Jakarta (VLF) – KPK telah melimpahkan berkas perkara milik Bupati nonaktif Kolaka Timur Andy Merya hingga adik Bupati Muna La Ode Muhammad Rusdianto Emba ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Andy Merya dkk akan segera disidang di kasus suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut berkas tersebut telah dilimpahkan oleh Jaksa KPK pada Kamis (8/9) kemarin. Keduanya bakal disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

“Jaksa KPK Diky Wahyu Ariyanto, (8/9) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Andi Merya dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).

Kemudian, saat ini penahanan terhadap para tersangka di perkara ini bukan lagi menjadi wewenang KPK. Ali menjelaskan status penahanan atas mereka sudah menjadi tanggung jawab Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Saat ini kewenangan penahanan Terdakwa Andi Merya, LM Rusdianto Emba dan Sukarman Loke adalah Pengadilan Tipikor,” ujarnya.

Ali menyebut saat ini pihaknya bakal menunggu penetapan terkait penunjukan majelis hakim hingga penetapan sidang perdana.

“Tim Jaksa berikutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan,” tutup Ali.

Sebelumnya, KPK juga telah melengkapi berkas perkara La Ode Muhammad Rusdianto Emba (LMRE) yang merupakan adik Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba. Rusdianto Emba merupakan tersangka di perkara suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Selain berkas perkara Rusdianto Emba, KPK juga telah melengkapi berkas perkara milik tersangka Sukarman Loke (SL). Berkas keduanya telah diserahkan penyidik KPK kepada Jaksa pada Kamis (25/8).

“Hari Kamis (25/8) telah selesai dilaksanakan Tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) untuk Tersangka SL (Sukarman Loke) dan Tersangka LMSA (Laode M. Syukur Akbar) dari Tim Penyidik pada Tim Jaksa karena seluruh kelengkapan formil maupun materil berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).

Adapun terkait penahanan keduanya, terang Ali, bakal menjadi wewenang Tim Jaksa. Ali menyebut Sukarman Loke bakal ditahan di Rutan KPK pada kaveling C1 dan Rusdianto Emba bakal ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

“Penahanan saat ini menjadi wewenang Tim Jaksa dan dilakukan penahanan untuk masing-masing selama 20 hari kedepan, terhitung 25 Agustus 2022 s/d 13 September 2022,” jelas Ali.

Selanjutnya, Jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya bakal segera disidang.

“Dalam waktu 14 hari kerja, berkas perkara dan surat dakwaan segera di limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” tutup Ali.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur (AMN), eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto (MAN), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna La Ode M Syukur Akbar (LMSA).

KPK menyebut Rusdianto Emba diminta bantuan oleh Andy Merya terkait pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021. KPK menduga adanya kesepakatan antara Rusdianto Emba dan Andi Merya jika pengajuan tersebut cair.

Andi Merya menjanjikan bakal memberikan sejumlah pengerjaan proyek kepada Rusdianto Emba jika pengajuan tersebut berhasil. Total proyek yang dimaksud bernilai puluhan miliar.

Rusdianto Emba diduga bekerja sama dengan Sukarman Loke yang saat itu menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna. Keduanya menyarankan agar Andi Merya menyerahkan uang kepada M Ardian Noervianto selaku eks Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Rusdianto Emba dan Sukarman Loke diduga memfasilitasi pertemuan Andi Merya dan M Ardian di Jakarta. Dalam pertemuan itu, M Ardian meminta uang Rp 2 miliar agar pengajuan dana PEN Kolaka Timur dapat disetujui.

( Sumber : Bupati Nonaktif Kolaka Timur Segera Disidang di Kasus Dana PEN )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus melakukan penyitaan dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018. Terbaru, jaksa menyita tanah dan bangunan milik tersangka yang merupakan mantan Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan DKI, HH, di kawasan Depok.

“Jaksa penyidik melakukan penyitaan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi yang terletak di Perumahan Pesona Kayangan Blok FI Nomor 09 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya kota Depok Jawa Barat milik tersangka HH,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Nurcahyo Jangkung Madyo dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (9/9/2022).

Nurcahyo menerangkan pihaknya juga turut menyita satu unit mobil merek Toyota Kijang Innova milik HH dan satu unit motor merek Kawasaki tipe BJ175A milik tersangka JF. Tak hanya itu, jaksa juga menyita satu unit mobil merek Audi A6 milik tersangka lainnya yakni inisial MTT.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyansah mengatakan penyitaan aset-aset milik tersangka itu diduga hasil tindak pidana korupsi. Ade menyebut perbuatan para tersangka merugikan negara senilai Rp 17,7 miliar.

“Selain itu, berdasarkan penyidikan akibat dari perbuatan para tersangka kerugian negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 17.770.209.683,” ujar Ade.

Ade menyebut penyitaan ini dilakukan berdasarkan persetujuan Pengadilan Negeri Depok. Penyitaan aset, ucap Ade, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

“Banyaknya cara dalam menyembunyikan aset para pelaku tindak pidana korupsi membuat jaksa penyidik sering kesulitan dalam melakukan pencarian dan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

“Jaksa penyidik dapat mengoptimalkan pengumpulan data-data aset para pelaku tindak pidana korupsi sehingga jaksa dapat lebih efisien dalam mengembalikan kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi,” imbuhnya.

3 Tersangka Ditahan
Kejati DKI diketahui sebelumnya menahan 3 orang tersangka dalam kasus ini. Salah satu tersangka yang ditahan merupakan mantan Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan DKI berinisial HH.

Ketiga tersangka yang ditahan adalah mantan Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan DKI inisial HH, Notaris inisial LD, dan tersangka MTT (swasta). Ketiga orang tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 ke depan.

Tersangka Baru
Selain itu, pada Selasa (19/7), tim penyidik bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga telah menetapkan tersangka baru dalam kasus Mafia Tanah Cipayung ini, yakni JF (swasta). Ashari mengatakan JF dalam proses pembebasan lahan tersebut bekerjasama dengan Tersangka LD sehingga lahan di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung dapat dibebaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

( Sumber : Jaksa Sita Rumah Eks Kepala UPT Dinas Kehutanan DKI di Kasus Mafia Tanah )

Jakarta (VLF) –  23 Koruptor bebas bersyarat pada Selasa (6/9) kemarin. Dari jumlah itu, ada 4 ‘koruptor pengadilan’. Dari hakim konstitusi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) hingga pejabat Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan catatan detikcom, Jumat (9/9/2022), nama pertama yaitu mantan hakim konstutusi Patrialis Akbar. Sebelum menjadi hakim konstitusi, Patrialis Akbar adalah anggota DPR dari PAN dan menjadi Mentei Hukum dan HAM di era SBY. Tidak lama setelah direshuffle, Patrialis Akbar diangkat SBY menjadi hakim konstitusi.

Patrialis Akbar masuk penjara karena menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny. Suap itu dimaksudkan agar mempengaruhi putusan MK terkait penanganan perkara judicial review UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

“Untuk mengabulkan gugatan uji materi terpidana, oleh terpidana diserahkan uang untuk Patrialis Akbar melalui Kamaluddin, pertama USD 20 ribu, kedua USD 20 ribu, ketiga USD 10 ribu, keempat USD 20 ribu dan menjanjikan Rp 2 miliar apabila dapat mengabulkan uji materi tersebut,” ujar Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro.

Akhirnya, Patrialis Akbar dihukum 7 tahun penjara. Adapun Basuki Hariman dan Ng Fenny dihukum 5,5 tahun penjara.

Selanjutnya ada nama mantan Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Setyabudi ditangkap KPK pada 2013. Sebab Setyabudi menerima suap dari Wali Kota Bandung, Dada Rosada.

Di persidangan, Setyabudi berkicau bila Ketua PN Bandung, Singgih Budi Prakoso juga kecipratan.

Akhirnya Setyabudi dihukum 12 tahun penjara. Namun karena mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, Setyabudi bisa keluar pada Selasa (6/9) kemarin. Adapun Singgih hingga kini tidak tersentuh dan saat ini menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Sedangkan Dada Rosada divonis 10 tahun penjara dan telah bebas murni pada Kamis (8/9) kemarin.

Di urutan ketiga ada nama Panitera PN Jakpus, Edy Nasution. Edy harus meringkuk di penjara karena menerima suap dari Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. Hal itu terkait sejumlah pengurusan perkara di PN Jakpus.

Akhirnya Edy dihukum 8 tahun penjara. Lagi-lagi karena berkelakuan baik, mendapatkan remisi, Edy bisa bebas bersyarat pada awal pekan ini.

Terakhir, ada Andri Tristianto Sutrisna. Jabatan terakhir yaitu Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA).

Andri ditangkap KPK karena menjadi makelar perkara di MA. Ia menerima sejumlah uang dari pengacara dengan janji bisa memenangkan perkara di kasasi/PK. Akhirnya KPK menangkap Andri pada 2015.

Setelah diadili di PN Jakpus, Andri dihukum 9 tahun penjara. Namun lamanya pidana itu tidak dijalani sepenuhnya di penjara. Sebab pada awal pekan ini Andri sudah mendapat pembebasan bersyarat.

( Sumber : Melihat Lagi Kasus 4 ‘Koruptor Pengadilan’ yang Bebas Bersyarat )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang mengungkap modus kredit fiktif yang dilakukan oleh eks pegawai bank BUMN cabang Pandeglang. Modus yang dilakukan tersangka ialah memalsukan dokumen.

“Yang pertama memang dilakukan oleh Tersangka, dan kemudian dia melakukan kredit fiktif. Dia tanda tangan sendiri, bikin pencairan sendiri, dan yang ngambil juga, memperkaya sendiri,” kata Kepala Kejari Pandeglang Helena Octaviane kepada wartawan, Kamis (8/9/22).

“Jadi ada beberapa nasabah yang KTP-nya dipakai untuk ngambil kredit. Jadi itu kerugiannya murni dari si pelaku memalsukan dokumen,” tambahnya.

Setelah melakukan proses administrasi tanpa sepengetahuan nasabah, kata Helena, pelaku langsung mentransfer uang kepada orang lain. Menurutnya, uang tersebut langsung diambil oleh pelaku.

“Pada prinsipnya si pelaku nipu, jadi dia ambil KTP orang, diambil uangnya, masuk ke rekening seseorang yang nanti kita cari, dan uang itu langsung diambil sama pelaku, dibawa sama dia,” ujarnya.

Diketahui, tersangka korupsi kredit fiktif tersebut ialah Zaenal Abidin, yang merugikan uang negara sebesar Rp 1,4 miliar. Saat ini tersangka masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kejari Pandeglang sebelumnya menetapkan satu orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada bank BUMN cabang Pandeglang. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,4 miliar.

“Kita lidik, ada laporan hasil penyidikan dan penyelidikan di Bidang Pidsus. Di situ ternyata bank ini BUMN, ada uang negara, itu ada kerugian negara Rp 1,4 miliar,” kata Kasi Intel Kejari Pandeglang Wildan kepada wartawan, Kamis (4/8).

( Sumber : Kejari Pandeglang Ungkap Modus Eks Pegawai Bank BUMN Lakukan Kredit Fiktif )

Jakarta (VLF) – KPK menahan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Dia ditetapkan sebagai tersangka di dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pembangunan gereja Kingmi Mile 31 tahap 1 tahun anggaran 2015.

Pantauan detikcom, Kamis (8/9) pukul 16.15 WIB, Eltinus turun dari ruang pemeriksaan. Dia dikawal menuju ruang konferensi pers untuk diumumkan status penahanannya.

Nantinya Eltinus bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Penahanan itu dimaksudkan untuk proses penyidikan.

Sebelumnya, Eltinus dijemput paksa oleh penyidik KPK saat berada di salah satu hotel di Jayapura, Papua. Kemudian, dia tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/9) pukul 12.43 WIB.

Eltinus turun dari mobil penyidik KPK dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK. Terlihat tiga personel Brimob berpakaian lengkap turut menggiring Eltinus ke ruang pemeriksaan KPK.

Diketahui, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya bakal membawa Eltinus Omaleng ke gedung KPK, Jakarta, hari ini. Dia mengatakan Eltinus bakal diperiksa setibanya di Jakarta.

“Pagi ini (Kamis, 8/9) Bupati Mimika dibawa dari Jayapura menuju gedung Merah Putih KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Ali menjelaskan penyidik sebelumnya melakukan upaya jemput paksa atas Eltinus lantaran tidak kooperatif terhadap panggilan KPK. Dia menyebut KPK telah melayangkan surat pemanggilan kepada Eltinus sebanyak dua kali.

“Bupati Mimika sebelumnya dijemput paksa oleh tim penyidik KPK karena kami nilai yang bersangkutan tidak koperatif selama proses penyidikan perkara dimaksud. KPK telah berkirim surat panggilan terhadap yang bersangkutan pada 10 dan 17 Juni 2022, namun tidak hadir,” tutur Ali.

Adapun dalam perkara ini, KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Pengumpulan sejumlah alat bukti dan pemeriksaan saksi dilakukan oleh KPK.

“Bahwa benar saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” kata Ali Fikri, dikutip detikcom, Kamis (8/9/2022).

Kemudian, Eltinus Omaleng mengajukan gugatan atas KPK lewat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hal itu berkaitan dengan penetapan status tersangka dirinya di perkara pembangunan gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika.

Namun hakim menolak praperadilan itu. Dalam putusannya, hakim menyebut penetapan tersangka terhadap Eltinus sudah cukup alat bukti.

“Mengadili menolak eksepsi seluruhnya, menolak permohonan peradilan pemohon,” kata hakim Wahyu Iman Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (25/8).

Hakim menolak permohonan Eltinus yang menyebut ada cacat hukum dalam penetapan tersangka terhadapnya.

“Dalil pemohon penetapan tersangka termohon cacat hukum karena tidak adanya kerugian negara haruslah ditolak,” kata hakim.

( Sumber : KPK Tahan Bupati Mimika Terkait Korupsi Pembangunan Gereja )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Dia bakal dipanggil sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan helikopter AW-101 di lingkungan TNI AU.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut Agus Supriatna bakal diperiksa sebagai saksi dari Irfan Kurnia Saleh (IKS). Irfan merupakan pihak swasta yang menjadi tersangka dalam perkara ini.

“Hari ini, pemeriksaan saksi TPK dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (TNI AU) tahun 2016-2017, untuk tersangka IKS. Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK, atas nama Agus Supriatna, purnawirawan TNI,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Ali menambahkan, KPK turut memanggil seorang purnawirawan TNI AU Marsekal Muda Supriyanto Basuki. Keduanya bakal diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pengadaan helikopter AW-101. Para perwira itu diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Irfan Kurnia Saleh (IKS).

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses hingga teknis pelaksanaan dari pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Pemeriksaan kepada 7 perwira TNI AU dilakukan pada Selasa (26/7) di kantor Puspom TNI AU. Berikut ini 7 perwira TNI AU:

1. Marsda SB selaku TNI AU

2.Kolonel Tek AK selaku TNI AU

3. Kolonel Kal BP selaku TNI AU

4. Kolonel Kal FTS selaku TNI AU

5. Kolonel Tek HS

6. Kolonel Kal AA

Perkembangan Kasus Pengadaan AW-101
Diketahui, KPK telah membekukan rekening bank senilai Rp 139,4 miliar milik PT DJM (Diratama Jaya Mandiri). Hal itu termasuk dalam rangkaian penyidikan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU pada 2016-2017.

“Tim penyidik KPK telah memblokir rekening bank PT DJM (Diratama Jaya Mandiri) senilai Rp 139,4 M,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).

Ali menjelaskan upaya pembekuan rekening tersebut berkaitan erat dengan perkara yang tengah diungkap KPK. Dia menerangkan nantinya uang dalam rekening tersebut dapat dirampas untuk optimalisasi asset recovery sesuai putusan pengadilan.

“Pemblokiran rekening ini diduga ada kaitan erat dengan perkaranya,” ujarnya.

“Pemblokiran sebagai langkah sigap KPK untuk menyita simpanan uang Tersangka, yang selanjutnya dapat dirampas untuk pemulihan kerugian keuangan negara, sesuai putusan pengadilan nantinya,” tambah Ali.

Dia menjelaskan, dari pengadaan heli AW-101, negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 224 miliar dari kontrak senilai Rp 738,9 miliar. Akibat pengadaan yang tak sesuai itu, helikopter tersebut tak berfungsi layak sesuai kebutuhan awalnya.

“Pengadaan helikopter ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738,9 miliar atau sekitar 30 persennya,” jelas Ali.

“Akibat pengadaan yang tidak sesuai spec kontrak tersebut, helikopter ini pun diduga menjadi tidak layak dipergunakan sebagaimana fungsi atau kebutuhan awalnya,” sambungnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK menahan tersangka baru, yakni Irfan Kurnia Saleh (IKS). Dia diduga dipercaya oleh panitia lelang untuk menghitung nilai kontraknya sendiri.

“Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai HPS (harga perkiraan sendiri) kontrak pekerjaan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/5/2022).

“Perbuatan IKS diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738,9 miliar,” sambung Firli.

Firli menyebut Irfan aktif bertemu dengan Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) TNI AU. Dalam pertemuan itu, disebutkan ada pembahasan khusus terkait pelelangan tersebut.

“IKS juga diduga sangat aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan Fachri Adamy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK),” terangnya.

( Sumber : KPK Panggil Eks KSAU Agus Supriatna di Kasus Pengadaan Heli AW-101 )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra M Taufik. M Taufik dipanggil terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut M Taufik diperiksa sebagai saksi. Dia bakal diperiksa hari ini di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK terkait pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Tahun 2018-2019,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Selain M Taufik, KPK memeriksa Yoory Cornales selaku eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Yoory sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan , atas nama sebagai berikut: 1. H Mohamad Taufik, anggota DPRD DKI. 2. Yoory Corneles, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2016 s/d 2021,” lanjut Ali.

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.

“KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan TPK untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda SJ (Sarana Jaya) tahun 2018-2019,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikir kepada wartawan, Jumat (15/7).

KPK pun telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun Ali masih enggan menyampaikan nama-nama tersangka.

“Kami belum dapat menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan uraian dugaan tindak pidana yang terjadi,” lanjutnya.

Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka.

“Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Ali.

“Proses pengumpulan alat bukti masih terus berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi,” sambungnya.

Penyidik KPK, kata Ali, hingga saat ini telah memanggil 22 saksi. Mereka di antaranya pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris.

Ali memastikan KPK akan terus menyampaikan perkembangan perkara ini kepada publik. Ali mengatakan KPK akan transparan dalam mengusut perkara ini.

( Sumber : KPK Panggil M Taufik di Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang )

Jakarta (VLF) – Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari telah melaksanakan lapor diri ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan (Bapas Jaksel) pagi ini. Ini adalah lapor diri pertama Pinangki setelah bebas bersyarat.

Kepala Bapas Kelas I Jaksel Ricky Dwi Biantoro mengatakan Pinangki sudah melakukan lapor diri untuk pertama kalinya pada pagi tadi. Pinangki, menurut Ricky, wajib melakukan lapor diri setiap bulan hingga 15 Desember 2024 nanti.

“Saya menyampaikan kepada teman-teman media bahwa Ibu Pinangki sudah melakukan lapor diri pertama dan registrasi pada hari ini. Yang bersangkutan akan melaksanakan bimbingan hingga tanggal 15 Desember 2024. Yang bersangkutan juga wajib melaksanakan lapor diri setiap bulannya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur,” kata Ricky kepada wartawan di Kantor Bapas Jaksel, Jalan Mochammad Kahfi II, Jagakarsa, Jaksel, Kamis (8/9/2022).

Ricky tidak menjelaskan pukul berapa Pinangki melapor diri ke Bapas. Selain itu, Ricky menyebut Pinangki akan menjalani bimbingan kepribadian dan kemandirian di Bapas Kelas 1 Jaksel. Menurutnya, bimbingan yang bakal dijalankan Pinangki berupa bimbingan konseling.

“Tentunya saya yakin Ibu Pinangki pasti akan mentaati wajib lapornya karena sebagai klien permasyarakatan tentunya melakukan perubahan-perubahan semenjak di dalam lapas dan tentu pasti akan mengikuti pembimbingan yang sudah kita tetapkan,” ucapnya.

Dia mewanti-wanti Pinangki agar tidak melanggar ketentuan. Sebab, jika selama masa bimbingan berlangsung, Pinangki melakukan pelanggaran maka pembebasan bersyaratnya bisa dicabut.

“Pastinya ketika Ibu Pinangki melanggar syarat umum, yaitu melakukan tindak pidana lagi, maka pembebasan bersyaratnya dapat dicabut kembali jika melakukan pelanggaran umum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pinangki juga wajib mengajukan permohonan jika ingin bepergian ke luar kota atau ke luar negeri.

“Ketika yang bersangkutan ingin keluar kota wajib melakukan pemohonan untuk izin ke luar kota kepada Kabapas, kalau ke luar negeri wajib meminta izin kepada Menteri Hukum dan HAM,” imbuhnya.

Diketahui, Pinangki dinyatakan bebas bersyarat per hari ini. Pinangki sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis tersebut kemudian disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Atas vonis itu, jaksa dan Pinangki tidak mengajukan kasasi.

Pinangki dipenjara karena bersalah karena menjadi makelar kasus alias markus agar terpidana korupsi Djoko Tjandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan PK. Saat itu, Djoko statusnya buron. Tapi usaha Pinangki terbongkar dan dia harus mempertanggungjawabkannya.

( Sumber : Eks Jaksa Pinangki Lapor Diri ke Bapas Jaksel Usai Bebas Bersyarat )

Jakarta (VLF) – Status tersangka Eltinus sebenarnya belum diumumkan KPK secara resmi. Namun terbongkar lantaran Eltinus menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka.

Dilansir detikNews dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 62/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL, disebutkan bahwa Eltinus Omaleng berstatus sebagai pemohon dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam permohonan itu juga disebutkan klasifikasi perkaranya adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka.

“Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon (Eltinus Omaleng) yang dilakukan oleh Termohon (KPK) adalah tidak sah,” bunyi permohonan Eltinus dalam SIPP PN Jaksel, Selasa (16/8).

Upaya praperadilan yang dilakukan Eltinus terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. KPK saat itu memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Bahwa benar saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

Ali mengatakan KPK akan memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya, KPK memeriksa delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika. Ketujuh saksi itu diperiksa pada Rabu (11/11/2020).

Eltinus diketahui menggugat KPK lewat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan ini dilakukan berkaitan dengan penetapan status tersangka Eltinus Omaleng di perkara pembangunan gereja di Kabupaten Mimika.

Hanya saja upaya praperadilan Eltinus itu kandas karena ditolak hakim. Penetapan tersangka terhadap Eltinus disebut hakim sudah cukup alat bukti.

“Mengadili menolak eksepsi seluruhnya, menolak permohonan peradilan pemohon,” kata hakim Wahyu Iman Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (25/8).

“Dalil pemohon penetapan tersangka termohon cacat hukum karena tidak adanya kerugian negara haruslah ditolak,” beber hakim.

“Termohon dalam menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan alat bukti yang cukup telah terdapat dua bukti alat cukup yang sah,” sambungnya.

KPK Tangkap Eltinus di Sebuah Hotel

KPK akhirnya menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang menjadi tersangka kasus dugaan pembangunan gereja. Eltinus diamankan di salah satu hotel di Jayapura, Papua.

“Memang benar ada penangkapan terhadap Bupati Mimika yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK, namun belum ada laporan lengkapnya,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal di Jayapura mengutip detikNews yang melansir Antara, Rabu (7/9).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri yang dikonfirmasi membenarkan hal itu.

“Betul (yang bersangkutan) dijemput paksa,” jelasnya.

( Sumber : KPK Tangkap Bupati Mimika yang Sempat Ajukan Praperadilan )

Jakarta (VLF) – Bos Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Julianto Eka Putra alias JE divonis penjara 12 tahun. Selain itu, terdakwa kasus kekerasan seksual pada siswinya itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julianto Eka Putra alias Ko Jul berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Majelis Hakim Herlina Rayes, Rabu (7/9/2022).

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang sebelumnya 15 tahun. Sedangkan untuk dendanya sama. Sebelumnya, JE dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan, dan tuntutan membayar restitusi atau uang ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

Tuntutan jaksa tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Alasan yang mendasari tuntutan tersebut adalah ditemukannya unsur bujuk rayu melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan terdakwa.

Sidang ini diketuai oleh Majelis Hakim Herlina Rayes. Pantauan detikJatim, sidang dimulai pukul 10.03 WIB di Pengadilan Negeri (PN) Malang, tepatnya di ruang sidang cakra.

Dalam sidang ke-25 ini, JE dihadirkan secara visual. JE mengikuti sidang secara online. Sedangkan sidang berlangsung secara terbuka dan umum.

Pada kesempatan ini, hadir empat kuasa hukum JE, yakni Hotma Sitompul, Dito Sitompul, Jeffry Simatupang dan Piliphus Sitepu. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir yaitu Edi Sutomo dan Yogi Sudarsono.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Edi Sutomo mengatakan, terdakwa JE hadir secara virtual. Namun, sidang akan terbuka untuk umum.

“Terdakwanya tetap di lapas Lowokwaru. Dia hadir nanti secara virtual. Hanya kan nanti (sidang) terbuka untuk umum,” ujarnya kepada detikJatim pada Rabu (7/9/2022).

( Sumber : Selain Penjara 12 Tahun, Bos SMA SPI Kota Batu Didenda Rp 300 Juta )