Jakarta (VLF) – Presiden China Xi Jinping menerima Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Beijing hari ini. Keduanya akan membahas konflik di Timur Tengah dan Ukraina.

Dilansir AFP, Rabu (15/4/2026), media pemerintah China melaporkan Lavrov melakukan kunjungan selama dua hari ke China. Pertemuan keduanya akan meningkatkan kerja sama bilateral serta membahas konflik di Timur Tengah dan Ukraina.

Xi telah disibukkan dengan kedatangan berbagai pemimpin negara dalam minggu ini. Mereka yang menemui Xi berasal dari negara-negara yang terdampak langsung perang Timur Tengah dan terdampak ekonominya, seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan pemimpin Vietnam To Lam.

Lavrov akan bertemu dengan Xi Jinping di Balai Besar Rakyat Beijing. Stasiun televisi pemerintah CCTV menyebut pertemuan itu digelar sehari setelah Lavrov mengkritik upaya yang bertujuan untuk ‘membendung’ Rusia dan China selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.

Lavrov juga menyindir Amerika Serikat dan sekutu AS. Lavrov mengatakan AS mencoba membongkar kerja sama regional dengan menciptakan blok kecil untuk membendung Republik Rakyat China dan Rusia.

“Mereka mencoba membongkar (kerja sama regional) dengan menciptakan struktur berbasis blok berformat kecil yang bertujuan untuk membendung Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia,” ujarnya seperti dilaporkan kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

China dan Rusia merupakan mitra ekonomi dan politik yang dekat. Hubungan tersebut semakin erat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

(Sumber:Usai PM Spanyol, Kini Giliran Menlu Rusia Temui Xi Jinping di China.)

Jakarta (VLF) – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Musi Banyuasin (Muba), dan dua perusahaan swasta. Penggeledahan terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Perairan Sungai Lalan, Kabupaten Muba.

Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (14/4) kemarin. Hasilnya berkas-berkas penting yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut diamankan.

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana mengatakan penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Perairan Sungai Lalan, Kabupaten Muba.

“Benar, usai menggeledah kantor KSOP Kelas 1 Palembang beberapa hari lalu penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di kantor Dishub Muba terkait dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah Perairan Sungai Lalan, Muba,” katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (15/4/2026).

Ketut menyebut, dari hasil penggeledahan di kantor Dishub Muba, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait dugaan korupsi itu.

“Hasilnya, beberapa berkas yang dianggap penting diamankan oleh penyidik dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut,” ungkapanya.

Kata Ketut, selain kantor Dishub Muba, penyidik juga menggeledah dua perusahaan swasta di Kabupaten Muba.

“Ada juga dua perusahaan yang kita geledah di sana kemarin,” katanya.

Ketut juga mengungkapkan bahwa saat ini status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Perkara ini sudah kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan untuk mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini bermula dari terbitnya Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban kapal tongkang menggunakan jasa pemanduan tugboat saat melintasi jembatan.

“Aturan itu kemudian ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dengan pihak swasta sebagai operator pemanduan,” jelasnya.

Ia memaparkan, dalam praktiknya setiap kapal yang melintas dikenakan tarif jasa pemanduan sebesar Rp 9 juta hingga Rp 13 juta per sekali lintas.

“Namun, pungutan tersebut diduga tidak masuk ke kas pemerintah daerah,” ungkapnya.

Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian dengan potensi keuntungan ilegal mencapai sekitar Rp 160 miliar.

“Potensi kerugian negara dari praktik ini cukup besar, mencapai kurang lebih Rp 160 miliar,” ujarnya.

(Sumber:Kantor Dishub-2 Perusahaan di Muba Digeledah Kejati Dugaan Korupsi Pelayaran.)

Jakarta (VLF) – Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengumumkan negaranya akan menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Bulan Juni-Juli 2025 menjadi fase yang krusial.

Dilansir detikFinance, krisis BBM ini merupakan imbas gangguan pasokan energi global akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Akmal mengatakan Juni-Juli menjadi fase kritis dalam menjaga ketersediaan energi di Malaysia.

“Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis dalam memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia,” ujar Akmal dikutip dari Bloomberg, Senin (13/4/2026).

Bahan baku lain yang berbasis minyak dan gas juga akan terkena imbasnya, seperti industri farmasi dan alat kesehatan. Akmal menyebut ketersediaan bahan baku untuk industri-industri tersebut perlu dijaga.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim juga sempat menyinggung tentang ketidakpastian pasokan energi. Pemerintah setempat menyebut pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk April-Mei 2026. Namun, imbasnya baru akan benar-benar terasa mulai Juni 2026.

Memastikan pasokan mulai Juni tetap tersedia menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah Malaysia. Di beberapa daerah, telah terjadi peningkatan permintaan BBM. Permintaan tersebut menyebabkan gangguan di beberapa SPBU. Meski demikian, pemerintah memastikan terus mengupayakan langkah-langkah pemulihan pasokan.

“Saya ingin menekankan bahwa posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi,” jelas Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia, Fuziah Salleh.

Pemerintah Malaysia menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina sebesar 329 ribu barel. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

“Pasokan utama tetap memastikan pasokan bahan bakar yang andal dan berkelanjutan untuk Malaysia,” ucap Petronas.

(Sumber:Malaysia Ancang-ancang Krisis BBM Mulai Juni.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kerja sama pasokan energi jadi salah satu pembicaraan utama kedua belah pihak.
Usai pertemuan, pihak Rusia menyatakan pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pasokan produk minyak bumi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov.

Dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Selasa (14/4/2026), Tsivilyov menyatakan pihaknya dan pemerintah Indonesia sedang menyusun kontrak jangka panjang untuk pasokan produk minyak bumi dengan harga yang terjangkau.

“Kami menerima permintaan dari mitra kami di Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi kepada mereka. Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” kata Tsivilyov.

“Hal ini mengacu pada kerja sama sistemik dengan pengaturan jangka panjang,” tambahnya menegaskan.

Saat melakukan perbincangan dengan Putin, Prabowo sendiri berharap Indonesia dan Rusia bisa terus menjalin kerja sama yang erat. Terutama di bidang ekonomi dan energi.

“Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi,” kata Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Rusia, Prabowo juga diketahui mengajak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk ikut serta. Sebab, sektor energi menjadi salah satu pembicaraan pokok pertemuan tersebut.

(Sumber:Rusia Sebut RI Minta Pasokan BBM Pakai Kontrak Jangka Panjang.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan investor global di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/4). Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menjelaskan kondisi fundamental makro ekonomi serta strategi fiskal Indonesia.

“Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan. Jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Investor AS yang melakukan pertemuan antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett dan TD Asset Management. Purbaya mengklaim ada yang minat berinvestasi di Indonesia sehingga beberapa penjelasan diberikan kepada mereka untuk menjawab keraguan yang dipikirkan terkait Indonesia.

“Jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di clear-kan,” tutur Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut investor asal AS tidak ragu akan kebijakan fundamental makro Indonesia yang telah dirancang. Hanya saja mereka ingin memastikan kondisi terkini soal kenyamanan berinvestasi.

“Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka (ingin) memastikan bahwa itu tidak benar. Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi,” tutur Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mendapat masukan yang positif agar pemerintah Indonesia bisa memperbaiki komunikasi dengan investor AS, mengingat fondasi makro ekonomi Indonesia dianggap sudah sangat baik.

“Soal kebijakan fiskal mereka sudah yakin bahwa kebijakan arahnya sudah benar, mereka beranggapan beberapa lembaga pemeringkat internasional terlalu cepat melakukan perubahan peringkat ke Indonesia, ya seperti pemberian outlook yang negatif, di mana perubahan tersebut dilakukan ketika data ekonomi terkini belum terlalu lengkap,” imbuh Purbaya.

Ketika ditanya strategi apa agar investor yakin berinvestasi di Indonesia, Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi harus terus tumbuh sesuai dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5% di triwulan I dan pada triwulan II tetap kuat, ini akan serta merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia. Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat,” pungkasnya.

(Sumber:BlackRock cs Dengar ‘Noise’ Negatif soal RI, Purbaya Langsung Klarifikasi.)

Jakarta (VLF) – Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pun memberikan penjelasan mengenai penggunaan jasa EO tersebut.

Dadan mengatakan penggunaan EO merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Dalam hal ini, BGN belum mempunyai sumber daya internal yang siap.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Dadan menerangkan dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambah Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terang Dadan.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tutur Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuh Dadan.

(Sumber:Penjelasan Bos BGN soal Anggaran EO Rp 113 M.)

Jakarta (VLF) – Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak sekali pengamat yang menyampaikan kritik membangun yang disampaikan kepada Pemerintah Prabowo, dan banyak pula yang sudah ditindaklanjuti.

Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic. Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional.

Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus. Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi.

Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi. Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu.

Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan. Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau.

Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.

Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang. Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya.

Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi, Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.

(Sumber:Inflasi Pengamat Ada Benarnya.)

Jakarta (VLF) – KPK membeberkan penggunaan uang haram hasil pemerasan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (17/4). Salah satunya digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

“Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di Pemkab Tulungagung,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (13/4/2026).

Atas fakta tersebut, KPK kemudian memberi pesan menohok agar pejabat Forkopimda berkomitmen untuk saling bekerja sama mendukung program untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya dengan menerima pemberian hasil pemerasan yang melanggar hukum.

“Termasuk praktik pemberian THR kepada Forkopimda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dan Forkominda harus punya komitmen yang sama untuk saling bekerja sama dan mendukung program-program yang bertujuan untuk memajukan masyarakat daerah, dengan penuh integritas, tanpa melakukan pemberian-pemberian yang melanggar ketentuan hukum dan norma,” jelas Asep.

Nasihat itu disampaikan karena Kabupaten Tulungagung termasuk kategori rentan korupsi dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan dari skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis.

“Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulungagung tahun 2025 masih berada dalam kategori rentan, yaitu 72,32, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 Kabupaten/Kota di daerah Jawa Timur,” terang Asep.

Asep menambahkan dalam praktiknya, Gatut memeras 16 OPD dengan target Rp 5 miliar, namun baru terealisasi 2,7 miliar. Modusnya Gatut memaksa pejabat OPD untuk menandatangani surat pernyataan mundur jika tak bisa memenuhi uang yang diminta.

Dalam aksinya, Gatut diketahui memerintahkan sebagai juru tagih kepada kedua ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) dari kalangan sipil dan Sugeng (SUG) dari unsur kepolisian. Ironisnya hanya Yoga yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Gatut.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan kedua saudara YOG selaku ADC atau ajudan Bupati,” tandas Asep,” tandas Asep.

Keserakahan Gatut tak hanya itu, sebab ia juga diketahui turut mengatur pemenangan vendor di RSUD Iskak Tulungagung. Hal itu dilakukan agar vendor titipannya bisa menang pengadaan barang.

“Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan,” kata Asep dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

“GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka bersama Dwi Yoga Ambal selaku ADC atau ajudan bupati. Bupati Gatut pun langsung ditahan untuk 20 hari pertama.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” jelas Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Sumber:THR Haram Forkopimda Tulungagung Berujung Dinasihati KPK.)

Jakarta (VLF) – Empat orang di Jakarta Barat (Jakbar) ditangkap karena nekat mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta uang kepada anggota DPR RI.
Dikutip dari detikNews, penangkapan dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama KPK. Selain itu diamankan pula barang bukti uang USD 17.400.

“Pada Kamis (9/4) malam, tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK. Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan, komplotan itu dalam aksinya mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. Diduga mereka sudah melakukan lebih dari satu kali.

“Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya,” ujarnya.

Keempat pelaku itu kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut. KPK pun mengimbau masyarakat hati-hati atas modus serupa.

“Selanjutnya para pihak yang diamankan langsung dibawa ke PMJ Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK mengimbau kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK,” jelas Budi.

“KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK,” imbuhnya.

(Sumber:Minta Uang ke Anggota DPR, 4 Pegawai KPK Gadungan Dibekuk.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Iran mulai mewajibkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk membayar “tarif tol” dalam bentuk aset kripto. Besaran tarif kripto yang dikenakan setara dengan US$ 1 atau Rp 17.122 per barel minyak muatan di atas kapal selama gencatan senjata selama dua minggu dengan Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini menjelaskan langkah ini merupakan salah satu strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar jangkauan AS.

Dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz harus terlebih dahulu mengirimkan e-mail kepada pihak berwenang Iran tentang muatan apa yang mereka bawa. Setelahnya mereka akan dikenakan tarif yang sesuai, dan setelah pembayaran diterima mereka baru boleh melintas.

“Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” kata Hosseini kepada Financial Times, dikutip Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah penilaian tersebut sedang diterapkan untuk memastikan kapal-kapal yang melintas tak membawa senjata melalui selat tersebut. Namun untuk produk lain termasuk minyak diperkenankan.

“Semua barang bisa lewat, tetapi prosedurnya akan memakan waktu untuk setiap kapal, dan Iran tidak terburu-buru,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, sejak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari lalu, Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak utama dunia. Sekitar 20% minyak dunia mengalir melalui selat ini, dan membuat ekonomi global terpuruk setelah penutupan dilakukan.

Selama konflik, Iran mengizinkan sejumlah kecil kapal untuk melewati selat tersebut dengan sistem pos tol. Jumlah kapal yang sebelumnya melewati selat tersebut dianggap tidak cukup signifikan untuk menutupi kekhawatiran pasokan dan harga yang disebabkan oleh penutupan efektifnya.

(Sumber:Iran Pungut ‘Tol Bitcoin’ di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Segini!.)