Jakarta (VLF) – Belakangan ini, tren kendaraan listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV) semakin meningkat di Indonesia, termasuk Kota Medan. detikers yang sudah memiliki atau berniat untuk memiliki mobil ramah lingkungan ini, ada informasi baru yang perlu diperhatikan.

Masa-masa pajak gratis untuk mobil listrik nampaknya akan segera berakhir. Berdasarkan aturan terbaru dari pemerintah pusat, skema pajak kendaraan listrik kini mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Yuk, simak penjelasan lengkapnya agar tidak kaget saat membayar pajak tahunan nanti.

Aturan Pajak Mobil Listrik di Indonesia Tahun 2026

Pemerintah telah menerbitkan Permendagri No 11 Tahun 2026 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaran bermotor, dengan pajak alat berat. Yang mulai berlaku sejak 1 April kemarin.

Inti dari peraturan ini adalah bahwa kendaraan listrik kini secara resmi termasuk dalam list objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebelumnya, banyak orang membeli mobil listrik karena terpesona oleh tawaran bebas pajak 100%. Namun, dengan adanya regulasi baru ini, kendaraan listrik kini memiliki kewajiban pajak yang sebanding dengan mobil berbahan bakar bensin. Perhitungan masih merujuk pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot koefisien yang mencerminkan dampak kendaraan terhadap infrastruktur jalan.

Meskipun terdapat perubahan aturan secara nasional, jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar tetap tergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda).

Di Sumatera Utara, khususnya Medan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menentukan seberapa besar potongan atau insentif yang akan diberikan kepada masyarakatnya.

Contohnya, misalkan Anda membeli mobil listrik BYD M6 di dealer Medan. Di dalam aturan terbaru, koefisien bobot mobil ini adalah 1,050 angka yang sama persis dengan Daihatsu Xenia. Artinya, secara teknis berat pajaknya sama.

Namun, jika Pemerintah Provinsi Sumut memilih untuk tetap memberikan insentif dalam rangka mengurangi polusi di Medan, jumlah pajak yang perlu Anda bayar di kantor Samsat nanti mungkin akan tetap lebih rendah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar konvensional.

Era mobil listrik bebas pajak total memang sedang bergeser menuju skema pajak yang lebih teratur. Namun, jangan berkecil hati, pemerintah daerah diprediksi akan tetap memberikan keringanan agar transisi ke energi bersih tetap berjalan lancar. Jadi, tetap rajin cek masa berlaku STNK dan siapkan dana pajaknya, ya!

(Sumber:Aturan Baru Pajak Mobil Listrik 2026 di Indonesia yang Wajib Diketahui.)

Jakarta (VLF) – Empat bulan sudah 139 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum menerima gaji. Mereka hanya diminta bersabar setiap kali menagih kepastian pencairan gaji.

Kondisi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi 1 DPRD, Senin (20/4/2026). Enam guru PPPK paruh waktu, Plt Kadisdikbud Dede Harirustaman, Plt Kepala BKD Indra Karyana, dan Kepala BKPSDM Eko W Ariyadi hadir dalam RDP.

Perwakilan guru PPPK paruh waktu, Amran, mengaku kecewa dengan ketidakpastian gaji mereka. Menurutnya, selama ini informasi mengenai pencairan gaji mereka sangat tidak jelas.

“Kami tidak pernah mendapatkan informasi secara jelas, baik lisan maupun tulisan resmi. Berita ini hanya mengambang di kami sebagai guru. Ini sudah berlangsung selama 4 bulan (tidak dibayar),” ujar Amran dalam rapat, Senin (20/4).

Pihaknya selama ini sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan gaji mereka. Hanya saja, selama empat bulan, mereka hanya diminta bersabar, sementara kepastian pembayaran tak pernah ada.

“Kami chat, kami telepon, jawabannya hanya ‘tunggu, sabar’. Perlu kami sampaikan, 4 bulan ini bukan 4 hari, ini waktu yang sangat lama bagi kami,” ketusnya.

Amran turut menyoroti kerumitan mekanisme penggajian melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS cukup rumit dan sering kali menjadi kendala dalam proses administrasi.

“Harapan kami ke depan, jika ada perpanjangan kontrak, kami dianggarkan melalui anggaran seperti OPD-OPD lain. Kami tidak berharap lagi ada penggajian dari dana BOS karena juknisnya sangat rumit,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan adanya ketimpangan dalam proses penggajian. Dari data yang dimilikinya, terdapat sekitar 157 guru PPPK paruh waktu, namun ada 139 orang yang dikabarkan gajinya belum terbayarkan.

“Kami mohon maaf, karena ada edaran atau isu-isu yang sempat sampai masuk ke kami, ada sebagian teman-teman yang sudah digaji di guru PPPK paruh waktu. Awalnya itu 157, sekarang 139 orang belum digaji,” ujarnya.

Amran menilai, ketimpangan itu merupakan kelalaian Pemkot dalam mengurusi guru PPPK paruh waktu. Pasalnya, beban kerja PPPK paruh waktu dan guru lainnya itu setara.

Amran berkomitmen tetap menjalankan tugas mengajar secara profesional di sekolah masing-masing. Namun, mereka menuntut transparansi dari Pemkot Parepare agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Teman-teman tidak mengeluh bekerja, tapi yang kami keluhkan adalah kenapa tidak ada surat edaran resmi mengenai kapan kami digaji setiap bulannya. Kenapa pemerintah diam selama 4 bulan ini?” katanya.

Gaji Terbentur Aturan Dana Bos

Plt Kepala Disdikbud Parepare, Dede Harirustaman mengatakan gaji mereka terhambat gegara terbentur aturan penggunaan dana BOS tahun 2026. Dalam aturannya, dana bos tidak bisa digunakan kepada tenaga honor.

“Memang betul dalam juknis yang terbit di bulan Februari terkait pengelolaan dana BOS, melarang memberikan pembiayaan honor kepada yang (berstatus) ASN. Nah, di situlah awal mula kendala kami,” ujar Dede kepada detikSulsel, Senin (20/4/2026).

Kondisi itu diperparah dengan tidak masuknya anggaran honorer PPPK PW tersebut dalam APBD Parepare 2026. Dede yang baru menjabat pada 14 Januari lalu ini mengaku langsung melakukan pengecekan.

“Memang betul Pemerintah Daerah belum menganggarkan di tahun 2026. Saya kurang paham juga pada saat itu penganggarannya seperti apa karena saya baru menjabat,” jelasnya.

Kendati begitu, Dede mengaku ada kemungkinan bisa dibayarkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut telah mengeluarkan surat edaran mengenai relaksasi penggunaan dana BOS untuk membayar tenaga PPPK PW.

“Alhamdulillah, di bulan Maret itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait relaksasi penggunaan dana BOS untuk membiayai teman-teman PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.

Pemkot Parepare telah melaporkan kondisi di daerah dan mengikuti koordinasi Direktur Pendidikan Dasar Kemendikdasmen. Saat ini, pihaknya menunggu jawaban resmi dari pusat untuk segera mencairkan hak para guru tersebut.

“Tapi alhamdulillah khusus Kota Parepare sudah melaporkan dan alhamdulillah sisa menunggu jawaban,” tutur Dede.

Dede mengakui kegelisahan para guru yang SK-nya telah diterbitkan sejak 31 Desember 2025 karena belum memiliki perjanjian kerja (PK) yang jelas. Olehnya itu, pihak Pemkot Parepare menyampaikan permohonan maaf.

“Saya mewakili pemerintah daerah, bapak wali kota, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami merasakan kegelisahan teman-teman PPPK paruh waktu,” imbuhnya.

DPRD Parepare Desak Rampungkan Administrasi

Sementara itu, DPRD Parepare mendesak Pemkot segera merampungkan administrasi penggajian 139 tenaga PPPK paruh waktu yang belum terbayar. Dewan pun mematok target agar hak guru sudah harus terbayarkan paling lambat pada awal bulan Mei.

“Kita minta gaji para guru PPPK Paruh Waktu itu segera dibayarkan. Ya, minimal kita sudah kasih deadline awal bulan,” ujar Ketua Komisi I DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir.

Kamaluddin mengungkapkan ketidakpastian sempat terjadi karena status PPPK sebagai ASN sebelumnya tidak terakomodir dalam petunjuk teknis (juknis) dana BOS. Sehingga Pemkot tidak memiliki dasar untuk membayarkan gaji mereka.

“Kemarin ada kendala karena edaran menyebutkan dana BOS tidak diperuntukkan bagi ASN di tahun 2026, sementara P3K paruh waktu ini statusnya adalah ASN,” ujar Kamaluddin.

(Sumber:Meradang 139 Guru PPPK Parepare Tak Gajian 4 Bulan Cuma Diminta Sabar.)

Jakarta (VLF) – Amerika Serikat tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sampai tercapai kesepakatan dengan Teheran, kata Presiden AS Donald Trump, di tengah ketidakpastian mengenai perundingan putaran kedua antara Iran dan AS untuk mengakhiri perang.

Blokade yang dimulai sepekan lalu itu “benar-benar menghancurkan Iran,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, seraya menambahkan bahwa AS memenangkan konflik tersebut “dengan sangat besar.”

Komentar itu muncul menjelang gencatan senjata sementara AS-Iran berakhir pada Rabu (22/04). Sejauh ini, belum ada kepastian apakah pembicaraan damai putaran kedua akan dilanjutkan di Pakistan.

Presiden AS, Donald Trump, mengatakan bahwa perwakilannya akan tiba di Pakistan, yang telah menjadi mediator antara kedua pihak pada Senin (20/04). Gencatan senjata antara AS dan Iran dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/04).

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada BBC bahwa selain Vance, delegasi itu juga akan mencakup penasihat Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner, menantu Trump. Keduanya juga hadir dalam perundingan sebelumnya.

Namun, kantor berita pemerintah Iran, IRNA, mengatakan bahwa laporan tentang putaran kedua perundingan dengan AS adalah “tidak benar”.

IRNA menambahkan bahwa blokade AS, bersama dengan tuntutan yang “berlebihan” serta retorika ancaman dari Washington, sejauh ini telah “menghambat kemajuan negosiasi”.

AFP via Getty ImagesPresiden AS, Donald Trump, mengatakan bahwa perwakilannya akan tiba di Pakistanyang telah menjadi mediator antara kedua pihakpada Senin (20/04). Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan delegasi itu berisi Wakil Presiden JD Vance; penasihat Trump, Steve Witkoff; dan menantu Trump, Jared Kushner.

Sejak blokade dimulai, pasukan AS telah mengarahkan 27 kapal untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan Iran, menurut Komando Pusat AS (Centcom).

AS juga mencegat dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran untuk pertama kalinya dalam konflik ini, setelah kapal tersebut mencoba menembus blokade pada Minggu (19/04).

Baca juga: Teheran tak akan pernah melepaskan kendali Selat Hormuz, kata politisi senior Iran kepada BBC

Trump menulis di platform Truth Social miliknya bahwa kapal Touska disita oleh Angkatan Laut AS setelah gagal merespons peringatan untuk berhenti. Iran belum memberikan komentar mengenai insiden tersebut.

“Hari ini, sebuah kapal kargo berbendera Iran bernama TOUSKA, dengan panjang hampir 900 kaki dan berat hampir setara dengan kapal induk, mencoba menerobos blokade laut kami, dan hal itu tidak berjalan baik bagi mereka,” tulis Trump.

ReutersKapal kargo berbendera Iran, M/V Touska, tampak dari kapal perusak USS Spruance milik Angkatan Laut AS, pada 19 April 2026.

Dia menambahkan bahwa AS telah memberikan peringatan yang adil agar kapal tersebut berhenti, namun diabaikan, “sehingga kapal Angkatan Laut kami menghentikan mereka tepat di tempat dengan menembakkan lubang ke ruang mesin”.

“TOUSKA berada di bawah sanksi Departemen Keuangan AS karena riwayat aktivitas ilegal sebelumnya. Kami sepenuhnya menguasai kapal tersebut dan sedang melihat apa isi muatannya!”

Teheran menyebut tindakan itu sebagai “aksi perompakan” dan pelanggaran terhadap gencatan senjata rapuh antara kedua negara.

Iran sendiri telah mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz, jalur pelayaran penting, selama hampir dua bulan menyebabkan harga energi global melonjak.

Pada Sabtu (18/04), militer Iran kembali menutup Selat Hourmuz hanya beberapa jam setelah sempat dibuka secara terbatas.

Iran mengatakan akan kembali membuka jalur strategis dunia tersebut sampai AS mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran, apa yang mereka sebut “pelanggaran gencatan senjata.

Saat ini Iran mengatakan “sedang meninjau” usulan-usulan baru yang diajukan Washington.

Berikut kronologi negosiasi antara AS dan Iran yang diketahui sejauh ini:

28 Februari: Konflik meletus setelah AS dan Iran melancarkan serangan ke Iran seiring dengan gagalnya perundingan diplomatik.

6 Maret: Trump mengatakan tidak akan ada kesepakatan “kecuali penyerahan diri tanpa syarat” dari Iran.

21 Maret: Trump menetapkan batas waktu, mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran kecuali negara itu bersedia membuka Selat Hormuz.

23 Maret: Trump menunda batas waktunya, dengan alasan telah terjadi “percakapan yang produktif” hal ini disusul oleh serangkaian penundaan ancaman lainnya.

7 April: Trump mengancam “sebuah peradaban akan punah” jika selat tersebut tidak dibuka sebelum batas waktu berikutnya.

8 April: Pakistan, yang bertindak sebagai mediator, mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu antara AS dan Iran guna memungkinkan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut.

11 April: Jajaran pejabat senior AS dan Iran, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, bertemu di Pakistan. Setelah 21 jam perundingan yang alot, Washington dan Teheran belum mencapai kesepakatan mengenai sejumlah poin krusial.

12 April: Trump mengumumkan pemblokiran pelabuhan-pelabuhan Iran.

17 April: Menlu Iran, Abbas Araghchi mengatakan selat tersebut akan tetap terbuka selama sisa masa gencatan senjata. Namun, Trump mengatakan blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan terus berlanjut.

18 April: Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan akan kembali memblokir selat tersebut. Trump mengatakan bahwa “pembicaraan yang sangat baik” sedang berlangsung, tetapi AS tidak akan bisa “diancam” terkait jalur pelayaran tersebut.

Mengapa Iran kembali menutup Selat Hormuz?

Sejumlah media pemerintah Teheran menyebutkan, militer Iran kembali mengambil alih kendali Selat Hormuz.

Kantor berita Fars, yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), bersama Iranian Students News Agency dan lembaga penyiaran negara IRIB, mengutip pernyataan IRGC yang menyebutkan bahwa selat tersebut akan kembali ke “kondisi sebelumnya”.

Dalam pernyataan itu, militer Iran menuduh Amerika Serikat melakukan “pembajakan” dan “blokade” sama dengan perampokan maritim.

Sebelumnya, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin delegasi Iran dalam perundingan terbaru dengan AS di Islamabad, mengatakan di X bahwa dengan “berlanjutnya blokade [AS]”, selat tersebut “tidak akan tetap terbuka”.

Seiring munculnya pengumuman tersebut, sebuah kapal tanker yang berada di Selat Hormuz dilaporkan diserang dua kapal cepat bersenjata yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran, menurut lembaga UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

ReutersKapal tanker berbendera Malta, Agios Fanourios I, telah melintasi Selat Hormuz dan tiba di perairan Irak dekat Basra, pada Jumat (17/04).

Insiden itu terjadi sekitar 20 mil laut di timur laut Oman. UKMTO menambahkan bahwa kapal tanker dan awaknya dilaporkan dalam kondisi selamat.

Secara terpisah, setidaknya dua kapal dagang terkena tembakan saat mencoba melintasi Selat Hormuz, menurut tiga sumber yang dikutip kantor berita Reuters.

Beberapa kapal dagang menerima pesan radio dari Angkatan Laut Iran yang menyatakan bahwa Selat Hormuz kembali ditutup, menurut sumber-sumber pelayaran yang dikutip Reuters.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa Angkatan Laut Iran memberi tahu kapal-kapal tanker bahwa tidak ada kapal yang diizinkan melintas melalui Selat Hormuz.

Sejumlah kapal tampaknya telah mengubah rute sejak media pemerintah Iran menyebut bahwa militer Iran kembali menutup Selat Hormuz.

EPASeorang perempuan Iran berjalan melalui sebuah mural yang menggambarkan pesan anti-AS dan anti-Israel di Teheran, 20 April 2026.

Pengumuman bahwa militer Iran kembali menutup Selat Hormuz mengemuka hanya sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka” selama “sisa masa gencatan senjata”.

Dalam keterangannya yang diumumkan di X, pada Jumat (17/04), Araghchi menulis:

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran.”

Presiden AS Donald Trump kemudian mengunggah pernyataan di Truth Social:

“IRAN BARU SAJA MENGUMUMKAN BAHWA SELAT IRAN SEPENUHNYA TERBUKA DAN SIAP UNTUK LALU LINTAS PENUH. TERIMA KASIH!”

Dalam unggahan berikutnya, Trump menulis:

“NAMUN BLOKADE ANGKATAN LAUT AKAN TETAP DIBERLAKUKAN SEPENUHNYA DAN EFEKTIF TERHADAP IRAN SAJA, SAMPAI TRANSAKSI KAMI DENGAN IRAN SELESAI 100%.”

“PROSES INI SEHARUSNYA BERJALAN SANGAT CEPAT KARENA SEBAGIAN BESAR POIN SUDAH DINEGOSIASIKAN. TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA TERHADAP MASALAH INI! PRESIDEN DONALD J. TRUMP.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan bahwa “apakah selat itu terbuka atau tertutup serta regulasi yang mengaturnya akan ditentukan di lapangan, bukan di media sosial.”

Stasiun televisi pemerintah Iran mengutip seorang “pejabat militer senior” yang mengatakan bahwa pelayaran kapal-kapal komersial akan melalui “rute yang telah ditetapkan” dan bahwa pelintasan kapal militer melalui selat itu tetap “dilarang”.

Pernyataan ini kemungkinan merujuk pada sebuah peta dan dua rute yang ditetapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Peta tersebut disebarluaskan oleh media Iran pada pekan lalu.

Sejumlah perusahaan pelayaran mengaku masih memverifikasi apakah kapal-kapal komersial dapat melintasi selat tersebut secara aman.

“Saya memerlukan klarifikasi lebih lanjut bahwa tidak akan ada risiko bagi kapal-kapal untuk bernavigasi dan bahwa semuanya akan sesuai dengan hukum internasional,” kata Arsenio Dominguez, kepala Organisasi Maritim Internasional (IMO), kepada BBC World Business Report.

IMO mendapat informasi beberapa kapal mulai berlayar melintasi Selat Hormuz, namun masih perlu memverifikasinya karena “beberapa kapal mematikan sistem identifikasi mereka agar tidak menjadi sasaran,” katanya.

Cormac McGarry, direktur keamanan maritim di firma konsultan Control Risks, mengatakan bahwa ia “tidak lebih optimistis dibandingkan kemarin” mengenai dibukanya kembali selat tersebut, meskipun ada pengumuman dari Menlu Iran.

Cormac mengatakan kepada program BBC 5 Live Drive bahwa pernyataan tersebut “pada dasarnya tidak mengubah apa pun” karena ancaman implisit berupa ranjau masih ada.

“Saat ini, berbagai skenario terlihat cukup suram bagi pelayaran dalam beberapa pekan ke depan,” tambah McGarry.

Pada Senin (13/04), militer Amerika Serikat mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran guna membuka Selat Hormuz.

Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) menyatakan bahwa blokade tersebut dilaksanakan atas perintah Presiden Donald Trump. Operasi ini bertujuan mencegah kapal-kapal berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Omandi sebelah timur Selat Hormuz.

Sementara itu, Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada pelabuhan di kawasan tersebut yang akan aman apabila keamanan Iran terancam.

Berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan CENTCOM kepada para pelaut dan dilaporkan oleh kantor berita Reuters, kapal yang masuk atau meninggalkan wilayah yang diblokade tanpa izin akan dicegat, dialihkan, hingga ditahan.

Meski demikian, kapal pengangkut makanan dan obat-obatan tetap diizinkan melintas, dengan catatan harus melalui proses pemeriksaan.

Citra satelit memperlihatkan, kapal induk USS Abraham Lincoln telah bersiaga di bagian timur Teluk Oman, sekitar 200km sebelah selatan perairan Iran, sejak Sabtu (11/04).

Selain menempatkan kapal induk, militer AS mengerahkan dua kapal perusak yang mengangkut rudal kendali.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam pemberlakuan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran setelah para perunding dari kedua pihak gagal mencapai kesepakatan di Islamabad untuk mengakhiri perang.

“Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapat jalur aman di laut lepas,” tulis Trump di Truth Social.

Dia juga menyatakan bahwa AS akan terus membersihkan ranjau di Selat Hormuz guna menjamin keamanan pelayaran kapal-kapal sekutu.

Militer AS, tambahnya, berada dalam posisi “siap tempur” dan siap melanjutkan serangan terhadap Iran pada “waktu yang tepat”.

Apa reaksi China atas langkah AS?

Pemerintah China menyebut blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab dan berbahaya”.

Kementerian Luar Negeri Beijing menilai langkah tersebut akan “melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sudah rapuh” sekaligus semakin mengancam keselamatan kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Sejauh ini, kapal-kapal China termasuk di antara sedikit yang berhasil melewati selat tersebut.

Belum jelas apakah China harus membayar biaya tertentu kepada Iran untuk bisa melintas.

Kapal tanker Malaysia melintasi Selat Hormuz ‘Iran tidak melupakan teman’
Apa arti gencatan senjata bagi Iran dan apa yang mungkin terjadi setelahnya?
Trump peringatkan Iran soal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz ‘Itu bukan kesepakatan kita’
Blokade AS berpotensi memutus pasokan bagi China dan menimbulkan dampak luas terhadap perekonomiannya.

“China percaya bahwa hanya dengan mencapai gencatan senjata menyeluruh dan mengakhiri perang, kita dapat secara fundamental menciptakan kondisi untuk meredakan situasi di selat,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.

Dia menambahkan, “China mendesak semua pihak untuk mematuhi pengaturan gencatan senjata, berfokus pada arah umum dialog dan perundingan damai, mengambil langkah nyata untuk mendorong peredaan ketegangan regional, serta memulihkan lalu lintas normal di selat sesegera mungkin.”

Apa reaksi Iran?

Pernyataan terbaru datang dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa AS dan Iran sebenarnya “tinggal selangkah lagi” mencapai kesepakatan dalam perundingan damai di Pakistan.

Namun, menurutnya, Teheran kemudian justru dihadapkan pada sikap “maksimalis, perubahan tuntutan yang terus-menerus, serta ancaman blokade”.

Anadolu via Getty ImagesSeorang perempuan mengibarkan bendera nasional Iran di depan papan reklame raksasa bertuliskan ‘Selat Hormuz tetap ditutup’ di Lapangan Revolusi, Teheran. Minggu (12/04).

Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran yang memimpin perundingan di Pakistan, menyindir keputusan AS tersebut.

Dalam unggahan di platform X, dia menulis:

“Nikmati angka harga di pompa saat ini. Dengan apa yang disebut ‘blokade’ itu, tak lama lagi kalian akan bernostalgia dengan harga bensin 45 dolar AS.”

Dalam pernyataan sebelumnya yang dimuat media-media Iran, Ghalibaf juga menegaskan bahwa Iran tidak akan “menyerah di bawah ancaman”.

Menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump sebelumnya untuk memblokade “setiap dan semua kapal” yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz, angkatan laut Iran menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mendekati jalur perairan tersebut akan ditangani secara “keras”.

Apa yang dikatakan Trump tentang blokade pelabuhan Iran?

Dalam unggahan di Truth Social pada Minggu (12/04), Trump mengatakan bahwa AS akan mulai “MEMBLOKADE setiap dan semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz”.

“Saya juga telah menginstruksikan Angkatan Laut kami untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar pungutan kepada Iran. Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa AS juga akan mulai menghancurkan ranjau yang menurutnya telah diletakkan Iran di selat tersebut.

“Setiap orang Iran yang menembaki kami, atau kapal-kapal damai, akan DILEDAKKAN KE NERAKA!” lanjutnya.

Trump mengatakan bahwa “pada suatu titik” kesepakatan tentang jalur lintas bebas akan tercapai, tetapi “Iran tidak mengizinkan hal itu terjadi hanya dengan mengatakan, ‘Mungkin ada ranjau di suatu tempat di luar sana,’ yang tidak diketahui siapa pun selain mereka”.

Ia menambahkan dalam unggahan lain bahwa “Iran berjanji membuka Selat Hormuz, dan mereka dengan sadar gagal melakukannya”.

“Seperti yang mereka janjikan, mereka sebaiknya mulai proses MEMBUKA JALAN AIR INTERNASIONAL INI DAN CEPAT!” katanya.

Dalam sebuah unggahan di X, Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan pasukannya akan mulai menerapkan blokade pada Senin (13/04) pukul 10.00 EDT (21.00 WIB).

“Blokade akan ditegakkan secara tidak memihak terhadap kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman,” katanya.

Centcom menambahkan bahwa pasukan AS tidak akan menghambat kebebasan kapal yang transit ke dan dari pelabuhan non-Iran, dan bahwa informasi tambahan akan diberikan kepada pelaut komersial melalui pemberitahuan resmi sebelum blokade dimulai.

Trump mengatakan bahwa negara-negara lain akan terlibat dalam pemblokadean selat tersebut, tetapi tidak menyebutkan negara mana.

(Sumber:Trump Ngotot Tak Akan Cabut Blokade sampai Ada Kesepakatan dengan Iran.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan pajak kendaraan listrik. Nantinya, pajak kendaraan listrik tidak otomatis Rp 0. Meski begitu, tetap ada insentif untuk kendaraan listrik sehingga pajaknya bisa lebih murah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan aturan baru terkait pajak kendaraan listrik. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Lusiana Herawati mengkonfirmasi kendaraan listrik nantinya akan dikenakan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok aturannya.

“Iya (kendaraan listrik tidak gratis pajak lagi-Red). Regulasinya sedang disiapkan,” kata Lusiana kepada detikOto, Jumat (17/4/2026).

Kebijakan yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta itu merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah perubahan pada ketentuan objek pajak yang dikecualikan. Pada aturan sebelumnya, kendaraan listrik dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB. Namun, pada aturan terbaru kendaraan listrik tidak disebutkan sebagai objek yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB.

Tertulis pada Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 11 Tahun 2026, yang dikecualikan dari objek PKB antara lain:

• kereta api;
• kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
• kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
• kendaraan bermotor energi terbarukan; dan
• kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Sebagai perbandingan, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, tertulis jelas bahwa Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya serta Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan, dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB.

Meski begitu, tertulis pada Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026, pengenaan PKB dan BBNKB pada kendaraan listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB. Itu termasuk kendaraan yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Redaksional “diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB” pada aturan terbaru itu mengindikasikan bahwa kendaraan listrik tidak secara otomatis bebas dari pajak kendaraan. Artinya, pemerintah daerah bisa saja hanya menerapkan pengurangan pajak, bukan semata-mata pembebasan pajak.

Menurut Lusiana, Pemprov DKI Jakarta tetap menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik. Pihaknya sedang menyiapkan aturannya.

“Ada (keringanan pajak untuk kendaraan listrik-Red). Tetap diberi insentif. Sedang kita rumuskan,” katanya.

Dikutip dari situs resmi Bapenda DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan skema insentif fiskal yang optimal, dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang diberikan dalam Permendagri terbaru. Insentif ini dirancang untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung masyarakat, tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penggunaan kendaraan listrik tetap menjadi prioritas dalam upaya menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara di kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak menurunkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Justru sebaliknya, dengan adanya insentif yang tepat sasaran, diharapkan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta tetap tumbuh secara positif. Dengan semangat melayani dan melindungi, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk tetap pro-masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” demikian dikutip dari situs Bapenda DKI Jakarta.

(Sumber:Pajak Mobil-motor Listrik Tak Gratis Lagi, tapi Ada Insentif Jadi Lebih Murah.)

Jakarta (VLF) – Isu pengadaan semir dan sikat sepatu senilai Rp 1,5 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan. Pengadaan itu dinilai tak berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara menjelaskan duduk perkara pengadaan tersebut. Ia menegaskan pembelian semir dan sikat sepatu merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025.

“Ini bagian dari perlengkapan pendidikan peserta SPPI,” kata Dadan, dilansir dari detikHealth, Senin (20/4/2026).

Program SPPI sendiri disiapkan sebagai komponen pendukung pelaksanaan MBG. Meski begitu, pengadaan perlengkapan seperti semir dan sikat sepatu menjadi perhatian karena dinilai tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi.

Menurut Dadan, anggaran pendidikan SPPI bersumber dari BGN. Namun, proses pengadaan barang, termasuk semir dan sikat sepatu, dilakukan melalui skema swakelola tipe II dengan melibatkan Universitas Pertahanan.

“Jadi pengadaan ada di Universitas Pertahanan,” ujarnya.

Dadan menjelaskan pengadaan tersebut masuk dalam tujuh paket kelengkapan perorangan lapangan bagi peserta SPPI. Total nilai pengadaan mencapai sekitar Rp 1,52 miliar.

Adapun rinciannya:

Semir sepatu: sekitar Rp 1,25 miliar
Sikat semir: sekitar Rp 272 juta

Jika dihitung per unit, harga semir sepatu sekitar Rp 41.470, sedangkan sikat semir Rp 10.780 per unit.

Pengadaan tersebut diperuntukkan bagi 30.299 peserta SPPI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan data realisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paket pengadaan semir dan sikat sepatu itu tercatat dalam sejumlah kontrak yang dijalankan oleh beberapa penyedia melalui mekanisme pengadaan pemerintah.

Dadan menegaskan seluruh proses telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menyebut perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan standar untuk menunjang kegiatan lapangan peserta program.

(Sumber:Heboh BGN Beli Semir dan Sikat Sepatu Rp 1,5 Miliar, untuk Apa?.)

Jakarta (VLF) -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253.6 miliyar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang akan digratiskan. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

“Anggaran yang dialokasikan untuk 103 sekolah swasta sebesar Rp253.625.139.600,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Ia pun mengatakan sekolah swasta yang dipilih akan melalui sejumlah kriteria ketat agar program berjalan tepat sasaran. “Diprioritaskan untuk satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah yang diselenggarakan Pemprov DKI,” lanjutnya.

Selain faktor lokasi, ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh sekolah swasta calon penerima pendanaan. Di antaranya, sekolah wajib memiliki izin pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), serta aktif melaporkan data ke Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil.

Sekolah juga harus telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan dan tercatat sebagai penerima bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus.

Tak hanya itu, sekolah yang mengikuti program ini tidak boleh termasuk dalam satuan pendidikan kerja sama maupun sistem penerimaan murid baru bersama. Pihak sekolah juga harus bersedia mengikuti skema pendanaan sesuai peraturan gubernur serta memiliki rekening resmi atas nama sekolah.

“Dalam pelaksanaannya, sekolah penerima program wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tanpa kelas terputus. Untuk jenjang SD harus tersedia kelas 1 hingga 6, SMP kelas 7 hingga 9, serta SMA/SMK kelas 10 hingga 12,” ungkapnya.

Dengan total anggaran mencapai Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah, Pemprov DKI berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi bagi keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.

(Sumber:Pemprov DKI Kucurkan Rp253,6 M untuk 103 Sekolah Swasta Gratis, Ini Kriterianya.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng memprioritaskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penguatan usaha kecil.

Hal itu disampaikan dalam seminar bertema ‘Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah’ di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jumat (17/4/2026).

“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” kata Luthfi, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir dengan bunga tinggi.

Luthfi menegaskan, bank pembangunan daerah (BPD) harus mengambil peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Tidak hanya menjalankan fungsi administratif perbankan, tetapi juga menopang ekonomi kerakyatan, mendorong investasi, dan memperkuat pembiayaan pembangunan.

Ia menilai pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas fiskal pemerintah. Dengan keterbatasan APBD dan transfer pusat, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pertumbuhan baru, salah satunya melalui investasi dan penguatan peran bank daerah.

“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya.

Luthfi menyebut porsi APBD dan APBN yang masuk ke daerah pada dasarnya terbatas. Karena itu, pembangunan wilayah perlu ditopang investasi, dengan didukung kepastian keamanan, ketertiban, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan industri.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko dalam sambutannya menyatakan penurunan transfer ke daerah harus menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat peran strategis dalam pembiayaan pembangunan.

“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” kata Bambang.

Ia menambahkan, BPD tidak cukup hanya sebagai penyalur plafon kredit, tetapi juga harus menjadi mitra pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu, termasuk melalui proyeksi arus kas dan pengawasan pembiayaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H. Widodo menegaskan BPD harus naik kelas.

“BPD harus naik kelas, tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat parkir dana pemerintah daerah, tetapi mestinya naik kelas menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, penjaga stabilitas likuiditas daerah, sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional,” kata Agus.

(Sumber:Tekankan Ekonomi Kerakyatan, Luthfi Minta Bank Jateng Prioritaskan KUR.)

Jakarta (VLF) – Di tengah harga minyak dunia yang sedang tak stabil imbas konflik di Timur Tengah, kabar kenaikan BBM sempat buat warga waswas. Meskipun di luar negeri harganya kian melambung, pemerintah telah memastikan harga BBM khususnya yang subsidi belum akan naik dalam waktu dekat.

Pemerintah bersama presiden sudah sepakat untuk menahan harga BBM, setidaknya sampai akhir tahun 2026. Lalu, bagaimana bisa harga BBM ini masih aman? Simak selengkapnya.

Selama ICP Aman, Subsidi BBM Juga Aman

Dilansir dari detikNews, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meskipun harga minyak dunia sedang bergejolak. Keputusan ini juga sudah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya. Doain. Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan US$ 100 itu sudah aman dalam APBN,” ujar Bahlil di Kompleks Kepresidenan, Jakarta.

Jadi, selama harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada di kisaran aman, yakni di bawah US$100 per barel, maka subsidi BBM masih bisa dijaga tanpa harus menaikkan harga ke masyarakat.

Stok BBM dan LPG Dipastikan Aman

Selain soal harga, kekhawatiran lain biasanya datang dari ketersediaan pasokan. Namun, pemerintah memastikan stok energi nasional masih dalam kondisi aman.

Bahlil menyebutkan bahwa cadangan BBM dan LPG saat ini berada di atas standar minimum, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan.

“Amanlah. Saya sampaikan kepada publik, insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman,” tegasnya.

Harga BBM Jatim Terbaru April 2026

Per Kamis 16 April 2026, harga BBM di berbagai SPBU di Indonesia terpantau belum mengalami perubahan sejak periode Maret 2026.

Harga BBM Pertamina

Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter
Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter
Pertamax: Rp 12.300 per liter
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamina Dex: Rp 14.500 per liter
Dex Lite: Rp 14.200 per liter
Pertamina Biosolar: Rp 6.800 per liter

Harga BBM BP

BP 92: Rp 12.390
BP Ultimate Diesel: Rp 14.620

(Sumber:Update Harga BBM Terbaru, Subsidi Aman Tapi Sampai Kapan?.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut kaum perempuan atau ibu-ibu menjadi penggerak utama ekonomi. Roro mencatat bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional telah menembus angka 60 persen.

“Menariknya adalah lebih dari 50 persen adalah punggungan ibu-ibu. Kasih untung besar penjualan di ritel modern itu Ibu-ibu,” ujarnya saat Opening Ceremony Pameran Info Franchise & Business Concept (IFBC) 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pemberdayaan perempuan memiliki efek domino yang luar biasa bagi ketahanan bangsa. Ia meyakini bahwa kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada kemandirian ekonomi perempuan.

“Dengan seorang perempuan yang sejahtera, tentunya keluarganya juga turut sejahtera. Suaminya tentunya akan bahagia, turut bahagia,” ujarnya.

Selain menyoroti peran perempuan, Roro Esti juga memberikan motivasi bagi generasi muda di Sumatera Selatan, khususnya para peserta program Sultan Muda. Mengingat 68 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif, ia meminta Gen Z dan Milenial tidak takut terjun ke dunia usaha waralaba.

Roro Esti mengingatkan bahwa musuh terbesar calon pengusaha bukanlah modal, melainkan keraguan yang berlebihan dalam diri sendiri.

“Jangan dihadapi dengan keraguan atau overthinking yang berlebihan. Apakah saya akan berhasil atau tidak? Melangkah terlebih dahulu dan kita harus mencoba terlebih dahulu,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, ia memastikan telah menyiapkan infrastruktur yang mendukung para pengusaha lokal untuk ekspansi.

Pada bulan Februari 2026 lalu, telah terbit 165 STPW untuk waralaba dalam negeri, dan pemerintah siap memfasilitasi jenama lokal menembus pasar internasional melalui 33 kantor perwakilan perdagangan di luar negeri.

Roro Esti pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di angka 3,35 persen.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap stabil di angka 3,35 persen. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan menjadi sebuah pergerakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak,” pungkasnya.

(Sumber:Wamendag Dyah Sebut Ibu-ibu Jadi Penggerak Ekonomi, Sumbang 50% Sektor Ritel.)

Jakarta (VLF) – Teheran – Ali Abdollahi, selaku komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran yang merupakan komando operasional tertinggi dalam angkatan bersenjata Iran, menyampaikan peringatan kepada Amerika Serikat.

Menurutnya, jika AS terus melanjutkan blokade dan menimbulkan “ketidakamanan bagi kapal dagang serta tanker minyak Iran”. Tindakan itu, sambungnya, akan menjadi “pendahuluan bagi pelanggaran gencatan senjata”.

Abdollahi menegaskan angkatan bersenjata Iran tidak akan mengizinkan “ekspor maupun impor berlangsung di Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah”.

Dia tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak, namun kawasan perairan yang disebut mencakup wilayah yang sangat luas.

Langkah militer Amerika Serikat dalam memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran guna membuka Selat Hormuz resmi dimulai pada Senin (13/04) pukul 10.00 ET atau pukul 21.00 WIB.

Dua hari kemudian, militer AS menyatakan bahwa “tidak ada kapal yang berhasil melewati blokade” dalam 24 jam pertama. Sebanyak enam kapal dagang terpaksa berbalik arah di Teluk Oman.

Komando Pusat Amerika Serikat (US Central Command/CENTCOM) menyatakan bahwa blokade tersebut dilaksanakan atas perintah Presiden Donald Trump. Operasi ini bertujuan mencegah kapal-kapal berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman di sebelah timur Selat Hormuz.

Sementara itu, Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada pelabuhan di kawasan tersebut yang akan aman apabila keamanan Iran terancam.

Berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan CENTCOM kepada para pelaut dan dilaporkan oleh kantor berita Reuters, kapal yang masuk atau meninggalkan wilayah yang diblokade tanpa izin akan dicegat, dialihkan, hingga ditahan.

Meski demikian, kapal pengangkut makanan dan obat-obatan tetap diizinkan melintas, dengan catatan harus melalui proses pemeriksaan.

Citra satelit memperlihatkan, kapal induk USS Abraham Lincoln telah bersiaga di bagian timur Teluk Oman, sekitar 200km sebelah selatan perairan Iran, sejak Sabtu (11/04).

Selain menempatkan kapal induk, militer AS mengerahkan dua kapal perusak yang mengangkut rudal kendali.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam pemberlakuan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran setelah para perunding dari kedua pihak gagal mencapai kesepakatan di Islamabad untuk mengakhiri perang.

“Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan mendapat jalur aman di laut lepas,” tulis Trump di Truth Social.

Dia juga menyatakan bahwa AS akan terus membersihkan ranjau di Selat Hormuz guna menjamin keamanan pelayaran kapal-kapal sekutu.

Militer AS, tambahnya, berada dalam posisi “siap tempur” dan siap melanjutkan serangan terhadap Iran pada “waktu yang tepat”.

Apa reaksi China atas langkah AS?

Pemerintah China menyebut blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab dan berbahaya”.

Kementerian Luar Negeri Beijing menilai langkah tersebut akan “melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sudah rapuh” sekaligus semakin mengancam keselamatan kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Sejauh ini, kapal-kapal China termasuk di antara sedikit yang berhasil melewati selat tersebut.

Belum jelas apakah China harus membayar biaya tertentu kepada Iran untuk bisa melintas.

Blokade AS berpotensi memutus pasokan bagi China dan menimbulkan dampak luas terhadap perekonomiannya.

“China percaya bahwa hanya dengan mencapai gencatan senjata menyeluruh dan mengakhiri perang, kita dapat secara fundamental menciptakan kondisi untuk meredakan situasi di selat,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.

Dia menambahkan, “China mendesak semua pihak untuk mematuhi pengaturan gencatan senjata, berfokus pada arah umum dialog dan perundingan damai, mengambil langkah nyata untuk mendorong peredaan ketegangan regional, serta memulihkan lalu lintas normal di selat sesegera mungkin.”

Apa reaksi Iran?

Pernyataan terbaru datang dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa AS dan Iran sebenarnya “tinggal selangkah lagi” mencapai kesepakatan dalam perundingan damai di Pakistan.

Namun, menurutnya, Teheran kemudian justru dihadapkan pada sikap “maksimalis, perubahan tuntutan yang terus-menerus, serta ancaman blokade”.

Seorang perempuan mengibarkan bendera nasional Iran di depan papan reklame raksasa bertuliskan ‘Selat Hormuz tetap ditutup’ di Lapangan Revolusi, Teheran. Minggu (12/04). (Anadolu via Getty Images)

Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran yang memimpin perundingan di Pakistan, menyindir keputusan AS tersebut.

Dalam unggahan di platform X, dia menulis:

“Nikmati angka harga di pompa saat ini. Dengan apa yang disebut ‘blokade’ itu, tak lama lagi kalian akan bernostalgia dengan harga bensin 45 dolar AS.”

Dalam pernyataan sebelumnya yang dimuat media-media Iran, Ghalibaf juga menegaskan bahwa Iran tidak akan “menyerah di bawah ancaman”.

Menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump sebelumnya untuk memblokade “setiap dan semua kapal” yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz, angkatan laut Iran menyatakan bahwa setiap kapal militer yang mendekati jalur perairan tersebut akan ditangani secara “keras”.

Apa yang dikatakan Trump tentang blokade pelabuhan Iran?

Dalam unggahan di Truth Social pada Minggu (12/04), Trump mengatakan bahwa AS akan mulai “MEMBLOKADE setiap dan semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz”.

“Saya juga telah menginstruksikan Angkatan Laut kami untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar pungutan kepada Iran. Tidak seorang pun yang membayar pungutan ilegal akan memiliki jalur aman di laut lepas,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa AS juga akan mulai menghancurkan ranjau yang menurutnya telah diletakkan Iran di selat tersebut.

“Setiap orang Iran yang menembaki kami, atau kapal-kapal damai, akan DILEDakkan KE NERAKA!” lanjutnya.

Trump mengatakan bahwa “pada suatu titik” kesepakatan tentang jalur lintas bebas akan tercapai, tetapi “Iran tidak mengizinkan hal itu terjadi hanya dengan mengatakan, ‘Mungkin ada ranjau di suatu tempat di luar sana,’ yang tidak diketahui siapa pun selain mereka”.

Ia menambahkan dalam unggahan lain bahwa “Iran berjanji membuka Selat Hormuz, dan mereka dengan sadar gagal melakukannya”.

“Seperti yang mereka janjikan, mereka sebaiknya mulai proses MEMBUKA JALAN AIR INTERNASIONAL INI DAN CEPAT!” katanya.

Bagaimana blokade akan berlangsung?

Buku pedoman Komandan Angkatan Laut AS tentang hukum operasi Angkatan Laut yang dirilis pada 2022 mendefinisikan blokade sebagai “operasi perang untuk mencegah kapal dan/atau pesawat dari semua negara, musuh maupun netral, untuk masuk atau keluar dari pelabuhan, lapangan terbang, atau wilayah pesisir tertentu yang menjadi milik, diduduki oleh, atau berada di bawah kendali negara musuh”.

Trump awalnya mengatakan Angkatan Laut AS akan memulai proses memblokade selat, “berlaku segera”.

Kemudian pada Minggu (12/04), ia mengatakan kepada Fox News bahwa blokade itu “akan memerlukan sedikit waktu, tetapi akan efektif cukup segera”, dan menggambarkannya sebagai kebijakan “semua atau tidak sama sekali”.

Dalam sebuah unggahan di X, Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan pasukannya akan mulai menerapkan blokade pada Senin (13/04) pukul 10.00 EDT (21.00 WIB).

“Blokade akan ditegakkan secara tidak memihak terhadap kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman,” katanya.

Centcom menambahkan bahwa pasukan AS tidak akan menghambat kebebasan kapal yang transit ke dan dari pelabuhan non-Iran, dan bahwa informasi tambahan akan diberikan kepada pelaut komersial melalui pemberitahuan resmi sebelum blokade dimulai.

Trump mengatakan bahwa negara-negara lain akan terlibat dalam pemblokadean selat tersebut, tetapi tidak menyebutkan negara mana.

• Iran dan AS gagal capai kesepakatan Lima hal yang menjadi ganjalan dalam negosiasi
• Kerusakan psikis anak-anak di Iran akibat perang ‘Ketakutan tiada akhir’
• Lebih dari 100 pakar hukum internasional menilai ada pelanggaran serius dalam perang AS-Israel dengan Iran

BBC memahami bahwa UK tidak akan terlibat dalam blokade tersebut.

Trump juga mengatakan kepada Fox News bahwa NATO telah menawarkan bantuan untuk “membersihkan” selat itu, seraya menambahkan bahwa selat tersebut akan kembali bebas digunakan “dalam waktu yang tidak terlalu lama”.

Trump mengatakan AS akan mengerahkan kapal penyapu ranjau, dan bahwa UK anggota NATO juga akan melakukannya.

“Saya memahami UK dan beberapa negara lain mengirimkan kapal penyapu ranjau,” katanya.

Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya mengatakan sistem perburuan ranjau militer UK sudah berada di kawasan tersebut.

Seorang juru bicara Pemerintah UK mengatakan: “Kami terus mendukung kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz, yang sangat mendesak untuk mendukung ekonomi global dan biaya hidup di dalam negeri.”

Juru bicara tersebut mengatakan Selat Hormuz “tidak boleh dikenai pungutan”.

“Kami sedang bekerja secara mendesak dengan Prancis dan mitra-mitra lain untuk membentuk koalisi luas guna melindungi kebebasan navigasi.”

Tiga pakar hukum di AS mengatakan kepada BBC bahwa blokade tersebut dapat melanggar hukum maritim. Salah satu di antaranya juga mempertanyakan apakah blokade, yang ditegakkan secara militer, akan melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlaku saat ini.

Apa dampaknya?

Dalam jangka pendek, ancaman Trump untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil kapal yang masih berlayar di jalur air itu, kata pakar pelayaran Lars Jensen kepada BBC.

“Jika ini benar-benar dilakukan oleh Amerika, ini akan menghentikan arus kapal yang sangat kecil. Dalam gambaran yang lebih besar, ini tidak benar-benar mengubah apa pun,” katanya.

Jensen, kepala eksekutif Vespucci Maritime, mengatakan ancaman Trump untuk mencegah jalur aman bagi kapal mana pun yang membayar pungutan kepada Iran juga akan berdampak kecil, karena perusahaan yang melakukannya sudah akan menghadapi sanksi karena membayar kepada rezim tersebut.

“Pertama-tama, hanya ada sangat sedikit kapal yang melintas. Dari jumlah itu, lebih sedikit lagi yang membayar, dan yang membayar sudah akan dikenai sanksi Amerika,” katanya.

Sebagian besar perusahaan pelayaran akan terus menunggu dan melihat apakah ada kesepakatan damai sementara dan apakah kesepakatan tersebut akan bertahan, kata Jensen, dan jika itu terjadi, peningkatan pelayaran secara bertahap mungkin akan dimulai kembali.

Mengapa blokade pelabuhan Iran berisiko?

“Saya tidak memahami bagaimana ancaman itu akan mendorong Iran untuk membukanya [Selat Hormuz] kembali,” kata Senator Mark Warner dari Virginia, politikus Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat, kepada CNN pada Minggu.

Dalam program Face the Nation di CBS, anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Turner dari Ohio yang hingga tahun lalu menjabat sebagai ketua Komite Intelijen DPR mengatakan bahwa blokade tersebut merupakan cara untuk memaksakan penyelesaian atas situasi di Selat Hormuz.

“Presiden, dengan mengatakan bahwa kami tidak akan begitu saja membiarkan mereka menentukan siapa yang boleh melintas, jelas sedang memanggil seluruh sekutu dan semua pihak untuk duduk di meja perundingan,” ujarnya. “Masalah ini perlu ditangani.”

• Kapal tanker Malaysia melintasi Selat Hormuz ‘Iran tidak melupakan teman’
• Apa arti gencatan senjata bagi Iran dan apa yang mungkin terjadi setelahnya?
• Trump peringatkan Iran soal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz ‘Itu bukan kesepakatan kita’

Pekan lalu, sebelum Iran dan AS menyepakati gencatan senjata selama dua pekan serta perundingan langsung tatap muka, Donald Trump berada dalam posisi yang sulit.

Dia dapat terus meningkatkan serangan AS terhadap Iran, yang berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang pada infrastruktur sipil negara tersebut, memperburuk krisis kemanusiaan, serta semakin mengguncang stabilitas ekonomi global.

Atau, dia bisa mundur dari perang yang sejak awal tidak populer di kalangan publik negara itu dan kini mulai menimbulkan frustrasi bahkan di antara sebagian pendukung Trump sendiri mereka yang selama ini mempercayai janji Trump untuk menghindari konflik luar negeri berkepanjangan dan keterlibatan mendalam di Timur Tengah.

Sebuah jajak pendapat terbaru CBS menunjukkan bahwa mayoritas warga AS (59%) menilai perang ini berjalan agak buruk atau sangat buruk bagi AS.

Banyak pihak meyakini bahwa tujuan utama AS seperti menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, menjamin kebebasan yang lebih besar bagi rakyat Iran, serta mengakhiri secara permanen program nuklir Iran masih belum tercapai.

Mayoritas dari kedua partai di AS menilai pencapaian tujuan-tujuan tersebut sebagai hal yang penting.

Hampir sepekan berlalu dan, meskipun AS mengklaim kemenangan, dilema yang dihadapi presiden pada dasarnya tidak berubah.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu pagi, Trump mengatakan Iran pada akhirnya akan memberikan kepada AS “segala sesuatu” yang diinginkannya.

Dia menambahkan bahwa meskipun harga minyak mungkin akan tetap sama atau bahkan lebih tinggi dalam beberapa bulan ke depan, dia meyakini perekonomian AS akan mampu bertahan.

Pernyataan itu, setidaknya, merupakan sebuah pertaruhan besar.

Pemilihan paruh waktu (midterm) pada November semakin dekat, Partai Republik pimpinan Presiden Trump berpotensi menanggung kerugian besar di kotak suara jika perhitungannya keliru.

Pada Sabtu (11/04) malam, saat wakil presidennya tengah berunding dengan para pejabat Iran di Pakistan, Trump justru melakukan perjalanan ke Miami, tempat dia menyaksikan para petarung profesional saling mengalahkan dalam pertandingan kandang UFC (ultimate fighting championship).

Menurut anggota rombongan pers yang hadir, pemandangan tersebut tergolong aneh dan janggal.

Presiden AS terlihat menyaksikan laga adu fisik yang brutal di arena yang berlumuran darah, berbincang dengan para selebritas, dan sesekali terlibat diskusi intens dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio serta para penasihat lainnya semuanya berlangsung di hadapan ribuan penonton.

Pertarungan ultimate fighting di dalam arena, meskipun brutal, memiliki aturan yang jelas dan batas waktu, serta selalu berakhir dengan pemenang dan pihak yang kalah.

Kejelasan semacam itu mungkin tidak akan pernah hadir dalam perang Iran, yang kini memasuki bulan kedua dan gencatan senjata dua pekan tampak berada di ambang kehancuran.

Konflik ini telah berubah menjadi adu keteguhan antara kemampuan Iran untuk bertahan menghadapi serangan berkelanjutan AS dan Israel, dan sejauh mana Presiden Trump bersedia menanggung beban ekonomi serta tekanan politik yang dihasilkan perang tersebut.

Pada akhirnya, semua pihak yang terlibat dalam pertarungan ini, bisa saja keluar dalam keadaan dirugikan.

Iran dan AS gagal capai kesepakatan Lima hal yang menjadi ganjalan dalam negosiasi
Kerusakan psikis anak-anak di Iran akibat perang ‘Ketakutan tiada akhir’
Lebih dari 100 pakar hukum internasional menilai ada pelanggaran serius dalam perang AS-Israel dengan Iran

(Sumber:Pelabuhan-pelabuhannya Diblokade, Iran Ancam Balik AS.)