Jakarta (VLF) – Penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan tahap II tersangka, barang bukti dan berkas perkara 3 tersangka kasus korupsi impor besi atau baja ke jaksa penuntut umum. Ketiga tersangka kasus impor besi atau baja itu bakal segera di sidang.

“Tim Penyidik Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Kejaksaan Agung telah melakukan penyerahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara kepada Tim Penuntut Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Tahun 2016-2021,” kata Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).

Para tersangka yang dilimpahkan ke JPU adalah Taufik (T) selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), dan Budi Hartono Linardi (BHL) selaku swasta owner atau pemilik dari PT Meraseti Logistic Indonesia.

Selanjutnya, tim JPU Kejari Jakpus akan segera melimpahkan dakwaan ke Pengadilan Tipikor di PN Jakarta Pusat.

Para tersangka dikenai pasal berlapis. Tersangka Tahan Banurea disangkakan melanggar Pasal:

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau disangkakan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor.

Sedangkan tersangka Taufiq dan Budi Hartono Linardi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor serta Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Taufik (T) selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahan Banurea (TB), dan BHL selaku swasta owner atau pemilik dari PT Meraseti Logistic Indonesia.

Selain itu, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 6 tersangka korporasi, yaitu PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU.

Peran Para Tersangka
Dirdik pada Jampidsus Kejagung, Supardi, menjelaskan, kasus ini bermula pada kurun 2016-2021, ketika terdapat enam korporasi, yaitu PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU, mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) pada PT Meraseti Logistik Indonesia milik Tersangka Budi Hartono Linardi (BHL). Kini 6 perusahaan swasta itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh penyidik Kejagung.

Supardi menjelaskan, peran tersangka Budi Hartono Linardi bekerja sama dengan tersangka lainnya, yaitu Taufik selaku manajer di PT Meraseti Logistik Indonesia, untuk meloloskan proses impor tersebut. Kedua tersangka bekerja sama dengan tersangka lainnya, yaitu Tahan Banurea (TB) selaku Analis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Supardi menjelaskan para tersangka sebenarnya sudah memiliki kuota impor, tetapi masih bersekongkol dengan pejabat Kemendag untuk mendapatkan tambahan kuota impor. Supardi menyebut Tersangka Budi Hartono Linardi dan Tersangka Taufik mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan menyerahkan uang dengan jumlah tertentu kepada seseorang inisial C (almarhum) yang merupakan ASN Direktorat Ekspor Kementerian Perdagangan RI.

“Di mana setiap pengurusan 1 Surat Penjelasan, Tersangka T (Taufik) menyerahkan secara tunai uang tersebut yang dilakukan secara bertahap di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata milik Saudara C serta Tersangka T juga menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada Tersangka TB di Gedung Belakang Kementerian Perdagangan RI,” kata Supardi.

Lebih lanjut, Supardi menyebut surat penjelasan (sujel) yang diurus Budi Hartono dan Taufik itu digunakan untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari pelabuhan atau dari wilayah Pabean seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh beberapa perusahaan BUMN yaitu: PT Waskita Karya (Persero) Tbk; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT Nindya Karya (Persero); dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Dengan sujel tersebut, pihak Bea dan Cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh ke-6 korporasi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan surat penjelasan (sujel) yang diterbitkan Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, maka importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan oleh keenam korporasi dapat masuk ke Indonesia melebihi dari kuota impor dalam PI (Persetujuan Impor) yang dimiliki keenam perusahaan itu.

Namun, setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke Indonesia, selanjutnya 6 tersangka Korporasi itu menjual ke pasar dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Akibatnya, perbuatan keenam korporasi itu menimbulkan kerugian Sistem Produksi dan Industri Besi Baja Dalam Negeri (Kerugian Perekonomian Negara).

( Sumber : 3 Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja Segera Diadili )

Jakarta (VLF) – Irjen Napoleon Bonaparte divonis 5 bulan 15 hari penjara terkait kasus penganiayaan dengan melumuri tinja manusia ke YouTuber M Kace. Napoleon mengatakan dia tetap bersemangat.

“Semangat terus, jeruji besi tidak akan menghancurkan mental saya apalagi fisik saya. Saya tetap sehat,” ujar Napoleon seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022).

Napoleon kemudian menyebut Kace sebagai penista agama. Dia mengatakan Kace-lah yang melakukan provokasi dengan menghina agama.

“Yang disampaikan hakim benar. Niat itu dipicu provokasi oleh si penista agama M Kace. Saya tidak ada masalah, saya penegak hukum, kok, paham, risiko itu saya ambil karena yang paling penting tidak ada lagi penista agama yang melakukan aksinya, tidak ada lagi dan terbukti apa yang saya lakukan tahun lalu ada dampaknya, tidak ada lagi yang muncul, harus begitu. Harusnya pemerintah yang turun, bukan saya,” kata Napoleon.

Napoleon berharap pihak yang mempunyai kewenangan segera bertindak bila ada penistaan agama. Dia kemudian berbicara soal sikap Pancasilais.

“Saya terima kasih dukungan semua pihak, teman-teman yang menyatakan dukungan, moral kepada saya, menunjukkan bahwa kita beriman. Pahamlah bahwa itu cuma hanya merusak persatuan kesatuan umat, tidak ada yang mau. Kalau memang betul kita Pancasilais, ingin persatuan berdiri di kehidupan bernegara, tidak ada lagi yang berani melakukan pelecehan begitu. Tidak harus menunggu Napoleon-Napoleon baru yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini kepada penista agama,” ujarnya.

“Harusnya semua pihak yang bertanggung jawab yang punya tupoksi bertindak, mencegah, jangan cuma ngomong,” imbuhnya.

Divonis 5 Bulan 15 Hari
Napoleon divonis 5 bulan 15 hari penjara dalam kasus ini. Irjen Napoleon dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan M Kace luka-luka.

“Mengadili, menyatakan, terdakwa Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan tindak penganiayaan,” kata hakim ketua Djuyamto saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (15/9).

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 bulan 15 hari,” imbuhnya.

Irjen Napoleon dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Divonis 5,5 Bulan Bui Gegara Aniaya Kace, Napoleon Tetap Berdalih Bela Agama )

Jakarta (VLF) – Presiden Joko Widodo menegaskan menteri yang mau mencalonkan diri jadi presiden (nyapres) tidak perlu mundur. Sikap Presiden itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Yasonna Laoly saat menjawab permohonan judicial review atau uji materi yang dimohonkan Partai Garuda.

“Apabila menteri akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai menteri, maka pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu dengan menteri tersebut menjabatan akan tidak terpenuhi dengan maksimal,” demikian bunyi sikap Presiden yang dibacakan oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo dalam sidang di MK sebagaimana dikutip detikcom, Kamis (15/9/2022).

“Hal tersebut dapat mengganggu urusan pemerintahan yang lainnya. Karena dalam pelaksanaannya dalam menjunjung kesejahteraan rakyat setiap urusan antarkementerian saling berkaitan dan berkesinambungan dalam penyelenggaraannya,” sambungnya.

La Ode mengatakan, menurut Presiden penting bila menteri tetap bekerja membantunya. Sebab, kondisi faktual di Indonesia saat ini, seperti pemindahan ibu kota negara, persiapan penyelenggaraan pemilu secara serentak, pelaksanaan UU Cipta Kerja, serta pemulihan ekonomi dan pemerintahan akibat pandemi COVID-19, membutuhkan kesinambungan pelaksanaan tugas pimpinan kementerian dalam menyelenggarakannya.

“Sehingga, apabila presiden menilai menteri telah bekerja dengan baik dalam membantunya, maka menteri tersebut dapat dipertahankan untuk tetap menjalankan tugasnya hingga akhir masa jabatan agar penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan tetap dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan,” bebernya.

Alasan ketiga, Pasal 17 UUD 1945 menyatakan presiden dibantu oleh menteri‐menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. La Ode menuturkan, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang‐undang.

“Maka dapat disimpulkan bahwa tugas menteri utamanya adalah membantu presiden dalam memimpin departemen pemerintahan, serta pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh presiden. Sehingga menteri yang akan mengikuti kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya sebagai menteri. Karena pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden, dimana hak tersebut merupakan hak istimewa yang langsung diberikan oleh konstitusi,” urai pemerintah.

Alasan lainnya, pembentukan kementerian negara diatur dalam konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi.

“Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden,” ungkapnya.

La Ode melanjutkan, Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri‐menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan.

“Sehingga menteri tetap dapat menjabat selama tidak diberhentikan oleh presiden meskipun menteri tersebut akan mengikuti kontestasi calon presiden dan/atau wakil presiden,” ucapnya.

Alasan selanjutnya, setiap menteri memimpin kementerian untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka jabatan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan dinilainya memiliki peranan penting karena menteri yang dapat melaksanakan kebijakan presiden dalam mewujudkan visi dan misinya, serta untuk mencapai tujuan negara.

“Sehingga sudah seharusnya jika menteri dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatannya, kecuali diberhentikan presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Perkara tersebut diajukan Partai Garuda yang menguji konstitusionalitas Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Partai Garuda Yohanna Murtika menguji Pasal 170 ayat (1) frasa “pejabat negara” UU Pemilu. Pemohon mendalilkan bahwa menteri adalah pejabat negara yang tidak dikecualikan untuk mengundurkan diri dalam jabatannya apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden oleh Pemohon atau gabungan partai politik.

Menteri yang saat ini tengah menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju, juga Pemohon yang mengusung menteri untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden, potensial mengalami kerugian konstitusional menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berbeda halnya dengan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, apabila dicalonkan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden hanya memerlukan izin kepada Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) UU Pemilu.

Perlakuan berbeda antara menteri dengan dengan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota apabila dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden oleh Pemohon, juga telah mencederai dan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945.

“Frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota’,” pinta Partai Garuda.

( Sumber : Sidang MK, Presiden Tegaskan Menteri yang Nyapres Tak Perlu Mundur )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta bakal menggelar sidang pembacaan putusan kasus korupsi korporasi yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati hari ini. KPK yakin kedua perusahaan itu bakal dinyatakan bersalah.

Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (15/9). Menurutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan, KPK meyakini PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati akan divonis bersalah.

“Sesuai penetapan Majelis Hakim, hari ini 15/9 dijadwalkan pembacaan putusan perkara terdakwa korporasi PT Nindya Karya dan kawan-kawan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

“Dari seluruh fakta persidangan, kami yakin Majelis Hakim akan sependapat dengan uraian analisis yuridis tuntutan tim Jaksa KPK sehingga para terdakwa dimaksud akan dinyatakan bersalah menurut hukum dan dihukum sebagaimana amar tuntutan,” ujarnya.

Ali menjelaskan efek jera pemidanaan tidak harus selalu melalui hukuman penjara. Menurutnya, hukuman denda, pembayaran uang pengganti merupakan hal yang penting dalam memberikan efek jera.

“Sebagai efek jera maka pemidanaan para pelaku korupsi tidak hanya harus dihukum penjara, akan tetapi penting bila meraka pun juga dapat dihukum dengan denda, kewajiban pembayaran uang pengganti dari hasil korupsi yang dinikmatinya serta perampasan asset yang berasal dari kejahatan korupsi,” tutup Ali.

Sebelumnya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dituntut membayar denda masing-masing Rp 900 juta. Keduanya diyakini jaksa KPK merugikan negara Rp 313 miliar terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

“Kami Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim memutuskan; menyatakan ke dalam PT Nindya Karya Persero dan Terdakwa II PT Tuah Sejati telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK Agus Prasetya Raharja saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (4/8/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu PT Nindya karya Persero dan terdakwa II PT Tuah Sejati berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp 900 juta dengan ketentuan jika para terpidana tidak membayar denda paling lambat 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,” lanjut jaksa.

Jaksa juga menuntut keduanya membayar uang pengganti. PT Nindya Karya dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 44.681.053.100 (miliar), sedangkan PT Tuah Sejati dituntut membayar uang pengganti Rp 49.908.196.378 (miliar).

Dalam hal ini, jaksa menyebut PT Nindya Karya sudah menyerahkan Rp 44 miliar ke KPK dan jaksa meminta hakim agar menetapkan uang itu sebagai pembayaran uang pengganti.

Khusus PT Tuah Sejati, jaksa menuntut, jika PT Tuah Sejati tidak membayar uang pengganti setelah satu bulan putusan inkrah, harta bendanya akan disita untuk dilelang.

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila terdapat alasan yang kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud telah diperpanjang lagi paling lama 1 bulan terpidana tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta bendanya dapat disiksa oleh jaksa dan hilang untuk membayar uang pengganti tersebut,” jelas jaksa.

Jaksa juga meminta hakim menetapkan uang Rp 9.062.489.079 (miliar) dan Aset PT Tuah Sejati yang telah disita diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

“Menetapkan terdakwa II PT Tuah Sejati agar tetap mengelola aset usaha berupa stasiun pengisian bahan bakar SPBU, stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBBN, dan melanjutkan penyetoran keuangan aset usaha ke rekening penampungan KPK sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap,” tegas jaksa.

Jaksa Yakini Dakwaan Terbukti
Jaksa meyakini dua perusahaan itu melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati didakwa merugikan negara Rp 313 miliar. Jaksa mengatakan korupsi itu dilakukan terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

Jaksa mengatakan perbuatan mereka telah membuat negara rugi ratusan miliar. Adapun penerima keuntungannya adalah:

– Terdakwa I PT Nindya Karya memperkaya diri Rp 44.681.053.100

– Terdakwa II PT Tuah Sejati Rp 49.908.196.378

– Heru Sulaksono Rp 34.055.972.542

– T Syaiful Achmad Rp 7.490.000.000

– Ramadhani Ismy Rp 3.204.500.000

– Sabir Said Rp 12.721.769.404

– Bayu Ardhianto Rp 4.391.616.851

– Syaiful Ma’ali Rp 1.229.925.000

– Taufik Reza Rp Rp 1.350.000.000

– Zainuddin Hamid Rp 7.535.000.000

– Ruslan Abdul Gani Rp 100.000.000

– Zulkarnaen Nyak Abbas Rp 100.000.000

– Ananta Sofwan Rp 977.729.000

– PT Budi Perkasa Alam Rp 14.304.427.332,5

– PT Swarna Baja Pacific Rp1.757.437.767,45 dan pihak-pihak lain Rp129.543.116.165,24.

Berikut proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati di mana keduanya memperkaya diri dan orang lain:

1. Proyek pembangunan dermaga bongkar Tahun 2004

2. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2006

3. Proyek lanjutan pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2007

4. Proyek pembangunan dermaga bongkar tahun 2008

5. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2009

6. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2010

7. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2011.

Jaksa mengatakan dari pengerjaan proyek pada 2004-2011 ada selisih antara penerimaan riil dan biaya riil. Tak hanya itu, ada juga penggelembungan harga satuan dan volume pada proyek itu sehingga merugikan negara Rp 313 miliar.

“Telah merugikan keuangan negara sebesar Rp313.345.743.535,19 dengan rincian; pertama, selisih penerimaan riil dan biaya riil tahun 2004 sampai dengan 2011 sebesar Rp 287.270.626.746,39. Kedua, kekurangan volume terpasang tahun 2006 sampai dengan 2011 sebesar Rp 15.912.202.723,80. Ketiga, penggelembungan harga satuan dan volume pada kontrak subkontraktor sebesar Rp 10.162.914.065,” bunyi dakwaan jaksa.

( Sumber : Sidang Vonis Digelar Hari Ini, KPK Yakin PT Nindya Karya Diputus Bersalah )

Jakarta (VLF) – Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte hari ini akan menghadapi sidang vonis terkait kasus penganiayaan dengan melumuri kotoran tinja manusia ke YouTuber M Kace. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dilansir SIPP PN Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022), sidang vonis akan digelar di ruang 5 PN Jakarta Selatan pukul 11.00 WIB-selesai. Sidang vonis akan dibacakan hakim ketua Djuyamto.

“Kamis 15 Agustus 2022, jam 11.00 WIB-selesai agenda pembacaan putusan,” tulis SIPP.

Dituntut 1 Tahun Bui
Mantan Kadiv Hubinter Polri itu diketahui dituntut 1 tahun penjara terkait kasus ini. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini Napoleon bersalah baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

“Menuntut, agar majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara, memutuskan, menyatakan Terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan tindak penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu, kedua Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat 1 KUHPidana,” kata jaksa Andi Jaya Aryandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun,” imbuhnya.

Hal-hal yang memberatkan tuntutan yakni perbuatan Napoleon telah mengakibatkan M Kace luka-luka.

“Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban M Kosman alias M Kace luka-luka,” kata jaksa penuntut umum Faizal Putrawijaya.

Tak hanya itu, Napoleon juga disebut jaksa sedang menjalani hukuman dalam kasus lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan, jaksa menilai antara mantan Kadiv Hubinter Polri itu dengan M Kace sudah saling memaafkan.

“Terdakwa sedang menjalani hukuman,” kata jaksa.

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan,” imbuhnya.

Napoleon diyakini jaksa melanggar Pasal 351 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

( Sumber : Irjen Napoleon Hadapi Sidang Vonis Kasus Aniaya M Kace Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Perkara pembunuhan Khairul Amin (54), bos Rumah Makan (RM) ‘Sinar Minang’ di Karawang, oleh pembunuh bayaran sewaan istrinya memasuki sidang vonis. Istri dan juga 5 pembunuh bayaran divonis 13 tahun bui.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada 8 Agustus 2022. Duduk sebagai majelis, Hendra Kusuma Wardana sebagai ketua majelis didampingi Nelly Andriani dan Krisfian Fatahila selaku anggota majelis hakim.

Dalam kasus ini, ada enam terdakwa yang diadili. Mereka adalah Neliwati, istri dari Khairul Amin, dan lima eksekutor atau pembunuh bayaran, yaitu Agus Marjuki, Herdi Sawaludin, Rian, Maulana Hasanudin, dan Burhanudin.

“Menyatakan terdakwa Neliwati terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pembunuhan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun,” ucap hakim sebagaimana berkas putusan yang dilihat, seperti dilansir detikJabar pada Rabu (14/9/2022).

Besaran hukuman yang sama juga diberikan hakim kepada 5 pembunuh bayaran. Mereka dijatuhi hukuman 13 tahun bui.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 13 tahun,” kata hakim.

( Sumber : Istri Otak Pembunuhan Bos ‘Sinar Minang’ Divonis 13 Tahun Bui! )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah tempat di wilayah Lampung. Kegiatan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan mahasiswa baru yang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (13/9). Ali menyebut setidaknya ada tiga lokasi yang digeledah penyidik KPK.

“Selasa (13/9), tim penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan lokasi yang berbeda,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/9/2022).

Ali menyebut, dalam penggeledahan itu, pihaknya menemukan dokumen Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) hingga dokumen daftar donatur. Adapun tempat dan dokumen yang ditemukan KPK antara lain:

1. Gedung LNC (Lampung Nahdiyin Center) Jl. Rajabasaraya I, Lampung, tim penyidik memperoleh sejumlah dokumen, di antaranya terkait daftar donatur.

2. Rumah di Jl Nusantara GG Cemara No 11, Bandar Lampung, dan rumah Jl Duren 11 Blok E Jati Agung Lampung Selatan, diperoleh dokumen terkait SNMPTN dan pengumuman hasil SNMPTN, serta dokumen dana iuran uang kuliah tunggal/UKT.

3. Kantor Yayasan Alfian Husin, kampus IIB Darmahusada, Jl Zainal Abidin, Pagar Alam, Lampung, diperoleh dokumen terkait transfer dana dan bukti elektronik/BBE.

Ali menyebut barang temuan itu bakal disita untuk dijadikan sebagai barang bukti. Selanjutnya, dia juga menyebut temuan itu bakal dianalisis oleh KPK.

“Seluruhnya akan dianalisis dan disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara ini,” tutup Ali.

Karomani sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (20/8). Selain Karomani, KPK menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryand, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desfiandi.

( Sumber : Penggeledahan Kasus Rektor Unila, KPK Sita Dokumen SNMPTN-Daftar Donatur )

 

Jakarta (VLF) – Mantan Kasatpol PP Makassar, Muhammad Iqbal Asnan diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel). Iqbal Asnan diperiksa terkait dugaan korupsi honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar di 14 kecamatan tahun 2017-2020.

“Iya, saksi Iqbal Asnan (mantan Kasatpol PP) diperiksa,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi kepada detikSulsel, Selasa (13/9/2022) malam.

Iqbal Asnan yang juga terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang ini diperiksa di Rutan Kelas I Makassar pada Selasa (13/9). Selain Iqbal, Jaksa juga memeriksa 7 orang saksi lainnya.

“Kalau khusus Iqbal itu di Rutan yang lain di Kejati, karena dia (Iqbal) ditahan. Jadi pemeriksaannya di rutan, jaksa yang datang ke sana,” ucap Soetarmi.

Soetarmi mengungkapkan satu saksi lain yang diperiksa atas nama Abdul Rahim Dg Nya’la, sementara 6 orang lainnya tak disebutkan namanya. Namun seluruh saksi yang diperiksa adalah ASN dari Pemerintah Kota Makassar.

“Semuanya ASN. Untuk statusnya Iqbal saya tidak tahu, tapi yang jelas saat itu beliau sebagai ASN, jabatan Abdul Rahim saat itu juga saya tidak tahu,” terangnya.

Enam orang tak disebutkan namanya itu bertanggung jawan sebagai bendahara. Mereka disebut yang membayarkan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar saat itu.

“Enam orang bendahara yang membayarkan biaya operasional Satpol PP. Penyidik tidak mau sebutkan namaya cuman dia sebutkan ada enam orang bendahara. Apa yang saya sebutkan itu saja yang saya tau,” ucapnya.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar.

“Berdasarkan keterangan ketua tim penyidik dalam perkara ini Herberth P. Hutapea menerangkan bahwa sampai saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 148 saksi, penyidik berupaya akan segera menentukan tersangka dalam penyidikan perkara ini,” ujar Soetarmi.

Ke depan saksi-saksi yang diperiksa disebut tidak menutup kemungkinan bisa jadi tersangka apabila terbukti terlibat dalam kasus yang sudah naik penyidikan ini. Namun untuk saat ini ratusan orang yang telah diperiksa itu masih berstatus saksi.

“Untuk sementara saksi saya tidak tahu nanti dalam perkembangan penyidikan apakah nanti dibebani tanggung jawab sehingga menjadi tersangka,” sebutnya.

Diketahui, jaksa terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar di 14 kecamatan tahun 2017-2020. Sebelumnya penyidik memeriksa 700 orang saksi dari unsur Satpol PP Makassar.

“Jumlah pegawai atau tenaga Satpol PP saja di kurun waktu yang disidik itu menghampiri 700 orang,” kata Kasidik Kejati Sulsel Andi Faik kepada detikSulsel, Sabtu (13/8).

Selain itu penyidik juga akan memeriksa pihak terkait di luar Satpol PP Makassar agar fakta sebenarnya terungkap.

“Belum lagi saksi yang lain, selain pegawai atau tenaga Satpol PP Makassar,” sebutnya.

Faik mengatakan pihaknya masih belum bisa menetapkan tersangka dengan alasan belum rampungnya pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus ini. Termasuk, beberapa tahapan ke depan masih harus dilaksanakan seperti perhitungan kerugian negara (PKN) oleh lembaga audit negara.

“Proses itu belum (penetapan tersangka) masih ada beberapa tahapan untuk sampai ke situ. PKN ini pastinya melibatkan lembaga lain, makanya kami tidak bisa mengira (kerugian negara) apalagi memastikan masa penuntasan perkara,” ujar Faik.

( Sumber : Eks Kasatpol PP Makassar Diperiksa di Rutan Soal Dugaan Korupsi Honorarium )

Jakarta (VLF) – Kasus pencatutan data NIK di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bisa dibawa ke ranah pidana. Hal ini ditegaskan pakar hukum pidana Universitas Udayana (Unud) Dr Gde Made Suardana. Sesuai undang-undang, ancamannya bisa enam tahun penjara.

Dia mengatakan, para pihak yang melakukan pemalsuan, yakni pengepul dan pengolah data KTP untuk kepentingan partai politik (parpol) bisa dijerat hukum pidana dan UU Administrasi Kependudukan.

“Pemalsuan menggunakan tanpa izin untuk kepentingan partai politik, sebenarnya kalau kita cermati bahwa kalau langsung kepada pidananya, itu bisa memberikan keterangan palsu di Pasal 263 KUHP ayat 2,” ujar Dr Gde Made Suardana dihubungi detikBali, Selasa (13/9/2022).

Dijelaskan, dalam Pasal 263 KUHP ayat (2) berbunyi “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

“Artinya dia menggunakan pemalsuan dokumen dan itu ancamannya bisa hingga 6 tahun,” lanjut dia.

Selain KUHP, katanya warga atau korban Sipol bisa menjerat pelaku dengan menggunakan UU Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Tapi di sana sanksi pidana terhadap calon parpol yang menggunakan identitas orang lain bisa diselesaikan dengan sanksi administratif,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bawaslu Bali mengungkap sekitar 108 orang melapor bahwa data NIK-nya tercatat di situs Sipol. Rata-rata korbannya adalah PNS, masyarakat umum hingga kalangan TNI/Polri.

Diduga, bocornya data NIK berasal dari koperasi, tempat penyewaan, kartu kredit dan leasing. Pihak KPU Bali sendiri pasca temuan tersebut berencana mengklarifikasi kepada para korban Sipol pada 14 September 2022.

( Sumber : Pelaku Pencatutan NIK untuk Parpol Terancam 6 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – KPK bakal melelang barang hasil rampasan dari mantan terpidana korupsi, M Nazaruddin. Lelang akan dilakukan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.

“KPK bersama dan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru akan melaksanakan lelang barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Ali mengatakan lelang dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama terdakwa Muhammad Nazaruddin yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ali menjelaskan KPK bakal melelang satu unit tanah beserta bangunan seluas 88 meter persegi di Pekanbaru, Riau, milik M Nazaruddin dengan nilai limit Rp 2,816 miliar. Aset tersebut dijual lengkap dengan Buku Tanah Hak Milik atas nama Nazir Rahmat.

“Harga limit Rp 2.816.832.000 (Rp 2,8 miliar) dan uang jaminan Rp 600.000.000 (Rp 600 juta),” jelas Ali.

Ali menyebut lelang bakal dilaksanakan pada Rabu (21/9). Pelelangan dapat dilakukan di laman www.lelang.go.id.

Nazaruddin merupakan mantan anggota DPR RI yang ditetapkan sebagai tersangka suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Dia sempat melarikan diri ke Kolombia sebelum akhirnya ditangkap.

Nazaruddin divonis 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider 4 bulan di putusan Pengadilan Tipikor. Vonis itu diperberat Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara.

Selain kasus suap, Nazaruddin juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi. Dia didakwa pencucian uang lantaran membeli sejumlah saham perusahaan dengan uang hasil korupsi.

Hukuman penjara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu berakhir pada 14 Juni 2020. Dia bebas dari Lapas Sukamiskin setelah memperoleh cuti menjelang bebas (CMB).

( Sumber : KPK Lelang Rumah Rp 2,8 M Hasil Rampasan Kasus Nazaruddin, Berminat? )