Jakarta (VLF) – Kasus penusukan brutal di toko tembakau Kota Pasuruan yang menewaskan Mokhammad Fatkhurrozy (23) pada Senin (15/11/2021) memasuki babak baru. Dua terdakwa dalam kasus ini, Fadila Rokhman (23) dan Siswo Hadi (27) menjalani sidang vonis.

Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan, Kamis (1/9/2022). Kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum (JPU) hadir dalam sidang, sementara dua terdakwa mengikuti persidangan secara virtual. Keluarga korban juga memantau persidangan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Fadila Rokhman terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer, Pasal 340 KUHP. Ia dijatuhi vonis pidana penjara selama 18 tahun.

“Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer dan divonis penjara selama 18 tahun,” kata majelis hakim, Kamis (1/9/2022).

Hakim juga menyampaikan pertimbangan yang meringankan vonis terdakwa Fadila. Antara lain masih berusia muda dan belum pernah melakukan tindak kriminal.

Vonis untuk terdakwa Fadila Rokhman lebih berat dari tuntunan JPU yakni hukuman penjara 15 tahun. JPU menyakini Fadila melakukan pembunuhan berencana dan melanggar pasal 340 KUHP.

Sementara itu, terdakwa Siswo Hadi divonis bebas. Hakim menyatakan Siswo tidak terbukti melanggar pasal-pasal dakwaan. Padahal sebelumnya, Siswo dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh JPU.

Saat itu, JPU menyakini Siswo bersalah karena membantu pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto Pasal 56 ke 1 KUHP.

Atas putusan hakim ini, baik JPU maupun penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir banding.

“Untuk vonis terdakwa Fadila, kami masih pikir-pikir banding. Namun untuk vonis terdakwa Siswo, kami rasa hakim sangat adil. Terdakwa Siswo tidak terbukti melanggar semua dakwaan,” kata penasihat hukum terdakwa, Fandi Winurdani.

Seperti diberikan, penusukan brutal di sebuah toko tembakau, Jalan Raya Soekarno-Hatta, terekam CCTV dan videonya tersebar. Penusukan itu terjadi pada Senin (15/11) sekitar pukul 17.30 WIB.

Korban penusukan adalah Mokhammad Fatkhurrozy (23) warga Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan. Ia meninggal dunia setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Polisi kemudian menetapkan dua tersangka dalam kasus yang dilatarbelakangi cinta segitiga ini. Dua tersangka ini yakni Fadila Rokhman (23) dan Siswo Hadi (27), keduanya warga Jalan Banda Gang Mawar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan.

( Sumber : 2 Pelaku Penusukan Brutal di Pasuruan Divonis Bebas dan 18 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Enam terdakwa pengeroyok Ade Armando divonis 8 bulan penjara. Begini perjalanan kasus pengeroyokan Ade Armando hingga enam terdakwa divonis 8 bulan penjara.

Dirangkum detikcom, Kamis (1/9/2022), Ade Armando dikeroyok massa di depan gedung DPR pada 11 April. Pengeroyokan itu terjadi saat ada demonstrasi di depan gedung DPR.

Ade Armando dipukul, ditendang, dan celananya dilucuti di jalanan. Detik-detik pengeroyokan Ade Armando itu pun diceritakan sahabat Ade Armando, Nong Darol Mahmada, selaku Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS). Dia mengatakan Ade Armando datang ke lokasi demo didampingi kamerawan (Indra Jaya dan Bambang) serta dua penulis (Belmondo Scorpio dan Rama).

“Ade Armando dan tim datang melakukan peliputan atas nama Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS). Tujuannya untuk membuat konten YouTube dan media sosial Gerakan PIS,” jelas Nong dalam keterangannya, Senin (11/4).

Dia mengatakan pembuatan konten Ade Armando berjalan lancar. Pukul 15.35 WIB, tim Ade Armando mengakhiri pembuatan konten lalu menjauh dari massa pada pukul 15.38 WIB. Nong mengatakan tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang dan memaki Ade Armando.

Dia mengatakan peristiwa itu kemudian membuat massa mengepung Ade Armando. Pengeroyokan kemudian terjadi.

“Beberapa saat kemudian dihampiri beberapa orang tidak dikenal, mereka tiba-tiba langsung menyerang. Sebelumnya mereka mengepung Ade dan tim. Sepertinya pengepungan dilakukan untuk menutup penyerangan dari pantauan petugas,” ujar Nong.

Polisi kemudian datang dan memberikan pertolongan. Ade Armando kemudian dibawa ke dalam gedung DPR.

Para Tersangka Ditangkap
Kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando itu kemudian diusut polisi. Total, ada tujuh terduga pelaku pengeroyokan yang ditangkap saat itu.

“Totalnya ya, jadi total sudah ada tujuh ya (pelaku ditangkap),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/4).

Mereka adalah Dhia Ul Haq, Komarudin, Muhammad Bagja, Abdul Latip, Ade Permana, dan Abdul Manaf. Belakangan, Abdul Manaf dinyatakan tidak terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando.

“Dalam perkembangan penanganannya, ada orang-orang lain yang diduga ikut terlibat dalam melakukan kekerasan, di mana ada dua orang yang kita sudah berhasil melakukan penangkapan, di antaranya atas nama Markos Iswan. Dia berperan dalam melakukan pemukulan kepada korban,” jelas Zulpan.

Terduga pelaku berikutnya yang ditangkap oleh polisi ialah Al Fikri Hidayatullah. Fikri diduga berperan memukul Ade Armando.

6 Orang Didakwa Keroyok Ade Armando
Kasus ini kemudian bergulir ke meja hijau. Marcos Iswan dkk didakwa melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan luka kepada Ade Armando. Jaksa mengatakan Ade Armando dikeroyok di depan gedung DPR RI, Jakarta, pada 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB.

“Bahwa para terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka pada tubuhnya atau menghancurkan barang-barang,” demikian isi surat dakwaan jaksa yang dibacakan di PN Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2022).

Jaksa mengatakan keenam terdakwa itu datang ke DPR RI untuk mengikuti aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM dan menolak masa jabatan presiden tiga periode. Jaksa mengatakan enam terdakwa itu berasal dari Partai Masyumi.

“Bahwa setelah mengetahui adanya aksi unjuk rasa tersebut maka para terdakwa berjumlah enam orang berasal dari Partai Masyumi dan bermaksud ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut dengan tuntutan yang sama, akan tetapi bukan merupakan bagian dari kelompok mahasiswa yang mendapatkan izin atau yang telah memberitahukan kepada pihak keamanan untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut,” ujar jaksa.

Berikut kekerasan yang diduga dilakukan enam terdakwa:

– Marcos Iswan diduga menendang saksi korban Ade Armando sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan hingga saat itu saksi korban Ade Armando terjatuh miring di jalan.

– Komar diduga memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian rahang sebelah kiri, kemudian memukuli bagian kepala korban sebanyak satu kali, saat itu saksi korban Ade Armando sedang dikerumuni dan dipukuli massa.

– Abdul Latif diduga memukul pipi saksi korban Ade Armando pada bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan.

– Muhannad Bagja diduga menarik kaus saksi korban Ade Armando menggunakan tangan kiri.

– Al Fikri Hidayatullah diduga memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan menendang dengan kaki kiri sebanyak tiga kali mengenai bagian paha bagian perut saat saksi korban Ade Armando sudah jatuh tersungkur.

– Dhia Ul Haq diduga memukul kepala bagian belakang saksi korban Ade Armando dengan menggunakan tangan kanan.

Kesaksian Ade Armando
Ade Armando menceritakan detik-detik pengeroyokan terhadap dirinya di depan gedung DPR, Jakarta. Ade mengatakan saat itu dirinya tidak hanya mendapat pukulan, tapi juga celananya ditarik-tarik. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi di pengadilan.

Mulanya, jaksa penuntut umum bertanya unjuk rasa apa yang terjadi sehingga Ade datang ke gedung DPR. Ade menyebut kala itu ada unjuk rasa dari mahasiswa yang meminta DPR tidak mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

“Demo utamanya adalah meminta agar DPR jangan sampai mengamendemen Undang-Undang 1945, dalam kaitannya terutama dengan pemilihan presiden yang semula dinyatakan maksimal dua kali, diminta agar diamendemen agar lebih bisa dua kali,” kata Ade saat menjadi saksi korban di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Rabu (27/7/2022).

Tiba-tiba, kata Ade, dia mendapat pukulan dari berbagai arah oleh beberapa orang. Ade menyebut pukulan itu membuatnya sampai terjatuh. Bahkan, setelah dipukul, Ade mendapat tendangan bertubi-tubi ke arah kepala bagian belakang.

“Jadi mula-mula satu orang memukul, dari belakang, lalu tiba-tiba seperti memicu ya kemudian saya merasakan pukulan itu datang dari depan samping semua dan itu bertubi-tubi karena saya tahu pasti bukan satu orang yang memukuli saya,” katanya.

Tak hanya pukulan, Ade menyebut dia juga sempat diinjak-injak massa. Ade juga menyebut celananya juga ditarik-tarik massa.

“Itu perkara cukup viral ya, waktu itu sampai mohon maaf ya celananya sampai ditarik? Saudara sadar?” tanya jaksa.

“Sadar, ketika saya mulai terjatuh saya mulai merasakan, saya bukan hanya dipukuli tapi celana saya berusaha ditarik,” jawab Ade.

Ade mengaku berusaha menahan celananya agar tidak lepas. Namun, hantaman pukulan itu membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ade menyebut tindakan menarik celananya itu sangat memalukan.

6 Pengeroyok Dituntut 2 Tahun Penjara
Enam terdakwa pengeroyok Ade Armando dituntut 2 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini para terdakwa bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Ade Armando luka-luka.

“Menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhammad Bagja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka pada tubuhnya,” kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

“Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1-6 tersebut masing-masing selama 2 tahun penjara,” imbuhnya.

Para terdakwa diyakini jaksa melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Terdakwa Pengeroyok Ade Armando Minta Bebas
Para terdakwa kasus pengeroyokan terhadap Ade Armando bergiliran membacakan nota pembelaan atau pleidoi hari ini. Salah seorang terdakwa, Komar, bahkan sempat menangis untuk meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim.

“Saya tidak ada niatan untuk memukuli saksi korban. Kami sudah lima bulan di dalam, saya mohon dengan tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum, hakim dapat meringankan kami seringan-ringannya, jangan ada tebang pilih,” kata Komar saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/8).

Komar lalu menyebut dirinya dan 5 terdakwa lain hanya memukul Ade Armando sebanyak satu kali. Komar pun mengatakan Ade Armando sering menghina agamanya.

“Saksi korban sudah berpuluh-puluh kali dilaporkan, tapi kami hanya sekali memukul sampai ditahan lima bulan dengan dituntut dua tahun. Saya memohon tuntutan itu ditinjau ulang dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya. Saksi korban sering menghina agama saya,” katanya.

Terdakwa Marcos Iswan juga menyampaikan pembelaan dan meminta majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan hukum dalam kasus ini. Marcos menyebut dirinya merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai keempat anaknya.

Sambil menangis, Marcos juga meminta majelis hakim mempertimbangkan penyakit yang dideritanya. Marcos menyebut dirinya mengidap penyakit diabetes dan sudah memakai insulin.

“Untuk pertimbangan yang kedua, karena Marcos di sini mempunyai penyakit berat, Yang Mulia, diabetes tipe dua sudah memakai insulin,” kata Marcos.

6 Pengeroyok Divonis 8 Bulan Penjara
Enam terdakwa pengeroyok Ade Armando divonis 8 bulan penjara. Keenam terdakwa itu dinyatakan bersalah melakukan pengeroyokan yang menyebabkan Ade Armando luka-luka.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Marcos Iswan, Komar, Abdul Latif, Al Fikri Hidayatullah, Dhia Ul Haq, dan Muhammad Bagja, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka pada tubuhnya,” kata hakim ketua Dewa Ketut Kartana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Kamis (1/9).

“Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1-6 tersebut masing-masing selama 8 bulan penjara” imbuhnya.

Para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan vonis adalah para terdakwa menimbulkan perasaan tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum.

“Hal memberatkan, perbuatan para terdakwa menimbulkan perasaan tidak aman, nyaman, dan mengganggu ketertiban umum,” kata hakim.

Para terdakwa pun menangis mendengar putusan itu. Mereka menangis saat ketua majelis hakim, Dewa, membacakan putusan.

Teriakan dari massa yang hadir di ruang sidang juga terdengar. Massa tampak meneriakkan takbir.

“Apakah terdakwa menerima putusan?” kata hakim yang kemudian dijawab anggukan para terdakwa.

( Sumber : Jejak 6 Pengeroyok Ade Armando Berujung Vonis 8 Bulan Penjara )

Jakarta (VLF) – KPK telah melimpahkan berkas perkara auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di perkara suap pemeriksaan Pemkab Bogor yang menjerat Bupati Ade Yasin. Nantinya, para auditor itu bakal disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

“Hari ini (Kamis, 1/9) tim jaksa KPK telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan untuk Terdakwa Anthon Merdiansyah dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).

Adapun terkait majelis hakim dan penetapan hari sidang perdana, kata Ali, saat ini tim jaksa KPK masih menunggu jadwal sidang dari pengadilan. Saat ini mereka masih ditahan di rutan cabang KPK.

Diberitakan sebelumnya, berkas perkara kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor dengan tersangka pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah (ATM) dinyatakan lengkap. Anton akan segera disidangkan.

“Perkara dugaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Bogor dengan tersangka ATM dkk, saat ini berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8).

Seperti diketahui, Ade Yasin terjaring OTT KPK bersama dengan 11 orang lainnya. Selang beberapa waktu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka di kasus suap laporan keuangan demi meraih predikat WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Para tersangka itu ialah:

Pemberi Suap:

1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023

2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor

3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor

4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor

Penerima Suap:

1. Anthon Merdiansyah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis

2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor

3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa

4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

( Sumber : Auditor BPK Jabar Penerima Suap Ade Yasin Disidang di PN Bandung )

Jakarta (VLF) – Tim khusus besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa enam perwira polisi telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice terkait pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Penyidik saat ini disebut tengah melakukan pemberkasan atas perkara itu.

“Kemudian oleh penyidik Timsus juga sudah dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice,” kata Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto dalam konferensi pers, Kamis (1/9/2022).

1. FS atau Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri.
2. HK atau Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri.
3. ANP atau Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri.
4. AR atau AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri.
5. BW atau Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.
6. CP atau Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri.

“Pada saat rilis yang lalu sudah disampaikan ada enam, yaitu saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP,” ungkap Agung.

Agung mengatakan penyidik saat ini tengah menyiapkan berkas perkara kasus obstruction of justice tersebut. Divpropam Polri juga segera menggelar sidang etik untuk para tersangka.

“Terhadap keenam tersangka obstruction of justice ini, Divpropam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap keenam orang tersebut, bahkan kalau bisa hari ini mulai hari ini,” ujarnya.

Agung mengungkapkan sidang kode etik hari ini juga telah digelar terhadap Kompol Chuk Putranto.

“Kepada Kompol CP sedang dilaksanakan sidang kode yang etik,” lanjut Agung.

Agung menambahkan sidang kode etik terhadap para tersangka akan dilakukan hingga tiga hari ke depan. Kelengkapan pemberkasan, kata dia, saat ini juga tengah dilakukan pihaknya.

“Kemudian besok, kemudian itu sampai tiga hari ke depan. Jadi semuanya akan dilakukan sidang kode etik, sedang dilakukan pemberkasannya termasuk yang lain yang sedang dilakukan kelengkapan pemberkasan terhadap sidang kode etik terhadap dari masing-masing terduga pelanggar kode etik,” papar dia.

Lebih lanjut, Agung juga mengungkap alasan Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Apa alasannya?

“FS kan juga bagian dari obstruction of justice yaitu menyuruh, memerintah,” kata Agung.

( Sumber : 6 Perwira Polisi Jadi Tersangka Obstruction of Justice Pembunuhan Yosua! )

Jakarta (VLF) – Polri akan menerima pengembalian berkas perkara Irjen Ferdy Sambo dan tiga tersangka lain dari jaksa peneliti Kejaksaan Agung (Kejagung). Berkas tersebut rencananya akan diserahkan Kejagung ke Polri hari ini.

“Hari ini memang P-19-nya resmi diserahkan. Yang sudah diterima kan P-18,” kata Kadiv Humas Porli Irjen Dedi Prasetyo di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Dedi mengatakan penyidik akan berupaya memenuhi petunjuk kejaksaan untuk melengkapi berkas kasus Ferdy Sambo dkk. Dia berharap berkas perkara empat tersangka di kasus Brigadir J dapat segera ditindak.

“Tentunya dari penyidik berupaya semaksimal mungkin apa yang jadi petunjuk kejaksaan akan dipenuhi dan sepanjang berkas perkara ini sesuai arahan Kapolri untuk segera disempurnakan dilimpahkan ke JPU dan harapan kami dari komunikasi yang intens penyidik dan jaksa penuntut umum bisa cepat P-21 dan segera mungkin cepat dapat ditindak,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung mengembalikan berkas perkara empat tersangka kasus pembunuhan Brigadir J kepada penyidik kepolisian. Jaksa memberi catatan kepada polisi agar berkas kasus dilengkapi.

“Empat berkas sudah di Kejaksaan Agung, sudah diteliti dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Fadil Zumhana, di kantornya, Senin (29/8).

Jaksa meminta berkas tersebut dilengkapi agar kasus segera dibawa ke persidangan. Dia mengatakan berkas tersebut harus lengkap syarat formil-materiil sehingga bisa dibuktikan di persidangan.

“Harus ada yang diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti,” ucap dia.

Berkas yang dikembalikan itu ialah berkas perkara dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf. Sementara, berkas tersangka Putri Candrawathi baru dikirim Polri ke Kejagung dan sedang dikaji oleh jaksa.

( Sumber : Polri Bakal Terima Petunjuk Kejagung Terkait Kasus Sambo Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simandjuntak mengatakan beberapa aset tanah dan bangunan dari PT Harum Nusantara Makmur (HNM) telah disita terkait kredit modal kerja dan investasi di Bank Banten senilai Rp 65 miliar. Masih ada aset lain yang akan dikejar tim penyidik khususnya untuk memulihkan dana di perbankan itu.

“Sudah ada beberapa tanah bangunan yang disita, kita sekarang sedang gencar memulihkan kerugian keuangan negara, untuk disampaikan kasus Bank Banten ini menjadi perhatian,” kata Leonard kepada wartawan di Kejati Banten, Jalan Serang-Pandeglang, Rabu (31/8/2022).

Pekan ini total kerugian negara akibat kasus tersebut akan segera diumumkan kepada publik. Penyidik juga sedang mendalami adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus kredit itu.

Selain itu, sebagai dukungan restrukturisasi dan pemulihan aset, bagian perdata dan tata usaha negara dan Bank Banten sedang memetakan kredit-kredit macet di bank daerah itu. Jika ada unsur pidana seperti yang dilakukan PT HNM, bisa saja kreditur macet dapat dipidana.

“Kita lihat kalau memang dari hasil itu ada perbuatan hukum korupsinya, maka seperti PT HNM, kita akan lakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

PT HNM sendiri memang kreditur di Bank Banten senilai Rp 65 miliar. Kredit berbentuk modal kerja dan investasi ini dilakukan pada 2017. Direktur utama perusahaan ini Rasyid Samsudin dan Plt Pimpinan Cabang Bank Banten di DKI Jakarta Satyavadin Djojosubroto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik terus melengkapi berkas perkara. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat saat kredit ini mengalir ke pihak swasta senilai Rp 65 miliar.

“Masih dalami terus kita, kita selesaikan itu dulu biar cepat, nanti kita lihat perkembangan berikutnya,” ucapnya.

Aset yang disita dari pihak PT HNM sejauh ini adalah sebidang tanah seluas 131 meter persegi di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Aset itu adalah tanah dan bangunan yang digunakan sebagai agunan kredit modal kerja dan investasi ke bank. Kedua, aset milik tersangka Rasyid disita di Pamulang, Tangsel, berupa bidang tanah di Jalan Prima Bintaro Kav 6.

Bank Banten Dukung Proses Hukum
Pihak Bank Banten memberikan klarifikasi terkait penetapan eks Kepala Divisi Kredit Komersial sekaligus Plt Pimpinan Cabang Bank Banten di DKI Jakarta Satyavadin Djojosubroto sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp 65 miliar. Mereka mendukung penegakan hukum agar persoalan korupsi itu tuntas disidik Kejati.

“Terkait proses hukum dugaan tindak pidana korupsi saudara Satyavadin Djojosubroto, Bank Banten sepenuhnya mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang dan sangat kooperatif serta mengikuti prosedur apa pun yang dibutuhkan agar persoalan ini dituntaskan di tingkat penyidikan,” kata Sekretaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Rahmad Hidayat, Jumat (5/8).

Perusahaan mendukung perkara mengenai kredit ke PT HNM di ungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Bank Banten katanya menjunjung tinggi keterbukaan informasi serta memberikan pelayanan transparan, akuntabel dan tidak menoleransi praktik korupsi.

Mengenai tersangka Satyavadin, Bank Banten sendiri menginformasikan bahwa ia sudah tidak menjabat di Bank Banten. Ia dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat pada 2 Agustus 2021 berdasarkan keputusan direksi.

( Sumber : Jaksa Kejar Aset Pihak Swasta Terkait Korupsi Bank Banten )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas, barang bukti dan tersangka Surya Darmadi ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Surya Darmadi segera diadili terkait kasus dugaan korupsi dengan kerugian Rp 104,1 triliun.

“Bahwa pada hari ini kita telah melaksanakan tahap II, dan perkara tersebut telah di P-21 kemarin tanggal 30 Agustus 2022. Hari ini telah dilaksanakan tahap II atas nama tersangka RTR di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan atas nama tersangka SD di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Kantor Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jaksel, Rabu (31/8/2022).

Tersangka lainnya yang segera disidang dalam kasus ini ialah Raja Thamsir Rachman. Thamsir merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu.

“Hari ini telah dilaksanakan tahap II atas nama tersangka RTR di Kejaksaan Negeri Pekanbaru,” katanya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dua orang sebagai tersangka dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka ialah mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) R Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka.

“Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan dua orang tersangka, yaitu RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku pemilik PT Duta Palma Group,” kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8).

Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menjelaskan soal dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Dia menyebut dugaan korupsi ini merugikan negara Rp 78 triliun. Kasus ini pun menjadi kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara tertinggi.

“Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan dua orang tersangka, yaitu RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008, dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku pemilik PT Duta Palma Group,” kata Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8).

Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menjelaskan soal dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Dia menyebut dugaan korupsi ini merugikan negara Rp 78 triliun. Kasus ini pun menjadi kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara tertinggi.

Selain itu, dugaan kerugian negara dalam kasus ini juga bertambah menjadi Rp 104,1 triliun. Hitungan terbaru itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bersama dengan Deputi Bidang Investigasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Agustina Arumsari.
Agustina, yang karib disapa Sari, mengatakan lingkup perhitungan BKPB terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group (5 perusahaan) atas pengelolaan kegiatan usaha di atas luasan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektare. BPKP juga melihat adanya kegiatan yang menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian keuangan negara, seperti adanya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa pelepasan kawasan hutan, penyimpangan lainnya, termasuk upaya suap kepada pihak tertentu dalam rangka memperoleh izin alih kawasan hutan.

Semua penyimpangan yang dilakukan dalam kasus tersebut dinilai BPKP secara langsung atau tidak langsung adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sebab, setiap kekayaan negara, ada hak negara di situ.

Adapun berdasarkan hasil perhitungan BPKP dalam kerugian keuangan negara di kasus ini, totalnya Rp 4,9 triliun. Sedangkan kerugian perekonomian negara mencapai Rp 99 triliun lebih.

Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan jumlah kerugian keuangan negara saat ini totalnya mencapai Rp 104,1 triliun. Saat ini Kejagung sedang mendalami tidak hanya kerugian keuangan negara saja yang dihitung, tetapi kerugian perekonomian negara juga dihitung.

“Jadi awal penyidik menyampaikan nilai kerugian negara mencapai Rp 78 triliun awal. Sekarang sudah pasti hasil perhitungan yang diserahkan kepada penyidik dari BPKP dari ahli auditor kerugian negara senilai Rp 4,9 triliun (untuk keuangan). Untuk kerugian perekonomian negara senilai Rp 99,2 triliun, sehingga nilai ini ada perubahan dari awal penyidik temukan senilai Rp 78 triliun,” kata Febrie, Selasa (30/8).

( Sumber : Surya Darmadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 104,1 Triliun Segera Disidang )

Jakarta (VLF) – Jaksa KPK mengeksekusi eks Bupati Bandung Barat Aa Umbara ke Lapas Sukamiskin. Eksekusi dilakukan setelah adanya putusan kasasi hakim Mahkamah Agung (MA).

“Jaksa eksekutor telah melaksanakan putusan majelis hakim tingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana Aa Umbara Sutisna,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada detikJabar, Rabu (31/8/2022).

Ali mengatakan eksekusi dilakukan terhadap Aa Umbara ke Lapas Sukamiskin. Aa Umbara akan menjalani hukuman sesuai putusan hakim selama 5 tahun.

“Terpidana juga dibebankan kewajiban untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta dan uang pengganti sebesar Rp 2,3 Miliar,” kata Ali.

Sementara itu, Kalapas Sulamiskin Elly Yuzar membenarkan eksekusi terhadap Aa Umbara. Menurut Elly, Aa Umbara akan menjalani isolasi atau pengenalan lingkungan selama 14 hari.

“Siapapun orangnya kita lakukan isolasi 14 hari. Dilakukan pemantauan,” kata Elly.

Sebagaimana diketahui, Aa Umbara divonis atas kasus korupsi pengadaan barang bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menghukum Aa Umbara dengan vonis 5 tahun.

Di tingkat kasasi, hukuman Aa Umbara tetap sama. Akan tetapi, hakim mencabut hak politik dari Aa Umbara.

( Sumber : KPK Eksekusi Eks Bupati Bandung Barat Aa Umbara ke Lapas Sukamiskin! )

Jakarta ( VLF) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menyerahkan berkas perkara (tahap 1) tindak pidana korupsi LPD Adat Anturan, dengan tersangka Nyoman Arta Wirawan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (31/8/2022) sekitar pukul 11.00 Wita.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara mengatakan, pelimpahan dilakukan setelah penyidik merampungkan berkas perkara kasus dugaan korupsi LPD Adat Anturan. Hal itu berdasarkan atas Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara No. Print-675/N.1.11/Fd.2/08/2022.

Berkas pelimpahan tersebut langsung diterima Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Buleleng, yang bertindak selaku penuntut umum. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, maka penyidik akan melakukan tahap selanjutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).

“Selanjutnya, penuntut umum akan sesegera mungkin melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Denpasar, kemudian menunggu penetapan sidang,” Kata Kasi Intelijen Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara, kepada detikBali, Rabu (31/8/2022).

Kendati demikian, berkas perkara akan diteliti lebih dulu oleh JPU sebelum diserahkan ke Pengadilan Tipikor. Di mana sebanyak enam orang JPU telah diperintahkan untuk memeriksa kelengkapan formil dan materiil dari berkas perkara.

Apabila dari hasil penelitian sudah lengkap, JPU akan mengambil sikap dalam tujuh hari untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Berkas Perkara telah lengkap (P-21). Namun jika tidak lengkap, maka JPU akan menerbitkan Surat Pengembalian Berkas Perkara disertai petunjuk kekurangan berkas perkara atau sering dikenal dengan istilah P-18 atau P-19.

“Kalau belum lengkap, dalam waktu 14 hari Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kekurangan berkas perkara kepada penyidik untuk segera dilengkapi,” tukasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini tersangka Arta Wirawan disangkakan dengan Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 8, atau Pasal 9 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Kemudian untuk denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

( Sumber : Penyidik Limpahkan Berkas Perkara Korupsi LPD Anturan ke JPU )

Jakarta (VLF) – Tertangkap tangannya Rektor Unila oleh KPK (20/8/2022) terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri kembali mencoreng wajah pendidikan kita. Miris dan ironis karena yang diduga korupsi adalah pemimpin tertinggi kampus yang seyogianya memberikan teladan antikorupsi. Sekali lagi, kita tidak rela jika pelaku korupsi adalah mereka yang berpendidikan dan penyelenggara pendidikan, sebagai sektor prioritas pencetak generasi antikorupsi.

Kasus ini seperti membuka tabir dan memberi hikmah bahwa orang-orang yang memegang kuasa, termasuk kuasa dalam “mengatur” penerimaan (mahasiswa baru jalur mandiri) haruslah yang memiliki moralitas yang tinggi, iman yang kuat. Tetapi harus diakui juga bahwa akan sangat sulit mengukur moralitas pemegang kuasa ini.

Peristiwa ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja. Korupsi akan terus ada ketika ada “keuntungan” bagi kedua belah pihak. Peristiwa ini juga memberikan pesan bahwa ada potensi keji dalam dunia akademik, ketika hasrat orangtua untuk menyekolahkan atau mengualiahkan anak pada jurusan mentereng di suatu kampus mentereng, bergayung sambut dengan ulah nakal oknum pejabat kampusnya.

Bukan rahasia lagi bahwa para orangtua masih saja rela menggelontorkan dana ratusan juta demi anak agar bisa nangkring (baca: kuliah) di jurusan favorit. Batas-batas etika persaingan dan kemampuan anak mereka terobos seenaknya, tanpa berpikir panjang akan jadi apa anakku kelak, jika baru mulai kuliah saja sudah main sogokan.

Ada “Something Wrong”

Pada akhir 2021, ICW mencatat, negara rugi Rp 1,6 triliun dari korupsi pendidikan 6 tahun terakhir. Ini membuktikan ada something wrong dalam dunia pendidikan kita. Apalagi pendidikan adalah kawah candradimuka penggemblengan karakter antikorupsi pada anak-anak. Apa jadinya jika sektor yang digadang-gadang memberikan kontribusi dan andil besar dalam mencetak generasi penerus bangsa yang antikorupsi justru menjadi lahan empuk untuk mengeruk kekayaan pribadi?

Jika melihat kasus yang menimpa Rektor Unila yang turut mencatut nama Wakil Rektor 1 bidang akademik, ketua senat, dan pihak swasta yang menginginkan “jalan tol” masuk kampus, menunjukkan bahwa pola dan modus dalam praktik tindak pidana korupsi yang tidak hanya melibatkan dua atau tiga pihak, tetapi banyak pihak yang terorganisasi secara rapi –bisa dikatakan korupsi di Tanah Air masuk dalam kategori korupsi sistemik.

Salah satu solusi untuk memberantas korupsi sistemik adalah dengan pendekatan sistemik pula. Korupsi sistemik dilawan dengan pendekatan sistemik. Setidaknya ada tiga pendekatan sistemik untuk meredam laju korupsi. Pertama, dengan menumbuhkan kesadaran diri akan bahaya laten korupsi. Salah satunya dengan menggalakkan program pendidikan antikorupsi sejak dini. Semua profesi dari semua kalangan dapat berpartisipasi dalam penggalakan program antikorupsi. Misalnya guru yang menyisipkan pesan-pesan moral kepada siswa, berupa sikap kejujuran dalam kegiatan pembelajaran.

Intinya, pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini dan dari diri sendiri, kemudian menjalar ke masyarakat. Karena, inti dari asal muasal adanya tindak pidana korupsi adalah sifat jujur. Bermula dari ketidakjujuran masalah-masalah yang dianggap sepele, kemudian merembet dengan menyepelekan arti kejujuran. Kebiasaan bersikap tidak jujur, berakibat pada gampangnya korupsi terjadi.

Mengurangi timbangan barang-barang yang dijual dengan iming-iming untung berlipat, atau korupsi waktu mengajar seorang guru atau dosen, jika dibiarkan terus-menerus terjadi, maka korupsi akan mudah terjadi. Maka dari itu perlu adanya gerakan anti korupsi berbasis masyarakat berjenjang dan terstruktur, karena kondisi sosial masyarakat turut mempengaruhi laju korupsi.

Kedua, dengan perbaikan di sektor-sektor yang terdampak korupsi agar terjadi penurunan prevalensi korupsi dan penurunan motivasi korupsi. Salah satu cara yang efektif untuk memberantas korupsi adalah menyerang sektor-sektor yang dirasa paling berpotensi untuk melakukan korupsi, yaitu sektor politik, ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah pendanaan.

Sektor-sektor yang masih rawan korupsi seperti sektor penegakan hukum dan sektor lapangan usaha seperti pertambangan dan migas masih memiliki prevalensi suap tinggi yang menjadi indikator tindak korupsi, tak terkecuali dan luput adalah sektor pendidikan, yang turut menghadirkan potensi perilaku koruptif penyelenggara pendidikan.

Ketiga, kerja sama semua pihak, masyarakat sebagai kontrol. Peristiwa yang menimpa Rektor Unila juga memperlihatkan bahwa masih lemahnya sistem layanan di pendidikan tinggi. Berbagai cara masuk perguruan tinggi, dihelat dengan kompetisi yang ketat dan sehat.

Adanya jalur mandiri di satu sisi membuka kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk memilih kampus idaman. Tetapi, di sisi lain jalur ini rentan disalahgunakan jika tidak ada pengawasan dan kontrol yang ketat dan terukur. Inilah mengapa muncul istilah komersialisasi di pendidikan tinggi, dikarenakan banyaknya kampus membuka kelas “mandiri” guna menampung mereka yang tak lulus jalur SBMPTN, SNMPTN, tetapi berduit masuk lewat jalan mandiri.

Wajar jika kemudian asumsi yang terbentuk di masyarakat kita adalah masuk kampus idaman melalui jalur mandiri tampak lebih ringan dibandingkan seleksi bersama. Inilah tantangan bagi pemerintah khususnya Kemendikbudristek, agar ada standarisasi masuk kampus, dari prosedur seleksi, hingga biaya kuliahnya. Sehingga, tidak lagi ada celah bagi oknum akademisi untuk bermain dalam pengaturan kuota mahasiswa di kampusnya.

Di sinilah peran masyarakat muncul, yakni sebagai pengawas dan kontrol dari jalannya seleksi, bukan malah sebagai aktor yang mencederai nilai-nilai kejujuran dengan berani bayar mahal demi pendidikan anak (yang tak jelas muaranya), jika tetap dipaksakan.

Bahaya Laten

Sangat sulit memberantas sifat korup tersebut, namun bukan berarti mustahil dan tidak bisa. Memang sangat luas menerjemahkan makna korupsi; tidak akan ada habisnya. Terjadinya tindakan korupsi bisa bermula dari sikap pembenaran diri. Perbuatan korup di kalangan atas bisa lahir dari sikap misalnya adanya penggunaan fasilitas jabatan yang dipunyai untuk kepentingan pribadi, atau dengan sengaja memperkaya diri dan berfoya-foya.

Sedangkan perbuatan korup yang mungkin terjadi di kalangan menengah ke bawah adalah kebiasaan mengurangi takaran atau timbangan, menerima fee sebagai tanda terimakasih, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan sepele itulah yang kemudian menjalar dan menyebabkan korupsi mendarah daging. Tidak ada cara lain untuk memberantas korupsi kalau tidak sadar diri akan bahaya dan dampak laten akibat korupsi.

Sumber : ( Ironi Korupsi di Perguruan Tinggi )