasannya, sekelompok geng motor ini menganiaya hingga menusuk pengendara motor. Kini empat anggota geng motor yang melakukan penusukan telah ditangkap polisi.

Penusukan itu terjadi pada Minggu (29/9/2024) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan R Syamsudin, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi yang diawali berkumpulnya kelompok geng motor Mild berjumlah kurang lebih 24 orang.

Tiba-tiba, melintas pengendara lain dengan sepeda motor jenis KLX sembari menggeber knalpotnya. Geng motor Mild ini kemudian mengejar pengendara tersebut namun kehilangan jejak di sebuah persimpangan jalan.

Tidak lama kemudian, gerombolan geng motor ini berpapasan dengan pengendara lainnya dan hampir bertabrakan. Geng motor ini kemudian terlibat cek-cok dengan pengendara itu.

“Pada saat di jalan berpapasan dan hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dipakai korban, lalu pelaku dan korban turun dari sepeda motor terjadilah cek-cok antara korban dan pelaku,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi kepada awak media, Senin (30/9/2024).

Kedua pihak itu kemudian terlibat perkelahian hingga seorang pelaku yakni MGK alias G (Gibran) mengeluarkan senjata tajam, dan mengayunkan senjatanya itu dengan membabi buta. Akibatnya, 3 orang mengalami luka yakni dua pengendara MRFI (19), I (24) dan RY yang merupakan rekan pelaku.

“Pelaku MGK alias G (Gibran) mengeluarkan sajam jenis pisau lalu mengayunkan sajam tersebut secara membabi buta sehingga melukai para korban dan teman pelaku,” jelasnya.

Selain MGK, polisi juga meringkus tiga anggota Mild lainnya yakni DFA alias B (19), AA alias A (19) dan RDR (18). Adapun tiga dari empat pelaku masih berstatus sebagai mahasiswa. Polisi memastikan mereka anggota geng motor Mild.

“Jadi itu diduga pelaku merupakan kelompok motor, seperti halnya King, Tiger ada komunitasnya, itu (nama geng motornya) Mild. Mild itu satu kelompok motor yang bervariasi, baik motor matik atau apapun di situ,” kata Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis yaitu pasal 2 ayat (1) UU Darurat no 12 tahun 1951 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP tentang pengeroyokan mengakibatkan luka berat pidana penjara paling lama 9 tahun dan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan, pidana penjara paling lama 5 tahun.

(Sumber : Aksi Brutal Geng Motor Sukabumi Tusuk Pengendara.)

Jakarta (VLF) Dua debt collector (DC) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berinisial DS (37) dan B (51) ditangkap polisi usai merampas mobil Traga warna putih BG 8414 EK milik Adi Harris. Sebelum ditangkap, pelaku sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan warga.

Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Darmanson mengatakan, kedua pelaku yang merupakan warga RD PJKA Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ditangkap pada Jumat (27/9/2024) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Kedua pelaku DC berhasil kita tangkap setelah sempat merampas mobil milik Adi Harris pada Jumat,” katanya, Senin (30/9/2024).

Kronologi Kejadian

Dia menceritakan, perampasan mobil itu terjadi saat korban Mulyadi (41) bersama saksi Dalimin (50) tiba di Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim, dengan mengendarai mobil Traga putih untuk mengisi air bersih isi ulang di salah satu rumah warga.

Saat korban sedang mengisi air, sambungnya, tiba-tiba datang mobil Sigra warna hitam dan didatangi empat orang yang tidak dikenal korban. Kemudian, salah satu pelaku meminta untuk melihat rangka mobil. Pelaku lainnya mengatakan bahwa mobil mereka hilang dan ingin mengecek rangka mobil tersebut.

Kemudian satu pelaku lagi menyuruh korban untuk tanda tangan. Korban laantas bertanya, namun malah dibentak pelaku untuk menandatangi surat itu.

“Korban yang ketakutan langsung mendatangani kertas tersebut. Salah satu dari pelaku masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan dan langsung mengunci mobil tersebut dan menghidupkan mobil,” ujarnya.

Korban mencoba mengetuk pintu untuk dibukakan tetapi tidak dibukakan. Sementara saksi Dalimin naik ke cabin mobil tepatnya di belakang toren. Karena tak dibukakan pintu, korban akhirmya naik ke cabin mobil. Lalu satu pelaku lagi masuk ke mobil dari pintu sebelah kiri dan mengunci pintu lalu tancap gas.

“Kedua pelaku DS dan B kabur membawa mobil tersebut. Sementara dua pelaku lagi menyusul dari belakang dengan mobil Sigra hitam,” ungkapnya.

Kata dia, para pelaku ini membawa mobil dengan kecepatan tinggi menuju Desa Lubuk Ampelas. Korban sempat berteriak minta tolong kepada warga di sepanjang jalan dan menelepon pemilik mobil.

Ketika tiba di Desa Lebuay Bandung, mobil itu pun dihentikan oleh warga hingga terjadi pertengkaran.

“Kedua pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti berupa mobil Traga putih, dua tedmon air, dan peralatan air isi ulang turut disita oleh petugas,” katanya.

Sementara, polisi yang telah menerima laporan dari masyarakat langsung melakukan pengejaran kedua pelaku lainnya yang berada di mobil Sigra hitam. Namun, mereka melarikan diri ke arah Lahat.

Saat ini, kedua pelaku sudah diamankan di Polres Muara Enim untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke-2 KUHP dan/atau Pasal 368 ayat 1 KUHP serta Pasal 363 ayat 4 KUHPidana, terkait tindak pidana Pencurian Kekerasan dan Pemerasan.

“Kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, terutama untuk menangkap dua pelaku lain yang saat ini dalam pelarian. Kami berharap, masyarakat dapat terus bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib,” ungkapnya.

(Sumber : Rampas Mobil, 2 Debt Collector di Muara Enim Ditangkap Usai Terlibat Kejar-kejaran.)

Jakarta (VLF) Satuan Petugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor mengamankan 450.000 produk kosmetik ilegal. Nilai dari temuan kosmetik ilegal ini mencapai Rp 11,4 miliar.

Ketua Satgas Impor sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, produk-produk ilegal ini diamankan pada operasi di berbagai wilayah mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Produk ini 970 item, sejumlah 415.035 pcs dengan nilai Rp 11,45 miliar. Akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024) kemarin.

Zulhas mengatakan, dalam waktu 4-5 bulan ke belakang banyak keluhan di lingkup komoditas kosmetik dari kalangan pengusaha lantaran serbuan produk impor tanpa izin BPOM.

Menurutnya, tidak ada jaminan bagi masyarakat apabila mendapatkan efek buruk setelah menggunakan produk-produk ini, baik dari segi kelayakan maupun kesehatannya. Ia memastikan, produk-produk ilegal ini akan segera dimusnahkan.

“Ini tidak ada jaminan, sehingga akan merugikan konsumen. Kedua tentu melibatkan negara, yang ketiga tentu akan sangat memberikan industri beauty kita yang sekarang ini sedang berkembang dengan baik, bagus, tidak kalah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, produk kosmetik ilegal tidak hanya berisiko ke kesehatan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku. Adapun temuan produk kosmetik ilegal ini merupakan temuan dalam kurun waktu Juni hingga September 2024.

“Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan dari berbagai wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua, berjumlah 45 kasus,” kata Taruna, dalam kesempatan yang sama.

Merek kosmetik ilegal di halaman berikutnya.

Kosmetik Ilegal Terbanyak dari China-Thailand

Taruna mengatakan, produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar, serta ada juga mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan laboratorium.

“Kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lameila, Brilliant, dan Balai Meta. Kenapa perlu kami jelaskan ini? Supaya masyarakat tahu, ini belum teregistrasi di tempat kami, di Badan POM,” paparnya.

Tindak lanjut dari operasi ini dilakukan dengan ketentuan sesuai pasal 435 dan pasal 138 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan aturan ini, Taruna menekankan, pelaku atau pelanggaran yang terkait dengan produk-produk ilegal ini dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda paling besar Rp 5 miliar.

BPOM Panggil Influencer Nakal

Lebih lanjut, Taruna juga membeberkan rencananya untuk memanggil para influencer nakal yang masih mempromosikan produk kosmetik ilegal. Menurutnya, ada sejumlah kasus di mana para influencer ini menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada para pengikutnya.

Ada pula sejumlah influencer yang justru menyampaikan informasi terlalu berlebihan hingga melenceng dari aturan yang berlaku. Pihaknya akan mengundang para influencer untuk diberikan edukasi dan pemahaman lebih lanjut.

“Berlebihan itu artinya, jangan di luar dari aturan yang ada. Ini yang saya maksud. Kalau ilegal dia promoin. Jangan, dipromoin yang ilegal dong. Influencer ini sebaiknya mempromosikan yang legal,” ujar Taruna, dikonfirmasi lebih lanjut usai acara.

Taruna juga memperingatkan para influencer nakal ini, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan saksi. Sanksi peringatan akan diberikan sebagai langkah awalan, baik kepada influencer maupun pengusaha kosmetik terkait.

“Kita akan panggil. Sanksinya tadi, mulai dari peringatan sampai pencabutan izin (untuk pelaku usaha). Kalau dia membuat dampak dari influencer-nya, promosinya, dan itu berdampak pada kecacatan atau kerusakan pada masyarakat, polisi bertindak,” terangnya.

Di samping itu, Taruna menekankan bahwa influencer merupakan pekerjaan mulia yang sangat penting dalam mendukung sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan akan didorong, salah satunya dengan peningkatan literasi bagi para beauty enthusiast.

(Sumber : Kosmetik Ilegal Senilai Rp 11,4 M dari China-Thailand Diamankan, Ini Bahayanya.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung RI) menyita uang Rp 450 miliar terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) korporasi Duta Palma Group. Kejagung mengatakan uang yang disita dari perusahaan yang masih satu grup dengan Duta Palma.

Dirangkum detikcom, Senin (30/9/2024), Kejagung awalnya mengusut kasus dugaan korupsi korporasi PT Duta Palma Group terkait korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kejagung kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Penyidikan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Nomor: PRIN-61/F.2/Fd.2/11/2023 tanggal 03 November 2023.

Berikut fakta-fakta kasus korupsi Duta Palma usai Rp 450 M disita:

1. Sita Uang Rp 450 M dari Tersangka Korporasi PT Asset Pacific

Kejagung kemudian bergerak menyita uang Rp 450 miliar dari tersangka PT Asset Pacific. Diketahui, PT Asset Pacific masih satu grup dengan Duta Palma.

“Telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp 450 miliar dari tersangka PT Asset Pacific yang masih satu grup dari Duta Palma,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar di Gedung Kartika, Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Uang itu disita karena diduga merupakan TPPU dari hasil korupsi. Lebih lanjut Abdul Qohar menjelaskan kasus korupsi dengan tersangka korporasi Duta Palma Group merupakan pengembangan kasus korupsi terkait perizinan perkebunan sawit Bos Duta Palma, Surya Darmadi.

2. 7 Korporasi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU

Kejagung menilai terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group sebagai korporasi. Total, ada tujuh korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu.

Ketujuh tersangka korporasi itu ialah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

3. Modus Korupsi dan TPPU

Kejagung mengungkap modus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PT Duta Palma Group melalui anak perusahaannya. Abdul Qohar awalnya menjelaskan peran 5 tersangka korporasi, yakni PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani.

Qohar menjelaskan kelima perusahaan ini berperan melakukan kegiatan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara melawan hukum. Kelimannya juga terlibat tindak pidana pencucian uang.

“Kemudian dari perusahaan-perusahaan tersebut disangka telah melawan hukum melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau,” terang Qohar.

“Kemudian hasil tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan itu dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan,” sambungnya.

Sementara dua perusahaan lainnya ditugaskan melakukan pencucian uang hasil korupsi tersebut. Kedua perusahaan itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Darmex Plantations (holding perkebunan) dan PT Asset Pacific (holding properti).

“Yang kemudian dialihkan kepada Terpidana Surya Darmadi,” jelasnya.

Qohar menyebut uang itu nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan bersamaan dengan seluruh aset yang telah disita dalam perkara tersebut.

“Jadi seluruh barbuk yang sudah disita penyidik termasuk uang Rp 450 miliar rupiah ini akan nanti dilimpahkan ke pengadilan sebagai barbuk dan sudah barang tentu semuanya akan kita tuntut untuk sebagai uang pengganti ya akibat perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tadi,” ucapnya.

4. Penampakan Uang Rp 450 M yang Disita

Kejagung memamerkan tumpukan uang hasil penyitaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret tersangka korporasi PT Asset Pacific. Jumlah uang tersebut mencapai Rp 450 miliar.

Uang sitaan itu ditampilkan saat jumpa pers Kejagung siang ini. Pantauan detikcom, uang sitaan tersebut terdiri dari pecahan Rp 100 ribu.

Gepokan uang tersebut dikemas dalam plastik dan disusun bertumpuk dan memanjang ke samping. Setiap 1 kantong uang sitaan disebutkan berjumlah Rp 1 miliar.

5. Janji Kejagung

Kejagung menyita Rp 450 miliar terkait kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma Group. Kejagung menyebut pelacakan aset dalam kasus ini tidak mudah.

“Sudah barang tentu dalam pelacakan aset tidak mudah, oleh karenanya tim bekerja keras tanpa lelah siang dan malam,” kata Qohar.

Abdul Qohar menyebut Kejagung juga menggandeng perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pertanahan Nasional saat melacak aset. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara.

“Tentu didukung oleh instansi terkait ya seperti perbankan, PPATK, Badan Pertanahan. Semua ini dalam rangka penyelamatan kerugian negara,” tambahnya.

“Alhamdulillah tidak ada ancaman apa pun dalam penegakan hukum. Harus ditegakkan, kebenaran harus ditegakkan. Kami semua bekerja keras demi tegaknya keadilan,” sambungnya.

Dia menjamin Kejagung akan mengusut tuntas aset terkait kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma. Menurutnya, hal itu dilakukan demi mengembalikan kerugian negara.

“Kami terus bekerja demi rakyat, demi bangsa ini. Sebesar-besarnya ya akan kami cari di manapun untuk penyelamatan harta dan uang negara ini,” ucapnya.

(Sumber : 5 Fakta Kasus Korupsi Duta Palma Usai Rp 450 Miliar Disita Jaksa.)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya telah memeriksa 11 polisi yang berjaga saat ada aksi pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan (Jaksel). Kompolnas menyebut langkah tepat telah dilakukan jika Propam memeriksa internal.

“Simultan Propam periksa internal untuk dugaan pelanggaran terhadap anggota dan Reskrim periksa para tersangka dugaan tindak pidana. Itu langkah yang tepat,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, Senin (30/9/2024).

Poengky menyebut aksi kekerasan di salah satu hotel di Kemang itu melanggar kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyatakan pendapat. Dia minta Polisi mengusut tuntas kasus ini.

“Sangat mengejutkan setelah 26 tahun Reformasi, ternyata masih dijumpai kelompok seperti ini di Indonesia. Aparat Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini,” ucapnya.

Selain itu, dia pun menyoroti soal adanya polisi yang bertugas menjaga keamanan di lokasi kejadian. Dia berharap Bidang Propam Polda Metro Jaya mengevaluasi internal.

“Bid Propam Polda Metro Jaya diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap upaya antisipasi Kepolisian yang ternyata gagal membendung tindakan kekerasan pengganggu disķusi. Kami berharap tindakan kekerasan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ujarnya.

Evaluasi untuk Jamin Keamanan

Pemeriksaan oleh Bidang Propam ini juga bertujuan sebagai bahan evaluasi ke depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan komitmen Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk menjamin keamanan masyarakat.

“Ini untuk bahan evaluasi dan juga bahan untuk perbaikan ke depan, apabila ada temuan nanti hasilnya apa. Yang jelas ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolda untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat, melindungi dalam segala bentuk gangguan kamtibmas,” paparnya.

Ia menambahkan, evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SOP yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Polda Metro Jaya sendiri akan melakukan audit internal terkait hal ini.

“Di sisi lain, tentunya Polda Metro Jaya atau kami juga melakukan evaluasi-evaluasi setiap pelaksanaan tugas, para komandan lapangan dari mulai perwira pengendali dalam objek pengamanan, kemudian kapolsek dan kapolres itu ada SOP memberikan arahan bagaimana anggota bertindak. Siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu selalu disampaikan tahapan-tahapannya,” bebernya.

“Terkait pembubaran di Grand Kemang itu juga dilakukan audit internal kepada petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi,” tambahnya

(Sumber : Kompolnas Minta Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang Diusut Tuntas.)

Jakarta (VLF) Jaksa KPK menghadirkan enam terpidana korupsi sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rutan KPK hari ini. Mereka hadir secara virtual.

“Saksi melalui daring (online), karena berstatus warga binaan,” kata jaksa KPK, Agung Nugroho Santoso, dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Agung mengatakan ada dua saksi lain yang dihadirkan secara langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah mantan Anggota DPR Sukiman dan mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza.

Berikut daftar terpidana korupsi yang dipanggil menjadi saksi di sidang pungli rutan KPK hari ini:

1. Stefanus Robin Pattuju (Eks Penyidik KPK terpidana kasus suap dari Azis Syamsuddin)
   
   
2. Budi Setiawan (Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur, terpidana kasus suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprov Jatim)
   
   
3. Abdul Latif (Mantan Bupati Bangkalan terpidana kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan)
   
   
4. Arko Mulawan (Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan terpidana kasus penerimaan suap dari mantan Bupati BogorAde Yasin)
   
   
5. Edy Rahmat (Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sulawesi Selatan, terpidana kasus suap dari terpidana kontraktor)
   
   
6. Abdul Gafur Mas’ud (Mantan Bupati Penajam Paser Utara terpidana kasus penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun2019-2021).
   
   

Dalam kasus ini, ada 15 mantan pegawai di Rutan KPK yang didakwa melakukan pungli terhadap para tahanan. Praktik pungli terhadap para tahanan di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, peraturan KPK, hingga peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” ujar jaksa.

Berikut 15 terdakwa kasus ini:

1. Deden Rochendi
2. Hengki
3. Ristanta
4. Eri Angga Permana
5. Sopian Hadi
6. Achmad Fauzi
7. Agung Nugroho
8. Ari Rahman Hakim
9. Muhammad Ridwan
10. Mahdi Aris
11. Suharlan
12. Ricky Rachmawanto
13. Wardoyo seluruhnya
14. Muhammad Abduh
15. Ramadhan Ubaidillah.

(Sumber : Jaksa Hadirkan 6 Terpidana di Sidang Kasus Pungli Rutan KPK Hari Ini.)