Jakarta (VLF) KPK memberikan perkembangan terkini dalam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Terkini, KPK mengaku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memanggil Lukas.

“Nanti ada perkembangan situasi, kami laporkan waktunya yang tepat, masih ‘wait and see’,” kata Deputi bidang Penindakan KPK Karyoto kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).

Karyoto menyebut perkara ini tidak bakal memakan waktu yang lama. Namun, dia mengaku KPK harus berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud Md terkait langkah-langkah yang harus ditempuh KPK.

“Tapi juga tidak lama-lama dalam waktu tertentu karena dalam hal ini kita harus koordinasi dengan Menko Polhukam untuk langkah-langkah berikutnya,” sebutnya.

Terkini, KPK menyebut pihaknya tengah fokus berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),

“Tentang pemanggilan LE, kita masih fokus pada koordinasi dengan Forkopimda,” tutupnya.

Sebelumnya, KPK merespons terkait desakan agar menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK menilai hal tersebut bukan perkara sulit dilakukan, tapi KPK juga telah memperhitungkan risiko dari tindakan tersebut.

“Tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengerahkan segala kekuatan. Tetapi itu tadi, ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana. Jangan sampai penindakan KPK sampai menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan, Senin (3/10/2022).

“Kami juga harus melakukan kalkulasi risiko yang mungkin timbul kalau misalnya ada pemanggilan secara paksa,” imbuhnya.

Dia mengkhawatirkan ada kerusuhan jika upaya jemput paksa tersebut dilakukan oleh KPK. “Efek sesudahnya yang kita harus perhatikan supaya jangan sampai ada kerusuhan yang sifatnya ‘masalah’. Kami nggak menginginkan itu,” ucap Alex.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menjelaskan penanganan perkara Lukas Enembe harus dilakukan dengan cara-cara yang khusus. Namun, dia memastikan penyidikan bakal terus berjalan.

“Kami tidak akan berhenti di sini, pada waktunya tertentu nanti kita akan tetap melanjutkan penyidikan yang sudah dilaksanakan,” ujar Karyoto.

Karyoto menyebut KPK tetap menjunjung tinggi asas equality before the law. KPK, kata dia, telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk menangani kasus Lukas Enembe.

“Karena apa pun ceritanya, equity before the law adalah sama, dan ini yang sedang diupayakan oleh Forkopimda yang kemarin melakukan koordinasi dengan kami,” imbuhnya.

(Sumber : KPK soal Kasus Lukas Enembe: Wait and See, Tidak Lama-lama! )

Jakarta (VLF) Bos judi online Cemara Asri yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Apin BK alias Jonni, masih terus diburu oleh Polda Sumut. Terbaru, Polda Sumut mengatakan red notice untuk menangkap Apin telah terbit.

“Red notice Apin BK telah terbit,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (4/10/2022).

Red notice itu telah terbit sejak tanggal 30 September 2022 yang lalu. Dengan terbitnya red notice ini, Apin BK akan ikut diburu oleh interpol.

“Polri sudah meminta bantuan Interpol melalui Divhubinter untuk melacak tersangka (Apin BK). Selanjutnya Polri akan melakukan kerja sama pencarian tersangka dengan kerja sama P to P atau NCB Interpol to NCB Interpol,” ujar Hadi.

Untuk diketahui, diburunya Apin BK berawal dari penggerebekan lokasi judi online di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 9 Agustus 2022 yang lalu. Penggerebekan itu dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak.

Lokasi itu kemudian diketahui milik Apin BK alias Jonni. Pada saat penggerebekan, Apin sudah tidak berada di lokasi. Dan menurut keterangan polisi, Apin langsung meninggalkan Indonesia saat itu juga.

Selanjutnya, polisi menetapkan bos judi online tersebut menjadi tersangka. Polisi kemudian menetapkan Apin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Polisi juga menyegel lokasi judi yang digerebek itu. Penyegelan dilakukan dalam rangka pengawasan terkait pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus perjudian tersebut.

(Sumber : Kini Polda Sumut Libatkan Interpol untuk Buru Bos Judi Cemara Asri)

Jakarta (VLF) Seorang pejabat yang berstatus sebagai Staf Ahli di Pemkot Sukabumi ditahan polisi. ASN tersebut ditahan setelah terseret kasus korupsi Pasar Pelita, Kota Sukabumi yang kasusnya mencuat sejak 2018 silam.

Lantas, bagaimana awal mulanya Staf Ahli Walkot Sukabumi itu bisa terseret kasus korupsi? Berikut 4 fakta yang dirangkum detikJabar:

1. Polisi Tetapkan Tersangka Sejak April 2021
Kasus dugaan korupsi Pasar Pelita Kota Sukabumi mulai menunjukkan titik terang. Dua orang tersangka sudah ditetapkan, salah satunya pejabat Staf Ahli Wali Kota Sukabumi.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin mengungkapkan, kasus dugaan korupsi penghapusan aset Pasar Pelita ini bermula dari Laporan Polisi (LP) pada 2018 lalu. Dia juga mengatakan, kasus tersebut menjadi atensi pihak Kepolisian, Kejati Jabar hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua kasus korupsi yang terbukti unsurnya menjadi atensi pihak kepolisian, dari kejaksaan, dari pihak KPK,” kata Zainal kepada detikJabar di Mapolres Sukabumi Kota, Selasa (4/9/2022).

Dia melanjutkan, setelah laporan diterima pada 2018 lalu, pihaknya baru menetapkan tersangka pada April 2021 dengan dua orang pria yang berinisial AS dan IN.

AS diketahui merupakan seorang Staf Ahli di Pemerintahan Kota Sukabumi. Pada saat kasus itu terungkap, AS menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian.

“Penyidik fokus kepada dua tersangka tersebut. Hasil pemeriksaan penyidik kemarin sudah kita serahkan ke pihak kejaksaan, dan kemudian dinyatakan lengkap pada 26 September (P21),” tambahnya.

2. Tersangka Dieksekusi 28 September 2022
Kedua tersangka sudah dilakukan penahanan pada 28 September 2022. Selain AS yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tersangka lain adalah IN, seorang pegawai swasta.

“Kalau perannya nanti didalami pada saat persidangan, satu swasta satu ASN. Dinyatakan lengkap oleh kejaksaan jadi mungkin direncanakan hari ini kita akan menyerahkan baik tersangka maupun barang bukti ke pihak kejaksaan,” ucap Zainal.

3. Kerugian Negara Rp 19,5 Miliar
Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengungkapkan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 19 miliar dari dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) atas Bank Garansi bodong (fiktif) pembangunan Pasar Pelita Sukabumi.

Diketahui, ada dua tersangka dalam kasus tersebut yaitu AS yang menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Sukabumi dan IN yang diduga sebagai Direktur PT Anugerah Kencana Abadi (AKA).

“Sudah ada taksiran, kerugian negara Rp 19,5 miliar dengan tidak dilakukan pembayaran bank garansi oleh PT AKA sehingga negara dirugikan senilai itu,” kata Kepala Kejari Kota Sukabumi Setiyowati kepada detikJabar, Selasa (4/9/2022).

Dia menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan tahap dua pelimpahan berkas dan tersangka dalam perkara dugaan tipikor pembongkaran Pasar Pelita. Perkara tersebut dilaporkan kepada Polres Sukabumi Kota pada 2018 lalu.

“SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sejak tahun 2018. Setelah sekian lama dilakukan penyidikan, alhamdulillah setelah dilakukan penelitian oleh kami JPU sejak tahun 2021 kami anggap lengkap berkas perkara baik formil dan materil sehingga pada hari ini telah dilimpahkan tersangka atas nama IN dan AS berikut barang bukti kepada Kejari Kota Sukabumi,” jelasnya.

4. Tersangka Terancama Hukuman 20 Tahun Bui
Selanjutnya, kedua tersangka dilakukan penahanan sampai 23 Oktober 2022 di rumah tahanan Polres Sukabumi Kota. Keduanya terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

“Pasal sangkaan primer Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, subsider pasal 3 junto 18 nomor 31 tahun 1999. Lebih subsider pasal 9 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, lebih subsider lagi pasal 11 junto pasal 18 UU 31/1999. Ancaman 20 tahun penjara,” ungkap Setiyowati.

Ditanya soal dugaan tersangka lain, Kajari yang baru menjabat selama satu bulan lebih itu mengatakan, akan memantau terlebih dahulu selama fakta persidangan di PN Tipikor, Bandung.

“(Dugaan tersangka lain) pertama itu bukan kewenangan kita untuk menjawab, kedua dilihat dari fakta persidangan. Kita lihat nanti, kan kita belum tahu fakta persidangannya bagaimana,” katanya.

Rencananya, persidangan kasus tipikor Pasar Pelita Sukabumi tersebut akan melibatkan 8 Jaksa Penuntut Umum (JPU) di antaranya Kajari Setiyowati sebagai Ketua Tim JPU, Kasi Pidsus Makki, Kasi Datun Herman Darmawan, Kasi Barang Bukti, Jaksa Anggota lain yaitu Bangkit, Wardianto, Nur intan dan Fera.

(Sumber : 4 Fakta Staf Ahli Wali Kota Sukabumi Terseret Korupsi Pasar Pelita)

Jakarta (VLF) Kantor Staf Presiden (KSP) merespons gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dengan tudingan ijazah palsu. KSP mewanti-wanti pihak yang mengajukan gugatan untuk tidak menyebar kebencian.
“Jangan-jangan dia hanya menebarkan kebencian dan kebohongan, hati-hati. Kalau itu hanya menebarkan kebencian, kebohongan dan fitnah, ini potensi balik untuk dilakukan gugatan atau malah tuduhan pidana. Hati-hati,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan saat dihubungi, Selasa (4/10/2022).

Ade Irfan mengaku belum membaca detail mengenai gugatan tersebut. Namun dia menegaskan gugatan terkait ijazah palsu itu tak terkait dengan fakta yang sebenarnya.

“Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah kenapa? pada saat itu dia tidak lakukan, atau dia nggak tahu atau dia bagaimana,” ujar Ade Irfan.

Dia juga menegaskan KPU tidak asal-asalan menerima berkas persyaratan calon di pemilu. Ade Irfan yakin pengadilan bakal menolak gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu.

“KPU kan tidak bodoh lah atau tidak orang asal lah. Sejak wali kota dua periode, gubernur presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada,” imbuh Ade Irfan.

“Kita lihat saja nanti di pengadilan, apakah pengadilan menolak atau menerima tapi saya yakin menolak, itu tadi beliau pada saat pendaftaran menjadi wali kota persyaratan itu ada. Dan itu sudah diverifikasi dan diloloskan KPU. KPU mana yang dia mau gugat? Seharusnya kalau mau dia gugat itu objeknya pada saat dimana? Pada saat Pilpres kah, gubernur kah, atau wali kota? Ini kan nggak jelas,” sambung Ade Irfan.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi digugat ke PN Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024.

Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat,gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan itu didaftarkan hari ini dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya yakni tergugat I Presiden Jokowi, tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU, tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR dan tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti.

Berikut ini petitumnya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa Ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) & Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

3 Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen Ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat I untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r PER-KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

(Sumber : Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, KSP Wanti-wanti Potensi Gugat Balik)

Jakarta (VLF) Ketua KPK Firli Bahuri menetapkan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebagai tersangka kasus suap, Kamis, 23 Desember 2021 lalu.
Mantan Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013, terjerat kasus korupsi proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar. Selain itu, KPK juga menetapkan Dirut CV Prima Rahmat Wardi sebagai tersangka.

“Dua tersangka atas nama HS, Wali Kota Banjar periode 2003-2008, 2008-2013, bersama-sama dengan RW, swasta, Direktur CV Prima,” kata Firli.

Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, dari Pendopo Wali Kota Banjar, kantor, hingga rumah Kepala Dinas PUPR Kota Banjar. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah uang hingga dokumen yang diduga terkait dengan kasus yang tengah disidik oleh KPK itu.

Herman mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan takdir Tuhan.

“Ini kan takdir Tuhan, apa yang mau disampaikan?” kata Herman saat ingin memasuki mobil tahanan KPK di gedung KPK, Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, jaksa KPK mengungkap peran mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dalam sejumlah proyek infrastruktur di Kota Banjar. Tangan Herman turut mengatur pemenang lelang proyek di Kota Banjar.

Salah satunya di tahun 2006. Sebagaimana dakwaan Jaksa KPK, Herman yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota memerintahkan Fenny Fahrudin yang kala itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Banjar periode 2003 sampai tahun 2009 diminta membantu Rahmat Wardi agar bisa menang lelang proyek pekerjaan di Kota Banjar dengan dalih Rahmat sebagai teman dari Herman.

“Herman Sutrisno mengatakan ‘Fenny tolong dibantu proyek yang akan dikerjakan oleh Kang Mamat (Rahmat Wardi)’. Kemudian Fenny Fahrudin menyanggupi dengan menjawab ‘siap’,” ujar JPU KPK dalam surat dakwaan yang diterima.

JPU KPK juga menyebut, perintah dari Herman tersebut kerap disampaikan kepada Fenny setiap tahun setelah APBD Kota Banjar ditetapkan. Usai adanya perintah tersebut, Fenny lantas menyampaikan ke PPK masing-masing bidang di antaranya Ojat Sudrajat selaku Kabid Cipta Karya, Edi Jatmiko selaku Kabid Bina Marga dan Sukro Kabid Pengairan.

Penyampaian itu dilakukan agar masing-masing pejabat di Dinas PU menyampaikan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Pokja Lelang untuk melakukan pengawasan terhadap proses lelang yang direncanakan dimenangkan oleh perusahaan Rahmat Wardi.

Dalam kasus ini, pengusaha Rahmat Wardi diadili selama dua tahun. “Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Wardi dengan pidana dua tahun dan denda Rp 200 juta rupiah,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.

Rahmat Wardi didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Sedangkan dakwaan kedua Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Serangkaian sidang terhadap eks Walkot Banjar hampir selesai, dalan sidang tuntutan Herman dituntut enam tahun penjara. Jelang sidang putusan, terjadi aksi demonstrasi di PN Bandung yang dilakukan warga Banjar. Aksi ini digelar karena tuntutan terhadap eks Wali Kota Banjar yang terjerat korupsi terlalu ringan.

Sedangkan Herman Sutrisno, divonis tujuh tahun penjara. Hukuman tersebut lebih tinggi satu tahun dibandingkan tuntutannya selama enam tahun.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Herman Sutrisno dipidana penjara selama tujuh tahun,” ujar hakim Eman Sulaeman saat mebacakan amar putusannya.

Herman dinyatakan bersalah sesuai Pasal 12 huruf b UU Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) sebagaimana dakwaan ke satu pertama dan Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Sumber : Jejak Kasus Eks Walkot Banjar hingga Divonis 7 Tahun Penjara)

Jakarta (VLF) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot sejumlah anggota Polri, termasuk Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, buntut tragedi Kanjuruhan. Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman mengapresiasi langkah Kapolri yang dinilai sudah gerak cepat atau ‘gercep’ turun ke lapangan.

“Kami memahami, menghormati, dan mengapresiasi langkah cepat, gercepnya Pak Kapolri menangani kasus ini,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Habiburokhman menyoroti sikap tegas Jenderal Sigit yang tak hanya menindak pihak-pihak terkait secara etik, tapi juga mengarah ke pidana. Dia meyakini proses penyidikan yang kini sudah dimulai bakal menetapkan pihak sebagai tersangka.

“Dan bukan hanya secara etik dan administrasi saja, saya dengar juga penyidikannya sudah dimulai. Artinya, akan ada tersangka-tersangka dan itu yang memang harus dilakukan karena kejadian ini pasti ada kesalahan, pasti ada pelanggaran prosedur, pelanggaran pidana. Jadi kami akan terus memantau apa langkah-langkah yang dilakukan Kapolri tersebut ke depan,” ujarnya.

Waketum Gerindra itu berharap Jenderal Sigit tegas menindak pihak yang dinyatakan bersalah. Terlebih, lanjutnya, peristiwa ini menjadi sorotan internasional.

“Harapan Komisi III, Pak Kapolri, yang salah secara etik ditindak secara etik dan disiplin Polri, kedinasan. Yang salah secara pidana, ditindak secara pidana. Ini kasus yang sangat menyedihkan, bahkan kasus ini jadi perbincangan di dunia internasional,” katanya.

Daftar 10 Anggota Polri Dicopot Buntut Insiden Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan berbuntut panjang. Ricuh yang menewaskan 125 orang itu berujung pencopotan sejumlah anggota Polri, termasuk Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat.

Keputusan pencopotan AKBP Ferli diumumkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jabatan Kapolres Malang lalu diisi oleh AKBP Putu Kholis.

“Menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang. AKBP Putu Kholis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya,” kata Dedi dalam konferensi pers di Polres Malang, Jawa Timur, Senin (3/10/2022).

Selain AKBP Ferli, sejumlah perwira Satuan Brimob Polda Jatim dicopot buntut tragedi Kanjuruhan. Ada 9 personel Brimob yang dinonaktifkan.

“Melakukan penonaktifan jabatan danyon (komandan batalion), dankie (komandan kompi), dan danton (komandan pleton) Brimob sebanyak 9 orang,” ucap Dedi.

Berikut ini 9 anggota Brimob Polda Jatim yang dicopot:

-AKBP Agus Waluyo SIK (danyon)
-AKP Hasdarman (dankie)
-Aiptu Solikin (danton)
-Aiptu Samsul (danton)
-Aiptu Ari Dwiyanto (danton)
-AKP Untung (dankie)
-AKP Danang (danton)
-AKP Nanang (danton)
-Aiptu Budi (danton)

(Sumber : Legislator Dorong Polisi Bersalah di Tragedi Kanjuruhan Juga Dipidana )

Jakarta (VLF) Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menelan ratusan korban jiwa harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Jika ditemukan unsur pidana dan diperlukan untuk pencopotan jabatan, maka harus dilakukan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi SP, saat jumpa pers di Ruang Fraksi PDIP, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

“Kalau ada yang mengarah ke tindak pidana, ya pidanakan. Kalau ada yang harus bertanggungjawab di level manapun, ya harus dicopot,” kata Johan Budi.

Mantan Juru Bicara KPK itu berharap, tim investigasi yang dibentuk pemerintah dan stakeholder terkait, membuahkan hasil yang signifikan. Tim tersebut telah berjalan.

“Jangan hanya evaluasi-evaluasi saja. Tapi perlu ada hasil, mana yang salah dalam konteks kemarin,” tegasnya.

Menurut mantan Jubir Presiden Jokowi itu, persoalan yang ada di Malang bukan yang pertama kali. Acap kali insiden di dunia sepak bola Tanah Air merenggut nyawa.

“Tiket sepak bola itu tidak bisa ditukar oleh nyawa. satu nyawa pun tidak boleh. Kita tidak ingin kejadian di Malang terulang kembali. Kita berharap kejadian di Malang adalah peristiwa yang terakhir,” kata Johan.

(Sumber : Johan Budi SP: Kalau Ada yang Harus Bertanggungjawab, Harus Dicopot )

Jakarta (VLF) Istilah P18, P19, atau P21 kerap terdengar dalam proses penanganan perkara pidana.

Baik P18, P19, atau P21 adalah kode untuk menunjukkan status dari berkas perkara yang sedang ditangani.

Penetapan status berkas ini dilakukan oleh Kejaksaan terhadap berkas dari penyidik kepolisian. Adapun kode tersebut, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Lantas, apa artinya?

Arti P18, P19, dan P21 Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Kemudian, penuntut umum akan menilai apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Merujuk pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP, apabila masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Hasil penyidikan yang belum lengkap ini, berkasnya disebut dengan P18. Sementara itu, saat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, maka disebut dengan istilah P19.

Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (3), begitu berkas P19, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum.

Apabila penuntut umum menilai hasil penyidikan sudah lengkap, maka status berkas perkara menjadi P21.

Kode administrasi perkara pidana Selain P18, P19, dan P21, ada pula kode lain untuk menyatakan status tertentu dari proses penanganan tindak pidana. Dikutip dari Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tertanggal 1 November 2001, berikut macam-macam kode administrasi perkara tindak pidana:

P1: Penerimaan laporan (tetap)

P2: Surat perintah penyelidikan

P3: Rencana penyelidikan

P4: Permintaan keterangan

P5: Laporan hasil penyelidikan

P6: Laporan terjadinya tindak pidana

P7: Matrik perkara tindak pidana

P8: Surat perintah penyidikan

P8A: Rencana jadwal kegiatan penyidikan

P9: Surat panggilan saksi/tersangka

P10: Bantuan keterangan ahli

P11: Bantuan pemanggilan saksi/ahli

P12: Laporan pengembangan penyidikan

P13: Usul penghentian penyidikan/penuntutan

P14: Surat perintah penghentian penyidikan

P15: Surat perintah penyerahan berkas perkara

P16: Surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana

P16A: Surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana

P17: Permintaan perkembangan hasil penyelidikan

P18: Hasil penyelidikan belum lengkap

P19: Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi

P20: Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis

P21: Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap

P21A: Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap

P22: Penyerahan tersangka dan barang bukti

P23: Surat susulan penyerahan tersangka dan barang bukti

P24: Berita acara pendapat

P25: Surat perintah melengkapi berkas perkara

P26: Surat ketetapan penghentian penuntutan

P27: Surat ketetapan pencabutan penghentian penuntutan

P28: Riwayat perkara

P29: Surat dakwaan

P30: Catatan penuntut umum

P31: Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P32: Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk mengadili

P33: Tanda terima surat pelimpahan perkara APB/APS

P34: Tanda terima barang bukti

P35: Laporan pelimpahan perkara pengamanan persidangan

P36: Permintaan bantuan pengawalan/pengamanan persidangan

P37: Surat panggilan saksi ahli/terdakwa/terpidana

P38: Bantuan panggilan saksi/tersangka/terdakwa

P39: Laporan hasil persidangan

P40: Perlawanan jaksa penuntut umum terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri/penetapan hakim P41: Rencana tuntutan pidana

P42: Surat tuntutan

P43: Laporan tuntuan pidana

P44: Laporan jaksa penuntut umum segera setelah putusan

P45: Laporan putusan pengadilan

P46: Memori banding

P47: Memori kasasi

P48: Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan

P49: Surat ketetapan gugurnya/hapusnya wewenang mengeksekusi

P50: Usul permohanan kasasi demi kepentingan hukum

P51: Pemberitahuan pemidanaan bersyarat

P52: Pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat

P53: Kartu perkara tindak pidana.

(Sumber : P18, P19, dan P21 Artinya Apa? Ini Kode-kode dalam Berkas Perkara )

Jakarta (VLF) Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK akan buka-bukaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Hal tersebut dilakukan agar KPK tak dicurigai seolah-olah mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Kami sudah mempertimbangkan juga bagaimana proses lidik itu kita buka saja supaya masyarakat, temen-temen wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang diperoleh oleh KPK. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang,” kata Alex kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Alex mengatakan KPK tidak pernah menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka. Termasuk kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies.

“Saya selalu sampaikan KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

Kemudian Alex menegaskan deklarasi Partai NasDem yang mengumumkan untuk mengusung Anies sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 tidak akan mengganggu proses pengusutan kasus Formula E. Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut akan terus berjalan.

“Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak,” tegas Alex.

Alex menyebutkan deklarasi NasDem mengusung Anies sebagai capres 2024 adalah baru sebatas tahap awal. Menurutnya, belum tentu nantinya bisa dicalonkan saat masa pendaftaran.

“Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi, atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol,” ucap Alex.

NasDem sebelumnya resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung pada 2024, yakni Anies Baswedan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. NasDem, katanya, memilih yang terbaik sehingga dia memutuskan sosok Anies Baswedan-lah yang dipilih.

“Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan,” kata Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Selatan.

“Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best,” sambung Paloh.

Anies sendiri sempat dicecar pertanyaan wartawan tentang laporan Koran Tempo yang menyajikan Ketua KPK Firli Bahuri memaksakan dugaan kasus Formula E naik penyidikan. “Siap-siap,” tanggap Anies, singkat, di sela peresmian markas Pemuda Pancasila, Sabtu (10/10) lalu.

(Sumber : KPK Bakal Buka-bukaan Kasus Formula E agar Tak Dicurigai Kriminalisasi Anies )

Jakarta (VLF) Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan penegakan hukum kerap tak bermanfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Hal itu karena awalnya penegakan hukum selalu menggunakan paradigma retributif.

“Hukum yang ada cenderung tidak berpihak kepada hak-hak korban, melainkan lebih dominan mengakomodir hak-hak pelaku,” kata Burhanuddin dikutip dari keterangan pers Kejaksaan Agung, Senin (3/10/2022).

Burhanuddin menyebut korban kejahatan sering mendapat kerugian karena tidak diperhatikan keadaannya. Terlebih, kerugian korban tidak terpulihkan dengan pemidanaan pelaku kejahatan.

“Oleh karenanya, jika orientasi penegakan hukum ditujukan pula untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, maka akan lebih tepat jika pelaku kejahatan diwajibkan oleh negara untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban,” katanya.

Atas dasar itu, Burhanuddin menyampaikan salah satu upaya agar penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dengan diterbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini jadi dasar hukum bagi para jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif.

“Hanya beberapa perkara yang dapat diselesaikan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut setelah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah telah pulihnya hak-hak korban yang dilanggar, telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun,” ujar dia.

Jaksa Agung mengatakan Peraturan Kejaksaan ini menjadi dasar hukum bagi para jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan yang berorientasi pada upaya memulihkan kerugian korban kejahatan, dan upaya memperbaiki diri pelaku kejahatan, serta mengembalikan tatanan hidup masyarakat yang sempat tergores dengan adanya suatu tindak pidana seperti keadaan semula.

“Pemikiran hukum bisa saja statis, namun kita harus dinamis dalam melihat isi dari hukum dalam setiap penerapan faktualnya di tengah masyarakat, karena begitu dinamisnya gerak ruang hidup masyarakat dengan kompleksitas permasalahannya,” ujar Jaksa Agung.

12 Perkara Dihentikan dengan Restorative Justice
Sementara itu, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Fadil Zumhana menyetujui penerapan restorative justice atau keadilan restoratif untuk menghentikan 12 dari 14 perkara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyebut penghentian perkara dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya telah dilaksanakan proses perdamaian antara korban dan tersangka. Lalu karena kedua pihak sepakat tidak melanjutkan perkara ke persidangan.

“Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis. Masyarakat merespon positif,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (3/9/2022).

Selain itu, tersangka yang belum pernah dihukum dan ancaman pidana yang tidak lebih dari lima tahun menjadi alasan. Dalam kasus lainnya, tersangka sudah membayarkan dana bantuan kepada korban.

“Tersangka belum pernah dihukum. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Sementara itu, ada dua perkara terkait pencurian dengan pemberatan, tidak dihentikan. Sebab, bertentangan dengan nilai dasar sesuai peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Adapun 12 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:
1. Tersangka Willy Putra Evid dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tersangka Ari Mahondok Barus dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
3. Tersangka Genali Gayo dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Tersangka Filai Doni dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jo. Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Tersangka Valentria Januari dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
6. Tersangka Hasfi Andika Putra dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
7. Tersangka Ali dari Kejaksaan Negeri Mamuju yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Tersangka Defriyanto Tinulele dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
9. Tersangka Asrul Sani Suat dari Kejaksaan Negeri Ambon yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.
10. Tersangka Harwanto dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 atau Pasal 44 Ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
11. Tersangka La Amura dari Kejaksaan Negeri Buton yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
12. Tersangka Muh. Fajri dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

(Sumber : Jaksa Agung Paparkan Syarat Perkara Diselesaikan Pakai Restorative Justice)