Jakarta (VLF) Tiga terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti 35 kilogram sabu-sabu, kokain, dan ekstasi masing-masing Anak Agung Gede Oka Panji, I Ketut Subagiastra, dan Komang Suwana menghadapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan daring yang digelar PN Denpasar Selasa (18/10/2022).

Terdakwa Gung Panji selaku pemilik Vila Jepun di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dituntut dengan hukuman 12 tahun penjara. Sementara dua terdakwa lainnya yang juga anak buah terdakwa Gung Panji dituntut dengan hukuman masing-masing 14 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Agung Gede Oka Panji berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider satu tahun penjara,” ujar JPU I Bagus PG Agung saat menyampaikan surat tuntutannya.

Dalam sidang terpisah, JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subagiastra dan Suwana dengan hukuman selama 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider satu tahun penjara.

Meski selisih dua tahun, JPU dalam surat tuntutannya menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU menilai terdakwa Anak Agung Gede Oka Panji selaku pemilik vila mengetahui barang yang disimpan di dalam kamar yang disewa Mr Apple (warga negara asing yang kini buron) merupakan narkotika dan tidak segera melaporkan ke pihak Kepolisian.

“Bahwa terdakwa Anak Agung Gede Oka Panji mengetahui yang disimpan di dalam vilanya tersebut adalah psikotropika dan tidak segera melaporkan kepada petugas Kepolisian sehingga memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada para terdakwa lain menyimpan psikotropika tersebut,” jelas jaksa.

Sementara terdakwa Subagiastra dan Suwana mengakui mengambil narkotika yang disimpan dalam kamar yang disewa Mr Apple untuk dijual.

Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa Anak Agung Gede Oka Panji melalui penasihat hukumnya, Ida Bagus Gumilang Galih Sakti, menyatakan akan mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis.

(Sumber : Narkotika 35 Kg! 3 Terdakwa Dituntut 12 dan 14 Tahun di PN Denpasar.)

Jakarta (VLF) Leo Robby Samosir divonis hakim dengan pidana penjara selama empat tahun di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Leo dinyatakan bersalah karena telah gelap mata mencuri kotak donasi Gereja Santo Antonius Dari Padua di Jalan Hayam Wuruk, Medan.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Leo dengan pidana penjara selama empat tahun,” ucap Hakim Nelson, Selasa (18/10/22).

Vonis hakim tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Pantun Marojahan, yang menuntutnya selama lima tahun penjara.

Mendegar vonis hakim tersebut, terdakwa meminta kepada hakim agar memberikan keringanan terhadapnya.

“Pak, kasih keringanan. Jangan segitu,”ucap terdakwa.

Mendengar terdakwa meminta keringanan atas vonis yang dijatuhkan hakim. Hakim Nelson sempat berang melihatnya.

“Mau minta ringan lagi?, itu sudah diringankan dari tuntutan JPU, kau sudah curi duit gereja, mau minta ringan lagi.”kaya Hakim.

Dalam dakwaan JPU dijelaskan, Leo melihat kotak donasi di sebuah gereja di Jalan Hayam Wuruk. Saat itu timbul niatnya untuk mencuri kotak donasi tersebut.

Setelah mengambil, Leo bersembunyi ke rumahnya untuk membuka kotak donasi tersebut. Karena kotak itu terbuat dari besi dia membukanya dengan menggunakan sebuah parang dan martil. Hasil dari kotak tersebut ia berhasil mencuri duit sebesar Rp 15 juta.

Petugas gereja yang menyadari kotak donasi telah hilang langsung melaporkannya kepada petugas kepolisian. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, Leo berhasil ditangkap sedang minum di sebuah warung kopi yang tak jauh dari rumahnya. Saat pemeriksaan dia mengaku mencuri untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Gereja Santo Antonius Dari Padua mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta.

(Sumber : Curi Kotak Donasi Gereja, Leo Samosir Divonis 4 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Aipda Haerul, pelaku vandalisme ‘sarang korupsi’ dan ‘sarang pungli’ di Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) ternyata dikenal sebagai sosok polisi berprestasi. Polisi yang diduga mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ ini juga disebut memiliki fisik yang sehat.
Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengatakan bahwa Aipda Haerul dulunya bertugas di bagian tindak pidana korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Luwu. Dia disebut pernah memperoleh sejumlah penghargaan.

“Dulu katanya memang seperti itu (berprestasi), saya juga belum lihat penghargaannya. Tapi, berdasarkan cerita teman-temannya memang dia (berprestasi)” kata AKBP Arisandi kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Arisandi mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang dia terima, suatu ketika Haerul dimutasi ke Kepala Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Kaudokkes) dan membuat dia tidak puas. Ketidakpuasan Aipda Haerul tersebut diduga membuatnya melakukan aksi vandalisme.

“Jadi yang bersangkutan berdinas di Tipikor Satreskrim dimutasi ke Kaudokkes Polres, ini rupanya menimbulkan ada rasa tidak puas kemudian ini yang menimbulkan ada rasa dengan tulisan sarang pungli dan sarang korupsi,” tuturnya.

Tak hanya itu, kesehatan kejiwaan Haerul semakin terganggu pasca ditinggal mati oleh ayahnya akibat terpapar COVID-19. Arisandi menduga titik awal depresi Haerul bermula dari situ.

“Teman-temannya yang lain cerita, puncaknya itu pas (terpapar) COVID bapaknya. Di situ dia mungkin titik awal depresi,” jelasnya.

Kondisi Fisik Aipda Haerul Sehat
Kapolda Sulsel Irjen Nana Sudjana juga telah menemui Aipda Haerul di Rumah Sakit Khusus Daerah Sulsel atau RSJ Dadi Makassar. Nana mengatakan secara fisik Aipda Haerul sehat.

“Saya menjenguk ke sana Rumah Sakit Jiwa Dadi Kota Makassar. Terkait masalah perkembangan kesehatannya itu. Secara fisik sehat gitu kan,” ujar Irjen Nana kepada detikSulsel, Senin (17/10).

“Saya di sana pun ketemu dokter yang mengurus masalah kejiwaan, kalau kita lihat secara fisik yah normal-normal saja,” sambungnya.

Kendati demikian, lanjut Nana, pihak dokter mengakui bahwa butuh waktu lama untuk mendiagnosa kesehatan jiwa Aipda Haerul. Dokter mengatakan setidaknya butuh waktu selama 1 minggu.

“Tadi memang dari ibu dokter bilang perlu waktu untuk mendiagnosa, mungkin waktu 1 minggu untuk mendiagnosa yang bersangkutan,” tuturnya.

Nana juga menyinggung rekam jejak kesehatan Aipda Haerul sejak 16 Februari 2021. Dia mengatakan Aipda Herul pernah dirujuk oleh Kapolres Luwu saat itu AKBP Fajar Dani Susanto ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapatkan perawatan.

“Jadi dari rekam medis itu dia di tanggal 16 Februari 2021, Aipda Haerul ini mengalami gangguan kejiawaan, sehingga Kapolres membawa ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapat perawatan,” jelasnya.

“Saat itu diagnosanya psikotik akut, kondisinya gelisah, banyak bicara dan mondar mandir, kadang-kadang teriak-teriak gitu,” sambungnya.

Namun Haerul dipulangkan dan dirawat berjalan di poliklinik kejiwaan sejak 1 April 2021 hingga 25 Februari 2022. Hingga akhirnya Aipda Haerul membuat aksi vandalisme di Mapolres Luwu.

“Jadi rekam jejaknya Aipda Haerul ini tanggal 22 Februari 2021 dipulangkan karena sudah tenang, tapi untuk menjalankan kontrol di poliklinik jiwa sejak 1 april 2021 sampai dengan 24 Februari 2022 itu itu rutin,” imbuhnya.

Aipda Haerul Ungkap Pungli SIM-Honor Dipotong di Polres Luwu
Sebelum melakukan aksi vandalisme ‘sarang korupsi’ dan ‘sarang pungli’ di Mapolres Luwu, Aipda Haerul sebelumnya juga pernah melontarkan dua kritikan terkait dugaan pungli di Polres Luwu. Kritikan tersebut diunggah oleh Aipda Haerul melalui akun media sosialnya pada 21 September 2021.

Haerul saat itu menuding ada pungli pada proses penerbitan SIM C di Polres Luwu. Haerul mengaku warga yang mendaftar untuk membuat SIM C dimintai biaya sekitar Rp 200-300 ribu. Pungutan ini disebut Aipda Haerul tidak sesuai aturan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Setelah melihat postingan tersebut saya berkomentar bahwa pada Sat Lantas Res Luwu Kuat melaksanakan PUNGLI (Pungutan Liar) di mana dalam proses Penerbitan SIM C,” tulis Haerul dalam unggahannya.

“Pendaftar/Calon dimintai biaya yang tidak wajar dalam hal ini di atas biaya yang telah ditentukan sesuai PNBP,” tutur Haerul.

Menurut Haerul, dana yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Menurutnya anggaran di LPJ lebih besar dari yang dia terima.

“Sedangkan dalam LPJ pertanggungjawaban lebih besar yang telah dianggarkan. Tidak menutup kemungkinan pemotongan anggaran Dipa ini juga berlangsung pada Polres-polres yang ada di Jajaran Polda Sulsel,” lanjutnya.

“Ternyata sejak itu baru saya ketahui bahwa seluruh anggaran Operasional seluruh fungsi (Reskrim, Intelkam, Binmas, Sat Lantas, Polsek jajaran Polres Luwu) telah dipotong/sunnat oleh para oknum Pimpinan Polres Luwu,” sambungnya.

(Sumber : Polisi Berprestasi Coret Mapolres Luwu ‘Sarang Korupsi’ Kondisi Fisik Sehat.)

Jakarta (VLF) Jaksa menjemput advokat Alvin Lim di Bareskrim Polri, Jakarta. Alvin Lim yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus pemalsuan surat itu kemudian ditahan di Rutan Salemba.

Alvin Lim dijemput Jaksa pada Selasa (18/10/2022), sekitar pukul 19.00 WIB di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Alvin Lim awalnya keluar dari Gedung Bareskrim menuju ruang wartawan. Tak lama setelahnya, Alvin Lim Ia langsung masuk ke dalam mobil.

“Baru putusan pengadilan. Seharusnya nunggu kasasi dulu, eksekusi, tapi kan ini pasti ada pesannya, nih,” kata Alvin Lim kepada wartawan.

Pihak Alvin Lim Kaget
Salah satu anggota LQ Indonesia Law Firm, Geraldi, mengaku kaget atas penjemputan tersebut. Geraldi saat itu mendampingi Alvin Lim di Bareskrim Polri.

“Kaget (Alvin Lim kaget dijemput pihak kejaksaan). Saya juga kaget. Aduh gimana ini,” kata Geraldi di Bareskrim Polri, Selasa (18/10).

Geraldi mengatakan tidak ada surat penangkapan ataupun penahanan yang diberikan kejaksaan kepada pihaknya. Alvin, kata Geraldi, mengaku kaget lantaran dijemput pihak kejaksaan di Bareskrim Polri.

“Nggak ada surat penangkapan, penahanan, atau apa pun itu. Tiba-tiba saya ke bawah kaget kok tiba-tiba dibawa, lah saya nggak boleh masuk, gimana saya sesama LQ kan. Ini tiba-tiba nggak ada,” jelas Geraldi.

“Ini tiba-tiba ditahan. Saya nggak tahu apa-apa,” tambahnya.

Penjelasan Jaksa
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan jaksa menjemput dan menahan Alvin Lim. Kejagung mengatakan Alvin Lim ditahan berdasarkan putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 28/PID/2020/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2022 atas nama terdakwa Alvin Lim,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, kepada wartawan, Selasa (18/10).

Dia mengatakan putusan itu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1039/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2022 yang dimohonkan banding. Berikut bunyi amar putusan lengkapnya:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Lim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Alvin Lim dari Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Alvin Lim dari Dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 56 ke-2 jucnto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menyatakan Terdakwa Alvin Lim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama menggunakan surat palsu yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alvin Lim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
– Barang bukti nomor 1 s/d 55 “tetap dilampirkan dalam berkas perkara”
– Barang bukti nomor 56 s/d 85 “dikembalikan kepada saksi Melly Tanumihardja”
– Barang bukti nomor 86 s/d 101 “dikembalikan kepada Budi Arman”
– Barang bukti nomor 102 s/d 111 “dikembalikan kepada saksi Ikhwan Syahri”
– Barang bukti nomor 112 s/d 197 “dikembalikan kepada Terdakwa ALVIN LIM”
– Barang bukti nomor 198 s/d 211 “dirampas untuk dimusnahkan”

Ketut mengatakan jaksa melakukan penahanan Alvin Lim berdasarkan putusan banding itu. Dia menyebut Alvin Lim ditahan di Rutan Salemba.

“Atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Hakim yang berada dalam putusan tersebut untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa Alvin Lim di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba,” kata dia.

Kasus Alvin Lim
Alvin Lim telah divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat. Namun, saat itu Alvin Lim tidak hadir di sidang, melainkan berada di Singapura.

Putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/8) lalu. Pada persidangan tersebut, terdakwa Alvin Lim tidak hadir tanpa alasan meskipun telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya.

Akhirnya jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang hadir di sidang tersebut meminta hakim tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 182 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980. Alvin Lim diketahui berada di Singapura.

“Atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa Alvin Lim saat ini sedang berada di Singapura, namun tidak keberatan apabila Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan pembacaan putusan tanpa kehadiran Terdakwa Alvin Lim,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/8).

Selanjutnya majelis hakim pun memutuskan tetap melanjutkan persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim. Alvin Lim pun divonis 4,5 tahun penjara oleh hakim.

Alvin Lim dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Alvin Lim dinyatakan melanggar Pasal 263 ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas putusan 4,5 tahun tersebut, pengacara Alvin Lim menyatakan banding.

Sementara itu, ditelusuri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), persidangan awal perkara ini dimulai pada 27 September 2018. Selain Alvin Lim, ada dua terdakwa lain bernama Melly Tanumihardja alias Melisa Wijaya dan Budi Arman alias Budi Wijaya.

Dari SIPP PN Jaksel itu termaktub uraian singkat dakwaan di mana Alvin Lim didakwa bersama-sama dengan Melly Tanumihardja dan Budi Arman serta dua orang yang berstatus sebagai buron, yaitu Deni Ignatius dan Agus Abadi. Perkara bermula pada 2015, saat Melly Tanumihardja menemui dan bercerita kepada Alvin Lim bahwa dia sering sakit-sakitan.

“Selanjutnya, Terdakwa Alvin Lim mengatakan ‘pakai asuransi saja, biar meringankan beban’,” demikian tertulis pada uraian singkat dakwaan itu.

Singkatnya, Melly Tanumihardja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Demikian juga Budi Arman, yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya, di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami-istri. Setelahnya, mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Sayangnya, dalam uraian singkat dakwaan itu, tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya.

Persidangan berlangsung hingga akhirnya pada 18 Desember 2018 Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama.

Mereka dinyatakan hanya terbukti perihal dengan sengaja menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian. Untuk pasal-pasal lainnya dinyatakantidakterbukti.

(Sumber : Saat Jaksa Tahan Alvin Lim Demi Jalankan Putusan Banding.)

Jakarta (VLF) Benny Tjokrosaputro akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi ASABRI yang merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun. Tuntutan terhadap Komisaris PT Hanson International Tbk itu akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta hari ini.

Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022), sidang akan digelar di Ruang Muhammad Hatta Ali. Sidang rencananya digelar pukul 10.00 WIB.

“Rabu 19 Oktober 2022 agenda pembacaan tuntutan pidana penuntut umum,” tulis SIPP.

Diketahui, Benny Tjokro didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan Dirut ASABRI, Mayjen Purn Adam Rahmat Damiri dkk yang merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun. Adam didakwa bersama tujuh terdakwa lainnya.

Adapun ke-6 terdakwa lainnya adalah:
– Letjen Purn Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020
– Bachtiar Effendi sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT ASABRI periode 2012-2015
– Hari Setianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI periode 2013-2019
– Lukman Purnomosidi sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan
– Heru Hidayat sebagai Presiden PT Trada Alam Minera
– Jimmy Sutopo sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations

“Terdakwa Sonny Widjaja bersama-sama dengan Adam Rahmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, dan Benny Tjokrosaputro, Lukman Purnomosidi, Heru Hidayat, Jimmy Sutopo masing-masing dilakukan penuntutan terpisah dan Ilham Wardhana Bilang Siregar selaku kepala Divisi investasi periode 2012- 2016 telah meninggal dunia, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,” ujar jaksa pada Kejagung saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/8/2021).

Jaksa mengatakan Benny Tjokro dan Adam Damiri dkk telah menerima hadiah dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT ASABRI. Mereka juga mendapat keuntungan dan memperkaya diri.

“Terdakwa Sonny Widjaja bersama dengan Ilham Wardhana Bilang Siregar, Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, dan Hari Setianto telah menerima sesuatu berupa dana dan fasilitas lainnya dari pemilik perusahaan/pemilik saham, perusahaan sekuritas, perusahaan manajer investasi yang bekerja sama dengan PT ASABRI,” ungkap jaksa.

Jaksa menyebut Adam Damiri, Benny Tjokro dkk seolah-olah melakukan proses restrukturisasi pengelolaan investasi dalam bentuk penjualan saham dan reksa dana menggunakan dana pengelolaan PT Asabri. Perbuatan 8 terdakwa ini disebut jaksa membuat negara merugi Rp 22,7 triliun.

“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara cq. PT ASABRI (Persero) sebesar Rp 22.788.566.482.083 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021,” ungkap jaksa.

PT ASABRI (Persero) diketahui mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8% dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75% dari gaji pokok, sedangkan Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25% dari gaji pokok.

Atas dasar itu, para terdakwa didakwa jaksa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(Sumber : Benny Tjokro Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Korupsi ASABRI Hari Ini.)

Jakarta (VLF) Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin akan menjalani sidang vonis terkait kasus suap pemberian paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021, hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Rabu 19 Oktober, jadwal sidang pembacaan putusan,” demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Rabu (19/10/2022).

Sidang tersebut akan digelar di ruang Oemar Seno Adji 2. Sidang diagendakan pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa meyakini Terbit bersalah menerima suap pemberian paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar Rp 572 juta.

“Menuntut, menyatakan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dan terdakwa Iskandar Perangin Angin telah terbukti secara salah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata jaksa KPK Zainal Abidin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 5 bulan kurungan,” sambungnya.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa telah selesai menjalani pidana pokok,” kata jaksa Zainal Abidin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022).

Jaksa juga menuntut Iskandar Perangin Angin yang merupakan kakak Terbit dengan pidana penjara selama 7,5 tahun dan denda Rp 300 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan.

Sementara itu, Marcos Surya Abadi dituntut 7 tahun 6 bulan penjara denda Rp 300 juta subsider 5 bulan, kemudian Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra dituntut 6 tahun denda Rp 250 juta subsider 4 bulan.

Diketahui, Terbit Rencana Perangin Angin didakwa menerima suap terkait pemberian paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021. Terbit didakwa menerima suap Rp 572 juta dari Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terbit melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra. Tuntutan untuk Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra itu dilakukan terpisah.

“Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin dan terdakwa II Iskandar Perangin Angin bersama-sama dengan Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra telah menerima uang tunai sejumlah Rp 572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari Muara Perangin Angin, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024,” kata jaksa KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/6).

Jaksa menerangkan, orang kepercayaan Terbit, yakni Iskandar Perangin Angin, yang juga kakak Terbit, kemudian Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra memberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat kepada perusahaan milik Muara Perangin Angin dan perusahaan-perusahaan lain. Jaksa menyebut mereka mengatur proses tender di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Langkat untuk memenangkan perusahaan.

Terbit Rencana menjuluki orang-orang kepercayaannya itu dengan sebutan ‘Group Kuala’. Grup itu dibuat untuk ‘memuluskan’ pelaksanaan tender barang dan jasa di Pemda Kabupaten Langkat.

“Bahwa Terdakwa I Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat memberikan kepercayaan kepada orang-orang kepercayaannya yaitu Terdakwa II Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra yang biasa disebut ‘Group Kuala’ untuk mengkoordinasikan atau mengatur pelaksanaan tender/pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,” ujar jaksa.

(Sumber : Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Jalani Sidang Vonis Hari Ini.)

Jakarta (VLF) Pelarian Apin BK, bandar judi online terbesar di Sumatera Utara (Sumut) berakhir. Nama Apin BK ramai diperbincangkan usai dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian. Apin BK ternyata sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri.

Apin BK adalah bandar judi online yang digerebek oleh Polda Sumatera Utara (Sumut) di Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang, Selasa (9/8/2022). Namun, setelah digerebek, ia melarikan diri ke Singapura.

Apin BK sudah dipulangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat (14/10/2022) malam. Selanjutnya dipulangkan ke Medan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Sumut, Senin (17/10/2022).

Penggerebekan terhadap lokasi judi Apin BK dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Beberapa lokasi judi milik Apin BK seperti di Jalan Pasar 7 Marelan serta Warung Warna Warni di Kompleks Cemara Asri berhasil ditutup.

Alhasil dari lokasi judi online di Warung Warna Warni Kompleks Cemara Asri aparat dari Polda Sumut berhasil mengamankan 15 orang dengan peran sebagai operator serta leader operator juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Dit Reskrimsus Polda Sumut omzet perhari dari bisnis judi online di Warung Warna Warni milik Apin BK itu mencapai miliaran rupiah.

Apin BK selaku pemilik usaha judi online melarikan diri ke Singapura. Tidak tinggal diam, Kapolda Sumut melakukan pengejaran terhadap bos judi kelas atas dengan mengeluarkan status DPO.

Dengan berkoordinasi bersama Divhubinter Mabes Polri, Kapolda Sumut mengajukan Red Notice agar bisa melakukan penangkapan terhadap Apin BK di luar negeri.

Kerja keras yang dilakukan lebih kurang selama dua bulan akhirnya Polda Sumut bersama Mabes Polri berhasil mengamankan Apin BK setelah menyerahkan diri di Malaysia pada Jumat (14/10), lalu dibawa ke tanah air (Mabes Polri).

Walaupun Apin BK telah menyerahkan diri, Irjen Panca terus mendalami kasus judi online milik Apin BK. Pihak Polda Sumut telah menyita sejumlah aset dengan nilai lebih dari Rp21 miliar dari hasil bisnis judi dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran tidak ragu dalam menuntaskan judi maupun narkoba.

“Rekan-rekan, ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri sesuai dengan perintah Bapak Presiden, untuk kasus-kasus terkait menyangkut masalah judi, ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (15/10/2022) seperti dilansir dari detikNews.

Dedi mengatakan Kapolri juga telah memerintahkan seluruh jajarannya tidak ragu menindak seluruh pihak yang terlibat judi maupun narkoba. Dia memastikan pihak yang terlibat akan ditindak secara tuntas.

(Sumber : Pelarian Apin BK Berakhir, Sejumlah Aset Disita.)

Jakarta (VLF) Mantan Calon Wali Kota Palembang, Mularis Djahri, tersangka penyerobotan lahan seluas sekitar 4.300 hektare, resmi bebas dari penahanan. Setelah 120 hari ditahan, polisi tak memiliki bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan perkara pidana itu.

“Bapak sudah resmi bebas semalam,” kata kuasa hukum Mularis, Alex Noven kepada detikSumut, Selasa (18/10/2022).

Diketahui, penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Mularis awalnya disampaikan langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Toni Harmanto didampingi Dirreskrimsus Kombes Barly Ramadhani, pada 21 Juni 2022 lalu.

Dalam konferensi pers itu, Mularis disebut diduga terbukti bersalah dalam kasus perambahan lahan seluas 4.384 hektare dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merugikan negara sekitar Rp 700 miliar. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan sebuah perusahaan yang merasa dirugikan oleh perusahaan yang dikelola Mularis.

Menurut Alex, kliennya itu bebas dari tahanan, pada kemarin malam, Senin (17/10). Bebasnya Mularis itu, katanya, dikarenakan penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel yang tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjebloskan Mularis ke penjara.

“Iya, karena penyidik kekurangan alat bukti ya sehingga setelah 120 hari ditahan klien kita bebas,” katanya.

Meski bebas, lanjutnya, sejumlah rekening Mularis maupun rekening perusahaannya, PT Campang Tiga hingga saat ini statusnya masih diblokir penyidik. Dia mengaku pihaknya akan mempertanyakan soal itu dalam waktu dekat.

“Kalau rekening-rekening bank yang diblokir itu belum dibuka sampai saat ini. Ini kita mau tanyakan soal itu nanti,” katanya.

Bahkan, pihaknya juga akan melakukan upaya hukum atas penahanan yang telah dialami Mularis selama tiga bulan ke belakang. Menurutnya, apa yang dialami Mularis itu seharusnya kalau diproses secara perdata, bukan pidana. Apalagi sampai ditetapkan tersangka hingga ditahan.

“Oh tentu itu sudah kita pikirkan sejak awal, malah sejak Bapak belum bebas kita sudah ada rencana akan melakukan upaya hukum itu. Tapi, untuk saat ini seperti Bapak belum ke arah situ dulu, Bapak ingin menikmati kebersamaan bersama keluarganya,” jelas Alex.

(Sumber : Eks Cawalkot Palembang, Tersangka Penyerobotan Lahan Bebas dari Tahanan!.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri Batam menetapkan dua orang tersangka kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Komite SMKN 1 Batam tahun 2017-2019. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 468 juta.

“Hari ini berdasarkan alat bukti yang ada, kami menahan dua tersangka. Dalam kasus korupsi dana BOS. Inisial L dan M. kerugian keuangan negara sebesar Rp.468.974.117,” Kata Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Satrio Prakoso, Senin (17/10/2022).

Kedua tersangka berjenis kelamin perempuan, tersangka L diketahui merupakan Kepala Sekolah SMKN 1 Batam. Sedangkan tersangka M merupakan bendahara BOS SMKN 1 Batam.

“Sementara ini baru dua tersangka. Keduanya ditahan di rutan Polsek Batu Ampar. Masa penahanan 20 hari,” ujarnya.

“Keduanya terancam hukuman pidana dengan Pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 dari UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e dari KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat ( 1 ) KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” ujarnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Batam, Riki Saputra menambahkan penyidik masih terus bekerja melakukan penuntasan kasus tersebut.

“Ini berdasarkan hasil perhitungan BPKP beberapa waktu lalu. Tadi keduanya dipanggil sebagai saksi dan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

“Ini akan terus berproses sampai nantinya perkara ini diserahkan kepada penuntut umum, diteliti hingga P21 kemudian dilimpahkan,” tambahnya.

Alasan kedua tersangka dititipkan di Rutan Polsek Batu Ampar, karena Rutan Batam belum menerima tahanan baru.

“Karena rutan masih belum menerima penambahan tahanan selain tahanan A3 (tahanan dari Pengadilan) akibat pandemi, makanya kami titipkan sementara ke rutan Polsek sampai persidangan selesai,” kata dia.

Keduanya menangis saat akan dititipkan di Rutan Polsek Batu Ampar. Saat kedua tersangka keluar dari ruangan pemeriksaan terlihat meneteskan air mata. Keduanya menangis sesenggukan hingga masuk mobil.

(Sumber : Kepsek dan Bendahara BOS SMKN 1 Batam Jadi Tersangka Korupsi.)

Jakarta (VLF) Pria berinisial RA yang diduga merobek dan membakar Bendera Merah Putih di Bireuen, Aceh, akan segera disidang. RA dan barang bukti sisa bendera terbakar telah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

“Tersangka dan barang bukti kasus pembakaran bendera merah putih sudah diserahkan oleh penyidik ke Kejari Bireuen. Hal itu dilakukan setelah berkas perkaranya P21 atau dinyatakan lengkap oleh JPU Kejati Aceh,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy kepada wartawan, Senin (17/10/2022).

Barang bukti yang diserahkan berupa bendera merah putih sisa pembakaran, satu korek api, satu topi beratribut bulan bintang, satu celana jeans, sepasang sandal, satu unit handphone, dan satu keping CD-R berisi video pembakaran merah putih oleh RA.

Setelah diserahkan ke jaksa, kasus itu bakal dilimpahkan ke pengadilan. RA disebut bakal segera diadili atas perbuatannya.

Winardy menyebut, RA telah menjalani penahanan selama 55 hari di Rutan Mapolda Aceh sebelum diserahkan ke jaksa.

“RA disangkakan Pasal 66 Jo Pasal 24 Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara,” jelas Winardy.

Sebelumnya, seorang pria di Bireuen, Aceh, RA ditangkap polisi karena diduga merobek dan membakar Bendera Merah Putih. Pelaku diduga nekat membakar bendera tersebut agar direkrut menjadi Tentara Aceh Merdeka (TAM).
“RA membakar, merobek, dan menginjak Bendera Merah Putih di sebuah warung kopi di Bireuen,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).

Kasus dugaan pembakaran bendera itu bermula saat RA mengajak kawannya untuk naik ke lantai dua warung kopi di Bireuen, Minggu (21/8). Setiba di lantai atas, RA melakukan panggilan video dengan temannya berinisial WY yang berada di Malaysia.

Dalam panggilan video tersebut, WY diduga memprovokasi RA untuk membakar bendera. MY juga menyebut Aceh bukan lagi bagian dari Indonesia.

“WY bilang ke RA kalau berani (membakar bendera), maka WY akan merekrut RA bergabung dengan Tentara Aceh Merdeka (TAM). RA terprovokasi dengan tantangan WY, sehingga nekat membakar, merobek, dan menginjak bendera merah putih,” jelas Winardy.

Aksi RA membakar bendera kemudian dibagikan ke media sosial. Usai video itu viral, polisi turun tangan melakukan penyelidikan dan menciduk RA pada Selasa (23/8).

“Motif pembakaran tersebut adalah pelaku ingin meluapkan amarahnya terhadap bendera merah putih karena menganggap Aceh bukan bagian dari Indonesia,” ujar Winardy.

(Sumber : Pria Pembakar Bendera Merah Putih di Aceh Segera Disidang.)