Jakarta (VLF) – Pemerintah menyepakati garis batas baru di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara dengan Malaysia. Kini sebanyak 127,3 hektare wilayah Malaysia di garis batas Pulau Sebatik menjadi milik Indonesia.

“Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan, penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Kantor Kantor Staf Presiden, dilansir dari detikNews, Kamis (16/4/2026).

Qodari mengungkapkan perubahan garis batas wilayah perbatasan tersebut merupakan hasil diplomasi damai di kawasan Perbatasan. Sehingga, 127,3 hektare yang sebelumnya merupakan wilayah bagian dari Malaysia kini menjadi bagian wilayah Indonesia.

“Dengan disepakatinya garis batas baru wilayah seluas 127,3 hektar yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” katanya.

“Sementara itu hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” imbuhnya.

Qodari juga menyebut hasil verifikasi lapangan KSP di Pulau Sebatik perlu segera ditindaklanjuti dan diselesaikan proses diratifikasi border crossing agreement atau BCA antara Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor Leste untuk penyelesaian masalah sengketa batas negara.

(Sumber:127,3 Hektare Wilayah Malaysia di Perbatasan Sebatik Kini Milik Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Pemprov Jawa Barat sedang menyiapkan wajah baru untuk kawasan Gedung Sate. Bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai kantor Gubernur Jabar itu nantinya akan menghadirkan plaza terintegrasi yang menyambungkannya langsung dengan Lapangan Gasibu.
Lantas bagaimana informasi terkininya? Berikut rangkuman faktanya:

Berkonsep Terbuka dan Simetris

Dalam tampilan sudut pandang mata burung (bird’s eye view), halaman depan Gedung Sate akan disulap menjadi plaza luas dengan konsep terbuka dan simetris. Area ini menjadi penghubung langsung antara Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Tiang bendera ditempatkan di tengah plaza sebagai titik fokus, menegaskan fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan seremonial. Sementara itu, Jalan Diponegoro yang sebelumnya membelah kawasan dirancang menyatu dalam lanskap plaza.

Dari sisi timur, desain gerbang utama di Jalan Diponegoro tampil dengan pendekatan arsitektur khas. Gerbang dirancang menyerupai bentuk candi, selaras dengan karakter bangunan Gedung Sate dan gerbang yang lebih dulu direvitalisasi.

Sementara itu, area taman barat dirancang sebagai ruang interaksi publik yang lebih hidup. Jalur pedestrian dibuat lebar, dilengkapi ruang duduk dan lanskap hijau yang mendukung aktivitas warga.

Siapkan Anggaran Rp 15,82 Miliar

Rencana besar ini telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) dengan nama paket Pekerjaan Plaza Area Depan Gedung Sate – Gasibu berkode RUP 66148041.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15.822.777.000. Rinciannya meliputi pekerjaan fisik Rp 15.037.177.000, jasa konsultasi perencanaan Rp 321.300.000, dan jasa konsultasi pengawasan Rp 464.300.000.

Seluruh proyek berada di bawah tanggung jawab Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Penataan dijadwalkan berlangsung mulai 8 April hingga 6 Agustus 2026, mencakup area seluas 14.642 meter persegi dengan koridor sepanjang 97 hingga 144,24 meter.

Paving Block Mulai Dibongkar

Aktivitas pembongkaran halaman Gedung Sate mulai terlihat. Paving block yang selama ini menutup halaman di area depan bangunan ikonik tersebut satu per satu diangkat.

Pantauan detikJabar, Rabu (15/4/2026) pagi, alat berat juga telah dikerahkan untuk mempercepat proses pembongkaran. Material lama dibongkar untuk memberi ruang bagi pembangunan plaza baru yang akan mengubah wajah kawasan Gedung Sate.

Sementara di area depan Gedung Sate, telah dilakukan pemagaran dengan besi yang dilapisi papan putih. Pemagaran dilakukan persis di sisi Jalan Diponegoro.

Langkah ini menjadi tahap awal dari proyek penataan Plaza Gedung Sate-Gasibu, yang sebelumnya telah diumumkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mengintegrasikan kawasan dengan Lapangan Gasibu.

Atasi Kemacetan saat Terjadi Demo

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian angkat bicara soal rencana penataan ini. Dia menegaskan bahwa konsep penataan tersebut bertujuan memperbaiki akses sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang kerap terjadi saat ada aktivitas besar di kawasan tersebut, termasuk aksi unjuk rasa.

“Pertanyaannya, kenapa harus dipisahkan?” Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate-nya terbangun dengan baik. Saya begini deh, bayangin, bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi,” ujar Dedi, Rabu (15/4/2026).

Jalan Depan Gedung Sate Kerap Dilanda Kemacetan

Menurut Dedi, selama ini penutupan Jalan Diponegoro saat aksi demonstrasi menjadi salah satu penyebab kemacetan parah di Kota Bandung.

“Nah, setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup. Akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah,” katanya.

Ia memastikan, ke depan kondisi tersebut tidak akan terulang karena skema jalan akan diubah tanpa mengganggu aktivitas di halaman Gedung Sate.

“Sehingga nanti ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro-nya tetap terbuka, tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate,” tegasnya.

Jalan Dibuat Melingkar, Bukan Ditutup Total

Dedi menjelaskan, konsep yang diterapkan bukan menutup jalan sepenuhnya, melainkan mengubah pola lalu lintas menjadi melingkar di sekitar kawasan.

“Bukan (ditutup), jalannya melingkar. Jadi kan itu Gedung Sate ini Jalan Diponegoro. Nanti muter ke depan Pullman, belok kanan. Nanti sebagian Gasibu digunakan untuk jembatan di ujungnya, jadi lebih baik,” ungkapnya.

Dengan konsep ini, aktivitas masyarakat tidak terganggu meski terjadi aksi unjuk rasa. “Ya boleh, unjuk rasa kan boleh, tapi tidak mengganggu lalu lintas,” ujarnya.

Tak Ada Pemindahan Elemen Bersejarah

Terkait kekhawatiran perubahan elemen bersejarah di kawasan tersebut seperti batu prasasti yang kini terpajang di tengah halaman Gedung Sate, Dedi memastikan tidak ada pemindahan.

“Prasasti tidak berubah, tidak ada masalah. Prasasti tidak akan digeserkan, tetap di situ. Pokoknya batu prasasti tetap di situ,” katanya.

Dedi menekankan, inti dari penataan ini adalah memperluas ruang terbuka dan menyatukan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu agar lebih representatif.

“Yang ada adalah penataan, halamannya jauh lebih bagus, sehingga nanti tinggi halaman Gasibu itu sama dengan tinggi halaman Gedung Sate,” ujarnya.

Minta Masyarakat Tak Salah Pahami Istilah

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah memahami istilah yang digunakan dalam proyek ini. Sebab menurutnya, banyak yang menganggap Plaza Gedung Sate adalah mendirikan bangunan baru.

“Jangan nyebut plaza, masyarakat enggak ngerti. Karena selama ini ketika ngomong plaza dianggapnya bangunan. Halamannya nanti terbuka lebih luas, lebih lebar, dan Gasibu tidak menjadi halaman Pullman. Hari ini kan Gasibu kesannya menjadi halaman Pullman, bukan halaman Gedung Sate,” pungkas Dedi

(Sumber:Sederet Fakta Proyek Plaza Gedung Sate-Gasibu Senilai Rp 15,82 M.)

Jakarta (VLF) – Heboh warganet menemukan motor listrik China yang identik dengan motor trail listrik buat program makan bergizi gratis (MBG). Bahkan, harganya jauh di bawah harga motor listrik Emmo.

Muncul dugaan motor listrik buat MBG itu adalah hasil rebranding dari motor listrik China. Motor listrik EMMO JVX GT disebut-sebut mirip produk China, Kollter ES1-X PRO, yang harganya jauh lebih terjangkau.

Dilihat dari laman marketplace Alibaba, Kollter ES1-X PRO dibanderol Rp 10 jutaan untuk pembelian satu unit. Namun, untuk pembelian dua unit, harganya diskon menjadi hanya Rp 8 jutaan.

Namun, pihak Emmo maupun BGN yang kami hubungi belum memberikan respons terkait pertanyaan motor listrik Emmo yang mirip motor China.

Pegiat kendaraan listrik dari Komunitas Sepeda/Motor Listrik Indonesia (Kosmik) Hendro Sutono mengatakan, di industri kendaraan listrik praktik rebranding dari produk white label khususnya dari China sudah banyak terjadi. White label di sini berarti produk tersebut dibuat tanpa merek, kemudian perusahaan lain yang akan mem-branding produk white label itu.

“(Praktik) umum,” kata Hendro kepada detikOto saat ditanya apakah beli kendaraan ‘white label’ dari China dan rebadge sudah biasa di industri kendaraan listrik.

“Justru lebih mudah menyebutkan yang murni rancang bangun dari lokal Indonesia, seperti GESITS, MAKA dan QUEST,” sambung Hendro.

Artinya, banyak motor listrik di Indonesia yang merupakan hasil rebranding dari motor listrik ‘white label’ China.

“Tapi kemudian ada beberapa yang mulai diproduksi lokal. Ada komponen yang mulai (dibuat lokal) dari produksi rangka, body, velg,” katanya.

Hendro dalam tulisan pribadinya mengatakan, harga di platform business-to-business (B2B) seperti Alibaba adalah harga pabrik eksportir China dalam kondisi Free on Board (FOB) atau Ex Works (EXW). Artinya belum termasuk ongkos pengiriman ke Indonesia, belum termasuk asuransi kargo, dan belum melalui satu pun lapisan kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan di Indonesia.

“Mari kita hitung dengan angka. Ambil asumsi harga pabrik China Rp 10 juta per unit. Begitu barang keluar dari pelabuhan China menuju Indonesia, ongkos freight dan asuransi internasional untuk kargo sebesar ini bisa menambah 5-10%. Nilai Cost, Insurance, Freight (CIF) sudah menjadi sekitar Rp 10,5-11 juta. Ini adalah nilai dasar yang dipakai pemerintah Indonesia untuk menghitung semua kewajiban impor berikutnya,” kata Hendro dalam tulisan pribadinya, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, importir akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Lalu ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar 12% dari nilai pabean. Belum termasuk bea masuk yang tarifnya bervariasi tergantung kode Harmonized System (HS Code) dan perjanjian dagang yang berlaku.

“Khusus untuk kendaraan listrik dalam bentuk terurai–Incompletely Knocked Down (IKD) dan Completely Knocked Down (CKD)–pemerintah memang memberikan insentif bea masuk 0%, tapi ini berlaku untuk produsen terdaftar dengan kewajiban investasi yang menyertainya, bukan sembarang importir,” kata Hendro.

Namun, setelah semua kewajiban impor selesai, barang belum sampai ke pabrik perakitan di dalam negeri. Artinya, masih ada biaya pengangkutan domestik dari pelabuhan ke gudang, biaya pengurusan dokumen, dan biaya logistik yang seluruhnya dibayar dalam rupiah kepada entitas Indonesia.

“Di pabrik Indonesia, komponen-komponen itu kemudian dirakit. Upah tenaga kerja, listrik, air, sewa atau depresiasi bangunan, biaya quality control, pengujian, sertifikasi, semua menambah lapisan biaya di atas harga komponen impor tadi,” ujar Hendro.

Lalu ada juga margin distributor. Maka, menurut Hendro, ketika semua lapisan itu dijumlahkan, motor yang komponen dasarnya bernilai Rp 10 juta di platform China, bisa jadi tiba di tangan konsumen Indonesia harganya Rp 40 juta lebih.

“Produsen-produsen China pada umumnya beroperasi layaknya penjahit. Mereka tidak menjual produk, mereka menjual kapasitas produksi. Platform seperti Alibaba adalah etalase Original Equipment Manufacturer (OEM) dan Original Design Manufacturer (ODM) yang menawarkan platform dasar dengan harga minimum. Spesifikasi sesungguhnya–kapasitas baterai, kualitas sel, rating motor, standar pengkabelan, sistem pengereman, hingga standar uji keselamatan–sepenuhnya ditentukan oleh pemesan,” sebut Hendro.

Hendro menilai, harga yang terpampang di Alibaba senilai Rp 8-10 juta mungkin menggunakan spek baterai kelas terendah. Sedangkan motor trail listrik Emmo menggunakan motor bertenaga 7.000 Watt, baterai 72V 31Ah, fast charging, garansi rangka lima tahun, garansi baterai tiga tahun, serta harus lolos uji tipe Kementerian Perhubungan.

“Ini adalah cara kerja industri manufaktur global yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sepatu yang dijual di mal seharga Rp 800 ribu dan sepatu Rp 80 ribu di pasar bisa saja keluar dari pabrik yang sama di Jawa Tengah. Bedanya ada di spesifikasi bahan, standar jahitan, dan kontrol kualitas yang dipesan oleh merek masing-masing,” ujar Hendro.

(Sumber:Motor MBG Mirip Motor China, Ternyata Branding Produk White Label Sudah Biasa.)

Jakarta (VLF) – Presiden China Xi Jinping menerima Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di Beijing hari ini. Keduanya akan membahas konflik di Timur Tengah dan Ukraina.

Dilansir AFP, Rabu (15/4/2026), media pemerintah China melaporkan Lavrov melakukan kunjungan selama dua hari ke China. Pertemuan keduanya akan meningkatkan kerja sama bilateral serta membahas konflik di Timur Tengah dan Ukraina.

Xi telah disibukkan dengan kedatangan berbagai pemimpin negara dalam minggu ini. Mereka yang menemui Xi berasal dari negara-negara yang terdampak langsung perang Timur Tengah dan terdampak ekonominya, seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan pemimpin Vietnam To Lam.

Lavrov akan bertemu dengan Xi Jinping di Balai Besar Rakyat Beijing. Stasiun televisi pemerintah CCTV menyebut pertemuan itu digelar sehari setelah Lavrov mengkritik upaya yang bertujuan untuk ‘membendung’ Rusia dan China selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.

Lavrov juga menyindir Amerika Serikat dan sekutu AS. Lavrov mengatakan AS mencoba membongkar kerja sama regional dengan menciptakan blok kecil untuk membendung Republik Rakyat China dan Rusia.

“Mereka mencoba membongkar (kerja sama regional) dengan menciptakan struktur berbasis blok berformat kecil yang bertujuan untuk membendung Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia,” ujarnya seperti dilaporkan kantor berita negara Rusia RIA Novosti.

China dan Rusia merupakan mitra ekonomi dan politik yang dekat. Hubungan tersebut semakin erat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

(Sumber:Usai PM Spanyol, Kini Giliran Menlu Rusia Temui Xi Jinping di China.)

Jakarta (VLF) – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Musi Banyuasin (Muba), dan dua perusahaan swasta. Penggeledahan terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Perairan Sungai Lalan, Kabupaten Muba.

Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (14/4) kemarin. Hasilnya berkas-berkas penting yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut diamankan.

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana mengatakan penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Perairan Sungai Lalan, Kabupaten Muba.

“Benar, usai menggeledah kantor KSOP Kelas 1 Palembang beberapa hari lalu penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di kantor Dishub Muba terkait dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah Perairan Sungai Lalan, Muba,” katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (15/4/2026).

Ketut menyebut, dari hasil penggeledahan di kantor Dishub Muba, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting terkait dugaan korupsi itu.

“Hasilnya, beberapa berkas yang dianggap penting diamankan oleh penyidik dan dibawa untuk diperiksa lebih lanjut,” ungkapanya.

Kata Ketut, selain kantor Dishub Muba, penyidik juga menggeledah dua perusahaan swasta di Kabupaten Muba.

“Ada juga dua perusahaan yang kita geledah di sana kemarin,” katanya.

Ketut juga mengungkapkan bahwa saat ini status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Perkara ini sudah kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan untuk mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini bermula dari terbitnya Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban kapal tongkang menggunakan jasa pemanduan tugboat saat melintasi jembatan.

“Aturan itu kemudian ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Dinas Perhubungan Musi Banyuasin dengan pihak swasta sebagai operator pemanduan,” jelasnya.

Ia memaparkan, dalam praktiknya setiap kapal yang melintas dikenakan tarif jasa pemanduan sebesar Rp 9 juta hingga Rp 13 juta per sekali lintas.

“Namun, pungutan tersebut diduga tidak masuk ke kas pemerintah daerah,” ungkapnya.

Akibat praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian dengan potensi keuntungan ilegal mencapai sekitar Rp 160 miliar.

“Potensi kerugian negara dari praktik ini cukup besar, mencapai kurang lebih Rp 160 miliar,” ujarnya.

(Sumber:Kantor Dishub-2 Perusahaan di Muba Digeledah Kejati Dugaan Korupsi Pelayaran.)

Jakarta (VLF) – Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengumumkan negaranya akan menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Bulan Juni-Juli 2025 menjadi fase yang krusial.

Dilansir detikFinance, krisis BBM ini merupakan imbas gangguan pasokan energi global akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Akmal mengatakan Juni-Juli menjadi fase kritis dalam menjaga ketersediaan energi di Malaysia.

“Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis dalam memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia,” ujar Akmal dikutip dari Bloomberg, Senin (13/4/2026).

Bahan baku lain yang berbasis minyak dan gas juga akan terkena imbasnya, seperti industri farmasi dan alat kesehatan. Akmal menyebut ketersediaan bahan baku untuk industri-industri tersebut perlu dijaga.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim juga sempat menyinggung tentang ketidakpastian pasokan energi. Pemerintah setempat menyebut pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk April-Mei 2026. Namun, imbasnya baru akan benar-benar terasa mulai Juni 2026.

Memastikan pasokan mulai Juni tetap tersedia menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah Malaysia. Di beberapa daerah, telah terjadi peningkatan permintaan BBM. Permintaan tersebut menyebabkan gangguan di beberapa SPBU. Meski demikian, pemerintah memastikan terus mengupayakan langkah-langkah pemulihan pasokan.

“Saya ingin menekankan bahwa posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi,” jelas Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia, Fuziah Salleh.

Pemerintah Malaysia menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina sebesar 329 ribu barel. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

“Pasokan utama tetap memastikan pasokan bahan bakar yang andal dan berkelanjutan untuk Malaysia,” ucap Petronas.

(Sumber:Malaysia Ancang-ancang Krisis BBM Mulai Juni.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kerja sama pasokan energi jadi salah satu pembicaraan utama kedua belah pihak.
Usai pertemuan, pihak Rusia menyatakan pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pasokan produk minyak bumi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov.

Dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Selasa (14/4/2026), Tsivilyov menyatakan pihaknya dan pemerintah Indonesia sedang menyusun kontrak jangka panjang untuk pasokan produk minyak bumi dengan harga yang terjangkau.

“Kami menerima permintaan dari mitra kami di Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi kepada mereka. Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” kata Tsivilyov.

“Hal ini mengacu pada kerja sama sistemik dengan pengaturan jangka panjang,” tambahnya menegaskan.

Saat melakukan perbincangan dengan Putin, Prabowo sendiri berharap Indonesia dan Rusia bisa terus menjalin kerja sama yang erat. Terutama di bidang ekonomi dan energi.

“Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi,” kata Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Rusia, Prabowo juga diketahui mengajak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk ikut serta. Sebab, sektor energi menjadi salah satu pembicaraan pokok pertemuan tersebut.

(Sumber:Rusia Sebut RI Minta Pasokan BBM Pakai Kontrak Jangka Panjang.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan investor global di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/4). Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menjelaskan kondisi fundamental makro ekonomi serta strategi fiskal Indonesia.

“Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan. Jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Investor AS yang melakukan pertemuan antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett dan TD Asset Management. Purbaya mengklaim ada yang minat berinvestasi di Indonesia sehingga beberapa penjelasan diberikan kepada mereka untuk menjawab keraguan yang dipikirkan terkait Indonesia.

“Jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di clear-kan,” tutur Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut investor asal AS tidak ragu akan kebijakan fundamental makro Indonesia yang telah dirancang. Hanya saja mereka ingin memastikan kondisi terkini soal kenyamanan berinvestasi.

“Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka (ingin) memastikan bahwa itu tidak benar. Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi,” tutur Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mendapat masukan yang positif agar pemerintah Indonesia bisa memperbaiki komunikasi dengan investor AS, mengingat fondasi makro ekonomi Indonesia dianggap sudah sangat baik.

“Soal kebijakan fiskal mereka sudah yakin bahwa kebijakan arahnya sudah benar, mereka beranggapan beberapa lembaga pemeringkat internasional terlalu cepat melakukan perubahan peringkat ke Indonesia, ya seperti pemberian outlook yang negatif, di mana perubahan tersebut dilakukan ketika data ekonomi terkini belum terlalu lengkap,” imbuh Purbaya.

Ketika ditanya strategi apa agar investor yakin berinvestasi di Indonesia, Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi harus terus tumbuh sesuai dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5% di triwulan I dan pada triwulan II tetap kuat, ini akan serta merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia. Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat,” pungkasnya.

(Sumber:BlackRock cs Dengar ‘Noise’ Negatif soal RI, Purbaya Langsung Klarifikasi.)

Jakarta (VLF) – Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pun memberikan penjelasan mengenai penggunaan jasa EO tersebut.

Dadan mengatakan penggunaan EO merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Dalam hal ini, BGN belum mempunyai sumber daya internal yang siap.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Dadan menerangkan dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambah Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terang Dadan.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tutur Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuh Dadan.

(Sumber:Penjelasan Bos BGN soal Anggaran EO Rp 113 M.)

Jakarta (VLF) – Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak sekali pengamat yang menyampaikan kritik membangun yang disampaikan kepada Pemerintah Prabowo, dan banyak pula yang sudah ditindaklanjuti.

Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic. Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional.

Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus. Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi.

Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi. Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu.

Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan. Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau.

Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.

Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang. Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya.

Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi, Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.

(Sumber:Inflasi Pengamat Ada Benarnya.)