Jakarta (VLF) – Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan pajak kendaraan listrik. Nantinya, pajak kendaraan listrik tidak otomatis Rp 0. Meski begitu, tetap ada insentif untuk kendaraan listrik sehingga pajaknya bisa lebih murah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan aturan baru terkait pajak kendaraan listrik. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati mengkonfirmasi kendaraan listrik nantinya akan dikenakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok aturannya.

“Iya (kendaraan listrik tidak gratis pajak lagi-Red). Regulasinya sedang disiapkan,” kata Lusiana kepada detikOto, Jumat (17/4/2026).

Kebijakan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta itu merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah perubahan pada ketentuan objek pajak yang dikecualikan. Pada aturan sebelumnya, kendaraan listrik dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB. Namun, pada aturan terbaru kendaraan listrik tidak disebutkan sebagai objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB.

Tertulis pada Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 11 Tahun 2026, yang dikecualikan dari objek PKB antara lain:

• kereta api;
• kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
• kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
• kendaraan bermotor energi terbarukan; dan
• kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Sebagai perbandingan, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, tertulis jelas bahwa Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya serta Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan, dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB.

Meski begitu, tertulis pada Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026, pengenaan PKB dan BBNKB pada kendaraan listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB. Itu termasuk kendaraan yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Redaksional “diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB” pada aturan terbaru itu mengindikasikan bahwa kendaraan listrik tidak secara otomatis bebas dari pajak kendaraan. Artinya, pemerintah daerah bisa saja hanya menerapkan pengurangan pajak, bukan semata-mata pembebasan pajak.

Menurut Lusiana, Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik. Pihaknya sedang menyiapkan aturannya.

“Ada (keringanan pajak untuk kendaraan listrik-Red). Tetap diberi insentif. Sedang kita rumuskan,” katanya.

Dikutip dari situs resmi Bapenda DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan skema insentif fiskal yang optimal, dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang diberikan dalam Permendagri terbaru. Insentif ini dirancang untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung masyarakat, tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penggunaan kendaraan listrik tetap menjadi prioritas dalam upaya menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara di kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak menurunkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Justru sebaliknya, dengan adanya insentif yang tepat sasaran, diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta tetap tumbuh secara positif. Dengan semangat melayani dan melindungi, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap pro-masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” demikian dikutip dari situs Bapenda DKI Jakarta.

(Sumber:Pajak Mobil-motor Listrik Tak Gratis Lagi, tapi Ada Insentif Jadi Lebih Murah.)

Jakarta (VLF) – Isu pengadaan semir dan sikat sepatu senilai Rp 1,5 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan. Pengadaan itu dinilai tak berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara menjelaskan duduk perkara pengadaan tersebut. Ia menegaskan pembelian semir dan sikat sepatu merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025.

“Ini bagian dari perlengkapan pendidikan peserta SPPI,” kata Dadan, dilansir dari detikHealth, Senin (20/4/2026).

Program SPPI sendiri disiapkan sebagai komponen pendukung pelaksanaan MBG. Meski begitu, pengadaan perlengkapan seperti semir dan sikat sepatu menjadi perhatian karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi.

Menurut Dadan, anggaran pendidikan SPPI bersumber dari BGN. Namun, proses pengadaan barang, termasuk semir dan sikat sepatu, dilakukan melalui skema swakelola tipe II dengan melibatkan Universitas Pertahanan.

“Jadi pengadaan ada di Universitas Pertahanan,” ujarnya.

Dadan menjelaskan pengadaan tersebut masuk dalam tujuh paket kelengkapan perorangan lapangan bagi peserta SPPI. Total nilai pengadaan mencapai sekitar Rp 1,52 miliar.

Adapun rinciannya:

Semir sepatu: sekitar Rp 1,25 miliar
Sikat semir: sekitar Rp 272 juta

Jika dihitung per unit, harga semir sepatu sekitar Rp 41.470, sedangkan sikat semir Rp 10.780 per unit.

Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi 30.299 peserta SPPI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan data realisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paket pengadaan semir dan sikat sepatu itu tercatat dalam sejumlah kontrak yang dijalankan oleh beberapa penyedia melalui mekanisme pengadaan pemerintah.

Dadan menegaskan seluruh proses telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menyebut perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan standar untuk menunjang kegiatan lapangan peserta program.

(Sumber:Heboh BGN Beli Semir dan Sikat Sepatu Rp 1,5 Miliar, untuk Apa?.)

Jakarta (VLF) -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253.6 miliyar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang akan digratiskan. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Ia pun mengatakan sekolah swasta yang dipilih akan melalui sejumlah kriteria ketat agar program berjalan tepat sasaran. “Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” lanjutnya.

Selain faktor lokasi, ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh sekolah swasta calon penerima pendanaan. Di antaranya, sekolah wajib memiliki izin pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta aktif melaporkan data ke Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil.

Sekolah juga harus telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan dan tercatat sebagai penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus.

Tak hanya itu, sekolah yang mengikuti program ini tidak boleh termasuk dalam satuan pendidikan kerja sama maupun sistem penerimaan murid baru bersama. Pihak sekolah juga harus bersedia mengikuti skema pendanaan sesuai peraturan gubernur serta memiliki rekening resmi atas nama sekolah.

“Dalam pelaksanaannya, sekolah penerima program wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tanpa kelas terputus. Untuk jenjang SD harus tersedia kelas 1 hingga 6, SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA/SMK kelas 10 hingga 12,” ungkapnya.

Dengan total anggaran mencapai Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah, Pemprov DKI berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

(Sumber:Pemprov DKI Kucurkan Rp253,6 M untuk 103 Sekolah Swasta Gratis, Ini Kriterianya.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng memprioritaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penguatan usaha kecil.

Hal itu disampaikan dalam seminar bertema ‘Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah’ di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jumat (17/4/2026).

“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” kata Luthfi, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir dengan bunga tinggi.

Luthfi menegaskan, bank pembangunan daerah (BPD) harus mengambil peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Tidak hanya menjalankan fungsi administratif perbankan, tetapi juga menopang ekonomi kerakyatan, mendorong investasi, dan memperkuat pembiayaan pembangunan.

Ia menilai pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah. Dengan keterbatasan APBD dan transfer pusat, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pertumbuhan baru, salah satunya melalui investasi dan penguatan peran bank daerah.

“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya.

Luthfi menyebut porsi APBD dan APBN yang masuk ke daerah pada dasarnya terbatas. Karena itu, pembangunan wilayah perlu ditopang investasi, dengan didukung kepastian keamanan, ketertiban, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan industri.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko dalam sambutannya menyatakan penurunan transfer ke daerah harus menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat peran strategis dalam pembiayaan pembangunan.

“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” kata Bambang.

Ia menambahkan, BPD tidak cukup hanya sebagai penyalur plafon kredit, tetapi juga harus menjadi mitra pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu, termasuk melalui proyeksi arus kas dan pengawasan pembiayaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H. Widodo menegaskan BPD harus naik kelas.

“BPD harus naik kelas, tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat parkir dana pemerintah daerah, tetapi mestinya naik kelas menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, penjaga stabilitas likuiditas daerah, sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional,” kata Agus.

(Sumber:Tekankan Ekonomi Kerakyatan, Luthfi Minta Bank Jateng Prioritaskan KUR.)

Jakarta (VLF) – Di tengah harga minyak dunia yang sedang tak stabil imbas konflik di Timur Tengah, kabar kenaikan BBM sempat buat warga waswas. Meskipun di luar negeri harganya kian melambung, pemerintah telah memastikan harga BBM khususnya yang subsidi belum akan naik dalam waktu dekat.

Pemerintah bersama presiden sudah sepakat untuk menahan harga BBM, setidaknya sampai akhir tahun 2026. Lalu, bagaimana bisa harga BBM ini masih aman? Simak selengkapnya.

Selama ICP Aman, Subsidi BBM Juga Aman

Dilansir dari detikNews, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga minyak dunia sedang bergejolak. Keputusan ini juga sudah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya. Doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan US$ 100 itu sudah aman dalam APBN,” ujar Bahlil di Kompleks Kepresidenan, Jakarta.

Jadi, selama harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada di kisaran aman, yakni di bawah US$100 per barel, maka subsidi BBM masih bisa dijaga tanpa harus menaikkan harga ke masyarakat.

Stok BBM dan LPG Dipastikan Aman

Selain soal harga, kekhawatiran lain biasanya datang dari ketersediaan pasokan. Namun, pemerintah memastikan stok energi nasional masih dalam kondisi aman.

Bahlil menyebutkan bahwa cadangan BBM dan LPG saat ini berada di atas standar minimum, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan.

“Amanlah. Saya sampaikan kepada publik, insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman,” tegasnya.

Harga BBM Jatim Terbaru April 2026

Per Kamis 16 April 2026, harga BBM di berbagai SPBU di Indonesia terpantau belum mengalami perubahan sejak periode Maret 2026.

Harga BBM Pertamina

Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter
Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter
Pertamax: Rp 12.300 per liter
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 14.500 per liter
Dex Lite: Rp 14.200 per liter
Pertamina Biosolar: Rp 6.800 per liter

Harga BBM BP

BP 92: Rp 12.390
BP Ultimate Diesel: Rp 14.620

(Sumber:Update Harga BBM Terbaru, Subsidi Aman Tapi Sampai Kapan?.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut kaum perempuan atau ibu-ibu menjadi penggerak utama ekonomi. Roro mencatat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional telah menembus angka 60 persen.

“Menariknya adalah lebih dari 50 persen adalah punggungan ibu-ibu. Kasih untung besar penjualan di ritel modern itu Ibu-ibu,” ujarnya saat Opening Ceremony Pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pemberdayaan perempuan memiliki efek domino yang luar biasa bagi ketahanan bangsa. Ia meyakini bahwa kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada kemandirian ekonomi perempuan.

“Dengan seorang perempuan yang sejahtera, tentunya keluarganya juga turut sejahtera. Suaminya tentunya akan bahagia, turut bahagia,” ujarnya.

Selain menyoroti peran perempuan, Roro Esti juga memberikan motivasi bagi generasi muda di Sumatera Selatan, khususnya para peserta program Sultan Muda. Mengingat 68 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif, ia meminta Gen Z dan Milenial tidak takut terjun ke dunia usaha waralaba.

Roro Esti mengingatkan bahwa musuh terbesar calon pengusaha bukanlah modal, melainkan keraguan yang berlebihan dalam diri sendiri.

“Jangan dihadapi dengan keraguan atau overthinking yang berlebihan. Apakah saya akan berhasil atau tidak? Melangkah terlebih dahulu dan kita harus mencoba terlebih dahulu,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, ia memastikan telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung para pengusaha lokal untuk ekspansi.

Pada bulan Februari 2026 lalu, telah terbit 165 STPW untuk waralaba dalam negeri, dan pemerintah siap memfasilitasi jenama lokal menembus pasar internasional melalui 33 kantor perwakilan perdagangan di luar negeri.

Roro Esti pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di angka 3,35 persen.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap stabil di angka 3,35 persen. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menjadi sebuah pergerakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” pungkasnya.

(Sumber:Wamendag Dyah Sebut Ibu-ibu Jadi Penggerak Ekonomi, Sumbang 50% Sektor Ritel.)

Jakarta (VLF) – Teheran – Ali Abdollahi, selaku komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran yang merupakan komando operasional tertinggi dalam angkatan bersenjata Iran, menyampaikan peringatan kepada Amerika Serikat.

Menurutnya, jika AS terus melanjutkan blokade dan menimbulkan “ketidakamanan bagi kapal dagang serta tanker minyak Iran”. Tindakan itu, sambungnya, akan menjadi “pendahuluan bagi pelanggaran gencatan senjata”.

Abdollahi menegaskan angkatan bersenjata Iran tidak akan mengizinkan “ekspor maupun impor berlangsung di Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah”.

Dia tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak, namun kawasan perairan yang disebut mencakup wilayah yang sangat luas.

Langkah militer Amerika Serikat dalam memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran guna membuka Selat Hormuz resmi dimulai pada Senin (13/04) pukul 10.00 ET atau pukul 21.00 WIB.

Dua hari kemudian, militer AS menyatakan bahwa “tidak ada kapal yang berhasil melewati blokade” dalam 24 jam pertama. Sebanyak enam kapal dagang terpaksa berbalik arah di Teluk Oman.

Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) menyatakan bahwa blokade tersebut dilaksanakan atas perintah Presiden Donald Trump. Operasi ini bertujuan mencegah kapal-kapal berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman di sebelah timur Selat Hormuz.

Sementara itu, Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada pelabuhan di kawasan tersebut yang akan aman apabila keamanan Iran terancam.

Berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan CENTCOM kepada para pelaut dan dilaporkan oleh kantor berita Reuters, kapal yang masuk atau meninggalkan wilayah yang diblokade tanpa izin akan dicegat, dialihkan, hingga ditahan.

Meski demikian, kapal pengangkut makanan dan obat-obatan tetap diizinkan melintas, dengan catatan harus melalui proses pemeriksaan.

Citra satelit memperlihatkan, kapal induk USS Abraham Lincoln telah bersiaga di bagian timur Teluk Oman, sekitar 200km sebelah selatan perairan Iran, sejak Sabtu (11/04).

Selain menempatkan kapal induk, militer AS mengerahkan dua kapal perusak yang mengangkut rudal kendali.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam pemberlakuan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran setelah para perunding dari kedua pihak gagal mencapai kesepakatan di Islamabad untuk mengakhiri perang.

“Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapat jalur aman di laut lepas,” tulis Trump di Truth Social.

Dia juga menyatakan bahwa AS akan terus membersihkan ranjau di Selat Hormuz guna menjamin keamanan pelayaran kapal-kapal sekutu.

Militer AS, tambahnya, berada dalam posisi “siap tempur” dan siap melanjutkan serangan terhadap Iran pada “waktu yang tepat”.

Apa reaksi China atas langkah AS?

Pemerintah China menyebut blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab dan berbahaya”.

Kementerian Luar Negeri Beijing menilai langkah tersebut akan “melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sudah rapuh” sekaligus semakin mengancam keselamatan kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Sejauh ini, kapal-kapal China termasuk di antara sedikit yang berhasil melewati selat tersebut.

Belum jelas apakah China harus membayar biaya tertentu kepada Iran untuk bisa melintas.

Blokade AS berpotensi memutus pasokan bagi China dan menimbulkan dampak luas terhadap perekonomiannya.

“China percaya bahwa hanya dengan mencapai gencatan senjata menyeluruh dan mengakhiri perang, kita dapat secara fundamental menciptakan kondisi untuk meredakan situasi di selat,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.

Dia menambahkan, “China mendesak semua pihak untuk mematuhi pengaturan gencatan senjata, berfokus pada arah umum dialog dan perundingan damai, mengambil langkah nyata untuk mendorong peredaan ketegangan regional, serta memulihkan lalu lintas normal di selat sesegera mungkin.”

Apa reaksi Iran?

Pernyataan terbaru datang dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa AS dan Iran sebenarnya “tinggal selangkah lagi” mencapai kesepakatan dalam perundingan damai di Pakistan.

Namun, menurutnya, Teheran kemudian justru dihadapkan pada sikap “maksimalis, perubahan tuntutan yang terus-menerus, serta ancaman blokade”.

Seorang perempuan mengibarkan bendera nasional Iran di depan papan reklame raksasa bertuliskan ‘Selat Hormuz tetap ditutup’ di Lapangan Revolusi, Teheran. Minggu (12/04). (Anadolu via Getty Images)

Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran yang memimpin perundingan di Pakistan, menyindir keputusan AS tersebut.

Dalam unggahan di platform X, dia menulis:

“Nikmati angka harga di pompa saat ini. Dengan apa yang disebut ‘blokade’ itu, tak lama lagi kalian akan bernostalgia dengan harga bensin 45 dolar AS.”

Dalam pernyataan sebelumnya yang dimuat media-media Iran, Ghalibaf juga menegaskan bahwa Iran tidak akan “menyerah di bawah ancaman”.

Menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump sebelumnya untuk memblokade “setiap dan semua kapal” yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz, angkatan laut Iran menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mendekati jalur perairan tersebut akan ditangani secara “keras”.

Apa yang dikatakan Trump tentang blokade pelabuhan Iran?

Dalam unggahan di Truth Social pada Minggu (12/04), Trump mengatakan bahwa AS akan mulai “MEMBLOKADE setiap dan semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz”.

“Saya juga telah menginstruksikan Angkatan Laut kami untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar pungutan kepada Iran. Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa AS juga akan mulai menghancurkan ranjau yang menurutnya telah diletakkan Iran di selat tersebut.

“Setiap orang Iran yang menembaki kami, atau kapal-kapal damai, akan DILEDakkan KE NERAKA!” lanjutnya.

Trump mengatakan bahwa “pada suatu titik” kesepakatan tentang jalur lintas bebas akan tercapai, tetapi “Iran tidak mengizinkan hal itu terjadi hanya dengan mengatakan, ‘Mungkin ada ranjau di suatu tempat di luar sana,’ yang tidak diketahui siapa pun selain mereka”.

Ia menambahkan dalam unggahan lain bahwa “Iran berjanji membuka Selat Hormuz, dan mereka dengan sadar gagal melakukannya”.

“Seperti yang mereka janjikan, mereka sebaiknya mulai proses MEMBUKA JALAN AIR INTERNASIONAL INI DAN CEPAT!” katanya.

Bagaimana blokade akan berlangsung?

Buku pedoman Komandan Angkatan Laut AS tentang hukum operasi Angkatan Laut yang dirilis pada 2022 mendefinisikan blokade sebagai “operasi perang untuk mencegah kapal dan/atau pesawat dari semua negara, musuh maupun netral, untuk masuk atau keluar dari pelabuhan, lapangan terbang, atau wilayah pesisir tertentu yang menjadi milik, diduduki oleh, atau berada di bawah kendali negara musuh”.

Trump awalnya mengatakan Angkatan Laut AS akan memulai proses memblokade selat, “berlaku segera”.

Kemudian pada Minggu (12/04), ia mengatakan kepada Fox News bahwa blokade itu “akan memerlukan sedikit waktu, tetapi akan efektif cukup segera”, dan menggambarkannya sebagai kebijakan “semua atau tidak sama sekali”.

Dalam sebuah unggahan di X, Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan pasukannya akan mulai menerapkan blokade pada Senin (13/04) pukul 10.00 EDT (21.00 WIB).

“Blokade akan ditegakkan secara tidak memihak terhadap kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman,” katanya.

Centcom menambahkan bahwa pasukan AS tidak akan menghambat kebebasan kapal yang transit ke dan dari pelabuhan non-Iran, dan bahwa informasi tambahan akan diberikan kepada pelaut komersial melalui pemberitahuan resmi sebelum blokade dimulai.

Trump mengatakan bahwa negara-negara lain akan terlibat dalam pemblokadean selat tersebut, tetapi tidak menyebutkan negara mana.

• Iran dan AS gagal capai kesepakatan Lima hal yang menjadi ganjalan dalam negosiasi
• Kerusakan psikis anak-anak di Iran akibat perang ‘Ketakutan tiada akhir’
• Lebih dari 100 pakar hukum internasional menilai ada pelanggaran serius dalam perang AS-Israel dengan Iran

BBC memahami bahwa UK tidak akan terlibat dalam blokade tersebut.

Trump juga mengatakan kepada Fox News bahwa NATO telah menawarkan bantuan untuk “membersihkan” selat itu, seraya menambahkan bahwa selat tersebut akan kembali bebas digunakan “dalam waktu yang tidak terlalu lama”.

Trump mengatakan AS akan mengerahkan kapal penyapu ranjau, dan bahwa UK anggota NATO juga akan melakukannya.

“Saya memahami UK dan beberapa negara lain mengirimkan kapal penyapu ranjau,” katanya.

Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya mengatakan sistem perburuan ranjau militer UK sudah berada di kawasan tersebut.

Seorang juru bicara Pemerintah UK mengatakan: “Kami terus mendukung kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz, yang sangat mendesak untuk mendukung ekonomi global dan biaya hidup di dalam negeri.”

Juru bicara tersebut mengatakan Selat Hormuz “tidak boleh dikenai pungutan”.

“Kami sedang bekerja secara mendesak dengan Prancis dan mitra-mitra lain untuk membentuk koalisi luas guna melindungi kebebasan navigasi.”

Tiga pakar hukum di AS mengatakan kepada BBC bahwa blokade tersebut dapat melanggar hukum maritim. Salah satu di antaranya juga mempertanyakan apakah blokade, yang ditegakkan secara militer, akan melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku saat ini.

Apa dampaknya?

Dalam jangka pendek, ancaman Trump untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil kapal yang masih berlayar di jalur air itu, kata pakar pelayaran Lars Jensen kepada BBC.

“Jika ini benar-benar dilakukan oleh Amerika, ini akan menghentikan arus kapal yang sangat kecil. Dalam gambaran yang lebih besar, ini tidak benar-benar mengubah apa pun,” katanya.

Jensen, kepala eksekutif Vespucci Maritime, mengatakan ancaman Trump untuk mencegah jalur aman bagi kapal mana pun yang membayar pungutan kepada Iran juga akan berdampak kecil, karena perusahaan yang melakukannya sudah akan menghadapi sanksi karena membayar kepada rezim tersebut.

“Pertama-tama, hanya ada sangat sedikit kapal yang melintas. Dari jumlah itu, lebih sedikit lagi yang membayar, dan yang membayar sudah akan dikenai sanksi Amerika,” katanya.

Sebagian besar perusahaan pelayaran akan terus menunggu dan melihat apakah ada kesepakatan damai sementara dan apakah kesepakatan tersebut akan bertahan, kata Jensen, dan jika itu terjadi, peningkatan pelayaran secara bertahap mungkin akan dimulai kembali.

Mengapa blokade pelabuhan Iran berisiko?

“Saya tidak memahami bagaimana ancaman itu akan mendorong Iran untuk membukanya [Selat Hormuz] kembali,” kata Senator Mark Warner dari Virginia, politikus Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat, kepada CNN pada Minggu.

Dalam program Face the Nation di CBS, anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Turner dari Ohio yang hingga tahun lalu menjabat sebagai ketua Komite Intelijen DPR mengatakan bahwa blokade tersebut merupakan cara untuk memaksakan penyelesaian atas situasi di Selat Hormuz.

“Presiden, dengan mengatakan bahwa kami tidak akan begitu saja membiarkan mereka menentukan siapa yang boleh melintas, jelas sedang memanggil seluruh sekutu dan semua pihak untuk duduk di meja perundingan,” ujarnya. “Masalah ini perlu ditangani.”

• Kapal tanker Malaysia melintasi Selat Hormuz ‘Iran tidak melupakan teman’
• Apa arti gencatan senjata bagi Iran dan apa yang mungkin terjadi setelahnya?
• Trump peringatkan Iran soal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz ‘Itu bukan kesepakatan kita’

Pekan lalu, sebelum Iran dan AS menyepakati gencatan senjata selama dua pekan serta perundingan langsung tatap muka, Donald Trump berada dalam posisi yang sulit.

Dia dapat terus meningkatkan serangan AS terhadap Iran, yang berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang pada infrastruktur sipil negara tersebut, memperburuk krisis kemanusiaan, serta semakin mengguncang stabilitas ekonomi global.

Atau, dia bisa mundur dari perang yang sejak awal tidak populer di kalangan publik negara itu dan kini mulai menimbulkan frustrasi bahkan di antara sebagian pendukung Trump sendiri mereka yang selama ini mempercayai janji Trump untuk menghindari konflik luar negeri berkepanjangan dan keterlibatan mendalam di Timur Tengah.

Sebuah jajak pendapat terbaru CBS menunjukkan bahwa mayoritas warga AS (59%) menilai perang ini berjalan agak buruk atau sangat buruk bagi AS.

Banyak pihak meyakini bahwa tujuan utama AS seperti menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, menjamin kebebasan yang lebih besar bagi rakyat Iran, serta mengakhiri secara permanen program nuklir Iran masih belum tercapai.

Mayoritas dari kedua partai di AS menilai pencapaian tujuan-tujuan tersebut sebagai hal yang penting.

Hampir sepekan berlalu dan, meskipun AS mengklaim kemenangan, dilema yang dihadapi presiden pada dasarnya tidak berubah.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu pagi, Trump mengatakan Iran pada akhirnya akan memberikan kepada AS “segala sesuatu” yang diinginkannya.

Dia menambahkan bahwa meskipun harga minyak mungkin akan tetap sama atau bahkan lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan, dia meyakini perekonomian AS akan mampu bertahan.

Pernyataan itu, setidaknya, merupakan sebuah pertaruhan besar.

Pemilihan paruh waktu (midterm) pada November semakin dekat, Partai Republik pimpinan Presiden Trump berpotensi menanggung kerugian besar di kotak suara jika perhitungannya keliru.

Pada Sabtu (11/04) malam, saat wakil presidennya tengah berunding dengan para pejabat Iran di Pakistan, Trump justru melakukan perjalanan ke Miami, tempat dia menyaksikan para petarung profesional saling mengalahkan dalam pertandingan kandang UFC (ultimate fighting championship).

Menurut anggota rombongan pers yang hadir, pemandangan tersebut tergolong aneh dan janggal.

Presiden AS terlihat menyaksikan laga adu fisik yang brutal di arena yang berlumuran darah, berbincang dengan para selebritas, dan sesekali terlibat diskusi intens dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio serta para penasihat lainnya semuanya berlangsung di hadapan ribuan penonton.

Pertarungan ultimate fighting di dalam arena, meskipun brutal, memiliki aturan yang jelas dan batas waktu, serta selalu berakhir dengan pemenang dan pihak yang kalah.

Kejelasan semacam itu mungkin tidak akan pernah hadir dalam perang Iran, yang kini memasuki bulan kedua dan gencatan senjata dua pekan tampak berada di ambang kehancuran.

Konflik ini telah berubah menjadi adu keteguhan antara kemampuan Iran untuk bertahan menghadapi serangan berkelanjutan AS dan Israel, dan sejauh mana Presiden Trump bersedia menanggung beban ekonomi serta tekanan politik yang dihasilkan perang tersebut.

Pada akhirnya, semua pihak yang terlibat dalam pertarungan ini, bisa saja keluar dalam keadaan dirugikan.

Iran dan AS gagal capai kesepakatan Lima hal yang menjadi ganjalan dalam negosiasi
Kerusakan psikis anak-anak di Iran akibat perang ‘Ketakutan tiada akhir’
Lebih dari 100 pakar hukum internasional menilai ada pelanggaran serius dalam perang AS-Israel dengan Iran

(Sumber:Pelabuhan-pelabuhannya Diblokade, Iran Ancam Balik AS.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menyepakati garis batas baru di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara dengan Malaysia. Kini sebanyak 127,3 hektare wilayah Malaysia di garis batas Pulau Sebatik menjadi milik Indonesia.

“Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan, penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Kantor Kantor Staf Presiden, dilansir dari detikNews, Kamis (16/4/2026).

Qodari mengungkapkan perubahan garis batas wilayah perbatasan tersebut merupakan hasil diplomasi damai di kawasan Perbatasan. Sehingga, 127,3 hektare yang sebelumnya merupakan wilayah bagian dari Malaysia kini menjadi bagian wilayah Indonesia.

“Dengan disepakatinya garis batas baru wilayah seluas 127,3 hektar yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” katanya.

“Sementara itu hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” imbuhnya.

Qodari juga menyebut hasil verifikasi lapangan KSP di Pulau Sebatik perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan proses diratifikasi border crossing agreement atau BCA antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste untuk penyelesaian masalah sengketa batas negara.

(Sumber:127,3 Hektare Wilayah Malaysia di Perbatasan Sebatik Kini Milik Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Pemprov Jawa Barat sedang menyiapkan wajah baru untuk kawasan Gedung Sate. Bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai kantor Gubernur Jabar itu nantinya akan menghadirkan plaza terintegrasi yang menyambungkannya langsung dengan Lapangan Gasibu.
Lantas bagaimana informasi terkininya? Berikut rangkuman faktanya:

Berkonsep Terbuka dan Simetris

Dalam tampilan sudut pandang mata burung (bird’s eye view), halaman depan Gedung Sate akan disulap menjadi plaza luas dengan konsep terbuka dan simetris. Area ini menjadi penghubung langsung antara Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Tiang bendera ditempatkan di tengah plaza sebagai titik fokus, menegaskan fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan seremonial. Sementara itu, Jalan Diponegoro yang sebelumnya membelah kawasan dirancang menyatu dalam lanskap plaza.

Dari sisi timur, desain gerbang utama di Jalan Diponegoro tampil dengan pendekatan arsitektur khas. Gerbang dirancang menyerupai bentuk candi, selaras dengan karakter bangunan Gedung Sate dan gerbang yang lebih dulu direvitalisasi.

Sementara itu, area taman barat dirancang sebagai ruang interaksi publik yang lebih hidup. Jalur pedestrian dibuat lebar, dilengkapi ruang duduk dan lanskap hijau yang mendukung aktivitas warga.

Siapkan Anggaran Rp 15,82 Miliar

Rencana besar ini telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) dengan nama paket Pekerjaan Plaza Area Depan Gedung Sate – Gasibu berkode RUP 66148041.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15.822.777.000. Rinciannya meliputi pekerjaan fisik Rp 15.037.177.000, jasa konsultasi perencanaan Rp 321.300.000, dan jasa konsultasi pengawasan Rp 464.300.000.

Seluruh proyek berada di bawah tanggung jawab Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Penataan dijadwalkan berlangsung mulai 8 April hingga 6 Agustus 2026, mencakup area seluas 14.642 meter persegi dengan koridor sepanjang 97 hingga 144,24 meter.

Paving Block Mulai Dibongkar

Aktivitas pembongkaran halaman Gedung Sate mulai terlihat. Paving block yang selama ini menutup halaman di area depan bangunan ikonik tersebut satu per satu diangkat.

Pantauan detikJabar, Rabu (15/4/2026) pagi, alat berat juga telah dikerahkan untuk mempercepat proses pembongkaran. Material lama dibongkar untuk memberi ruang bagi pembangunan plaza baru yang akan mengubah wajah kawasan Gedung Sate.

Sementara di area depan Gedung Sate, telah dilakukan pemagaran dengan besi yang dilapisi papan putih. Pemagaran dilakukan persis di sisi Jalan Diponegoro.

Langkah ini menjadi tahap awal dari proyek penataan Plaza Gedung Sate-Gasibu, yang sebelumnya telah diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mengintegrasikan kawasan dengan Lapangan Gasibu.

Atasi Kemacetan saat Terjadi Demo

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian angkat bicara soal rencana penataan ini. Dia menegaskan bahwa konsep penataan tersebut bertujuan memperbaiki akses sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang kerap terjadi saat ada aktivitas besar di kawasan tersebut, termasuk aksi unjuk rasa.

“Pertanyaannya, kenapa harus dipisahkan?” Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate-nya terbangun dengan baik. Saya begini deh, bayangin, bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi,” ujar Dedi, Rabu (15/4/2026).

Jalan Depan Gedung Sate Kerap Dilanda Kemacetan

Menurut Dedi, selama ini penutupan Jalan Diponegoro saat aksi demonstrasi menjadi salah satu penyebab kemacetan parah di Kota Bandung.

“Nah, setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah,” katanya.

Ia memastikan, ke depan kondisi tersebut tidak akan terulang karena skema jalan akan diubah tanpa mengganggu aktivitas di halaman Gedung Sate.

“Sehingga nanti ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate,” tegasnya.

Jalan Dibuat Melingkar, Bukan Ditutup Total

Dedi menjelaskan, konsep yang diterapkan bukan menutup jalan sepenuhnya, melainkan mengubah pola lalu lintas menjadi melingkar di sekitar kawasan.

“Bukan (ditutup), jalannya melingkar. Jadi kan itu Gedung Sate ini Jalan Diponegoro. Nanti muter ke depan Pullman, belok kanan. Nanti sebagian Gasibu digunakan untuk jembatan di ujungnya, jadi lebih baik,” ungkapnya.

Dengan konsep ini, aktivitas masyarakat tidak terganggu meski terjadi aksi unjuk rasa. “Ya boleh, unjuk rasa kan boleh, tapi tidak mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Tak Ada Pemindahan Elemen Bersejarah

Terkait kekhawatiran perubahan elemen bersejarah di kawasan tersebut seperti batu prasasti yang kini terpajang di tengah halaman Gedung Sate, Dedi memastikan tidak ada pemindahan.

“Prasasti tidak berubah, tidak ada masalah. Prasasti tidak akan digeserkan, tetap di situ. Pokoknya batu prasasti tetap di situ,” katanya.

Dedi menekankan, inti dari penataan ini adalah memperluas ruang terbuka dan menyatukan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu agar lebih representatif.

“Yang ada adalah penataan, halamannya jauh lebih bagus, sehingga nanti tinggi halaman Gasibu itu sama dengan tinggi halaman Gedung Sate,” ujarnya.

Minta Masyarakat Tak Salah Pahami Istilah

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah memahami istilah yang digunakan dalam proyek ini. Sebab menurutnya, banyak yang menganggap Plaza Gedung Sate adalah mendirikan bangunan baru.

“Jangan nyebut plaza, masyarakat enggak ngerti. Karena selama ini ketika ngomong plaza dianggapnya bangunan. Halamannya nanti terbuka lebih luas, lebih lebar, dan Gasibu tidak menjadi halaman Pullman. Hari ini kan Gasibu kesannya menjadi halaman Pullman, bukan halaman Gedung Sate,” pungkas Dedi

(Sumber:Sederet Fakta Proyek Plaza Gedung Sate-Gasibu Senilai Rp 15,82 M.)

Jakarta (VLF) – Heboh warganet menemukan motor listrik China yang identik dengan motor trail listrik buat program makan bergizi gratis (MBG). Bahkan, harganya jauh di bawah harga motor listrik Emmo.

Muncul dugaan motor listrik buat MBG itu adalah hasil rebranding dari motor listrik China. Motor listrik EMMO JVX GT disebut-sebut mirip produk China, Kollter ES1-X PRO, yang harganya jauh lebih terjangkau.

Dilihat dari laman marketplace Alibaba, Kollter ES1-X PRO dibanderol Rp 10 jutaan untuk pembelian satu unit. Namun, untuk pembelian dua unit, harganya diskon menjadi hanya Rp 8 jutaan.

Namun, pihak Emmo maupun BGN yang kami hubungi belum memberikan respons terkait pertanyaan motor listrik Emmo yang mirip motor China.

Pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik) Hendro Sutono mengatakan, di industri kendaraan listrik praktik rebranding dari produk white label khususnya dari China sudah banyak terjadi. White label di sini berarti produk tersebut dibuat tanpa merek, kemudian perusahaan lain yang akan mem-branding produk white label itu.

“(Praktik) umum,” kata Hendro kepada detikOto saat ditanya apakah beli kendaraan ‘white label’ dari China dan rebadge sudah biasa di industri kendaraan listrik.

“Justru lebih mudah menyebutkan yang murni rancang bangun dari lokal Indonesia, seperti GESITS, MAKA dan QUEST,” sambung Hendro.

Artinya, banyak motor listrik di Indonesia yang merupakan hasil rebranding dari motor listrik ‘white label’ China.

“Tapi kemudian ada beberapa yang mulai diproduksi lokal. Ada komponen yang mulai (dibuat lokal) dari produksi rangka, body, velg,” katanya.

Hendro dalam tulisan pribadinya mengatakan, harga di platform business-to-business (B2B) seperti Alibaba adalah harga pabrik eksportir China dalam kondisi Free on Board (FOB) atau Ex Works (EXW). Artinya belum termasuk ongkos pengiriman ke Indonesia, belum termasuk asuransi kargo, dan belum melalui satu pun lapisan kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan di Indonesia.

“Mari kita hitung dengan angka. Ambil asumsi harga pabrik China Rp 10 juta per unit. Begitu barang keluar dari pelabuhan China menuju Indonesia, ongkos freight dan asuransi internasional untuk kargo sebesar ini bisa menambah 5-10%. Nilai Cost, Insurance, Freight (CIF) sudah menjadi sekitar Rp 10,5-11 juta. Ini adalah nilai dasar yang dipakai pemerintah Indonesia untuk menghitung semua kewajiban impor berikutnya,” kata Hendro dalam tulisan pribadinya, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, importir akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Lalu ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar 12% dari nilai pabean. Belum termasuk bea masuk yang tarifnya bervariasi tergantung kode Harmonized System (HS Code) dan perjanjian dagang yang berlaku.

“Khusus untuk kendaraan listrik dalam bentuk terurai–Incompletely Knocked Down (IKD) dan Completely Knocked Down (CKD)–pemerintah memang memberikan insentif bea masuk 0%, tapi ini berlaku untuk produsen terdaftar dengan kewajiban investasi yang menyertainya, bukan sembarang importir,” kata Hendro.

Namun, setelah semua kewajiban impor selesai, barang belum sampai ke pabrik perakitan di dalam negeri. Artinya, masih ada biaya pengangkutan domestik dari pelabuhan ke gudang, biaya pengurusan dokumen, dan biaya logistik yang seluruhnya dibayar dalam rupiah kepada entitas Indonesia.

“Di pabrik Indonesia, komponen-komponen itu kemudian dirakit. Upah tenaga kerja, listrik, air, sewa atau depresiasi bangunan, biaya quality control, pengujian, sertifikasi, semua menambah lapisan biaya di atas harga komponen impor tadi,” ujar Hendro.

Lalu ada juga margin distributor. Maka, menurut Hendro, ketika semua lapisan itu dijumlahkan, motor yang komponen dasarnya bernilai Rp 10 juta di platform China, bisa jadi tiba di tangan konsumen Indonesia harganya Rp 40 juta lebih.

“Produsen-produsen China pada umumnya beroperasi layaknya penjahit. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual kapasitas produksi. Platform seperti Alibaba adalah etalase Original Equipment Manufacturer (OEM) dan Original Design Manufacturer (ODM) yang menawarkan platform dasar dengan harga minimum. Spesifikasi sesungguhnya–kapasitas baterai, kualitas sel, rating motor, standar pengkabelan, sistem pengereman, hingga standar uji keselamatan–sepenuhnya ditentukan oleh pemesan,” sebut Hendro.

Hendro menilai, harga yang terpampang di Alibaba senilai Rp 8-10 juta mungkin menggunakan spek baterai kelas terendah. Sedangkan motor trail listrik Emmo menggunakan motor bertenaga 7.000 Watt, baterai 72V 31Ah, fast charging, garansi rangka lima tahun, garansi baterai tiga tahun, serta harus lolos uji tipe Kementerian Perhubungan.

“Ini adalah cara kerja industri manufaktur global yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sepatu yang dijual di mal seharga Rp 800 ribu dan sepatu Rp 80 ribu di pasar bisa saja keluar dari pabrik yang sama di Jawa Tengah. Bedanya ada di spesifikasi bahan, standar jahitan, dan kontrol kualitas yang dipesan oleh merek masing-masing,” ujar Hendro.

(Sumber:Motor MBG Mirip Motor China, Ternyata Branding Produk White Label Sudah Biasa.)