Jakarta (VLF) Eksepsi terdakwa Rasyid Samsudin dalam perkara korupsi di Bank Banten ditolak majelis hakim Tipikor Serang. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan pembuktian.
“Mengadili, nota keberatan tidak dapat diterima, menyatakan dakwaan penuntut umum adalah sah sebagai dasar memeriksa dan mengadili Rasyid Samsudin, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa,” kata ketua majelis Slamet Widodo di Pengadilan Tipikor Serang, Jalan Serang-Pandeglang, Senin (3/10/2022).

Slamet menilai keberatan terdakwa soal kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi di Bank Banten yang masuk ranah perdata tidak bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Bahwa perkara kredit macet itu ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

“Termasuk lingkup kerugian negara, bisa masuk ke pidana korupsi,” ujarnya.

Mengenai Pengadilan Tipikor Serang di Pengadilan Negeri Serang tidak layak mengadili perkara di Bank Banten juga tidak dapat diterima majelis hakim. Bank Banten dinilai memiliki kantor pusat di Provinsi Banten sesuai dengan akta notaris 12 April 2017 tentang RUPS PT Bank Pembangunan Daerah TBK.

“Maka sah memiliki kompetensi mengadili perkara,” ujarnya.

Keberatan mengenai dakwaan yang tidak cermat juga ditolak majelis hakim. Surat dakwaan jaksa dinilai sah dan bisa dijadikan dasar dalam persidangan maka diperintahkan ke penuntut umum untuk meneruskan pemeriksaan perkara.

Sebagaimana diketahui, dari dua terdakwa korupsi di Bank Banten yang merugikan negara Rp 186,5 miliar akibat kredit investasi dan modal kerja yang macet oleh PT Harum Nusantara Makmur (HNM). Terdakwa Rasyid di perusahaan itu sebagai pemohon kredit untuk proyek pembangunan di Palembang senilai Rp 61 miliar.

Terdakwa kedua yaitu Satyavadin Djojosubroto selaku eks Kepala Cabang Bank Banten di DKI Jakarta. Dia didakwa telah memperkaya orang lain dalam hal ini terdakwa Rasyid dari PT HNM senilai Rp 61 miliar atau Rp 186,5 miliar.

(Sumber : Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi Bank Banten Ditolak, Sidang Lanjut Pembuktian)

Jakarta (VLF) KPK memeriksa Pramugari PT RDG Airlines Tamara Anggraeny terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka. Tamara diperiksa sebagai saksi.
“Hari ini pemanggilan dan pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan TPK suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua dengan tersangka LE,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (3/10/2022).

Tamara Anggraeny diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta. Namun, Ali belum menjelaskan apa saja yang ditanyakan ke Tamara.

Dilihat dari laman situsnya, PT RDG Airlines merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jet pribadi.

Sebelumnya, KPK telah memanggil Revy Dian Permata Sari selaku Direktur PT Asia Cargo Airlines. Dia dicecar soal dugaan kegiatan penyewaan jet pribadi yang dilakukan Lukas Enembe beserta keluarganya.

“Revy Dian Permata Sari selaku Direktur Asia Cargo Airline, hadir di dalami pengetahuan saksi diantaranya soal adanya beberapa kali sewa private jet yang dilakukan oleh LE dan keluarga,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/9).

Lukas Enembe telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, membantah dugaan korupsi yang disangkakan KPK kepada kliennya.

Lukas juga sudah dipanggil KPK untuk diperiksaa. Namun, Gubernur Papua itu belum memenuhi panggilan.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwari, menyebut kliennya masih dalam perawatan sehingga tidak dapat menghadiri panggilan KPK.

(sumber : KPK Periksa Pramugari Jet Pribadi Terkait Kasus Lukas Enembe)

Jakarta (VLF) Kejagung menyatakan berkas perkara Ferdy Sambo lengkap atau P21. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan rampungnya berkas perkara ini menandakan tugas Polri sudah selesai dalam memproses hukum pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat.
“Harapan kita semua setelah (kasus) Pak Sambo rampung, tugas Polri menurut saya selesai, beralih. Oleh sebab itu, kita semua akan mengawal Kejagung,” kata Mahfud dalam acara konferensi pers rilis survei Indikator Politik secara daring, Minggu (2/10/2022).

Mahfud saat itu menjawab pertanyaan soal harapannya usai berkas kasus Sambo dinyatakan P21. Seiring dengan itu, kata Mahfud, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jaksa agung muda bidang tindak pidana umum (jampidum) Kejagung. Mahfud meminta agar dipilih jaksa terbaik dan dikarantina untuk menghindari teror.

“Kita sudah koordinasi dengan jampidum agar dipilih jaksa terbaik dan dikarantina agar tidak ada yang meneror, menghubungi dan sebagainya dan itu sudah dilakukan,” ujarnya.

Mahfud mengatakan kepercayaan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit meningkat saat proses penanganan kasus Sambo. Menurutnya, Jenderal Sigit tegas saat mengambil langkah selama perkara Sambo.

“Dari perjalanan kasus ini kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan yang sejajar temuan Pak Burhan (Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi) tadi, kepercayaan terhadap Polri itu naik, tetapi berbeda kepercayaan terhadap institusi dan Kapolri. Kepercayaan terhadap Kapolri lebih tinggi daripada kepercayaan terhadap institusinya. Nah menurut saya ini benar karena bagaimanapun kasus Sambo itu bisa saja tersendat atau berbelok kalau Kapolri tidak tegas,” kata dia.

“Jadi di sini Kapolri selalu menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat misalnya bahwa skenarionya harus diubah dari tembak menembak menjadi pembunuhan, bahwa harus diautopsi ulang, itu Polri mengikuti terus tuh dan dilakukan. Termasuk aspirasi masyarakat agar misalnya Putri itu ditahan,” imbuhnya.

Mahfud berharap Kejagung dapat menjalankan proses hukum Sambo dengan baik karena menyangkut masalah kemanusiaan.

“Oleh sebab itu, kita harapan ini juga bisa terjadi di Kejaksaan Agung dan kita kawal karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Kalau korupsi barangkali masih bisa main-main dengan korupsi orang yang mengawasi itu, kalau ini mudah-mudahan semuanya tersentuh, ini masalah kemanusiaan,” kata dia.

(Sumber : Jaksa Kasus Ferdy Sambo Dikarantina, Mahfud Md: Agar Tak Ada yang Teror)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar tragedi Kanjuruhan ditangani dengan cepat. Mahfud mengatakan pemerintah akan segera meneliti ada tidaknya pelanggaran hukum dalam tragedi tersebut.
“Presiden minta agar langkah secepatnya diambil. Sehingga secepat kita rapat, secepat langkah-langkah untuk melaksanakan keputusan rapat untuk tujuan perbaikan dunia persepakbolaan ke depan dan meneliti jika ada tindakan hukum, pelanggaran hukum, sabotase dengan peristiwa itu,” kata Mahfud melalui siaran di YouTube Kemenko Polhukam dilihat detikcom, Senin (3/10/2022).

“Diteliti dan ditindak dengan tepat sesuai aturan hukum, siapapun yang sengaja maupun siapapun yang lalai dalam terjadinya peristiwa ini,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan pemerintah serius dalam mengusut tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan ratusan supporter Arema meninggal dunia. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan melakukan rapat koordinasi.

“Pemerintah bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti, merehabilitasi dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat tragedi Kajuruhan dalam pertandingan sepak bolah Liga di Malang. Bahkan presiden setelah tadi menyampaikan instruksi langsung kepada masyarakat Indonesia, langsung juga meminta saya untuk segera secepatnya tidak boleh lebih dari 24 jam ke depan untuk mengadakan rakor lintas kementerian dan lembaga serta organisasi terkait untuk mengambil langkah-langkah,” ucapnya.

Mahfud membeberkan apa saja yang nantinya akan dibahas dalam rakor tersebut. Mulai dari melakukan penelitian ada tidaknya pelanggaran hukum hingga melakukan rehabilitasi dan penyantunan serta perbaikan pengelolaan dunia sepakbola ke depan.

“Satu, melakukan penelitian jika ada pelanggaran hukum atau tindak pidana di dalam peristiwa ini. Kedua melakukan rehabilitasi dan penyantunan terhadap korban dan keluarga korban yang sekarang sedang dalam perawatan maupun yang sedang dalam perawatan maupun yang dikuburkan karena meninggal. Kemudian diminta untuk mengantisipasi pengelolaan dunia sepakbola Liga Indonesia ke depan agar lebih tertib dan lebih beradab dan tidak memberi image jelek di dunia internasional,” ujarnya.

Mahfud menuturkan rakor akan digelar di kantornya Senin (3/10) pagi. Sejumlah Kementerian lembaga diundang untuk hadir mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali hingga pihak KONI.

“Untuk itu besok saya mengundang rapat koordinasi bersama Menko PMK, Kesehatan, Menpora, Mendagri, Mensos, Panglima, Kapolri, KONI, PSSI saya undang ke kantor saya untuk membicarakan hal-hal tersebut,” imbuhnya.

(Sumber : Pemerintah Akan Teliti Pelanggaran Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan )

Jakarta (VLF) – Polri akan melakukan pelaksanaan tahap dua atau penyerahan para tersangka serta barang bukti Ferdy Sambo dan empat tersangka lainnya di kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) untuk disidang. Penyerahan ini akan dilakukan pada Rabu lusa (5/10) di gedung Bareskrim Polri.
“Rabu, 5 Oktober di Bareskrim,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (3/10/2022).

Empat tersangka lain yang akan diserahkan ke Kejaksaan yakni Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi,

Dedi mengatakan hal ini merupakan hasil dari koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU). Diketahui, penyerahan akan dilakukan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel).

“Info terakhir dari penyidik berkordinasi dengan PJU,” ujarnya.

9 Polisi Jadi Tersangka Akan Disidang Pidana
Dalam kasus ini, ada sembilan polisi menjadi tersangka terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kesembilan tersangka itu terbagi ke dalam dua klaster, yaitu pidana dan perintangan penyidikan (obstruction of justice). Hanya Irjen Ferdy Sambo yang menjadi tersangka di dua klaster kasus tersebut.

Untuk kasus pidana, tiga tersangkanya ialah Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer (RE atau E), dan Bripka Ricky Rizal (RE). Mereka dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP.

Sementara itu, untuk tujuh orang tersangka kasus perintangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J ialah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

( Sumber : Polri Serahkan Ferdy Sambo dkk ke Kejaksaan Rabu Lusa )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap Rektor Unila Karomani. Hari ini, ada tujuh nama yang dijadwalkan akan diperiksa KPK, salah satunya adalah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatah Sulaiman.

Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pemeriksaan tujuh orang tersebut untuk mendalami kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila, yang menyeret Rektor Karomani. Hanya saja, Ali Fikri tak menjelaskan keterkaitan antara Untirta, salah satu universitas di Serang, Banten itu dengan kasus tersebut.

“Tujuh saksi akan diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung atas kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022 di Unila,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/9/2022).

Berikut daftar nama yang akan diperiksa KPK di Bandar Lampung, hari ini:

Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT (Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Hero Satrian Arief, SH, MH (Kepala Biro Akademik UNILA)
Nandi Haerudin, S.Si, M.Si (Wakil Ketua Peneriamaan Mahasiswa Baru UNILA 2022)
Dr Arif Sugiono, S.SOS., M.Si (Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan FISIP UNILA)
Ing Hery Dian Septama, ST (Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru UNILA 2022)
Karyono (Koordinator Sekretariatan Peneriamaan Mahasiswa Baru UNILA 2022)
Destian (Pegawai Honorer UNILA)
Sebelumnya pada Kamis (29/9/2022) sejumlah pejabat Universitas Lampung mangkir dari panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Bandar Lampung.

Dari pantauan detiksumut, ada tiga dari sembilan nama yang tidak menghadiri panggilan penyidik. Mereka yang tidak menghadiri panggilan penyidik yakni Asep Sukohar selaku Pembantu Rektor II Universitas Lampung, Rudi Natamiharja selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum dan Dra. Ida Nurhaida selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

( Sumber : Rektor Untirta Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila )

Jakarta (VLF) – Jaksa merampas 96,74 hektare tanah yang merupakan aset Benny Tjokrosaputro di Kabupaten Tangerang. Jaksa menyebut ada 100 bidang tanah yang dirampas terkait kasus korupsi Jiwasraya dan ASABRI.

“Tim jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan didampingi oleh tim Pengendalian Eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung serta tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) telah melaksanakan sita eksekusi terhadap aset milik Terpidana Benny Tjokrosaputro dalam perkara PT asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulis, Jumat (30/9/2022).

“Adapun aset milik terpidana Benny Tjokrosaputro yang dilakukan sita eksekusi berupa 100 bidang tanah seluas 96,74 hektare di Kabupaten Tangerang,” sambungnya.

Sumedana mengatakan 100 bidang tanah itu tersebar di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tangerang. Berikut rinciannya:

1. 74 bidang seluas 24,32 hektare yang berada di Desa Buaran Mangga, Desa Gaga, dan Desa Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji

2. 11 bidang seluas 51,82 hektare yang berada di Desa Muncung dan Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo.

3. 12 bidang tanah seluas 2,8 hektare yang berada di Desa Pondok Kelor dan Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur

4. 3 bidang seluas 17,8 hektare yang berada di Desa Jenggot, Kecamatan Mekar Baru

Ketut mengatakan sita eksekusi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRIN-87/A/JA/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Tim Inventarisasi dan Optimalisasi Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi terkait perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI.

Sita eksekusi juga dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro yang dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000,00 (Rp 6,07 triliun).

“Tim jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan segera menyerahkan aset sita eksekusi tersebut kepada Pusat Pemulihan Aset (PPA) melalui Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya menolak kasasi Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Alhasil, keduanya tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, keduanya harus mengembalikan uang yang dikorupsi dari Jiwasraya sebesar Rp 16 triliun.

Benny Tjokro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk dan Heru Hidayat sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram).

“2931 K/Pid.Sus/2021, Heru Hidayat Tolak Penuntut Umum dan Terdakwa. 2937 K/Pid.Sus/2021, Benny Tjokrosaputro Tolak Penuntut Umum dan Terdakwa,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Rabu (25/8/2021).

Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadi berkekuatan hukum tetap, yakni keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp 16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.

( Sumber : Jaksa Rampas 96,7 Hektare Tanah Benny Tjokro di Kasus Jiwasraya dan Asabri )

Jakarta (VLF) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus berkomitmen mengusut tuntas pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan sejumlah anggotanya terkait kasus Ferdy Sambo. Sigit mengatakan tuntasnya penyidikan kasus pidana pembunuhan berencana dan penghalangan penyidikan (obstruction of justice), tak lantas membuat proses sidang kode etik berhenti.

“Kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk menuntaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses baik pembunuhan berencana, kemudian obstruction, saat ini juga kita terus memproses yang melanggar kode etik,” kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2022).

Sigit menuturkan sejauh ini sudah ada 5 polisi yang dijatuhi sanksi pecat lantaran terlibat kasus Ferdy Sambo. Kemudian ada juga yang dijatuhi sanksi demosi, dan masih ada sisa oknum yang nasibnya akan ditentukan di sidang komisi kode etik profesi (KKEP).

“Lima orang sudah kita PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), kemudian yang lain demosi dan juga patsus. Dan proses saat ini juga masih terus berlangsung untuk menuntaskan sisanya,” jelas mantan Kabareskrim Polri ini.

Sigit kembali menekankan Polri berkomitmen menuntaskan masalah Ferdy Sambo. Dia pun mengungkapkan hal komitmen tersebut dilakukan demi memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada Polri yang sempat merosot imbas kasus Ferdy Sambo.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk menuntaskan penanganan kasus ini. Sebagai komitmen bahwa Polri melakukan ini secara tegas, tanpa pandang bulu, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada Polri,” tegas Sigit.

Sebelumnya Sigit mengumumkan istri Ferdy Sambo yang juga tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Putri Candrawathi, resmi ditahan di Rutan Mabes Polri. Penahanan ini, lanjut Sigit, sekaligus menjawab kritik dari masyarakat.

( Sumber : Kapolri Tegaskan Sidang Etik Polisi Terlibat Kasus Sambo Terus Berlanjut )

Jakarta (VLF) –  Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan perkembangan kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang sempat membuat heboh masyarakat. Pasalnya, nilai kerugian kasus KSP Indosurya ditaksir mencapai Rp 106 triliun.

Nominal tersebut menjadikan Indosurya sebagai kasus dengan nilai penggelapan terbesar di Indonesia. Kasus dengan tersangka Henry Surya dkk itu kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Kerugiannya yang berdasarkan LHA PPATK Indosurya mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak Rp 106 triliun, ini kasus yang menarik perhatian nasional karena kerugian sepanjang sejarah, belum ada kerugian Rp 106 triliun yang dialami masyarakat Indonesia,” ungkap Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana dikutip dari detikJateng yang mengutip detikNews, Rabu (30/09/2022).

Fadil menjelaskan, nominal tersebut merupakan total kerugian dari korban KSP Indosurya yang mencapai 23 ribu orang. Ia pun menegaskan, pihaknya melindungi para korban.

“Bahwa jaksa melindungi korban, korbannya biar saudara tahu nih pada kesempatan ini, kurang lebih 23 ribu orang korban,” kata Fadil.

Kemudian, Fadil mengatakan pihaknya sempat mengalami kendala saat proses pra penuntutan. Dia menyebut Kejagung memang mengejar agar kerugian korban bisa diselamatkan.

“Bahwa dulu proses pra penuntutan agak tersendat karena kami berupaya gimana kerugian korban bisa kami selamatkan, sehingga berdasarkan berkas perkara bisa disita Rp 2,5 triliun dari SPD Rp 192 miliar. Ini upaya jaksa bagaimana mengungkap peristiwa pidana, membangun kasus case building, sehingga terbangunlah kasus itu bisa kita limpahkan ke pengadilan dengan alat bukti cukup kuat,” ujarnya.

( Sumber : Kerugian Kasus KSP Indosurya Cetak Sejarah! Tembus Rp 106 T & 23 Ribu Korban )

Jakarta (VLF) – Komisi Kejaksaan (Komjak) berharap jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus perkara Ferdy Sambo dkk ditempatkan di safe house selama sidang berlangsung. Komjak khawatir ada intervensi terhadap JPU dalam kasus ini.

“Kasus ini kan menarik perhatian besar masyarakat dan adanya harapan besar ditangani dengan baik, profesional dan transparan di tengah adanya kekhawatiran dugaan intervensi faktor-faktor non hukum,” kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak, saat dihubungi detikcom, Kamis (29/9/2022).

Menurut Barita Simanjuntak penempatan jaksa kasus Ferdy Sambo dkk di safe house untuk memproteksi para jaksa yang bertugas. Safe house ini menjadi langkah antisipatif untuk memastikan tim JPU bekerja dengan baik, profesional dan aman.

“Jaksa nantinya akan menangani ribuan halaman dari berkas perkara 5 tersangka dalam kasus pidana pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) sekaligus kasus obstruction of justice Ferdy Sambo dkk yang menjerat 7 orang tersangka,” sebutnya.

Barita Simanjuntak menilai jadwal persidangan nantinya akan digelar maraton, selain itu pemeriksaan saksi diperkirakan akan sangat banyak dan melelahkan. Sehingga penempatan para JPU di safe house dapat memudahkan proses koordinasi.

“Juga untuk memudahkan koordinasi dan untuk menghindari alasan-alasan teknis dalam proses penuntutan, ini hal yang biasa dipersiapkan dalam penanganan tugas-tugas Penuntutan yang berkas perkaranya banyak dan jadwal persidangan yang padat serta ketat,” katanya.

Berkas Pembunuhan Brigadir J Lengkap
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo dkk telah lengkap. Sidang Ferdy Sambo dkk akan segera dilakukan.

“Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung dilansir dari detikNews, Rabu (28/9).

Jaksa akan segera menyerahkan kasus ini ke kejaksaan untuk diteliti. Selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

“Penyidik menyerahkan ke jaksa untuk disidangkan,” terang Fadil.

Pada kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ada lima orang yang ditetapkan tersangka. Mereka ialah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Bharada Eliezer.

Kasus lain ialah dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada tujuh orang yang menjadi tersangka, yakni Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

( Sumber : Kekhawatiran Komisi Jaksa akan Adanya Intervensi Terhadap JPU Kasus Sambo )