Jakarta (VLF) – Mantan Country Manager HP Enterprise Services, Charles Sutanto Ekapradja, pernah diberitahu bahwa proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) dikuasai beberapa partai politik.

Hal itu dikatakan Charles saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/1/2018). Charles bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

“Itu yang saya dengar dari market, dari pasaran, itu multi partai politik,” kata Charles kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Charles mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa proyek e-KTP dikuasai multi partai politik. Masing-masing diistilahkan dengan partai merah, partai kuning, dan partai biru.

Dalam persidangan, jaksa KPK menanyakan maksud dari warna masing-masing partai itu. Menurut Charles, kuning melambangkan Partai Golkar.

Sementara, merah melambangkan PDI Perjuangan, dan biru maksudnya Partai Demokrat.

Istilah partai politik yang dilambangkan dengan warna itu sudah pernah dicantumkan jaksa KPK dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Ketiga partai tersebut disebut mendapat jatah cukup besar dalam proyek e-KTP. Partai Golkar diduga diwakili oleh Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar.

Sementara, Partai Demokrat sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR direpresentasikan oleh Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum.

( Sumber : Penyedia “Software” Diberitahu Proyek E-KTP Milik Partai Kuning, Merah, dan Biru )

Jakarta (VLF) – Ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi, dipastikan segera diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan Reza akan dilakukan di Mabes Polri.

“Kadiv Propam sudah koordinasi dengan KPK, nanti akan diperiksa dalam waktu dekat di Mabes polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Untuk teknis pemeriksaan, Reza akan didampingi Propam Polri selama pemeriksaan KPK. “Kalau itu kan memang ada aturan teknis, kalau KPK mau memeriksa, bisa diperiksa KPK dengan didampingi Propam,” kata Setyo ketika dihubungi kembali oleh detikcom.

Soal kapan jadwal pemeriksaan terhadap Reza, Setyo tidak bisa memastikan. “Kalau itu saya belum tahu kapan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Setyo bicara mengenai seorang polisi yang ditugaskan sebagai ajudan atau pengawal pejabat negara. Ada aturan tersendiri terkait apa yang harus dilakukan seorang ajudan yang melekat pada seorang pejabat negara yang menyandang status tersangka.

“Nanti saya cek ke ASSDM, karena sebelum berangkat, mereka pasti dibekali pengarahan dan pembekalan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan (selama pengawalan),” imbuhnya.

Sementara itu, Setyo memastikan seorang polisi yang menjadi ajudan tidak boleh ikut terlibat dalam suatu tindak pidana. Polisi tersebut juga tidak boleh terlibat dalam sebuah konspirasi jahat.

“Ya jelas nggak boleh. Nggak boleh, walaupun dia melekat sebagai ajudan, sebagai pengawal, tapi dia adalah polisi. Dia harusnya mencegah, tidak boleh ikut serta,” tutur Setyo.

Namun soal AKP Reza sendiri, Setyo tidak bisa memastikan apakah dia terlibat menghalang-halangi KPK dalam upaya pencarian Setya Novanto saat itu. “Kalau itu saya belum tahu. Kalaupun saya tahu, tidak boleh saya sampaikan karena itu menyangkut substansi,” tandas Setyo.

KPK membutuhkan keterangan Reza terkait keberadaan Novanto ketika sempat ‘menghilang’ sebelum KPK hendak menjemput di kediamannya beberapa waktu lalu. Reza sempat mangkir dari dua kali panggilan penyidik KPK.

KPK sendiri telah bersurat ke Kapolri Jenderal HM Tito Karnavian untuk meminta izin memeriksa Reza. Namun dari dua kali panggilan itu, Reza tidak datang.
(mei/hri)

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3823172/akp-reza-segera-diperiksa-kpk-terkait-hilangnya-setya-novanto?_ga=2.155140720.974812349.1516356869-286654850.1516356867

Jakarta (VLF) – RUU KUHP menyepakati tindak pidana korupsi dimasukkan dalam KUHP. RUU KUHP akan mengatur Polri-Kejaksaan melakukan penindakan terhadap korupsi di sektor swasta.

Anggota Panja RKUHP Arsul Sani menegaskan pihaknya sepakat mengatur kalau hanya Kepolisian dan Kejaksaan yang bisa menindak korupsi sektor swasta. KPK sendiri tidak dimasukkan sebagai penegak hukum yang bisa mengusut korupsi tingkat swasta. Apa alasannya?

“Polisi dan Kejaksaan. Karena UU KPK hanya memberikan kewenangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Itu harap digarisbawahi,” ujar Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Dalam KUHP sebelumnya yang merupakan peninggalan Belanda, tidak diatur kewenangan untuk mengusut korupsi di sektor swasta. Soal alasan tidak memasukkan KPK sebagai penegak hukum di sektor swasta, Arsul merinci alasan pihaknya.

Anggota Panja RUU KUHP, Arsul Sani. (Foto: Dwi Andayani/ detikcom)

Salah satu syarat agar KPK bisa menindak korupsi swasta, kata Arsul, ialah dengan revisi UU KPK. Dalam UU KPK, disebutkan Arsul, telah diatur tegas batas kewenangan KPK dalam menindak perkara korupsi, yaitu yang dilakukan penyelenggara negara saja.

“Kalau KPK mau itu, dia harus menyatakan secara resmi ke DPR bahwa mereka setuju dengan revisi UU KPK karena kalau kewenangan kelembagaan adanya di UU kelembagaan. Kenapa kok Polri itu ada? Jadi di UU kelembagaan dan Hukum Acara, di KUHAP, bukan di RKUHP. Kalau KPK minta kewenangan itu, nyatakan dengan terbuka minta revisi UU KPK,” katanya.

Arsul menyebut RKUHP adalah UU yang mengatur pidana materiil. Pidana materiil itu dijelaskannya merupakan perbuatan yang bisa dikriminalisasikan dan hanya lembaga penegak hukum yang ditetapkan kewenangannya berdasarkan UU kelembagaannya atau minimal KUHAP yang bisa melakukan tindakan.

“Jadi, kalau misal, kenapa Polri menjadi penegak hukum yang mengusut semuanya, ya karena itu dinyatakan dalam KUHAP dan dinyatakan dalam UU Polri. Kenapa kejaksaan bisa mengusut tindak pidana khusus, karena itu dinyatakan dalam UU Kejaksaan,” tegas dia.

KPK disebut meminta kewenangan masuk ke dalam penindakan korupsi sektor swasta yang sedang diatur dalam RKUHP dan meminta revisi UU Tipikor agar bisa mewujudkannya. Arsul menegaskan permintaan tersebut kurang tepat.

“Yang namanya UU Tipikor itu juga UU yang mengatur perbuatan hukum pidana materiil, sama dengan KUHP. Kalau UU Tipikor itu sekarang ini isinya bentuk perbuatan yang bisa dituntut berdasarkan delik korupsi, ada 22. Tapi, kalau siapa yang berwenang, tetap harus kembali ke UU kelembagaan,” sebutnya.

“Jadi lucu kalau merevisi UU Tipikor, ini ibarat kayak merevisi KUHP kemudian menyisipkan kewenangan polisi, Kejaksaan dan KPK. Tidak bisa. Ada tempatnya sendiri,” tegas politikus PPP itu.
(gbr/dkp)

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3823331/ruu-kuhp-akan-atur-polri-kejaksaan-tindak-korupsi-sektor-swasta?_ga=2.155140720.974812349.1516356869-286654850.1516356867

Jakarta (VLF) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi. Juru Bicara KPL Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan di gedung anti-rasuah, Kamis, 18 Januari 2018.

“Ya, sudah diperiksa kemarin,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Januari 2018.

Febri menyebut, pemeriksaan terhadap Reza tak jauh-jauh dari kronologis kecelakaan yang dialami Novanto, November 2017.

“Soal kronologis peristiwa selama saksi bersama SN sebagai ajudan. Misalnya, peristiwa kecelakaan 16 November 2017,” terang Febri.

Baca: KPK Periksa Ajudan Novanto Senin Pekan Depan

Reza menjadi pihak yang ikut dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. Diduga kuat, Reza mengetahui rentetan kasus merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el dengan tersangka Setya Novanto.

Pada kasus ini, KPK menahan advokat Fredrich Yunadi dan Dokter RS Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara korupsi KTP-el yang menjerat Setya Novanto.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(YDH)

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGM6oxk-kpk-diam-diam-sudah-periksa-ajudan-novanto

Jakarta (VLF) – Terdakwa Setya Novanto, menghadiri sidang kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Berdasarkan pemantauan, Novanto datang ke persidangan dikawal sejumlah petugas. Dia masuk ruang sidang di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat memasuki ruang sidang, dia terlihat melempar senyum kepada awak media dan pengunjung sidang yang hadir.

Di persidangan kali ini, dia didampingi istrinya, Deisti Astriani Tagor dan sejumlah orang dari Persatuan Loyalis Golongan Karya (PLG) menghadiri persidangan.

Baca: Politisi PKS Sindir Jokowi Tak Konsisten Soal Komitmen Rangkap Jabatan

Di awal persidangan, Yanto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, menanyakan mengenai kondisi kesehatan Novanto apakah siap menjalani sidang beragenda pemeriksaan saksi tersebut.

“Siap,” tegas Novanto, di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali melanjutkan sidang dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 yang mendudukkan bekas Ketua DPR RI Setya Novanto, Kamis (18/1/2018).

Pada persidangan ini Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan sejumlah saksi yang diduga masih terkait penjualan valuta asing. (sumber :http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/18/ditanya-hakim-sidang-dugaan-korupsi-e-ktp-setnov-jawab-siap)

Jakarta (VLF) – Anggota DPR Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP.

Tiba di KPK, politisi Partai Golkar itu berujar singkat bahwa dirinya hendak diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, tersangka kasus ini.

“Diperiksa untuk Anang,” kata Chairuman, sembari masuk ke lobi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu siang.

Dalam kasus korupsi e-KTP, Chairuman yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR itu disebut pernah menerima uang dari pengusaha pelaksana proyek.

Dalam surat dakwaan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Chairuman Harahap disebut diperkaya sebesar 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar, dalam proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebut bahwa Chairuman berperan banyak dalam meloloskan anggaran e-KTP di DPR.

Chairuman juga beberapa kali meminta uang melalui anggota DPR dan langsung kepada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan Chairuman diperiksa untuk melengkapi berkas perkara Anang. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS,” ujar Febri.

Selain Chairuman, KPK turut mengagendakan pemeriksaan pihak swasta bernama Abdullah dalam kasus ini. Dia juga diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk kasus Anang.

( Sumber : Anggota DPR Chairuman Harahap Penuhi Panggilan KPK Terkait E-KTP )

Jakarta (VLF) – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo diduga memerintahkan anak buahnya untuk menerima uang dari rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan satelit monitoring.

Hal itu dilakukan supaya anak buahnya tidak meminta-minta kepada rekanan.

Hal itu dikatakan mantan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Bambang bersaksi untuk terdakwa Nofel Hasan, selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla.

Awalnya, Bambang mengatakan, ia ditunjuk oleh Kepala Bakamla sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan satelit monitoring.

Padahal, menurut Bambang, ia sama sekali tidak memiliki kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Menurut Bambang, suatu saat ia dipanggil oleh Kepala Bakamla. Ia diberitahu bahwa pekerjaannya cukup berat.

Bambang diperingati agar tidak meminta-minta uang kepada rekanan.

“Pak Kabakamla bilang, ‘Supaya kamu semangat dan enggak macam-macam, nanti kamu, Eko, Nofel, saya kasih satu-satu (Rp 1 miliar). Jadi supaya tidak minta-minta,” kata Bambang.

Tak lama kemudian, Bambang ditemui oleh Sekretaris Utama Bakamla sekaligus kuasa pengguna anggaran, Eko Susilo Hadi.

Bambang diberitahu bahwa sesuai perintah Kepala Bakamla, Bambang akan diberikan uang Rp 1 miliar dari rekanan.

“Pak Eko juga bilang, ‘ini ada amanah Pak kabakamla, nanti dapat Rp 1 miliar’,” kata Bambang.

Uang tersebut diberikan oleh Muhammad Adami Okta yang berasal dari PT Melati Technofo Indonesia.

Perusahaan itu merupakan pemenang lelang pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Bambang mengakui bahwa ia dua kali menerima uang dari Adami. Pertama, sebesar 100.000 dollar Singapura. Kemudian, pada pemberian kedua diberikan sebesar 5.000 dollar Singapura.

Dalam persidangan, Eko Susilo Hadi yang juga dihadirkan sebagai saksi juga membenarkan bahwa penerimaan uang itu atas perintah Kepala Bakamla Arie Soedewo.

( Sumber : Kepala Bakamla Perintahkan Anak Buah Terima Suap Supaya Tak Minta-minta )