Jakarta (VLF) Polrestabes Palembang telah menangkap kembali lima tahanan kabur di Polsek KSKP Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Kelima tahanan berstatus titipan itu akan dijerat Pasal berlapis, sementara lima Petugas jaga diduga lalai kini ditahan di tempat khusus (patsus).

“Iya benar (tahanan kabur itu akan dikenakan pidana tambahan),” kata Kapolrestabes Palembang Kombes Mokhamad Ngajib ketika dimintai konfirmasi detikSumut, Senin (17/10/2022).

Menurut Ngajib, pihaknya saat ini masih mengkaji soal pidana tambahan yang akan dikenakan terhadap kelima tahanan yang kabur tersebut.

“Saat ini kita masih mengkaji terkait hal tersebut (pidana tambahan terhadap tahanan kabur),” sambungnya.

Kelima tahanan tersebut yakni tahanan pengadilan, tahanan Polsek Seberang Ulu I dan tahanan kasus narkoba yang statusnya sudah P21 menunggu persidangan, yakni B kasus pengeroyokan, W dan M kasus narkoba, Y kasus pencurian dan BG pencurian dengan kekerasan.

Kelimanya telah ditangkap tak lama setelah kabur. Ada yang ditangkap di kawasan Pelalawan, Riau dan ada juga yang ditangkap di kawasan Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel hingga diberikan tindakan tegas terukur.

Ataskaburnya sejumlah tahanan itu, petugas jaga di Polsek yang diduga lalai kemudian di

“Kita masih melakukan pemeriksaan (petugas jaga). Kan sudah di patsus,” kata Kapolres.

Meski pemeriksaan terbilang lama, Ngajib mengaku pihaknya tidak mau tergesa-gesa melaksanakan sidang etik terhadap kelima petugas jaga tersebut. Pihaknya kini masih fokus pemeriksaan.

“Belum (sidang etik), kan masih pemeriksaan. Nanti kalau ada pelaksanaan sidang KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia) saya infokan,” jelasnya.

(Sumber : Tahanan Polsek KSKP Palembang Kabur Dijerat Pasal Berlapis.)

Jakarta (VLF) – Ferdy Sambo menjalani sidang perdana atas pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Eks Kadiv Propam itu didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup.

hli hukum pidana dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Panca Sarjana Putra meyakini JPU pasti akan mempertahankan dalil yang disangkakan kepada Ferdy Sambo. Hal itu berdasarkan persidangan perdana hari ini.

“Kalau saya lihat, jaksa pasti akan mempertahankan dalil-dalilnya dalam tuntunan,” kata Panca Sarjana Putra kepada detikSumut, Selasa (18/10/2022).

Akan tetapi, hal itu kembali lagi bagaimana JPU nanti dapat membuktikan dakwaan mereka di persidangan. Jika terbukti, Panca yakin JPU akan menuntut dengan hukuman maksimal.

“Namun itu juga kembali pada fakta dalam persidangan, kalau dalam persidangan bahwa unsur-unsur pasal tersebut terbukti dan didukung oleh alat bukti, saya yakin jaksa tetap menyampaikan tuntunan maksimal (hukuman mati) pasti,” ujarnya.

“Kalau tuntutan JPU misalnya dakwaan terbukti, pasal yang disangkakan itu terbukti dalam fakta-fakta dalam persidangan, maka hukumannya sesuai dengan tuntunan yang dituntut oleh JPU,” imbuhnya.

Panca menilai ada poin yang dapat meringankan Ferdy Sambo dalam kasus tersebut. Hal itu adalah saat Ferdy Sambo pada akhirnya mengakui perbuatannya, meskipun di awal dia membantah, bahkan membuat skenario tembak menembak.

“Kalau saya lihat hal-hal yang meringankan ada, artinya poinnya dia mengakui perbuatannya, dia merasa khilaf, dia menyesal, itu lah yang yang meringankan,” ucapnya.

Meskipun demikian, ada juga poin yang memberatkan Ferdy Sambo. Yaitu mengingat dia adalah Kadiv Propam, justru melakukan kejahatan.

“Yang memberatkan itu adalah misalnya, dia seorang aparatur negara dan dia melakukan kejahatan, apalagi dia Propam, itu dia yang paling memberatkan,” bebernya.

Dia juga menyebutkan dalam sidang ini, juga akan mempertaruhkan integritas penegakkan hukum di Indonesia. Mulai dari hakim hingga penasehat hukum.

“Sidang hari ini juga akan menunjukkan integritas penegak hukum dalam melakukan Law Enforcement di bidang hukum pidana, mulai dari hakim yang menyidangkan, jaksa yang akan melakukan dakwaan dan penuntutan, dan penasehat hukum sebagai orang yang membela diri masing-masing terdakwa,” sebutnya.

Sidang perdana ini juga merupakan langkah awal untuk mencari keadilan terhadap korban, yaitu Brigadir J.

“Kita melihat sidangnya hari ini paling tidak ini merupakan sebuah langkah awal bagi korban untuk mendapatkan keadilan, ini kan bentuk mencari keadilan,” tutupnya.

Yoshua Hutabarat terkapar setelah ditembak Bharada E atau Richard Eliezer. Tembakan Richard yang berjumlah tiga hingga empat kali itu hanya membuat Yoshua terluka.

Selanjutnya tanpa ampun Ferdy Sambo menembak kepala Yoshua. Tembakan itu membuat Yoshua yang sedang terkapar tewas seketika.

Dilansir detikNews, Senin (17/10/2022), hal itu terungkap saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan dakwaan. Sidang perdana ini menghadirkan Ferdy Sambo sebagai terdakwa.

Jaksa awalnya menceritakan peristiwa di rumah dinas Duren Tiga. Di sana ada korban Yoshua dan terdakwa lain yakni Putri, Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma’ruf.

Terdakwa Ferdy Sambo kemudian datang belakangan kemudian meminta Kuat Ma’ruf memanggil Yosua.

“Selanjutnya Ferdy Sambo bertemu dengan Kuat Ma’ruf di lantai satu di mana Kuat Ma’ruf melihat Ferdy Sambo dalam keadaan raut muka marah dan emosi lalu dengan nada tinggi Ferdy Sambo mengatakan, ‘Wat! Mana Ricky dan Yosua. Panggil!'” ucap jaksa.

Eliezer yang berada di lantai dua lalu turun ke lantai satu menemui Ferdy Sambo. Setelahnya Ferdy Sambo meminta Eliezer mengokang senjata Glock 17 milik Eliezer.

“Ferdy Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, ‘Kokang senjatamu!’ Setelah itu Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggan sebelah kanan,” ucap jaksa.

Setelahnya di rumah dinas Duren Tiga, Ferdy Sambo memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Ricky dan Kuat ikut menyaksikan peristiwa itu sedangkan Putri berada di dalam kamar yang jaraknya sekitar 3 meter.

Tembakan Eliezer sekitar 3 atau 4 kali tapi tidak langsung membunuh Yosua. Ferdy Sambo disebut jaksa menembakkan 1 tembakan ke kepala yang membuat Yosua tewas seketika.

“Tembakan Ferdy Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Yosua melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar,” ucap jaksa.

( Sumber : Ahli Pidana UISU Percaya JPU Akan Tuntut Ferdy Sambo Hukuman Mati )

Kasus narkoba yang dilakukan Irjen Teddy Minahasa melibatkan empat orang polisi aktif lainnya. Salah satu polisi aktif yang terlibat itu adalah AKBP Doddy Prawiranegara.

AKBP Doddy merupakan mantan Kapolres Bukittinggi. Semasa Doddy menjabat Kapolres Bukittinggi, Irjen Teddy Minahasa adalah Kapolda Sumatera Barat.

Sebagai lulusan Akpol 2001, AKBP Doddy mengawali karirnya sebagai perwira pertama (pama) di Polda Jawa Timur. Karir Doddy mulai naik saat dia ditunjuk sebagai Kapolsek Singosari, Jawa timur, pada 2005.

Pada tahun 2006, Doddy ia ditunjuk sebagai Kapolsek Klojen Polresta Malang, Polda Jawa Timur. Di tahun 2008, pria kelahiran 4 Juli 1977 itu menjabat sebagai Kapolsek Kuta, Polda Bali.

Setelah di Jatim dan Bali, Doddy Prawiranegara dipindah ke Polda Metro Jaya. Doddy menjadi perwira unit (panit) di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkatnya saat itu masih AKP.

Karier Doddy tak begitu bersinar ketika ditugaskan di Polda Metro Jaya. AKBP Doddy Prawiranegara hanya pernah sekali menduduki jabatan strategis yaitu sebagai Wakapolsek Tamansari di tahun 2014.

Hanya 5 bulan menjabat sebagai Wakapolsek Tamansari, Doddy kemudian dipindah sebagai Pamen di Polda Aceh. Setahun kemudian, tepatnya Oktober 2016, AKBP Doddy Prawiranegara menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

Dia juga pernah menjabat sebagai Kabagops Polrestabes Bandung di tahun 2018. Setahun kemudian dia dipromosikan sebagai Kapolres Kepulauan Mentawai, Polda Sumbar. Tahun 2020, Doddy menjabat Kapolres Bukittinggi.

Semasa menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi, pengungkapan kasus 41,4 Kg sabu bisa dibilang capaian prestasi tertingginya. Akan tetapi, 2 tahun berselang, tepatnya Juni 2022, AKBP Doddy Prawiranegara dimutasi sebagai Kabagada Rolog Polda Sumatera Barat yang sekaligus bisa menjadi jabatan terakhirnya.

Doddy Prawiranegara kini dihadapkan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang karena diduga menggelapkan barang bukti sabu. Doddy Prawiranegara terancam hukuman mati atas keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba tersebut.

(Sumber : Profil AKBP Doddy, Eks Kapolres yang Terlibat Kasus Irjen Teddy.)

Jakarta (VLF) Polri baru saja menangkap bandar judi online kelas kakap di luar negeri. Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan atensi terhadap tindak pidana perjudian online.

“Tekad Kapolri untuk memberikan atensi yang lebih besar lagi terhadap kejahatan narkotika dan perjudian online patut kita dukung,” kata Arsul kepada wartawan, Minggu (16/10/2022).

Arsul menekankan tindak pidana perjudian menjadi penyakit masyarakat atau pekat. Tak ayal tindak pidana ini menimbulkan penyimpangan moral atau moral hazard.

“Perjudian ini merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, makanya dinamai pekat atau penyakit masyarakat. Pada level masyarakat bawah, tindak pidana ini selain menimbulkan moral hazard yang besar juga mengacaukan ekonomi rumah tangga masyarakat bawah khususnya pedesaan,” kata Arsul.

Anggota Komisi Hukum ini mengaku pihaknya mendapat laporan dari masyarakat agar kepolisian serius memberantas tindak pidana ini. Arsul mewanti-wanti maraknya perjudian online membawa efek domino kejahatan lain di masyarakat.

“Ini yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat kepada kami di Komisi III dan meminta agar Polri juga serius memberantasnya, meski tidak tergolong sebagai tindak pidana luar biasa,” katanya.

“Jika dibiarkan, maka kerusakan moral dan ekonomi masyarakat bawah akan membesar dan ini membuka peluang untuk terjadinya kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan berbagai tindak pidana yang pelakunya melakukan karena kebutuhan untuk berjudi,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Arsul mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar pidana agar tak sekadar diproses secara etik.

“Jika mereka menyimpang maka proses hukum pidana juga harus dijalankan tanpa pandang bulu, dan tidak ada yang berhenti di proses etik saja,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Polri menangkap bandar judi online kelas atas Apin BK dan dibawa kembali ke Indonesia. Apin BK pun kini akan dibawa ke Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut.

Selain Apin BK, 3 DPO judi online sudah dibawa ke Tanah Air dari Kamboja. Ketiganya kini ditahan oleh pihak kepolisian.

Pengembangan kasus judi online ini, kata Kapolri, menjadi komitmen Polri. Sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas judi online.

“Tentunya ini menjadi komitmen kita untuk betul-betul melakukan tindakan terhadap judi online sesuai instruksi dan perintah arahan presiden,” ujarnya.

(Sumber : Apin BK Bandar Judi Online Ditangkap, PPP Dukung Penuh Tekad Kapolri.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Negeri (PN) Jombang membebaskan Elida Mikahie Putri (26) dari segala tuduhan penculikan bayi Panti Asuhan Al Hasan di Desa Watugaluh, Diwek, Jombang.

Perbuatan ibu anak satu yang sempat membawa pulang seorang bayi dari panti asuhan tersebut, bukanlah tindak pidana.

“Majelis hakim menyatakan terdakwa (Elida) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana,” kata Humas PN Jombang Muhammad Riduansyah dalam rilis yang diterima wartawan, Minggu (16/10/2022).

Sidang pembacaan vonis terhadap Elida digelar di PN Jombang pada Kamis (13/10/2022). Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Faisal Akbaruddin Taqwa.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan ibu satu anak warga Jalan Raya Ploso nomor 78, Ploso, Jombang itu lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) membebaskan Elida dari tahanan.

“Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” terang Riduansyah.

Tidak hanya itu, majelis hakim PN Jombang juga memerintahkan agar Elida dipulihkan semua haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Barang bukti berupa 1 longdres, 1 ponsel pintar dan mobil Toyota Calya dikembalikan kepada ibu tersebut.

Sebelum itu, JPU menuntut agar Elida dinyatakan bersalah melanggar Pasal 76F juncto Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena jaksa yakin Elida menculik bayi dari Panti Asuhan Al Hasan.

Jaksa pun meminta majelis hakim menghukum terdakwa selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp 1 juta subsider 2 bulan kurungan.

Kasipidum Kejari Kabupaten Jombang Achmad Jaya Muhidin bakal mengajukan kasasi karena tak terima dengan vonis PN Jombang. Karena jaksa menilai Elida terbukti menculik bayi dari Panti Asuhan Al Hasan. Saat ini pihaknya sedang menyusun materi kasasi tersebut.

“Kami kan punya waktu 7 hari untuk menyatakan pikir-pikir sambil mempersiapkan materi kasasinya. Nanti dalam waktu dekat tidak sampai 7 hari baru kami nyatakan kasasi dulu,” jelasnya.

Kuasa Hukum Elida, Zainal Fanani menghormati upaya hukum yang akan ditempuh JPU Kejari Jombang. Pihaknya akan terus mengawal vonis bebas untuk kliennya sampai benar-benar inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, Elida dibebaskan dari tahanan sejak Jumat (14/10/2022) atau satu hari setelah dinyatakan tidak bersalah. Ibu muda itu senang karena akhirnya bisa kembali memeluk anaknya yang baru berusia 2,5 tahun.

“Dari putusan kemarin itu dia menangis, sedih dan campur senang. Karena anaknya masih usia 2,5 tahun,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Elida membawa kabur bayi Zakiah Jihan Kamelia berusia 4 bulan, dari Panti Asuhan Al Hasan pada Sabtu (11/6/2022) sore.

Sehingga Elida dilaporkan pengasuh panti, Shohihah Izah (46) ke Polres Jombang terkait penculikan bayi.

Elida ditetapkan polisi sebagai tersangka pada 13 Juni 2022. Ia dijerat dengan Pasal 76F juncto Pasal 83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Elida baru ditahan 3 hari setelahnya, Kamis (16/6/2022).

Namun, Elida membantah berniat menculik bayi perempuan tersebut. Ia mengaku membawa pulang bayi asal Desa Keras, Diwek, Jombang itu ke rumahnya untuk diberi obat. Menurutnya, saat itu bayi Zakiah sakit batuk dan flu.

Selanjutnya, malam itu juga Elida mengantar kembali bayi Zakiah ke Panti Asuhan Al Hasan. Ia lantas ditangkap polisi di panti tersebut. Ketika itu polisi menindaklanjuti laporan penculikan bayi yang dibuat pengasuh panti.

(Sumber : Ibu di Jombang yang Dituduh Culik Bayi Panti Asuhan Divonis Bebas.)

Jakarta (VLF) Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto dinyatakan terlibat dalam kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Kompol Kasranto disebut-sebut menyerahkan sabu kepada pengedar di Kampung Bahari, Jakarta Utara.

Kompol Kasranto ditangkap bersama 3 polisi lainnya dalam keterlibatan di kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa ini. Kompol Kasranto dkk kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah tersangka,” kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/10/2022).

Sama halnya dengan Irjen Teddy Minahasa, Kompol Kasranto dkk juga dijerat dengan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman mati.

“Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 55. Iya, sama,” kata Mukti.

Profil Kompol Kasranto
Kompol Kasranto merupakan lulusan Sekolah Bintara (Seba) tahun 1992. Perwira polisi kelahiran 3 September 1966 ini lulus Secapa di 2004.

Riwayat jabatan Kompol Kasranto:

Tahun 2010: Kasubnit II Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat
Tahun 2012: Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat
Tahun 2015: Kasubnit IV Unit Intelkam Polsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Bart
Tahun 2017: Wakapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat
Tahun 2020: Kasubbaghumas Bagops Polres Metro Jakarta Barta
Tahun 2021: Kabagren Polres Tangerang Selatan
Tahun 2022: Kapolsek Kawasan Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Riwayat Kepangkatan:

1 Januari 2021 : Komisaris Polisi (Kompol)
1 Januari 2012: Ajun Komisaris Polisi (AKP)
1 Januari 2008: Inspektur Polisi Satu (Iptu)
5 November 2004: Inspektur Polisi Dua (Ipda)
1 Juli 2001: Brigadir
1 April 1997: Brigadir Satu (Briptu)
4 November 1991: Brigadir Dua (Bripda)

Peran Kompol Kasranto
Kasus bermula saat Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap pengedaran sabu pada Senin (10/10) malam. Pelaku berinisial HE ditangkap dengan barang bukti dua klip plastik berisi sabu dengan berat total 44 gram.

Polisi mengembangkan dan menangkap AR. Setelah interogasi, mereka mengaku mendapatkan dari AD.

“Setelah didalami, baru diketahui AD adalah anggota Polri aktif satuan Polres Jakbar. Dari keterangan, barang yang dimiliki AD didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat kompol,” ujar Kapolres Metro Jakpus Kombes Komaruddin.

Polres Jakpus lalu berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan Dirnarkoba Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengungkapkan alur kasus hingga Irjen Teddy Minahasa terjerat kasus. Dia mengatakan awalnya ditangkap Kompol KS yang merupakan Kapolsek Kalibaru dan Aiptu J.

“Setelah dikembangkan, KS mengaku mendapat dari Saudara L dan diamankan di Kedoya 12 Oktober bersama Saudara A. Ditemukan barang bukti 1 kg sabu,” kata Kombes Mukti.

Dalam pengembangan, diketahui ada keterlibatan AKBP D yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumbar yang kini menjabat Kabagada Rolog Sumbar. Dia diamankan di Cimanggis dengan barang bukti 2 kg sabu.

“D mengaku menggunakan Saudara A sebagai perantara dengan L. Dari D dan L, menemukan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar,” ujarnya.

“Di mana telah menjadi 3,3 kg sabu yang kita amankan dan 1,7 kg yang sudah dijual Saudara DG yang telah diedarkan di Kampung Bahari,” sambungnya.

(Sumber : Profil Kapolsek Kalibaru Penjual Sabu dari Irjen Teddy Minahasa ke Pengedar.)

Jakarta (VLF) Ferdy Sambo dan sejumlah tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menjalani sidang perdana hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Sidang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai. Selain Ferdy Sambo, para tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf juga akan diadili bersama-sama.

Detikcom akan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan yang digelar di PN Jakarta Selatan. Kami juga akan mengulas kasus yang menjerat Ferdy Sambo dengan menghadirkan Abdul Ficar Hadjar, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, sebagai narasumber.

Duduk sebagai terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma’ruf. Sedangkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E akan menjalani sidang perdana pada Selasa (18/10).

PN Jakarta Selatan akan menerapkan pembatasan pengunjung sidang mengingat kapasitas ruang sidang utama hanya mencukupi untuk 50 orang saja.

“Antusiasme publik untuk memperoleh serta mengikuti informasi perkembangan persidangan perkara FS [Ferdy Sambo] dkk akan difasilitasi oleh siaran atau liputan TV melalui TV Poll, sehingga publik tidak perlu datang menghadiri langsung ke PN Jakarta Selatan,” ujar Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto.

(Sumber : Jalannya Sidang Perdana Ferdy Sambo.)

Jakarta (VLF) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran karena telah menangkap DPO judi online. Kompolnas juga mengapresiasi kerja sama antara Interpol dan police to police dalam kasus ini.

“Kompolnas menyambut baik dan mengapresiasi Kapolri dan jajaran yang kemarin telah berhasil menangkap DPO judi online dari Kamboja dan Malaysia. Kompolnas juga mengapresiasi kerjasama yang sangat baik dengan Interpol, Kepolisian Kamboja dan Kepolisian Diraja Malaysia yang membantu Polri,” kata komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).

Poengky berharap kerja sama police to police bisa terus ditingkatkan lagi. Hal ini bertujuan untuk melacak DPO yang bersembunyi di luar negeri.

“Kerjasama ini perlu ditingkatkan untuk dapat melacak dan menangkap para DPO. Untuk kejahatan judi online di dalam negeri, perlu pemetaan di seluruh polda, dan dikoordinasikan penangkapannya antara Mabes Polri dan seluruh polda-polda. Hukuman berat harus diberikan jika ada anggota yang coba-coba menjadi backing atau pelaku kejahatan judi,” katanya.

Selanjutnya, Poengky meminta Mabes Polri dan jajaran Polda, Polres, hingga Polsek melakukan mapping bandar-bandar judi dan narkoba agar mudah melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Dia mengingatkan bahwa penyelesaian kasus narkoba dan judi adalah arahan dari Presiden Jokowi.

Minta Irjen Teddy Dipecat
Selain itu, Poengky juga menyoroti kasus narkoba yang melibatkan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa. Dia mengusulkan agar Teddy dipecat jika nanti terbukti terlibat dalam kasus narkoba.

“Polri harus tegas dengan memproses pidana dan etik. Jika Irjen TM benar terlibat maka sanksi PTDH harus dijatuhkan pada yang bersangkutan, dan untuk proses pidana perlu dijerat dengan pasal berlapis dan perberatan hukuman,” ucapnya.

Pimpinan Polri, katanya, harus mengawasi anggota dan melakukan tes urine secara berkala. Dia juga meminta sanksi berat dilayangkan bagi anggota yang melakukan pelanggaran berat.

“Bagi yang terkait pidana, misalnya jadi backing, pengedar atau bandar, harus diproses pidana dan dipecat,” tegas Poengky.

(Sumber : Kompolnas Apresiasi Kapolri Tangkap DPO Judi Online di Malaysia-Kamboja

Jakarta – KPK mengusut dugaan pengkondisian laporan keuangan yang diperintahkan oleh mantan Kasuauditorat Sulawesi Selatan (Sulsel) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sony. Andy Sony diketahui menjadi tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.

Pada Kamis (13/10), KPK memeriksa Darusman Idham selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, M Jabir selaku Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan, Junaedi B selaku Plt Kepala BKAD Sulawesi Selatan, dan Moh Roem selaku mantan Ketua DPRD Sulsel. Dari pemeriksaan keempatnya, KPK menemukan laporan keuangan di Sekretariat DPRD Sulsel yang diduga dikondisikan oleh Andy Sony.

“Keempat saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait temuan laporan keuangan di Sekretariat DPRD Sulsel yang diduga dikondisikan oleh tersangka AS (Andy Sony) dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (14/10/2022).

Sejatinya, dalam pemeriksaan itu penyidik KPK turut memanggil Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika Sari. Namun, Ina Kartika tidak hadir dalam pemanggilan tersebut. KPK pun akan melakukan pemanggilan ulang terhadap yang bersangkutan.

Untuk diketahui, perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga para tersangka di kasus pengembangan ini menerima suap senilai Rp 2,8 miliar.

Adapun tersangka yang telah ditetapkan KPK adalah:

Sebagai pemberi:
– Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai penerima:
– Andy Sonny selaku Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara/mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK          Perwakilan Provinsi Sulsel;
– Yohanes Binur Haryanto Manik selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel;
– Wahid Ikhsan Wahyudin selaku mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel/Kasubbag    Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel; dan
– Gilang Gumilar selaku Pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel/Staf Humas dan Tata Usaha        Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.

Akibat perbuatannya, keempat pegawai BPK itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Edy sebagai pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : KPK Duga Eks Pejabat BPK Sulsel Kondisikan Laporan Keuangan PUTR .)

Jakarta (VLF) Sungguh Ironi nasib eks Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan. Bak jatuh tertimpa tangga, kini dirinya ditetapkan sebagai tersangka honorarium fiktif Satpol PP di tengah proses hukumnya sebagai dalang pembunuhan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang.

Selain Iqbal Asnan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel juga telah menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar Iman Hud dan mantan Kasi Pengendali Operasional Satpol PP Makassar Abd. Rahim sebagai tersangka. Mereka ditahan atas kasus dugaan penyalahgunaan honorarium atau honorarium fiktif Satpol PP di 14 kecamatan sejak 2017-2022 yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 3,5 miliar.

“Menerangkan bahwa akibat perbuatan para tersangka telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 3,5 milyar rupiah,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/10/2022).

Iqbal dan dua tersangka lainnya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHP tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP.

Diketahui Iqbal Asnan menjabat sebagai Kasatpol PP Makassar sejak 31 Desember 2021 sampai saat ini. Sebelumnya ia menempati posisi Sekretaris Satpol PP Makassar.

Iqbal Asnan Diperiksa Soal Korupsi di Rutan
Terkait dugaan kasus korupsi honorarium fiktif Rp 3,5 M, Kejati Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap Iqbal Asnan di Rutan di Rutan Kelas I Makassar pada Selasa (13/9).

“Iya, saksi Iqbal Asnan (mantan Kasatpol PP) diperiksa,” kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi kepada detikSulsel, Selasa (13/9) malam.

Selain Iqbal, Jaksa juga memeriksa 7 orang saksi lainnya. Kajari memeriksa total 700 saksi secara bertahap.

Penyidik Kejati Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi yang diperiksa di tahap terakhir. Salah satunya adalah Iqbal Asnan.

Pada pemeriksaan 8 saksi tersebut, 7 diantaranya diperiksa di Kejati. Khusus Iqbal Asnan di Rutan karena sedang ditahan atas kasus pembunuhan.

“Kalau khusus Iqbal itu di Rutan yang lain di Kejati, karena dia (Iqbal) ditahan. Jadi pemeriksaannya di rutan, jaksa yang datang ke sana,” ucap Soetarmi.

Iqbal Asnan Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana
Saat ini Iqbal Asnan berada di tahanan sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang. Ia diketahui merupakan otak dari pembunuhan berencana tersebut.

Kasus pembunuhan berencana ini kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Iqbal telah menjalani sidang perdananya pada Rabu (31/8) lalu dan didakwa pasal pembunuhan berencana dengan tuntutan maksimal hukuman mati.

“Terdakwa Muhammad Iqbal Asnan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Subsider Pasal 338 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” ujar Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asrini As’ad saat membacakan dakwaannya, Rabu (31/8).

Sementara pada sidang lanjutan yang digelar pada 12 September, Majelis hakim menolak nota pembelaan atau eksepsi yang diajukan Iqbal Asnan. Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum lanjut menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya.

“Mengadili, satu menolak nota keberatan atau eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa, dua menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 Ayat 2 KUHAP dan surat dakwaan sah demi hukum, tiga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Iqbal Asnan,” kata Ketua Majelis Hakim dalam sidang tersebut Johnicol Richard di PN Makassar.

Sidang selanjutnya Iqbal Asnan seharusnya berlangsung pada 28 September lalu. Namun, Iqbal selaku terdakwa tidak hadir karena sakit sehingga sidang di tunda.

(sumber : Ironi Eks Kasatpol PP Makassar Terjerat Kasus Pembunuhan-Korupsi Rp 3,5 M .)