Jakarta (VLF) Aksi begal yang melukai korbannya di Jalan Perimeter Utara, Bandara Soekarno-Hatta ternyata didalangi oleh wanita berinisial C. C berperan ikut serta dalam aksi begal sadis itu.

“Dalam kasus ini tersangka berjumlah tiga orang, MM dan AI berhasil diamankan. Sementara, dalangnya inisial C (perempuan) masuk dalam pencarian orang (DPO),” ujar Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald C Sipayung, dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Ketiga tersangka itu adalah MM (27), AI (19) dan wanita inisial C. MM dan AI sudah ditangkap, sedangkan wanita C masih dalam perburuan polisi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Reza Fahlevi menjelaskan peran wanita inisial C dalam aksi pembegalan tersebut. C bertugas sebagai joki sekaligus penyedia motor dan sajam untuk kejahatan.

“Saat melakukan aksi pembegalan, dua tersangka MM dan AI dibonceng oleh saudari C (DPO),” kata Reza seraya menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memburu yang bersangkutan.

“Pelaku C merupakan dalang dari kasus pembegalan handphone tersebut, dan telah menyiapkan kendaraan hingga senjata tajam untuk melakukan aksi jahatnya,” tambahnya.

Peran ‘Partner in Crime’

Reza menjelaskan peran duo ‘partner in crime’ wanita inisial C. Tersangka MM berperan sebagai eksekutor yang melukai korban dengan celurit.

“Pelaku MM berperan ikut melakukan aksi pembegalan, mengancam dan menakuti hingga melukai korban dengan menggunakan celurit,” ungkap Reza.

Sementara tersangka AI bertugas memberhentikan dan mengancam korban dengan celurit. AI juga bertugas mengambil handphone korbannya.

“Tersangka AI berperan memberhentikan, mengancam korban dengan menggunakan celurit. Setelah korban tak berdaya, AI langsung mengambil handphone milik korban,” ungkap Reza.

Modus Operandi

Dalam melancarkan aksinya, komplotan begal ini cukup nekat. Mereka memepet korban lalu melukainya dengan senjata tajam.

“Saat (korban) di perjalanan, korban dipepet oleh satu unit sepeda motor yang dikendarai oleh tiga orang tak dikenal berboncengan,” jelas Reza.

Aksi begal ini terjadi pada Agustus 2024. Korban seorang pria saat itu sedang berjalan sambil memainkan ponsel, tiba-tiba dipepet oleh para pelaku.

Tanpa basa-basi, para pelaku lalu menyabetkan sajam ke arah korban. Akibat kejadian itu, korban terluka di bagian tangannya.

“Setelah melakukan pembacokan terhadap korban, selanjutnya tersangka mengambil handphone milik korban dan langsung melarikan diri ke arah Jakarta Barat,” jelas Reza.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Roberto Pasaribu mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terutama pada saat malam hari.

“Apabila ada hal yang mencurigakan segera menghubungi pihak kepolisian atau Bhabinkamtibmas setempat, agar segera ditangani dengan cepat untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan atau tindak pidana,” kata Roberto.

(Sumber : Dalangi Begal di Kawasan Soetta, Wanita Inisial C Berperan Jadi ‘Joki’.)

Jakarta (VLF) KPK menghibahkan barang rampasan negara ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan. Barang rampasan itu berupa satu unit mobil Vellfire 2G 2.5A/T berwarna hitam dari kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

“Kami sangat berharap aset yang nantinya akan dikelola oleh Pemkab Lampung Selatan ke depannya dapat dimanfaatkan dengan baik,” ujar Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (4/10/2024).

Serah terima aset hibah ini turut disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Wahidin Amin dan sejumlah Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Mobil yang dihibahkan itu barang rampasan dari Zainuddin Hasan.

“Hibah ini juga sejalan dengan RPJMN asset recovery. Karenanya sebelum menghibahkan aset, kami mengelolanya secara detail dengan memberikan perawatan khusus sehingga aset yang dihibahkan dapat digunakan dengan maksimal,” kata dia.

Terkait dengan hibah tersebut, Sekda Pemkab Lampung Selatan, Thamrin, menegaskan bahwa pihaknya akan memanfaatkan kendaraan dinas tersebut dengan optimal.

“Terima kasih banyak atas atensi KPK, sehingga ini menjadi kebermanfaatan yang baik buat kami. Kami akan berupaya dalam merawat aset hibah ini,” tutur Thamrin.

Diketahui, Pada 25 April 2019, majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta kepada Zainudin. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang lebih dari Rp 100 miliar.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp 66.772.092.145. Zainudin juga telah melakukan sejumlah upaya hukum, mulai banding hingga kasasi.

MA menolak kasasi yang diajukan Zainudin Hasan. Dia tetap dihukum 12 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 66.772.092.145. Kini Zainudin Hasan menjalani masa hukuman pidana 12 tahun penjara di Lapas Bandar Lampung.

(Sumber : KPK Hibahkan Mobil Vellfire Rampasan dari Eks Bupati Lampung Selatan ke Pemkab.)

Jakarta (VLF) Duo Muller bersaudara, Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller, dijatuhi tuntutan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Keduanya dinyatakan jaksa penuntut umum (JPU) bersalah dalam kasus pemalsuan surat hingga bisa mengklaim lahan warga Dago Elos, Kota Bandung.

Lantas, bagaimana jalannya kasus ini hingga ke agenda tuntutan? Berikut ini rangkuman fakta-faktanya:

Dituntut 5 Tahun 6 Bulan di Kasus Pemalsuan Surat

Tuntutan JPU dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Dalam uraiannya, JPU menilai duo Muller bersaudara itu telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat hingga bisa mengklaim lahan warga Dago Elos.

“Menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Heri Hermawan Muller bersama terdakwa Dodi Rustandi Muller telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua,” kata JPU.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 Tahun 6 Bulan,” tambahnya.

JPU menilai Heri dan Dodi bersalah melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua. Duo Muller bersaudara itu pun sudah diadili sejak 30 Juli 2024.

Pengacara Siapkan Pembelaan

Usai pembacaan tuntutan, pengacara duo Muller bersaudara, Jogi Nainggolan menegaskan, akan menyiapkan nota pembelaan atau pledoi untuk kliennya. Salah satu yang akan dibahas, yaitu masalah nama Muller yang menurutnya merupakan hal yang melekat dipakai kliennya.

“Kami akan bantah itu semua, karena klien kami sama sekali hanya menggunakan nama dari orang tuanya yang melekat di namanya. Dan itu bukan merupakan satu kejahatan, itu hanya merupakan bagian daripada historis secara adat dan itu dibenarkan di berbagai wilayah di dunia bukan hanya di Indonesia,” katanya.

Temuan Jaksa Dalam Penelusuran Akta Kelahiran Duo Muller Bersaudara

Sebagaimana diketahui, Heri dan Dodi telah didakwa memalsukan surat seperti akta kelahiran maupun Acte Van Prijgving Van Eigendom Vervonding. Dakwaan ini pun sekaligus mematahkan klaim keduanya atas kepemilikan lahan di Dago Elos.

Terkait akta kelahiran misalnya, duo Muller bersaudara ini mengklaim sebagai keturunan seorang warga Belanda bernama Goerge Hendrik Muller. Tapi, JPU menyatakan Heri maupun Dodi telah menambahkan sendiri nama Muller di belakang nama mereka. Nama itu ditambahkan oleh Heri pada 2013, sedangkan Dodi pada 2014.

Ternyata, berdasarkan penelusuran di Disdukcapil Kabupaten Bandung pada 30 Januari 2024, tak ada nama Muller di belakang nama mereka dalam buku register. JPU juga memastikan keduanya tak pernah mengajukan permohonan untuk penggantian nama tersebut ke pengadilan.

“Dengan kata lain, nama terdakwa I dan terdakwa II tidak mengajukan permohonan perubahan atau menambah nama dalam akta (kelahiran) dengan mengajukan permohonan ke pengadilan,” demikian uraian dakwaan tersebut sebagaimana dikutip detikJabar.

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, JPU menemukan kejanggalan terhadap keaslian akta kelahiran dou Muller bersaudara tersebut. JPU menyatakan akta kelahiran mereka nonidentik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding A maupun B.

Eigendom Vervonding Palsu

Kemudian, selain akta kelahiran, JPU juga menyatakan kejanggalan terhadap Acte Van Prijgving Van Eigendom Vervonding bernomor 3740, 3741 dan 3742 yang diklaim Muller bersaudara. JPU menegaskan eigendom itu palsu setelah melakukan penelusuran ke BPN Kota Bandung.

Dalam uraiannya, JPU menyatakan bahwa eigendom nomor 3740 dan 3741 dari hasil penelusuran di BPN, terakhir kali tercatat atas nama De Te Semarang Gev N.V Cememt Tegel Fabriek En Materialen Handel Simongan. Sementara eigendom 3742, meski belum ditemukan kartu Recht van Eigendom-nya, tapi di buku register pembantu terakhir kali tercatat atas nama De Te Semarang Gev N.V Cememt Tegel Fabriek En Materialen Handel Simongan.

“Padahal faktanya vervonding tersebut adalah palsu,” demikian bunyi dakwaan itu.

Buat Kerugian Rp 546 Miliar

Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, JPU menilai duo Muller bersaudara tidak pernah menguasai maupun meningkatkan status kepemilikan lahannya setelah undang-undang itu diberlakukan. “Dan tanah tersebut telah dikuasai negara sehingga diatas tidak pernah melakukan tanah tersebut telah diterbitkan Bukti Kepemilikan kepada masyarakat,” ucapnya.

Dengan klaim ini, JPU menyatakan bahwa Muller bersaudara bisa memenangkan gugatan kepemilikan lahan melawan 335 warga Dago Elos, plus Pemkot Bandung. Padahal kata jaksa, sebelum gugatan itu dimenangkan Muller bersaudara, sudah ada 73 warga Dago Elos beserta pemerintah yang telah 20 tahun menduduki lahan di sana bermodal bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan dan kartu inventaris barang (KIB) Pemkot Bandung.

“Akibat perbuatannya, terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah membuat kerugian senilai Rp 546 miliar,” kata dakwaan jaksa.

(Sumber : 5 Fakta Duo Muller Bersaudara Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara.)

Jakarta (VLF) Polisi menetapkan pemeran video syur yang merupakan mantan Ketua BEM di Jambi berinisial KN menjadi tersangka pornografi. Penetapan tersangka atas KN berawal dari video syur pribadinya yang tersebar di media sosial.

Plh Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Reza Khoimeni mengatakan KN ditetapkan tersangka atas laporan Said Hafisi dari perwakilan lembaga adat Melayu Jambi. Selain KN, MA selaku pemeran wanita dalam video itu juga ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah kami tetapkan sebagai tersangka UU Pornografi, untuk Saudara KN dan Saudari MA,” kata Reza, Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya dalam kasus ini, polisi telah menetapkan satu orang tersangka atas akses ilegal dan penyebaran dengan jeratan UU ITE. Dia adalah JG yang merupakan tukang servis HP. JG mengakses video tersebut saat tersangka KN memakai jasanya untuk memperbaiki HP.

Reza mengatakan penetapan status tersangka kepada kedua pemeran video syur ini dilakukan setelah penyidik Subdit Siber berhasil mengumpulkan bukti-bukti hingga memeriksa saksi ahli di Jakarta. KN dan MA disangkakan Undang-undang Pornografi, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1, Pasal 6, dan Pasal 8.

“Jadi setelah menjalankan proses panjang, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, ada pemeriksaan ahli di Jakarta, termasuk ahli pornografi, ahli ITE, ahli pidana dan satgas pornografi untuk perkara ini kami naikkan statusnya menjadi tersangka. Jadi sebagai yang memproduksi dan menjadikan diri sebagai model,” ujarnya.

Sampai saat ini, polisi belum menahan keduanya. Namun, penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada KN dan MA.

“Pada tanggal 26 September, kami sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka kepada Saudara KN dan Saudari MA, namun belum datang ke penyidik,” sebutnya.

Lebih lanjut, Reza memastikan video itu diproduksi sebelum keduanya menikah. KN dan MA sempat melampirkan bukti pernikahan siri saat melaporkan dugaan ilegal akses ke Polda Jambi beberapa waktu lalu.

“Setelah kami melakukan penyelidikan, pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi pada saat video dibuat status kedua pasangan tersebut belum terikat pernikahan. Jadi sudah kami pastikan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi,” pungkasnya.

(Sumber : Video Pribadi Tersebar, Eks Ketua BEM di Jambi Jadi Tersangka Pornografi.)

Jakarta (VLF) Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri menekankan peran penting hadirnya Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak-Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri. Dofiri mengatakan Direktorat PPA-PPO tak hanya mengurusi soal pidana berbasis gender, tapi juga leading sector pembinaan bagi seluruh penyidik Polri yang menemukan permasalahan kelompok rentan.

“Direktorat PPA dan PPO sekaligus menjadi leading sector pembinaan bagi seluruh penyidik di lingkungan Polri yang menemukan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok termarjinalkan yang berhadapan dengan hukum,” ujar Dofiri saat sambutan di Sarasehan Peringatan HUT ke-76 Polwan, Rabu (3/10/2024).

Dengan dibentuknya Direktorat PPA-PPO, polwan juga akan mengemban banyak tugas-tugas perihal kelompok rentan. Dofiri menyampaikan sudah banyak kasus berbasis gender dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ditangani Polri, di antaranya pidana kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang.

“Saya berharap setelah mengikuti acara ini, kita mampu menjadi pelopor dan pelapor untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap korbannya,” ucap Dofiri.

Dia juga menyampaikan harapan kontribusi polwan kepada bangsa dan negara. Dia menyampaikan selamat ulang tahun pada Polwan RI.

“Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Polisi Wanita Republik Indonesia, semoga semakin profesional dan mampu memberikan warna pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengukir prestasi melalui pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Dofiri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Polwan telah menunjukkan eksistensi dan berkontribusi penting bagi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. Kiprah Polwan dipandang mampu meningkatkan kepercayaan publik serta citra positif Polri dan masyarakat.

“Melalui tema Polwan Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, semoga Polwan dapat meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Polri yang semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ujar Kapolri.

(Sumber : Irwasum Polri Ingatkan Peran Penting Direktorat PPA-PPO di HUT Ke-76 Polwan.)

Jakarta (VLF) Seorang pegawai salah satu bank pelat merah di Cepu, Blora, diamankan Satreskrim Polres Blora lantaran diduga menyalahgunakan uang hasil pinjaman (kredit) milik nasabah. Pegawai berinisial STW (30) itu menghabiskan uang hingga Rp 403.300.000 untuk judi online.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan STW merupakan warga asal Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian kredit pada periode Desember 2022 sampai 3 Februari 2023.

“Maksud dan tujuan terlapor menyalahgunakan jabatan terlapor dalam proses pemberian kredit untuk mendapatkan uang. Uang tersebut digunakan untuk bermain judi online,” jelas Wawan dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Kamis (3/10/2024).

Uang yang didapat dari hasil pinjaman nasabah tersebut sudah ludes digunakan untuk judi online. Wawan menyebut uang tersebut senilai Rp 403.300.000.

“Uang yang didapatkan terlapor dari perbuatan tersebut sebesar Rp 403.300.000 dan semuanya telah habis digunakan terlapor untuk bermain judi online,” jelasnya.

Wawan menerangkan, kejadian berawal saat STW menggunakan uang hasil pinjaman/kredit dari 16 nasabah, tetapi uang tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang.

Setelah dilakukan penyelidikan, terdapat 3 modus dari diduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Yaitu topengan pinjaman sebanyak 1 nasabah, tempilan pinjaman 13 nasabah, pemakaian setoran pelunasan pinjaman sebanyak 2 nasabah.

Modus topengan pinjaman yakni sebelum melakukan kredit, STW memanfaatkan kedekatan dengan nasabah, membujuk nasabah melakukan kredit di BRI dan menjanjikan yang akan membayar kredit adalah mantri tersebut.

“Selanjutnya setelah proses pencairan kredit selesai, terlapor menghubungi nasabah untuk meminta buku rekening dan ATM beserta PIN-nya, selanjutnya uang pencairan kredit tersebut diambil seluruhnya untuk kepentingan pribadi terlapor,” terang Wawan.

Modus tempilan pinjaman yakni STW memprakarsai proses pemberian kredit tidak sesuai kebutuhan nasabah atau dibuat lebih banyak. Setelah pencairan, STW membujuk nasabah agar memberikan buku tabungan dan ATM beserta PIN dengan dalih mempercepat pengambilan uang pencairan kredit.

“Akan tetapi terlapor telah mengambil sebagian uang hasil pencairan kredit dengan menggunakan kartu ATM milik nasabah dan menggunakan sebagian uang hasil pencairan kredit tersebut untuk kepentingan pribadi terlapor sedangkan sisanya dipakai oleh nasabah sendiri,” jelasnya.

Selanjutnya, modus pemakaian setoran pelunasan pinjaman yakni STW menerima titipan uang angsuran dari nasabah, namun tidak disetorkan ke pihak bank.

“Bahwa terlapor telah menerima titipan uang angsuran atau uang pelunasan dari nasabah untuk dibayarkan kepada bank akan tetapi uang tersebut tidak terlapor bayarkan dan uang tersebut terlapor gunakan untuk kepentingan pribadi terlapor,” terang Wawan.

Berdasarkan auditor internal pihak bank terkait, total seluruh pinjaman yang dicairkan sebesar Rp 715.000.000, dan hasil Perhitungan Kerugian Negara terhadap pinjaman yang dipakai terlapor adalah sebesar Rp 401.444.334.

“Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Wawan.

(Sumber : Pegawai Bank Pelat Merah di Cepu Tilep Duit Rp 403 Juta buat Judi Online.)

Jakarta (VLF) Uang Rp 4.857.085.229 ditampilkan ke publik dalam kasus tindak pidana korupsi data dan laporan pertanggungjawaban fiktif bagi tenaga kesehatan (nakes) COVID-19 tahun anggaran 2020 dan 2021.

Uang Rp 4,8 miliar ini berhasil dikumpulkan penyidik Ditreskrimsus dari para pelaku, dari total kerugian negara yang mencapai Rp 5,4 miliar.

Tiga tersangka yang terlibat adalah eks Dirut RSUD Palabuhanratu berinisial DP, eks Kabid Pelayanan UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial SR, dan eks Subkor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Palabuhanratu berinisial WB.

Wadirkrimsus AKBP Maruly Pardede mengatakan, modus korupsi yang dilakukan para tersangka yakni nama nakes yang tidak masuk dalam Tim Penanganan COVID-19 masuk dalam data yang difiktifkan.

“Baik, untuk tenaga kerja kesehatan yang bukan bagian daripada tenaga nakes COVID-19 yang dimasukkan, sehingga mendapatkan insentif kurang lebih 1.300-an,”
kata Maruly di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (3/10/2024).

“Nah ini yang menjadikan modus operandi dari para pelaku menghimpun anggaran sehingga yang 1.300-an ini adalah anggaran yang memang bukan peruntukan untuk hak daripada tenaga nakes COVID-19 pada saat itu,” tambahnya.

Disinggung masing-masing nakes mendapatkan upah berapa, Maruly sebut anggarannya beragam.

“Baik, jadi bervariasi ya sesuai dengan jenjang atau keahliannya antara Rp 7 sampai 15 juta,” tambahnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tauun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(Sumber : Penampakan Uang Rp 4,8 Miliar yang Dikorupsi di RSUD Palabuhanratu.)

Jakarta (VLF) Satpol PP Surabaya bersama Bea Cukai Sidoarjo menggagalkan tiga kasus penyelundupan rokok ilegal. Akibatnya, negara dirugikan Rp 1,1 miliar.

“Tim sudah berhasil melakukan penindakan, sebanyak tiga kali berupa rokok ilegal. Sampai saat ini ada dua penindakan dari tiga yang dilakukan itu dinyatakan terbukti melanggar pidana bidang cukai, sehingga nanti akan dilakukan pemberkasan dengan penyidikan dan nanti akan dilanjutkan di kejaksaan negeri Tanjung Perak,” kata Kepala Bea Cukai Sidoarjo Rudy Hery Kurniawan di Balai Kota, Kamis (3/10/2024).

Rudy mengatakan, jumlah rokok ilegal yang diamankan pada Senin (30/10) sebanyak 1.475.000 batang.

“Rokok ilegal itu berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1,1 miliar. Nilai barang yang berhasil kita amankan kalau kita hitung dari harga pasar sebesar Rp 2 miliar,” ujarnya.

Untuk target Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), pihaknya membawahi wilayah Surabaya, Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Total target semua wilayah Bea Cukai Sidoarjo untuk rokok Rp 6 triliun.

“Total dari cukai dan bea masuk mungkin Rp 7,2 triliun, khusus untuk rokok Rp 6 triliun. Kami harus mengumpulkan Rp 6 triliun, nanti duitnya akan kembali ke masyarakat, sebagian untuk pembangunan dan sebagai BPH dan pajak rokok,” jelasnya.

Menurutnya, ari target Rp 6 triliun, belum terpenuhi 100%. Pada sisa waktu akhir tahun ini, pihaknya menggenjot memenuhi target.

“Sekarang sudah sampai 60%. Kita tinggal 3 bulan, mohon bantuannya supaya yang ilegal-ilegal (rokok) itu tidak merugikan negara,” pungkasnya.

(Sumber : 3 Aksi Penyelundupan Rokok Ilegal di Surabaya Rugikan Negara Rp 1,1 M.)

Jakarta (VLF) Polisi kembali menangkap satu orang pelaku terkait pembubaran acara diskusi di hotel Kemang, Jakarta Selatan. Dengan demikian sudah ada 4 pelaku yang diamankan polisi.

“Tim Opsnal Unit 1 dan Unit 2 Subdit Umum/Jatanras melakukan penyelidikan mendalam dan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap 1 (satu) pelaku,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, saat dihubungi detikcom, Rabu (2/10/2024).

Pelaku berinisial MR alias RD. Dia diamankan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan sementara, pelaku mengaku melakukan kekerasan terhadap satpam hotel.

“Perannya menendang salah satu satpam dan mencoba memukul,” imbuhnya.

Sebelumnya, polisi menyampaikan telah mengamankan lima orang terkait pembubaran diskusi di Kemang ini. Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait peristiwa di Kemang kemarin, 5 orang sudah diamankan. Dua di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary saat dihubungi, Minggu (29/9).

Di tempat yang sama, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka pembubaran diskusi.

“Adapun dari hasil pendalaman tersebut, ada dua yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu perusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grand Kemang,” kata Wira.

Wira mengatakan tersangka perusakan dijerat Pasal 170 KUHP juncto Pasal 406 KUHP. Sementara tersangka penganiayaan dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 351 KUHP.

“Untuk pasalnya yang melakukan perusakan kita jerat Pasal 170, kemudian 406 (KUHP). Sedangkan untuk yang penganiayaan kita jerat 170 dan 351 (KUHP),” ujarnya.

(Sumber : Polisi Kembali Tangkap Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang.)