Jakarta (VLF) – Sistem peradilan yang dibuat oleh Thomas Stamford Raffles disebut lebih baik ketimbang pendahulunya, Herman Daendels. Dikatakan dalam buku Sejarah SMA Kelas XI Program IPA oleh Prof. Dr. M. Habib Mustopo, dkk., Raffles menerapkan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada besar-kecil kesalahan, sedangkan Daendels berorientasi warna kulit/ras.

Menurut Raffles, pengadilan adalah benteng untuk mendapatkan keadilan. Sehingga, harus ada benteng yang sama untuk setiap warga negara.

Pemerintah Inggris sendiri mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal untuk wilayah Hindia Belanda. Dia berkuasa pada 1811-1814.

Mengutip dari Pengantar Hukum Indonesia tulisan Ratna Artha Windari, selama pemerintahannya, prefektur terbagi menjadi 19 dan kekuasaan bupati mulai dikurangi.

Dalam sektor ekonomi, Raffles menerapkan kebijakan landrente atau sewa tanah/pajak bumi untuk seluruh rakyat. Sementara, kebijakan Raffles di bidang pengadilan adalah pembentukan lembaga pengadilan yang terdiri atas empat divisi.

Kebijakan Raffles di Bidang Pengadilan
Lembaga pengadilan yang dibentuk Raffles terdiri atas:

1. Division’s court

Bertanggung jawab mengadili perkara perdata kecil dengan pembatasan hingga 20 ropyen. Pelaksananya adalah beberapa pegawai pribumi, yakni wedana atau demang dan pegawai bawahannya. Naik banding dalam perkara sipil bisa dilaksanakan melalui district’s court.

2. District’s court atau bupati’s court

Berwenang mengadili perkara perdata pada umumnya, antara 20 hingga kurang dari 50 ropyen. Anggotanya terdiri atas bupati sebagai ketua, penghulu, jaksa, juga beberapa pegawai bumiputra di bawah perintah bupati.

Dalam memberi putusan, bupati meminta pertimbangan kepada jaksa dan penghulu. Namun, bila tidak menghasilkan kesepakatan, maka perkara diajukan kepada resident’s court.

3. Resident’s court

Berwenang mengadili perkara pidana yang ancamannya bukan hukuman mati dan perkara perdata besar sampai melebihi 50 ropyen. Pihak berwenangnya terdiri atas residen, bupati, hooft jaksa, dan hooft penghulu.

4. Court of circuit

Pengadilan keliling untuk mengatasi perkara pidana yang ancamannya hukuman mati. Anggotanya terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota.

Pengadilan ini menganut sistem juri yang mencakup lima sampai sembilan orang bumiputra.

Pemerintahan Raffles berakhir pada 1814 dan secara garis besar tidak ada perubahan atas substansi hukum yang berlaku. Hakim diminta untuk terus menerapkan ketentuan hukum bumiputra dalam merampungkan perkara.

Meski begitu, hukum bumiputra tetap dianggap berkedudukan lebih rendah ketimbang hukum Eropa. Pada 1816, Inggris menyerahkan Nusantara kepada Belanda sebagai hasil konvensi London 1814.

( Sumber : Kebijakan Raffles di Bidang Pengadilan Selama Menjadi Gubernur Jenderal )

Jakarta (VLF) – Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu selaku mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai didakwa melakukan pelanggaran HAM berat atas kasus tewasnya 4 orang di Kabupaten Paniai, Papua, pada 2014. Terdakwa Isak terancam hukuman 20 tahun penjara.

Dilansir detikSulsel, Rabu (21/9/2022), sidang dakwaan itu berlangsung di ruangan Bagir Manan Pengadilan Negeri Makassar. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM.

Terdakwa Isak dinyatakan terlibat pelanggaran HAM berat karena membiarkan anggota Koramil 1705-02/Enarotali melakukan penembakan ke arah massa dan melakukan pengejaran serta penikaman dengan menggunakan sangkur di kawasan Pondok Natal Gunung Merah pada Senin, 8 Desember 2014. Insiden itu menyebabkan 4 orang tewas.

“Padahal terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang mempunyai kewenangan secara efektif bertindak sebagai komandan militer dalam hubungannya dengan bawahannya tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan anggota yang melakukan penembakan dan kekerasan sehingga mengakibatkan 4 orang mati,” ujar tim jaksa penuntut umum Kejagung RI yang dipimpin Erryl Prima Putra Agoes.

Tim jaksa penuntut umum meyakini terdakwa Isak melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” kata jaksa Erryl.

Menurut undang-undang tersebut, terdakwa Isak terancam pidana paling lama 20 tahun penjara dan paling singkat 10 tahun.

( Sumber : Purnawirawan TNI Didakwa Langgar HAM Berat di Papua, Terancam 20 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi saat didakwa melakukan pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua. Mantan perwira TNI AD tersebut menyatakan hal tersebut secara lisan melalui kuasa hukumnya.

Sidang pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua tersebut berlangsung di ruangan Bagir Manan Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (21/9/2022). Terdakwa dinyatakan melakukan pelanggaran HAM berat sehingga Ketua Majelis Hakim Sutisna Sawati mengarahkan terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukum.

Selanjutnya terdakwa Isak Sattu sempat menjawab majelis hakim terkait surat dakwaan. Menurutnya, dakwaan jaksa kurang tepat.

“Siap izin yang mulia saya tanggapi lisan. Bahwa dikatakan dalam dakwaan sistematik dan seakan sudah direncanakan. Padahal mendadak,” kata Isak di persidangan.

Penjelasan terdakwa itu lantas dipotong oleh hakim dengan alasan jawaban tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

“Kalau soal itu, sudah masuk materi acara. Jadi nanti saudara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan. Apa yang saudara ketahui, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami. Jadi eksepsi ini, mungkin sudah dijelaskan oleh penasihat hukum saudara kaitannya dengan formalitas surat dakwaan,” ujar Sutisna membalas.

Kemudian majelis hakim kembali mengalihkan pertanyaan kepada penasihat hukum terdakwa terkait surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Tim penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak melakukan eksepsi.

“Tidak mengajukan yang mulia,” ujar Syahril Cakkari, selaku ketua tim kuasa hukum terdakwa.

Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum Kejagung RI
Terdakwa Isak Sattu sebelumnya dinyatakan ikut terlibat atau membiarkan anggota Koramil 1705-02/Enarotali melakukan penembakan ke arah massa dan juga melakukan pengejaran serta penikaman dengan menggunakan sangkur di kawasan Pondok Natal Gunung Merah pada Senin 8 Desember 2014. Insiden ini diketahui menyebabkan 4 orang tewas.

“Padahal terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang mempunyai kewenangan secara efektif bertindak sebagai komandan militer dalam hubungannya dengan bawahannya tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan anggota yang melakukan penembakan dan kekerasan sehingga mengakibatkan 4 orang mati,” ujar tim Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Erryl Prima Putra Agoes.

Oleh sebab itu, tim jaksa penuntut umum meyakini terdakwa Mayor Purnawirawan Isak Sattu melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” kata Jaksa Erryl.

Dirangkum detikSulsel, berikut rincian dakwaan jaksa penuntut umum dan ketentuan pidana terhadap terdakwa:

Pasal 42
Ayat 1
Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

Huruf A
komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

Huruf B
Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 7 Huruf B
Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9 Huruf H
Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

Oleh sebab pelanggaran tersebut, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yakni:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

( Sumber : Eks Perwira TNI AD Didakwa Langgar HAM Berat di Paniai Tak Ajukan Eksepsi )

Jakarta (VLF) – Komisi Yudisial (KY) memperpanjang masa penerimaan usulan atau pendaftaran calon Hakim Agung dan calon Hakim Adhoc HAM di Mahkamah Agung. Masa pendaftaran calon Hakim Agung yang semula berakhir pada 20 September, kini diperpanjang hingga 26 September.

“Komisi Yudisial memutuskan untuk memperpanjang batas waktu penerimaan usulan atau pendaftaran calon Hakim Agung dan calon Hakim Adhoc HAM di Mahkamah Agung,” kata Jubir KY, Miko Ginting, dalam keterangan tertulisnya.

Miko mengatakan KY tidak membuka pendaftaran secara langsung dalam bentuk fisik. Pendaftaran dibuka secara online melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Hal itu untuk mempermudah pendaftar sekaligus menjaring calon-calon potensial. Selain itu, situs pendaftaran itu juga memuat persyaratan dan tahapan seleksi. Selain itu, di situs itu juga memuat fitur chat interaktif untuk memudahkan pendaftar apabila menemukan kebingungan atau kesukaran dalam mempersiapkan persyaratan.

“Komisi Yudisial berupaya untuk menjalankan seleksi ini secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Proses seleksi yang berkualitas akan menghasilkan hakim-hakim yang juga berkualitas,” ungkapnya.

Dilansir situs KY, KY membuka kembali penerimaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA). Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dilakukan secara daring melalui laman www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai 31 Agustus hingga 26 September.

Seleksi tersebut untuk memenuhi permintaan MA berdasarkan Surat Wakil Ketua MA Bidang NonYudisial Nomor 25/WKMA.NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 26/WKMA.NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc pada MA. Oleh karena itu, KY mengundang warga negara terbaik untuk mengikuti seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah mengungkap jumlah jabatan yang dibutuhkan, yaitu 11 hakim agung dengan rincian: 1 orang di kamar Perdata, 7 orang di kamar Pidana, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, dan 1 orang di kamar Agama. Selain itu, lanjut Nurdjanah, dibutuhkan juga 3 tiga hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di MA.

Kebutuhan hakim ad hoc HAM di MA sangat mendesak, karena sejak Pengadilan Negeri Makassar telah menerima pelimpahan berkas terkait HAM pada Juni 2022, maka MA harus mempersiapkan majelis hakim di tingkat Kasasi dan PK.

( Sumber : KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung Hingga 26 September )

Jakarta (VLF) – KPK mengungkapkan kabar terbaru laporan dugaan percobaan suap yang dilakukan Ferdy Sambo untuk menghambat proses pengungkapan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Lalu bagaimana perkembangan aduan itu?

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, pihaknya telah melakukan klarifikasi dan pemanggilan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diduga disuap oleh Ferdy Sambo. Dia menyebut KPK telah melakukan pengayaan informasi.

“Dalam laporan ini, kami telah mengklarifikasi dengan pihak LPSK, sudah datang dan tentu pengayaan informasi kami lakukan,” kata Ali Fikri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada seperti yang disadur detikNews, Selasa (20/9/2022).

Ali menyebut laporan tersebut masuk proses administratif. Artinya, KPK masih memeriksa apakah ada tindakan peristiwa pidana di laporan itu guna diteruskan ke Kedeputian bidang Penindakan KPK.

“Yang kedua, ini kan masih proses administratif, pintu masuk apakah kemudian nanti benar ada dugaan peristiwa pidana. Baru kemudian jika ada, larilah ke Kedeputian penindakan,” sambungnya.

“Nah, tentu proses untuk apakah laporan itu kemudian ada peristiwa pidana dan itu menjadi kewenangan KPK, verifikasi di pengaduan masyarakat sudah dilakukan,” tambah Ali.

Kemudian, Ali mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan (TAMPAK) terkait laporan tersebut. Salah satu hasil koordinasinya adalah hasil dari pelaporan yang dilakukan Tampak.

“Nah, dalam laporan ini kami sudah koordinasi dengan pihak pelapor dan sudah menyampaikan hasilnya seperti apa kepada pihak pelopor, begitu ya,” tuturnya.

Ali menerangkan, jika hasil laporan itu diarsipkan, artinya KPK saat ini belum menemukan adanya perbuatan pidana dalam laporan itu. Namun Ali menyebut laporan tersebut juga dapat dilakukan verifikasi ulang.

“Kami hanya ingin menjelaskan, artinya kalo kemudian laporan itu diarsipkan, itu maksudnya adalah sejauh ini memang kemudian belum ditemukan adanya peristiwa pidana, belum ditemukan perbuatan-perbuatan yang ngarah ke pidana,” jelas Ali.

“Misalnya diarsipkan itu artinya tidak ditutup, tidak selesai. Ketika kemudian ada informasi baru, ya pasti kemudian kami verifikasi ulang, kami telaah ulang, kami pengayaan informasi ulang,” imbuhnya.

TAMPAK Laporkan Sambo ke KPK
Ali menyebut, sejatinya proses penanganan korupsi di KPK memang memiliki prosedur yang seperti itu. Hal itu guna memastikan perkara itu menjadi kewenangan KPK.

“Jadi penanganan perkara di KPK memang prosesnya demikian. Untuk memastikan bahwa perkara yang sudah masuk di Penindakan adalah menjadi kewenangan KPK,” sebut Ali.

“Karena Pasal 11 UU KPK kan dibatasi di sana. Ada Penyelenggara Negara, Aparat Penegak Hukum,” pungkasnya.

Untuk diketahui, laporan percobaan suap yang dilakukan eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo itu dilaporkan TAMPAK pada 15 Agustus 2022. TAMPAK menyebut Ferdy Sambo setidaknya diduga melakukan tiga percobaan suap.

Adapun laporan pertama yakni, soal dugaan suap yang ditujukan kepada staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Upaya itu dilakukan Ferdy Sambo saat staf LPSK berada di Kantor Kadiv Propam Mabes Polri pada 13 Juli silam.

Dugaan percobaan suap kedua merupakan upaya pemberian hadiah atau janji oleh Ferdy Sambo kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Dilaporkan, Sambo menjanjikan hadiah berupa uang sebesar Rp 2 miliar.

Kemudian, terakhir adanya pengakuan petugas keamanan di kediaman rumah Sambo yang mengaku dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdy Sambo. Kejadian itu diketahui terjadi setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. TAMPAK berharap KPK bakal mengusut tiga dugaan percobaan suap yang terjadi dalam penanganan perkara Brigadir J.

( Sumber : Laporan Upaya Suap Ferdy Sambo di KPK Ternyata Masih Proses Administratif )

Jakarta (VLF) – Polda Metro Jaya telah menetapkan EMT (44) dan RR (19) sebagai tersangka dalam kasus perbudakan seks gadis remaja 15 tahun di apartemen Jakarta Barat. Keluarga korban mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan kepolisian.

“Kalau dari pihak keluarga tadi saya sudah koordinasi dengan orang tua korban tentunya kita mengapresiasi langkah cepat penangkapan dan penetapan tersangka,” kata pengacara korban, Muhammad Zakir Rasyidin, saat dihubungi, Selasa (20/9/2022).

Zakir mengatakan penetapan tersangka terhadap dua pelaku yang dilakukan kepolisian merupakan langkah tepat. Sesuai dengan kesaksian korban, pelaku EMT dan RR merupakan pihak yang berperan aktif dalam menjerumuskan korban ke dalam bisnis prostitusi.

Selain itu, penetapan tersangka dalam kasus tersebut merupakan hal yang ditunggu keluarga korban. Penetapan tersangka ini sekaligus memberikan kepastian hukum atas laporan korban.

“Memang langkah penetapan tersangka ini yang ditunggu oleh keluarga mengingat anak ini dalam kondisi trauma. Jadi yang bisa menjawab traumanya itu kepastian hukum dari laporan itu. Sekarang sudah ditetapkan tersangka saya dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro,” ucap Zakir.

Minta Tak Berhenti di 2 Tersangka
Zakir juga mendorong kepolisian untuk mengembangkan agar tidak berhenti kepada tersangka EMT dan RR. Pihak lain yang diduga terlibat diminta untuk diselidiki.

“Kalau kami mendorong karena satu unit apartemen disewakan 20 kamar lalu di tiap kamar ada tiga sampai empat anak menurut korban. Lalu mereka dipaksa untuk mendapatkan uang Rp 1 juta per hari lalu disetor ke germo. Artinya ini bisnis besar karena ada tiga lokasi,” jelas Zakir.

“Tidak mungkin satu orang yang menggerakkan pasti banyak mulai dari siapa yang rekrut, siapa yang tampung dan siapa yang cari korban-korban ini. Ini yang harus didalami, harus ditelusuri apakah ada aktor utamanya atau hanya berhenti di germo dan pacarnya ini karena kalau lihat bisnis ini besar sekali,” tambahnya.

Pihak keluarga korban berharap penangkapan EMT dan RR bisa membuka terduga pelaku lain yang terlibat dalam jaringan prostitusi tersebut, termasuk dugaan adanya keterlibatan dari pihak apartemen.

“Kalau kita percayakan kepolisian mendalami peran dari tiap orang dan sejauh mana kadar perbuatannya. Kalau misalnya ada dugaan kuat keterlibatan apartemen silakan penyidik mendalami itu. Karena sangat ironi kalau sampai puluhan kamar disewakan untuk bisnis itu lalu orang lain tidak tahu disewakan begitu banyak oleh orang yang sama. Jadi harus di-follow up dikejar siapa yang bermain di bisnis ini,” katanya.

Germo dan Pacar Jadi Tersangka
Polisi telah menangkap EMT (44) dan RR (19) selaku muncikari dan pacar dari remaja perempuan berusia 15 tahun yang disekap dan dieksploitasi seksual di apartemen daerah Jakarta Barat. Kedua pelaku kini telah ditetapkan tersangka.

“Sudah tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Selasa (20/9/2022).

Keduanya ditangkap pada Senin (19/9) malam di Kalideres, Jakarta Barat. Kedua pelaku dianggap telah memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka.

“Yang jelas keduanya telah memenuhi unsur perbuatan pidana/melawan hukum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP minimal 2 alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Zulpan.

Kedua tersangka itu dijerat dengan dua pasal berbeda. Mereka dijerat dengan Pasal 76 I juncto Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 12 dan/atau Pasal 13 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

( Sumber : Pengacara Harap Penyidikan ABG Diperbudak Seks Tak Henti di 2 Tersangka )

Jakarta (VLF) – KPK menetapkan 28 tersangka kasus tindak pidana korupsi berupa suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan jumlah tersangka di perkara itu sebanyak 28 orang. Namun Ali belum merincikan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“28 (tersangka),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (20/9/2022).

Berdasarkan sumber terpercaya, detikcom berhasil mengonfirmasi sebanyak 21 Tersangka dari 28 orang tersebut. Mereka di antaranya adalah:

1. Mely Hairiya;

2. Luhut Silaban;

3. Edmon;

4. M. Khairil;

5. Rahima;

6. Mesran;

7. Hasani Hamid;

8. Agus Rama;

9. Bustami Yahya;

10. Hasim Ayub;

11. Nurhayati;

12. Syopian;

13. Sofyan Ali;

14. Sainuddin;

15. Muntalia;

16. Supriyanto;

17. Rudi Wijaya;

18. M Juber;

19. Poprianto;

20. Tartiniah RE; dan

21. Ismet Kahar.

Sebelumnya diberitakan, KPK kembali mengembangkan perkara dugaan tindak pidana berupa suap di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Dalam perkara ini, KPK telah mengantongi sejumlah pihak jadi tersangka.

“Benar, KPK saat ini kembali mengembangkan perkara dugaan TPK terkait suap dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/9).

Namun, Ali belum dapat mengungkap soal konstruksi perkara hingga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut bakal mengumumkan hal tersebut setelah proses penyidikan dinyatakan cukup.

“Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi Tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup,” ungkapnya.

Terkait kasus ini, Zumi Zola sudah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Pada 6 September lalu Zumi Zola pun bebas karena mendapat bebas bersyarat.

( Sumber : 28 Eks Anggota DPRD Jambi Tersangka )

Jakarta (VLF) – Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemantauan terhadap sidang perkara pelanggaran HAM berat Paniai. Sidang tersebut diagendakan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu (21/9) besok.

“Komisi Yudisial telah memutuskan sejak jauh-jauh hari akan melakukan pemantauan terhadap perkara pelanggaran HAM berat Paniai,” kata Jubir KY, Miko Ginting, dalam keterangannya, Selasa (20/9/2022).

Lebih lanjut, kegiatan pemantauan dilakukan atas inisiatif Komisi Yudisial dengan tujuan menjaga kemandirian hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini. Selain itu, Komisi Yudisial juga mendapatkan permohonan pemantauan dari elemen masyarakat sipil.

“Untuk itu, Komisi Yudisial sangat terbuka untuk setiap masukan dan peluang kolaborasi yang diharapkan,” ujarnya.

Diketahui, sidang pelanggaran HAM berat Paniai diagendakan pada Rabu (21/9) besok di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar. Sidang perdana besok diagendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Mayor INF. Purn. Isak Sattu.

“Tim sudah standby dan berkoordinasi dengan PN Makassar untuk persidangan yang dimulai besok,” katanya.

Disisi lain, saat ini KY sedang melakukan seleksi untuk 3 orang hakim HAM Adhoc di Mahkamah Agung. Saat ini, tahapan seleksi masih memasuki pengusulan calon atau pendaftaran. Komisi Yudisial berharap calon-calon potensial dapat segera mendaftar.

Mayor Purn IS Terancam Minimal 10 Tahun Penjara
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyelesaikan berkas dakwaan terhadap Mayor (Inf) Purn Isak Sattu (IS) dalam kasus pelanggaran HAM Paniai. IS rencananya akan didakwa dengan hukuman minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sebagaimana dilansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (SIPP PN) Makassar, Minggu (11/9/2022), sidang itu akan digelar di PN Makassar. Jadwal sidang perdana rencananya akan digelar pada Rabu (21/9).

Berikut dakwaan yang disiapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap IS:

Bahwa ia Terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dalam kedudukannya selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai di Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/30/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan selaku perwira dengan pangkat tertinggi yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan Danramil yang berada dalam wilayah koordinasinya, termasuk salah satunya adalah Koramil 1705-02/Enarotali, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Lapangan Karel Gobay dan Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) 1705-02/Enarotali di Jalan Karel Gobay Kampung Enarotali Distrik Paniai Kabupaten Paniai Provinsi Papua (dahulu Provinsi Irian Jaya) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar.

Terdakwa sebagai komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau pasukan dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif sedang melakukan, atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, melakukan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya, bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, dan terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

( Sumber : KY Pantau Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua di PN Makassar Besok )

Jakarta (VLF) – Istri aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Suciwati menulis bagaimana para saksi persidangan kasus pembunuhan suaminya kompak menarik kesaksian.

Ini dinilai menjadi salah satu penyebab Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr) yang diduga otak pembunuhan Munir bebas dari jerat pidana.

Pertama adalah saksi kunci Direktur Perencanaan Pengendalian Operasi Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso.

“Dalam persidangan beredar surat ber-kop Kedutaan Besar RI di Pakistan. Isinya, Kolonel Budi Santoso (BS) mencabut keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Suciwati dalam buku yang ditulisnya bertajuk “Mencintai Munir”.

Dalam buku itu, Suciwati mengisahkan bahwa Budi Santoso juga tak kunjung hadir di persidangan, padahal sudah dipanggil sebanyak 14 kali oleh majelis hakim. Belakangan, Budi disebut tak hadir dan tak juga pulang ke Indonesia karena merasakan ancaman pembunuhan.

“Begitu pulang, naluri sebagai intelijen mengatakan, saya akan dibunuh,” Suciwati menirukan pengakuan Budi Santoso. Namun, Budi Santoso sempat mengirimkan video kesaksian saat berada di Kuala Lumpur.

Dalam video tersebut, Budi sempat menanyakan perihal surat rekomendasi penugasan keamanan internal Garuda yang diberikan Muchdi PR kepada Pollycarpus. “Saya mendapat tugas menghabisi Munir,” jawab Pollycarpus.

Budi Santoso juga mengungkapkan aliran dana BIN ke kantong Pollycarpus. Beberapa kali, Budi membayar sebesar Rp 10 juta menggunakan uang pos dana taktis bulanan Deputi Penggalangan atas perintah Muchdi Pr.

Kesaksian Budi juga mengungkapkan ada pertemuan informal Kepala BIN AM Hendropriyono yang mempertanyakan keberangkatan Munir ke Belanda.

Menurut Hendropriyono, keberangkatan Munir dinilai sebagai upaya menjual negara dan perlu untuk dicegah. Muchdi Pr kemudian menerjemahkan Hendropriyono sebagai perintah untuk membunuh.

Setelah pembunuhan terjadi, Pollycarpus datang ke kantor BIN, menemui Budi Santoso dan mengatakan “Munir sudah saya habisi dengan racun”. Dalam video kesaksian itu, Budi menangis sambil berkata “Mengapa ada orang bisa seenteng ini membunuh orang lain,” tulis Suciwati. Namun, dalam buku diceritakan, kesaksian Budi Santoso dibantah oleh Muchdi Pr.

Setelah kesaksian itu, beberapa saksi yang sudah dilakukan BAP ramai-ramai mencabut kesaksian mereka. Termasuk, Ongen Latuihamallo yang disebut sempat berada dekat sebuah kafe di Bandara Changi, Singapura, saat Munir diracun di tempat itu.

“Di depan majelis hakim, Ongen Latuihamanllo membantah kesaksiannya dalam BAP dengan alasan berada di bahwa tekanan penyidik,” tulis Suciwati.

Selain itu, dua pegawai tata usaha BIN turut mencabut keterangan mereka dalam BAP, juga saksi sopir Muchdi Pr. Saksi penting dalam kasus pembunuhan itu juga gagal dimunculkan di pengadilan, seperti Wakil Kepala BIN As’ad Ali dan agen BIN Sentot.

“Singkatnya, saksi-saksi penting gagal dimunculkan dan saksi-saksi yang hadir mengubah keterangan, tidak diperiksa secara seksama oleh majelis hakim,” tulis Suciwati. Suciwati kecewa karena majelis hakim tidak memerintahkan penyidik untuk memperkuat bukti.

Demikian juga tim jaksa penuntut umum yang tidak memberikan bukti rekaman antara Muchdi Pr dan Pollycarpus yang seharusnya bisa ditunjukan di persidangan. “Mungkinkah keadilan ditegakkan? Jawabannya kudapat beberapa jam sebelum pergantian tahun, 31 Desember 2008.

Majelis hakim yang terdiri dari Suharto sebagai ketua, dengan Haswandi, dan Ahmad Yursak sebagai anggota memutuskan: Muchdi bebas!” kata Suciwati.

( Sumber : Saat Para Saksi Pembunuhan Kasus Munir Cabut Kesaksian sehingga Muchdi Pr Bebas dari Hukuman )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan negeri (Kejari) Pandeglang akan menetapkan tersangka baru pada kasus korupsi bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi di Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2019. Kejari Pandeglang terus mencari pelaku lain yang diduga terlibat.

“Nanti akan ada penetapan tersangka baru. Prinsipnya itu aja,” kata Kepala Kejari Pandeglang Helena Octaviane saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (20/9/2022).

Helena mengatakan penetapan tersangka baru berdasarkan pengembangan keterangan dari tersangka sebelumnya yakni Asep selaku Direktur PT Awicom. Menurutnya, Asep yang sudah jadi tersangka mengaku melakukan tindakan pidana korupsi tidak sendiri.

“Karena dibilang dia (tersangka) bersama-sama, nah ini yang lagi kita cari, kemarin dia nggak mau membuka, setelah kita tahan baru dia cerita semua beda sama waktu kita periksa ketika menjadi saksi, keterangannya ada tambahan,” katanya.

“Bersama-sama dengan tersangka A membuat seolah-olah semua sudah diatur. Jadi bersama-sama,” tambahnya.

Sebelumnya Kejaksaan negeri (Kejari) Pandeglang telah menetapkan satu tersangka Asep selaku Direktur PT Awicom. Asep ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi di Dinas Pendidikan Pandeglang tahun anggaran 2019.

“Alhamdulillah menetapkan tersangka, dan ini memang perkara sudah berjalan setahun lebih dan memang masih banyak kekurangan BAP dari pihak lain. Tapi memang unsurnya sudah terpenuhi, bahwa si tersangka inisial A adalah orang yang menerima uang dari seluruh kepala sekolah,” kata Kepala Kejari Pandeglang Helena Octaviane kepada wartawan di kantornya, Rabu (14/9).

( Sumber : Kejari Pandeglang Akan Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Korupsi Dana BOS )