Jakarta (VLF) – KPK membeberkan penggunaan uang haram hasil pemerasan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (17/4). Salah satunya digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

“Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di Pemkab Tulungagung,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (13/4/2026).

Atas fakta tersebut, KPK kemudian memberi pesan menohok agar pejabat Forkopimda berkomitmen untuk saling bekerja sama mendukung program untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya dengan menerima pemberian hasil pemerasan yang melanggar hukum.

“Termasuk praktik pemberian THR kepada Forkopimda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dan Forkominda harus punya komitmen yang sama untuk saling bekerja sama dan mendukung program-program yang bertujuan untuk memajukan masyarakat daerah, dengan penuh integritas, tanpa melakukan pemberian-pemberian yang melanggar ketentuan hukum dan norma,” jelas Asep.

Nasihat itu disampaikan karena Kabupaten Tulungagung termasuk kategori rentan korupsi dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan dari skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis.

“Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulungagung tahun 2025 masih berada dalam kategori rentan, yaitu 72,32, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 Kabupaten/Kota di daerah Jawa Timur,” terang Asep.

Asep menambahkan dalam praktiknya, Gatut memeras 16 OPD dengan target Rp 5 miliar, namun baru terealisasi 2,7 miliar. Modusnya Gatut memaksa pejabat OPD untuk menandatangani surat pernyataan mundur jika tak bisa memenuhi uang yang diminta.

Dalam aksinya, Gatut diketahui memerintahkan sebagai juru tagih kepada kedua ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) dari kalangan sipil dan Sugeng (SUG) dari unsur kepolisian. Ironisnya hanya Yoga yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Gatut.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan kedua saudara YOG selaku ADC atau ajudan Bupati,” tandas Asep,” tandas Asep.

Keserakahan Gatut tak hanya itu, sebab ia juga diketahui turut mengatur pemenangan vendor di RSUD Iskak Tulungagung. Hal itu dilakukan agar vendor titipannya bisa menang pengadaan barang.

“Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan,” kata Asep dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

“GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka bersama Dwi Yoga Ambal selaku ADC atau ajudan bupati. Bupati Gatut pun langsung ditahan untuk 20 hari pertama.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” jelas Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Sumber:THR Haram Forkopimda Tulungagung Berujung Dinasihati KPK.)

Jakarta (VLF) – Empat orang di Jakarta Barat (Jakbar) ditangkap karena nekat mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta uang kepada anggota DPR RI.
Dikutip dari detikNews, penangkapan dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama KPK. Selain itu diamankan pula barang bukti uang USD 17.400.

“Pada Kamis (9/4) malam, tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK. Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan, komplotan itu dalam aksinya mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. Diduga mereka sudah melakukan lebih dari satu kali.

“Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya,” ujarnya.

Keempat pelaku itu kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut. KPK pun mengimbau masyarakat hati-hati atas modus serupa.

“Selanjutnya para pihak yang diamankan langsung dibawa ke PMJ Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK mengimbau kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK,” jelas Budi.

“KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK,” imbuhnya.

(Sumber:Minta Uang ke Anggota DPR, 4 Pegawai KPK Gadungan Dibekuk.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Iran mulai mewajibkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk membayar “tarif tol” dalam bentuk aset kripto. Besaran tarif kripto yang dikenakan setara dengan US$ 1 atau Rp 17.122 per barel minyak muatan di atas kapal selama gencatan senjata selama dua minggu dengan Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini menjelaskan langkah ini merupakan salah satu strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar jangkauan AS.

Dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz harus terlebih dahulu mengirimkan e-mail kepada pihak berwenang Iran tentang muatan apa yang mereka bawa. Setelahnya mereka akan dikenakan tarif yang sesuai, dan setelah pembayaran diterima mereka baru boleh melintas.

“Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” kata Hosseini kepada Financial Times, dikutip Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah penilaian tersebut sedang diterapkan untuk memastikan kapal-kapal yang melintas tak membawa senjata melalui selat tersebut. Namun untuk produk lain termasuk minyak diperkenankan.

“Semua barang bisa lewat, tetapi prosedurnya akan memakan waktu untuk setiap kapal, dan Iran tidak terburu-buru,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, sejak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari lalu, Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak utama dunia. Sekitar 20% minyak dunia mengalir melalui selat ini, dan membuat ekonomi global terpuruk setelah penutupan dilakukan.

Selama konflik, Iran mengizinkan sejumlah kecil kapal untuk melewati selat tersebut dengan sistem pos tol. Jumlah kapal yang sebelumnya melewati selat tersebut dianggap tidak cukup signifikan untuk menutupi kekhawatiran pasokan dan harga yang disebabkan oleh penutupan efektifnya.

(Sumber:Iran Pungut ‘Tol Bitcoin’ di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Segini!.)

Jakarta (VLF) – Anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas (rumdin) atau rumah jabatan (rumjab) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik dari warga. Nilai tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pengamat kebijakan publik dan juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia bahkan menyinggung soal empati dan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Pria yang karib disapa Castro itu menyebut anggaran yang bersumber dari pajak seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan digunakan untuk fasilitas pejabat. Menurutnya, penggunaan dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk sektor pelayanan publik.

“Jadi seharusnya uang yang dibayarkan dari pajak-pajak rakyat itu ya dikembalikan ke rakyat lagi dong. Cukup dia menikmati fasilitas seadanya. Seolah-olah gubernur itu hendak memenuhi syahwat pribadinya kan. Ini kan jelas-jelas adalah kepentingan subjektif diri pribadi dari seorang gubernur dengan fasilitas mewah itu. Rp 25 miliar itu kalau digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur itu jauh lebih berguna,” ucap Castro, Kamis (9/4/2026).

Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
Selain itu, ia juga menyoroti aspek empati dalam kebijakan tersebut. Castro menilai, keputusan mengalokasikan anggaran besar untuk rumah jabatan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

“Masih banyak orang-orang yang situasi atau kehidupannya masih memprihatinkan. Guru-guru honorer, kemudian warga masyarakat buruh masih dibayar di bawah upah minimum, belum lagi misalnya persoalan-persoalan lain, kemiskinan, macam-macam lah ya. Rp 25 miliar untuk rumah dinas itu pertanda tidak ada rasa empati terhadap masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat. Ia menyinggung sebelumnya juga ada sorotan terhadap pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah di Kaltim.

Sejumlah warga Kaltim turut berpendapat. Sebagian mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut. Meski pemerintah telah menjelaskan bahwa dana itu merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran.

“Menurut saya, anggaran Rp25 miliar itu termasuk luar biasa besar. Kalau dihitung-hitung, kalau mau dibagi Rp1 juta per keluarga itu bisa sampai Rp25.000 keluarga yang terbantu,” ujar Doni Pasius (33), warga Kutai Kartanegara yang bekerja di Samarinda.

Doni menilai anggaran tersebut akan lebih berdampak jika dialihkan untuk kebutuhan publik. Seperti pembangunan infrastruktur maupun sektor pendidikan.

“Kalau untuk membangun fasilitas jalan, itu cukup untuk 5 sampai 8 kilometer. Kalau untuk fasilitas pendidikan, bisa untuk ratusan kelas. Jadi tidak lazim kalau itu dipakai cuma untuk renovasi rumah jabatan saja,” katanya.

Doni juga menyoroti potensi pemanfaatan anggaran untuk program perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan asumsi biaya pembangunan rumah sederhana, menurutnya dana tersebut bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas.

Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
“Kalau untuk membangun rumah bagi yang tidak mampu, dengan asumsi harga Rp100 sampai Rp150 juta, itu bisa membangun sekitar 150 sampai 200 rumah. Jadi 200 rumah untuk masyarakat biasa itu dipakai untuk renovasi rumah jabatan, menurut saya tidak masuk akal,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas pejabat.

“Kalau untuk masyarakat, itu sangat terasa sekali. Kenapa tidak untuk fasilitas umum saja? Semoga pemerintah membuka mata, melihat kondisi jalan dan kehidupan masyarakat di Kaltim. Jangan sampai terkesan berfoya-foya, apalagi ini pakai uang rakyat,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Bagas (28), warga Penajam yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang UMKM, mengaku mempertanyakan alasan besarnya anggaran perbaikan rumah dinas gubernur. Menurutnya, angka Rp 25 miliar terasa tidak sebanding dengan kondisi kebutuhan masyarakat dibanding untuk renobvasi rumdin.

“Kalau dibilang sudah dijelaskan rinciannya, saya sudah baca juga. Katanya bukan cuma rumah gubernur, ada rumah wakil sama kantor juga. Tapi tetap saja menurut saya terlalu besar,” ujarnya.

Menurut Bagas, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Ia pun mempertanyakan urgensi penggunaan dana sebesar itu untuk fasilitas pejabat.

“Di kondisi sekarang, masih banyak yang lebih butuh. Jalan rusak, bantuan masyarakat, itu kan lebih terasa. Jadi wajar saja kalau orang mempertanyakan ini sebenarnya sepenting itu atau tidak,” katanya.

(Sumber:Sorot Warga Kaltim soal Anggaran Rp 25 M untuk Renovasi Rumdin Gubernur.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Pertanian (Kementan) membeli bibit padi hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) senilai Rp 250 miliar. Bibit padi hasil penelitian IPB disebut mampu memproduksi 9-11 ton per hektare dalam sekali panen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor IPB dan seluruh teman-teman Wali Amanah, temen-temen guru besar, ini luar biasa banyak inovasi baru. Yang menarik adalah, karena ada benih padi IPB 3S, sekarang dengan turunannya itu produktivitasnya 9-11 ton. Ini kita langsung transaksi beli nilainya Rp 250 miliar,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai kunjungan ke kawasan Techno Park IPB Kota Bogor, Kamis (9/4/2026).

Amran menyebut pembelian bibit merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap para peneliti. Hasil penelitian dari perguruan tinggi lain yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil pertanian juga diapresiasi.

“Inilah bentuk penghargaan Kementerian Pertanian, pemerintah terhadap para pendidik kita di seluruh Indonesia, termasuk IPB. Beberapa perguruan tinggi juga sudah kita beli hasil penelitiannya yang bisa berkontribusi besar pada rakyat Indonesia, (seperti) Unhas, ITS, Andalas, dan lain-lain,” kata Amran.

“Kita beli produk-produk yang bisa memberikan added value, nilai tambah sektor pertanian. Produksi rata-rata nasional 5,56 ton, ini bisa produksi 10 ton, ini luar biasa. Kami insyaallah IPB sanggup memenuhi ini tahun dengan nilai 250 Milyar bibit padi,” imbuhnya.

Amran menambahkan saat ini pihaknya mendorong peningkatan produktivitas tanaman jenis bawang putih, gula, hingga tapioka. Khusus bawang, masa istirahat atau dorman diharap bisa ditekan hingga 1 bulan.

“Juga ke depan kita rancang bawang putih, kemudian ada istilah dorman dalam bawang putih itu 6 bulan, ini kami minta agar bisa maksimal 2 bulan, kalau bisa 1 bulan dorman,” kata Amran.

“Nah ini juga bisa mendorong produksi nasional, juga gula, tapioka dan seterusnya, ini banyak kerjasama kita lakukan dan langsung kita tindaklanjuti. Bukan lagi skala percobaan, tetapi skala besar,” sambungnya.

(Sumber:Kementan Borong Bibit Padi Penelitian IPB Rp 250 Miliar, Bisa Produksi 11 Ton.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini dibentuk untuk melindungi jemaah dari praktik ibadah ilegal dan penipuan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah menyisir praktik haji non-prosedural sejak dari pintu keberangkatan.

“Kita ingin pastikan tahun ini juga kita harus mencegah praktik-praktik haji ilegal yang kemungkinan akan terjadi dalam bentuk perhajian dan pencegahan-pencegahan di bandara melalui kepolisian dan juga nanti melalui imigrasi,” ujar Dahnil di Kantor Kemenhaj, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Dahnil memaparkan, pada 2025, pemerintah telah berhasil menggagalkan sekitar 1.200 orang yang nekat berangkat menggunakan visa non-haji. Berkaca dari hal tersebut, pengawasan tahun ini akan diperketat secara berlapis.

Tak hanya soal visa ilegal, Satgas ini juga membidik biro perjalanan nakal yang kerap menipu jemaah umrah. Dahnil menyoroti banyaknya kasus jemaah yang gagal berangkat sementara uang setoran mereka raib ditilep oknum travel.

“Satgas yang dibentuk bersama kepolisian akan melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap pelaku penipuan,” tegasnya.

Senada dengan Dahnil, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Satgas Haji akan dibentuk secara masif dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Satgas ini akan mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi masif agar masyarakat tidak terjebak modus operandi oknum travel.

“Kami juga akan melakukan pencegahan di seluruh pintu keluar bagi jemaah yang akan berangkat haji, serta melakukan penindakan tegas terhadap setiap tindak pidana,” kata Komjen Dedi.

Data kepolisian menunjukkan bahwa praktik penipuan ini bukan perkara sepele. Sepanjang tahun 2026, Polri mencatat telah menangani 42 kasus penipuan haji dan umrah. Satu kasus bahkan sudah masuk tahap dua atau P21 dalam proses hukum.

“Total kerugian dari kasus-kasus tersebut mencapai sekitar Rp 92,64 miliar,” ungkap Dedi.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku, Satgas akan memperkuat koordinasi internasional dengan aparat keamanan di Arab Saudi. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan pengaduan (hotline) bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi penipuan.

Dedi pun mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas biro perjalanan sebelum menyetorkan dana.

“Kami harapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Karena modus ini akan terus dilakukan oleh para kelompok-kelompok baik legal maupun ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut,” pungkasnya.

(Sumber:Penipuan Haji-Umrah Capai Rp 92 M, Pemerintah Bentuk Satgas Pencegahan.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan skema penerimaan negara baru untuk menangkap potensi pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA).

Hal ini seiring dengan lonjakan harga komoditas, seperti batu bara, nikel, hingga Crude Palm Oil (CPO).
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan tren kenaikan harga komoditas global secara otomatis akan mendongkrak penerimaan negara tanpa adanya perubahan kebijakan.

“Jadi, harga batu baranya meningkat, harga CPO-nya meningkat, harga nikel juga meningkat, tembaga juga meningkat. Tanpa ada perubahan kebijakan itu membuat penerimaan kita pasti akan meningkat,” ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Di tengah situasi ini, Febrio mengatakan negara juga ingin mendapatkan keuntungan dari sektor tersebut. Ia mengakui skema penerimaan baru ini belum ditentukan.

Saat ini Kemenkeu berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merumuskan kebijakan yang paling pas untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor tersebut. Ada beberapa opsi mulai dari penerapan bea keluar hingga penyesuaian tarif royalti.

“Tapi, kita juga ingin bahwa harga yang meningkat ini juga disertai dengan tambahan windfall. Nah, itu yang nanti akan kita sedang bahas dengan kementerian ESDM, ada berbagai mineral yang sedang kita lihat bisa bentuknya macam-macam. Ada yang royalti, ada yang beka, nanti kita akan finalkan nanti kalau sudah final baru kita umumkan,” tambah Febrio.

Ia tak menampik kenaikan royalti menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan untuk berbagai komoditas mineral yang harganya sedang melonjak. Kendati begitu, Febrio belum menghitung potensi setoran tambahan ke kas negara dari windfall tax ini.

“Itu (kenaikan royalti) juga dalam pertimbangan, kita sedang pertimbangkan semuanya dengan kementerian ESDM,” tambahnya.

(Sumber:Harga Batu Bara hingga Nikel Melonjak, Kemenkeu Incar Penerimaan Tambahan.)

Jakarta – Pemerintah mulai memproses pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) dari Kementerian Sosial RI (Kemensos) ke Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan).
Hal ini seiring pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Kessos) oleh DPD RI.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan kesepahaman ini menjadi momentum penting karena selaras dengan agenda legislasi yang tengah disiapkan oleh pihaknya.

“Hari ini kami dari DPD RI diskusi dengan teman-teman Kemenhan dan Kemensos. Poinnya adalah DPD sedang mengajukan revisi undang-undang Kessos, pada saat yang sama juga ada kesepahaman atau kesepakatan antara Kemenhan dan Kemensos terkait dengan pengelola TMPNU,” jelas Sultan, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

“Ini momentumnya tepat, secara prinsip kita menerima dengan baik,” sambungnya.

Menurut Sultan, kesepakatan tersebut akan menjadi bagian dari bahan legislasi yang diajukan DPD dalam proses perubahan regulasi.

“Nanti secara legislasi atau perundang-undangan itu masuk pada bagian bahan yang akan diajukan oleh DPD RI,” jelas Sultan.

Sultan menambahkan proses legislasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan.

Sejalan, Wamensos Agus Jabo Priyono menyebut pengalihan pengelolaan TMPNU merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Agus menjelaskan langkah tersebut dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya di Kemensos, serta pertimbangan menjaga kehormatan dan marwah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan.

“Proses teknis sudah kita laksanakan, kita sudah melakukan MoU antara Kemensos dengan Kemenhan. Artinya secara de facto sebetulnya arahan dari Pak Presiden untuk pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan sudah selesai,” jelas Agus.

Agus menambahkan saat ini tinggal penyelesaian payung hukum melalui perubahan regulasi.

“Jadi kita sedang bersinergi untuk bisa mengubah regulasi tersebut. Supaya dari pengelolaan (TMP) yang selama ini diurus oleh Kemensos kemudian dialihkan ke Kemenhan,” kata Agus.

Senada, Wamenhan Donny Ermawan menilai pengalihan ini akan memperkuat pemanfaatan TMP sebagai ruang edukasi kebangsaan.

Ia juga menilai pengelolaan oleh Kemenhan lebih relevan, mengingat selama ini pemanfaatan TMP, khususnya di Kalibata, banyak melibatkan unsur TNI.

Selama masa transisi, Kemensos dan Kemenhan telah menyepakati pengelolaan bersama selama satu tahun sambil menunggu proses legislasi rampung.

“Untuk pengelolaannya secara bersama sudah kita laksanakan mulai dari awal bulan ini sampai akhir tahun ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai.

(Sumber:Kemensos Alihkan Pengelolaan TMP ke Kemenhan, DPD Usul Ubah Undang-Undang.)

Jakarta – Puluhan ribu motor listrik Emmo disebut-sebut bakal digunakan buat operasional proyek MBG (Makan Bergizi Gratis). Emmo merupakan merek baru di industri kendaraan elektrifikasi Indonesia, bahkan desain industri motor listrik Emmo sendiri baru didaftarkan ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual akhir tahun lalu.

Dijelaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan buat mendukung operasional pelaksanaan MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan juga menampik informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah unit pengadaan. Disebutkan dalam video yang viral, ada 70.000 unit motor listrik yang bakal dibagikan. Namun, ternyata jumlahnya 25.000 unit.

“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.

Motor listrik yang dibeli buat MBG itu diduga kuat adalah motor listrik merek Emmo. Soalnya, wujud motor listrik ini sudah beredar luas di dunia maya. Ada dua tipe yang bakal dipakai proyek MBG, yakni jenis trail dan skuter. Bahkan motor-motor tersebut sudah dilengkapi dengan warna dan decal logo BGN.

Hal itu pun dikuatkan oleh terdaftarnya motor listrik yang dimaksud di sistem katalog elektronik terpusat yang dikelola LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk memfasilitasi belanja kebutuhan instansi pemerintah.

Dalam laman resmi Inaproc, disebutkan platform itu memungkinkan pembelian langsung tanpa tender panjang serta mengutamakan produk lokal. Ada dua model motor listrik Emmo di laman Inaproc tersebut, yakni JVX GT dan JVH Max.

Menariknya, motor listrik Emmo yang dipasarkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal baru mendaftarkan hak desain industri, ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, akhir tahun lalu.

Untuk model Emmo JVH Max, desain industrinya baru diterima pada 17 Oktober 2025. Sementara untuk model Emmo JVX GT, desain industrinya baru diterima tanggal 22 Agustus 2025. Kedua model ini didaftarkan dengan nama pemohon PT Adlas Sarana Elektrik.

(Sumber:Diborong Proyek MBG, Desain Motor Listrik Emmo Baru Didaftarkan Akhir Tahun Lalu.)

Jakarta – Kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang baru diumumkan pemerintah diperkirakan berdampak langsung kepada industri pariwisata.

Utamanya, akibat lonjakan harga tiket pesawat yang menjadi komponen utama perjalanan wisata.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumatera Selatan, Feby Yolan Effendy, kenaikan harga avtur otomatis bikin harga tiket pesawat naik. Bahkan, pemerintah telah membolehkan maskapai menaikkan harga tiket pesawat mulai 9-13 persen.

“Hal ini cukup membuat resah,” kata Feby, Selasa (7/4/2026), dilansir detikSumbagsel.

“Komponen pertama yang pasti harga tiket naik dan ini berdampak dengan menurunnya minat masyarakat untuk berlibur atau melakukan perjalanan wisata,” kata Feby.

Selain itu, harga tiket pesawat yang naik juga berdampak lain. Di antaranya, minat masyarakat untuk liburan khususnya berlibur ke rute yang jauh akan turun drastis karena adanya kenaikan harga tiket pesawat.

Feby mengatakan Asita Sumsel akan menyusun strategi baru agar pariwisata tidak limbung.

“Kita akan menyesuaikan antara lain membuat paket tour dengan jarak yang lebih dekat yakni wisata domestik low cost,” kata dia.

Kenaikan harga tiket itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (6/4). Dia mengatakan tekanan geopolitik global membuat harga avtur melambung tinggi. Di Filipina, harga avtur sudah menembus Rp 25.326 per liter, bahkan di Thailand mencapai Rp 29.518 per liter.

Sementara di Indonesia, per hari ini harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta Rp 23.551 per liter. Kenaikan harga ini dapat mempengaruhi operasional maskapai nasional karena komponen avtur berkontribusi hingga 40 persen dari total biaya operasional pesawat.

Airlangga mengatakan avtur termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan mengikuti perkembangan pasar global. Menurutnya, jika harga avtur tidak disesuaikan, maskapai asing berpotensi memanfaatkan perbedaan harga tersebut.

(Sumber:Harga Avtur Naik, ASITA Waspadai Dampak buat Pariwisata Daerah.)