Jakarta (VLF) Istri dan anak dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe menolak menjadi saksi di KPK terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi. Salah satu alasan keduanya menolak jadi saksi karena faktor hukum adat.

“Ada kearifan lokal di Papua yang perlu diperhatikan oleh penyidik KPK untuk memanggil Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe sebagai saksi ke Jakarta,” ujar kuasa hukum keluarga Lukas Enembe, Aloysius Renwarin dalam keterangannya kepada wartawan di Jayapura, Senin (10/10/2022).

Aloysius mengatakan bahwa Kepala Suku Lanny telah melarang Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo meninggalkan Tanah Papua, termasuk tak bisa ke Jakarta. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan adat budaya di Papua, jika terjadi peperangan, anak, perempuan (istri) dan juga orang tua dan orang yang sedang sakit merupakan orang yang tidak bisa disentuh.

“Jadi secara adat di Papua, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada, terhadap istri dan anaknya, tidak dapat diganggu. Gubernur Papua sedang sakit, secara budaya harus dihargai. Terhadap Gubernur Papua harus diberikan akses untuk pemulihan kesehatan termasuk dibuka kembali rekening yang diblokir, supaya bisa dipakai untuk pengobatan,” tegasnya.

Alasan Yuridis
Selain faktor hukum adat, tim kuasa hukum Lukas Enembe juga mengungkapkan alasan yuridis yang mengatur istri dan anak Lukas Enembe bisa menolak menjadi saksi di KPK.

“Secara yuridis, saksi Yulice Wenda adalah istri sah Lukas Enembe dan Astract Bona Timoramo Enembe adalah anak kandung Lukas Enembe sehingga dapat menolak mengundurkan diri menjadi saksi,” ujar kuasa hukum Lukas Enembe yang lainnya, Petrus Bala Pattyona dalam keterangannya kepada wartawan di Jayapura, Senin (10/10).

“Jadi secara adat di Papua, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada, terhadap istri dan anaknya, tidak dapat diganggu. Gubernur Papua sedang sakit, secara budaya harus dihargai. Terhadap Gubernur Papua harus diberikan akses untuk pemulihan kesehatan termasuk dibuka kembali rekening yang diblokir, supaya bisa dipakai untuk pengobatan,” tegasnya.

Petrus menegaskan bahwa keputusan kliennya itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa,” katanya.

“Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa,” paparnya.

Petrus menambahkan sikap kliennya itu juga didukung oleh ketentuan Pasal 168 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dijelaskan tidak dapat didengarkan keterangannya dan mengundurkan diri sebagai saksi apabila bersangkutan berstatus keluarga.

“Oleh karena itu, kami selaku tim kuasa hukum mohon penyidik sebagai pelaksana UU, untuk tidak memaksa dan atau mengancam saksi Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe, untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo, yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan secara melawan hukum melanggar UU (abuse of power),” tuturnya.

(Sumber Hukum Adat Papua Bikin Istri dan Anak Lukas Enembe Tolak Jadi Saksi di KPK .)

Jakarta (VLF) DPR menarik kepercayaan ke Aswanto sebagai hakim konstitusi dan menggantinya dengan Guntur Hamzah. Publik pun terbelah. Bagaimana runutan kejadian tersebut?
Sengkarut bermula saat Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan judicial review UU MK pada 22 Juni lalu. Sebulan setelahnya atau tepatnya pada 21 Juli, Ketua MK mengirimkan surat ke DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga negara yang berwenang mengajukan Hakim Konstitusi. Surat itu berisi Perihal Pemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

“Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa ‘konfirmasi’ oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat,” demikian pertimbangan MK yang dikutip detikcom dari surat Ketua MK ke DPR, Minggu (9/10/2022).

Perbuatan memberitahukan atau pengumuman/maklumat atau pertinggal. Pemberitahuan bersifat satu arah. Pemberitahuan tidak mengharapkan adanya respons balik, sehingga tidak memiliki keharusan untuk dibalas (non-imperative).

Sedangkan ‘konfirmasi’ memiliki arti sebagai penegasan, pengesahan, pembenaran. Dalam Blacklaw Dictionary ditegaskan bahwa:

Konfirmasi adalah tindakan memberikan persetujuan formal; ratifikasi atau penguatan tindakan sebelumnya. Konfirmasi membutuhkan respon balik, bersifat dua arah, dan memiliki keharusan untuk dibalas (imperative).

Karena Ketua MK meminta konfirmasi, DPR melakukan rapat paripurna dan hasilnya menarik dukungan ke Aswanto dan memilih Sekjen MK Guntur Hamzah untuk menggantikannya.

“Tentu ini nanti karena hadirnya keputusan politik juga karena adanya surat MK toh? Ini kan dasar surat dari MK yang mengkonfirmasi tidak ada periodisasi. Ya sudah,” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Lalu muncul pertanyaan, apakah recalling hakim MK oleh DPR dibenarkan?

Dalam Pasal 23 UU MK disebutkan pemberhentian hakim MK secara terhormat dan secara tidak terhormat. Rinciannya, hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

-Meninggal dunia;
-Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
-Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
-Telah berakhir masa jabatannya; atau
-Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

Adapun alasan hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

-Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
-Melakukan perbuatan tercela;
-Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
-Melanggar sumpah atau janji jabatan;
-Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
-Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi

Nah dari berbagai alasan pemberhentian Pasal 23 UU MK itu, ternyata pemberhentian karena putusan MK tidak ada. Sebab, selama 19 tahun MK berdiri, pemberhentian hakim MK selalu mengacu pada UU MK. Sedangkan pemberhentian hakim konstitusi karena putusan MK, belum pernah ada.

Kekosongan hukum itu yang membuat DPR melakukan rapat paripurna menindaklanjuti surat konfirmasi dari Ketua MK. Atas surat konfirmasi itu, MK memilih tidak melanjutkan masa jabatan Aswanto dan memilih hakim MK baru, yaitu Guntur Hamzah.

“Perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin jalannya sidang rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Setuju,” jawab para para anggota dewan diiringi ketokan palu.

Sikap DPR itu membelah masyarakat. Sejumlah perwakilan warga mengatasnamakan Masyarakat Madani mendatangi Gedung MK menyampaikan protes terkait pergantian Aswanto itu. Mereka berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melanjutkan proses pergantian Aswanto.

“Meminta kepada Presiden untuk tidak menindaklanjuti proses penggantian Hakim Konstitusi Aswanto yang terang benderang tidak memiliki dasar hukum karena dilakukan bertentangan dengan konstitusi dan hukum yang berlaku,” ujar perwakilan Masyarakat Madani, Titi Anggraini, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).

Titi mengatakan tindakan DPR yang mengganti Aswanto menunjukkan sikap arogan. Titi menyebutkan hal ini mencerminkan ketidakpatuhan DPR pada supremasi konstitusi berkedaulatan rakyat.

“Di mana Hakim Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak dapat diintervensi atau bahkan dipengaruhi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Sikap tersebut juga sangat bertolak belakang dengan semangat menjaga independensi dan imparsialitas seorang hakim konstitusi dalam mengadili produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang,” jelas Titi.

Di sisi lain, MA juga sudah mendapatkan surat konfirmasi dari MK itu tapi MA belum mengambil sikap. Apakah melanjutkan 3 hakim MK nya atau mengganti dengan yang lain. 3 Hakim MK dari unsur MA saat ini adalah Anwar Usman, Suhartoyo dan Manahan Sitompul.

“Surat Ketua MK kepada Ketua MA perihal konfirmasi hakim konstitusi sudah diterima,” kata jubir MA, Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Senin (3/10/2020).

Lalu bagaimana dengan sikap MA dan Presiden? Apakah akan menarik dukungan dan memilih hakim MK baru seperti langkah anggota DPR? Atau tetap mempertahankan perwakilannya di MK? Mari kita lihat beberapa pekan ke depan jawabannya.

(Sumber : Melihat Lagi dengan Jernih soal Penggantian Hakim MK Aswanto oleh DPR .

Jakarta (VLF) Perkara suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri di Universitas Lampung (Unila) yang menjerat Rektor Prof Dr Karomani terus berkembang. Terbaru, KPK menggeledah tiga kampus, yakni Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta), Universitas Riau (Unri), dan Universitas Syiah Kuala, (USK) Aceh.

Diketahui, Rektor Karomani dan dua bawahannya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap kasus. Karomani diduga mematok harga hingga ratusan juta rupiah per calon mahasiswa bila ingin diluluskan masuk ke Unila. Perbuatan itu tidak dilakukan Karomani seorang diri. Setidaknya ada 2 orang lain yang diduga terlibat bersama Karomani yaitu Heryandi selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila, sedangkan pemberinya adalah Andi Desfiandi selaku pihak keluarga dari salah satu calon mahasiswa.

Dalam konferensi pers pada Minggu, 21 Agustus 2022 lalu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membeberkan bagaimana perputaran rasuah itu terjadi di tempat para mahasiswa berkuliah. Karomani diduga mengatur mekanisme Simanila atau Seleksi Mandiri Masuk Unila dengan memerintahkan Heryandi dan Muhammad Basri serta Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas.

Karomani memberikan tugas khusus bagi 3 orang itu untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta Simanila yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur Karomani. Besaran uang yang telah disepakati yaitu minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta per orangnya.

Andi Desfiandi selaku salah satu keluarga calon peserta Simanila diduga menghubungi Karomani dan memberikan uang Rp 150 juta karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani. Uang itu dikumpulkan Karomani ke seorang bernama Mualimin selaku dosen. KPK menyebut uang yang dikumpulkan Karomani ke Mualimin, yaitu Rp 603 juta dan telah digunakan Rp 575 juta untuk keperluan pribadinya.

Selain itu, Karomani diduga mengumpulkan uang juga melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri. Uang itu telah dialihkan menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar.

Sementara itu dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK menemukan bukti uang tunai Rp 414,5 juta; slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp 800 juta; dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai Rp 1,4 miliar. Selain itu, ada bukti lain berupa kartu ATM dan buku tabungan berisi Rp 1,8 miliar.

Atas perbuatannya, Karomani bersama Heryandi dan Muhammad Basri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Andi Desfiandi dijerat sebagai pemberi dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

KPK Sebut Jalur Mandiri Tak Transparan
Sejatinya, KPK telah melakukan kajian dan penilaian di sektor pendidikan. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri tidak terukur dan tidak transparan.

“KPK memang telah melakukan kajian dan menilai bahwa penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri kurang terukur, kurang transparan dan kurang berkepastian,” kata Ghufron, Minggu (21/8).

Ghufron mengatakan jalur penerimaan mahasiswa mandiri itu bersifat lokal dan tidak akuntabel sehingga celah tidak pidana korupsi patut diduga terjadi dalam proses tersebut.

“Karena jalur mandiri ini ukurannya sangat lokal, tidak transparan dan tidak terukur maka kemudian jadi tidak akuntabel. Karena tidak akuntabel, maka kemudian menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi,” jelas Ghufron.

Menurut Ghufron, sejatinya proses penerimaan jalur mandiri itu tidak bermasalah. Hanya saja, dia berharap proses rekrutmennya harus diperbaiki sehingga lebih terukur, akuntabel dan partisipatif.

“KPK berharap ke depan, proses rekrutmen mau apa pun namanya, ada jalur mandiri atau pun jalur afirmasi yang lain, bukan soal mandirinya, bukan soal namanya. Tetapi mekanismenya, harus diperbaiki menuju lebih terukur, lebih akuntabel dan lebih partisipatif,” tegasnya.

KPK Geledah Rumah Pribadi Rektor Unila
KPK menggeledah rumah pribadi Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani terkait korupsi penerimaan mahasiswa baru. Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti lainnya.

“Benar, dalam rangka pengumpulan alat bukti, hari ini (24/8) tim penyidik lakukan geledah di rumah kediaman pihak-pihak terkait dengan perkara ini, di antaranya rumah tersangka KRM di Lampung,” kata Plt Juru Bicara KPK saat itu, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8).

KPK mengamankan uang senilai Rp 2,5 miliar setelah menggeledah rumah pribadi Karomani. Uang yang diamankan itu dalam bentuk pecahan rupiah, dolar singapura, dan euro.

“Penggeledahan (24/8) telah selesai dilakukan di antaranya rumah para tersangka dan pihak terkait dengan hasil dokumen, BBE, dan uang cash,” kata Ali Fikri.

Ali menyebutkan jumlah Rp 2,5 miliar itu merupakan total keseluruhan yang telah diamankan oleh penyidik KPK. Selain rumah Karomani, KPK menyisir beberapa rumah milik pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut.

“Mengenai jumlah uang cash yang ditemukan pada proses penggeledahan di rumah kediaman tersangka KRM (Karomani) dimaksud dan juga pihak terkait lainnya, tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai yang jumlah totalnya senilai Rp 2,5 miliar,” ucapnya.

KPK Geledah Kampus Untirta, USK Aceh hingga Unri
KPK ternyata masih menelusuri operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap yang menyeret Karomani ini. Terbaru, KPK menggeledah Gedung Universitas Sultan Agung Tirtayasa (Untirta), Universitas Riau (Unri) hingga Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh.

“Benar ada kegiatan dimaksud,” ucap salah seorang sumber terpercaya detikcom, Minggu (9/10).

Sumber tersebut menerangkan penggeledahan itu dilakukan berkaitan dengan pengembangan kasus suap penerimaan mahasiswa di Unila. Sumber tersebut menyebutkan penggeledahan dilakukan di ruang rektor Unri sedangkan untuk di Untirta, yang digeledah adalah ruang pusat data dan informasi.

“Iya masih Unila tapi terus dikembangkan informasi dan datanya, yang sudah digeledah selain Unila ada juga, Untirta, Unri,” ucap sumber tersebut.

“Untirta di ruang pusat data dan informasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, lembaga anti rasuah itu juga menggeledah ruang rektor Universitas Syiah Kuala, (USK) Aceh. Namun sumber tersebut belum menjelaskan rinci.

“USK Aceh ya juga sudah digeledah,” ungkap sumber tersebut.

(Sumber : Suap Rektor Unila Berkembang ke Kampus-kampus Lain.)

Jakarta (VLF) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Prof Melkias Hetharia mengkritisi permintaan massa simpatisan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait pemeriksaan yang akan dilakukan KPK. Simpatisan meminta Lukas Enembe diperiksa di Jayapura, Papua dan dilakukan di lapangan terbuka.

“Untuk mengadili seseorang di lapangan seperti itu, saya kira dalam sistem hukum kita tidak mengenal itu. Jadi itu harus dilakukan berdasarkan aturan hukum acara,” ujar Prof Melkias dalam keterangan yang diterima detikcom, Minggu (9/10/2022).

Pernyataan Melkias menyikapi pihak Lukas Enembe yang memastikan Gubernur Papua tersebut tidak akan ke Jakarta untuk diperiksa KPK karena sakit. Kemudian kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona menyebut, massa pendukung Lukas Enembe meminta pemeriksaan terhadap kliennya dan keluarga oleh KPK dilakukan di lapangan terbuka agar bisa disaksikan.

Prof Melkias menjelaskan, Indonesia memiliki hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sehingga menurutnya, poses hukum yang berlangsung dalam rangka penyelesaian masalah korupsi di Papua, termasuk kasus Lukas Enembe semuanya berjalan menurut hukum acara yang ada.

Maka dari itu, dia meminta KPK untuk bekerja secara profesional dan menyidik perkara ini sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian juga menegaskan bahwa semua prosedur itu bisa menjamin keadilan bagi tersangka.

“Biarlah aturan hukum ditaati oleh semua pihak, karena kita hidup dalam suatu negara dan negara ini adalah negara hukum sehingga semua orang harus mematuhi hukum,” kata Melkias.

Menurutnya, jika semua pihak tunduk dan taat pada hukum, maka akan membawa berdampak pada keadilan hukum dan kesejahteraan. Hal ini disebutnya berlaku untuk semua baik hukum positif, agama, adat, maupun internasional.

“Kita semua harus tunduk kepada aturan-aturan itu. Dan semua aturan itu tanpa kecuali berada dalam kehidupan kita secara simultan, berlaku secara bersama-sama. Maka mau tidak mau kita harus mentaati semua hukum yang ada,” ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa korupsi adalah sebuah tindakan tercela yang harus dihukum dan dihindari karena menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran suatu bangsa. Namun dalam penanganannya, hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal disebutnya harus dijunjung tinggi.

“Silakan KPK melaksanakan tugasnya, namun harus dijalankan secara profesional sehingga dalam penegakan itu ada keadilan prosedural yang perlu diperhatikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Melkias berbicara soal gonjang-ganjing para pemimpin di pusat dengan penasihat hukum Lukas Enembe. Dia mengimbau agar masing-masing pihak harus bekerja secara profesional.

“Kalau masalah gratifikasi Rp 1 miliar, ya itu saja yang dibicarakan, kenapa melebar ke mana-mana. Penasihat hukum harusnya fokus ke Rp 1 miliar itu. Komentari itu saja. Tidak usah bawa ke ranah politik. (Mereka) bukan penasihat politik, tapi penasehat hukum, supaya tidak menimbulkan gesekan-gesekan ke mana-mana,” sebut Melkias.

Sementara itu, Melkias juga berbicara soal alasan kesehatan yang menjadi dalih Lukas Enembe tidak dapat memenuhi panggilan KPK. Dia menyebut KPK memiliki akses untuk mempelajari rekam medis Lukas Enembe di rumah sakit di Singapura.

Dokter yang menangani Lukas Enembe di Singapura tersebut bisa menjadi mediator untuk menengahi persoalan yang belakangan ini terus mencuat antara KPK dan kuasa hukum Lukas Enembe.

“Saya kira jalan yang terbaik adalah KPK dapat bekerja sama dengan tim dokter di Singapura yang mengetahui rekam medis Lukas Enembe secara pasti. Kalu dokter yang masuk di tengah mungkin kita akan terlepas dari kepentingan-kepentingan lainnya,” pungkasnya.

(Sumber : Profesor Papua Kritik Lukas Minta Diperiksa di Lapangan: Tak Ada di Sistem.)

Jakarta (VLF) Polresta Mataram memeriksa tiga pejabat Dinas Perdagangan Mataram dan pedagang terkait dugaan pungutan liar (pungli) uang sewa toko di Pasar ACC Ampenan, Kota Mataram, NTB.

Keempat pejabat tersebut merupakan Kepala Pasar ACC Ampenan, Kepala UPTD Pasar ACC Ampenan, pejabat Dinas Perdagangan Mataram, dan satu pedagang.

“Kami sudah periksa sejak Jumat (7/10/2022) kemarin di Ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipiskor) Satreskrim Polresta Mataram. Dugaan sementara itu, uang pungli sewa ruko senilai Rp 45 juta kami amankan,” kata Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa, Minggu petang (9/10/2022), via sambungan telepon.

Empat terduga pelaku ini, kata Kadek, masih berstatus terperiksa. Keempatnya sempat diamankan petugas dengan barang bukti uang tunai Rp 45 juta saat pemeriksaan selama dua hari.

“Kami tidak tahan ya. Kami memang sempat tahan waktu pemeriksaan intensif saja kemarin. Mereka masih berstatus saksi wajib lapor,” kata Kadek.

Menurut Kadek, uang senilai Rp 45 juta merupakan hasil sidak Unit Tipidkor Polresta Mataram di Kantor UPTD Pasar ACC Ampenan Mataram l. Uang sebesar itu diduga akan diberikan sebagai uang sewa toko di Pasar ACC Ampenan.

“Kami belum bisa sebutkan siapa saja. Yang jelas ada kepala pasar, kepala UPTD, dan dua orang dinas yang diperiksa. Sebagian sudah pulang, ada juga yang masih diperiksa satu orang,” ujar Kadek.

Dugaan pungli itu juga terdapat unsur pengancaman dari salah satu oknum. Uang senilai Rp 45 juta nyatanya untuk membayar sewa ruko di Pasar ACC Ampenan.

“Ada ancaman saat pengurusan izin berjualan di ruko pasar,” bebernya.

Untuk Kepala Dinas Perdagangan Mataram, ujar Kadek, memang sudah diminta keterangan. Juga meluruskan bahwa OTT Kepala Dinas Perdagangan tidak pernah terjadi.

“Kadis Perdagangan Mataram tidak kami amankan, hanya dimintai keterangan. Dia sudah ke sini bawa dokumen sebagai orang yang kami mintai keterangan,” katanya.

Dugaan pungli ini akan terus diselidiki, karena pihak kepolisian segera mengumumkan apakah ada tersangka atau tidak. Saat ini pihaknya telah memeriksa lima saksi terkait dugaan pungli tersebut.

“Masih fokus ke Kepala UPTD Pasar sebagai keterangan saksi. Intinya ada lima saksi yang dimintai keterangan. Empat orang berstatus wajib lapor. Nanti inisial semua terperiksa akan diumumkan oleh Bapak Kapolres,” katanya.

“Ini nanti akan kami gelarkan. Apakah temuan ini masuk kategori peristiwa pidana dan bisa dinaikkan ke penyidikan. Tergantung jika dua alat bukti cukup untuk penentuan status tersangka,” terangnya.

Kadek menyebut, besaran pungutan yang dilakukan di Pasar ACC terjadi dalam dua mekanisme pembayaran, yaitu harian dan kontrak. “Kami akan mintai keterangan beberapa pihak terkait mekanisme pembayaran ini,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Uun Pujianto belum berkomentar terkait dugaan pungli yang dilakukan tiga oknum pejabat Dinas Perdagangan Mataram bersama satu orang pedagang tersebut. Hingga Minggu malam ia belum memberikan tanggapan.

Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Mataram I Nyoman Suandiasa mengaku belum bisa berkomentar soal dugaan pungli di Pasar ACC Ampenan Mataram. “Nanti biar dari Pak Sekda yang komentar atau bagaimana,” jawab Nyoman singkat.

(Sumber :  3 Pejabat Dinas Perdagangan Diduga Pungli Sewa Pasar di Mataram .)

Jakarta (VLF) Proses hukum Tragedi Kanjuruhan, Malang terus bergulir. Selain menyelidiki tindak pidana, Polisi juga mendalami dugaan pelanggaran kode etik personelnya.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menyebut ada 19 anggota Polri yang masih diperiksa secara etik. Hal ini diungkapkan saat berkunjung ke Tulungagung.

“Di luar (pidana umum) itu ada 19 anggota kami yang masih dalam pemeriksaan kode etik,” kata Nico di Tulungagung, Minggu (9/10/2022).

Meski begitu, Nico tidak menyebut secara detail siapa saja anggota Polisi yang diperiksa Bidpropam Polda Jatim. Ia hanya menegaskan akan memproses 19 anggota itu.

“Saya rasa apa yang disampaikan bapak Kapolri kemarin sudah jelas, terkait dengan anggota kami yang bersalah akan diproses,” imbuhnya.

Sementara itu terkait situasi terkini di wilayah Malang, Nico memastikan telah membaik, masyarakat menjalankan aktivitas seperti biasa. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, guna menjaga kondusifitas wilayah.

Padahal sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan sebanyak 20 personel internal Polri yang dianggap melanggar kode etik.

“Kami telah memeriksa 31 orang personel. Ditemukan bukti yang cukup terhadap 20 orang terduga pelanggar,” ujarnya dalam konferensi pers di Markas Polres Malang Kota, Kamis (6/10/2022).

Kapolri pun merinci, dari 20 pelanggar kode etik itu ada sebanyak 4 orang yang merupakan pejabat utama di Polres Malang. Yakni AKBP FH (Ferli Hidayat/Kapolres Malang saat itu), Kompol WS, AKP BS, dan Iptu BS.

“Pejabat utama Polres Malang 4 personel, (yaitu) AKBP FH, Kompol WS, AKP BS, Iptu BS,” ujar Kapolri.

(Sumber : Kapolda Jatim Sebut 19 Anggotanya Diperiksa Etik Buntut Tragedi Kanjuruhan )

Jakarta (VLF) Kapolrestabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda berjanji akan menindak tegas secara profesional tiga oknum polisi yang mau mencuri motor warga. Ia akan mengungkap bila ada jaringan komplotan para pelaku.

“Saya janji akan ditindak dengan tegas dan profesional. Kapolda mengarahkan tidak ada toleransi dalam menegakkan hukum atas kasus ini,” kata Valentino saat diwawancarai, Minggu (9/10/2022).

Dia menjelaskan pihaknya akan terus mendalami kasus tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional. Kasus yang pernah dilakukan oleh para pelaku akan diungkap.

“Kita akan ungkap apa bila ada jaringan atau komplotan atau pun kejadian kasus lainnya yang pernah dilakukan oleh para pelaku ini,” sebutnya.

Valentino menjelaskan untuk ketiga oknum polisi itu berinsial A berpangkat Bripka, polisi berinisal B berpangkat Bripka, dan polisi berinsial H berpangkat Briptu.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti kasus tiga polisi dari Polrestabes Medan yang diduga melakukan pencurian motor. Mahfud minta ketiga polisi itu dihukum pidana dengan maksimal.

“Ya, stop impunity. Selain dipecat ketiga polisi tersebut harus dihukum pidana secara maksimal plus pemberatan sebagai anggota penegak hukum,” kata Mahfud dalam akun Twitter resminya seperti dilansir dari detikNews, Minggu (9/10/2022). Cuitan Mahfud telah disesuaikan dengan EYD.

Selain meminta hukuman maksimal, Mahfud mengatakan penangkapan ketiga polisi itu sekaligus dapat dijadikan mata rantai dalam menemukan jaringan mereka. Termasuk warga sipil dan personel di tubuh Polri sendiri.

“Bisa juga dijadikan mata rantai untuk menemukan jaringannya baik yang ada di tengah masyarakat maupun yang ada di tubuh Polri sendiri. Lacak komplotannya,” ujarnya.

Diketahui, tiga oknum polisi yang berniat mencuri motor warga dengan modus Cash On Delivery (COD) diamankan. Ketiganya terancam dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Kalau benar pelanggaran internal tetap kita beri sanksi PTDH,” kata Kasi Propam Polrestabes Medan Kompol Tomi saat dikonfirmasi detikSumut, Sabtu (8/10).

Dia mengatakan untuk saat ini terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tiga oknum tersebut sedang diproses oleh Unit Reskrim Polrestabes Medan.

“Kita lihat nanti dari hasil pemeriksaan. Jelas-jelas mereka yang melanggar kita berikan sanksi kode etik. Selama ini dinas mereka di Samapta. Sebelumnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan,” sebutnya.

(Sumber : Polisi Janji Ungkap Komplotan Oknum Polisi di Medan yang Mau Curi Motor )

Jakarta (VLF) Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, AS diciduk penyidik Kejati Sumsel. AS diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 1,73 miliar.

“Benar, tim jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan melaksanakan penahanan terhadap AS selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2018 (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan,” kata Kasi Penkum Kejati Sumsel, Mohd Radyan kepada detikSumut, Kamis (6/10/2022).

Penahanan dan penetapan tersangka terhadap AS, kata dia, tidak serta merta begitu saja. Tim penyidik, lanjutnya, sebelumnya telah melakukan penyidikan terkait keterlibatan AS dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Dana Bangunan Vertical Driyer padi kapasitas 6 ton dan 10 ton.

Adapun rincian bantuan yang diduga dikorupsi tersebut antara lain, Kelompok Tani Sejahtera Desa Pelangki Kecamatan Muaradua, Kelompok Tani Karya Remaja Kecamatan Buay Sandang Aji, Kelompok Tani Karya Tani Desa Sukananti, Kecamatan Muaradua Kisam.

Selain itu, ada juga Kelompok Tani Maju Makmur Desa Majar Kecamatan Buay Rawan,Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin dan Kelompok Tani Lubuk Bahu Desa Pecah Pinggan, Kecamatan Sungai Are, di Kabupaten OKU Selatan.

“Bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkam kerugian negara sebesar Rp. 1.726.939.180,51,” jelasnya.

Atas perbuatannya, AS kini ditahan dan dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber : Korupsi Rp 1,73 M, Eks Kadis Pertanian OKU Selatan Ditahan!)

Jakarta (VLF) Penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan 8 orang petinggi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, perdagangan dan pencucian uang melalui investasi robot trading Net89. Diperkirakan kerugian mencapai Rp 2 triliun dari total 300 ribu member.

Kedelapan tersangka yakni direktur PT SMI inisial LSH, founder dan exchanger Net89 inisial ESI serta 5 sub exchanger inisial RS, AAL, HS, FI dan DA.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan menjelskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dan menyita sejumlah alat bukti dan dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi dan bukti digital.

“Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan AA sebagai pemilik Net89 dan sebagai pendiri PT SMI sebagai tersangka,” kata Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Whisnu mengatakan, modus yang dilakukan para tersangka yakni menawarkan paket investasi trading dengan skema ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM Ebook (Net89). Total kerugian yang ditimbulkan dari 300 ribu member mencapai Rp 2,7 triliun.

“Mereka menjanjikan keuntungan dari paket investasi robot trading sekitar 1 persen per-hari, 20 persen per-bulan hingga 200an persen per-tahun sebagai modus penipuan untuk menarik minat korbannya,” jelasnya.

Atas kasus tersebut para tersangka dikenakan pasal berlapis. Yakni Pasal 378 KUHP (penipuan) dan/atau Pasal 372 KUHP (penggelapan) dengan ancaman hukuman masing masing 4 tahun. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (perdagangan tanpa ijn) dengan ancaman 5 tahun.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (skema piramida/ponzi) dengan ancaman 10 tahun. Kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun.

(Sumber : Polri Tetapkan 8 Petinggi PT SMI Jadi Tersangka Kasus Robot Trading Net89 )

 

Jakarta (VLF) Ada saja modus yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal untuk mengelabui petugas. Agar tidak terdeteksi, PMI tersebut awalnya diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Batam Center menuju Singapura lalu dengan jalur darat ke Malaysia.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan (KKP) Batam AKP Awal Syaban, mengatakan hal itu merupakan modus baru untuk mengelabui petugas. Namun, itu berhasil mereka deteksi hingga menggagalkan pengiriman PMI ilegal itu.

“Ada lima orang pelaku yang ditangkap, yakni inisial S (30), H (21), SW (32), I (42), dan HN (30). Mereka menggunakan modus baru yakni mengurus keberangkatan para korban ke Singapura lalu nantinya ada warga Malaysia membantu mengarahkan melalui jalan darat ke Malaysia,” kata Awal Syaban Harahap, Kamis (6/10/2022).

Pengiriman PMI ilegal itu digagalkan Unit Reskrim Polsek KKP Batam pada Selasa (4/10/2022) di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam Kepri. Kepolisian saat itu mencurigai tujuh orang yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Singapura.

“Personel yang berada di sana langsung meminta keterangan tujuh orang calon itu. Dua orang diantaranya yakni yakni S dan H mengaku sebagai pengurus keberangkatan lima orang PMI ilegal ke Singapura kemudian ke Malaysia. Dari keterangan dua pelaku itu diamankan pelaku lain yakni I, SW dan HN” jelasnya.

Kelima pelaku memiliki peranan masing, di mana pelaku H dan S bertugas melakukan pengurusan di pelabuhan. SW dan inisial I bertugas sebagai antar jemput para calon PMI ilegal. Untuk pelaku HN bertugas sebagai hotel hotel. Kepolisian juga menetapkan satu orang pelaku lain yakni RS yang bertugas merekrut PMI ilegal saat ini masuk dalam daftar pencarian orang.

“Para korban berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Para pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp 10 juta hingga Rp 17 juta per orang. Para pelaku mengaku sudah melakukan aktivitas satu bulan terakhir dan lupa sudah berapa korban yang dikirim ke Malaysia. Kami masih dalami,” ujarnya.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan Atau 83 Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana dengan Ancaman Pidana Penjara Paling Lama 10 Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp 15 miliar.

(Sumber : Polisi Bongkar Modus Baru Pengiriman PMI Ilegal Lewat Pelabuhan Batam )