Jakarta (VLF) Kuasa Hukum Ferdy Sambo mengungkapkan jika kliennya membuat skenario tembak-menembak di rumah dinas, Duren Tiga, Jakarta Selatan untuk menyelamatkan Bharada Richard Eliezer (RE) atau Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Pihak Bharada E menyerang balik.

Awalnya dalam jumpa pers Rabu (12/10)di Jakarta, Pengacara pihak Ferdy Sambo, Febri Diansyah memaparkan ada tiga fase dalam kasus yang menjerat kliennya ini. Pertama adalah fase rangkaian peristiwa, kedua, fase skenario tembak-menembak, dan ketiga, fase penegakan hukum.

Febri menyebut, pada fase ketiga atau fase penegakan hukum, Ferdy Sambo mengakui telah membuat skenario tembak-menembak. Dia juga mengatakan bahwa Sambo menyampaikan hal yang sebenarnya pada kasus ini.

“Ketika di awal tadi kami uraikan ada upaya untuk membangun skenario seolah tembak-menembak. Dan kemudian memindahkan TKP yang ada di Magelang seolah-olah terjadi di Duren Tiga. Pada fase ketiga hal itu dikoreksi oleh FS, bahkan menyampaikan informasi yang sebenarnya,” kata Febri.

Ferdy Sambo disebut mengakui membuat skenario tembak-menembak untuk menyelamatkan Bharada E. Tak hanya itu, Ferdy Sambo juga disebut meminta para tersangka lainnya, yaitu Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Putri Candrawathi, berkata jujur dalam kasus pembunuhan Brigadir J itu.

“FS bahkan mengakui skenario tembak-menembak dilakukan di rumah Duren Tiga untuk menyelamatkan RE. Dan FS meminta saksi, jadi di fase yang ketiga ini, fase penegakan hukum ini sudah meminta saksi RR, KM, dan PC untuk menyatakan kejadian yang sebenarnya,” tutur dia.

“Dia mulai membuka diri, menyampaikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik. Kemudian tidak cukup hanya itu, juga meminta kepada saksi-saksi yang lain untuk menyatakan yang sebenarnya,” imbuhnya.

Pengacara Ragukan Skenario Sambo Untuk Lindungi Bharada E
Ronny meragukan pernyataan pengacara Ferdy Sambo, Febri Diansyah, soal skenario tembak-menembak dibuat untuk melindungi Bharada E. Ronny mengatakan skenario tembak-menembak sejak awal dibuat untuk melindungi Sambo, bukan Bharada E.

“Kita malah meragukan yang disampaikan rekan Febri. Dari awal bahwa (skenario-red) ini adalah untuk menutup yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, adalah untuk melindungi dirinya dia (Ferdy Sambo), sehingga TKP dirusak kemudian,” kata Ronny saat dikonfirmasi, Kamis (13/10/2022).

“Jadi bukan karena melindungi Saudara Richard Eliezer, jadi kita meragukan sebenarnya,” imbuh Ronny.

Ronny merasa heran atas klaim yang dinilainya menyelamatkan Bharada E. Ronny berpendapat justru yang dilakukan Ferdy Sambo menghancurkan masa depan Bharada E.

“Kalau melindungi, apa yang dilindungi? Malah ini namanya menghancurkan masa depannya Eliezer, dengan memerintahkan untuk menembak, melibatkan dia dalam penembakan ini,” tegas Ronny.

Pengacara Bharada E Heran Sambo Ngaku Korban
Tim kuasa hukum Ferdy Sambo juga menyatakan bahwa kliennya membuat skenario tembak-menembak demi menyelamatkan Bharada E. Ronny mengaku heran Sambo masih bertahan dan menyatakan diri sebagai korban.

Berdasarkan keterangan polisi, Bharada E diperintahkan Sambo menembak Brigadir J di rumah dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ronny menyebut Sambo tak etis jika masih berkelit di kasus ini.

“Saya kira tidak etis dan tidak manusiawi ketika berpikir pembunuhan terencana ini dinilai hanya sebagai sebuah kekeliruan. Coba pikirkan perasaan keluarga korban,” kata Ronny dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

Ronny menyebut keluarga kliennya kala itu langsung meminta maaf ke pihak keluarga Brigadir Yosua ketika tahu kejadian ini. Dia membandingkan dengan pihak Sambo yang hingga kini masih terkesan sebagai korban.

“Dari kami dan klien kami langsung menyampaikan permintaan maaf dan sungguh merasakan kesedihan keluarga korban Brigadir J. Makanya, keluarga klien kami pun secara khusus meminta maaf lewat tayangan sebuah televisi kepada keluarga korban Brigadir J untuk meminta maaf secara tulus,” katanya.

“Beda dengan FS lewat kuasa hukumnya yang sampai sekarang bertahan dan malah membuat dirinya sebagai ‘korban’ dalam kasus ini,” tambahnya.

Pihak Bharada E Respons JC
Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy, membalas balik Febri Diansyah mengenai justice collaborator atau JC. Ronny menegaskan bahwa kliennya konsisten dari awal dalam memberikan keterangan kepada penyidik.

Diketahui, Febri mengatakan sebagai JC, pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya. Sebab kata Febri, JC merupakan pelaku yang memberi kerjasama substansial dalam penyidikan atau penuntutan.

“Harusnya bahwa dalam kasus ini kan yang konsisten klien saya, LPSK dalam menjadikan seorang jadi JC mengungkap kebenaran,” kata Ronny kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).

Dia juga menyinggung soal hanya JC Bharada E yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Diketahui, Putri Chandrawathi sempat mengajukan JC juga, tapi tak diterima LPSK.

“Hari ini yang mendapatkan JC cuma Bharada E, mereka saja mengajukan JC tidak dikabulkan,” ujar Ronny.

(Sumber : Serangan Balik Bharada E Usai Dituding Ferdy Sambo .)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Makassar Iman Hud sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan honorarium fiktif Satpol PP di 14 kecamatan sejak 2017-2022 yang diduga merugikan negara senilai Rp 3,5 miliar.

Kasus ini menetapkan tiga tersangka, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Makassar Iman Hud. mantan Kasatpol PP Iqbal Asnan (IA), dan mantan Kasi Pengendali Operasional Satpol PP Makassar Abd. Rahim.

“Menerangkan bahwa akibat perbuatan para tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,5 miliar rupiah,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Dirangkum detikSulsel, berikut 8 fakta kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar dengan dugaan kerugian negara Rp 3,5 miliar.

1. Kasus saat Iman Hud Masih Jabat Kasatpol
Kasus dugaan penyalahgunaan honorarium fiktif Satpol PP di 14 kecamatan sejak 2017-2022 menjerat Iman Hud saat masih menjabat sebagai Kasatpol PP Makassar. Iman Hud baru dilantik menjadi Kadishub oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto pada Juli 2021 lalu.

Kasus ini mulai dinaikkan ke tahap penyidikan oleh jaksa saat Iman Hud tak lagi berada dalam jabatan tersebut. Jaksa menilai ada anggaran honorarium bernilai miliaran rupiah yang dialokasikan untuk BKO Satpol PP Makassar yang ternyata fiktif di sejumlah kecamatan.

“Kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena ditemukan sejumlah fakta terjadi indikasi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP dari 2017 hingga 2020,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, Selasa (14/6).

Jaksa kemudian menemukan anggaran honorarium untuk para BKO Satpol PP fiktif itu tetap cair dan bernilai miliaran rupiah.

2. Modus Operandi Honorarium Fiktif
Kasus ini berawal dari temuan jaksa mengenai adanya penyusunan dan pengaturan penempatan personel di bawah kendali operasi (BKO) Satpol PP di 14 kecamatan di Kota Makassar. Namun sejumlah nama personel yang masuk daftar BKO tersebut ternyata tak pernah melaksanakan tugas.

“Sebagian dari petugas Satpol PP yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas. Saya tidak tahu jumlah pastinya,” ungkap Soetarmi saat dihubungi, Selasa (14/6).

3. 800 Saksi Satpol PP Makassar Diperiksa
Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menjelaskan penyidik memeriksa 800 saksi dari unsur Satpol PP dalam kasus penyalahgunaan honorarium fiktif Satpol PP di 14 kecamatan sejak 2017-2022

“Kita periksa sekitar 800 Satpol, kemudian disaring 124 orang. Kemudian 124 itu ada beberapa orang yang namanya itu ada di beberapa kecamatan,” ucap Soetarmi, Kamis (13/10).

Modus operandi kasus dugaan korupsi honorarium Satpol PP Makassar bermula dari adanya dugaan penyusunan dan pengaturan penempatan personel Satpol PP yang bertugas di 14 kecamatan

“Di beberapa kecamatan itu namanya ganda sehingga dianggap kelebihan honornya itu, itulah yang diambil (dikorupsi),” sebutnya.

4. Tersangka Ditahan di Lokasi Berbeda
Kejati Sulsel langsung melakukan penahanan usai penetapan 3 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan honorarium fiktif Satpol PP di 14 kecamatan sejak 2017-2022. Ketiganya ditahan di lokasi berbeda.

“Ditahan karena itu, jangan sampai menghilangkan barang bukti. Kedua, melakukan intervensi terhadap saksi-saksi. Kita tahu sendiri anak buahnya atau apakan,” ujar Kepala Seksi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, Kamis (13/10).

Kadishub Makassar Iman Hud ditahan di Lapas Kelas IA Makassar. Sementara mantan Kasi Pengendali Operasional Satpol PP Makassar Abd. Rahim ditahan di Rutan Kelas I Makassar.

Untuk tersangka Mantan Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan tidak dilakukan penahanan. Sebab dia lebih dulu sudah menjalani penahanan di Rutan Kelas I Makassar terkait kasus pembunuhan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang.

5. Tersangka Bareng 2 Mantan Pejabat Kasatpol PP
Iman Hud ditetapkan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan honorarium fiktif 2017-2020 saat masih menjabat Kasatpol PP Makassar. Iman Hud diketahui menjabat sebagai Kasatpol sejak 2015-2021 hingga akhirnya dilantik menjadi Kadishub Makassar Juli 2021 lalu.

Saat menjadi Kasatpol PP, Iman Hud didampingi Iqbal Asnan sebagai Sekretaris Satpol PP Makassar. Setelah Iman Hud dilantik jadi Kadishub, Iqbal Asnan ditunjuk menjabat Plt Kasatpol PP Makassar hingga resmi didefinitifkan dalam jabatan itu sejak 31 Desember 2021.

“Teknisnya terkait masalah siapa dapat berapa itu nanti kita akan ungkap dalam persidangan,” beber Soetarmi, Kamis (13/10).

Kasus ini diketahui menetapkan 3 tersangka. Selain Iman Hud dan Iqbal Asnan, tersangka lainnya merupakan mantan Kasi Pengendali Operasional Satpol PP Makassar Abd. Rahim.

6. Satu Tersangka Terjerat 2 Kasus Berbeda
Dari ketiga tersangka, Iqbal Asnan jadi tersangka di dua kasus berbeda. Eks Kasatpol PP itu juga lebih dulu ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang yang tengah bergulir di persidangan.

Iqbal Asnan pun sudah ditahan lebih dulu di Rutan Kelas 1 Makassar atas kasus dugaan pembunuhan berencana pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menegaskan, kasus dugaan penyalahgunaan honorarium Satpol PP Makassar tidak akan terhambat dengan agenda sidang pembunuhan pegawai Dishub Makassar yang menetapkan Iqbal Asnan sebagai tersangka.

“Kita tidak akan dihalangi dengan proses hukum yang itu (kasus dugaan pembunuhan berencana pegawai Dishub Makassar),” ujar Soetarmi di kantor Kejati Sulsel, Kamis (13/10).

7. Kadishub Iman Hud Punya Harta Rp 837 Juta
Mantan Kasatpol PP yang juga Kadishub Makassar saat ini, Iman Hud ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi honorarium fiktif Satpol PP dengan dugaan kerugian negara Rp 3,5 miliar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Iman Hud memiliki total kekayaan Rp 837.429.956 (Rp 837 juta).

Dilihat detikSulsel di situs LHKPN, Kamis (13/10/2022), Iman Hud terakhir kali melaporkan LHKPN pada 2 Maret 2022 lalu. Dari total kekayaan Rp 837 juta, Rp 807 juta di antaranya merupakan aset tanah dan bangunan seluas 488 m2/300 m2 yang berlokasi di Yogyakarta.

Selain itu, tercatat Iman Hud juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 30 juta. Yakni berjenis Landrover Jeep tahun 1961 yang didapat dengan hasil sendiri.

Iman Hud dalam laporannya menyebut kekayaan kas dan setara kas miliknya hanya Rp 421.956. Dalam LHKPN Iman Hud juga mengaku tidak memiliki surat berharga maupun harta bergerak lainnya. Ia juga tidak memiliki utang.

8. Kadishub Iman Hud Minta Maaf ke Istri
Kadishub Makassar Iman Hud memohon maaf kepada istrinya usai ditetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan honorarium Satpol PP di 14 Kecamatan sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan dugaan kerugian negara Rp 3,5 miliar.

“Terkhusus kepada istri saya, agar diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujar Iman Hud di Kantor Kejati Sulsel, Kamis (14/10).

Iman Hud juga menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar. Termasuk kepada penyidik Kejati Sulsel jika dalam proses pemeriksaan ada ucapannya yang tidak berkenan.

Menurutnya Kejati Sulsel sudah bekerja dengan baik dan profesional. Iman Hud mengaku ikhlas atas kasus yang menimpanya, untuk selanjutnya akan dibuktikan di pengadilan.

“Ini akan dibuktikan di pengadilan,” tegas Iman Hud.

(Sumber : 8 Fakta Kadishub Makassar Iman Hud Jadi Tersangka Korupsi Rp 3,5 M .)

Jakarta (VLF) Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Alloysius Renwarin menegaskan, penanganan kasus dugaan suap Enembe harus dilakukan dengan hukum adat. Pakar hukum menyebut, apa yang ditegaskan oleh pengacara Lukas Enembe itu justru tak masuk akal.

“Pengacara itu membuat isu yang tidak masuk akal dan mencerminkan menghalangi proses hukum,” kata Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Sumatera Utara, Ali Yusran Gea melalui keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Menurutnya proses penegakan hukum terhadap suatu kejahatan tetap harus dilakukan lewat hukum positif yang berlaku secara nasional. Bahkan dia menyebut, pernyataan yang dilontarkan pengacara Gubernur Papua itu sebagai bentuk menghalangi proses penegakan hukum.

“Jadi walaupun pengacara itu tidak bisa dipidana, nggak bisa diperdata dalam membela kliennya tapi kalau ucapannya atau tindakannya ada menghalangi unsur proses hukum, itu bisa menjadi masalah,” ucap tegasnya.

Menurut Yusran, Indonesia merupakan negara hukum. Maka sepatutnya setiap warga menghormati proses hukum. Dia berharap pihak kuasa hukum Lukas Enembe tidak memunculkan isu-isu yang justru akan dinilai sebagai sebuah tindakan menghalangi proses penegakan hukum.

“Jadi Enembe dan pengacaranya tidak boleh itu munculkan variabel lain, alasan sosiologi, alasan budaya, alasan ada konflik. Itu kan semua termasuk menghalang-halangi proses penegakan hukum juga,” ujarnya.

“Sebenarnya kalau pengacaranya mau. Yakin Enembe tidak bersalah, praperadilankan. Dasar itu lah nanti meng SP3 kan kasus ini,” imbuh Yusran.

Yusran kembali menegaskan pengacara tak boleh menghalang-halangi proses pidana. Pasalnya kasus ini sudah masuk dalam ranah pidana.

Sebelumnya, pengacara Lukas Enembe, Alloysius Renwarin menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi kliennya harus diselesaikan secara hukum adat, bukan lewat KUHP. Alasannya, hukum adat di Papua masih sangat kuat.

“Ini kan permintaan dari keluarga dan masyarakat adat. Pak Lukas ditetapkan sebagai kepala suku besar dan mereka sudah mengambil alih persoalan Pak Lukas ke para-para adat,” ujar Alloysius dilansir dari detikSulsel.

Menurutnya, penerapan hukum adat dalam kasus Lukas Enembe ini mempunyai mekanisme tersendiri dari para pemangku adat. Namun demikian, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai mekanisme tersebut.

“Pasti ada mekanisme adat untuk menyelesaikan kasusnya bapak gubernur Bapak Lukas Enembe,” kata dia.

Alloysius kemudian menjelaskan terkait pemberlakuan hukum positif dalam kasus Lukas Enembe. Menurutnya, penetapan tersangka Gubernur Papua oleh KPK tidak sesuai aturan yang berlaku, sehingga dewan adat memilih untuk menggunakan hukum adat.

(Sumber : Pakar Hukum soal Kasus Lukas Enembe Pakai Hukum Adat: Tak Masuk Akal! .)

Jakarta (VLF) Bambang Tri Mulyono kini menjadi tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Sebelumnya, Bambang Tri pernah ditahan karena masalah buku tulisannya, Jokowi Undercover.

Berdasarkan catatan detikcom, Bambang Tri divonis pada 29 Mei 2017 karena membuat buku Jokowi Undercover yang dianggap berbau kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dia didakwa melanggar UU ITE, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 2017 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Buku itu sendiri dinilai Jokowi tidak ilmiah. Polisi saat itu juga menyimpulkan buku itu berisi persangkaah fitnah dan menebar kebencian.

Bambang Tri ditahan di Blora. Saat di tahanan, Bambang Tri menyebarkan video 40 detik ke media sosial. Dia kemudian dipindah ke Lapas II-B Slawi hingga akhirnya mendapatkan bebas bersyarat. Bambang Tri bebas bersyarat pada 1 Juli 2019.

Oktober 2022, Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Bambang menuding Jokowi memakai ijazah palsu untuk mendaftar Pilpres 2019.

Kamis (13/10/2022) kemarin, polisi menyatakan Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) berstatus tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian.

Bambang ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, kemarin pukul 15.30 WIB sore. Dia berkasus soal mubahalah. Penangkapan Bambang berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/0568/IX/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022.

Berdasarkan link video YouTube Gus Nur 13 Official yang dikirimkan oleh Divisi Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul ‘Gus Nur: Mubahalah Bambang Tri Di Bawah Al-Qur’an’. Sesuai dengan judul videonya, dalam video itu, Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Mubahalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok, yang saling merasa benar, seperti yang dikutip detikcom dari laman resmi Perbandingan Madzhab UNIDA Gontor. Namun, Mubahalah Bambang Tri dinilai menista agama.

Baik Bambang Tri maupun Gus Nur disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang penistaan agama; Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.

(Sumber : Bambang Tri Tersangka Penista Agama, Dulu Dibui Gegara ‘Jokowi Undercover’.)

Jakarta (VLF) Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe diminta diselesaikan secara hukum adat. Prosesnya akan ditangani para pemangku adat.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Alloysius Renwarin menuturkan, penerapan hukum adat itu menyusul status kliennya sebagai kepala suku besar di Papua. Atas hal itu, kasusnya akan diambil alih dewan adat.

“Pak Lukas ditetapkan sebagai kepala suku besar dan mereka sudah mengambil alih persoalan Pak Lukas ke para-para adat,” papar Alloysius kepada wartawan di Jayapura, Papua, Rabu (12/10/2022).

Menurutnya, penetapan tersangka Gubernur Papua oleh KPK tidak sesuai aturan yang berlaku, sehingga dewan adat memilih untuk menggunakan hukum adat. Hukum positif di Indonesia lewat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi menjadi dasar.

“Ya ini dari dewan adat mereka lihat bahwa hukum positif dijalankan, kemarin gubernur ditetapkan sebagai tersangka kan tidak sesuai dengan KUHP. Sehingga mereka mengalihkan ini ke adat,” ungkapnya.

Alloysius beralasan hukum adat punya peran yang sama dengan hukum positif yang berlaku secara umum di Indonesia.

“Hukum adat ini juga tetap berperan untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, termasuk di Papua masih kuat hukum adat, di Maluku pun masih kuat hukum adat,” imbuhnya.

Alloysius juga mengaku, Lukas Enembe terikat akan hukum adat sebagai kepala suku besar di Papua. Keluarganya pun demikian, baik istri dan anak Lukas Enembe.

Atas hal tersebut, istri dan anak Lukas Enembe pun tidak bisa serta memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua. Hukum adat melarangnya, di samping karena Lukas Enembe harus dijaga karena sakit.

“Karena mereka itu satu kesatuan, dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, jadi tidak bisa dipisahkan,” beber Alloysius.

Namun Alloysius berdalih, pihaknya akan tetap mengawal proses hukum kliennya yang ditangani oleh KPK. Di satu sisi juga mengawal penanganannya lewat hukum adat.

“Tetap kami akan dampingi hukum positif tetapi kami juga akan dampingi masalah yang diselesaikan di para-para adat,” jelasnya.

Sementara Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut menuturkan, perkara dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe akan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurutnya, ada indikator-indikator yang mesti dilihat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Kalau bicara soal korupsi itu normatif saja. Tapi kemudian ada hukum. Negara ini ada hukum. Di dalam hukum itu ada indikator-indikator bagaimana seseorang itu dijadikan tersangka itu sebetulnya ada aturan,” ucap Dominikus dalam keterangannya yang diterima wartawan, Senin (10/10).

Dominikus lantas beranggapan ada kesan Lukas Enembe didiskriminasi. Gubernur Papua digiring dalam konteks negatif namun mengenyampingkan capaiannya yang dibuat untuk pembangunan Papua.

“Tapi kemudian apa yang dibuat Pak Gubernur selama ini, itu tidak taruh dalam positif thinking, tapi semua taruh dalam konteks negatif dan narasinya itu mendiskriminasi,” paparnya.

Dalih Lukas Enembe Diangkat Kepala Suku Besar
Gubernur Papua Lukas Enembe dikukuhkan menjadi kepala suku besar di Papua berdasar atas capaiannya dalam pembangunan. Ketua Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut menilai pengabdian Lukas Enembe di Tanah Papua dianggap tidak diragukan lagi.

“Dia betul-betul membuktikan bagaimana dia mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan pembangunan kepada masyarakat adat. Kemudian membuka isolasi. Daerah-daerah yang terjauh pun dia mendekatkan pembangunan,” beber Dominikus.

Untuk diketahui, Lukas Enembe dikukuhkan menjadi kepala suku besar Papua di kediaman pribadi Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua pada Minggu (9/10). Dominikus menekankan, penetapan ini lewat musyawarah mufakat Dewan Adat Papua di tujuh perwakilan wilayah.

“Ini adalah proses organisatoris. Kami sudah melakukan pleno resmi yang ke-11 di Jayapura. Tujuh wilayah semua hadir,” jelasnya.

(Sumber : Desakan Pihak Lukas Enembe Agar Kasus Dugaan Suap Diselesaikan Hukum Adat .)

Jakarta (VLF) Pihak Roy Suryo melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) kepada Komisi Kejaksaan (Komjak) karena tidak memberikan salinan berkas perkara. Merespons laporan itu, koordinator tim JPU, Tri Anggoro Mukti, mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan karena berkas perkara telah dilimpahkan.

“Dapat saya jelaskan surat yang diajukan oleh tim penasehat hukum itu tertanggal 30 September atau Jumat, dan baru kita terima pada sore hari dan pada tanggal 3 (Oktober) sudah kita lakukan pelimpahan berkas perkara. Jadi telah terjadi perpindahan kewenangan ke pengadilan,” kata Tri di PN Jakarta Barat, Rabu (12/10/2022).

Tri mengatakan surat dakwaan yang dilimpahkan pada 3 Oktober tersebut juga telah diterima terdakwa Roy Suryo. Dia menyebut Roy Suryo menerima berkas dakwaan itu di rutan sebelum persidangan.

“Terkait dakwaan maupun surat pelimpahan pada tanggal 3 Oktober itu juga kita serahkan pada pihak terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa di Rutan Salemba,” ujarnya.

Sementara itu, dalam persidangan hari ini, tim kuasa hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni, sempat mempertanyakan belum menerima berkas perkara Roy Suryo secara lengkap. Dalam persidangan sempat terjadi ketegangan antara pengacara dan jaksa, jaksa beralasan karena berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, maka telah menjadi kewenangan pengadilan.

Akhirnya hakim memutuskan akan memberikan salinan berkas perkara Roy Suryo kepada tim penasihat hukum terdakwa.

“Saya kira tidak perlu berpanjang-panjang, berdebat, kalau memang belum, majelis mengabulkan, tapi ini permintaan langsung di sidang, nggak usah bersurat,” kata hakim.

Roy Suryo Laporkan JPU ke Komjak
Tim kuasa hukum tersangka kasus postingan meme stupa Candi Borobudur, Roy Suryo, mendatangi Komisi Kejaksaan (Komjak) RI di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Mereka mengadukan jaksa penuntut umum (JPU) yang disebut belum juga memberikan salinan berkas perkara Roy Suryo.

“Kalau acara hukum pidana yang dilanggar, kalau ketentuan Pasal 143 ayat 4 tidak dipenuhi, wajib kami melakukan tindakan hukum, kritikan, sekaligus protes terkait hak-hak klien kami yang tidak terpenuhi,” kata pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution, kepada wartawan di Komisi Kejaksaan RI, Rabu (12/10).

Pitra mengatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada JPU untuk meminta salinan berkas perkara Roy Suryo. Dia mengaku telah mengajukan permohonan itu secara tertulis dan lisan.

“Kita ketahui bahwasanya berkas perkara Pak Roy sudah dilimpahkan ke PN Jakbar oleh JPU. Dan kami jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan, baik itu secara tertulis melalui surat maupun lisan kepada JPU dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakbar,” ujarnya.

“Agar apa? Agar salinan berkas perkara pelimpahan ke PN Jakbar diberikan juga ke kita, hal itu didasarkan pada Pasal 143 ayat 4 KUHAP,” sambung Pitra.

Dia menyayangkan salinan berkas perkara Roy Suryo yang belum juga diberikan ke tim kuasa hukum hingga menjelang persidangan siang ini. Pitra pun menuntut kesamaan hak untuk kliennya, Roy Suryo.

(Sumber : Respons Jaksa Usai Dilaporkan Roy Suryo ke Komjak)

Jakarta (VLF) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa menguak fakta kasus operasi tangkap tangan (OTT) pungli sewa toko senilai Rp 45 juta di Pasar ACC Ampenan Mataram pada Jumat (7/10/2022).

Kadek mengatakan tersangka AK yang merupakan pejabat eselon IV yang menjabat Kepala UPTD Pasar di wilayah Sandubaya dan Cakranegara Mataram ini rupanya memalsukan dokumen dinas untuk kepentingan memeras dua pedagang di Pasar ACC Ampenan inisial Y dan M.

“Jadi memang uang itu diterima oleh bendahara UPTD Pasar ACC Ampenan. Tapi semua dokumen itu memang dipalsukan oleh AK, baik tanda tangan bendahara dan surat perjanjian sewa toko. Inilah modus tersangka dalam memeras korban,” kata Kadek Adi, Rabu (12/10/2022) di Mataram.

Menurut Kadek, AK memang menjadi Kepala UPTD Pasar Wilayah Sandubaya dan Cakranegara. Namun, AK melakukan pemerasan tanpa sepengetahuan pihak Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram.

Sementara, dari kesimpulan penyidik bahwa AK melakukan pungli ini seolah-olah membuat semua pemerasan itu dari pihak Dinas Perdagangan Kota Mataram.

“Jadi tersangka AK ini membuat rumusan hitungan nilai sewa toko kontrak yang sangat tidak sesuai dengan plafon sewa sesuai Perwal (Peraturan Wali Kota),” kata Kadek.

Padahal, dalam aturan sewa toko di pasar rakyat di Kota Mataram sudah diatur dalam Perwal nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis retribusi pelayanan pasar. Dalam satu tahun, satu ruko di pasar tipe B itu membayar sewa senilai Rp 770.000 dalam satu tahun.

Selain uang sewa toko, pihak pedagang juga akan dikenakan membayar retribusi sampah atau keamanan setiap hari sebesar Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu sesuai luas toko di setiap pasar di Mataram.

Menurut Kadek, awal mula pengungkapan kasus pungli ini bahwa pihaknya menerima keluhan satu orang pedagang dengan biaya sewa toko yang cukup tinggi.

“Inilah yang kita dalami kemudian baru dapat mengamankan empat orang pelaku awalnya,” kata Kadek.

Bahkan setelah berkomunikasi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram bahwa sewa toko di pasar itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tersangka AK kepada dua pedagang inisial Y dan M.

“Jadi hitung-hitungannya. M dan Y membayar 47,5 juta. Kedua lorban merasa tidak mampu membayar akhirnya ada negosiasi. Akhirnya kedua sepakat korban M mampu membayar Rp 30 juta dan Y membayar Rp 15 juta awal,,” kata Kadek.

Dari keterangan saksi pedagang yang sekaligus sempat diamankan saat menjalani pemeriksaan atas nama Ibu Sri asal Mataram, penyidik menemukan bahwa AK juga memeras korban senilai Rp 47,5 juta dengan dua unit toko yang dipegang Ibu Sri.

“Setelah kami periksa benar ada BB yang kita temukan itu di laci tersangka senilai Rp 45 juta. Uang itu dari Y dan M,” kata Kadek.

Saat ini tersangka AK dalam proses penyidikan dan telah dilakukan penahanan di rutan Polresta Mataram. Di sisi lain, pihak penyidik juga akan mengembangkan kasus pungli yang dilakukan oleh AK.

Pihak kepolisian juga telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi termasuk kepala Dinas Perdagangan Uung Pujianto untuk mendalami peran AK dalam kasus pungli sewa toko di Pasar ACC Ampenan tersebut.

“Kami merencanakan akan memeriksa keterangan ahli untuk menguatkan penyidik terhadap tersangka AK. Kami akan berkoordinasi dengan jaksa peneliti soal berkas perkara tersangka,” kata Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa.

Nantinya, penyidik juga akan meminta ahli bahasa dan ahli pidana untuk mendalami aksi pemerasan yang dilakukan tersangka AK.

“Ini berkaitan dengan pemaksaan tadi. Jadi kami undang dua atau bahkan tiga saksi ahli dalam perkara ini,” kata Kadek.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Kota Mataram akhirnya menetapkan satu orang tersangka kasus pungli pasar ACC Ampenan Mataram. Satu orang tersangka itu ialah Kepala UPTD Pasar Wilayah Cakranegara dan Sandubaya Kota Mataram insial AK (44) asal Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Rabu (12/10/2022).

(Sumber : Kepala UPTD Pasar Disdag Mataram Palsukan Dokumen untuk Peras Korban .)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Agenda kali ini pemeriksaan saksi-saksi.

Fungsional analis Perdagangan Direktorat Jenderal Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Indra mengatakan, pemerintah telah berusaha keras untuk memastikan ketersediaan harga minyak goreng di pasaran sesuai dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Padahal, HET yang ditetapkan jauh selisihnya dari harga keekonomian yang sesungguhnya. Ujungnya, pelaku usaha jadi merugi.

“Minyak jenis apapun merek apapun harus dijual dengan harga Rp 14 ribu. Di mana, harga keekonomiannya sekitar Rp17.260 sehingga nanti yang akan dibayarkan oleh BPDPKS adalah selisih dari harga keekonomian dikurangi HET,” kata Indra, saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Selasa (11/10), dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (12/10).

Kebijakan ini tak bertahan lama. Sebab, harga CPO kian naik. Dana yang disiapkan BPDPKS sekitar Rp 7,6 triliun tidak akan sanggup bila harus membayar selisih harga minyak goreng ini.

Untuk mengantisipasi adanya kelangkaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPBDPKS).

Terlebih, saat itu harga minyak goreng telah menyentuh harga Rp18.000 hingga Rp19.000. Kemudian, pemerintah meminta para pelaku usaha untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000. Padahal, harga minyak goreng telah menyentuh Rp17.260.

“Sehingga ada selisih harga sekitar Rp3.200an akan diganti dengan dana BPDPKS. Ini kebijakan pertama,” katanya.

Namun, kebijakan ini tak bertahan lama. Pasalnya, kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana mencapai 200 juta liter. Sedangkan, para pelaku usaha hanya sanggup mengumpulkan sekitar 40 juta liter minyak goreng kemasan sederhana.
“Sedangkan kalau mereka (pelaku usaha.red) akan berinvestasi mungkin dibutuhkan waktu cukup lama untuk mendatangkan mesin kemasan,” tambah Indra.

Karena itu, pemerintah kembali mengeluarkan Permendag Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS sebagai kebijakan baru. Aturan ini berupaya membuat minyak goreng kemasan baik sederhana maupun premium jadi satu harga.

Kemudian, pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 06 Tahun 2022 sebagai aturan baru. Dalam kebijakan ini, minyak goreng dibagi ke tiga kategori. Yakni, minyak goreng kemasan, kemasan sederhana dan minyak goreng curah. Masing-masing kategori memiliki HET sendiri.

HET minyak goreng premium senilai Rp14 ribu. Minyak goreng kemasan Rp13.500. Terakhir, minyak goreng curah seharga Rp11 ribu.

Kebiajakan ini diperkuat dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2022. Kebijakan ini mengatur soal DMO. Regulasi ini meminta para pelaku usaha untuk melakukan subsidi minyak goreng. Pelaku usaha yang hendak ekspor diwajibkan untuk menenuhi DMO sebesar 20% ke dalam negeri sebelum melakukan ekspor.

Selasa (11/10), Majelis Hakim PN Tipikor menggelar sidang soal dugaan rasuah CPO dengan pemeriksaan saksi. Mereka adalah Indra Wijayanto PNS di Direktorat Barang Penting Kemendag. Lalu, Sugi Romansyah selaku Kabiro Umum Kemendag.

Dalam kasus ini ada lima orang terdakwa. Mereka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.

Selanjutnya, Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia, Lin Che Wei.

(Sumber : Penjelasan Saksi soal HET Vs Harga Pasar dalam Sidang Kasus CPO.)

Jakarta (VLF) Tiga sekawan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Medan akibat perkara mereka mengantar sabu seberat 14 Kg dan pil ekstasi sebanyak 1896 butir ke seluruh daerah di Sumatera. Ketiga sekawan itu bernama, Ryan, Doni, dan Azizah mereka ditangkap atas pengembangan dari kasus yang serupa dengan rekan mereka lebih dulu tertangkap.

“Berdasarkan pengakuan terdakwa Ryan, mereka mendapatkan barang dari malaysia bernama Abing (DPO). Mereka mengakui hal ini setelah dilakukan interogasi dan mengatakan diperoleh dari malaysia yang dijemput oleh cahyono. Sementara cahyono disuruh oleh Ryan.”ucap saksi Sialagan, Rabu (12/10/2022).

Lebih lanjut saksi menjelaskan, saat ditangkap mereka sedang berada di Jalan tol Pekanbaru-Dumai. Saat itu petugas langsung menangkap mereka dan kemudian melakukan penggeledahan.

Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sabu dan Pil ekstasi akan diedarkan itu dalam tas yang berada di mobil mereka.

“Kami tangkap di rest Area km 82B jalan tol Pekan Baru -Dumai. Ditemukan sabu seberat 14kg, beserta Pil ekstasi 1896 butir Itu ditemukan didalam mobil mereka. Para terdakwa naik satu kendaraan dan
supirnya Doni,”terang saksi.

Setelah itu, kemudian Hakim kembali bertanya kepada saksi mengenai barang haram yang mereka dapat dari Malaysia itu.

“Inikan mereka dapat barang tersebut dari Malaysia, nah apa mereka sebagai jaringan internasional ?,” tanya Hakim.

“Berdasarkan penyelidikan dan pengakuan mereka yang mengatakan kiriman dari malaysia, seharusnya mereka ini jaringan internasional yang mengirim barang,”jawab Saksi.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjelaskan, perkara ini berawal dari Abing (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengantarkan narkotika di pulau Sumatera.

Tugas dari Ryan adalah menerima narkotika jenis sabu didarat dan akan mengantarkan kepada si penerima sesuai dengan arahan dari Abing.

Kemudian setelah menerima barang tersebut, Ryan menghubungi Nur Azizah dan Doni untuk ikut mengantarkan barang tersebut. Ryan menyuruh doni untuk mencarikan mobil dan juga sebagai supir.

Setelah mereka dapat mobil untuk kendaraan menuju beberapa daerah di Sumatera, ketiga sekawan itu berangkat dengan membawa barang haram tersebut.

Saat berada di rest Area, petugas kepolisian yang sudah mendapatkan informasi bahwa mereka sedang membawa sabu segera melakukan pengejaran dan kemudian menangkap ketiga sekawan itu.

Atas perbuatan mereka Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(Sumber : 3 Sekawan Diadili Bawa Sabu 14 Kg ke Pekanbaru .

Jakarta (VLF) Sejumlah fakta terbongkar jelang sidang Ferdy Sambo dkk terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Noprianysah Hutabarat (Brigadir J). Sidang tersebut dijadwalkan pada Senin (17/10).
Sidang Sambo dkk akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Selain Ferdy Sambo, para tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf juga akan diadili bersama mulai Senin (17/10/2022) pekan depan.

Sejatinya sidang perdana Ferdy Sambo digelar pada Senin, 17 Oktober 2022, tetapi dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tercantum penggalan dakwaan.

Berikut fakta-fakta terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir J:

1. Putri Minta Panggil Yosua di Magelang
Dalam surat dakwaan, terungkap arahan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, menyuruh ajudan lainnya memanggil Yosua untuk masuk ke dalam kamarnya.

Awalnya di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, disebutkan terjadi keributan antara Yosua dan Kuat Ma’ruf, yang merupakan sopir Ferdy Sambo, pada pukul 19.30 WIB. Namun tidak disebutkan detail keributan apa yang terjadi.

Setelahnya, Putri Candrawathi menelepon Richard Eliezer atau Bharada E dan Bripka Ricky Rizal Wibowo atau Bripka RR yang sedang berada di Masjid Alun-alin Kota Magelang. Putri meminta Bharada E dan Bripka RR pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, jaksa menyebut, Bharada E dan Bripka RR mendengar keributan, namun dia tidak mengetahui keributan apa itu.

Tak menghiraukan keributan itu, Bharada E dan Bripka RR langsung menemui Putri di kamarnya. Putri saat itu menanyakan keberadaan Yosua.

“Saat itu Saksi Ricky Rizal bertanya ‘Ada apa, Bu…’ dan dijawab saksi Putri Candrawathi ‘Yosua di mana…’, kemudian saksi Putri Candrawathi meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk memanggil korban Nopriansyah Yosua Hutabarat menemui saksi Putri Candrawathi,” demikian tercantum dalam petikan dakwaan di SIPP PN Jaksel.

Saat itu, jaksa menyebut Ricky tidak langsung memanggil Yosua. Tetapi Ricky mengambil senjata milik Yosua dan senjata laras panjang yang berada di kamar tidur Yosua dan mengamankan senjata itu di lantai dua di kamar Tribrata Putra Sambo.

Setelah itu, barulah Bripka Ricky menemui Yosua dan meminta Yosua menghadap Putri di kamarnya. Saat itu juga Ricky bertanya ke Yosua tentang keributan yang dia dengar, Yosua hanya mengatakan Kuat Ma’ruf memarahinya.

Barulah Ricky meminta Yosua menemui Putri di kamarnya. Namun, saat itu Yosua menolak tapi Ricky berhasil membujuk Yosua agar mau menemui Putri di kamarnya.

“Kemudian Korban Nopriansyah Yosua Hutabarat akhirnya bersedia dan menemui Saksi Putri Candrawathi dengan posisi duduk di lantai sementara Saksi Putri Candrawathi duduk di atas kasur sambil bersandar, kemudian Saksi Ricky Rizal meninggalkan Saksi Putri Candrawathi dan Korban Nopriansyah Yosua Hutabarat berdua berada di dalam kamar pribadi Saksi Putri Candrawathi,” bunyi surat dakwaan jaksa.

2. Berada di Kamar 15 Menit
Yosua dan Putri berada di kamar. Keduanya disebut berduaan di dalam kamar selama 15 menit.

“Sekira 15 menit lamanya, setelah itu korban Nopriansyah Yosua Hutabarat keluar dari kamar,” ungkap jaksa.

3. Kuat Desak Putri Lapor Sambo
Peran Kuat Ma’ruf terbongkar. Kuat Ma’ruf ternyata mendesak Putri Candrawathi untuk melapor ke Ferdy Sambo tentang Yosua.

Kuat memprovokasi Putri untuk melapor, padahal senyatanya Kuat tidak tahu apa yang terjadi antara Putri dan Yosua.

“Saksi Kuat Ma’ruf mendesak Saksi Putri Candrawathi untuk melapor kepada Terdakwa Ferdy Sambo dengan berkata: ‘Ibu Harus Lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu’, meskipun saat itu saksi Kuat Ma’ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya,” bunyi petikan dakwaan jaksa dilihat di SIPP PN Jaksel.

4. Percakapan Putri dan Sambo
Putri Candrawathi disebut menelepon Ferdy Sambo tentang Yosua dan menceritakan kejadian di rumah Magelang. Putri seketika menangis. Sambo saat itu berada di Jakarta.

“Saksi Putri Candrawathi yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan Terdakwa Ferdy Sambo, bahwa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku Ajudan Terdakwa Ferdy Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi Putri Candrawathi telah masuk ke kamar pribadi Saksi Putri Candrawathi dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Saksi Putri Candrawatahi,” bunyi petikan surat dakwaan jaksa.

Disebutkan, Ferdy Sambo emosi mendengar perkataan istrinya. Dalam percakapan telepon itu, Putri meminta Sambo melakukan sejumlah hal.

“Saksi Putri Candrawathi berinisiatif meminta kepada Terdakwa Ferdy Sambo untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan ‘jangan hubungi Ajudan’, ‘jangan hubungi yang lain’, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Saksi Putri Candrawathi di Magelang)’,” katanya.

Saat itu Ferdy Sambo dikatakan menyetujui permintaan Putri. Kemudian, setelah sampai di Jakarta, Putri menceritakan kejadian yang dialaminya di Magelang.

“Terdakwa Ferdy Sambo menyetujui permintaan Saksi Putri Candrawathi tersebut dan Saksi Putri Candrawathi meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta,” tulis petikan dakwaan jaksa.

5. Awal Mula Ferdy Sambo Sebar Rekayasa
Terungkap bagaimana awal mula Ferdy Sambo menyebar rekayasa terkait pembunuhan Yosua. Sambo menyebar rekayasa pertama ke Hendra Kurniawan.

“Saksi Ferdy Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukanya yaitu menghubungi Terdakwa Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 WIB,” bunyi petikan dakwaan.

Dalam petikan dakwaan, disebutkan bahwa Ferdy Sambo memerintahkan Hendra untuk segera datang ke rumahnya di kompleks perumahan Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Hendra kemudian tiba pukul 19.15 WIB.

Kemudian, bertemulah keduanya. Saat pertemuan, Sambo mengatakan istrinya dilecehkan. Mulailah Sambo merekayasa cerita sesuai dengan berita yang tersebar pertama kali.

“Saat itu Terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada Saksi Ferdy Sambo, ada peristiwa apa Bang… dijawab oleh Saksi Ferdy Sambo, ‘ada pelecehan terhadap Mbakmu’, kemudian Saksi Ferdy Sambo, melanjutkan ceritanya bahwa Mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nofriansyah Yhosua Hutabarat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawathi tempat kejadian, karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya ‘ada apa bang…’ ternyata Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada dilantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawathi tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri ditangga lantai dua rumah Saksi Ferdy Sambo,” tulis dakwaan.

Sambo saat itu mengatakan Richard membalas tembakan Yosua. Tembakan Richard mengakibatkan Yosua tewas. Sambo merekayasa kasus saling tembak menembak antara Richard dan Yosua. Padahal peristiwa itu tidak ada.

“Sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian, inilah cerita yang direkayasa Saksi Ferdy Sambo lalu disampaikan kepada Terdakwa Hendra Kurniawan,” katanya.

Setelah selesai mendengarkan cerita dari Ferdy Sambo, Hendra menindaklanjutinya dengan menjumpai Benny Ali, yang saat itu menjabat Karo Provoos Divpropam Polri, yang telah datang terlebih dulu di tempat kejadian di rumah Ferdy Sambo bersama-sama dengan Susanto selaku Kabag Gakkum Ro Provos Divpropam Polri saat itu.

(Sumber : 5 Fakta Terbongkar Jelang Sidang Perdana Ferdy Sambo dkk .)