Jakarta – Pihak Gubernur Papua Lukas Enembe heran atas pemanggilan pihak penyedia jasa jet pribadi hingga kasino Marina Bay Sands Singapura sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK. Menurutnya, para pihak tersebut tidak berkaitan dengan dugaan perkara suap yang menjerat Lukas Enembe.
Penasihat hukum Lukas Enembe Stefanus Roy Rening mengatakan bahwa KPK semestinya fokus pada perkara dugaan suap Rp 1 miliar. Dia menilai perkara itu tidak berkaitan dengan penyedia jet pribadi, pramugari, hingga pihak kasino.

“Yang disidik ini kan, suap Rp 1 miliar. Apa urusannya dengan pesawat, pramugari, kasino. Itu kan kaitannya tidak ada dengan ini,” kata Stefanus Roy Rening di Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022).

Rening mengatakan bahwa penggunaan jet pribadi dalam setiap kegiatan Lukas Enembe merupakan hal teknis yang diurus oleh Pemda Papua. Dia mengaku Lukas tidak pernah mengurus hal-hal yang bersifat teknis.

“Pemda yang ngurus dia (Lukas Enembe). Setahu saya Pak Gub tidak pernah urusan teknis, tidak pernah. Dia sudah tahu, mau berangkat, jalan, anak buahnya yang ngurus, gitu lho,” terang Rening.

“Jadi, kalo ada pernyataan-pernyataan seperti itu, silakan saja. Tapi, setahu saya seperti itu,” tambahnya.

Selain itu, Rening heran terhadap KPK yang mengusut pihak kasino dalam perkara korupsi yang menjerat kliennya. Menurutnya, KPK harus fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Lukas Enembe.

“Kalau pun misalnya kasino ada, kalau itu uang pribadinya dia, itu apa masalahnya? Yang harus dia (KPK) buktikan sekarang bahwa uang itu hasil korupsi. Korupsi yang mana ini?” ucap Rening.

Bahkan, Rening menuding bahwa KPK melakukan framing terhadap Lukas Enembe. Oleh karena itu, dia meminta KPK fokus terhadap dugaan suap Rp 1 miliar yang membuat Lukas menjadi tersangka.

“Yang KPK harus buktikan, uang itu didapat dari hasil korupsi. Itu tugas KPK. Tapi kan sekarang tidak begitu cara modelnya, kan dia (KPK) framing semua,” tutur Rening.

“Kau yang membuktikan, kalau kau sudah menetapkan orang tersangka. Kau buktikan, bukan kita buktikan, kan gitu,” tutupnya.

KPK Panggil Pihak Marina Bay Sands Casino Singapura
Diketahui, KPK memanggil pihak Marina Bay Sands (MBS) Casino, Singapura. Dia dipanggil terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua yang menjerat Gubernur Lukas Enembe (LE).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihak Marina Bay Sands Casino yang dipanggil adalah Asisten Direktur Marina Bay Sands Defry Stalin. Ali menuturkan Defry Stalin telah diagendakan untuk dimintai keterangan pada Selasa (11/10) kemarin.

Namun, Ali menyebut Defry Stalin saat itu belum bisa memenuhi panggilan KPK. Dia memastikan KPK bakal menjadwalkan panggilan ulang terhadap Defry Stalin.

“Informasi yang kami terima yang bersangkutan belum bisa hadir,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (12/10).

Ali memastikan penyidik KPK bakal menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Defry Stalin. “Tim Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap saksi,” tutur Ali.

KPK Panggil Pihak Jet Langganan Lukas
Dalam perkara ini, setidaknya KPK telah mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa keterangan para saksi yang diduga mengetahui tindak pidana korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.

Saksi pertama adalah Tamara Anggraeny, yang merupakan pramugari Jet Pribadi PT RDG Airlines. Dia diperiksa pada Senin (3/10) di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada.

Pihak Jet Pribadi dan Kasino di Singapura Jadi Saksi, Lukas Enembe Heran

Dalam pemeriksaan itu, Tamara dikonfirmasi pengetahuannya soal penerimaan uang yang diberikan oleh Lukas Enembe ke sejumlah pihak. Selain itu, KPK menelusuri aktivitas Lukas Enembe yang kerap menyewa jet pribadi dengan layanan first class.

Selain itu, KPK turut memanggil Pilot PT RDG Airlines, yakni Sri Mulyanto. Dia dicecar soal penggunaan jet pribadi yang kerap dilakukan Lukas.

Sejatinya, KPK turut memanggil Direktur PT RDG Airlines Gibbrael Issak. Namun, Gibbrael tidak memenuhi panggilan KPK.

Adapun dalam perkara ini, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Guna mengusut hal tersebut, KPK juga telah memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka.

Surat panggilan sebagai tersangka terhadap Lukas dilayangkan KPK pada 26 September 2022. Namun, saat itu tim kuasa hukum Lukas menyebut Lukas masih dalam keadaan sakit keras.

(Sumber : Pihak Jet Pribadi dan Kasino di Singapura Jadi Saksi, Lukas Enembe Heran .)

Jakarta (VLF) Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan harga sewa private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan sebesar Rp 500 juta. MAKI merupakan salah satu pelapor dugaan gratifikasi pemakaian private jet tersebut.

Brigjen Hendra memakai private jet itu untuk keperluan pergi dari Jakarta ke Jambi. Hendra terbang ke sana untuk menemui keluarga Brigadir Yosua setelah mendapat perintah dari Irjen Ferdy Sambo.

“Karena dari temuan kita dugaannya itu pakai uang senilai sekitar hampir Rp 500 juta untuk pemakaian dari Jakarta-Jambi pulang pergi itu sekitar hampir mendekati Rp 500 juta,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman seperti dilansir dari detikNews, Rabu (12/10/2022).

“Itu pakai dolarl ah, dolarnya kira-kira seingat saya 25 ribu dolar. Pada posisi yang kalau bicara dolar, kalau diekuivalenkan sekitar mendekati Rp 500 juta,” tambahnya.

MAKI melaporkan dugaan gratifikasi private jet Brigjen Hendra ini ke Bareskrim Polri pada 19 September 2022. Dia juga mengapresiasi Polri yang kini telah memulai penyelidikannya.

“Pertama, saya memberikan apresiasi atas proses yang cepat penanganan perkara ini dari laporan informasi menuju ke penyelidikan. Dan saya berharap ini segera nanti masuk ke level penyidikan karena apa pun dugaan gratifikasi ini perlu dibuka secara terang siapa yang memakai siapa yang membayar harga sewa itu,” ungkap Boyamin.

Selanjutnya, dia menyebut bahwa private jet yang dipakai Brigjen Hendra milik warga Singapura. Dan dia juga menduga private jet itu tentu tidak gratis dipinjamkan kepada Brigjen Hendra.

“Bisa aja dibayari oleh pihak lain, dari analisa kita loh ya. Atau itu diberikan gratis oleh pihak lain, artinya sama saja dibayar, karena prinsipnya pesawat ini harus bayar sewa karena milik orang Singapura. Nggak mungkin orang Singapura memberikan gratisan,” katanya.

Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri kini tengah menyelidiki dugaan gratifikasi terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dalam penggunaan private jet saat mengunjungi kediaman keluarga Brigadir Yosua di Jambi kala itu. Sebanyak 8 polisi dan 14 pihak aviasi telah diperiksa dalam dugaan kasus ini.

“Jumlah saksi yang dimintai keterangan sebanyak 22 orang, terdiri atas 8 anggota Polri dan 14 orang dari pihak aviasi dan lainnya,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (11/10).

Penyelidikan ini berdasarkan laporan nomor LI/27/IX/2022/Tipidkor tanggal 22 September 2022.

Dalam penyelidikan ini, diduga ada pelanggaran Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 dan Pasal 13 atau Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” katanya.

(Sumber MAKI Ungkap Harga Sewa Private Jet Brigjen Hendra Rp 500 Juta .)

Jakarta – Roy Suryo didakwa terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku, agama ras dan golongan (SARA), ujaran permusuhan atau penodaan agama, hingga kasus penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang menyebabkan keonaran terkait meme stupa Borobudur. Diketahui meme stupa Borobudur itu menjadi viral usai di-retweet oleh Roy Suryo.

“Bahwa terdakwa Roy Suryo pada tanggal 10 Juni 2022, atau pada tanggal 11 juni 2022… dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” kata tim jaksa penuntut umum, Tri Anggoro Mukti, di Pengadilan Negeri Jakarta barat, Jakarta Barat, Rabu (12/10/2022).

Awalnya Roy Suryo melihat adanya unggahan di media sosial Twitter terkait foto meme stupa Borobudur yang sudah direkayasa dan diubah menjadi foto lain di akun bernama @IrutPagut. Kemudian keesokan harinya postingan tersebut viral setelah banyak yang berkomentar pengguna Twitter di postingan itu, selain itu postingan itu juga telah dimuat di sebuah media online.

“Saya minta hati-hati jangan sampai saya ungkap percakapan ini semua ya. Apabila memang ini perintah daripada pihak Kemenag terkait dengan oknum ini, ini akan saya ramaikan terus ini,” ucap Pitra.

Pitra mengatakan oknum Kemenag itu juga meminta Roy Suryo menyampaikan rasa penyesalan. Dia mengklaim memiliki bukti rekaman percakapan saat oknum Kemenag itu meminta Roy Suryo mengaku salah.

“Ada oknum Kemenag yang meminta Roy Suryo buat pengakuan bersalah, yang bersangkutan itu bukan hakim ya. Maka dari itu saya menilai itu nuansa politisnya sangat tinggi. Terus dari oknum Kemenag tersebut juga menyatakan ‘Sudah, sampaikan saja anda menyesal gitu’,” ujarnya.

“Wah ini apaan ini ? ada tekanan intervensi seperti ini gitu lho, ini jangan sampai saya ungkap rekaman-rekaman ini, ini sangat memalukan,” imbuh Pitra.

Dia mengatakan oknum Kemenag itu juga meminta Roy Suryo bertemu dengan perwakilan umat Buddha tanpa didampingi kuasa hukum. Dia mengaku dirinya melihat dan mendengar langsung saat oknum Kemenag itu menyampaikan hal tersebut kepada Roy Suryo.

“Oknumnya nanti akan saya buka di persidangan. Yang pasti saya di situ, saya saksi mata di situ, saya dengarkan langsung. Dan yang bersangkutan meminta untuk dipertemukan kepada perwakilan umat Buddha tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Apa tujuan mereka? ” tutur Pitra.

Seperti diketahui, sidang perdana Roy Suryo dalam kasus meme stupa Candi Borobudur akan digelar hari ini. Roy Suryo akan menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Agenda sidang pertama Rabu 12 Oktober,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakbar, hari ini.

Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang ujaran kebencian terhadap SARA.

(Sumber : Pengacara: Oknum Kemenag Paksa Roy Suryo Ngaku Salah soal Meme Stupa .)

Jakarta (VLF) Tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan aset dan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Anturan, Nyoman Arta Wirawan (NAW) akan segera diadili. Hal ini setelah Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Buleleng, Rabu (12/10/2022).

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Buleleng, Anak Agung Ngurah Jayalantara mengatakan, pelimpahan dilakukan usai Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi LPD Anturan dengan tersangka NAW diyatakan lengkap (P-21) pada Rabu (5/10/2022) lalu.

“Sebelumnya berkas perkara tersangka NAW telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, per tanggal 5 Oktober 2022,” kata Kasi Intelijen Kejari Buleleng Anak Agung Ngurah Jayalantara kepada detikBali, Rabu (12/10/2022).

Jayalantara menyebut, proses pelimpahan tahap II digelar secara virtual melalui zoom meeting. Di mana tersangka NAW, yang didampingi penasihat hukumnya dan penyidik Kejari Buleleng berada di Rutan Mapolres Buleleng. Sedangkan JPU beserta perwakilan penasihat hukum tersangka melakukan penerimaan di Kantor Kejari Buleleng.

Kemudian setelah pelimpahan tahap II, kata Jayalantara, JPU akan menahan tersangka NAW selama 20 hari ke depan, 12-31 Oktober 2022, di Rutan Mapolres Buleleng. Hal itu sesuai Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 25 Ayat (1) KUHAP. Adapun, barang bukti yang diserahkan tim penyidik kepada JPU berjumlah 522 barang bukti.

“Karena ada barang bukti yang juga diserahkan penyidik di kantor kejaksaan, sehingga perwakilan PH juga menyaksikan. Untuk ke depannya Penuntut Umum akan mempersiapkan Surat Dakwaan guna kepentingan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Denpasar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini tersangka Arta Wirawan disangkakan Pasal 2, Pasal 3, atau Pasal 8, atau Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

(Sumber Dilimpahkan ke Jaksa, Tersangka Korupsi LPD Anturan Segera Diadili .)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang vonis terhadap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen hari ini. Pepen divonis 10 tahun penjara lantaran terbukti terlibat di kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Pidana penjara selama sepuluh tahun dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).

Tak hanya itu, majelis hakim turut memvonis Pepen dengan hukuman pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Pencabutan hak politik itu berlaku usai hukuman pidana pokok Pepen selesai.

“Pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok,” ucapnya.

Kemudian, Hakim juga memutus memerintahkan jaksa merampas barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Pepen. Salah satunya fasilitas yang ada di Glamping Jasmine.

“Perampasan barang-barang hasil tindak pidana yaitu barang bukti, mobil dan bangunan serta fasilitas mebeler Glamping Jasmine,” tutur Ali.

Untuk diketahui, hukuman ini lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Pepen dengan hukuman penjara 9 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menuntut Rahmat bersalah sesuai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain itu, majelis hakim memutus sejumlah pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut. Vonis tersebut antara lain:

Terdakwa Wahyudin:
– Pidana penjara selama 4 tahun;
– Pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan
– Pidana tambahan perampasan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana Rp 500 juta dengan diperhitungkan uang yang telah disetor.

Terdakwa Jumhana Lutfi Amin:
– Pidana penjara selama 5 tahun
– Pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 kurungan
– Perampasan uang yang diperoleh dari tindak pidana sejumlah Rp 600 juta

Terdakwa Muhammad Bunyamin:
– Pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan
– Pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan

Terdakwa Mulyadi alias Bayong:
– Pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan
– Pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan

(Sumber : Walkot Bekasi Rahmat Effendi Divonis 10 Tahun Penjara! .)

Jakarta (VLF) Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Yosep Parera, menyebut korupsi di lingkungan Mahkamah Agung (MA) terjadi di level bawah. Level bawah yang dimaksud Yosep adalah jajaran struktural di bawah hakim.

“Saya menjelaskan tentang patologi hukum atau penyakit hukum yang diidap di dalam Mahkamah Agung, khususnya jajaran struktural, seperti panitera, penerima berkas, nomor perkara dan lain sebagainya,” kata Yosep kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Hari ini Yosep diperiksa Komisi Yudisial (KY) selama 6 jam. Pernyataan tersebut disampaikan Yosep usai diperiksa KY.

“Jadi hakim agungnya sebenarnya pada beres. Permainannya ada di bawah,” imbuhnya.

Dia mengaku memberikan informasi kepada KY soal adanya uang suap yang diberikan kepada jajaran di bawah hakim agung. Hal itu guna laporan yang diberikan para pengacara dapat diterima ke meja Hakim Agung.

“Sehingga mau tidak mau, semua masyarakat itu pasti mengeluarkan dana untuk mencapai keadilan. Jadi yang dilakukan oleh kami itu agar surat kami itu bisa masuk ke meja hakim agung, itu kami harus membayar,” ucap Yosep.

“Membayar kepada siapa? Kepada struktural bawahnya. Jadi, mereka-mereka yang menangani perkara di bawahnya, menerima berkas dan lain sebagainya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, KY mulai memeriksa memeriksa persoalan etik di kasus suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Hakim Yustisial Elly Tri Pangestu. Pemeriksaan kedua hakim itu dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Betul (Tim KY memeriksa masalah etik di Perkara Suap MA), KPK fasilitasi tempat pemeriksaan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi detikcom, hari ini.

Ali menyebutkan pemeriksaan itu merupakan bentuk sinergi antarlembaga penegak hukum. Selain itu, KPK dan KY sebelumnya telah sepakat untuk berkoordinasi dalam mengusut perkara ini sesuai dengan ranah masing-masing.

“Sebagai sinergi antarlembaga dan tindak lanjut kesepakatan KPK dengan KY beberapa waktu yang lalu,” ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, KY akan memeriksa hakim agung Sudrajad Dimyati yang kini ditahan KPK di kasus suap. Selain itu, asisten Sudrajad Dimyati, hakim Elly Tri Pangestu, akan ikut diperiksa KY.

“Komisi Yudisial saat ini sedang menindaklanjuti pemeriksaan etik terkait tangkap tangan dan penetapan tersangka terhadap hakim agung SD dan hakim yustisial ETP,” kata jubir KY, Miko Ginting, kepada wartawan, Senin (10/10).

Saat ini KY memeriksa tersangka penyuap. Mereka antara lain Theodorus Yoseph Parera (TYP), Eko Suparno (ES), Heryanto Tanaka (HT), dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

“KY mengapresiasi kesediaan KPK untuk membuka pintu bagi KY untuk melakukan pemeriksaan dalam wilayah etik dan perilaku hakim,” kata Miko.

“Hingga saat ini, pemeriksaan masih berlangsung,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, KPK menangkap basah PNS MA, Dessu Yustria, sedang menerima uang dari Eko Suparno. Lalu OTT pun bergulir. Berikut ini daftar nama yang jadi tersangka.

Sebagai penerima:

– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung (Catatan: KPK awalnya menyebut tersangka berinisial RD,        namun belakangan KPK menyampaikan klarifikasi)
– Albasri, PNS Mahkamah Agung.

Keenam tersangka sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pemberi:

– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber : Yosep Parera: Mau Tak Mau Suap agar Surat Sampai ke Hakim Agung.)

Jakarta (VLF) Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki pabrik amoniak dan urea yang menyandang status objek vital nasional (obvitnas). Pabrik tersebut tidak hanya menghasilkan komoditas yang strategis, tetapi dalam kegiatan operasinya juga sangat sensitif dan mengandung risiko yang sangat tinggi.

Untuk itu, Pupuk Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang Sinergitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Sestama BNPT, Dedi Sambowo, yang disaksikan oleh Ketua BNPT Boy Rafli Amar di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Bakir mengatakan bahwa kerja sama dengan BNPT merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dengan BNPT.

“Ini merupakan tindak lanjut dari Pupuk Indonesia dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BNPT tentang sinergitas pencegahan terorisme di Pupuk Indonesia Grup,” ungkap Bakir dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

Tujuan dari penandatanganan perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan peran baik BNPT maupun Pupuk Indonesia sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sinergitas pencegahan tindak pidana terorisme. Menciptakan lingkungan kerja serta perilaku insan Pupuk Indonesia Grup bebas dari paham radikal terorisme.

Selanjutnya, perusahaan mendapatkan masukan dan saran guna pengembangan metode sosialisasi serta penyelenggaraan yang tepat dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

“Kami tentunya ingin menciptakan lingkungan kerja yang baik, jauh dari terorisme, dan tidak ada cikal bakal terorisme,” jelas Bakir.
-ADVERTISEMENT-

Bakir meminta kepada para jajaran BNPT untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Pupuk Indonesia Grup. Melalui kerja sama ini juga, perusahaan berharap BNPT dapat memberikan masukan dan saran, serta penyelenggaraan sosialisasi pencegahan tindak pidana terorisme sehingga menciptakan lingkungan kerja serta perilaku yang bebas dari paham radikal dan terorisme.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar memandang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pupuk Indonesia ini berkaitan erat dengan upaya BNPT menjaga dan melindungi aset negara, dalam hal ini seluruh pabrik dan Insan Pupuk Indonesia dari ancaman terorisme.Dia pun menyambut baik kerjasama yang dilakukan pada hari ini karena terdapat program yang membantu para penyintas.

“Jadi kami sangat berterima kasih karena bertambah kekuatan dari Pupuk Indonesia, mudah-mudahan ini menjadi kekuatan baru, vitamin baru kita, apakah mungkin di lingkungan bapak ibu semua yang kita bisa kolaborasi untuk menjaga negara dan bangsa dari pengaruh buruk ideologi terorisme. Satu utang kita bisa terpenuhi, dari Pupuk Kaltim ya. Semoga usaha yang dilakukan Pupuk Indonesia senantiasa semakin berkah dan sukses apa yang sudah diberikan kepada penyintas,” ungkap Boy Rafli.

Pada kesempatan ini, Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur telah memberikan bantuan dalam bentuk pelaksanaan dukungan psikososial atas anak-anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme di wilayah Kalimantan Timur. Dukungan ini menjadi bentuk nyata Pupuk Indonesia Grup dalam penanggulangan terorisme yang juga tetap memperhatikan kesejahteraan anak-anak tersebut.

Boy menjelaskan bahwa mayoritas tugas BNPT melakukan pencegahan terhadap intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Setidaknya ada lima strategi yang dijalankan oleh BNPT, pertama, transformasi wawasan kebangsaan. Kedua, revitalisasi nilai-nilai pancasila. Ketiga, Transformasi pengembangan kesejahteraan. Keempat, Transformasi moderasi dalam beragama. Kelima, transformasi akar kebudayaan bangsa.

Tidak hanya itu, dikatakan Boy Rafli, BNPT juga telah didukung oleh 46 kementerian dan lembaga (K/L) dalam meniadakan tindak pidana radikalisme terorisme. Ditambah lagi, BNPT juga menjalankan strategi multi pihak atau pentahelix yang selama ini menjadi kekuatan negara dalam memberantas radikalisme terorisme. Adapun kekuatan multipihak ini dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha.

(Sumber : BUMN Gandeng BNPT Amankan Pabrik Amoniak-Urea dari Ancaman Terorisme.)

Jakarta (VLF) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengubah syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian para direksi perusahaan pelat merah. Hal ini untuk memperkuat sistem pemilihan direksi dan manajemen.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Aturan ini otomatis berlaku setelah diundangkan pada 20 September 2022.

“Dalam melakukan pengukuran integritas, perilaku yang baik, dan perilaku jujur calon anggota direksi, menteri harus memperhatikan dan mempertimbangkan daftar dan rekam jejak,” tulis Pasal 2A aturan tersebut dikutip detikcom, Senin (10/10/2022).

Dalam aturan ini, Menteri BUMN akan secara berkala menyusun daftar dan rekam jejak direksi, dan/atau calon direksi, dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Langkah itu dilakukan jika ada direksi atau calon direksi BUMN melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau keuangan negara, melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan, ketentuan internal perusahaan, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dan/atau terpapar paham radikalisme, terlibat terorisme, komunisme, atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sumber informasi daftar dan rekam jejak direksi dan/atau calon direksi dapat diperoleh dari Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah non kementerian, instansi negara yang melaksanakan audit dan/atau aparat penegak hukum.

Kemudian, pengumpulan data daftar dan rekam jejak terhadap direksi dan/atau calon direksi dilaksanakan oleh wakil menteri, sekretaris kementerian, deputi, dan/atau deputi yang membidangi hukum melalui koordinasi dan pendataan rekam jejak.

“Deputi menyampaikan usulan daftar dan rekam jejak direksi dan/atau calon direksi termasuk perubahan daftar dan rekam jejak kepada menteri secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” tulis pasal 4C ayat 2.

Sementara, untuk syarat materiil dan formal seseorang bisa diangkat jadi direksi BUMN masih sama dengan aturan lama, yakni:

Syarat materiil harus memiliki:
a. keahlian;
b. integritas;
c. kepemimpinan;
d. pengalaman;
e. jujur;
f. perilaku yang baik; dan
g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Sementara, syarat formal menjadi direksi BUMN adalah seseorang harus cakap melakukan perbuatan hukum.

(Sumber : Jangan Main-main! Bos BUMN Bermasalah Bakal Ada Rekam Jejaknya .)

Jakarta (VLF) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi Kapolda Jatim. Irjen Nico Afinta dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim dan kini menjadi Sahlisosbud Kapolri.

Berikut Profil Irjen Nico Afinta
Seperti yang dilansir detikNews, berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Selasa (11/10/2022), Nico menjabat sebagai Kapolda Jatim sejak November 2022. Saat itu Nico menggantikan Irjen Fadil Imran. Sementara Irjen Fadil kala itu dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Sederet Posisi yang Pernah Diemban Irjen Nico
Irjen Nico merupakan lulusan Akpol tahun 1992. Pria kelahiran 30 April 1971 ini dikenal memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. Sejumlah jabatan pernah diemban Nico. Berikut posisi yang pernah diemban Irjen Nico:

• Pamapta Poltabes Semarang pada tahun 1993
• Kanit Poltabes Semarang tahun 1994
• Danton Taruna Akpol pada tahun 1996
• Danki Taruna Akpol tahun 1997
• Tergabung dalam UN IPTF Pas PBB XIV Bosnia Herzegovina tahun 1997 sampai 1998
• Kapolsek Metro Ciputat, Polres Jakarta Selatan tahun 2000
• Kanit Ekonomi Ditreskrim Polda Jawa Tengah pada 2003
• Wakasat Reskrim Polwiltabes Semarang 2004
• Kepala Unit Sumdaling Ditkrimsus Polda Metro Jaya, hingga Kepala Subdit V Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 2006.
• Kepala Subdit III Umum/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Lalu pada 2008
• Wadirreskrimum Polda Metro Jaya di 2011.
• Kapolrestabes Medan pada tahun 2013.
• Kabagbindik Sespimma Sespim Polri Lemdikpol pada 2016
• Dirresnarkoba Polda Metro Jaya
• Disreskrimum Polda Metro Jaya
• Karobinopsnal Bareskrim Polri
• Dirtipidum Bareskrim Polri
• Staf Ahli Sosial Politik Kapolri
• Kapolda Kalimantan Selatan
• Kapolda Jatim

Saat menjadi Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Nico pernah mengungkap penyeludupan sabu seberat 1 ton asal China di Serang, Banten. Sejak saat itu dia dipromosikan sebagai Disreskrimum Polda Metro Jaya.

Nico juga ikut terlibat dalam penangkapan aktivis Ratna Sarumpaet, yang terkena tindak pidana atas berita bohong tentang penganiayaannya di Bandung, Jawa Barat. Termasuk, Nico pernah mendapatkan penghargaan ‘Law Enforcement Award dari Visa Security Summit 2018’ di Singapura, usai mengungkap kasus pencurian dana nasabah (skimming).

Posisi Baru Irjen Nico Afinta sebagai Sahlisosbud Kapolri
Irjen Nico kini diberi tugas sebagai Sahlisosbud Kapolri. “Ya betul, tour of duty dan tour area,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi mengenai Surat Telegram Nomor: ST/2134/X/KEP/2022, Senin (10/10).

Dedi mengatakan mutasi merupakan hal biasa. Menurutnya, mutasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

“Mutasi adalah hal yang alamiah di organisasi Polri dalam rangka promosi dan meningkatkan kinerja organisasi,” ucapnya.

(Sumber : Irjen Nico Afinta Dicopot dari Kapolda Jatim, Ini Profilnya .)

Jakarta (VLF) Polisi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap enam tersangka Tragedi Kanjuruhan. Keenam tersangka itu diundang hadir besok untuk menjalani pemeriksaan tambahan di Markas Polda Jatim, Surabaya.
“Besok di Polda Jatim sekitar jam 10.00 WIB,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi detikJatim melalui WhatsApp, Senin (10/10/2022).

Kepada wartawan, Dedi menyebutkan bahwa surat panggilan terhadap para tersangka sudah dilayangkan hari ini juga. Polisi memanggil 6 tersangka agar hadir pada Selasa (11/10/2022) untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan kembali, rencana hari Selasa akan dipanggil untuk dimintai keterangan lagi oleh penyidik,” kata Dedi seperti dilansir dari detikNews.

Namun, seiring berjalannya waktu Dedi menyatakan bahwa dari 6 tersangka yang diundang untuk diperiksa, ada satu tersangka yang sudah memastikan tidak bisa hadir besok, tapi baru bisa hadir pada Rabu (12/10/2022).

“Kecuali Dir LIB (akan hadir) Hari Rabu,” kata Dedi.

Seperti diketahui Tim Penyidik Polri yang terdiri dari Bareskrim Polri dan Polda Jatim telah menetapkan 6 orang tersangka yang harus berhadap dengan hukum pidana atas perbuatannya di Tragedi Kanjuruhan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan nama enam tersangka Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 korban jiwa. Mereka dijerat dengan Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang luka hingga meninggal.

Berikut 6 tersangka tragedi Kanjuruhan:
1. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita

2. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris

3. Suko Sutrisno, selaku Security Officer Arema FC

4. Kabag Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto

5. Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan

6. Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad

(Sumber : 5 dari 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Akan Diperiksa di Polda Jatim.)