Jakarta (VLF) – KPK telah menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dulu, Sudrajad Dimyati pernah kena isu ‘lobi toilet’.

‘Lobi toilet’ itu bikin geger saat proses seleksi Hakim Agung di DPR pada 2013 lalu. Saat itu, calon Hakim Agung yang diduga melobi Anggota Komisi III DPR di toilet ialah Sudrajad Dimyati.

Dia saat itu masih berstatus Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak. Sementara, Anggota DPR yang ditemuinya saat itu ialah Bahrudin Nasori.

Sudrajad saat itu menuju toilet usai mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Tak lama setelah Sudrajad Dimyati masuk ke toilet yang letaknya berdekatan dengan Komisi VIII DPR, Bahrudin Nasori juga masuk.

Keduanya terlihat berbisik-bisik di dalam toilet. Pertemuan keduanya di dalam toilet itu berlangsung selama satu menit. Sudrajad tampak menyerahkan sesuatu kepada Bahrudin. Namun, tak terlihat jelas apa yang diserahkan saat itu.

Bahrudin tampak keluar lebih dulu dari kamar mandi. Setelah itu, Sudrajad ikut keluar dan hendak kembali ke ruang tunggu Komisi III.

“Tidak ada, saya tidak melakukan lobi-lobi,” kata Sudrajad kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

“Apakah tadi sengaja bertemu dengan anggota Komisi III?” tanya wartawan mencecar.

“Yang mana, saya sering ke kamar mandi karena mau kencing,” jawab Sudrajat dan bergegas meninggalkan Gedung Nusantara II.

Sementara, Bahrudin membantah menerima sesuatu dari calon hakim agung Sudrajad Dimiyati. Dia mengatakan hanya menerima secarik kertas dan menanyakan perihal calon hakim agung perempuan, baik karir dan nonkarir.

“Saya tak menerima apa-apa, saya cuma minta daftar nama soal calon hakim agung perempuan yang karir dan nonkarir. Jadi saya nanya mana yang karir dan non karir,” jelas dia.

Singkat cerita, isu ‘lobi toilet’ itu makin ramai dibahas. DPR, Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung ikut bersuara.

Dinyatakan Tak Bersalah
KY kemudian memeriksa Sudrajad Dimyati pada 26 September 2013. Selain KY, MA juga memeriksa Sudrajad Dimyati. Hasilnya, MA menyatakan Sudrajad Dimyati tidak bersalah.

“Hasil klarifikasi Tim Pengawas MA atas hakim Sudrajat menyatakan bahwa Pak Sudrajad tidak bersalah,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA saat itu, Ridwan Mansyur kepada wartawan, Jumat (27/9/2013).

“MA sangat berharap supaya label hakim ‘lobi di toilet’ segera dihilangkan karena keluarga dan anaknya yang kuliah dalam keadaan sedih dengan label itu,” sambungnya.

KY juga menyatakan Sudrajad Dimyati tidak bersalah. KY menyatakan Sudrajad Dimyati tidak terbukti merancang pertemuan itu. Selain itu, tidak ada bukti uang, surat atau hal lainnya yang diberikan Sudrajad Dimyati kepada Bahrudin.

“Hari ini KY telah memutuskan bahwa dalam kasus ‘lobi toilet’, hakim Sudrajat Dimyati dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi terhadap anggota DPR,” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (28/10/2013).

Jadi Tersangka di KPK
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Jakarta dan Semarang. KPK kemudian melakukan gelar perkara. Setelah itu, KPK mengumumkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Dimyati.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

“Saat proses persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung,” kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9).

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dengan diwakili melalui kuasa hukumnya yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

“Saat proses persidangan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung,” kata Firli dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9).

Pada 2022, Heryanto dan Ivan Dwi melakukan pengajuan kasasi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan Majelis Hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko.

“Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY (Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung) dengan adanya pemberian sejumlah uang,” ucapnya.

Desy Yustria selanjutnya diduga mengajak Elly Tri Pangestu (RTP) selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke Majelis Hakim. Desy dkk diduga menjadi representasi dari Sudrajad Dimyati (SD) dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara.

“Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada Majelis Hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar SGD 202.000 (ekuivalen Rp 2,2 miliar) yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp 100 juta dan SD menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” jelasnya.

“Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pailit,” tambahnya.

Berikut daftar 10 tersangka kasus ini:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Sudrajad Dimyati Ngaku Clear
Sudrajad Dimyati belum ditahan KPK. Dia mengaku clear.

“Saya clear pak. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Sudrajad Dimyati saat berbincang dengan detikcom, Jumat (23/9/2022) dini hari.

Meski demikian, dia mengaku akan kooperatif. Sudrajad Dimyati menyatakan dirinya menunggu KPK.

“Kalau saya siap kooperatif. Posisi saya menunggu,” ujarnya.

( Sumber : Kini Tersangka KPK, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Dulu Kena Isu ‘Lobi Toilet’ )

Jakarta (VLF) – KPK tidak menahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) meski telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Namun, KPK meminta Sudrajat Dimyati untuk kooperatif terhadap panggilan penyidik.

Dilansir dari detikNews, ada empat tersangka yang saat ini tidak dilakukan penahanan oleh KPK selain Sudrajad Dimyati. Keempat tersangka adalah Redi (RD) selaku PNS Mahkamah Agung; Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana; Tanaka selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Firli mengatakan KPK bakal segera mengirimkan surat panggilan kepada keempatnya.

“KPK mengimbau SD, RD, IDKS dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan Tim Penyidik,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jumat (23/9/2022).

Namun demikian, jika panggilan itu tidak diindahkan, Firli mengaku bakal melakukan pencarian. KPK akan melakukan penangkapan atas keempat tersangka.

“Kalau tidak kita akan lakukan pencarian dan lakukan penangkapan,” ujarnya.

Firli menyebut KPK telah mengantongi identitas para pihak tersebut. Termasuk foto yang bersangkutan.

“Kalau identitas kan kita sudah tahu semua. Termasuk foto pun kita sudah punya,” tutup Firli.

Seperti diketahui, KPK menetapkan sepuluh tersangka terkait suap pengurusan perkara di MA. Salah satu tersangka kasus tersebut adalah Hakim Agung pada MA yakni Sudrajad Dimyati.

“Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (23/9).

Berikut daftar tersangka kasus ini:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai Pemberi:

– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Firli mengatakan, dari kesepuluh tersangka itu, 6 di antaranya langsung dilakukan penahanan. Keenam orang yang langsung ditahan itu adalah Elly Tri Pangestu, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Albasri, Yosep Parera, dan Eko Suparno.

“Terkait kebutuhan penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022,” imbuh Firli.

Sudrajad Ngaku Tidak Tahu Apa-apa
Hakim Agung Sudrajad Dimyati buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sudrajat Dimyati mengakut tidak tahu apa-apa.

“Saya clear pak. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Sudrajat Dimyati saat berbincang dengan detikcom, Jumat (23/9/2022) dini hari.

( Sumber : Hakim Agung Sudrajad Tersangka Suap Tak Ditahan, KPK Ingatkan Kooperatif )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA). Dalam OTT yang digelar beberapa hari yang lalu itu, KPK turut mengamankan uang sebesar SGD 205 ribu atau setara Rp 2,1 miliar (setelah dikonversi berdasarkan kurs pukul 04.21 WIB).

“Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar SGD 205.000 (Rp 2.171.786.400) dan Rp 50 juta,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dilansir dari detikNews, Jumat (23/9/2022).

Dijelaskan Firli, uang SGD 250.000 itu diamankan dari PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Desy Yustria. Sementara itu, uang Rp 50 juta diserahkan oleh PNS Mahkamah Agung, Albasri, di gedung Merah Putih KPK.

Adapun dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka. Salah satu tersangkanya adalah Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Berikut ini 10 tersangkanya:

Sebagai penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai pemberi:
– Yosep Parera, pengacara
– Eko Suparno, pengacara
– Heryanto Tanaka, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

( Sumber :KPK Sita Rp 2,2 M Terkait OTT di MA )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA). Salah satu pihak yang kena OTT adalah hakim agung.

“KPK bersedih harus menangkap Hakim Agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, dilansir detikNews, Kamis (22/9/2022).

Ghufron mengaku KPK prihatin. KPK berharap tidak ada kasus serupa lagi. Apalagi menyeret oknum aparat hukum.

“KPK sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Mengingat artinya dunia peradilan dan hukum kita yang semestinya berdasar bukti tapi masih tercemari uang. Para penegak hukum yang diharapkan menjadi pilar keadilan bagi bangsa ternyata menjualnya dengan uang,” ujarnya.

“Padahal sebelumnya KPK telah melakukan pembinaan integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya harapannya tidak ada lagi korupsi di MA. KPK berharap ada pembenahan yang mendasar jangan hanya kucing-kucingan, berhenti sejenak ketika ada penangkapan namun kembali kambuh setelah agak lama,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Beberapa orang di Jakarta dan Semarang diamankan.

“KPK hari ini melakukan giat tangkap tangan terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, demikian dilansir detikNews, Kamis (22/9).

Dalam giat ini, penyidik KPK mengamankan sejumlah uang. Saat ini KPK sedang melakukan pengembangan.

“KPK mengamankan orang dan sejumlah uang dalam giat ini yang masih terus kami kembangkan,” ucapnya.

Belum diketahui siapa yang diamankan dalam OTT ini. KPK mengatakan akan memeriksa pihak yang diamankan.

“Mohon bersabar tim lidik KPK sedang memeriksa pihak yang terkait untuk memperjelas dugaan perbuatan dan pelakunya, pada saatnya nanti akan kami jelaskan secara lebih detil,” pungkas Ghufron.

( Sumber : OTT di Jakarta dan Semarang, KPK Tangkap Hakim Agung! )

Jakarta (VLF) – Warga Surabaya, Sulistya Tirtoutomo mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ia tidak bisa membuka harta gono-gini tanah dan rumah.

Sebagaimana dilansir website MK, Kamis (22/9/2022). Sulistya dengan Soeprawiro Ing Widjojo telah bercerai pada 23 April 2002. Sulistya mempersoalkan tanah berikut bangunan rumah di Mansion Park, Citraland City, Jeruk, Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur yang dibeli oleh Soeprawiro yang merupakan (seharusnya) aset bersama.

Di dalam putusan tersebut, Soeprawiro menolak untuk membagi harta bersama. Atas persoalan tersebut, Sulistya mengajukan upaya hukum melalui gugatan perdata terhadap pembagian harta bersama tersebut. untuk itu, Sulistya membutuhkan salinan sertifikat berikut warkah tanah atas rumah tersebut.

Akan tetapi sertifikat ataupun salinannya tidak dapat diperoleh karena Sulistya saat proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama atas rumah tidak dilibatkan sama sekali. Kendala ini membawa Sulistya menuju institusi Kantor Pertanahan untuk membukakan informasi terkait bidang pertanahan. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan hal demikian termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian Sulistya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim).

“Tidaklah berdasar hukum dan bahkan melanggar hukum jika informasi ini dikategorikan informasi yang dikecualikan, informasi yang dimaksudkan berupa salinan sertifikat dan warkah tanah yang disimpan oleh kantor pertanahan Surabaya,” kata kuasa hukum pemohon, I Wayan Suka Wirawan dalam sidang yang diikutinya secara virtual.

Sulistya menemui masalah karena proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hingga 225 hari sejak Pemohon mengajukan permohonan. Terkait berbagai rentetan persoalan yang dialami, Pemohon menilai keberlakuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP telah merugikan hak konstitusionalnya terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, penentuan informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kebermanfaatan daripada keadilan.

Selengkapnya Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyatakan:

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

Berikutnya Pemohon juga beranggapan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, Pasal 20 ayat (1) UU KIP tersebut kabur. Sebab pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan aturan yang diinterpretasikan oleh lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa informasi publik karena normanya dinilai terlalu umum.

Dalam situasi ini, sambung Wayan, MK berkewajiban menghentikan ketidakpastian penerapan aturan yang justru disebabkan ketidakpastian aturan yang bersifat umum, sebagaimana pendirian Mahkamah, hal demikian termasuk masalah konstitusionalitas norma.

“Mohon untuk dipahami memberikan keadilan yang sama sekali tidak dihiraukan, hanya untuk memperjuangkan hak saja dihalangi mekanisme birokrasi yang semacam itu. Terkait dengan permohonan yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan maupun komisi informasi Jawa Timur bahwa betapa tidak adilnya apabila institusi publik dalam menolak tidak melakukan uji konsekuensi karena UU a quo bisa saja dikonstruksikan sebagai tindakan yang bersifat delik,” jelas Wayan.

Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan nasihat agar Pemohon melengkapi bagian kewenangan MK. Kemudian pada bagian kedudukan hukum, Pemohon perlu menambahkan kerugian yang dialami yang terkait dengan hak dari Pemohon yang dilanggar oleh UU yang diujikan. Contoh kasus yang dialami Pemohon dapat dijadikan pintu masuk pada permohonan perkara ini, namun perlu dibuatkan alasan yang dihadapkan dengan norma yang diujikan.

“Inilah yang perlu dipertajam letak pertentangannya. Penjelasan materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya sehingga tak perlu terlalu jauh pada kasus yang dialami Pemohon yang diuaraikan dalam positanya. Cukup pasal-pasal yang dimohonkan diujikan dianggap bertentangan dengan UUD 1945” kata Wahiduddin.

( Sumber : Harta Gono Gini Tak Diungkap Suami, Warga Surabaya Gugat UU KIP )

Jakarta (VLF) – Advokat Alvin Lim dilaporkan jaksa di mana-mana gegara konten YouTube terkait ‘Kejaksaan Sarang Mafia, Isinya Sampah’. Alvin Lim mengaku tak takut dan siap menghadapi laporan para jaksa tersebut.

“Catat, Alvin Lim tidak takut dipenjara dan tidak akan mundur selangkahpun walau dipolisikan,” ujar Alvin Lim saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (22/9/2022).

Alvin Lim mengatakan pernyataannya itu untuk mengkritisi lembaga kejaksaan. Hal ini, kata dia, karena kecintaannya kepada korps Adhyaksa.

“Selama Kejaksaan yang saya cintai bisa berubah lebih baik, saya rela kasih nyawa saya. Stop kemunafikan, stop koruptif mind dan be realis, demi masyarakat dan keadilan,” paparnya.

“Kritik terhadap institusi bukanlah pidana. Itu isi SKB UU ITE, SKB 3 menteri,” katanya.

Menurut Alvin Lim, pelaporan tersebut juga seharusnya bukan dilaporkan oleh institusi. Ia juga mengklaim punya bukti.

“Karena pencemaran nama baik itu berlaku kepada orang tertentu. Ketika bicara Institusi tidak ada pencemaran nama institusi,” katanya.

“Saya siap secara materi, juga perkataan saya di YouTube ada bukti rekaman, saksi dan bukti surat lengkap, fakta bukan hoax,” tambahnya.

Alvin Lim dilaporkan jaksa di mana-mana. Terbaru. Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang melaporkan Alvin Lim ke Polres Metro Depok.

“Terlihat mereka diperintah atasan atau Kejagung untuk ramai-ramai serang saya seorang. Jadi sikap ini jelas menunjukkan kejaksaan pengecut, antikritik, dan tidak tanggap atas aspirasi masyarakat,” kata Alvin.

“Selama ini Jaksa Agung bicara pidana yang humanis hanyalah pencitraan. Buktinya ketika tersinggung akan kritikan lalu langsung pidanakan masyarakat. Harusnya kejaksaan mengacara komentar masyarakat semua mencemooh kejaksaan yang tidak mau akui institusinya masih perlu berbenah,”sambungnya.

Untuk diketahui, Advokat Alvin Lim kembali dipolisikan oleh jaksa di DKI Jakarta dan juga Riau gegara konten di YouTube soal ‘Kejaksaan Sarang Mafia, Isinya Sampah’. Kini, giliran Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang melaporkan Alvin Lim ke Polres Metro Depok.

“Persaja pada Kejari Depok resmi mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Polres Metro Depok terhadap video viral Alvin Lim di YouTube Quotient TV terkait dugaan tindak pidana penghinaan terhadap institusi Kejaksaan RI dengan melanggar Undang-Undang ITE,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Rio, dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Kamis (22/9/2022).

Laporan Persaja Kejari Depok tertuang dengan nomor laporan LP/B/2230/IX/2022/SPKT/POLRES METRO DEPOK tanggal 21 September 2022. Dalam laporan tersebut, Alvin Lim dituduh atas dugaan pelanggaran UU ITE.

( Sumber : Dipolisikan Jaksa di Mana-mana, Alvin Lim: Saya Tidak Takut Dipenjara! )

Jakarta (VLF) – KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk hadir pada Senin, 26 September 2022, di gedung KPK. Lukas bakal diperiksa sebagai tersangka.

“Iya, informasi yang kami peroleh, benar surat panggilan sebagai tersangka sudah dikirimkan tim penyidik KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).

“Pemeriksaan diagendakan Senin, 26 September 2022, di gedung Merah Putih KPK,” lanjutnya.

Adapun panggilan Senin (26/9) tersebut, kata Ali, merupakan panggilan kedua Lukas Enembe. Sebelumnya, Lukas mengkonfirmasi ketidakhadirannya pada panggilan pertama 12 September lalu.

“Ini merupakan surat panggilan kedua. Sebelumnya, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022 lalu namun mengkonfirmasi tidak dapat hadir,” ujar Ali.

Ali berharap pihak Lukas dapat bersikap kooperatif atas panggilan kedua ini. Sebab, KPK bakal memberikan kesempatan Lukas untuk menjelaskan segala keterangannya di hadapan penyidik.

“Kami berharap tersangka dan pengacaranya kooperatif hadir karena ini merupakan kesempatan untuk dapat menjelaskan langsung di hadapan tim penyidik KPK,” imbau Ali.

Ali menyebut menggalang narasi di ruang publik tidak bakal menjadi dasar pembuktian perkara pidana.

“Sebagai pemahaman bersama, membangun narasi di ruang publik tidak dapat dijadikan dasar pembuktian suatu perkara pidana,” sebutnya.

Dia memastikan KPK telah bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum. Sehingga, hak para tersangka juga telah diberikan secara hukum.

“Kami juga ingin tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum, sehingga hak-hak tersangka pun kami pastikan diperhatikan sebagaimana koridor hukum berlaku,” tutup Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK memastikan bakal kirim surat panggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Surat panggilan itu bakal dikirim pada Rabu 21 September.

“Yang jelas saya tidak akan mengatakan, nanti akan ini, nanti akan ini. Yang akan saya lakukan di tahap ini, setelah panggilan pertama tidak datang, kita panggil,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

“Panggilan kedua, yang akan dilayangkan mungkin besok akan dilayangkan ke Papua, dan waktu datang di minggu berikutnya, Senin atau Selasa,” tambahnya.

KPK mengatakan panggilan ulang itu sesuai dengan KUHAP. Dia mengatakan langkah menghadirkan tersangka untuk diperiksa tergantung kondisi yang berkembang.

“Pemanggilan adalah cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk menghadirkan tersangka, ada step-step-nya. Ada panggilan satu, panggilan dua, ada surat perintah membawa. Semuanya nanti akan tergantung dengan situasi kondisi, akan bisa berkembang,” ujarnya.

Respons Pihak Lukas atas Panggilan Kedua KPK
Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, yakni Aloysius Renwari, mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Dia menyampaikan Lukas Enembe sampai saat ini masih dalam perawatan sehingga tidak dapat menghadiri panggilan KPK.

“Beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak akan memenuhi panggilan kedua,” kata Aloysius saat dihubungi, Rabu (21/9/2022).

Aloysius mengatakan pihaknya akan memberikan surat keterangan medis Lukas Enembe kepada KPK. Surat medis sebagai bukti bahwa Lukas sedang sakit dan dalam perawatan.

“Dan akan kami menyurati pihak KPK dengan membawa surat sakit dari rekaman medisnya dari rumah sakit umum daerah Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut Aloysius mengatakan kondisi kaki Lukas Enembe bengkak serta tensi darahnya tinggi. Lukas disebut mengalami stroke kedua.

“Beliau dirawat di rumahnya dalam keadaan sakit, kakinya bengkak tidak bisa jalan, tensinya tinggi. Ini kan stroke kedua Lukas Enembe,” imbuhnya.

( Sumber : KPK Periksa Lukas Enembe Sebagai Tersangka Korupsi Senin Depan )

Jakarta (VLF) – Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu telah menjalani sidang dakwaan terkait kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua. Mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai itu juga sempat mendapat teguran majelis hakim karena terburu-buru untuk membela diri.

Momen teguran hakim itu bermula saat tim jaksa penuntut umum telah selesai membacakan dakwaannya terhadap Isak Sattu di Ruang Bagir Manan, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (21/9). Terdakwa dinyatakan melakukan pelanggaran HAM berat sehingga Ketua Majelis Hakim Sutisna Sawati mengarahkan terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum.

Hakim Sutisna meminta Isak Sattu untuk mempertimbangkan dengan kuasa hukumnya apakah akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa. Namun terdakwa justru menjawab majelis hakim bahwa surat dakwaan jaksa kurang tepat.

“Siap izin yang mulia saya tanggapi lisan. Bahwa dikatakan dalam dakwaan sistematik dan seakan sudah direncanakan. Padahal mendadak,” kata Isak di persidangan.

Mendengar hal tersebut, hakim Sutisna segera memotong pembicaraan terdakwa. Hakim menilai jawaban terdakwa tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga tidak tepat disampaikan saat sidang dakwaan.

“Kalau soal itu, sudah masuk materi acara. Jadi nanti saudara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan keterangan,” kata hakim.

“Apa yang saudara ketahui, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami. Jadi eksepsi ini, mungkin sudah dijelaskan oleh penasihat hukum saudara kaitannya dengan formalitas surat dakwaan,” sambung Sutisna.

Oleh sebab itu majelis hakim berpaling mengalihkan pertanyaan kepada penasihat hukum terdakwa terkait surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Tim penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak melakukan eksepsi.

“Tidak mengajukan yang mulia,” ujar Syahril Cakkari, selaku ketua tim kuasa hukum terdakwa.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Isak didakwa melakukan pelanggaran HAM berat terkait kasus penembakan dan penganiayaan yang menewaskan empat orang dan 10 orang lainnya luka-luka di Paniai, Papua pada 2014 silam.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” kata tim jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Erryl Prima Putra Agoes saat membacakan surat dakwaan di persidangan.

Jaksa menyatakan terdakwa Isak melakukan pelanggaran HAM berat karena membiarkan anggota Koramil 1705-02/Enarotali melakukan penembakan ke arah massa dan juga melakukan pengejaran serta penikaman dengan menggunakan sangkur di kawasan Pondok Natal Gunung Merah pada Senin 8 Desember 2014. Insiden ini diketahui menyebabkan 4 orang tewas.

“Padahal terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang mempunyai kewenangan secara efektif bertindak sebagai komandan militer dalam hubungannya dengan bawahannya tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan anggota yang melakukan penembakan dan kekerasan sehingga mengakibatkan 4 orang mati,” ujar jaksa.

( Sumber : Teguran Hakim ke Eks Perwira TNI AD Buru-buru Bela Diri di Kasus HAM Paniai )

Jakarta (VLF) – Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan percobaan suap guna menghambat proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Namun kini laporan itu diarsipkan KPK karena disebut belum ditemukan adanya perbuatan pidana dalam laporan tersebut.

“Kami hanya ingin menjelaskan, artinya kalau kemudian laporan itu diarsipkan, itu maksudnya adalah sejauh ini memang kemudian belum ditemukan adanya peristiwa pidana, belum ditemukan perbuatan-perbuatan yang ngarah ke pidana,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, demikian Selasa (20/9/2022).

Namun, Ali menyebut laporan tersebut juga dapat dilakukan verifikasi ulang. Hal itu dilakukan untuk memeriksa apakah ada tindakan peristiwa pidana di laporan tersebut atau tidak.

“Misalnya diarsipkan itu artinya tidak ditutup, tidak selesai. Ketika kemudian ada informasi baru, ya pasti kemudian kami verifikasi ulang, kami telaah ulang, kami pengayaan informasi ulang,” ucapnya.

Respons Pelapor: Tidak Tepat Lah!
Pelapor, Koordinator Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK) Roberth Keytimudi Lobi merespons KPK yang mengarsipkan laporan terhadap Ferdy Sambo tersebut. Robert menyebut langkah KPK tersebut tidak tepat.

“Tidak tepat lah. Harusnya kan diberikan penjelasan sudah sejauh mana dia (KPK) melakukan penyelidikan itu, sudah sejauh mana dia melakukan penelitian itu, kan harus jelas. Jangan dia hanya sampaikan bahwa itu tidak terbukti, itu nggak jelas,” ujar Robert saat dihubungi, hari ini.

“Tidak ada penjelasan dari KPK sejauh mana hasil penelitian, dan penyelidikan. Apakah sudah bertemu dengan stafnya Ferdy sambo yang menyerahkan 2 amplop atau sudah bertemu dengan pegawai LPSK yang menolak pemberian amplop,” tambahnya.

Robert menilai jika memang belum terbukti seharusnya KPK menyelidikinya lebih mendalam. Termasuk, kata dia, dalam hal memeriksa Ferdy Sambo, anggota kepolisian yang diduga memberikan suap, hingga LPSK yang diduga ditawarkan suap tersebut.

“Harusnya menjelaskan melakukan penelitian terhadap orang yang menyerahkan amplop itu. Dia harusnya mendatangi Kadiv Propam, dia harus mendatangi LPSK, itu sebenarnya. Bukan hanya dia telepon telepon saja, nggak bisa begitu. Harusnya begitu sesuai dengan perintah undang-undang,” imbuhnya.

( Sumber : KPK Arsipkan Laporan Dugaan Percobaan Suap ‘Titipan Bapak’ Kasus Sambo! )

Jakarta (VLF) – Sidang tuntutan AKBP Dalizon, terdakwa kasus suap Rp 10 miliar di Dinas PUPR Musi Banyuasin, kembali ditunda. Penundaan untuk kedua kalinya ini dilakukan karena JPU Kejaksaan Agung belum siap membacakan tuntutan.

Diketahui, sidang dengan agenda tuntutan itu awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini pukul 09.00 WIB di PN Tipikor Palembang. Namun para hakim yang baru berkumpul di Pukul 10.00 WIB memutuskan bahwa sidang ditunda pada Senin (26/9/2022), pekan depan.

Menurut hakim, penundaan itu karena jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung menyatakan belum siap. Majelis hakim yang diketuai Mangapul Manalu meminta JPU tidak lagi menunda dan segera menyampaikan pembacaan tuntutan pada Senin mendatang.

“Meminta kepada penuntut umum tuntutan terhadap terhadap terdakwa Dalizon harus dibacakan pada hari Senin, tanggal 26 dan tidak bisa di tunda lagi karena perkara ini di tanggal 19 bulan depan (19/10) harus putus,” tegas hakim, seperti dilansir detikSumut, Rabu (21/9/2022).

Mendengar keputusan Hakim tersebut, JPU hanya menjawab dengan memaklumi dan menyatakan bersedia.

“Iya baik, Yang Mulia,” singkat JPU.

Sementara tim JPU ketika diwawancarai memilih bungkam dan langsung meninggalkan ruang sidang.

Polda Sumsel Tepis AKBP Dalizon soal Setoran Rp 500 Juta Setiap Bulan
Polda Sumsel menyatakan tidak pernah menerima aliran uang atau dalam bentuk apa pun yang diduga sebagai suap dan semacamnya atas proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Pernyataan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi untuk merespons kesaksian terdakwa mantan Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Dalizon.

AKBP Dalizon menyampaikan kesaksiannya itu dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dari proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tipikor kota setempat beberapa waktu lalu.

“Saya tegaskan bahwa Polda Sumsel tidak pernah menerima pembagian/aliran setoran uang Rp 300 juta-500 juta seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan (terdakwa Dalizon), karena Polda Sumsel ini bekerja sesuai dengan asas profesionalisme,” kata Supriadi didampingi Kepala Subbid Penmas Bidang Humas Polda Sumsel AKBP Erlangga kepada wartawan di Palembang, dilansir Antara, Senin (12/9/2022).

( Sumber : Jaksa Belum Siap, Sidang Tuntutan AKBP Dalizon Kembali Ditunda )