Jakarta (VLF) – Medina Zein divonis penjara selama enam bulan dan denda Rp 50 Juta subsider satu bulan. Medina dinyatakan bersalah atas kasus pencemaran nama baik kepada Marissya Icha lewat media elektronik usai menuding ani-ani.

Sidang putusan kasus pencemaran nama baik oleh Medina Zein itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Medina terpantau menjalani sidang secara langsung. Dia mengenakan kerudung pastel, kemeja putih, dan rompi tahanan merah.

“Satu mengadili menyatakan Medina telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik,” kata hakim ketua saat membacakan vonis dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2022).

“Menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dengan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti kurungan selama satu bulan. Tiga, menetapkan barang bukti berupa 13 hasil tangkap layar handphone atas nama Medina Zein terlampir di berkas perkara. Empat, membebankan terdakwa membayar perkara Rp 5.000,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Medina berpikir dahulu terkait banding vonis tersebut.

“Itu putusan majelis bisa menerima bisa pikir-pikir atau tidak terima atau banding,” tanya Majelis Hakim.

“Pikir-pikir,” kata Medina senada dengan pihak kuasa hukumnya.

“Kami pikir-pikir dulu majelis hakim,” ujar Lukman Azhari selaku pengacara.

Sebelumnya dalam kasus yang dilaporkan Marissya Icha, Medina dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Icha melaporkan Medina ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan atau fitnah melalui media elektronik pada 5 September 2021. Laporan itu terdaftar LP/B/4517/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya.

Kasus itu muncul usai Icha menduga Medina menjual tas KW kepada dirinya. Menurut Icha, Medina memfitnah atau mencemarkan nama baiknya karena tak terima dirinya bersuara di media sosial terkait tas KW hingga permasalahan utang.

( Sumber : Medina Zein Divonis 6 Bulan Penjara dan Denda Rp 50 Juta Usai Tuding Marissya Icha Ani-ani )

Jakarta (VLF) – Komisi Kejaksaan (Komjak) menyarankan agar jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus perkara Ferdy Sambo dkk ditempatkan di safe house saat proses sidang berlangsung. Tujuannya untuk mempermudah koordinasi antara JPU saat proses sidang nantinya.

“Bahwa ini (penempatan jaksa di safe house) langkah-langkah yang bisa dipersiapkan, jadi belum (belum ditempatkan di safe house), perlu dipersiapkan dan apabila diperlukan sudah siap. Saat ini kan masih P21 belum pelimpahan tahap 2 dan pelimpahan pengadilan,” kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak, saat dihubungi detikcom, Kamis (29/9/2022).

Barita Simanjuntak menilai kasus pembunuhan dilakukan Ferdy Sambo dkk menarik perhatian masyarakat luas sehingga harus ditangani dengan baik. Apalagi ada kekhawatiran dugaan intervensi faktor-faktor non hukum.

“Kasus ini kan menarik perhatian besar masyarakat dan adanya harapan besar ditangani dengan baik, profesional dan transparan di tengah adanya kekhawatiran dugaan intervensi faktor-faktor non hukum,” katanya.

Barita Simanjuntak membeberkan jaksa kasus Ferdy Sambo dkk yang ditempatkan di safe house untuk memudahkan pemantauan komunikasi dan memproteksi para jaksa yang bertugas. Hal ini menjadi langkah-langkah antisipatif untuk memastikan tim JPU bekerja dengan baik, profesional dan aman.

“Jaksa nantinya akan menangani ribuan halaman dari berkas perkara 5 tersangka dalam kasus pidana pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) sekaligus kasus obstruction of justice Ferdy Sambo dkk yang menjerat 7 orang tersangka,” sebutnya.

Apalagi nantinya jadwal persidangan tersebut akan digelar maraton, selain itu pemeriksaan saksi diperkirakan akan sangat banyak dan melelahkan. Sehingga penempatan para JPU di safe house dapat memudahkan proses koordinasi.

“Juga untuk memudahkan koordinasi dan untuk menghindari alasan-alasan teknis dalam proses Penuntutan, ini hal yang biasa dipersiapkan dalam penanganan tugas-tugas Penuntutan yang berkas perkaranya banyak dan jadwal persidangan yang padat serta ketat,” katanya.

Saat ini JPU kasus Sambo belum ditempatkan di safe house karena berkas perkara masih dalam tahap P21 atau belum dilimpahkan tahap 2 dan belum dilimpahkan ke pengadilan. Dia mengatakan agar memudahkan proses hukum sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan harus direncanakan dengan baik termasuk kelancaran proses persidangan.

Barita Simanjuntak mengungkapkan safe house itu sejatinya dapat disediakan Kejaksaan Agung untuk memudahkan koordinasi antara JPU. Tujuannya untuk melindungi tugas jaksa.

“Ini bukan kaitan dengan LPSK maksudnya “safe house” untuk memudahkan koordinasi antara tim JPU, menjaga melindungi karena tugas berat melelahkan kaitan jadwal sidang nantinya yang panjang dan ketat,” katanya.

( Sumber : Komjak Usul JPU Kasus Sambo Ditempatkan di Safe House Demi Cegah Intervensi )

Jakarta (VLF) – Eks Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Yoyo Wicahyono didakwa melakukan korupsi dalam revitalisasi sentra industri kecil menengah atau IKM di Kota Serang. Ia didakwa bersama pihak swasta Darussalam dalam proyek yang merugikan keuangan negara Rp 567 juta.

Di sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, jaksa Mulyana mengatakan perbuatan terdakwa bermula dari alokasi pembangunan sentra IKM pada 2020 sebesar Rp 5,9 miliar. Perusahaan milik terdakwa Darussalam kemudian melakukan penawaran tapi dengan cara memalsukan dokumen penawaran. Penawaran perusahaan ini jumlahnya Rp 5,3 miliar dari pagu paket Rp 5,5 miliar

“CV Gelar Putra Mandiri, terdakwa selaku komanditer melakukan penawaran yang seharusnya dibuat dan ditandatangani direktur namun ditandatangani oleh terdakwa,” kata Mulyana, Serang, Kamis (29/9/2022).

CV itu, kata jaksa juga tidak membuat RAB dan analisis satuan harga. Ditemukan bahwa tanda tangan direktur CV Gelar tidak hadir saat penandatangan kontrak yang dilakukan di hadapan Yoyo.

“Penandatangan kontrak dilaksanakan di kantor dinas dihadiri PPK, PPTK dan Kabid yang membawahi kegiatan tersebut,” ujarnya.

Atas proyek itu, pada 2020 kata Mulyana, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 menemukan adanya kekurangan pekerjaan dan spesifikasi sesuai kontrak. Nilainya mencapai Rp 153 juta.

Lalu, ahli dari Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) melakukan pemeriksaan terkait kegiatan revitalisasi IKM itu. Temuanya adalah adanya selisih volume maupun biaya. Selisih RAB dengan realisasi fisik dan biaya sebesar Rp 818 juta.

Kemudian, hasil audit perhitungan negara dari BPKP Banten pada Juli 2022 menyatakan bahwa ada kerugian negara pada proyek itu. Nilainya adalah 567 juta. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : Eks Kepala Dinkop UKM Didakwa Korupsi Revitalisasi Sentra IKM Kota Serang )

Jakarta (VLF) – Dua mantan pegawai KPK, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, bergabung ke tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Mereka menyampaikan janji-janjinya membela Sambo dan istri.

Dikutip dari detikNews, Febri dan Rasamala punya tugas berbeda. Febri akan menjadi pengacara Putri Candrawathi. Sementara Rasamala akan menjadi pengacara bagi Ferdy Sambo.

Febri mengaku sudah dikontak beberapa waktu lalu untuk menjadi kuasa hukum Putri Candrawathi. Febri mengaku punya kesepakatan dengan Putri.

“Saya memang diminta bergabung di tim Kuasa Hukum perkara tersebut sejak beberapa minggu lalu,” kata Febri kepada detikcom, Rabu (28/9/2022).

Rasamala menyatakan bersedia bergabung karena Ferdy Sambo bersedia mengungkap fakta terkait dugaan pembunuhan Yosua.

“Saya menyetujui permintaan menjadi penasihat hukum, pertimbangannya terutama karena Pak Ferdy telah bersedia mengungkap fakta yang sebenarnya yang dia ketahui terkait kasus ini di persidangan nanti,” ucapnya.

Dia mengatakan temuan Komnas HAM juga menjadi salah satu pertimbangannya menerima tawaran sebagai pengacara Ferdy Sambo. Dia juga menyebut Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi merupakan warga negara yang berhak mendapat pembelaan hukum.

Beri Pendampingan Secara Objektif

Febri mengatakan akan memberikan pendampingan hukum terhadap Putri Candrawathi secara objektif. Febri telah bertemu langsung dengan Putri.

“Sebagai Advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan berkomitmen untuk mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya juga telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum secara objektif,” tuturnya.

Febri mengatakan informasi terkait pembunuhan Brigadir Yosua bukan perkara mudah. Apalagi ada skenario tembak menembak yang akhirnya terpatahkan.
“Kami tetap berharap, masyarakat berkenan menerima sedikit penjelasan yang Kami dan nantinya berharap majelis hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus secara objektif berdasarkan bukti yang ada,” ucapnya.

Janji Tak Membabi Buta

Febri sebagai kuasa hukum Putri Candrawathi juga mengatakan tidak akan membabi buta dalam memberi pendampingan. Dia mengatakan dalam proses peradilan pidana, keseimbangan pengujian bukti wajib dilakukan.

“Saya juga telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum secara objektif, tidak membabi-buta, tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah,” paparnya.

Febri mengatakan terus mempelajari BAP kliennya serta mencermati kronologi kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Duren Tiga.

“Kasus ini telah menjadi perhatian publik dan keyakinan kami penanganan kasus ini akan berproses dengan transparan dan tentu kami berharap keputusan nya kelak dapat memberikan keadilan sesuai dengan perbuatan yang seluruh fakta-faktanya akan diungkap di pengadilan,” katanya.

Membawa Kebenaran

Febri menekankan memberikan pendampingan perkara secara objektif. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain melakukan rekonstruksi di rumah Magelang, mempelajari berkas hingga diskusi dengan ahli hukum.

“Sehingga, juga menjadi tugas Kami sebagai Advokat adalah untuk membantu membawa kebenaran dalam proses hukum yang berjalan,” ucapnya.

( Sumber : Tiga Janji 2 Eks Pegawai KPK Kini Jadi Pengacara Ferdy Sambo-Istri )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Universitas Lampung. Total ada sebanyak 11 pejabat Unila yang diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung untuk mendalami kasus yang menjerat Rektor Unila Prof Karomani.

Pemeriksaan sendiri berlangsung di ruang Aula Patria Polresta Bandar Lampung. Pantauan detiksumut, beberapa pejabat diantaranya Dekan Fakultas Pertanian Unila Prof. Dr.Ir. Irwan Sukri Banuwa, dan Dekan Kedokteran Unila Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar terlihat memasuki ruangan pemeriksaan.

Dalam keterangannya, Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Karomani.

“Pemeriksaan saksi pada tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022 untuk tersangka Karomani,” kata Ali Fikri, Rabu (28/9/2022).

Ditemui disela waktu istirahat pemeriksaan, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr.Ir. Irwan Sukri Banuwa mengatakan belum ada pertanyaan yang menjurus kepada konstruksi penyelidikan.

“Masih sebatas dimintai identitas tadi, belum ada pertanyaan terkait penyelidikan kasus itu,” kata dia menuju gerbang Mapolresta Bandar Lampung.

Adapun nama-nama pejabat yang hari ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK yakni :

1.Tri Widoko, Staf Pembantu Rektor I UNILA
2. Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W, Skm, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran
3. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd, Dekan FKIP
4. Prof . Suharso, Wakil Dekan 4 Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan
5. Dr. Eng. Helmy Fitriawan, Dekan Teknik
6. Dr. Mualimin, M.Pd. Dosen
7. Budi Sutomo, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Universitas Lampung
8. Shinta Agustina, S.I.KOM, Sekretaris Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung
9. Nurhati Br Ginting, BPP Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung
10. Prof. Dr.Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.S., Dekan Fakultas Pertanian
11. Dr. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

( Sumber : KPK Periksa 11 Pejabat Unila Kasus OTT Rektor Karomani )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas dua tersangka kasus KSP Indosurya, Henry Surya dan Junie Indira, ke pengadilan. Keduanya dijerat UU Perbankan dan UU TPPU.

“Kami sangkakan pasal 46 UU Perbankan, ancaman pidana 15 tahun dan kami komulatifkan dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ancaman sampai 20 tahun,” kata Jampidum Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022).

Fadil menegaskan komitmen Kejagung untuk melindungi korban KSP Indosurya. KSP Indosurya diduga mengumpulkan uang ilegal yang mencapai Rp 106 triliun.

“Bahwa jaksa melindungi korban, korbannya kurang lebih 23 ribu orang korban kerugian yang berdasarkan LHA PPATK Indosurya mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak 106 triliun,” ujar Fadil.

Dia menjelaskan proses penuntutan kasus KSP Indosurya sempat tersendat. Menurut Fadil, Kejagung terus berupaya menyelamatkan uang korban.

“Bahwa dulu porses prapenuntutan agak tersendat, karena kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan sehingga berdasarkan berkas perkasa bisa disita Rp 2,5 triliun dari SPDP Rp 192 miliar,” ujar Fadil.

Kejagung Nyatakan Berkas Perkara Lengkap
Kejagung sebelumnya telah menyatakan perkara kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya atas nama tersangka Henry Surya dkk lengkap atau P-21. Henry Surya dkk langsung disidang.

“Jumat, 29 Juli 2022, berkas perkara atas nama tiga orang tersangka, yaitu Tersangka HS, Tersangka JI, dan Tersangka SA, telah lengkap secara formil dan materiil (P-21),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (29/7/2022).

Ketut menerangkan berkas perkara telah lengkap baik formil maupun materiilnya. Jaksa peneliti juga sebelumnya telah melakukan penelitian atau P-16.

Henry Surya dkk disangkakan melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 2 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang RI tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

( Sumber : Bos Indosurya Henry Surya Dijerat UU Perbankan hingga TPPU )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru di kasus dugaan penggelapan asuransi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Kresna Life. Dua tersangka itu yakni MS selaku Dirut PT Pusaka Utama Persada dan EH selaku Dirut PT Makmur Sejahtera Lestari.

“Dalam kasus ini telah ditetapkan 3 tersangka,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Ramadhan menjelaskan bahwa MS berperan dalam menandatangani perjanjian investasi. Serta memberikan instruksi transaksi atas rekening efek korban kepada PT Kresna Sekuritas.

“Dan berikut tersangka EH selaku Dirut PT Makmur Sejahtera Lestari yang berperan menandatangani perjanjian investasi JBS dan memberi instruksi transaksi atas rekening efek korban kepada PT Kresna Sekuritas,” katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan Dittipideksus pada Selasa kemarin (28/7) telah mengirimkan berkas perkara ketiga tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU).

“Kemudian pada hari Selasa kemarin tanggal 27 September 2022 Dirtipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan perkara ketiga tersangka tersebut ke pihak JPU,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Kresna Life inisial KS sebagai tersangka. KS diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan asuransi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Berdasarkan serangkaian hasil penyidikan, penyidik telah menemukan adanya dugaan tindak pidana penggelapan pengasuransian dan TPPU atas gagal bayar polis para nasabah yang dilakukan tersangka dengan inisial KS selaku Dirut PT Kresna Life,” kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Selasa (20/9).

Nurul menyatakan Bareskrim telah menerima sebanyak delapan laporan polisi sejak April hingga November 2020. Laporan itu teregister dengan Nomor LP/B/0657/XI/2020/Bareskrim tanggal 18 November 2020.

“Hingga saat ini ada 36 orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Kemudian sudah dilakukan pengiriman tahap satu berkas perkara atas nama tersangka KS ke jaksa penuntut umum pada tanggal 19 September 2022,” katanya.

( Sumber : Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Baru di Kasus PT Kresna Life )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali mengagendakan sidang gugatan mantan pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin hari ini. Pengacara Bharada E saat ini, Ronny Talapessy akan hadir dalam persidangan.

“Bharada E tidak bisa hadir karena ditahan dan juga tidak punya kewajiban untuk hadir karena ini perdata cukup tim pengacara yang wakilkan,” kata Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy, saat dihubungi detikcom, Rabu (28/9/2022).

Ronny mengaku akan hadir dalam sidang hari ini sebagai tergugat II maupun mewakili Bharada E yang juga turut digugat Deolipa. Ia mengaku awalnya tidak ingin menanggapi gugatan Deolipa tersebut karena ingin fokus pada perkara pidana pembunuhan Brigadir J.

“Untuk agenda sidang hari ini pemanggilan para tergugat saya hadir bersama rekan-rekan pengacara. Sebenarnya kami tidak mau tanggapi karena hanya menganggu proses pidana yang sedang dihadapi oleh Bharada E,” ungkapnya.

“Cuma kami pengen tahu maunya apa si? Kasihan mungkin mereka hanya ngarep dan hanya mencari sensasi saja agar tetap menjadi sebagai Pengacara Bharada E. Sedangkan Bharada E sudah tidak mau sama sekali menjadikan eks Pengacara itu sebagai Pengacaranya,” sambungnya.

Lebih lanjut Ronny mengatakan Bharada E sudah tidak mau didampingi oleh Deolipa. Oleh sebab itu menurut Ronny, Bharada E akhirnya mencabut surat kuasa kepada Deolipa.

“Mengenai pencabutan surat kuasa memang Bharada E sudah tidak mau didampingi lagi sama Deolipa dan sudah sesuai pasal 1814 KUH Perdata : Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu,” ujar Ronny.

“Pasal 1816 KUH Perdata: Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yg sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan,” tuturnya.

Sidang Gugatan Deolipa Ditunda
Sebelumnya, Bharada Richard Eliezer (Bharada E) dan pengacara Ronny Talapessy diwakili oleh tim pengacaranya hadir dalam sidang gugatan pencabutan kuasa Deolipa Yumara dan Muhammad Boerhanuddin. Sementara itu, tergugat III, yakni pihak Kabareskrim Polri, kembali tidak hadir.

“Tergugat III masih belum hadir,” kata hakim ketua Siti Hamidah saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).

Hakim Hamidah mengatakan ini kedua kalinya pihak Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto tidak hadir dalam sidang gugatan pencabutan kuasa mantan pengacara Bharada E itu. Pengadilan akan kembali melakukan pemanggilan peringatan kepada Kabareskrim untuk hadir pada sidang berikutnya.

“Ya jadi untuk tergugat III, ternyata sudah dilakukan pemanggilan, karena ini merupakan panggilan kedua, jadi untuk tergugat III akan dilakukan pemanggilan satu kali lagi dengan peringatan,” kata hakim Hamidah.

Gugatan Deolipa
Diketahui, gugatan ini dilayangkan Deolipa dan Boerhanuddin dengan tergugat Kabareskrim, Bharada E, dan Ronny Talapessy selaku pengacara baru Bharada E. Sidang gugatan digelar di PN Jaksel.

Dalam gugatan ini, Deolipa meminta PN Jaksel menjatuhkan hukuman membayar fee pengacara senilai Rp 15 miliar.

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp 15 miliar,” kata Deolipa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Senin (15/8).

Berikut isi petitumnya:

1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan surat pencabutan kuasa tertanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Tergugat I) batal demi hukum

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat surat pencabutan kuasa tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Tergugat I) dilakukan dengan itikad jahat dan melawan hukum

4. Menyatakan batal dan dibatalkan setiap bentuk surat Kuasa kepada penasehat hukum/Advokat terkait sebagai penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Tergugat I) dalam perkara kematian Brigadir Yosua dan dinyatakan tidak sah beserta segala akibat yang di timbulkannya

5. Menyatakan para penggugat adalah penasihat hukum Tergugat I yang sah dan mempunyai hak untuk melakukan Pembelaan sampai pada persidangan

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

7. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta merta (Uit voor baar bij voor raad)

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk patuh dan taat terhadap putusan ini

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung

( Sumber : Pengacara Bharada E Bakal Hadiri Sidang Gugatan Deolipa Rp 15 M )

Jakarta (VLF) – Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri M Ardian Noervanto bakal menjalani sidang putusan perkara pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hari ini. KPK yakin majelis hakim bakal mengambil alih seluruh analisis yuridis Jaksa KPK.

“Benar, sesuai agenda sidang hari ini (28/9) majelis hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan putusan perkara terdakwa M Ardian N dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

“Dari seluruh proses persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, kami yakin Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh analisis yuridis tim Jaksa KPK,” ucap Ali.

Oleh karena itu, Ali menyebut majelis hakim juga bakal memvonis Ardian sesuai dengan amar tuntutan jaksa sebelumnya. Yakni, 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan dijatuhi hukuman sebagaimana amar tuntutan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Dirjen Bina Keuangan daerah (Keuda) Kemendagri M Ardian Noervianto dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ardian diyakini jaksa menerima suap berkaitan dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kolaka Timur (Koltim) 2021.

“Menuntut, agar supaya mejelis hakim menyatakan terdakwa Mochamad Ardian Noervianto telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/9).

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dikurangi selama menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” imbuhnya.

Selain itu, jaksa menuntut agar Ardian membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar subsider 3 tahun penjara. Diketahui, uang Rp 1,5 miliar adalah jumlah yang diyakini jaksa diterima Ardian terkait pengurusan dana PEN Koltim.

“Menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar subsider 3 tahun,” ucap jaksa.

Selain Ardian, jaksa KPK menuntut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur. Jaksa menuntut Laode penjara 5 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Laode juga dituntut membayar uang pengganti sesuai jumlah uang yang dinikmatinya dalam perkara ini. Dia dituntut membayar uang pengganti Rp 175 juta subsider 3 tahun.

“Menghukum dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 175 juta subsider 3 tahun,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan hal-hal memberatkan dalam tuntutan Ardian salah satunya dia berbelit-belit. Sedangkan hal yang meringankannya salah satunya Ardian telah mengabdi untuk negara sebagai ASN selama puluhan tahun.

Ardian dan Laode dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Didakwa Terima Suap
Dalam dakwaan jaksa, Ardian disebut menerima suap berkaitan dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kolaka Timur 2021.

“Terdakwa M Ardian Noervianto bersama-sama dengan Laode M Syukur dan Sukarman Loke menerima hadiah atau janji, yakni menerima uang seluruhnya Rp 2.405.000.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Andi Merya selaku Bupati Kolaka Timur dan LM Rusdianto Emba,” ujar jaksa KPK saat membaca dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kamis (16/6).

Sukarman Loka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna. Sedangkan Laode adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna.

Jaksa mengatakan Bupati Kolaka Timur Andi Merya memberi suap ke Ardian melalui Laode dan Sukarman supaya Ardian melobi Mendagri agar menyetujui usulan pinjaman PEN Kolaka Timur. Perbuatan itu, kata jaksa KPK, melanggar tugas Ardian sebagai Dirjen Keuda Kemendagri.

Andi Merya, kata jaksa KPK, memberikan uang untuk pengurusan dana PEN senilai Rp 2 miliar. Namun, yang diserahkan ke Ardian oleh Sukarman hanya Rp 1,5 miliar atau SGD 131 ribu. Sisanya Rp 500 juta disebut jaksa disimpan oleh Sukarman.

Selain itu, lanjut jaksa, Sukarman menerima uang dari Andi Merya senilai Rp 50 juta di mana dia memberikan ke Laode sebesar Rp 25 juta, kemudian Sukarman menerima lagi dari Rusdianto Emba senilai Rp 205 juta dan Rp 500 juta.

Sedangkan Laode M Syukur menerima uang dari Sukarman Loke pada 21 April 2021 sebesar Rp 25 juta yang berasal dari pemberian Andi Merya, selain itu Laode menerima uang dari Rusdianti Emba sebesar Rp 50 juta pada 16 Juni 2021, dan pada 22 Juni 2021 menerima dari Rusdianto Emba Rp 100 juta.

( Sumber : KPK Yakin Eks Dirjen Kemendagri Divonis Sesuai Tuntutan Jaksa )

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebutkan beda makna pasal-pasal yang berkaitan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam KUHP. Menurut Eddy–begitu dia biasa disapa–para penegak hukum perlu memiliki argumentasi hukum yang valid sebelum menerapkan pasal-pasal terkait obstruction of justice.

Awalnya Eddy, yang hadir dalam dialog mengenai RKUHP di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, menyinggung tentang perbedaan penerjemahan obstruction of justice dari KUHP naskah asli yang masih berbahasa Belanda. Apa bedanya?

“Itu terjemahan Moeljatno dan Soesilo berbeda. Itu langit dan bumi,” kata Eddy dalam dialog yang berlangsung pada Senin, 26 September 2022.

Menurut Eddy, Moeljatno menerjemahkan obstruction of justice sebagai melarikan diri. Sedangkan R Soesilo menyebut obstruction of justice sebagai menghindari penyidikan.

Hal inilah yang disorot Eddy akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik penyidik, jaksa, maupun hakim, disebut Eddy, seharusnya memiliki persepsi yang sama.

“Pak jaksa bisa memastikan yang benar? Tidak bisa, kecuali Bapak memeriksa naskah aslinya. Pak hakim bisa memastikan mana yang benar? Nggak ada jaminan yang benar,” kata Eddy.

“Untung saya dosen, bukan pengacara. Kalau saya pengacara, kalau saya pengacara, akan saya challenge. Pertama ini yang mau dipakai yang mana, punya Soesilo apa Moeljatno? Karena kan kita bicara kepastian hukum,” imbuhnya.

Obstruction of Justice dan Ferdy Sambo
Beberapa waktu ke belakang, pembahasan tentang obstruction of justice memang tengah hangat. Sebab, pasal-pasal berkaitan dengan itu dikenakan pada mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo–selain perkara pokoknya yaitu pembunuhan berencana. Diketahui bila pasal-pasal yang diterapkan adalah Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Begini bunyi detailnya:

Pasal 32 Ayat 1 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal 33 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 49 UU ITE

Hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik.

Pasal 48 Ayat 1 UU ITE

Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas perusakan dokumen elektronik milik orang lain.

Pasal 221 Ayat (1) ke 2 KUHP

Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baik pun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

Pasal 233 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 55 KUHP Ayat 1:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 KUHP Ayat 2:

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

( Sumber : Wamenkumham Bicara Obstruction of Justice, Harap Jaksa Baca Naskah Asli KUHP )