Jakarta (VLF) – KPK mengembangkan perkara dugaan tindak pidana berupa suap di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Sebelumnya, kasus ini menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

“Benar, KPK saat ini kembali mengembangkan perkara dugaan TPK terkait suap dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

Namun, Ali belum dapat mengungkap soal konstruksi perkara hingga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut bakal mengumumkan hal tersebut setelah proses penyidikan dinyatakan cukup.

“Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi Tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup,” ungkapnya.

Ali menuturkan, hingga saat ini penyidik KPK masih terus mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut. Salah satunya, kata Ali, lewat pemanggilan saksi yang diduga mengetahui perkara itu.

“Pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik di antaranya melalui pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi sedang berjalan,” tutur Ali.

KPK, kata Ali, bakal terus menyampaikan perkembangan perkara suap RAPBD Jambi ini kepada publik.

“Perkembangan dari proses penyidikan ini akan tetap kami sampaikan sebagai salah satu bentuk pengawasan publik dalam upaya penindakan yang KPK lakukan,” sebutnya.

Selain itu, tambah Ali, pengembangan perkara ini juga jadi salah satu bentuk komitmen KPK dalam mengajukan pihak-pihak yang diduga memiliki andil dalam perkara itu.

“Perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana ke Pengadilan Tipikor,” tutup Ali.

Terkait Zumi Zola, dia mulai ditahan KPK setelah ditetapkan tersangka KPK. Zumi Zola ditahan 9 April 2018.

Saat itu KPK menyebut Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp 49 miliar bersama-sama dengan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan. Seiring berjalannya waktu KPK menjerat Zumi Zola di kasus suap anggota DPRD Jambi.

Adapun kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang hingga akhirnya menetapkan 4 tersangka, yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin.

Uang Rp 400 juta turut disita KPK dalam OTT itu. KPK menyebut uang itu ditujukan pada anggota DPRD agar hadir dalam pengesahan RAPBD Jambi atau biasa disebut ‘suap ketok palu’.

Setelah penyidikan selesai, Zumi Zola pun didakwa suap ‘ketok palu’ anggota DPRD Jambi dan menerima gratifikasi uang dan mobil Toyota Alphard.

Hingga akhirnya Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diyakini terbukti menerima gratifikasi uang Rp 37.477.000.000, USD 173.300, dan SGD 100.000, serta satu unit mobil Toyota Alphard.

Zumi juga dinyatakan terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Zumi terbukti memberi suap total Rp 16,34 miliar.

Atas putusan itu, Zumi Zola dan jaksa KPK saat itu tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Zumi menerima putusan majelis hakim dan ingin segera berkekuatan hukum tetap (inkrah). KPK juga menilai hukuman yang dijatuhkan Zumi Zola sesuai tuntutan.

Kemudian, Zumi Zola pun dieksekusi pada 14 Desember 2018. Zumi dieksekusi ke Lapas Sukamiskin.

Jika dihitung, Zumi berada di penjara kurang lebih 4 tahun dari masa hukumannya 6 tahun penjara. Zumi Zola pada Selasa (6/9) mendapat bebas bersyarat.

“Mereka bebas bersyarat. (dibebaskan) karena memenuhi hak mereka sesuai undang-undang,” ujar Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar seperti dikutip dari detikJabar.

Zumi masih diwajibkan untuk lapor ke Bapas Bandung. “Bebas bersyarat, masih harus wajib lapor ke Bapas Bandung sampai habis,” kata Elly.

( Sumber : KPK Kembangkan Kasus Suap Zumi Zola, Buru Tersangka Baru )

Jakarta (VLF) – Dirut PT Harum Nusantara Makmur (HNM), Rasyid Samsudin, yang menjadi terdakwa dugaan korupsi kredit Bank Banten senilai Rp 186 miliar mengajukan eksepsi. Dia menganggap kasusnya tak masuk ranah pidana.

Kuasa hukum terdakwa, Dhani Perwira, mengatakan Pengadilan Tipikor Serang tidak berwenang mengadili perkara kliennya. Dia menganggap kliennya seharusnya diadili di PN Jakarta Selatan.

Dia juga menilai dakwaan penuntut umum tidak jelas. Dia menganggap uraian waktu dan tempat kejadian dalam dakwaan keliru.

“Sama sekali tidak menggambarkan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, melainkan perkara perdata terkait kredit macet dan atau dugaan pidana perbankan,” ujar Dhani di PN Serang, Senin (19/9/2022).

Dia juga menuding perhitungan kerugian negara tidak jelas. Alasannya, perhitungan dilakukan setelah penetapan tersangka.

“Perhitungan kerugian negara tidak jelas, tidak pasti dan dilakukan setelah penetapan tersangka atas diri terdakwa,” ujarnya.

“Pemeriksaan perkara terdakwa tidak dapat dilanjutkan dan membebaskan dari dakwaan,” sambungnya.

Rasyid Samsudin didakwa bersama Satyavadin Djojosubroto dalam kasus dugaan korupsi terkait kredit modal kerja dan kredit investasi Bank Banten ke PT HNM senilai Rp 61 miliar.

Kredit ini dilakukan untuk pembiayaan ke PT HNM dalam pekerjaan borongan dan pekerjaan tanah di Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang. Hingga pada 31 Juli 2022, PT HNM belum pernah melakukan pembayaran pokok kredit sehingga menimbulkan kerugian hingga Rp 186 miliar.

( Sumber : Bacakan Eksepsi, Terdakwa Korupsi Bank Banten Minta Dibebaskan dari Dakwaan )

Jakarta (VLF) – Terdakwa Medina Zein menjalani sidang tuntutan atas kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Medina Zein didampingi suami sekaligus pengacaranya, Lukman Azhari, serta ibu kandungnya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Medina Zein hukum pidana penjara selama satu tahun enam bulan usai perempuan berusia 30 tahun itu terbukti bersalah atas dugaan pengancaman terhadap Uci Flowdea.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Medina Zein dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi masa tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022).

“Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan adanya denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman enam bulan,” ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, Medina Zein mengaku akan menerima semua tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ia memilih berserah diri kepada Tuhan atas perkara yang tengah dihadapinya.

Sekadar informasi, Medina Zein tengah menjalani sidang atas dua kasus berbeda yang dilaporkan oleh Uci Flowdea dan Marissya Icha. Sebelumnya, ia juga sudah menjalani sidang pemanggilan saksi a de charge yang dihadirkan oleh kuasa hukumnya.

Namun, majelis hakim menolak untuk memeriksa saksi tersebut karena tidak berada di kantor Pengadilan maupun Kejaksaan.

Medina Zein sendiri dituntut Pasal 27 Ayat 4 juncto Pasal 45 Ayat 4 Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 335 KUHP.

( Sumber : Medina Zein Dituntut 1,5 Tahun Penjara Atas Kasus Dugaan Pengancaman ke Uci Flowdea )

Jakarta (VLF) – Terdakwa Surya Darmadi melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus lahan sawit PT Duta Palma yang merugikan negara Rp 86 triliun. Juniver menyebut apa yang dilakukan kliennya bukan tindak pidana korupsi.

“Bahwa sebenarnya, perbuatan terdakwa sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum, bukanlah merupakan tindak pidana dan tidak masuk dalam ruang lingkup perkara tindak pidana korupsi,” kata Juniver saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Juniver mengatakan jaksa penuntut umum mendakwa kliennya telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Padahal, menurut Juniver, dalam kasus yang menjerat kliennya ini harusnya berlaku asas kekhususan sistematis di mana seharusnya yang diterapkan adalah Undang-Undang Kehutanan.

“Maka berlaku asas lex specialist systematisch (kekhususan yang sistematis), artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus, misalnya subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delict-nya,” ujarnya.

“Bahwa terkait dengan perkara a quo, maka apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana seyogianyalah diterapkan/diberlakukan ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan, bukan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tipikor sesuai asas lex specialist systematisch dimaksud,” sambungnya.

Juniver mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum sumir dan prematur. Juniver menyebut Surya Darmadi adalah korban dari proses penegakan hukum yang dipaksakan dan terburu-buru.

“Bahwa akibat dari dakwaan penuntut umum yang sumir dan prematur tersebut, jelaslah dapat dikonstatir bahwa terdakwa Surya Darmadi adalah korban dari proses penegakan hukum yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru untuk suatu tujuan tertentu,” tuturnya.

Padahal senyatanya, lanjut Juniver, telah ada aturan baru dalam omnibus law di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 110A dan Pasal 110B Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan masih memberi waktu selama 3 tahun kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan dan hanya dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dimaksud.

Juniver mengatakan, bila Kejaksaan Agung tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan dalam kasus ini, kliennya tidak akan menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebab, kata Juniver, beberapa perusahaan milik Surya Darmadi masih memiliki waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan semua proses administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan tersebut.

“Bahwa apabila penegak hukum in casu institusi Kejaksaan Agung masih mengedepankan prinsip due process of law dan taat atas aturan hukum positif serta tidak terburu-buru/prematur dalam mengambil tindakan, maka yakinlah bahwa terdakwa Surya Darmadi, tidak akan menjalani proses hukum seperti saat ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena beberapa perusahaan milik terdakwa yaitu: PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan PT Panca Agro Lestari masih memiliki waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan semua proses administrasi pengurusan izin pelepasan kawasan hutan tersebut, Sementara PT Kencana Amal Tani dan PT Banyu Bening Utama sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU),” ujarnya.

Minta Dakwaan Dibatalkan

Atas keberatan itulah, Juniver meminta majelis hakim menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Juniver juga meminta keberatan yang diajukan ini dapat diterima seluruhnya.

“Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut, menerima keberatan yang diajukan terdakwa Surya Darmadi untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum (null and void) atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard), memerintahkan agar terdakwa dilepas/dikeluarkan dari tahanan,” tuturnya.

Dakwaan Surya Darmadi
Diketahui, pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari itu didakwa membuat negara merugi senilai Rp 86,5 triliun. Jaksa mengatakan negara rugi akibat melakukan usaha perkebunan di Indragiri yang mengakibatkan kerusakan hutan.

“Terdakwa Surya Darmadi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu Periode 1999-2008 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan, Kamis (8/9).

Berikut ini daftar kerugian negara akibat Surya Darmadi:

1. Memperkaya Surya Darmadi Rp 7.593.068.204.327 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 7.710.528.838.289

2. Merugikan keuangan negara Rp 4.798.706.951.640 dan USD 7.885.857,36 (atau bila dikurskan saat ini adalah Rp 117.460.633.962,94) yang totalnya berarti adalah Rp 4.916.167.585.602

3. Merugikan perekonomian negara Rp 73.920.690.300.000

Bila semuanya dihitung, totalnya adalah Rp 86.547.386.723.891.

Jumlah ini berbeda dari apa yang disampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam konferensi pers bersama BPKP tanggal 30 Agustus 2022. Saat itu Jampidsus mengatakan jumlah kerugian keuangan negara adalah Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara adalah Rp 99,2 triliun yang bila dijumlahkan adalah Rp 104,1 triliun.

( Sumber : Eksepsi, Surya Darmadi Sebut Kasus Lahan Sawit Bukan Perkara Korupsi )

Jakarta (VLF) – Majelis sidang banding etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri.

Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Senin (19/9/2022). Putusan banding ini bersifat final dan mengikat.

“Satu, menolak permohonan banding pemohon banding,” ujar Komjen Agung.

“Dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri,” sambungnya.

Agung menyatakan perbuatan Sambo sebagai perbuatan tercela. Agung menegaskan Sambo tetap dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

“Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” ucapnya.

Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Dia tak terima dan mengajukan permohonan banding.

Ferdy Sambo merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, Bharada Eliezer, dan Bripka Ricky.

Ferdy Sambo diduga memerintahkan Bharada Eliezer menembak Yosua. Dia juga diduga mengarang cerita kalau Yosua tewas akibat baku tembak di rumah dinasnya pada Jumat (8/7).

Kini, Fedy Sambo sedang menanti sidang pidana kasus dugaan pembunuhan Yosua. Berkas perkara lima tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan sedang diteliti kelengkapannya.

( Sumber : Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Diberhentikan Tidak Hormat dari Polri! )

Jakarta (VLF) – Kasus teror sperma sempat bikin geger warga Tasikmalaya. Pelaku teror sperma Sidik Nugraha ternyata dihukum 1 tahun 6 bulan atas ulahnya itu.

Putusan itu dijatuhi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya. Putusan dijatuhi kepada Sidik pada 24 Februari 2020 lalu. Majelis hakim PN Tasikmalaya yang saat itu diketuai oleh Y Wisnu Wicaksono dan dua anggotanya Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya dan Ikbal Muhammad.

Dalam putusannya sebagaimana dikutip detikJabar dalam salinan putusan di website Mahkamah Agung (MA) Sidik dianggap bersalah melakukan tindak pidana pornografi sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 44 Tahun 2007 tentang Pornografi dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ucap hakim sebagaimana amar putusannya.

Dalam salinan putusan tersebut, hakim menyatakan Sidik Nugraha dianggap mengganggu ketertiban umum. Ulah sidik juga menimbulkan keresahan bagi kaum wanita. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan perilaku Sidik selama persidangan yang tak berbelit dan mengakui perbuatannya.

Jejak Kasus
Kasus ini sempat bikin heboh warga Tasikmalaya. Sidik diketahui melempar sperma ke wanita di jalanan.

Aksi Sidik itu dilakoni pada November 2019 lalu. Saat itu, Sidik yang mengendarai sepeda motor di sekitaran ruko bunderan Gobras, Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya melihat korban wanita dewasa berinisial LR duduk di depan ruko.

Sidik lantas menghentikan sepeda motornya. Sidik memandang korban yang tak jauh dari tempatnya berhenti. Nafsu birahi muncul seketika. Sidik pun menggesek kemaluannya ke jok sepeda motor sambil badannya menunduk.

Sidik lantas menghampiri korbannya. Saat itu, Sidik bertanya alasan korban duduk di depan ruko. Korban menjawab sedang menunggu ojek. Sidik lantas menawarkan untuk mengantar korban namun tak di jawab.

Sidik lalu memasukkan tangannya ke celana dan melempar sperma ke arah korban. Namun cairan itu tak sampai ke korban lantaran berhasil menghindar.

Kasus itu diproses pihak kepolisian. Sidik ditangkap dan dilakukan penahanan oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Sekadar diketahui, warga di Kota Tasikmalaya geger dengan aksi teror cabul seorang pria yang berbuat tak lazim hingga melempar cairan mirip sperma. Kasus ini telah dilaporkan oleh salah seorang perempuan yang menjadi korban pelemparan.

Pelapor adalah seorang ibu rumah tangga berinisial LR. Saat itu LR sedang menunggu ojek online di Jalan Letjen Mashudi dihampiri pelaku yang menggunakan motor matic. Secara tiba-tiba pelaku langsung meraba dan menggesek kemaluannya sendiri, hingga akhirnya melempar sperma ke arah LR.

Aksi cabul itu viral setelah RF suami dari LR posting kronologi dan foto terduga pelaku di Facebook. RF bersama temannya sempat mengetahui dan mendatangi rumah terduga pelaku, namun hasilnya nihil.

( Sumber : PN Tasikmalaya Hukum Pelaku Teror Sperma 1,5 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Mantan Kakanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jakarta Timur, Jaya, kembali dijadikan tersangka dalam kasus lahan di Cakung, Jakarta Utara. Tidak terima, Jaya mengajukan praperadilan melawan Mabes Polri.

Awalnya, Jaya ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi senilai Rp 1,4 triliun.

“Terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009 RW 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor: Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tanggal 12 Nopember 2020,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi pada Januari 2021.

Diam-diam, Jaya mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka itu ke PN Jaktim. Pada 28 September 2021, PN Jaktim mengabulkan permohonan Jaya dan mencabut status tersangka Jaya.

Mengetahui hal itu, Menteri ATR/BPN kala itu, Sofyan Djalil, kaget dan melakukan sejumlah pertemuan dengan pimpinan lembaga kehakiman. Akhirnya Mabes Polri kembali menetapkan Jaya menjadi tersangka. Bedanya kali ini Jaya dijadikan tersangka dengan pasal pemalsuan. Jaya tidak terima dan mengajukan praperadilan ke PN Jakpus.

Berikut permohonan Jaya yang dilansir website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), Jumat (16/9/2022):

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP atas Pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya (38 Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Salve Veritate dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 4931 atas nama Abdul Halim seluas 77.852 M2yang terletak di Kampung Baru RT 009, RW. 008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur yang diduga melakukan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Sdr.Jaya, SH.,MM, yang diduga melanggar sebagaia mana dimaksud pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon;
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan ini didaftarkan pada Kamis (15/9) kemarin.

( Sumber : Jadi Tersangka Lagi di Kasus Lahan, Eks Kakanwil DKI Ajukan Praperadilan )

Jakarta (VLF) – KPK kembali menetapkan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) sebagai tersangka baru. Kali ini, Terbit ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dan berperan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

“Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai Tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Ali menyebut Terbit disangkakan dengan Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, KPK saat ini tengah mengumpulkan dan melengkapi alat bukti di perkara baru yang menjerat Terbit.

“Tim Penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti sehingga mengenai konstruksi uraian perbuatan tersangka secara lengkap akan kami sampaikan pada kesempatan lain,” ucapnya.

Selain itu, Ali meminta sikap kooperatif kepada para pihak yang bakal dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini. Dia meminta para saksi menyampaikan keterangan yang jujur di hadapan penyidik.

“KPK juga mengharapkan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan Tim Penyidik,” ucap Ali.

Ali memastikan perkembangan perkara ini bakal disampaikan secara terbuka ke publik. Dia menyebut pengembangan perkara ini wujud dari komitmen KPK mengungkap dan menuntaskan perkara yang tengah diusut.

“Setiap perkembangan perkara ini pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat. Pengembangan perkara ini sebagai komitmen KPK untuk terus mengungkap dan menuntaskan perkara yang ditanganinya,” ujarnya.

Dia menyebut sepanjang proses penyidikan dan penuntutan, KPK tak segan untuk menetapkan tersangka baru bila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Sehingga pada proses penyidikan dan penuntutan sepanjang kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK tak segan tetapkan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka,” imbuhnya.

Terbit sendiri sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Januari 2022. Dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penerimaan hadiah atau janji.

Kemudian, Terbit juga ditetapkan sebagai tersangka perdagangan orang. Hal ini terungkap sejak ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Terbit.

Terakhir, saat penggeledahan paksa di rumahnya ditemukan berbagai satwa. Terbit yang menyimpan hewan langka ini melanggar Pasal 21 ayat 2a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam pasal 40 di undang-undang itu dijelaskan bagi pihak yang melanggar dikenakan sanksi paling lama 5 tahun penjara.

( Sumber : Bupati Langkat Nonaktif Jadi Tersangka Lagi, Kali Ini Kasus Gratifikasi )

Jakarta (VLF) – Neliwati tega menghabisi nyawa suaminya sendiri Khairul Amin bos rumah makan Sinar Minang di Karawang dengan menyewa pembunuh bayaran. Atas perbuatannya itu, Neliwati beserta 5 eksekutor diganjar hukuman 13 tahun.

Hukuman itu diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang diketuai Hendra Kusuma Wardana sebagai ketua majelis didampingi Nelly Andriani dan Krisfian Fatahila selaku anggota majelis hakim. Vonis dijatuhi pada 8 Agustus 2022 lalu.

Dalam kasus ini, ada enam terdakwa yang diadili. Mereka yakni Neliwati istri dari Khairul Amin dan lima eksekutor atau pembunuh bayaran yaitu Agus Marjuki, Herdi Sawaludin, Rian, Maulana Hasanudin dan Burhanudin.

“Menyatakan terdakwa Neliwati terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pembunuhan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun,” ucap hakim sebagaimana berkas putusan yang dilihat detikJabar pada Rabu (14/9/2022).

Besaran hukuman yang sama juga diberikan hakim kepada 5 pembunuh bayaran. Mereka dijatuhi hukuman 13 tahun bui.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 13 tahun,” kata hakim.

Kasus ini bermula saat Neliwati merasa kesal dan sakit hati terhadap suaminya yang sudah 4 kali nikah lagi. Neliwati bercerita hal itu kepada Agus Murjoko yang kala itu berprofesi driver ojek online.

Neliwati meminta bantuan Agus untuk mencarikan orang yang bisa membunuh suaminya dengan cara disantet. Agus lantas mengenalkan Neliwati kepada Herdi Sawaludin. Saat itu, Herdi menyanggupi dengan meminta bayaran Rp 5 juta.

Singkat cerita, Neliwati menyanggupi. Namun sudah dua bulan berjalan, suaminya tak kunjung meninggal dunia seperti yang dijanjikan. Neliwati kemudian bertemu lagi dengan Herdi. Saat itu, Herdi justru bilang bahwa ada yang mau membunuh suaminya itu namun dengan ongkos Rp 30 juta.

Neliwati mengamini dan membayar Rp 10 juta di awal. Skenario disusun kelompok pembunuh bayaran itu untuk menghabisi nyawa Khairul Amin. Skenario pembegalan dilakoni para pembunuh bayaran hingga nyawa bos RM tersebut melayang.

Kasus ini lalu terbongkar oleh Polres Karawang. Polisi meringkus Neliwati termasuk komplotan pembunuh bayarannya.

( Sumber : 13 Tahun Bui Bagi Istri yang Sewa Pembunuh Habisi Bos ‘Sinar Minang’ )

Jakarta (VLF) – Polri menyebut tiga tersangka dugaan penggelapan WanaArtha Life, MA, EL dan RF mengajukan praperadilan. Namun, praperadilan tersebut ditolak oleh majelis hakim.

“Terkait update kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha, hakim sidang memutuskan menolak gugatan praperadilan terkait kasus dugaan tindak pidana penggelapan di PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha dengan tersangka inisial MA, EL, dan RF,” kata Juru Bicara Divhumas Polri Kombes Ade Yaya Suryana kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

Ade mengatakan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri langsung bergegas kembali untuk meneruskan penyidikan kasus ini. Selanjutnya, penyidik bakal melakukan pemeriksaan saksi ahli hingga penyitaan aset terkait.

“Selanjutnya penyidik akan segera melakukan langkah-langkah penyidikan berupa pemeriksaan saksi dan ahli melakukan audit keuangan, melakukan penyitaan aset-aset, melakukan upaya penggeledahan untuk mencari dokumen dan alat bukti lainnya,” katanya.

“Segera melakukan pemberkasan untuk pengiriman tahap satu dari masing-masing tersangka,” tambahnya.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri sedang mengusut kasus dugaan penggelapan WanaArtha Life. Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Penyidik unit 3 Subdit 5 Dittipideksus Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam perkara terkait PT Asuransi Jiwa Adi Sarana WanaArtha,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi pers, Selasa (2/8).

Berikut daftar ketujuh tersangka beserta dugaan pasalnya:

1. MA, dikenai Pasal 74 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, Pasal 374 KUHP dan 345 TPPU.

2. TK, dikenai Pasal 74 ayat 1 dan 2, Pasal 75, Dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

3. YM, dikenai Pasal 74 ayat 1 dan 2, Pasal 75, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

4. YY, dikenai Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

5. DH, dikenai Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

6. EL, dikenai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Pasal 374 KUHP serta Pasal 3, 4, dan 5 TPPU

7. RF, dikenai Pasal 76 UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian Pasal 374 KUHP dan Pasal 3, 4, dan 5 TPPU.

( Sumber : Praperadilan Tersangka Ditolak, Bareskrim Kebut Penyidikan Kasus WanaArtha )