Jakarta (VLF) – Eks Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin usai menjalani hukuman atas kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan.

Sebelumnya, karier politik Irvan cukup mentereng, meski pada akhirnya diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tengah masa jabatannya sebagai Bupati Cianjur periode 2016-2021.

Anak dari Tjetjep Muchtar Soleh, Bupati Cianjur dua periode ini mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada 2009 lalu.

Pria kelahiran Agustus 1980 ini pun berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari parta PPP. Namun baru tiga tahun menjabat atau pada 2012, Irvan menanggalkan statusnya sebagai anggota dewan kabupaten lantaran berpindah partai ke Partai Demokrat.

Namun pada 2014, Irvan Rivano Muchtar kembali maju di Pileg DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi Irvan terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan, namun bukan di kabupaten melainkan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Sama ketika menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten, Irvan lagi-lagi berhenti sebagai anggota dewan provinsi sebelum usai masa jabatannya. Irvan mundur dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan maju sebagai calon bupati Cianjur di Pilbup 2015 lalu.

Diusung tiga partai, yakni Partai Golkar, PKB. dan PBB, Irvan bersama wakilnya Herman Suherman bersaing dengan dua pasangan calon lainnya.

Irvan pun berhasil menjadi pemenang Pilbup dan dilantik sebagai Bupati Cianjur periode 2016-2021. Ia meneruskan kepemimpinan ayahnya yang sudah menjabat dua periode, sejak 2006-2016.

Tetapi di tahun kedua, Irvan Rivano Muchtar harus terhenti dari status Bupati Cianjur. Bukan karena mundur seperti saat menjadi anggota legislatif, tetapi Irvan tersandung kasus korupsi DAK Pendidikan.

Setelah proses panjang persidangan, Irvan diputuskan bersalah. Vonis dijatuhkan hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (9/9/2019). Irvan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 12 Huruf F Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irvan Rivano Muchtar pidana penjara selama 5 tahun,” ucap ketua majelis hakim Daryanto saat membacakan amar putusannya.

Selain divonis penjara, Irvan diwajibkan membayar denda Rp 250 juta. Bila Irvan tak membayar, akan diganti dengan hukuman tambahan selama 3 bukan penjara.

Irvan melakukan kasasi. Namun ditolak Mahkamah Agung. Irvan pun tetap dibui selama 5 tahun. Setelah tiga tahun menjalani masa hukuman, Irvan Rivano Muchtar akhirnya dapat menghirup udara bebas. Irvan bebas bersama dua mantan kepala daerah lainnya di Jawa Barat.

Irvan bebas berbarengan dengan eks Bupati Subang Ojang Sohandi dan eks Bupati Indramayu Supendi. Mereka bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada Selasa (6/9/2022).

“Ada Ojang (Sohandi), Irvan (Rivano Muchtar), dan Supendi,” ujar Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar kepada DetikJabar.

( Sumber : Jejak Irvan Rivano dari Korupsi DAK Pendidikan hingga Bebas Bersyarat )

Jakarta (VLF) – Sejumlah napi koruptor bebas dari Lapas Sukamiskin. Napi koruptor yang bebas mulai dari Patrialis Akbar hingga Zumi Zola.

Mereka bebas dari Lapas Sukamiskin pada Selasa (6/9/2022). Adapun nama-nama tenar yang bebas dari Sukamiskin di antaranya mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, eks hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar hingga mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar membenarkan soal bebasnya napi tipikor tersebut. Menurutnya, ada sejumlah napi yang hari ini bebas.

“Mereka bebas bersyarat. (dibebaskan) karena memenuhi hak mereka sesuai Undang-undang,” ujar Elly kepada detikJabar.

Elly tak menyebutkan secara rinci siapa saja yang bebas dari Lapas Sukamiskin. Namun di antaranya ada beberapa napi yang sempat menjabat di pemerintahan.

“Tidak ingat betul, tapi ada Patrialis Akbar, Suryadharma Ali, Zumi Zola,” kata Elly.

Menurut Elly, mereka bukan bebas murni, melainkan bebas bersyarat. Mereka pun masih harus wajib lapor ke Bapas Bandung.

“Mereka bebas bersyarat, masih harus wajib lapor ke Bapas Bandung sampai habis,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Patrialis Akbar, Zumi Zola dan Suryadharma Ali menjalani hukuman atas kasus korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka menjalani hukuman atas vonis yang beragam.

Patrialis Akbar misalnya, mantan hakim MK ini terjerat kasus suap impor daging. Dia divonis 8 tahun, setelah dipotong hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

Kemudian Zumi Zola, divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Sementara itu Suryadharma Ali divonis penjara selama 6 tahun, denda Rp 300 juta dan subside 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 1,821 miliar. Suryadharma juga terbukti menyelewengkan DOM (dana operasional menteri) Rp 1,8 miliar yang disebut majelis hakim tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penggunaan DOM.

( Sumber : Patrialis Akbar hingga Zumi Zola Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin )

Jakarta (VLF) – Pinangki Sirna Malasari kini bebas bersyarat. Pinangki sebelumnya mendapat pemotongan hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

detikcom merangkum perjalanan hukuman Pinangki mulai dari tuntutan hingga vonis banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Berikut ini perjalanan kasusnya:

Dituntut 4 Tahun
Ditilik ke belakang, pemotongan hukuman Pinangki itu sama dengan tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya kala itu, jaksa hanya menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pinangki disebut jaksa terbukti menguasai suap USD 450 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa MA. Pinangki juga dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider dan dakwaan kedua tentang TPPU, dan dakwaan ketiga subsider,” kata jaksa Yanuar Utomo saat membacakan amar tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021).

Divonis 10 Tahun
Namun hakim Pengadilan Tipikor Jakarta berkata lain. Hakim memutuskan menghukum Pinangki 10 tahun penjara. Pinangki dinyatakan terbukti bersalah menerima suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU serta permufakatan jahat. Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga subsider,” kata hakim ketua Ignasius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Pinangki dinyatakan melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pinangki juga bersalah melakukan permufakatan jahat melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor. Selain itu, Pinangki melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU.

“Menjatuhkan hukuman pidana hukum kepada terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila tidak tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” ucap hakim Eko.

Pinangki Ajukan Banding
Tak terima divonis 10 tahun bui, Pinangki pun mengajukan permohonan banding. Bandingnya Pinangki membuat jaksa juga memohonkan banding.

Dalam permohonan bandingnya, Korps Adyaksa setuju dengan hukuman 10 tahun penjara. Jaksa meminta hakim pengadilan tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal itu terungkap dalam permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) yang tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dikutip detikcom, Minggu (20/6/2021).

“Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst,” pinta JPU.

JPU juga menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Adapun yang menjadi alasan JPU mengajukan permintaan banding adalah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak JPU apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHAP.

“Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan semua yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan penuntut umum berpendapat putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan,” demikian bunyi kutipan banding JPU.

Vonis Disunat Jadi 4 Tahun
Namun sayangnya, pada Juni 2021, hakim PT Jakarta memutuskan menyunat hukuman Pinangki. Hakim tinggi Muhammad Yusuf, Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik memutuskan memotong hukuman mantan jaksa itu menjadi 4 tahun penjara meski Pinangki dinyatakan terbukti sebagai aparat penegak hukum melakukan korupsi dan pencucian uang.

“Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil,” ujar ketua majelis Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik.

Atas putusan ini, jaksa tidak mengajukan upaya banding. Pinangki akhirnya divonis 4 tahun penjara tanpa perlawanan jaksa.

Bebas Bersyarat
Dan saat ini Pinangki pun bebas bersyarat. Pinangki keluar dari lapas pada hari ini.

“Hari tidak hanya beliau (Ratu Atut Chosiyah) kita bebas bersyarat kan juga Pinangki, Mirawati (Basri), dan Desi Arryani,” ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Banten Masjuno, Selasa (6/9/2022).

Pinangki bebas bersyarat bersamaan dengan Ratu Atut. Masjuno mengatakan Pinangki sudah menjalani penahanan kurang lebih 2 tahun.

“Kurang lebih 2 tahun. Sama syaratnya juga disamakan semuanya karena sudah tertuang secara tertulis,” kata Masjuno.

( Sumber : Drama Pinangki: Vonis 10 Tahun Disunat dan Kini Bebas Bersyarat )

Jakarta (VLF) – Ratu Atut Chosiyah bebas bersyarat hari ini. Namun mantan Gubernur Banten itu masih wajib menjalani bimbingan dan, apabila melakukan pelanggaran hukum, pembebasan bersyaratnya bisa dicabut.

“Betul, hari ini sudah dikeluarkan dari Lapas Kelas II-A Tangerang dengan program pembebasan bersyarat, melalui mekanisme kebersyaratan yang sama seperti warga binaan lain, sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif,” ucap Rika Aprianti selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pas Kemenkumham) dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).

“Masih wajib mengikuti bimbingan, dalam hal ini dari Bapas Serang sampai 8 Juli 2026. Aturannya sama sampai masa itu tidak boleh ada tindak pidana apa pun ataupun pelanggaran umum atau khusus. Kalau sampai terjadi, program hak pembebasan bersyarat akan dicabut dan menjalani sisa pidana di dalam lapas,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Atut bebas bersyarat pada hari ini setelah menjalani hukuman 7 tahun di dalam lapas. Hal itu disampaikan oleh Kepala Lapas Wanita dan Anak Kelas II-A Tangerang Yekti Apriyanti.

“Iya benar (bebas) per hari ini. Bu Atut lebih kurang 7 tahun di sini. Dan beliau sebetulnya, jika dari aturan, di sini sudah lewat beliau. Makanya dia hari ini segera dibebaskan dalam menjalani program integrasi pembebasan bersyarat,” kata Yekti saat dihubungi, Selasa (6/9/2022).

Ia juga menjelaskan Ratu Atut berhak bebas bersyarat di setengah masa pidananya. Yekti menjelaskan ketentuan bebas bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

“Bahkan masa pidananya sudah lewat jauh. Makanya sudah berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jadi semua proses ini sudah sesuai SOP yang kita jalankan, dari awal diusulkan dari sini dia juga melalui sidang BPP, kita baru dikeluarkanlah SK BP-nya seperti itu,” terang Yekti.

( Sumber : Ratu Atut Bebas Bersyarat tapi Bisa Ditahan Lagi Kalau Langgar Hukum )

Jakarta (VLF) – Dittipidkor Bareskrim Polri menetapkan dua orang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bantuan gerobak bagi UMKM Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2018-2019.

“Betul, ada 2 (tersangka) dari Kemendag,” kata Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dimintai konfirmasi, Selasa (6/9/2022).

Arief belum bisa membeberkan siapa dua pihak dari Kemendag tersebut. Diketahui, kasus ini rencananya akan dibeberkan pada Rabu besok (7/9).

“Segera kita update, ya,” kata Arief.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bantuan gerobak bagi UMKM Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2018-2019. Rencananya, gerobak itu disalurkan gratis oleh pemerintah untuk pelaku usaha.

“(Kasus) ini diawali dengan adanya pengaduan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya tapi karena tidak mendapatkan haknya sehingga memberikan laporan pengaduan masyarakat kepada kita,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/6).

Cahyono menjelaskan, ada 10.700 gerobak yang rencananya dibagikan pemerintah pada tahun anggaran 2018. Sebanyak 7.200 gerobak rencananya dibagikan dalam pengadaan kloter pertama dengan harga satuan gerobaknya Rp 7 juta. Jadi total anggarannya sebesar Rp 49 miliar. Kemudian, pada 2019, ada 3.570 unit gerobak dengan anggaran satuannya sekitar Rp 8,6 juta.

“Jadi totalnya ini sebanyak dua tahun anggaran sekitar Rp 76 miliar,” ucapnya.

Dia menyebut ada upaya sengaja dalam penggelembungan dana yang bersifat fiktif. Bahkan Cahyono menduga gerobak tersebut tidak pernah disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya itu.

“Nilainya digelembungkan dan fiktif. Penerima fiktif, bahkan penerimanya tidak sampai,” ujarnya.

( Sumber : Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Gerobak Kemendag )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menyerahkan tersangka kasus dugaan korupsi Bank Banten berinisial RS dan SDJ beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang. Kasus ini akan segera disidang.

Kepala Kejati (Kajati) Banten Leonard Eben Ezer meminta jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Serang.

“Penyerahan tahap II ini merupakan konsistensi dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara korupsi Bank Banten,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan H Siahaan dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (5/9/2022).

Kedua tersangka ditahan lebih lanjut selama 20 hari ke depan sampai 24 September 2022.

“Untuk (penahanan) tersangka RS dilaksanakan di Rutan Pendeglang dan tersangka SDJ dilaksanakan di Rutan Serang,” ujarnya.

JPU Kejari Serang telah melakukan penelitian berkas perkara dalam berita acara tahap II. Berkas itu juga telah ditandatangani oleh tersangka.

“Adapun tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Serang telah melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang telah dituangkan pada berita acara tahap II, berita acara tersebut juga telah ditandatangani oleh para tersangka dan masing-masing penasehat hukumnya,” tutur dia.

Berkas Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Ivan menambahkan bahwa tersangka dan berkas perkara kasus Bank Banten ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Serang. Pelimpahan dilakukan pada sore tadi.

“Tersangka RS dan tersangka SDJ telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang,” kata Ivan.

Dia mengatakan perkara tersebut diterima oleh Panitera Muda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Ubaidillah. Dia mengatakan JPU saat ini tengah menunggu jadwal sidang.

“Dengan dilimpahkannya perkara tersebut maka Jaksa Penuntut Umum akan menunggu penetapan hari sidang dari Ketua Pengadilan Negeri Serang,” jelasnya.

Kasus Bank Banten
Sebelumnya, Kejati Banten menyebut pihaknya telah menerima hasil audit investigatif kerugian negara akibat kredit modal kerja (KMK) dan kredit investigasi (KI) PT Harum Nusantara Makmur (HNM) ke Bank Banten pada 2017. Dugaan kerugian negara itu sebesar Rp 186 miliar.

Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil perhitungan akhir kerugian negara kredit modal kerja dan kredit investasi Bank Banten ke PT HNM pada, Jumat (2/9/2022). Kerugian negara sekitar Rp 186.555.171.975 (miliar).

“Berdasarkan hasil laporan auditor independen tentang pelaksanaan audit investigatif penghitungan kerugian keuangan negara disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 186.555.171.975,” kata Leonard dalam keterangan tertulis.

Bank Banten Dukung Proses Hukum
Pihak Bank Banten memberikan klarifikasi terkait ditetapkannya eks Kepala Divisi Kredit Komersial sekaligus Plt Pimpinan Cabang Bank Banten di DKI Jakarta Satyavadin Djojosubroto jadi tersangka kasus korupsi senilai Rp 65 miliar. Mereka mendukung penegakan hukum agar persoalan korupsi itu tuntas disidik Kejati.

“Terkait proses hukum dugaan tindak pidana korupsi saudara Satyavadin Djojosubroto, Bank Banten sepenuhnya mendukung penegakkan hukum oleh pihak berwenang dan sangat kooperatif serta mengikuti prosedur apapun yang dibutuhkan agar persoalan ini dituntaskan di tingkat penyidikan,” kata Sekretaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Rahmad Hidayat, Jumat (5/8).

Perusahaan mendukung perkara mengenai kredit ke PT HNM di ungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Bank Banten katanya menjunjung tinggi keterbukaan informasi serta memberikan pelayanan transparan, akuntabel dan tidak menoleransi praktik korupsi.

Mengenai tersangka Satyavadin, Bank Banten sendiri menginformasikan bahwa ia sudah tidak menjabat di Bank Banten. Ia dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat pada 2 Agustus 2021 lalu berdasarkan keputusan direksi.

( Sumber : Kasus Korupsi di Bank Banten Rugikan Negara Rp 186 M Segera Disidang )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Banten menyebut pihaknya telah menerima hasil audit investigatif kerugian negara akibat kredit modal kerja (KMK) dan kredit investigasi (KI) PT Harum Nusantara Makmur (HNM) ke Bank Banten pada 2017. Dugaan kerugian negara itu sebesar Rp 186 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil perhitungan akhir kerugian negara kredit modal kerja dan kredit investasi Bank Banten ke PT HNM pada, Jumat (2/9/2022). Kerugian negara sekitar Rp 186.555.171.975.

“Berdasarkan hasil laporan auditor independen tentang pelaksanaan audit investigatif penghitungan kerugian keuangan negara disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 186.555.171.975,” kata Leonard dalam keterangan tertulis.

Nilai kerugian negara itu dihitung berdasarkan denda tunggakan pokok dan bunga kredit modal kerja ditambah kerugian karena jumlah sisa tagihan pokok, denda tunggakan pokok, dan bunga kredit investasi.

“Dengan telah diterimanya Laporan Auditor Independen tentang Pelaksanaan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka segera dapat dirampungkan berkas perkara untuk dilakukan penelitian secara formil dan materiil oleh tim jaksa penuntut umum,” ujarnya.

Tim penyidik, katanya, terus menelusuri aset para tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur PT HNM Rasyid Samsudin dan Eks Divisi Kredit Komersial Bank Banten Satyavadin Djojosubroto. Pencarian aset ini untuk mengumpulkan penggantian pengembalian kerugian negara. Dia juga berharap dukungan publik untuk menuntaskan kasus ini.

“Dan tim penyidik juga sedang melakukan pengumpulan alat bukti dalam upaya penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU,” ujarnya.

Sebelumnya, tim Kejati Banten telah menyita rumah mewah di Tangerang Selatan (Tangsel) yang disebut milik direktur PT HNM. Tanah yang disita itu seluas 1.427 meter persegi di Pondok Aren, Tangsel. Sedangkan rumah mewah milik tersangka disita di Perumahan Prima Bintaro sebanyak dua rumah.

Rumah itu milik tersangka Rasyid yang menggunakan nama istrinya berinisial IPS. Bangunan ada di Kaveling 2 dan Kaveling 6 Perumahan Prima Bintaro.

“Barang bukti di atas akan dijadikan barang bukti dalam perkara untuk penyelamatan kerugian negara,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan H Siahaan, Kamis (1/9) kemarin.

( Sumber : Jaksa: Kerugian Negara Kasus Korupsi Terkait Kredit Bank Banten Rp 186 M )

Jakarta (VLF) – KPK memulai penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Kasus dugaan korupsi itu terkait dengan kerja sama pengangkutan batu bara.

“KPK saat ini melakukan penyidikan perkara terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam kerja sama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel,” kata juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).

Ali mengatakan KPK telah mengumpulkan informasi melalui penyelidikan. Dia mengatakan perkara ini kemudian naik ke penyidikan.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi yang kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan,” ujarnya.

Dia mengatakan KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun Ali belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus ini.

“Mengenai konstruksi lengkap perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan ketika proses penyidikan ini cukup dan dilanjutkan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan,” jelas Ali.

Dia mengatakan KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dalam perkara ini. Ali berharap saksi-saksi yang dipanggil bersikap kooperatif.

“KPK berharap dalam pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi untuk dapat kooperatif hadir dan menerangkan dengan benar di hadapan Tim Penyidik,” tutup Ali.

( Sumber : KPK Mulai Penyidikan Kasus Korupsi BUMD di Sumsel, Sudah Ada Tersangka )

Jakarta (VLF) – Tim penyidik dari Kejati Banten kembali menyita tanah dan aset milik tersangka Rasyid Samsudin, yang terjerat kasus dugaan korupsi kredit modal kerja dan investasi di Bank Banten senilai Rp 65 miliar. Kali ini sebuah rumah mewah di Tangerang Selatan (Tangsel) milik Direktur PT Harum Nusantara Makmur (HNM) tersebut disita.

“Penyitaan hari pada Kamis kemarin, tanah dan bangunan milik tersangka RS,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan H Siahaan, Jumat (2/9/2022).

Tanah yang disita dari tersangka adalah tanah seluas 1.427 meter persegi di Jalan Kampung Rawa Barat di Pondok Aren, Tangsel. Sedangkan perumahan mewah milik tersangka disita di Perumahan Prima Bintaro sebanyak dua rumah.

Bangunan rumah itu milik tersangka Rasyid yang menggunakan nama istrinya inisial IPS. Bangunan ada di Kaveling 2 dan Kaveling 6 Perumahan Prima Bintaro.

“Barang bukti di atas akan dijadikan barang bukti dalam perkara untuk penyelamatan kerugian negara,” katanya.

Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simandjuntak mengatakan upaya pengusutan korupsi di Bank Banten adalah bentuk restrukturisasi bank kebanggaan Pemprov Banten ini. Leonard menyebut bidang perdata dan tata usaha negara dan manajemen Bank Banten sedang memetakan kredit-kredit bermasalah agar tidak ada lagi kasus seperti PT HNM ini.

“Kita lihat kalau memang dari hasil itu ada perbuatan hukum korupsinya, seperti PT HNM kita akan lakukan pidana korupsi,” ujar Leonard pada Rabu (31/8) pekan ini.

Sementara itu, pihak manajemen Bank Banten juga mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Banten. Apalagi salah satu tersangka yang ditetapkan adalah eks Kepala Divisi Kredit Komersial sekaligus mantan Plt Pimpinan Cabang di DKI Jakarta Satyavadin Djojosubroto.

Bank Banten menjunjung tinggi keterbukaan informasi serta memberikan pelayan transparan, akuntabel, dan tidak menoleransi praktik korupsi. Tersangka juga diberhentikan secara tidak hormat pada Agustus 2021.

“Terkait proses hukum dugaan tindak pidana korupsi Saudara Satyavadin Djojosubroto, Bank Banten sepenuhnya mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang dan sangat kooperatif serta mengikuti prosedur apa pun yang dibutuhkan agar persoalan ini dituntaskan di tingkat penyidikan,” kata Sekretaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Rahmad Hidayat, Jumat (5/8).

( Sumber : Rumah Mewah di Tangsel Milik Tersangka Korupsi Rp 65 M Bank Banten Disita )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus pemalsuan surat Alvin Lim divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Alvin Lim akan mengajukan banding terkait vonis itu.

“Banding, pasti,” kata Alvin kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).

“Tidak masuk akal seorang Alvin Lim dengan sengaja memberikan alamat kantornya untuk membuat KTP palsu bagi kliennya, apalagi hanya untuk klaim asuransi senilai Rp 6 juta,” imbuh Alvin.

Alvin mengklaim kasus yang menjeratnya pernah diadili hingga Mahkamah Agung (MA) sehingga seharusnya tidak bisa diadili lagi. Menurutnya, alamatnya digunakan kliennya untuk membuat KTP palsu.

“Namanya klien, ketika tanda tangan di surat kuasa dan kartu nama, sudah ada alamat saya. Lalu jika disalahgunakan orang, harus saya tanggung jawab? Dalam dakwaan sudah jelas tertulis, boleh pakai alamat, tapi jangan untuk yang aneh-aneh. Ucapan ‘jangan pakai untuk yang aneh-aneh’ kan jelas, apalagi digunakan melawan hukum,” ujarnya.

Dalam keterangan tertulis, Alvin Lim menuding adanya sejumlah kejanggalan. Salah satunya berkaitan dengan jumlah kerugian klaim yang dibayarkan pihak asuransi kepada Melly hanya Rp 6 juta dan barang bukti KTP yang diduga dipalsukan tidak pernah dihadirkan di persidangan.

Alvin Lim Divonis 4,5 Tahun Bui
Terdakwa kasus pemalsuan surat Alvin Lim divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Namun Alvin Lim tidak hadir di sidang, melainkan berada di Singapura.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 tahun dan 6 bulan potong masa penahanan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan amar putusan hakim dalam keterangan tertulisnya.

Alvin Lim dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Alvin Lim dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Jakarta Selatan Hangrengga Berlian mengatakan kasus ini sejatinya berjalan sejak 2018. Terdakwa sempat ditahan, tetapi sakit, akhirnya lepas demi hukum. Kemudian, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut tidak dapat diterima dan memerintahkan agar berkas perkara Nomor: 1036/Pid.B/ 2018/PN.JKT.SEL. atas nama Terdakwa Alvin Lim dikembalikan ke JPU Kejari Jaksel.

Namun jaksa banding. Hakim PT Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel dan memerintahkan agar JPU membuka kembali persidangan dengan acara pembacaan keterangan terdakwa, tuntutan, hingga putusan. Sementara itu, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima permohonan kasasi terdakwa Alvin Lim, dan memerintahkan berkas perkara tersebut dikembalikan.

Duduk Perkara
Ditelusuri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), Selasa (14/6/2022), persidangan awal perkara ini dimulai pada 27 September 2018. Selain Alvin Lim, ada dua terdakwa lain atas nama Melly Tanumihardja alias Melisa Wijaya dan Budi Arman alias Budi Wijaya.

Alvin Lim didakwa dengan dakwaan primer Pasal 263 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP subsider Pasal 263 ayat 1 juncto Pasal 56 ke-2 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP lebih subsider Pasal 263 ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP; lebih-lebih subsider Pasal 263 ayat 2 juncto Pasal 56 ke-2 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dari SIPP PN Jaksel itu termaktub uraian singkat dakwaan di mana Alvin Lim didakwa bersama-sama dengan Melly Tanumihardja dan Budi Arman serta dua orang yang berstatus sebagai buron, yaitu Deni Ignatius dan Agus Abadi. Perkara bermula pada 2015 saat Melly Tanumihardja menemui dan bercerita pada Alvin Lim bila dirinya sering sakit-sakitan.

“Selanjutnya Terdakwa Alvin Lim mengatakan ‘pakai asuransi saja, biar meringankan beban’,” demikian tertulis pada uraian singkat dakwaan itu.

Singkatnya, Melly Tanumihardja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Demikian juga Budi Arman, yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami-istri. Setelahnya, mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Sayangnya, dalam uraian singkat dakwaan itu tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya.

Persidangan berlangsung hingga akhirnya pada 18 Desember 2018 Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama.

Mereka dinyatakan hanya terbukti perihal dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian. Untuk pasal-pasal lainnya dinyatakan tidak terbukti.

( Sumber : Divonis 4,5 Tahun Bui di Kasus Pemalsuan Surat, Alvin Lim Bakal Banding )