Jakarta (VLF) Sanksi oknum anggota TNI yang melakukan tendangan ‘kungfu’ ke suporter Arema FC atau Aremania di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tetap diproses. Saat ini ada 5 orang anggota TNI masih diperiksa meski sudah minta maaf atas perbuatannya.

“Saat ini kelimanya masih diperiksa. Sejak tanggal 3 Oktober,” kata Kapuspen TNI Laksamana Pertama (Laksma) TNI Kisdiyanto seperti dilansir dari detikNews, Kamis (6/10/2022).

Kisdiyanto mengatakan pemberian sanksi kepada kelimanya akan ditentukan usai pemeriksaan selesai dilakukan. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung selama 20 hari hingga Sabtu (22/10) mendatang.

“Sampai saat ini masih proses pemeriksaan. Biasanya penyidik ada waktu 20 hari,” paparnya.

Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menindak dengan tegas anak buahnya yang terbukti melakukan tindakan kekerasan ke suporter. Dia mengatakan akan memproses pidana anggotaya tersebut.

“Ini bukan etik, tapi pidana,” ujar Andika di Kemenko Polhukam, Senin (3/10).

Andika menegaskan pihaknya bakal melakukan investigasi. Dia menilai aksi kekerasan ke suporter yang viral di luar kewenangan.

“Jadi kita tidak akan mengarah pada disiplin, tetapi pidana, karena itu sudah sangat berlebihan,” jelas Andika.

“Kita sudah sejak kemarin sore melakukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum karena yang viral itu sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHP pasal 126 sudah kena,” tambahnya.

4 Anggota TNI Minta Maaf
Empat anggota TNI telah mengakui kesalahannya dan minta maaf atas perbuatannya saat Tragedi Kanjuruhan. Oknum anggota TNI tersebut melakukan tendangan kungfu ke suporter di lapangan.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V Brawijaya Kolonel Arm Kusdi membenarkan permintaan maaf itu yang dimediasi Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto.

“Iya benar, itu Pangdam yang langsung ke sana, ke rumah korban tendangan itu. Kemarin sore. Langsung didampingi oleh Pangdam untuk meminta maaf kepada korban,” kata Kusdi dihubungi detikJatim, Rabu (5/10).

(Sumber :Sanksi Oknum TNI Tendang Aremania Tetap Diproses Meski Sudah Minta Maaf )

Jakarta (VLF) Tim pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak memaksakan melakukan penjemputan terhadap istri dan anak kliennya. Jika KPK melakukan jemput paksa, pihaknya memperingatkan ada risikonya.

“Karena kalau dijemput paksa kita tidak tahu risiko apa yang terjadi,” ungkap Ketua Tim Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona kepada wartawan di Jayapura, Papua, Kamis (6/10/2022).

KPK menurut Petrus memang bisa melakukan upaya jemput paksa sebagai upaya terakhir. Akan tetapi sesuai Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 Undang-undang Tipikor juga memberi ruang mereka untuk tidak memberikan keterangan.

“KHUP membenarkan bahwa apabila saksi berhalangan atau tidak bersedia datang ke kantor penyidik, maka penyidiklah yang datang mengambil keterangan,” terangnya.

“Jadi intinya kan bukan kehadiran di kantor mereka. Intinya adalah bagaimana keterangan itu diperoleh. Tentu caranya banyak. Penyidik mendatangi kediaman saksi untuk meminta keterangan,” imbuhnya.

Kuasa hukum lainnya, Stefanus Roy Rening mengungkapkan jika pihaknya akan mendatangi KPK awal pekan depan untuk membahas persoalan ketidakhadiran istri dan anak Lukas Enembe sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.

“Hari Senin tim hukum gubernur akan hadir di KPK untuk membicarakan masalah ini dengan tim penyidik. Termasuk menyampaikan surat. Jadi kita tetap berkoordinasi bahwa kami ada perbedaan pendapat pandangan dengan KPK, itu biasa dalam dunia advokat,” tuturnya.

Menurut Roy, pihaknya tetap menghargai upaya yang dilakukan KPK dalam melakukan proses penyidikan. Hanya saia, istri dan anak Lukas Enembe dtegaskannya juga punya hak untuk menolak panggilan KPK sebagai saksi.

“Jadi tetap kita menghargai KPK, tapi ada hal-hal yang dalam pandangan kami secara norma dimungkinkan untuk tidak memberikan keterangan karena memiliki hubungan ke atas atau ke bawah,” jelasnya.

KPK Ancam Jemput Paksa
Dilansir detikNews, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan istri Lukas Enembe, Yulce Wenda beserta anaknya, yakni Astract Bona, akan dijadwalkan ulang untuk menjalani pemeriksaan. Upaya jemput paksa bakal dilakukan jika keduanya kembali mangkir.

“Soal mangkirnya para saksi, pasti kami segera panggil yang kedua kalinya dan jika mangkir kembali maka sesuai ketentuan hukum bisa dilakukan jemput paksa terhadap saksi,” terangnya.

Kata Ali, proses pemanggilan saksi itu tidak hanya untuk tersangka Lukas Enembe. Dia menegaskan ketidakhadiran saksi tidak bisa menggunakan alasan hubungan keluarga.

“Kami tegaskan, pemanggilan para saksi tersebut tidak hanya untuk Tersangka LE saja sehingga tidak ada alasan hukum untuk tidak hadir karena ada hubungan keluarga dengan Tersangka LE,” tukasnya.

(Sumber : Peringatan Tim Pengacara soal Risiko KPK Jemput Paksa Istri-Anak Lukas Enembe )

Jakarta (VLF) Tiga perwira polisi ditetapkan sebagai tersangka kasus Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 suporter Arema FC. Ketiganya ditetapkan tersangka terkait penembakan gas air mata ke arah tribune penonton.

Dilansir dari detikNews, pengumuman tersangka disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo. Ketiga tersangka masing-masing Kabag Ops Polres Malang Wahyu S, Kasat Samapta Polres Malang Sidik Achmadi, dan Danyon Brimob Polda Jatim berinisial H.

Jenderal Sigit mengatakan bahwa Kabag Ops Polres Malang Wahyu S jadi tersangka karena dia mengetahui aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata namun tidak mencegah atau melarang penggunaannya. Sedangkan Danyon Brimob Polda Jatim berinisial H berperan memberikan perintah ke anggotanya untuk menembakkan gas air mata.

“Kemudian saudara H Brimob Polda yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata,” ujar Kapolri dalam jumpa pers, Kamis (6/10/2022).

Sedangkan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Achmadi turut menjadi tersangka karena memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata.

“Kasat Samapta Polres Malang pidana pasal 359, pasal 360 memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata,” ujar Kapolri.

Total Enam Tersangka
Selain tiga perwira polisi, pihak kepolisian juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya. Salah satu adalah Dirut PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita.

“Terkait proses penyidikan, kami periksa 48 saksi. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, berdasarkan itu maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Salah satunya Dirut LIB saudara AHL,” ujar Jenderal Sigit.

Penetapan Akhmad Hadian Lukita sebagai tersangka karena dinilai bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa 131 orang.

“Saudara AHL, Dirut PT LIB yang bertanggung jawab memastikan setiap stadion layak fungsi,” bebernya.

Tersangka selanjutnya adalah AH selaku Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan dan SS selaku Security Officer.

(Sumber : 3 Perwira Polisi Perintahkan Tembak Gas Air Mata-Tersangka Tragedi Kanjuruhan )

Jakarta (VLF) KPK pernah berjanji buka-bukaan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E. Namun janji itu kini dikoreksi oleh KPK.

Sebagaimana diketahui, atas dasar laporan dari masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dugaan korupsi Formula E di Jakarta. Penyelidikan KPK menjadi babak baru polemik pelaksanaan Formula E 2021 tersebut.

KPK pun mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Beberapa orang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Salah satu yang disorot dalam kasus ini yakni terkait urusan biaya komitmen Formula E yang disetor Pemprov DKI. Pasalnya, total commitment fee yang ditanggung APBD DKI berbeda jauh dengan commitment fee di kota-kota belahan dunia lain yang juga menyelenggarakan Formula E.

Kala Biaya Komitmen Formula E Dipertanyakan
Perbedaan commitment fee awalnya dipertanyakan oleh Fraksi Partai PSI DPRD DKI. Wakil Ketua Komisi E dari F-PSI, Anggara Wicitra, mengungkap total commitment fee yang ditanggung APBD DKI sebesar 122,102 juta pound sterling atau setara Rp 2,3 triliun.

Sementara penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, PSI menyebut biaya Nomination Fees for the City of Montreal sebesar C$ 151 ribu atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar C$ 1,5 juta atau setara Rp 17 miliar dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar. Bahkan, menurut Anggara, penyelenggaraan Formula E di Kota New York, Amerika Serikat, tidak dikenai biaya commitment fee.

“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Anggara saat itu.

Di sisi lain, KPK yang tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam gelaran Formula E Jakarta sempat menyinggung soal biaya komitmen.

Pada Kamis, 25 November 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buka suara mengenai dugaan biaya komitmen Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan kota-kota di negara lain selaku penyelenggara Formula E. Menurut Alexander, perihal itu menjadi salah satu bahan yang diselidiki KPK.

“Jakarta mungkin kita kan mau meng-upgrade supaya Jakarta dikenal dunia internasional kan seperti itu, barangkali. Kenapa harus membayar lebih dibanding kota-kota yang lain? Mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E dan seterusnya,” kata Alexander kepada wartawan saat itu.

“Itu yang tentu nanti didalami oleh penyelidik, kenapa harus membayar sampai sedemikian mahal, dan seterusnya. Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian, dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya. Mungkin juga ada branch marking ke negara lain,” imbuhnya.

Dalam kasus-kasus di KPK sering kali disebutkan soal biaya komitmen atau commitment fee. Istilah ini dipahami sebagai uang yang disepakati antara pemberi suap dan penerima suap berkaitan dengan pengerjaan suatu proyek. Namun tentunya penegak hukum harus menemukan adanya unsur dugaan pidana di balik kesepakatan soal biaya komitmen itu.

Di sisi lain, untuk urusan perbankan, istilah biaya komitmen biasa digunakan. Merujuk pada penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biaya komitmen adalah biaya yang akan dibebankan kepada debitur sehubungan dengan kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang dengan suku bunga dan dalam waktu yang disepakati. Komitmen sendiri bisa dipahami sebagai ikat janji atau perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Jawaban Wagub soal Biaya Komitmen
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 19 September 2021 pernah menjawab soal perbedaan biaya komitmen Formula E Jakarta yang disetorkan Jakarta dengan kota lain di dunia. Riza menyebut perbedaan biaya komitmen di setiap benua sesuai dengan ketentuan penyelenggara.

“Ada perbedaan commitment fee antara Asia dan Eropa. Kita ikuti ketentuan yang ada dari Formula E,” kata Riza kepada wartawan.

Sementara itu, co-founder Formula E, Alberto Longo, mengungkapkan biaya sekali balap Formula E. Alberto menjelaskan, dalam satu kali balapan membutuhkan biaya sekitar USD 25 juta.

“Jadi untuk satu balapan satu kali itu biayanya sekitar 25 juta dolar dan ini tidak termasuk juga investasi seperti jalanan dan juga materi untuk jalur, track-nya,” kata Alberto di Black Stone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11).

Walaupun seluruh biaya pengadaan formula E tidak dapat dibuka, Alberto meyakinkan Jakarta tidak membayar lebih dari yang dibayarkan oleh kota-kota lain.

“Fee-nya itu tidak bisa dibuka karena itu bersifat rahasia, tetapi saya bisa yakinkan bahwa Jakarta tidak membayar lebih dari yang dibayarkan oleh kota-kota lain,” jelas Alberto

“Kita paham bahwa Formula E adalah kejuaraan dunia dan ini harganya sangat mahal,” sambungnya.

BW soal Biaya Komitmen
Mantan pimpinan KPK yang juga anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto (BW), ikut bersuara. Menurutnya, penyelidikan KPK soal biaya komitmen Formula E tidak ada masalah.

“Kalau merujuk pada penjelasannya Pak Alberto (Co-Founder Formula E Operation) nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah sama sekali. Nanti kita juga membuka peluang kepada teman-teman di KPK, ngomong langsung dengan organizing committee-nya,” kata BW kepada wartawan di KPK, Senin (29/11).

KPK Akan Buka-bukaan Soal Kasus Formula E
Terbaru, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK akan buka-bukaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Hal tersebut dilakukan agar KPK tak dicurigai seolah-olah mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kami sudah mempertimbangkan juga bagaimana proses lidik itu kita buka saja supaya masyarakat, temen-temen wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang diperoleh oleh KPK. Dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang,” kata Alex kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/10).

Alex mengatakan KPK tidak pernah menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka. Termasuk kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies.

“Saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

KPK Koreksi Pernyataan Alex
Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengoreksi pernyataan Alex soal ide buka-bukaan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta itu. Karyoto mengaku ogah membuka penyelidikan kasus tersebut ke publik.

“Ya seperti kemarin saya tidak mau berpolemik tentang Formula E, ini sampai saat ini belum ada penetapan tersangka, masih proses lidik (penyelidikan),” kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/10/2022).

Karyoto menyebut proses penyelidikan itu harus kategorikan bahwa orang-orang yang memberikan keterangan belum bisa dikatakan sebagai keterangan saksi. Sebab, sifatnya masih keterangan-keterangan yang konfirmasi atau klarifikasi terhadap apa yang sedang dilakukan dan ingin dibuat terang oleh para penyelidik KPK.

“Jadi kalau kami membuka-buka ya itu tidak tepat juga, nanti orang yang ini, ini ini kemarin ini padahal ini dia sebagai. Kadang-kadang ada yang diminta datang juga karena dia tidak paham tentang itu ya, kita nggak ini, ya itu kembali lagi mungkin dia punya data, mungkin punya apa informasi apa, dikaitkan dengan hal-hal yang sedang dicari,” ucapnya.

Anies Jamin Tak Terima Uang Formula E
Terkait hal ini, Anies menjamin tak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK. Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut.

“Bila Anda katakan saya ambil uang, tunjukkan, bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya, tidak pernah terima, dan ini adalah sebuah project untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional, yang memiliki reputasi,” kata Anies dalam wawancara eksklusif CNN TV yang dilihat, Kamis (6/10).

Pihak Formula E yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, beroperasi di negara yang aturan pembukuan sangat ketat. Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam.

“Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang penuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana kalau Anda menuduh membawa bukti, habis energi orang kalau yang dituduh harus membawa bukti, habis energi kita. Jadi yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, batalin tuduhan itu,” ujar Anies.

Anies juga turut bicara soal isu dirinya ditarget oleh pimpinan KPK terkait dugaan kasus Formula E. Anies yakin mereka yang bekerja di KPK secara profesional.

“Sekarang saya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional. KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas dan mereka saya yakin di dalam itu punya perasaan nama baik institusi, nama baik Indonesia, sehingga saya yakin bahwa mereka bekerja profesional,” ucapnya.

Sumber Janji KPK Buka-bukaan soal Formula E Kini Dikoreksi

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut kembali menyita aset milik tersangka Apin BK alias Jhonni, bos judi online yang beberapa waktu lalu digerebek di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang. Kali ini, penyidik menyita lima aset Apin BK yang tersebar di lima titik di Medan.

“Kami dari jajaran Krimsus Polda Sumut melaksanakan kegiatan memasang plang di lima aset yang telah diketahui bahwa hari ini dilakukan kegiatan untuk penyitaan aset yang telah ditentukan sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP Herwansyah, Kamis (6/10/2022).

“Ini aset dari inisial J alias A yang sudah kita laksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk kegiatan perjudian di Sumatera Utara. Hari ini kita akan melaksanakan penyitaan di lima aset, lima lokasi tempat dan bangunan,” sebut Herwansyah.

Adapun lima aset yang disita itu terdiri dari tanah dan bangunan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 21,6 miliar. Aset itu belum beralih ke pihak lain.

Lima aset Apin BK yang disita Polda Sumut itu berada di Komplek Cemara Asri, Petisah, Jalan Danau Singkarak, Jalan Merbau, Jalan Airlangga dan di Komplek Royal Sumatera.

“Dari total lima aset ini diperkirakan 21,6 miliar,” ujar Herwansyah.

Herwansyah menyebut aset-aset yang disita itu rangkaian penyidikan oleh polisi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Apin BK.

“Terkait TPPU ya, Undang-Undang No 8 tahun 2010,” sebut Herwansyah.

Sebelumnya diberitakan warung warna warni yang diduga menjadi lokasi judi milik Apin BK alias Jonni komplek elit Cemara Asri, Deli Serdang disita.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan penyitaan dilakukan penyidik sesuai surat penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1525/PEN.PID/2022/PN LBP Tanggal 20 September 2022.

“Penyitaan aset milik Apin BK merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan Dit Reskrimsus Polda Sumut,” sebut Hadi, Jumat (23/9/2022).

Selain warung warna warni, penyitaan juga dilakukan pada sebuah bangunan diseberang warung tersebut dan juga bangunan lainnya tak jauh dari lokasi tersebut.

Hadi menyebut penyitaan tersebut bagian dari pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada tersangka Apin BK. Untuk mendalami TPPU itu Polda Sumut juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kasus judi online tersebut.

Sementara Apin BK sendiri diketahui telah kabur melarikan diri ke Singapura. Polda Sumut sendiri telah mengajukan Red Notice ke Divhubinter Mabes Polri. Red Notice itu pun telah terbit dan saat ini Apin BK tengah diburu oleh Interpol.

(Sumber : Polda Sumut Kembali Sita 5 Aset Milik Bos Judi Online Apin BK .)

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan perkara penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya kembali bergulir. Dalam agenda ini, terdakwa Ferry Jacom mantan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membacakan eksepsi yang diwakili dari penasihat hukumnya.

Abdurrahman Saleh, pengacara terdakwa menyatakan dalam eksepsi pada intinya meminta perkara yang membelit kliennya untuk dibuka secara terang benderang. Di mana dalam eksepsi terkuak ada beberapa orang yang turut berperan dalam perkara penjualan barang rampasan Sat Pol PP Surabaya.

“Dalam dakwa JPU kami menilai J (terdakwa) dalam menyusun dakwaanya tidak cermat terkesan terburu-buru dan sangat bernafsu serta tidak cermat, jelas, tidak lengkap di dalam menguraikan surat dakwaannya,” kata Saleh usai sidang, Rabu (5/10/2022).

Saleh menjelaskan pihaknya menilai adanya upaya dari pihak Sat Pol PP Surabaya dengan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau tidak dapat dipakai barang tersebut dan adanya keterlibatan orang dalam mencarikan pembeli antara lain yakni Cak Sun, Yateno Kader PDI Perjuangan, Ketua PAC Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, sekaligus merangkap sebagai Ketua LKMK Kelurahan Prada Kalikendal Surabaya, Slamet Sugiarto yang merupakan kader PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua RT Pradah Kalikendal Surabaya. Muhammad S Hanjaya (abah Yaya) membantu menawarkan untuk pencarian pembeli.

Hal ini terkuak dari adanya pengakuan dari terdakwa yang mana mereka (Cak, Sun, Yateno, Abah Yaya) meminta tolong kepada Asisten II Pemkot Surabaya yakni Irfan Widyanto untuk mediasi terkait penjual barang sitaan dan untuk mengembalikan uang hasil penjual tersebut sebesar Rp 500 juta.

Ia menambahkan, kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 300 juta di Kelurahan Pradah Kali Kendal Surabaya. Kemudian di hari yang sama Cak Sun, Yateno, Abah Yaya dan Slamet Sugianto mendatangi rumah abah Sinan untuk mengembalikan uang Rp 500 juta kepada saksi Abah Abdul Rahman.

“Apakah saksi Abah Abdul Rahman sudah menerima pengembalian tersebut, masih dipertanyakan,” ujar Saleh.

Saleh menerangkan bahwa, Pada tanggal 20 April 2022 ada proyek pembangnan Pukesmas di dekat kantor Sat Pol PP Surabaya, untuk itu dilakukan pembersihan dan didapatkan ada 4.500 botol minuman keras (miras) untuk dipindahkan.

Terkait adanya 4.500 botol miras, Kepala Sat Pol PP Surabaya Eddy Chistijanto menjelaskan miras masih ada di gudang Sat Pol PP Surabaya di Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Untuk diketahui JPU, Nurachman dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Tipikor Surabaya. Bahwa saksi Sunadi, Yateno, Mohammad S. Hanjaya dan Slamet Sugianto menanyakan kepada terdakwa apakah berdasarkan tender atau penunjukan langsung.

“Dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang-barang itu adalah miliknya. Sehingga tidak perlu tender atau penunjukan langsung, semua apa kata terdakwa. Dan terdakwa sudah berkoordinasi dengan Kasat. Dan Kasat sudah setuju dan memerintahkan untuk melakukan pembersihan gudang karena akan dipaving,” kata JPU saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah itu, dijelaskan oleh JPU bahwa Ferri kemudian menawarkan barang tersebut kepada Abdul Rahman sebesar Rp 500 juta, kecuali empat rombong dan satu mobil rongsokan.

“Setelah terjadi kesepakatan terdakwa mengumpulkan saksi Mudita (Kasubkord Operasional), Abdul Mu’in, Sunadi, Yateno, Hanjaya dan saksi Slamet serta dua penjaga gudang yaitu Prastio dan Eko Hariyanto. Selain itu juga ada Abdul Rahman dan Siman selaku pembeli barang tersebut di Pos Penjagaan Gudang Satpol PP Surabaya di Jalan Tanjungsari,” jelasnya.

Lebih lanjut, JPU menerangkan terdakwa lalu memerintahkan kepada Abdul Rahman dan Siman untuk melakukan pembersihan di lokasi pada Rabu (18/5/2022). Serta menunjuk Abdul Mu’in sebagai pengawas (koordinator) di lapangan.

“Pada saat Abdul Rahman melakukan pembersihan sempat ditanya oleh empat orang suruhan terdakwa terkait pembayaran. Setelah dikonfirmasi, terdakwa menyuruh Sunadi untuk menerima pembayaran tersebut pada 20 Mei 2022, dan mengantarnya ke Dukuh Pakis (Kelurahan Prada Kalikendal) setelah Maghrib,” terangnya.

Sekira pukul 20.00 WIB sesuai rencana, terdakwa bertemu dengan empat orang saksi suruhan dan dilakukan serah terima uang tersebut di ruangan Lurah Prada Kalikendal. Atas perintah terdakwa, uang sebesar Rp 300 juta dimasukkan ke dalam dua kardus masing-masing Rp 150 juta.

“Sementara Rp 200 juta diserahkan kepada empat orang saksi untuk biaya operasional pembersihan gudang tersebut,” kata JPU.

Pada 22 Mei 2022, saksi Andriansyah melaporkan kepada Irna Pawanti (Kabid Penegakan Perda Satpol PP Surabaya) dan Iskandar Zakariyah (Subkoordinator penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Surabaya) terkait adanya kegiatan pembersihan gudang tersebut.

“Merasa tidak ada kegiatan pembersihan yang diperintahkan Kasatpol PP Surabaya, Eddy Christianto, kemudian terbitlah surat perintah penyelidikan terhadap permasalahan pembersihan barang bukti tersebut kepada Iskandar Zakariyah dan Agustinus Anang Prakosa,” beber JPU.

Kemudian, Iskandar dan Agustinus yang melihat adanya kegiatan tersebut lantas menghentikannya. Saat bertemu Abdul Rahman di lokasi, disampaikan bahwa dia mendapat izin dari terdakwa Ferri Jocom.

Pada 23 Mei 2022, terdakwa kemudian memanggil para saksi untuk datang ke kelurahan Prada Kalikendal.

“Karena dihentikan, keempat saksi kemudian meminta uang sebesar Rp 300 juta untuk dikembalikan. Ternyata terdakwa berdalih bahwa uang tersebut diberikan kepada seorang temannya,” ujarnya.

Atas permasalahan ini, terdakwa kemudian meminta tolong kepada Irvan Widyanto untuk menyelesaikan. Setelah terjadi pertemuan antara terdakwa dan empat orang suruhannya, Irvan menyampaikan ada uang Rp 500 juta segera dikembalikan kepada pembeli.

“Bahwa akibat dari kegiatan pembersihan tersebut, barang hasil penegakan Perda sebanyak 2 truk telah dijual Abdul Rahman kepada PT Raksa sebesar Rp 45 juta,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Ferry Jocom didakwa melanggar pasal pasal 10 huruf (a) dan (b) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 ahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi o Pasal 53 ayat (1) KUHPid

(Sumber Ekspesi Kasus Satpol PP Jual Barang Sitaan, Minta Perkara Dibuka Blak-blakan )

Jakarta (VLF) Istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Ketidakhadirannya itu disebut merupakan hak untuk menolak memberikan keterangan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona kepada wartawan di Jayapura, Papua, Rabu malam (5/10/2022). Petrus menjelaskan mengenai dasar hukum untuk menolak panggilan KPK tersebut.

“Dapat panggilan dari KPK hari ini sebagai saksi dan juga putranya yaitu Bona. Beliau (istri Lukas Enembe, Yulce Wenda) bertanya apakah selaku istri atau anak boleh diperiksa. Kami secara normatif menjelaskan hak-hak hukumnya,” kata Petrus.

Petrus mengungkapkan bahwa istri dan anak Lukas Enembe, Astract Bona Timoramo Enembe menggunakan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 35 Undang-undang Tipikor. Keduanya disebut masuk dalam kategori yang tidak dapat didengarkan keterangannya.

“Bahwa orang yang mempunyai hubungan perkawinan, suami, istri, anak, atau terikat pekerjaan selaku atasan bawahan mempunyai hak menolak pemeriksaan untuk didengar keterangan sebagai saksi,” terangnya.

“Setelah beliau berkonsultasi demikian, maka ibu dan putranya menyatakan akan menggunakan hak itu, yaitu tidak akan memberikan keterangan. Apalagi dalam surat panggilannya disebutkan berkaitan dengan transfer uang Rp 1 miliar,” sambungnya.

Lebih lanjut Petrus mengatakan istri dan anak Lukas Enembe tidak mengerti apa-apa terkait perkara yang menjerat Gubernur Papua tersebut. Sehingga pihaknya secara resmi akan menyampaikan surat kepada KPK.

“Nanti secara resmi kami akan menyampaikan surat ke KPK. Nanti sekembalinya kami ke Jakarta baru kami menyerahkan surat pemberitahuan,” ungkap Petrus.

Sebelumnya, kuasa hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin menyebut istri dan anak Lukas mendapat panggilan dari KPK. Keduanya dipanggil untuk menjadi saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.

“Ada panggilan Ibu Gubernur (Yulce Wenda) hari Rabu dan putranya hari Rabu juga di KPK,” ujar Aloysius kepada wartawan di Jayapura, Papua, Sabtu malam (1/10).

Dia menyebut surat panggilan istri dan anak Lukas Enembe sudah diterima pada Jumat (30/9) lalu. Pemanggilan itu sebagai saksi dalam kasus Lukas Enembe.

Baru kami terima kemarin hari Jumat, sebagai saksi kasus yang sama, yang Rp 1 miliar,” katanya.

(Sumber : Istri-Anak Lukas Enembe Mangkir Jadi Saksi di KPK, Pengacara: Punya Hak Tolak)

Jakarta (VLF) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penelusuran mendalam terkait Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan video detik-detik tragedi terjadi serta keterangan Aremania dan perangkat pertandingan, situasi terkendali di menit-menit awal suporter turun ke lapangan.

“Kami sedang menelusuri secara mendalam karena ada konstrain waktu, sekian menit itu (suporter) di lapangan, itu sebenarnya cukup terkendali kondisinya kalau kita lihat video, informasi keterangan dari supporter, dari perangkat pertandingan, termasuk dari pemain,” terang Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangan video yang diunggah di kanal Youtube Humas Komnas HAM RI, Rabu (5/10/2022).

Anam kemudian mengungkapkan situasi yang terkendali di Stadion Kanjuruhan berubah menjadi kericuhan. Anam mengaku banyak pihak yang menyebutkan kericuhan justru terjadi saat polisi menembakkan gas air mata.

“Itu sebenarnya sekian menit itu kondisi lapangan terkendali. Kami sayangkan ini, kondisi ini kok ricuh. Apalagi kericuhan itu, banyak pihak yang memberikan keterangan kepada kami, itu akibat (tembakan) gas air mata,” ungkap Anam.

Masih berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang dia temui, kericuhan timbul karena rasa panik suporter. Kepanikan tersebut, sambung Anam, menyebabkan terjadinya konsentrasi massa yang berdesak-desakan hendak keluar Stadion Kanjuruhan.

“Gas air matalah yang membuat panik dan sebagainya, sehingga ada terkonsentrasi di sana, di beberapa titik pintu. Ada pintu yang terbuka sempit, terus ada pintu yang tertutup. Itulah yang membuat banyak jatuh korban,” terang Anam.

Polri sebelumnya menyebut ada 31 personelnya yang diperiksa terkait Tragedi Kanjuruhan. Peristiwa ini membuat 131 nyawa melayang, termasuk dua anggota kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta penyidikan fokus pada unsur pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Pasal 359 KUHP.

“Fokus kita, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, bagaimana tim ini membuktikan unsur 359 KUHP harus terpenuhi syarat formil dan materiil,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mapolresta Malang.

Presiden Jokowi juga telah memerintahkan agar dibentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Jokowi menyebut peristiwa di Kanjuruhan sudah terlihat secara jelas.

“Kan sudah disampaikan oleh Menko Polhukam, beliau minta 1 bulan, tapi saya minta secepat-cepatnya, karena ini barangnya kelihatan semua, secepat-cepatnya,” ucap Jokowi di RSSA Malang.

(Sumber : Temuan Komnas HAM, Tragedi Kanjuruhan Dipicu Tembakan Gas Air Mata )

Jakarta (VLF) KPK menjelaskan alasan pihaknya mengajukan pencekalan terhadap eks anggota DPR Chandra Tirta Wijaya. Lembaga antirasuah itu membenarkan pencekalan Chandra terkait dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
“Soal (kasus dugaan suap) Garuda, memang kembali kami memang sudah kalau ditanya, udah melakukan cekal,” kata Deputi bidang Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (4/10/2022).

“Memang ada (pencekalan). Kalo ditanya konfirmasi apakah betul mencekal? Betul kami mencekal. Ada peristiwa ini? Iya ada, kan gitu,” tambahnya.

Karyoto menjelaskan sebetulnya baik saksi maupun tersangka juga dapat diajukan pencekalannya.

“Karena ada kekhawatiran kita, orang ini kalau pergi ke luar negeri akan sulit menghadirkan. Untuk yang sifatnya belum waktunya saya sampaikan, ya saya tidak akan menyampaikan,” jelasnya.

Imigrasi Cekal Chandra Tirta Wijaya
Pihak Ditjen Imigrasi mengonfirmasi bahwa Chandra Tirta telah dicegah ke luar negeri. Pencegahan itu berlaku sejak Agustus 2022 hingga 6 bulan ke depan.

“Ybs (Chandra Tirta Wijaya) aktif dalam daftar cegah, dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (4/10).

Achmad Nur Saleh menyebutkan bahwa permohonan pencekalan itu sendiri diajukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut alasan pencekalan itu berkaitan dengan kasus korupsi.

“Diusulkan oleh KPK dengan kasus korupsi,” tambahnya.

Chandra Tirta Tersangka Suap Pengadaan PT Garuda Indonesia
Diketahui, KPK melakukan penyidikan baru kasus dugaan suap pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (PT GI). KPK pun telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan sumber detikcom, Selasa (4/10), orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini ialah eks anggota DPR RI Chandra Tirta. Chandra Tirta Wijaya saat itu tergabung dalam Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah tak lagi menjabat anggota DPR RI, Chandra Tirta Wijaya berpindah ke Partai Ummat. Chandra merupakan Wakil Ketua Umum Partai Ummat.

Dia sempat diperiksa KPK pada Selasa, 19 November 2019, sebagai saksi di dugaan suap yang menjerat eks Dirut Garuda Emirsyah Satar. Saat itu, dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Soetikno Soedarjo yang merupakan pihak swasta.

KPK sendiri belum mengungkap identitas tersangka. Namun Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut kasus ini terkait dugaan suap senilai Rp 100 miliar kepada anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak swasta.

“Saat ini, KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT GI Tbk 2010-2015,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 M yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya, termasuk pihak korporasi,” sambungnya.

Ali menjamin KPK segera mengumumkan duduk perkara hingga pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Ali mengatakan penyidik KPK terus mengumpulkan alat bukti. Dia berharap semua pihak yang dipanggil bersikap kooperatif.

“KPK berharap dalam proses pengumpulan alat bukti untuk perkara ini, di antaranya para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan tim penyidik,” ujarnya.

“Modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks, dengan lokus transnasional, melibatkan tidak hanya individu, namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Emirsyah menjadi tersangka di kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls Royce PLC. Saat ini dia tengah menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, lantaran terbukti menerima dana yang jumlahnya sekitar RP 46 miliar dari Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

(Sumber : KPK Ungkap Alasan Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta ke Luar Negeri )

Jakarta (VLF) Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz akan menjalani sidang tuntutan kasus Binomo hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Tangerang.
Sebagai informasi, dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang Rabu 28 September lalu, jaksa penuntut umum meminta kepada hakim untuk menyusun tuntutan selama 2 pekan. Namun majelis hakim tidak menyetujuinya.

“Jadi untuk tuntutan waktunya dua minggu Yang Mulia,” kata jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Tangerang, seperti dikutip, Rabu (5/10/2022).

“Tidak bisa. Satu minggu,” tegas hakim ketua Rahman Rajagukguk.

Hakim ketua Rahman kemudian memberi waktu satu pekan untuk jaksa menyusun tuntutan. Sidang ditunda dan kembali digelar hari ini dengan agenda tuntutan.

“Tanggal 5 Oktober tuntutan,” ujar hakim Rahman.

Indra Kenz Didakwa Judi Online, Hoax dan TPPU
Dalam kasus ini, Indra Kenz didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik, penipuan atau perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Indra Kenz didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

“Terdakwa Indra Kenz dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa,” kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan, Tangerang, Jumat (12/8).

Indra Kenz dalam kasus ini didakwa pasal berlapis. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(Sumber :Indra Kenz Jalani Sidang Tuntutan Kasus Binomo Hari Ini)