Jakarta (VLF) – Menyikapi putusan banding perkara korupsi pengadaan masker dengan terdakwa I Gede Basma dan I Gede Sumartana, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem akhirnya memutuskan menempuh upaya kasasi

Upaya kasasi pihak kejari ditempuh karena putusan banding terhadap eks Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem I Gede Basma dan mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Sosial Karangasem, dinilai tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

“Untuk perkara dengan terdakwa Basma dan Sumaryana, JPU (Jaksa Penuntut Umum) hari ini resmi mengajukan kasasi,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Karangasem, Dewa Gede Semara Putra, Selasa (27/9/2022).

Ia menjelaskan, upaya kasasi dilakukan karena putusan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar belum sesuai tuntutan JPU.

“Proses pengakuannya oleh kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) yang juga JPU dalam perkara ini,” imbuhnya.

Dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri, JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menetapkan hukuman kepada terdakwa Basma dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan terhadap terdakwa I Gede Sumartana, JPU menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama tujuh setengah tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Tuntutan hukuman yang sama juga disampaikan JPU terhadap terdakwa I Wayan Budiarta. Berikutnya, terdakwa I Nyoman Rumia dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selanjutnya terdakwa I Ketut Sutama Adikusuma, I Gede Putra Yasa, dan Ni Ketut Suartini dengan pidana penjara masing-masing selama lima tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun dalam perjalanannya, terdakwa Basma divonis satu setengah tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Terdakwa Sumartana divonis pidana penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan.

Sedangkan terdakwa lainnya masing-masing I Ketut Sutama Adikusuma, I Gede Putra Yasa, dan Ni Ketut Suartini divonis bebas.

Di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memperberat hukuman bagi terdakwa Basma dan Sumartana masing-masing dua setengah tahun.

“Pada intinya, putusan pengadilan tinggi menaikkan hukuman terdakwa Basma dan Sumartana masing-masing dua tahun dan enam bulan. Namun, ini masih belum sesuai dengan tuntutan yang diajukan JPU,” pungkas Dewa Gede Semara Putra.

( Sumber : Eks Kadinsos-PPPK Divonis 2,5 Tahun, Kejari Karangasem Tempuh Kasasi )

Jakarta (VLF) – KPK memeriksa mantan Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola. Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Zumi Zola dipanggil penyidik dengan status sebagai saksi. Penyidik bakal memeriksa Zumi Zola hari ini di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Hari ini (27/9) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, atas nama Zumi Zola selaku Gubernur Jambi periode 2016-2021,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

Ali menyebut saat ini Zumi Zola telah berada di ruang penyidik KPK dan tengah menjalani pemeriksaan. Namun, Ali belum menjelaskan seputar apa Zumi Zola bakal diperiksa.

“Sudah datang,” kata Ali.

Adapun dalam perkara ini, KPK mengembangkan dugaan tindak pidana berupa suap di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Sebelumnya, kasus ini menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

“Benar, KPK saat ini kembali mengembangkan perkara dugaan TPK terkait suap dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/9/2022).

28 Anggota DPRD Jambi Tersangka
KPK menetapkan 28 tersangka kasus tindak pidana korupsi berupa suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan jumlah tersangka di perkara itu sebanyak 28 orang. Namun Ali belum merinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“28 (tersangka),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (20/9/2022).

Zumi Zola Bebas Bersyarat
Adapun soal Zumi Zola, dia mulai ditahan KPK setelah ditetapkan tersangka KPK. Zumi Zola ditahan 9 April 2018.

Saat itu KPK menyebut Zumi Zola menerima gratifikasi senilai Rp 49 miliar bersama-sama dengan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan. Seiring berjalannya waktu KPK menjerat Zumi Zola di kasus suap anggota DPRD Jambi.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang hingga akhirnya menetapkan 4 tersangka, yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin.

Uang Rp 400 juta turut disita KPK dalam OTT itu. KPK menyebut uang itu ditujukan pada anggota DPRD agar hadir dalam pengesahan RAPBD Jambi atau biasa disebut ‘suap ketok palu’.

Setelah penyidikan selesai, Zumi Zola pun didakwa suap ‘ketok palu’ anggota DPRD Jambi dan menerima gratifikasi uang dan mobil Toyota Alphard.

Hingga akhirnya Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diyakini terbukti menerima gratifikasi uang Rp 37.477.000.000, USD 173.300, dan SGD 100.000, serta satu unit mobil Toyota Alphard.

Zumi juga dinyatakan terbukti memberikan suap kepada 53 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Zumi terbukti memberi suap total Rp 16,34 miliar.

Atas putusan itu, Zumi Zola dan jaksa KPK saat itu tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Zumi menerima putusan majelis hakim dan ingin segera berkekuatan hukum tetap (inkrah). KPK juga menilai hukuman yang dijatuhkan Zumi Zola sesuai tuntutan.

Kemudian, Zumi Zola pun dieksekusi pada 14 Desember 2018. Zumi dieksekusi ke Lapas Sukamiskin.

Jika dihitung, Zumi berada di penjara kurang lebih 4 tahun dari masa hukumannya 6 tahun penjara. Zumi Zola pada Selasa (6/9) mendapat bebas bersyarat.

“Mereka bebas bersyarat. (dibebaskan) karena memenuhi hak mereka sesuai undang-undang,” ujar Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar seperti dikutip dari detikJabar.

Zumi masih diwajibkan untuk lapor ke Bapas Bandung. “Bebas bersyarat, masih harus wajib lapor ke Bapas Bandung sampai habis,” kata Elly.

( Sumber : KPK Periksa Zumi Zola Jadi Saksi Kasus Suap Ketok Palu RAPBD Jambi )

Jakarta (VLF) – Tokoh agama di Papua, Pdt Alberth Joku menyoroti soal perkembangan dugaan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam kasus ini, KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua sejak pekan lalu, namun Lukas Enembe belum juga datang dengan alasan sakit.

Mengenai hal ini, Alberth meminta Lukas proaktif bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Sebab menurutnya, hukum menjadi satu-satunya jalan bagi Lukas Enembe untuk menempatkan diri dalam posisi benar atau salah.

“Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Kalaupun benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab. Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan,” papar Alberth dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9/2022).

Alberth pun menjelaskan setiap pejabat negara, apapun agamanya sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik. Oleh sebab itu, dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, mereka diajarkan untuk takut pada Tuhan.

“Siapa pun kita, dari agama manapun, termasuk Gubernur Lukas Enembe, kita diajarkan untuk takut pada Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab dalam melayani masyarakat umum. Nah, apa yang terjadi pada Gubernur Papua saat ini, juga bupati dan wali kota di Papua dan di seluruh Indonesia, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah ia perbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku dan sebagai seorang pejabat publik harus bersikap proaktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” katanya.

Sementara itu, tokoh Pemuda Papua Steve Mara menilai kasus ini menjadi momentum untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan. Pihaknya mendukung KPK untuk mengungkap dugaan pidana menerima suap Lukas Enembe.

Sebab, sejak 2001-2022, Pemerintah Pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, Papua hingga saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

“Jadi, jangan sampai masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri. Karena itu kami mendorong KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti mengapa selama ini tidak sejahtera. Kami juga minta kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi,” kata Steve.

Senada dengan Steve, tokoh masyarakat Papua Lambert Pekikir juga menghimbau Lukas Enembe untuk patuh terhadap hukum. Menurutnya, masyarakat Papua harus mendukung sikap tegas pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk para pejabat.

“Jika merasa tidak bersalah dan kondisi kesehatan sudah memungkinkan, saya minta Lukas Enembe untuk menyerahkan diri untuk diperiksa oleh pihak berwajib. Dan nanti apabila tuduhan tidak terbukti, nama baik Lukas Enembe harus dipulihkan oleh pemerintah,” ujar Mantan Panglima OPM tersebut.

“Tindakan tegas terhadap Lukas Enembe tidak akan berdampak terhadap Papua secara keseluruhan. Saat ini hanya lingkungan keluarga Lukas Enembe saja yang membela Lukas. Sedangkan masyarakat lainnya sedang menunggu, apakah Pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Lukas Enembe, dan bagaimana Lukas Enembe dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,” pungkasnya.

( Sumber : Tokoh-tokoh Papua Imbau Lukas Enembe Hadapi Proses Hukum di KPK )

Jakarta (VLF) – Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan ada dua pasal yang sudah dihapus dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang masuk dalam daftar 14 pasal kontroversial. Pembahasan untuk pasal lain masih dibahas dengan DPR.

“Ada yang dihapus, seperti (pasal) advokat curang dihapus, lalu dokter gigi dan dokter tanpa izin, dihapus pasal itu,” kata Edward kepada wartawan, Senin (26/9/2022).

Hal itu dia sampaikan seusai dialog publik RKUHP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang. Edward menyebut pasal soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden juga masih didiskusikan.

“Masih dibahas di DPR,” ujarnya.

Edward kemudian menerangkan pasal kontroversial soal kekuatan gaib juga masih dalam pembahasan. Tapi ada usulan agar pasal ini dihapus.

Pemerintah dan DPR, katanya, menerima aspirasi publik untuk pembahasan mengenai pasal-pasal di RKUHP.

“Itu akan kita bahas, karena ada usulan untuk dihapuskan. Jadi kita terbuka untuk publik, pasti dibahas. Drafnya sudah final, tapi kan ada pembahasan. Dalam pembahasan pasti timbul berbagai hal yang kita perhatikan bersama,” tutur Edward.

Target pemerintah untuk pengesahan RKUHP jadi KUHP, ia katakan, adalah tahun ini. Pembahasan dilakukan secara tidak tergesa-gesa dan mendengarkan aspirasi publik. Salah satunya dengan dialog bersama di Untirta.

“Target kita tahun ini,” pungkasnya.

( Sumber : Wamenkumham: Pasal Advokat Curang-Dokter Tanpa Izin Dihapus di RKUHP )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih meneliti berkas perkara Irjen Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan kasus obstruction of justice. Kejagung masih memiliki waktu empat hari meneliti berkas perkara tersebut.

“Tunggu sampai akhir minggu ini ya. Kita lihat batas waktunya Kamis ya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan seperti dilansir dari detikNews, Senin (26/9/2022).

Ketut mengatakan kemungkinan Kejagung akan mengumumkan hasil penelitian jaksa penuntut umum atas berkas perkara Irjen Ferdy Sambo dkk pada Rabu (28/9). Sebab jaksa masih memiliki waktu untuk meneliti berkas tersebut hingga Kamis (29/9).

“Semoga Rabu sudah ada pengumuman atas status kasus tersebut, Rabu siang,” ungkapnya.

Diketahui, berkas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo dkk sempat dikembalikan Kejagung. Setelah diperbaiki, polisi kembali menyerahkan berkas tersebut ke Kejagung.

Sebagai informasi, Brigadir J tewas usai ditembak di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7). Awalnya polisi mengatakan kasus ini merupakan tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada Eliezer yang diawali dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Untuk mengungkap kasus ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus. Setelah melakukan penyidikan, polisi menyatakan dugaan pelecehan di Duren Tiga ternyata tidak ada. Polisi juga menyebut peristiwa yang terjadi ialah penembakan, bukan tembak-menembak.

Kemudian polisi menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka ialah Irjen Ferdy Sambo, Bharada Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi. Empat tersangka, kecuali Putri, sudah ditahan.

Polri kemudian melimpahkan berkas perkara empat tersangka, yakni Ferdy Sambo, Kuat, Eliezer, dan Ricky, ke Kejaksaan Agung. Berkas Putri Candrawathi juga telah diserahkan ke Kejagung, tapi pada hari berbeda. Jaksa pun meneliti berkas yang diserahkan itu.

“Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan Berkas Perkara (Tahap I) dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri atas nama 4 orang tersangka, tersangka FS, tersangka RE, tersangka RR, tersangka KM,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (19/8).

( Sumber : Hasil Pemeriksaan Berkas Sambo dkk Diumumkan Kejagung Pekan Ini )

Jakarta (VLF) – Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Terpidana penyerobotan tanah PT KAI di Jalan Jawa, Medan itu sebelumnya divonis 10 tahun penjara.

Kapuspen Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, sebelum menyerahkan diri, Handoko Lie sudah buron selama enam tahun.

“Terpidana Handoko Lie menyerahkan diri setelah menjadi buron selama enam tahun,” ujar Ketut dilansir detikNews, Senin (26/9/2022).

Handoko Lie melarikan diri ke Singapura dan menetap di Malaysia selama 6 tahun. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejagung melakukan pemantauan terhadap keberadaan terpidana Handoko Lie dan mengimbau agar Handoko mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya Handoko menyerahkan diri ke Kejagung pada Jumat (23/9).

“Setelah dilakukan komunikasi secara intensif, Terpidana akhirnya bersedia menyerahkan diri dan Tim Tabur Kejaksaan Agung segera menjemput Terpidana sekitar pukul 15.30 WIB,” kata Ketut.

Setelah menyerahkan diri, Handoko diperiksa hingga dieksekusi ke Lapas Kelas II-A Salemba untuk menjalani pidana.

Diketahui, Handoko Lie merupakan terpidana dalam perkara mafia tanah yang melibatkan Pj Wali Kota Medan, yang menyerobot lahan milik PT Kereta Api Indonesia (persero) sebanyak 2 blok di Jalan Jawa, Gang Buntu, Medan.

Lahan tersebut kemudian digunakan oleh Handoko Lie untuk membangun properti berupa apartemen, mal, serta rumah sakit. Akibat perbuatannya tersebut, negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 187 miliar.

Handoko dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1437 K/ Pid.sus/2016, yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 187.815.741.000.

( Sumber : Terpidana Penyerobotan Tanah PT KAI di Medan Menyerahkan Diri )

Jakarta (VLF) – Jokowi berbicara mengenai pentingnya reformasi di bidang hukum setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Jokowi telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md mengawal proses reformasi hukum.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).

Jokowi mengatakan proses hukum Sudrajad Dimyati saat ini masih berjalan di KPK. Dia meminta semua pihak mengikuti proses hukum hingga selesai.

“Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK,” ujar Jokowi.

Kasus yang menjerat Sudrajad Dimyati ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Jakarta dan Semarang. KPK kemudian melakukan gelar perkara. Setelah itu, KPK mengumumkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Dimyati.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan mengungkapkan kasus tersebut diawali dengan adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS), dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

Pada 2022, Heryanto dan Ivan Dwi melakukan pengajuan kasasi dengan masih mempercayakan Yosep dan Eko sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini, diduga Yosep dan Eko melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan Yosep dan Eko.

Desy Yustria selanjutnya diduga mengajak Elly Tri Pangestu (RTP) selaku hakim yustisial/panitera pengganti Mahkamah Agung dan Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. Desy dkk diduga menjadi representasi dari Sudrajad Dimyati (SD) dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara.

“Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar SGD 202 ribu (ekuivalen Rp 2,2 miliar) yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp 100 juta dan SD menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP,” ujar Firli.

Berikut daftar 10 tersangka kasus ini:

Sebagai Penerima:
– Sudrajad Dimyati, hakim agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, hakim yustisial/panitera pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada kepaniteraan Mahkamah Agung
– Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
– Yosep Parera, pengacara
– Eko Suparno, pengacara
– Heryanto Tanaka, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

( Sumber : Hakim Agung Sudrajad Tersangka Suap, Jokowi Perintahkan Reformasi Hukum )

Jakarta (VLF) – Terpidana Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjadi buron selama 6 tahun. Handoko Lie sebelumnya dihukum penjara 10 tahun dalam kasus korupsi alih fungsi lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang melibatkan mantan Pj Wali Kota Medan.

“Terpidana Handoko Lie menyerahkan diri setelah menjadi buron selama 6 tahun,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).

Sebelum menyerahkan diri, Handoko Lie melarikan diri ke Singapura dan menetap di Malaysia selama 6 tahun. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejagung melakukan pemantauan terhadap keberadaan terpidana Handoko Lie dan mengimbau agar Handoko mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya Handoko menyerahkan diri ke Kejagung pada Jumat (23/9).

“Setelah dilakukan komunikasi secara intensif, Terpidana akhirnya bersedia menyerahkan diri dan Tim Tabur Kejaksaan Agung segera menjemput Terpidana sekitar pukul 15.30 WIB,” kata Ketut.

Setelah menyerahkan diri, Handoko diperiksa hingga dieksekusi ke Lapas Kelas II-A Salemba untuk menjalani pidana.

Diketahui, Handoko Lie merupakan terpidana dalam perkara mafia tanah yang melibatkan Pj Wali Kota Medan, yang menyerobot lahan milik PT Kereta Api Indonesia (persero) sebanyak 2 blok di Jalan Jawa, Gang Buntu, Medan.

Lahan tersebut kemudian digunakan oleh Handoko Lie untuk membangun properti berupa apartemen, mal, serta rumah sakit. Akibat perbuatannya tersebut, negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 187 miliar.

Handoko dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1437 K/ Pid.sus/2016, yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp 187.815.741.000.

( Sumber : Koruptor Rp 187 M Handoko Lie Serahkan Diri Usai 6 Tahun Jadi Buron )

Jakarta (VLF) – Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin divonis empat tahun penjara. Vonis ini diberikan kepada Ade Yasin atas kasus suap terhadap pegawai BPK RI Perwakilan Jabar.

Sidang putusan Ade Yasin, digelar di Ruang Sidang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Marthadinata, Kota Bandung, Jumat (23/9/20222). Ade Yasin tidak mengikuti sidang secara langsung, melainkan hadir secara daring. Vonis hukuman penjara dibacakan langsung Ketua Majelis Hakim Herakartiningsih.

“Pidana yang akan dijatuhkan dilihat dari kepentingan, mengingat (Ade Yasin) melakukan korupsi masih menjabat sebagai bupati Bogor, sebagai bupati Bogor harus beri suri tauladan yang baik tentang korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim.

Ketua Majelis Hakim memvonis Ade Yasin empat tahun penjara. “Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata ketua majelis hakim.

“Penjara selama empat tahun,” katanya.

Ade Yasin dianggap secara sah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Vonis ini lebih lama satu tahun dari tuntutan yang dilayangkan PJU KPK selama tiga tahun penjara. Selain itu, Ade Yasin didenda Rp 100 juta dan subsider enam bulan kurungan.

Majelis hakim menjelaskan, hal yang memberatkan Ade Yasin yaitu tidak mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas korupsi, berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak mengakui perbuatan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Ade Yasin tidak pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.

Seperti diketahui, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin didakwa melakukan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kanwil Jawa Barat kaitan laporan keuangan. Duit yang diberikan Ade Yasin mencapai Rp 1,9 miliar.

Duit itu diberikan Ade Yasin berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Adapun pemberian uang yang totalnya sebesar Rp 1.935.000.000 itu diberikan dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga April 2022.

( Sumber : Tok! Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan mengapa pihaknya menjemput paksa Hasnaeni ‘wanita emas’. Menurut Kejagung, Hasnaeni tidak kooperatif.

“Yang bersangkutan sudah beberapa kali sudah dilakukan pemanggilan. Artinya tidak kooperatif. Oleh karena itu, dari penyidik melakukan penjemputan kepada yang bersangkutan,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi saat jumpa pers di kantornya, Kamis (22/9).

Kuntadi mengatakan pihaknya menjemput paksa Hasnaeni di rumah sakit. Menurutnya, Hasnaeni pura-pura sakit agar dirawat di rumah sakit.

“Jadi begini ya, tadi malam yang bersangkutan datang ke Rumah Sakit MMC untuk minta dirawat, bukan dirawat karena sedang sakit. Atas dasar kondisi tersebut, setelah kita konsultasikan dengan pihak manajemen dan dokter yang bersangkutan, kita juga membawa dokter. Kesimpulannya, yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bisa dihadirkan di kejaksaan,” kata Kuntadi.

Setelah dokter menyatakan Hasnaeni sehat, pihak kejaksaan melakukan jemput paksa Hasnaeni dari rumah sakit dan dibawa ke Kejaksaan Agung. Pada Kamis (22/9), Hasnaeni diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan penyidik.

Diketahui, dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana PT Waskita Beton Precast (WBP) pada 2016-2020 ini, Kejagung telah menetapkan total tujuh orang tersangka, yakni:

1. Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro
2. General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-Agustus 2020, Agus Prihatmono
3. Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Benny Prastowo
4. Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anugrianto
5. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni
6. Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH
7. Mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana

Dalam kasus ini, JS tidak ditahan Kejagung karena telah menjalani pidana di Lapas Sukamiskin karena terjerat dalam kasus korupsi yang diusut KPK terkait pelaksanaan subkontrak fiktif pada proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Kuntadi mengatakan Hasnaeni atau ‘wanita emas’ yang merupakan Direktur PT Misi Mulia Metrical (PT MMM) diketahui menawarkan pekerjaan ke PT Waskita Beton Precast dengan dalih terlibat pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak senilai Rp 341.692.728.000. Hasnaeni menawarkan pekerjaan kepada PT Waskita Beton Precast dengan syarat PT Waskita yang menyetorkan sejumlah uang kepada PT Misi Mulia Metrical.

Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan, demi mendapatkan proyek pekerjaan itu, PT WBP menyanggupi permintaan Hasnaeni. PT WBP melalui general manager-nya berinisial HJ, yang juga ditetapkan tersangka, menyetor Rp 16,8 triliun ke PT MMM. Uang itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Hasnaeni.

( Sumber : Alasan Jaksa Jemput Hasnaeni ‘Wanita Emas’ )