Jakarta (VLF) Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, Jawa Timur pada tahun 2016 lalu. Nilai kontrak proyek pengadaan tersebut sebesar Rp 871 miliar.

Diduga, tindakan korupsi terkait pekerjaan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) tahun 2016.

Diketahui, pasca aksi korporasi di lingkungan PTPN Group, eks PTPN X dan eks PTPN XI saat ini telah merger di bawah Sub Holding Supporting Co (PTPN I) khususnya di Regional 4. Sedangkan PG Djatiroto saat ini berada di bawah naungan PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) yang mengelola 36 pabrik gula yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris PTPN I Regional 4, Yunianta menyatakan akan mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dan siap bekerjasama dengan penegak hukum agar kasus tersebut dapat segera terungkap.

“Kami menghormati proses hukum terhadap pengusutan kasus EPCC PG Djatiroto di tahun 2016. Kami juga akan kooperatif, bekerja sama, dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bareskrim Polri dalam membantu upaya pengusutan agar kasus ini dapat terungkap serta terpenuhi aspek keadilannya,” ujar Yunianta dalam keterangan yang diterima detikJatim, Selasa (13/8/2024).

Yunianta menegaskan, pihaknya akan mendukung segala langkah dari Bareskrim Polri. Hal ini juga sesuai dengan semangat bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Holding Perkebunan. Oleh karena itu, semua SOP perusahaan wajib mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).

“Manajemen PTPN I Regional 4 selalu berkomitmen dan memastikan setiap proses pengadaan dan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan GCG dan aturan yang berlaku,” imbuh Yunianta.

Dilansir dari detiknews, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan proyek tersebut terjadi pada 2016 dan sudah direncanakan pada 2014.

“Proyek ini sebagai tindak lanjut program strategis BUMN didanai oleh PMN yang dialokasikan pada APBN-P tahun 2015,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (23/8/2024).

“Pada proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga mengakibatkan proyek belum selesai dan diduga menimbulkan kerugian negara,” ungkapnya.

Arief mengungkap beberapa fakta penyidikan, di antaranya anggaran untuk pembiayaan proyek EPCC PG Djatiroto Lumajang kurang dan tak tersedia sepenuhnya sesuai dengan nilai kontrak sampai kontrak ditandatangani.

Kemudian, lanjutnya, antara Direktur Utama PTPN XI inisial DP dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT jauh sebelum lelang dilaksanakan sudah berkomunikasi intens dan menjalin kerja sama untuk meloloskan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam sebagai penyedia untuk proyek pekerjaan konstruksi terintegrasi EPCC pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto Lumajang PTPN XI tahun 2016.

“Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI inisial AT meminta panitia lelang untuk membuka lelang sedangkan HPS masih di-review oleh tim konsultan PMC,” ucap Arief.

“Panitia lelang tetap melanjutkan lelang padahal prakualifikasi hanya 1 PT WIKA yang memenuhi syarat. Sedangkan perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam dan 9 perusahaan lainnya tidak lulus. Untuk perusahaan KSO Hutama-Eurrosiatic-Uttam gagal karena dukungan bank belum merupakan komitmen pembiayaan proyek dan lokasi workshop di luar negeri,” sambung dia.

Kemudian, Arief menuturkan isi dari kontrak perjanjian diubah dan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat-syarat/RKS dengan menambahkan uang muka 20 persen dan menambahkan juga pembayaran letter of credit atau LC ke rekening luar negeri. Tahapan pembayaran procurement yang menguntungkan penyedia tanpa mengikuti proses GCG.

“Kontrak perjanjian ditandatangani tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di kontrak karena kontrak perjanjian masih dikaji atau dibahas oleh kedua belah pihak dari 23 Desember 2016 sampai dengan Maret 2017,” jelasnya.

“Proyek dikerjakan tanpa adanya studi kelayakan. Jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan expired dan tidak pernah diperpanjang. Metode pembayaran barang impor atau letter of credit tidak wajar,” imbuh Arief.

Perbuatan itu berimplikasi pada kelangsungan proyek. Disebutkan, hingga kini proyek tersebut masih mangkrak dan uang PTPN XI sudah keluar kepada kontraktor hampir 90 persen.

“Penyidik pun sudah mengirimkan surat ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk permintaan penghitungan kerugian negara dan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka,” pungkas Arief.

(Sumber : PTPN I Regional 4 Buka Suara Terkait Bareskrim Usut Korupsi Rp 871 M.)

Jakarta (VLF) Tim Satgas Karhutla Jambi mengamankan Sapi’i, warga Desa Pembenaan, Kecamatan Indiragiri Hilir, Riau, usai dia membakar hutan kawasan konservasi gajah dan orang utan di Desa Margo Rukun, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dua hektare lahan terbakar akibat perbuatannya.

“Iya itu masuk wilayah hutan konservasi gajah dan orang utan. Luas terbakar menurut anggota kurang lebih 2 hektare,” kata Kaur Pensat Bidang Humas Polda Jambi Kompol Erwandi, Senin (12/8/2024).

Peristiwa kebakaran lahan di Desa Margo Rukun itu terjadi Selasa (6/8/2024) lalu sekitar pukul 15.20 WIB. Titik api pertama kali terpantau oleh menara pengawas PT Wirakarya Sakti (WKS) Distrik V oleh Tim Satgas Karhutla.

Mendapat laporan itu, Tim Satgas langsung dikerahkan lokasi untuk melakukan pemadaman. Hingga malam hari, api berhasil dipadamkan petugas.

“Saat ini sudah padam. Tak jauh dari lokasi pelaku diamankan,” ujarnya.

Sebelum kejadian, pelaku diketahui sedang membersihkan lahan milik masyarakat. Dia kemudian menumpukkan ranting-ranting dan dibakar. Namun, tak disangka api rupanya membesar hingga membakar kawasan hutan konservasi seluas 2 hektare.

“Awalnya dia mengumpulkan sampah-sampah dan ranting dan membakar. Dia bilang cuma 3 meter saja. Saat sudah mati dia tinggalkan. Tapi dia tidak melakukan penyiraman sampai mati,” kata Erwandi.

Api merambat kawasan hutan dan pelaku sempat berupaya melakukan pemadaman. Akan tetapi, aksinya tak berhasil berujung diamankan pihak Satgas Gakkum dari kepolisian. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Pangabuan Polres Tanjab Barat, guna penyelidikan lebih lanjut. Dia terancam jeratan pidana UU Karhutla.

“Pasal yang dikenakan Pasal 22 angka 24 Juncto Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Pasal 187 KUHPidana,” pungkasnya.

(Sumber : 2 Hektare Hutan Konservasi di Tanjabbar Terbakar, 1 Pelaku Diamankan Polisi.)

Jakarta (VLF) Polisi dikabarkan menangkap Putu Nova Christ Andika Graha Parwata (34) karena tersangkut kasus narkoba. Putu Nova diketahui merupakan anak dari Ketua DPRD Badung Putu Parwata.

Sumber detikBali di kepolisian menyebutkan Putu Nova tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali. Dia ditangkap pada Minggu (11/8/2024) dini hari.

“Benar. Baru diperiksa,” ungkap sumber kepada detikBali, Senin (12/8/2024).

Putu Nova ditangkap Ditresnarkoba Polda Bali di Jalan Nakula, Badung. Putra pertama Parwata itu diamankan beserta dua orang lainnya. Diduga kuat mereka ditangkap karena penyalahgunaan ganja.

Berdasarkan catatan detikBali, ini bukan pertama kali Putu Nova berurusan dengan narkoba. Pada 2 Agustus 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pernah menjatuhkan vonis enam bulan rehabilitasi untuk Putu Nova.

Hakim Ketua I Putu Sayoga menyatakan Putu Nova terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ganja seberat 239 gram. Putusan majelis hakim sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Badung yang menyatakan Putu Nova terbukti bersalah.

(Sumber : Lagi, Anak Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terjerat Kasus Narkoba.)

Jakarta (VLF) Tiga tersangka pengeroyokan pemotor di SPBU Jalan Pahlawan, Sidoarjo sejak awal memang diduga mabul oleh para saksi di SPBU. Akhirnya terungkap, mereka mengaku kepada polisi melakukan pengeroyokan tersebut setelah dugem di tempat hiburan malam.

Mereka mengaku melakukan pengeroyokan tersebut saat sedang dalam pengaruh alkohol alias mabuk. Dengan alasan mabuk itulah mereka mengaku kehilangan kendali hingga mengeroyok pemotor bernama Dicky Aprilio yang menegur mereka karena membuang rokok masih menyala di SPBU.

Tiga koboi jalanan naik mobil Gran Max itu adalah M Nurhadi (41) warga Gedangan Sidoarjo, Dino Bagus Guntur Setiaji (19), dan Sutaji (47) yang merupakan warga Kedung Jaya Kelurahan Sememi, Benowo, Surabaya.

Saat konferensi pers digelar di Mapolresta Sidoarjo, ketiganya dihadirkan di hadapan wartawan. Di halaman kantor polisi itu mereka kehilangan kegarangan yang mereka tampilkan saat melakukan pengeroyokan seorang pemotor yang menegur perbuatan mereka yang memang membahayakan.

Diapit para petugas kepolisian, mulanya mereka terus menundukkan kepala sejak keluar dari gedung Satuan Reserse Kriminial. Oleh petugas mereka diminta menegakkan kepala, memandang lurus, sehingga wajahnya terlihat jelas.

Kamera wartawan segera memotret tampang para pengeroyok yang banyak dihujat netizen usai video rekaman CCTV di SPBU tersebut viral di media sosial. Nurhadi yang berkepala gundul berdiri paling kanan, sebelahnya adalah Sutaji, dan yang berdiri paling kanan adalah Dino.

Nurhadi adalah pengemudi mobil Gran Max yang pertama kali turun dari mobil, sempat cekcok dengan korban, hingga melakukan pemukulan. Sementara 2 orang lainnya turut mengeroyok korban setelah terjatuh dengan melayangkan tendangan, bahkan memukul korban dengan traffic cone.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing yang menyampaikan pengakuan para koboi jalanan itu, bahwa pada saat kejadian itu ketiganya sedang perjalanan pulang dari tempat hiburan malam.

“Tiga pelaku pulang dari tempat hiburan malam, diduga mereka sedang mabuk. Kemudian saat ditegur merasa tersinggung,” ujar Christian di Mapolresta Sidoarjo, Senin, (12/8/2024).

Christian menjelaskan kasus ini berawal dari teguran terhadap seorang pengemudi mobil Gran Max nopol W 1523 QN yang penumpangnya membuang puntung rokok sembarangan di area SPBU pada Kamis (6/8/2024) sekitar pukul 04.53 WIB.

Korban, Dicky Aprilio, yang saat itu sedang antre BBM di SPBU di Jalan Pahlawan, melihat salah satu penumpang mobil Gran Max itu membuang puntung rokok yang masih menyala.

“Teguran itu justru menimbulkan kemarahan dari pelaku. Kemudian mereka melakukan pengeroyokan terhadap korban. Korban akhirnya melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Polisi segera mengarahkan Dicky untuk menjalani visum et repertum. Hasilnya, pria itu mengalami luka lecet di bibir, gusi berdarah, serta benjol di kepala akibat kekerasan.

Dengan bukti yang ada disertai keterangan korban dan saksi, Nurhadi Cs berhasil diringkus dan kini telah dijebloskan ke Rutan Polresta Sidoarjo. Mereka akan meringkuk di dalam sel tahanan menunggu berkas perkara dilengkapi dan proses sidang dimulai.

“Ketiga tersangka ditahan di Rutan Polresta Sidoarjo setelah mengakui perbuatannya. Mereka dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tentang pengeroyokan, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun 6 bulan,” tandas Christian.

(Sumber : Jurus Mabuk Nurhadi Cs Pulang Dugem Keroyok Pemotor di SPBU gegara Rokok.)

Jakarta (VLF) PSS Sleman mengarungi kompetisi Liga 1 2024/2025 dengan minus tiga poin. Itu merupakan hukuman yang diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Hukuman pengurangan tiga poin diberikan atas kasus yang membelit klub. PSS terbukti melakukan suap dalam sebuah laga yang berlangsung pada Liga 1 20218.

PSS Sleman dipastikan mendapatkan pengurangan tiga poin pada BRI Liga 1 2024/25. Hal tersebut diputuskan usai sidang yang dilaksanakan Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Dikutip dari laman resmi PT LIB, Senin (12/8/2024), dengan nomor: 001/SK/KD-PSSl/VIII/2024, Komdis PSSI melaksanakan sidang pelanggaran disiplin atas kasus yang terjadi di PSS Sleman pada 6 November 2018.

“Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 25 April 2024, tentang tindak pidana suap kepada perangkat pertandingan yang bertugas pada pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura FC pada tanggal 06 November 2018,” bunyi yang tertera dalam salinan Keputusan Komite Disiplin PSSI.

Atas pelanggaran tersebut, Komdis PSSI menghukum PSS Sleman pengurangan tiga poin pada penampilan PSS Sleman di BRI Liga 1 2024/25 dan hukuman denda sebesar Rp 150 juta.

“Merujuk kepada Pasal 64 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023, Klub PSS Sleman diberikan sanksi pengurangan point 3 (tiga) dan denda 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) berlaku pada kompetisi BRI Liga 1 yang diselenggarakan pada periode 2024-2025,” lanjut penjelasan dalam salinan Keputusan Komite Disiplin PSSI tersebut.

Selanjutnya, atas hukuman yang sudah diputuskan Komdis PSSI tersebut, pada 8 Agustus 2024, lewat surat yang bernomor 3745/UDN/2336/VII-2024 PSSI meminta kepada PT Liga Indonesia agar bersurat kepada PSS Sleman dan semua klub BRI Liga 1 2024/25 tentang implementasi atas putusan Komite Disiplin PSSI kepada PSS Sleman.

(Sumber : Imbas Kasus Suap, PSS Sleman Dikurangi 3 Poin.)

Jakarta (VLF) Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya tidak tebang pilih perkara. Semua perkara yang diusut disebut Burhanuddin harus dituntaskan.

“Saya meminta Jampidsus untuk menyelesaikan tunggakan perkara. Tidak ada khusus terkait salah satu perkara,” kata Burhanuddin kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Seperti diketahui, kejaksaan memiliki ujung tombak di jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengusut perkara-perkara korupsi. Saat ini Febrie Adriansyah yang diberi amanah sebagai Jampidsus.

Sedangkan baru-baru ini Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus, Kuntadi, mendapat promosi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung. Posisi yang ditinggalkannya itu kini diisi Abdul Qohar yang sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan pada Jampidsus.

“Sebagai bagian dari kebutuhan organisasi. Tour of duty dan tour of area,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar sebelumnya.

Selain itu, ada sejumlah jabatan yang dirotasi, mulai posisi Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Kepala Kejaksaan Negeri. Sejumlah jabatan di lingkungan Kejagung juga mengalami penyegaran.

(Sumber : Jaksa Agung Perintahkan Jampidsus Selesaikan Tunggakan Perkara.)

Jakarta (VLF) PT Finnet Indonesia (Finnet) merespons Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) yang menyebutkan akan menjatuhkan sanksi take down atau pencabutan tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) kepada 42 penyedia jasa pembayaran yang diduga terkait dengan judi online.

Dalam daftar tersebut, Kementerian Kominfo menyertakan ‘Finnet Indonesia – Aplikasi Mitra Finpay’ sebagai salah satu layanan yang diduga terkait judi online. Finnet pun memberikan bantahan.

“Secara tegas PT Finnet Indonesia (Finnet) menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Sebagai perusahaan penyelenggara jasa pembayaran (PJP) yang mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia, Finnet berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memberantas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judi online,” demikian pernyataan Finnet dalam keterangan resmi mereka.

Dijelaskan Finnet, sebagai pemilik brand Finpay, mereka menjalankan praktik Good Corporate Governance. Finnet pun memahami kekhawatiran publik dan pelanggan terkait pemberitaan tersebut, dan memastikan bahwa infrastruktur Finnet tidak pernah digunakan bekerja sama dengan pihak manapun untuk memfasilitasi transaksi terkait judi online.

“Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online, Finnet siap berkoordinasi penuh dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bank Indonesia untuk membantu memberantas praktik judi online yang merugikan masyarakat,” jelas Ido Laksono PGS VP Corporate Secretary Finnet.

Ditambahkan olehnya, Finnet akan terus memantau perkembangan situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. Finnet juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar hukum.

(Sumber : Tanggapi Kominfo, Finnet Tegaskan Tak Terlibat Aktivitas Judi Online.)

Jakarta (VLF) Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo menjadi pembimbing disertasi Komisaris Polisi (Kompol) Agusetiawan yang bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri. Penelitian yang dibimbing mengambil topik Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api.

“Penelitian menekankan perlunya pembaharuan pengaturan kepemilikan senjata api, mengingat kepemilikan senjata api saat ini diatur dalam Undang Undang Darurat RI No.12/1951 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga perlu pembaharuan, khususnya terkait pengaturan kepemilikan, penggunaan, hingga penegakan hukumnya,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menjelaskan, Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Standar Polri, Senjata Non organik TNI/Polri termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, memang telah mengatur tentang perizinan senjata api olahraga, beladiri, serta untuk pelaksana tugas kepolisian. Namun, teknis tentang penggunaannya untuk bela diri belum diatur secara rinci.

“Salah satu temuan dalam penelitian ini juga menekankan pentingnya senjata api beladiri mengisi magasinnya dengan satu atau dua peluru hampa. Sehingga pada saat melakukan tembakan peringatan ke atas, peluru hampa tersebut tidak akan membahayakan masyarakat. Berbeda apabila melakukan tembakan peringatan menggunakan peluru tajam,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (PERIKHSA) ini menerangkan perubahan Undang-Undang Darurat RI No.12/1951 sangat penting agar di dalamnya juga memuat ketentuan yang bersifat khusus dan spesifik tentang hak dan kewajiban pemilik senjata api. Termasuk tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik izin khusus senjata api bela diri.

Ia merinci salah satu bentuk penggunaan senjata api oleh warga sipil adalah untuk keperluan membela diri. Baik membela keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan diri sendiri atau orang lain.

Menurut hukum hal tersebut dibenarkan hanya dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bela paksa (noodweer), bela paksa berlebih (noodweer excess), maupun keadaan darurat (overmacht) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Namun ketentuan lebih lanjut tentang teknis kapan seorang pemilik IKHSA bisa menggunakan senjata apinya, serta seperti apa tahapan penggunaannya (misal dikokang, diarahkan, atau ditembak ke atas sebagai peringatan) sampai saat ini belum ada. Sehingga seringkali menyebabkan kerancuan, multitafsir, bahkan salah tafsir dari berbagai pihak. Baik dari sisi pemilik IKHSA sendiri, maupun dari sisi Kepolisian. Karena itu, perubahan Undang-Undang Darurat RI No.12/1951 sangat diperlukan,” tandasnya.

(Sumber : Bamsoet Bimbing Disertasi, Bahas Hukum Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.)

Jakarta (VLF) MR alias Pak Cik (32), warga Rangkui, Kota Pangkalpinang harus berurusan dengan polisi. Pak Cik diringkus polisi karena kedapatan menyimpan sabu 27,82 gram.

“MR ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Bangka Belitung. MR sedang menjalani penyidikan lanjutan,” ujar Kabid Humas Polda Babel Kombes Jojo Sutarjo, Minggu (11/8/2024).

Tersangka pun dijerat dengan pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2), UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Jojo menegaskan, penangkapan pelaku bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan Cik diduga terlibat penjualan narkotika.

Selanjutnya, Tim Ditresnarkoba Polda Babel melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pak Cik diringkus saat mengantarkan pesanan sabu di Jalan Setia Utama, Kelurahan Melintang.

“Di saat penggeledahan ditemukan sejumlah paket sabu. Kemudian, anggota melakukan pengembangan di rumah Jalan cempedak 1 Dalam, Kelurahan Keramat Pangkalpinang,” kata Jojo.

“Untuk barang bukti yang disita dari pelaku yakni 2 paket besar dan 45 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 27,82 gram,” tegasnya.

Selain sabu, kata Jojo, polisi juga mengamankan barang bukti lain, yakni handphone, 2 buah kotak rokok dan 7 pipet warna bening.

Pelaku diduga nekat menjual barang haram itu karena kecanduan sabu dan tergiur upah oleh bandar pemasoknya. Polisi tak menyebutkan inisial pemasok sabu terhadap tersangka itu.

(Sumber : Simpan Sabu, Pak Cik di Pangkalpinang Ditangkap Polisi.)

Jakarta (VLF) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ogan Ilir (OI) berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap dua orang remaja putri.

Pelaku adalah Riki Eka Putra (25), ditangkap di rumahnya di Desa Tanjung Agas, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Jumat (9/8/2024) sekitar pukul 14.20 WIB.

Kasi Humas Polres OI, Iptu Herman Ansori mengatakan pelaku ditangkap usai seorang mahasiswi bernama Putri Regina (22) melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten OI pada, Sabtu (29/6/2024) sore hari.

“Iya ada laporan dari seorang mahasiswi yang menjadi korban pencurian. Saat itu korban tengah berboncengan dengan saudaranya, Nabila Sakiyah (18), menggunakan sepeda motor,” katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Minggu (11/8/2024).

Dari keterangan korban, saat di TKP pelaku tiba-tiba muncul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam kemudian mengancam dengan pisau dan merampas barang miliknya.

“Pelaku mengancam korban dengan pisau dan merampas dua unit handphone milik korban, serta tas yang berisi dompet, powerbank, dan charger handphone,” ujarnya.

Selain berhasil mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti milik korban dan kendaraan yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.

“Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya. Barang bukti juga berhasil diamankan, di antaranya satu unit handphone merek Vivo Y12, satu unit handphone merek iPhone 6, serta sepeda motor Yamaha Mio M3 yang diduga digunakan pelaku saat melakukan aksinya,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir, AKP M. Ilham mengatakan saat ini pelaku telah diamankan di Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pelaku disangkakan dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika menemukan tindakan kriminal di lingkungan mereka. Kami siap untuk melindungi masyarakat dan menindak tegas para pelaku kejahatan,” katanya.

(Sumber : Ancam Lalu Rampas Dompet-HP Mahasiswa di Ogan Ilir, Riki Ditangkap Polisi.)