Jakarta (VLF) – Pengadilan Militer II-08 Jakarta memecat dan memenjarakan 3 anggota TNI yang terbukti LGBT yaitu Serda F, Sertu R dan Kls IF. Sebelumnya Pengadilan Militer Jakarta juga memecat dua Sersan di kasus LGBT.

“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja’/ Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 5 bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” demikian bunyi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (13/9/2022).

Serda F mulai tertarik dengan sesama prajurit TNI pada 2020. Serda F melakukan hubungan sesama jenis di mess di Cilangkap, Jakarta pada April 2020. Hal itu dilakukan berulang. Total dua anggota TNI yang diajaknya melakukan hubungan sejenis.

“Terdakwa mengetahui tentang ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penyelesaian prajurit TNI yang melakukan pelanggaran praktek LGBT diajukan ke Dilmil dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan,” beber majelis.

Menurut majelis, sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan praktik hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) menunjukan Terdakwa memiliki perilaku yang sangat merugikan kepentingan kedinasan. Padahal Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma kesusilaan, Terdakwa pernah mendengar Surat Telegram Panglima TNI maupun Kasal tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual/lesbian) menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan serta perintah yang telah digariskan oleh pimpinan di lingkungan TNI,” ucap majelis.

Sertu R Dipenjara dan Dipecat
Pengadilan Militer II-08 Jakarta juga memecat Sertu R karena LGBT.

“Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan.Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” ujar majelis.

Sertu R menjadi prajurit sejak tahun 2015. Oleh karenanya, Sertu R dinilai sudah mengetahui bagaimana berdinas di lingkungan TNI.

“Dengan demikian dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui mana yang merupakan perintah harus dikerjakan dan mana perintah yang tidak boleh dilakukan, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan kewibawaan satuan TNI,” tutur majelis.
Sertu R sejak tahun 2019 sudah melakukan hubungan sesama jenis. Tetapi hal ini tidak membuat Terdakwa tersadar akan kesalahannya.

“Tetapi justru berulangkali melakukan kegiatan sex yang menyimpang yang berpotensi menularkan penyakit mematikan yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya,” beber majelis.

Kls IT Dipecat dan Dipenjara
Masih di pengadilan yang sama, Pengadilan Militer II-08 Jakarta juga menjatuhkan pidana yang sama kepada Kls IF. Hukuman penjara dijatuhkan karena Kls T tidak mematuhi perintah atasan soal larangan LGBT dan pemecatan karena tidak layak lagi menjadi prajurit dengan ketertarikan sesama jenis.

“Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ketidaktaatan yang disengaja. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan.Pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” ujar majelis.

Majeli menyatakan dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Kls IF yang melakukan hubungan seksual sesama jenis menunjukan jati diri Kls IF yang mengabaikan segala peringatan dari pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan seksual sesama jenis.

“Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya,” pungkas majelis.

( Sumber : Pengadilan Militer Jakarta Pecat 3 Anggota TNI yang Terbukti LGBT )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi 5 terdakwa kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Sidang kasus minyak goreng atas lima terdakwa tersebut termasuk eks Dirjen Daglu Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana dan Lin Che Wei akan berlanjut ke agenda pembuktian.

“Mengadili menyatakan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa (5 terdakwa) tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus berwenang untuk memeriksa perkara ini. Memerintahkan kepada JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa (5 terdakwa),” kata Ketua Majelis Hakim, Liliek Prisbawono Adi, membacakan putusan sela, di PN Jakpus, Jl Bungur Besar Raya, Selasa (13/9/2022).

Persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (20/9/2022) dengan agenda pemeriksaan saksi. Adapun jaksa akan memanggil 4 saksi dari tim verifikator Kemendag untuk dihadirkan pada sidang selanjutnya.

Kelima terdakwa yang disidang hari ini adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indra Sari Wisnu Wardhana; Lin Che Wei; Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley MA; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.

Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa adalah eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dkk. Dia didakwa melakukan korupsi hingga membuat negara merugi Rp 18 triliun terkait kasus minyak goreng.

Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dkk. Dia didakwa melakukan korupsi hingga membuat negara merugi Rp 18 triliun terkait kasus minyak goreng.

“Bahwa Terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 6.047.645.700.000 (triliun) dan merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 12.312.053.298.925 (triliun),” ujar jaksa Kejagung saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (24/8/2022).

Jika ditotal dari jumlah tersebut, kerugian negara senilai Rp 18.359.698.998.325 (triliun).

Jaksa menyebut perbuatan Indra itu dilakukan bersama Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku penasehat kebijakan/analis Pada Independent research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, kemudian bersama Dr Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas.

Selain itu, Indra dkk disebut jaksa memperkaya korporasi terkait pemberian persetujuan ekspor (PE) kepada sejumlah perusahaan. Padahal, perusahaan tersebut, kata jaksa, tidak memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa telah memperkaya korporasi yakni perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau,” tutur jaksa.

Adapun perusahaan yang diperkaya adalah yang tergabung di dalam Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau. Jika ditotal jumlah keseluruhan dari data tiga grup perusahaan di atas totalnya Rp 2.444.268.716.884 (triliun).

Indra dkk didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selepas sidang, Juniver Girsang selaku kuasa hukum dari Master Parulian Tumanggor mengaku akan menyiapkan dokumen-dokumen terkait sidang tersebut. Menurutnya, hal itu akan diuji di sidang berikutnya.

“Kami akan persiapkan dokumen-dokumen, kami minta dokumen yang belum lengkap di berkas. Sementara dokumen ini sangat kami butuhkan untuk pembelaan yang maksimal terhadap klien kami. Oleh karenanya dalam sidang berikutnya diharapkan dokumen itu sudah kami terima. Kemudian selanjutnya saksi-saksi juga belum dipastikan tapi ada usul dari kami supaya saksi-saksi yang ada kaitannya dengan Kemendag yang pertama diperiksa karena ini adalah mengenai administrasi yang kami akan uji apakah administrasi itu sudah terpenuhi apa tidak karena dari dokumen yang kami miliki semua prosedur sewaktu klien kami dapat PE (persetujuan ekspor) itu sudah terpenuhi. Inilah yang akan kami kukuhkan saat pemeriksaan saksi nanti,” kata Juniver.

“Pertama kami minta perhitungan dari BPKP yang menyatakan ada kerugian negara. Ini kami butuhkan. Dasarnya apa, perhitungannya bagaimana, kemudian dengan demikian apakah benar ada kerugian seperti itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut,” imbuhnya.

( Sumber : Eksepsi 5 Terdakwa Ditolak, Sidang Kasus Minyak Goreng Lanjut Pembuktian )

Jakarta (VLF) – Korban investasi alkes bodong menyurati Presiden Joko Widodo dkk meminta perlindungan hukum di kasus itu. Saat ini proses tersebut sedang di tingkat kasasi yaitu jaksa mengajukan kasasi agar Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis lepas para terdakwa.

“Kami berharap baik Presiden dan/atau melalui Menkopolhukam dapat memberikan atensi terhadap perkara ini. Kami berharap negara hadir memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari investasi yang kami duga kuat dan yakini adalah investasi bodong,” kata tim kuasa hukum korban, Leander Elian Zunggava saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/9/2022).

Surat tersebut sudah dikirimkan lewat Pos pada Senin (12/9) kemarin. Sebelumnya, pihak korban juga sudah menyurati Badan Pengawasan MA dan Komisi Yudisial (KY).

“Kami percaya Bapak Presiden akan melaksanakan misi nya yakni memberantas dan membasmi investasi bodong di Republik ini. Kami juga berharap Yang Mulia Ketua MA dapat memperhatikan perkara ini yang mana telah diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujar Leander Elian Zunggava.

Leander tidak bisa membayangkan bila kasus ini lepas di tingkat kasasi. Sebab bisa menjadi preseden dan yurispudensi di kasus serupa.

“Mengerikan apabila membayangkan putusan lepas terdakwa pelaku penipuan berkedok investasi bodong ini dapat dijadikan acuan (yurisprudensi) bagi hakim-hakim berikutnya,” ucap Leander Elian Zunggava.

Kasus bermula saat Kevin Lime menawarkan investasi pengadaan alasan kesehatan (alkes) untuk alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada 2021. Kevin Lime menawarkan keuntungan 37 persen kepada investor. Tawaran ini menggiurkan dan banyak orang yang tertarik investasi.

Kepada korban, KL mengaku sedang bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait pengadaan alkes. Belakangan, para investor merasa ditipu dan melaporkan kasus itu ke Mabes Polri. Atas laporan itu, Kevin Lime ditahan sejak 21 Januari 2021 hingga dilepaskan oleh PN Jakut pada 23 Agustus 2022.

“Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa KL tidak pernah ada project terkait pengadaan alkes untuk tender-tender di pemerintahan maupun swasta,” ucap kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli.

Kevin Lime kemudian ditahan dan diadili. Jaksa mendakwa menilai Kevin telah melakukan sejumlah perbuatan penipuan dan penggelapan. Jaksa lalu menuntut terdakwa 3 tahun 10 bulan penjara. Ternyata majelis hakim berkata lain.

“Menyatakan terdakwa Kevin Lime tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,” demikian bunyi putusan majelis PN Jaku.

Duduk sebagai ketua majelis Suratno serta anggota Rudi Fahruddin Abbas dan Denny Riswanto. Majelis menilai kasus tersebut adalah kasus perdata.

“Oleh karena telah memberikan persetujuannya, maka menurut majelis hakim telah terjadi persesuaian kehendak antara saksi dengan terdakwa untuk mengikatkan diri dalam kerjasama suntik modal yang ditawarkan oleh terdakwa, sehingga antara saksi dan terdakwa terikat pada kesepakatan tersebut (asas pacta sunst servanda),” ucap majelis.

Atas hal itu, jaksa sudah mengajukan kasasi kasus terhadap Kevin Lime dengan tuntutan 3 tahun 10 bulan. Sebab, Kevin divonis lepas.

“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN LIME dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (bulan) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,” demikian bunyi memori kasasi jaksa.

Saat dihubungi terpisah, kuasa hukim Kevin Lime, Rony Hutahahean menyatakan mengapresiasi putusan lepas yang dijatuhkan PN Jakut.

“Kami mengapresiasi putusan majelis hakim PN Jakut. Kami menghargai upaya yang dilakukan kejaksaan dan kami menunggu memori kasasinya dan akan mengajukan kontrakasasi,” kata Rony.

( Sumber : Korban Investasi Alkes Bodong Surati Presiden Minta Perlindungan Hukum )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim menolak nota pembelaan atau eksepsi mantan Kasatpol PP Makassar Muhammad Iqbal Asnan Cs terkait kasus pembunuhan berencana pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum lanjut menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya.

Sidang kasus pembunuhan berencana Najamuddin Sewang ini digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (12/9/2022). Dalam putusan sela, majelis hakim yang diketuai Johnicol Richard Frans Sine mengungkapkan tiga alasan menolak eksepsi Iqbal Asnan Cs.

“Mengadili, satu menolak nota keberatan atau eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa, dua menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 Ayat 2 KUHAP dan surat dakwaan sah demi hukum, tiga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Iqbal Asnan,” kata Johnicol Richard di PN Makassar.

Dalam sidang kali ini, terdakwa Iqbal Asnan dihadirkan secara virtual dari Rutan Kelas I Makassar. Sidang selanjutnya digelar dengan agenda pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9/2022) mendatang.

Dalam kasus ini mantan Kasatpol PP Makassar Muhammad Iqbal Asnan didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang. Tiga orang suruhan Iqbal Asnan juga mendapatkan dakwaan serupa.

“Terdakwa Muhammad Iqbal Asnan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” ujar Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asrini As’ad dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaannya sebelumnya.

Jaksa mengatakan Iqbal Asnan bersama tiga terdakwa lainnya telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Najamuddin Sewang dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu.

Jaksa mengatakan Iqbal Asnan selaku otak penembakan awalnya menyuruh terdakwa Asri untuk mencari seseorang yang bisa mengeksekusi Najamuddin Sewang.

Sementara Sulaiman yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa Iqbal membutuhkan eksekutor penembakan kemudian menghubungi Asri untuk menanyakan kebenarannya.

Selanjutnya terdakwa Asri meminta Sulaiman untuk datang langsung menemui Iqbal Asnan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pekerjaan tersebut. Pertemuan tersebut kemudian terjadi di salah satu rumah terdakwa Iqbal di Jalan Beringin, Kota Makassar.

Saat pertemuan itu Iqbal Asnan menjanjikan bayaran Rp 200 juta kepada Sulaiman apabila pekerjaan menembak korban selesai. Namun Sulaiman saat itu mengaku tak berani melakukannya sehingga merekomendasikan rekannya, Chaerul Akmal untuk melakukan penembakan.

Selanjutnya Chaerul Akmal menembak Najamuddin Sewang pada saat melintas di Jalan Danau Tanjung Bunga tepatnya di samping Masjid Cheng Ho pada Minggu (3/4/2022) lalu.

Jaksa menyatakan tembakan itu yang membuat Najamuddin Sewang meninggal karena kegagalan sirkulasi akibat perdarahan pada rongga dada akibat luka tembak jarak dekat yang masuk pada punggung kanan dan menembus paru-paru kiri dan kanan.

Hal itu terbukti dari hasil pemeriksaan visum et repertum nomor: VER/27/IV/20022/Forensik tanggal 06 April 2022 yang ditandatangani dokter spesialis forensik, dr Denny Mathius.

( Sumber : Hakim Tolak Eksepsi Eks Kasatpol PP Makassar Terdakwa Pembunuh Pegawai Dishub )

Jakarta (VLF) – Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dituntut 3 tahun penjara. Vonis itu terkait kasus dugaan suap pegawai BPK RI Perwakilan Jabar.

Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, seperti dilansir detikJabar, Senin (12/9/2022).

Selain penjara dan denda, ada tuntutan lain yang dialamatkan kepada Ade. Ade dituntut dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun, setelah melaksanakan pidana pokok,” ujar JPU.

Dalam persidangan ini, hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Ade Yasin sendiri didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa memberikan suap Rp 1,9 miliar kepada pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Ade Yasin didakwa memberikan suap berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor 2021 untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

( Sumber : Menyuap Rp 1,9 M demi WTP, Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara! )

Jakarta (VLF) – Advokat Tengku Ardiansyah dihukum 3 tahun penjara karena menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan. Putusan itu diketok oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi dan dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jambi.

Hal itu tertuang dalam putusan PT Jambi yang dilansir websitenya, Senin (12/9/2022). Kasus bermula saat Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Kejari TJT) menyelidiki kasus korupsi KPU TJT tahun anggaran 2020. Tengku Ardiansyah saat itu menjadi kuasa Ketua KPU TJT, Nurkholis yang berstatus sebagai tersangka.

“Terdakwa Tengku Ardiansyah SH MH selaku penasihat hukum memerintahkan saksi Nurkholis selaku prinsipal pemohon untuk tidak menghadiri praperadilan dengan alasan apabila prinsipal pemohon hadir maka akan dilakukan penangkapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur,” demikian urai jaksa.

Selain itu, kata jaksa, Tengku Ardiansyah juga mengarahkan agar para saksi tidak memenuhi panggilan penyidikan penyidik.

“Terdakwa menarik tangan saksi Sumardi untuk keluar ruangan penyidik yang sedang menjalani pemeriksaan oleh Penyidik, merupakan upaya perbuatan-perbuatan untuk mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan yang dilakukan oleh penyidik,” ujar jaksa.

Atas hal itu, jaksa menjerat Tengku Ardiansyah dengan Pasal 21 UU Tipikor. Tuntutan jaksa dikabulkan. PN Jambi menyatakan Tengku Ardiansyah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 UU Tipikor dan diberi hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Tengku Ardiansyah tidk terima dan mengajukan banding. Apa kata majelis tinggi?

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2922/PN Jmb tanggal 4 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut,” ujar majelis tinggi yang diketuai Kristwan Damanik dengan anggota John Tony Hutauruk dan Bambang Pujianto.

Majelis menilai pada hakikatnya UU Tipikor ini antara lain bertujuan untuk memberikan efek jera. Di samping itu penjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak pencegahan dengan adanya paksaan psikis kepada masyarakat.

“Merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri dan pemidanaan harus mempertimbangkan segi keadilan, kemanfaatan dan hasil guna. Hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa,” urai majelis hakim.

( Sumber : Halangi Penyidikan Kasus Korupsi, Advokat di Jambi Dihukum 3 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Hakim memerintahkan agar Edy Mulyadi segera dikeluarkan dari tahanan usai divonis 7 bulan 15 hari penjara terkait kasus ‘tempat jin buang anak’ karena menyiarkan kabar yang tidak pasti. Jaksa akan menjalankan perintah hakim tersebut untuk mengeluarkan Edy dari tahanan segera mungkin.

“(Akan) Melaksanakan putusan hakim,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Imanuel Gingting, dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

Namun nantinya jaksa juga akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis tersebut. Sebab diketahui vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Edy Mulyadi dengan hukuman 4 tahun penjara.

Sebelumnya, Hakim ketua Adeng AK memerintahkan agar Edy Mulyadi segera dikeluarkan dari sel tahanan usai dibacakannya vonis 7 bulan 15 hari terkait kasus ‘tempat jin buang anak’. Apa alasan hakim?

Mulanya, hakim ketua Adeng AK membacakan amar putusan dengan menjatuhkan pidana terhadap Edy Mulyadi, yakni 7 bulan 15 hari penjara. Hakim menyatakan Edy terbukti bersalah menyiarkan kabar tidak pasti.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,” kata hakim ketua Adeng AK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 7 bulan 15 hari” imbuhnya.

Hakim memerintahkan Edy segera dikeluarkan dari tahanan.

“Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan,” kata hakim.

Edy Mulyadi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hakim mengungkapkan alasan Edy harus segera keluar dari sel tahanan. Hal itu karena, pidana yang dijatuhkan terhadap Edy sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani.

“Oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan,” kata hakim.

( Sumber : Diperintah Hakim Keluarkan Edy Mulyadi dari Tahanan, Begini Kata Jaksa )

Jakarta (VLF) – Polri saat ini tengah berupaya melengkapi berkas perkara para tersangka pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarata. Jika sudah lengkap, Ferdy Sambo cs akan diadili di pengadilan.

Komnas HAM pun mendorong hakim yang menangani perkara tersebut menjatuhkan vonis seberat-beratnya ke seluruh tersangka.

“Terduga yang mungkin sebentar lagi maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip-prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau yang setimpal apa yang dilakukan sebagai tindak pidana,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dilansir detikNews, Senin (12/9/2022).

Dia menyebut Ferdy Sambo cs disangkakan melakukan pembunuhan berencana sehingga disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP. Dari seluruh penelusuran dan investigasi yang dilakukan Komnas HAM, kata dia, ada dua kesimpulan yang bisa diambil.

“(Pertama) kami berkesimpulan telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS (Ferdy Sambo) terhadap almarhum Brigadir Yosua,” terangnya.

“Yang kedua, kesimpulan yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut obstruction of justice yang sekarang sedang ditangani oleh penyidik maupun timsus Mabes Polri,” lanjutnya.

Dalam perkara pembunuhan Brigadir J Polri sudah menetapkan lima tersangka yakni Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky, Kuat Ma’ruf.

( Sumber : Komnas HAM Minta Hakim Jatuhkan Hukuman Berat ke Ferdy Sambo Cs )

Jakarta (VLF) – Banyaknya koruptor yang bebas bersyarat ramai menjadi sorotan masyarakat. Menkumham Yasonna Laoly merespons terkait polemik itu dengan menyebut pembebasan bersyarat itu sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Yasonna awalnya menyebut pembebasan bersyarat terhadap para koruptor itu berdasarkan aturan yang berlaku. Dia lantas menyinggung terkait judicial review PP 99/2012 atau yang dikenal sebagai PP Pengetatan Remisi Koruptor yang sudah di-review oleh Mahkamah Agung.

“Kita harus sesuai ketentuan aja, aturan UU-nya begitu,” kata Yasonna kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

“Karena UU, jadi kan PP 99 sudah di-review, ada juga keputusan MK mengatakan bahwa narapidana berhak remisi. Jadi kan sesuai prinsip nondiskriminasi, ya. Kemudian di-judicial review-lah PP 99. Nah itu makanya kita dalam penyusunan UU Pas, menyesuaikan judicial review, nggak mungkin lagi kita melawan aturan dari keputusan JR terhadap UU yang ada,” lanjut Yasonna

Berdasarkan penjelasan Yasonna, pembebasan bersyarat kini berlaku terhadap semua narapidana, termasuk tersangka koruptor, setelah disetujuinya judicial review PP 99 pada 2021 oleh Mahkamah Agung.

Lantas bagaimana perjalanan judicial review PP 99/2012 yang mulai diajukan pada 2013?

Berdasarkan catatan detikcom, judicial review terhadap PP 99/2012 ini sudah berkali-kali diajukan oleh beberapa pihak. Kebanyakan dari mereka yang mengajukan adalah mantan terpidana korupsi.

Salah satunya pada 2013, judicial review sempat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) oleh terpidana korupsi Rebino, yang melimpahkan kuasanya kepada Yusril Ihza Mahendra.

Kala itu, MA menolak permohonan Rebino. Perkara nomor 51 P/HUM/2013 diadili oleh 5 hakim agung, yaitu M Saleh, Yulius, Supandi, Artidjo Alkostar, dan Imam Soebchi. Vonis diketok pada Selasa (26/11/2013) dengan ketua majelis M Saleh.

Delapan tahun kemudian atau pada 2021, judicial review diajukan kembali oleh lima terpidana korupsi yang sedang menghuni LP Sukamiskin, salah satunya Kepala Desa Subowo. Mereka adalah mantan kepala desa dan warga binaan yang saat itu tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Mereka mengajukan judicial review PP Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Saat itulah, MA berubah pendirian. MA berbalik badan dan berubah pendirian dengan menghapus pengetatan remisi koruptor yang tercantum pada PP Nomor 99 Tahun 2012.

MA beralasan terpidana koruptor tidak boleh dbeda-bedakan dengan terpidana kejahatan lainnya. Putusan itu diketok oleh ketua majelis Supandi dengan anggota Yodi Martono dan Is Sudaryono.

Akibat putusan itu, pemberian remisi koruptor, bandar narkoba, dan terorisme pun kembali sesuai PP 32/1999. Pemberian remisi sesuai PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juncto PP Nomor 28 Tahun 2006, diterapkan dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan.

Berikut syarat pemberian remisi bagi semua napi:

1. berbuat jasa kepada negara;
2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.
4. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat juga disamakan tanpa melihat latar belakang kejahatan si narapidana. Hal itu tertuang dalam Pasal 43 , yaitu:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
3. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
4. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Alasan Majelis Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor
Dalam pertimbangannya, majelis judicial review menyatakan narapidana bukan hanya objek, tapi juga subjek, yang tidak berbeda dengan manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

“Bahwa, berdasarkan filosofi pemasyarakatan tersebut, rumusan norma yang terdapat di dalam peraturan pelaksanaan UU No 12 Tahun 1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep restorative justice,” kata jubir MA hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Jumat (29/10/2021).

Majelis menilai sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

“Persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak overcrowded di lapas,” tutur majelis.

Syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk (reward) berupa pemberian hak remisi tambahan di luar hak hukum yang telah diberikan. Sebab, segala fakta hukum yang terjadi di persidangan. Termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan hukuman pidana. Sampai titik tersebut, persidangan telah berakhir dan selanjutnya menjadi kewenangan lapas.

“Kewenangan memberikan remisi adalah menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan yang dalam tugas pembinaan terhadap warga binaannya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, apalagi bentuk campur tangan yang justru akan bertolak belakang dengan pembinaan warga binaan,” beber Andi menuturkan pertimbangan majelis.

Lapas dalam memberikan penilaian terhadap setiap narapidana untuk dapat diberi remisi harus dimulai sejak yang bersangkutan menyandang status warga binaan dan bukan masih dikaitkan dengan hal-hal lain sebelumnya.

“Diberikannya remisi kepada warga binaan dengan syarat warga binaan tersebut telah melakukan pengembalian kerugian uang negara terlebih dahulu dan warga binaan tersebut bukanlah residivis dari perkara korupsi,” jelasnya.

( Sumber : Disoal Yasonna, PP Pengetatan Remisi Koruptor Ternyata Dihapus MA )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melepaskan empat terdakwa, Kevin Lime dkk di kasus investasi alkes bodong. Atas hal itu, pihak korban melaporkan hal itu ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA).

Laporan itu diwakili kuasa hukum korban, Toni Mulia ke Gedung KY, Jumat (9/9/2022). Laporan itu diterima bagian penerima aduan masyarakat, Lina.

“Pada prinsipnya kami menemukan kejanggalan-kejanggalan pada pertimbangan hakim yang pada intinya menyatakan tindak pidana terbukti tapi bukan merupakan pidana,” kata tim kuasa hukum lainnya, Leander Elian Zunggava saat dihubungi detikcom.

“Kami juga menyayangkan hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukan pidana, padahal di persidangan Terdakwa tidak bisa menjelaskan dari mana dia beli alkes, dan ke mana dia jual alkes tersebut,” sambung Leander.

Sebelumnya, mereka juga melaporkan nama-nama hakim yang mengadili kasus itu ke Bawas MA. Harapannya agar hukum dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya.

“Kami berharap Bawas MA dan KY bisa melakukan investigasi terhadap majelis hakim yang kami rasa tidak memberikan putusan yang mencerminkan keadilaan bagi para korban dan masyarakat umum,” ujar Leander Elian Zunggava.

Leander Elian Zunggava membeberkan sejumlah kejanggalan di persidangan.

“Mengenai klaim bahwa barang bukti senilai Rp 70 miliar lebih juga kami mempertanyakan dasar klaim tersebut yang kami duga kuat jauh dari angka tersebut. Oleh karenanya kita sudah menyurati Kejari Utara untuk melakukan appraisal terhadap nilai dari bukti yang disita,” beber Leander Elian Zunggava.

Sebelumnya, jaksa sudah mengajukan kasasi kasus terhadap Kevin Lime dengan tuntutan 3 tahun 10 bulan. Sebab, Kevin divonis lepas. Atas kasasi itu, kuasa hukum Kevin Lime menghormatinya.

“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN LIME dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (bulan) dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,” demikian bunyi memori kasasi jaksa yang dikutip detikcom, Jumat (9/9/2022).

Saat dihubungi terpisah, kuasa hukim Kevin Liem, Rony Hutahahean menyatakan mengapresiasi putusan lepas yang dijatuhkan PN Jakut.

“Kami mengapresiasi putusan majelis hakim PN Jakut. Kami menghargai upaya yang dilakukan kejaksaan dan kami menunggu memori kasasinya dan akan mengajukan kontrakasasi,” kata Rony.

Rony berkeyakinan kliennya tidak bersalah karena hubungan kliennya dengan pelapor dalah hubungan keperdataan sehingga tidak bisa dipidanakan. Hal itu diperkuat dengan pengakuan utang pelapor dalam permohonan kasus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Karena pelapor mengajukan gugatan perdata sampai dua kali (PKPU) dan di dalam gugatannya, hubungan hukum timbul akibat utang piutang yang telah jatuh tempo,” ujar Rony.

Rony juga menyatakan kliennya tidak melakukan usaha fiktif. Sebab di persidangan telah dihadirkan bukti 3.400 boks alkes.

“Jadi kami tidak bisa menilai itu fiktif,” ucap Rony.

Selain itu, aset kliennya yang disita mencapai Rp 72 miliar. Sedangkan utang yang dipermasalahkan Rp 42 miliar.

“Maka ada kemampuan melakukan pembayaran atas aset yang disita. Dari bulan Februari-November 2021 sudah melakukan pembayaran termasuk pelapor. Kami menyajikan itu sebagai alat bukti, tak satupun yang setuju Kevin dihadapkan sebagai terdakwa. Mereka (investor lainnya-red) ingin melanjutkan pembayaran karena dari Februari sampai November tidak pernah telat pembayaran,” tegas Rony.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat Kevin Lime menawarkan investasi pengadaan alasan kesehatan (alkes) untuk alat pelindung diri (APD) Covid-19 pada 2021. Kevin Lime menawarkan keuntungan 37 persen kepada investor. Tawaran ini menggiurkan dan banyak orang yang tertarik investasi.

Kepada korban, KL mengaku sedang bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait pengadaan alkes. Belakangan, para investor merasa ditipu dan melaporkan kasus itu ke Mabes Polri. Atas laporan itu, Kevin Lime ditahan sejak 21 Januari 2021 hingga dilepaskan oleh PN Jakut pada 23 Agustus 2022.

“Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa KL tidak pernah ada project terkait pengadaan alkes untuk tender-tender di pemerintahan maupun swasta,” ucap kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli.

Kevin Lime kemudian ditahan dan diadili. Jaksa mendakwa menilai Kevin telah melakukan sejumlah perbuatan penipuan dan penggelapan. Jaksa lalu menuntut terdakwa 3 tahun 10 bulan penjara. Ternyata majelis hakim berkata lain.

“Menyatakan terdakwa Kevin Lime tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,” demikian bunyi putusan majelis PN Jaku.

Duduk sebagai ketua majelis Suratno serta anggota Rudi Fahruddin Abbas dan Denny Riswanto. Majelis menilai kasus tersebut adalah kasus perdata.

“Oleh karena telah memberikan persetujuannya, maka menurut majelis hakim telah terjadi persesuaian kehendak antara saksi dengan terdakwa untuk mengikatkan diri dalam kerjasama suntik modal yang ditawarkan oleh terdakwa, sehingga antara saksi dan terdakwa terikat pada kesepakatan tersebut (asas pacta sunst servanda),” ucap majelis.

( Sumber : Terdakwa Divonis Lepas, Korban Investasi Alkes Puluhan Miliar Lapor KY )