Jakarta (VLF) Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf sama-sama mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Mereka berdalih tidak terlibat dalam pembunuhan Yosua dan meminta dakwaan dibatalkan.

Dalam kasus ini, Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dikutip dari detikNews, Senin (17/10/2022).

Ricky Rizal Berdalih Tidak Terlibat Pembunuhan Yosua

Pengacara Ricky Rizal menegaskan kliennya tidak berperan aktif dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Dia pun meminta dakwaan pembunuhan berencana terhadap kliennya dibatalkan.

“Terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak berperan aktif dalam peristiwa perampasan nyawa korban Nopriansyah Yosua Hutabarat, bahkan tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga sebelum dipanggil oleh Saksi Kuat Ma’ruf,” ujar tim pengacara Ricky Rizal saat membacakan eksepsi di PN Jaksel dikutip dari detikNews, Kamis (20/10).

Pengacara Ricky Rizal pun meminta majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan kliennya. Selanjutnya menyatakan dakwaan terhadap Ricky Rizal batal demi hukum.

“Agar kiranya dapat mengabulkan dan memutuskan menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasehat hukum Terdakwa, menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima,” ucapnya.

Pengacara Ricky Rizal juga meminta agar kliennya dibebaskan. Kemudian hak Ricky Rizal dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah dipulihkan.

“Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah,” sebutnya.

Kuat Ma’ruf Ngaku Tidak Tahu Rencana Sambo

Pengacara Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan menegaskan kliennya tidak tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dia pun menilai dakwaan jaksa menggelikan lantaran menyimpulkan ada unsur tindak pidana saat Kuat Ma’ruf tidak kembali ke rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah.

“Kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan terhadap Terdakwa Kuat Ma’ruf semakin fatal ketika Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena Terdakwa Kuat Ma’ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka Terdakwa Kuat Ma’ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan,” kata Irwan saat membacakan eksepsi di PN Jaksel dikutip dari detikNews, Kamis (20/10).

Pengacara Ricky Rizal pun meminta majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan kliennya. Selanjutnya menyatakan dakwaan terhadap Ricky Rizal batal demi hukum.

“Agar kiranya dapat mengabulkan dan memutuskan menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasehat hukum Terdakwa, menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima,” ucapnya.

Pengacara Ricky Rizal juga meminta agar kliennya dibebaskan. Kemudian hak Ricky Rizal dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah dipulihkan.

“Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah,” sebutnya.

Kuat Ma’ruf Ngaku Tidak Tahu Rencana Sambo

Pengacara Kuat Ma’ruf, Irwan Irawan menegaskan kliennya tidak tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dia pun menilai dakwaan jaksa menggelikan lantaran menyimpulkan ada unsur tindak pidana saat Kuat Ma’ruf tidak kembali ke rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah.

“Kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan terhadap Terdakwa Kuat Ma’ruf semakin fatal ketika Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena Terdakwa Kuat Ma’ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka Terdakwa Kuat Ma’ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan,” kata Irwan saat membacakan eksepsi di PN Jaksel dikutip dari detikNews, Kamis (20/10).

Irwan mengatakan bagaimana mungkin seorang asisten rumah tangga (ART) berinisiatif mengerjakan sesuatu tanpa seizin Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Irwan pun tak habis pikir dengan dakwaan jaksa.

“Bagaimana mungkin Terdakwa Kuat Ma’ruf, yang notabene sebagai ART, memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan/atau perintah atasannya, Saksi Ferdy Sambo dan Saksi Putri Candrawathi,” ujarnya.

(Sumber : Eksepsi Ricky dan Kuat Ma’ruf yang Berdalih Tidak Terlibat Pembunuhan Yosua.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon memusnahkan barang bukti dari puluhan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa narkoba dari berbagai jenis, senjata tajam, hingga handphone.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Umaryadi menjelaskan beberapa barang bukti ini ada yang dimusnahkan dengan cara dibakar, diblender, dan dipotong-potong.

Menurut Umaryadi, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dari sekitar 50 perkara selama kurun waktu tahun 2021-2022.

“Barang bukti yang kita musnahkan hari ini berupa sabu, ganja, senjata tajam dan beberapa handphone dari sekitar 50 perkara tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan telah berkekuatan hukum tetap,” kata Umaryadi di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis (20/10/2022).

Adapun barang bukti berupa narkoba yang dimusnahkan di antaranya terdiri dari Sabu seberat 114,919 gram, Tembakau Gorila 650,64 gram dan Ganja 24,5 gram.

Kemudian untuk sediaan farmasi yang dimusnahkan antara lain yakni, pil Tramadol sebanyak 11,470 butir, pil Trihex 15,712 butir, pil Dextro 33,259 butir, pil Hexymer 1000 butir, pil double double L 200 butir, dan pil double Y 200 butir.

“Tujuan dari pemusnahan barang bukti ini adalah, di samping untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti ini,” kata Umaryadi.

(Sumber : Sabu-Ponsel Barbuk Kejahatan Dimusnahkan Kejari Cirebon.)

Jakarta (VLF) Andree alias Mr. Lau Andre tak mengira aksinya melakukan penipuan tak bakal sampai persidangan. Pada akhirnya ia harus berurusan dengan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya pada 2018 silam.

Dalam sidang perdana beragendakan dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yulistiono, perkara itu berawal saat Andree mengadakan Seminar Financial Breakthrough Community dari akhir tahun 2017. Seminar itu diiklankan pada sebuah Radio swasta lokal di Surabaya.

Dalam seminar itu, Andree selaku penyelenggara seminar bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seminar Financial Breakthrough Community pada sejumlah hotel ternama di Surabaya.

Mengetahui hal itu, salah satu korbannya, Johannes Julianto tertarik dengan seminar bertajuk ‘Bagaimana Bisa Keluar Dari Masalah Ekonomi’. Lalu, ia memutuskan bergabung dengan Financial Breakthrough Community dan ia mengikuti acara seminar Financial Breakthrough Community.

Kemudian, Johannes dan 8 orang lainya mengikuti acara seminar Financial Breakthrough Community sejak 26 Mei 2018 secara berkala dan berbeda-beda lokasi.

Pada saat acara seminar itu, Andree meyakinkan para peserta seminar agar bergabung dengan rangkaian yang disampaikan, diantaranya memperkenalkan dirinya dengan nama Mr. Lau Andre, menunjukan peserta seminar dengan berbagai keberhasilan Program Sijaka DT serta menunjukan slide saat seminar, menjelaskan profil singkat tentang kegiatan tanpa legalitas, hingga menjelaskan progam investasi Sijaka DT adalah sebagai usaha koperasi di bidang dana talangan.

“Keuntungan yang dijanjikan pada Progam Sijaka DT adalah 6% setiap bulan dari modal investasi yang dikeluarkan dan dijelaskannya bahwa Progam Sijaka DT mempunyai jaminan keamanan bagi orang yang berinvestasi langsung di bawah naungan Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera sub golongan Golden Member,” kata JPU saat membacakan dakwaannya. Kamis (20/10/2022).

Jaminan keamanan kala itu disebut Andree berlokasi di Jalan Raya Sesetan 335, Denpasar, Bali dan beberapa koperasi lain. Bahkan, Andree menjelaskan bahwa investasi Sijaka DT digunakan untuk dana talangan orang lain yang mengajukan oper kredit di bank.

Sehingga, paling lama, hanya 2 minggu dana talangan yang dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dana talangan sebagai dana untuk sementara, mengcover atau talangan oper kredit bank. Setelah orang yang membutuhkan dana talangan untuk oper kredit bank tersebut cair, pinjaman dana yang diberikan dari Program Sijaka DT baru dikembalikan oleh orang yang membutuhkan dana talangan tersebut.

Sementara, untuk dana investasi yang sudah dikelola pada Program Sijaka DT mencapai Rp 80 miliar. Untuk lebih meyakinkan para calon korban, Andree menunjukan foto-foto saat bersama dengan para pejabat dinas koperasi dan usaha mikro menengah provinsi Bali.

“Terdakwa (Andree) juga singgung bahwa memiliki Plasa Group di Surabaya, salah satunya adalah Toko Elektronik di Surabaya,” ujarnya.

Sontak, Johannes beserta 8 orang lainya tertarik pada Program Sijaka DT. Mereka beranggapan, keuntungan yang dijanjikan 6% setiap bulan dari modal investasi dan dijamin keamanannya oleh koperasi, sehingga bergabung untuk berinvestasi.

Namun, dalam menjalankan aksinya, Andree menggunakan identitas palsu. Sesuai NIK: 3578060809780002, Andree beralamat di Panjang Jiwo Permai Landmark Delta, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Namun, ia menggunakan identitas palsu dengan nama lain I Gede Andreyasa dan Tanusudibyo Andreas.

Namun, 8 peserta itu terlanjur menandatangani perjanjian kerjasama untuk berinvestasi dalam program Sijaka DT. Selain menggunakan identitas palsu, Andree menandatangani kerjasama dengan investor bernama Johanes Julianto juga menggunakan nama palsu, yakni Tanusudibyo Andreas.

Yulistiono menegaskan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bali, nama I Gede Andreyasa tak sesuai dengan database sistem informasi administrasi kependudukan. Kendati demikian, 8 investor terlanjur berinvestasi dengan total nilai Rp 19,2 miliar.

Namun, para peserta mulai ‘memberontak’ ketika pertengahan tahun 2020. Sebab, Andree tak memberikan hasil dana seperti yang dijanjikan.

“Terdakwa tak memberikan hasil dana investasi (kepada para korban),” tuturnya.

Andree didakwa JPU menggunakan identitas palsu dalam perjanjian investasi untuk menipu 8 korbannya. Meski, Andree bersikukuh mengaku tidak demikian.

Sementara itu, penasihat hukum Andree, yakni Afrizal Kaplale menegaskan para korban sebenarnya telah memperoleh keuntungan. Bahkan, cukup besar.

Ihwal pemalsuan identitas, Afrizal menilai hal itu wajar atau lumrah. “Terkait itu, akan kami ungkap dalam persidangan, kami akan upayakan muncul dalam persidangan (nama palsu) itu sebagai hal lazim, karena pelapor (korban) juga menggunakan nama lain,” tutupnya.

(Sumber : Pria di Surabaya Gelar Seminar Investasi Abal-abal, Korban Rugi Rp 19,2 M.)

Jakarta (VLF) Seorang saksi kasus pembunuhan PNS Bapenda Kota Semarang, Iwan Boedi Prasetijo, disebut sebagai saksi kunci dan dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun saksi dengan nama alias Agung Portal itu mengubah seluruh keterangan sehingga peran LPSK dipertanyakan.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sebelumnya sudah menjelaskan terkait keterangan Agung Portal pada pemeriksaan pertama menjelaskan apa yang dia ketahui termasuk melihat tiga orang yang dua di antaranya berbadan tegap di lokasi ditemukannya jasad Iwan di kawasan Marina, Semarang.

Namun pada pemeriksaan berikutnya, Agung mengubah seluruh keterangan dan menyebut tidak tahu-menahu soal apa yang ditanyakan penyidik. Hal itulah yang menjadi pertanyaan Irwan soal peran LPSK.

“Agung Portal selama dalam lindungan LPSK selalu mengatakan tidak, tidak tahu. Artinya begini, dalam perspektif perlindungan, orang yang dilindungi adalah saksi, orang yang melihat, mengetahui peristiwa pidana. Kalau Agung ini tidak tahu, tidak tahu, berarti gugur kualifikasinya sebagai saksi. Untuk apa dilindungi?” tanya Irwan, Kamis (20/10/2022).

“Iya, kunci (Agung Portal saksi kunci),” imbuhnya.

Sebelumnya, kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan menggunakan lie detector atau deteksi kebohongan kepada tiga saksi termasuk Agung Portal. Bahan pemeriksaan diambil dari pemeriksaan pertama Agung Portal, ternyata hasilnya dia tidak berbohong pada pemeriksaan pertama.

“Kemudian, terhadap keterangan AG Portal, kita basic-nya pemeriksaan. Kita sodorkan pemeriksaan terhadap yang menjadi acuan pemeriksaan lie detector, itu pemeriksaan pertama, itu artinya kan sesuai dengan pernyataan pertama,” kata Irwan, Senin (17/10).

Sementara itu, Danpomdam IV/Diponegoro Kolonel Rinoso Budi sebelumnya menyebut saksi sempat ketakutan sehingga mendapat perlindungan LPSK, bahkan sempat dikawal anggota TNI selama dua hari.

“Betul, karena yang bersangkutan ketakutan. Saya sebagai penyidik juga tidak tahu, yang bersangkutan takut sama siapa. Bisa karena orang lain bisa anggota saya sendiri. Makanya saya panggil LPSK,” kata Rinoso di Markas Pomdam IV/Diponegoro, Jalan Yos Sudarso, Tawangsari, Semarang, Kamis (13/10).

Pomdam IV/Diponegoro juga sudah memeriksa dua orang anggotanya yang dicurigai terlibat. Namun dalam pernyataan terakhirnya, Rinoso menyebut keduanya belum terbukti terlibat.

(Sumber : Saksi Kunci Pembunuhan PNS Semarang Ubah Keterangan, Polisi Soroti Peran LPSK .)

Jakarta (VLF) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan penyitaan terhadap 26 aset milik bos judi online Cemara Asri, Apin BK. Nilai dari 26 aset yang disita itu ditaksir seharga Rp 151,995 miliar.

Penyitaan aset itu dilakukan secara bertahap. Hingga hari ini, penyidik sudah lima kali melakukan penyitaan terhadap aset Apin BK.

“Hari ini, penyidik Ditresmkrimsus Polda Sumut bersama dengan penyidik dari Bareskrim Polri untuk yang kelima kalinya melakukan penyitaan aset milik tersangka Apin BK,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (19/10/2022).

Hadi mengatakan dari lima kali kegiatan penyitaan tersebut, sudah 26 aset Apin BK yang disita. Nilainya pun, cukup fantastis mencapai Rp 151 miliar lebih.

“Dari kelima ini total keseluruhan dari proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu sebanyak 26 aset milik Apin BK. Dari 26 aset yang sudah dilakukan penyitaan total sebanyak Rp 151,995 miliar,” ujar Hadi.

Hadi menegaskan bahwa penyidik terus melakukan pengembangan. Penyidik juga bakal mendalami lagi soal aset-aset lainnya.

“Ke depan penyidik terus melakukan pengembangan, pendalaman terhadap aset lainnya. Ini adalah komitmen pimpinan polri untuk mengungkap kasus tindak pidana perjudian yang ada di Sumut,” ujar Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Apin BK sang komando judi online itu berhasil ditangkap oleh petugas di Malaysia. Setelah itu, Apin langsung diboyong ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Beberapa hari di sana, pada Senin (17/10), Apin diboyong ke Polda Sumut. Sesampainya di Polda, dia langsung menjalani pemeriksaan.

Selain menangkap Apin, penyidik Polda Sumut juga melakukan serangkaian penyidikan di mana salah satunya menyita aset Apin BK.

(Sumber : 26 Aset Apin BK Disita Polisi, Totalnya Capai Rp 151 Miliar.)

Jakarta (VLF) Mantan Calon Wali Kota Palembang Mularis Djahri, tersangka kasus penyerobotan lahan 4300 hektare bebas dari penahanan disebut karena polisi kekurangan alat bukti. Polda Sumsel pun membantah tudingan itu dan menyebut karena berkas belum lengkap.

“Yang bersangkutan (Mularis) memang dikeluarkan (dari tahanan) bukan karena tidak cukup bukti, bukan,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi, Rabu (19/10/2022).

Menurutnya, bebasnya Mularis yang masih dalam status tersangka itu dikarenakan memang masa penahanannya sudah habis. Dimana diketahui saat bebas Mularis sudah menjalani masa penahanan selama 120 hari di sel tahanan Dit Tahti Polda Sumsel atas perintah dari Dirreskrimsus Kombes Barly Ramadhani.

“(Dibebaskan) karena masa penahanannya sudah habis selama 120 hari,” kata Supriadi.

Supriadi pun menjelaskan, dalam melakukan penahanan terhadap tersangka suatu tindak pidana ada tahapan-tahapannya, baik di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

“Jadi, penahanan itu ada beberap tahapan. Pertama penahanan kepolisian ada 20 hari, kemudian penahanan perpanjangan dari kejaksaan selama 40 hari, dari pengadilan 30 hari dan perpanjangan dari limpahan kedua ada 40 hari, jadi totalnya 120 hari,” katanya.

“Karena yang bersangkutan habis masa penahanannya kemudian berkas belum P21, maka kewajiban Polri mengeluarkan yang bersangkutan dari tahanan,” sambungnya.

Meski Mularis sudah keluar dari sel tahanan, lanjut Supriadi, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel hingga kini masih bekerja memenuhi kelengkapan berkas tersangka. Dia memastikan status Mularis saat ini bukannya bebas, melainkan Mularis akan dipanggil kembali jika berkas perkaranya sudah lengkap.

“Tapi berkasnya masih disesuaikan oleh petugas. Jadi statusnya bukannya bebas, bukan. Tapi masih dalam prosesnya penyidikan, sampai dengan berkasnya P21 maka nanti tahap berikutnya yang bersangkutan kita panggil lagi kita serahkan ke kejaksaan,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah ada pencekalan terhadap Mularis untuk tidak bisa bepergian ke luar kota atau keluar negeri, Supriadi menyebut larangan tersebut sejauh ini tidak ada.” Sementara belum ada (pencekalan),” katanya.

Saat ini, katanya, berkas perkara Mularis sudah di Kejaksaan, dengan status P19 yang menjadi kendalanya. Oleh karena itu, penyidik juga masih berusaha melengkapi berkas tersebut.

“Berkas masih di kejaksaan, masih P19 ya. Kita masih melengkapi berkas perkaranya. Kendalanya ya masih P19, belum dinyatakan lengkap oleh Jaksa, artinya masih ada berkas yang masih kurang makanya belum P21,” jelas Supriadi.

(Sumber : Penjelasan Polisi Soal Eks Cawalkot Palembang Bebas Meski Tersangka.)

Jakarta (VLF) Dua orang pria ditangkap polisi karena memalak turis Jepang di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keduanya mengaku meminta uang untuk membeli susu anak.
Turis tersebut merekam ketika dirinya bertemu dengan kedua pria tersebut. Rekaman video itu kemudian viral di media sosial.

Berikut fakta-fakta aksi pemalakan dua pria kepada turis Jepang yang dirangkum detikcom pada Kamis (20/10/2022) berikut ini:

Viral di Media Sosial
Dari video yang beredar di media sosial, terlihat turis tersebut tengah merekam dirinya tengah berjalan kaki. Pada video tersebut terdapat teks terjemahan dalam bahasa Jepang dan Indonesia.

Lalu turis itu dihampiri seseorang. Pria tersebut seketika meminta uang ke turis dengan menggunakan bahasa Inggris.

“I like coffee. I don’t have money. You have money? You give money,” kata pria berkaus hijau.

Turis tersebut lalu menyalami keduanya. Ia menyetujui permintaan pria berkaus hijau itu.

“Okay, okay,” jelas turis itu.

“Thank you,” kata pria berkaus hijau.

Peristiwa itu disebut-sebut terjadi di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar.

Pelaku Dites Urine
Kapolsek Sawah Besar AKP Patar Mula Bona angkat bicara. Bona memastikan pelaku pemerasan turis itu sudah ditangkap.

“Sudah kita amankan, 2 orang,” kata Bona kepada detikcom, Selasa (18/10/2022).

Kedua pelaku adalah DA (33) dan TS (25). Keduanya masih menjalani pemeriksaan.

“Mereka semacam pak ogah dan jukir (juru parkir) di sana,” ujarnya.

Keduanya dites urine. Hasilnya positif narkoba.

“Ternyata mereka keduanya itu positif Methamphetamine,” ujar Bona.

Polisi Bilang Belum Ada Unsur Pidana
Kapolsek Sawah Besar AKP Patar Mula Bona mengatakan belum ada unsur pidana terkait aksi tersebut. Menurut polisi, si turis Jepang memberikan uang secara sukarela kepada dua pelaku.

“Sementara hasil dari gelar bersama penyidik, bahwa apa yang dilakukan pelaku tidak memenuhi unsur pemerasan karena tidak ditemukan adanya ancaman, paksaan ataupun kekerasan,” kata Bona saat dikonfirmasi, Rabu (19/10/2022).

Dia mengatakan turis Jepang memberikan uang secara sukarela kepada pelaku yang berjumlah dua orang. Patar Bona mengatakan saat ini kedua pelaku masih diamankan di Polsek Sawah Besar.

“Si turis Jepang memberikan uang secara sukarela,” ujarnya.

Berdalih Mau Beli Susu Anak
Sementara itu, Patar mengungkapkan kedua pelaku mengaku menggunakan uang tersebut untuk membeli susu anak dan juga untuk makan.

“Berdasarkan keterangan pelaku, uang digunakan untuk membeli susu anaknya dan untuk makan, demikian tertuang juga dalam BAP,” kata Patar.

Akan Dibawa ke Panti Rehab
Polisi masih mengamankan dua pria pemalak turis Jepang di Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus). Lantaran keduanya positif narkotika, polisi akan membawa pelaku ke panti rehabilitasi.

“Kami dari Polsek Sawah Besar melakukan pengecekan urine dengan hasil positif metafetamin sehingga saat ini kedua pelaku masih kita amankan di Polsek, dan akan kita ajukan untuk dibawa ke panti rehabilitasi narkoba,” kata Patar.

Dia mengatakan, sebelum para pelaku direhab, mereka akan tetap diamankan di Polsek Sawah Besar. Dia menyebut hal itu dilakukan agar pelaku tak mengulangi tindakan serupa.

“Selama proses pengajuan tersebut, kedua pelaku tetap kita amankan guna menghindari terjadi kembali hal serupa,” ujarnya.

(Sumber : 5 Fakta Pemalak Turis Jepang di Jakpus Berdalih Beli Susu Anak.)

Jakarta (VLF) Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti didakwa menerima suap terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro. Berikut ini sejumlah fakta yang terungkap dalam sidang perdana Haryadi Suyuti.

Digelar Hybrid
Persidangan digelar secara hybrid di Ruang Sidang Garuda PN Jogja, dipimpin hakim M Djauhar Setyadi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Rabu (19/10/2022). Terdakwa Haryadi Suyuti mengikuti sidang secara daring dari Rutan KPK.

Penerbitan IMB Apartemen dan Hotel
JPU dalam surat dakwaan mendakwa Haryadi bersama Nurwidhihartana selaku Kepala DPMPTSP Kota Jogja, melalui Triyanto Budi Yuwono selaku sekretaris pribadi Haryadi, rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, menerima suap terkait penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan oleh PT Java Orient Property dan penerbitan IMB Hotel Iki Wae/Aston Malioboro yang diajukan oleh PT Guyub Sengini Group.

“Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” bunyi surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK Ferdian Adi Nugroho.

Suap yang Diterima
Haryadi bersama Triyanto Budi Yuwono dan Nurwidihartana didakwa dalam kasus suap terkait penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro.

Pada perkara penerbitan IMB Royal Kedhaton, Haryadi disebut menerima hadiah dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono lewat Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP) yang merupakan anak perusahaan PT Summarecon Agung Tbk, Dandan Jaya Kartika.

Total USD 27.258 dengan rincian sebesar USD 20.450 diterima oleh Haryadi melalui Triyanto dan sebesar USD 6.808 diterima oleh Nurwidihartana, uang seluruhnya berjumlah Rp 275 juta dengan rincian sebesar Rp 170 juta diterima oleh Haryadi dan sebesar Rp 105 juta diterima oleh Nurwidihartana, kemudian hadiah berupa barang yang diterima oleh Haryadi yaitu satu unit mobil VW Scirocco 2.000 cc warna hitam tahun 2010 nopol B 680 EGR dan satu unit sepeda elektrik merek Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue dari PT Java Orient Property (JOP) melalui Dandan Jaya Kartika dan Oon Nusihono.

Selanjutnya, Hotel Iki Wae akhirnya mendapatkan IMB dari Pemkot Jogja pada 23 Mei 2022. Setelahnya, salah satu pemegang saham PT Guyub Sengini Group bernama Sentanu Wahyudi memberikan Rp 200 juta sebagai tanda terima kasih kepada Haryadi dan Nurwidihartana lewat Triyanto.

Pada prosesnya Nurwidihartana mengambil Rp 50 juta sebagai biaya operasional pengurusan dokumen. Sisa uang diberikan ke Haryadi.

Hadiah tersebut diberikan agar Haryadi melalui Triyanto dan Nurwidihartana memberikan kemudahan dalam penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan oleh PT JOP dan penerbitan IMB Hotel Iki Wae/Aston Malioboro yang diajukan oleh PT Guyub Sengini Group, meskipun prosedur dan persyaratan administrasi untuk diterbitkannya IMB tersebut belum terpenuhi.

Didakwa Berlapis
Dalam dakwaan pertama, JPU mendakwa Haryadi Suyuti dengan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau, dakwaan kedua Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tak Ajukan Eksepsi
Kuasa hukum Haryadi Suyuti, Muhammad Fahri Hasyim, menuturkan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dengan begitu ia menilai proses persidangan dapat dipercepat agar perkara ini segera selesai.

“Di dalam hukum kita ada asas namanya peradilan yang cepat murah sederhana. Daripada bertele-tele putusannya yang seperti itu ya mending cepat tetapi ya mungkin juga seperti itu. Kalau bisa cepat ngapain lambat maksudnya,” ujar Fahri kepada wartawan seusai sidang di PN Jogja, Rabu (19/10).

Fahri menambahkan, dalam sidang pemeriksaan saksi mendatang, pihaknya hanya akan menghadirkan beberapa orang saksi saja.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah bukti dalam perkara ini. Namun ia enggan menyebutkan apa saja bukti-bukti itu dan baru akan dibuka di persidangan nanti.

Lebih lanjut, Fahri mengaku jika ada beberapa hal dari dakwaan kepada kliennya yang masih perlu dikoreksi. Namun pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut pada agenda sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi yang rencananya digelar Selasa (25/10) pekan depan.

(Sumber : Fakta Sidang Eks Walkot Jogja Haryadi Suyuti Kasus Suap IMB Apartemen-Hotel.)

Jakarta (VLF) Kasus pencurian data atau skimming yang menggasak dana nasabah Rp 3,9 miliar yang melibatkan 2 warga negara asing (WNA) Bulgaria, memasuki babak baru. Total empat tersangka dalam kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.

“Telah menerima penyerahan tahap II perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum,” kata Kasi Intelijen Kejari Manado Hijran Safar, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/10/2022).

Pelimpahan tahap II ini dilakukan penyidik Polda Sulut ini ke Kejari Manado, Rabu (19/10). Tersangka dan barang bukti diserahkan ke jaksa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Dua dari empat tersangka merupakan WNA asal Bulgaria yakni AS dan CW, sedangkan dua lainnya warga Indonesia inisial VK dan MS. Keempatnya akan segera disidangkan.

“Nanti setelah perkaranya dilimpahkan jaksa ke pengadilan, maka proses selanjutnya menunggu jadwal sidang yang ditentukan oleh hakim,” tuturnya.

Hajran menjelaskan, keempat tersangka terbukti melakukan transaksi ilegal pada sekitar 229 nasabah. Total kerugian nasabah mencapai Rp 3,9 miliar.

“Jumlah kerugian sebesar Rp 3.961.746.000,00 dana milik nasabah Bank SulutGo sebanyak 229 nasabah,” sebut dia.

Hajran menjelaskan, keempat tersangka melakukan aksinya di beberapa gerai mesin ATM Bank SulutGo (BSG). Bahkan pada pertengahan bulan Januari lalu, para pelaku diketahui melakukan transaksi tarik tunai dan transfer dana sebanyak 144 nasabah BSG sebesar Rp 1,7 miliar di beberapa mesin ATM bank lain di wilayah Denpasar, Bali.

“Tak sampai di situ, pada 30 Juni, para pelaku melakukan transaksi tarik tunai dan transfer dengan menggunakan kartu ATM palsu atau ilegal di 28 mesin ATM Bank Sulut Go di Kota Manado,” tambahnya.

Ada pun rincian transaksi yang dimaksud, yakni melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 655.706.000. Lalu melakukan transaksi transfer ke 18 melalui indodax virtual milik salah satu bank BUMN sebesar Rp 3,3 miliar.

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulut menangkap 4 pelaku pencurian data nasabah atau skimming yang menggasak dana nasabah Rp 3,7 miliar di Kota Manado. Dua dari empat pelaku merupakan warga negara asing (WNA) asal Bulgaria.

“(2 WNA Bulgaria) ya betul dan 2 wanita warga negara Indonesia,” kata Dirkrimsus Kombes Nasriadi kepada detikcom, Sabtu (23/7).

(Sumber : 4 Tersangka Gasak Dana Nasabah Rp 3,9 M di Sulut Dilimpahkan ke Jaksa.)

Jakarta (VLF) Satu per satu fakta di balik peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat terungkap. Salah satunya tentang ‘kasak-kusuk’ yang dilakukan Ferdy Sambo Cs saat tim khusus Polri terkait kasus Yosua sudah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, pada Selasa, 12 Juli 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus atau timsus. Sedangkan dalam dakwaan jaksa terungkap Ferdy Sambo masih gerilya menghilangkan bukti dengan komplotannya.

Hal itu terkuak dalam surat dakwaan yang dibacakan untuk Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra disebut bersama-sama dengan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama, AKBP Arif Rachman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto, yang diadili dalam berkas terpisah.

Berikut rangkaian peristiwa Ferdy Sambo Cs dalam rangka menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua:

Senin, 11 Juli 2022

10.00 WIB

DVR CCTV yang menjadi kunci terungkapnya rekayasa tembak-menembak sudah berada di Polres Jaksel. Chuck, yang menyerahkan CCTV itu, lantas dipanggil Ferdy Sambo. Namun sebenarnya saat itu Ferdy Sambo tidak tahu DVR CCTV sudah berada di penyidik Polres Jaksel.

Di sinilah Ferdy Sambo memarahi Chuck. Ferdy Sambo lantas meminta Chuck mengambil lagi DVR CCTV itu dan menyalin serta melihat isinya.

“Ferdy Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, ‘Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab,’ dan dijawab oleh Chuck, ‘Siap, Jenderal!’,” ucap jaksa.

Chuck lantas mengambil DVR CCTV itu ke Polres Jaksel.

17.00 WIB

Ferdy Sambo menelepon Chuck untuk menemuinya di rumah dinas Duren Tiga.

20.30 WIB

Chuck menelepon Baiquni untuk bertemu di rumah dinas Duren Tiga. Chuck meminta Baiquni menyalin dan melihat isi dari DVR CCTV itu. Baiquni sempat ragu, tetapi Chuck meyakinkannya.

“Dijawab Chuck, ‘Kemarin saya sudah dimarahi. Saya takut dimarahi lagi’. Selanjutnya Chuck menyerahkan kunci mobilnya kepada Baiquni untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya,” ucap jaksa.

DVR CCTV itu kemudian mencari data rekaman tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB yang terdapat dalam DVR CCTV itu. Data itu dipindahkannya ke flash disk warna merah-hitam.

Rabu, 13 Juli 2022

02.00 WIB

Baiquni menemui Chuck di Kompleks Polri Duren Tiga selepas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Chuck bersama Baiquni dan Arif serta Ridwan Rhekynellson Soplanit (saat itu sebagai Kasat Reskrim Polres Jaksel) melihat rekaman CCTV itu.

“Chuck melaporkan dahulu kepada Arif Rachman Arifin di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, ‘Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk meng-copy dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?’,” ucap jaksa.

Di sinilah kemudian Chuck menyadari Yosua tampak di rekaman CCTV pada 17.07 WIB sampai 17.11 WIB. Hal ini disebutnya tidak sesuai dengan keterangan Mabes Polri yang disampaikan ke publik, di mana sebenarnya keterangan itu adalah rekayasa Ferdy Sambo.

“Arif sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah Arif dengar beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologi kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi dan Karo Penmas Divhumas Brigjen Ramadhan ternyata tidak sama dengan apa yang Arif lihat pada CCTV tersebut,” ucap jaksa.

Arif lalu menelepon dan menceritakan apa yang dilihatnya ke Hendra Kurniawan. Setelahnya Hendra mengajak Arif untuk menemui Ferdy Sambo.

20.00 WIB

Arif diajak Hendra menemui Ferdy Sambo menceritakan tentang Yosua yang tampak di rekaman CCTV. Ferdy Sambo lantas mengancam para anak buahnya itu untuk tidak membocorkan hal ini.

“Ferdy Sambo berkata, ‘Kenapa kamu tidak berani natap mata saya. Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu’,” ucap jaksa menirukan ucapan Ferdy Sambo ke Arif.

“Hendra Kurniawan berkata, ‘Sudah, Rif, kita percaya saja’,” imbuhnya.

Ferdy Sambo pun meminta para anak buahnya memusnahkan rekaman CCTV itu.

20.30 WIB

Setelahnya, Arif menemui Chuck dan Baiquni di pantry depan ruangan Ferdy Sambo. Arif menyampaikan perintah Sambo untuk menghapus semua file terkait Yosua itu. Di sini Baiquni sempat meminta izin menyimpan file pribadinya dulu sebelum menghapus semua data Yosua.

Kamis, 14 Juli 2022

21.00 WIB

Baiquni menemui Arif dan menyampaikan file di laptopnya sudah bersih. Laptop itu kemudian diletakkan di mobil Arif.

23.00 WIB

Hendra Kurniawan menelepon Arif menanyakan soal perintah Ferdy Sambo sudah dilaksanakan atau belum. Arif menjawab perintah Sambo sudah dilaksanakan.

Jumat, 15 Juli 2022

Arif mematahkan laptop yang disebut Baiquni sudah bersih dari data rekaman Yosua.

Senin, 8 Agustus 2022

17.00 WIB

Arif menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan itu ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela.

Peran 6 Anak Buah Ferdy Sambo
Lebih lanjut, detikcom merangkum peran-peran anak buah Ferdy Sambo yang didakwa membantu Sambo dalam menghilangkan bukti rekaman CCTV. Berikut perannya:

1. Hendra Kurniawan

Peran Hendra Kurniawan adalah turut membantu Ferdy Sambo menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 4 poin peran Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri ini;

– Memerintahkan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama (Mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri) dan Ari Cahya Nugraha alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 untuk mengecek CCTV rumah Ferdy Sambo

– Memerintahkan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama dan anggota Ari Cahya Nugraha alias Acay untuk mengamankan rekaman CCTV asli yang berkaitan dengan rumah Ferdy Sambo

– Memerintahkan AKBP Arif Rachman Arifin (Mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri) agar menemui penyidik Polres Jaksel untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Putri Candrawathi, yang mana kata jaksa tidak ada peristiwa pelecehan.

– Hendra Kurniawan tetap menjalani perintah Ferdy Sambo yakni menghancurkan file barang bukti CCTV meski sudah tahu Ferdy Sambo berbohong terkait peristiwa tembak menembak antara Richard Eliezer dan Yosua Hutabarat sebagaimana klaim Sambo. Hendra memilih percaya pada Sambo padahal bukti CCTV berkata lain.

“Terdakwa Hendra Kurniawan berkata ‘sudah rif, kita percaya saja’,” ucap jaksa menirukan kalimat Hendra yang meyakinkan AKBP Arif Rachman Arifin.

2. Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama

Sedangkan peran mantan Kaden A Ropaminal Divisi Propam Polri ini sebagai berikut;

– Menyusuri CCTV dan mengamankan DVR CCTV rumah Ferdy Sambo bersama AKP Irfan Widyanto

– Memerintahkan AKP Irfan mengganti DVR CCTV Komplek Polri Duren Tiga, dan CCTV rumah Ridwan Soplanit dengan yang baru.

3. AKBP Arif Rachman Arifin (Mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri)

– Menjalankan perintah Brigjen Hendra Kurniawan dengan mendatangi Polres Jaksel dan menemui penyidik untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan ibu Putri Candrawathi, meski hal itu tidak terlaksana lantara rekaman CCTV berada di Kompol Chuck Putranto.

– Menonton unduhan atau hasil copyan DVR CCTV rumah sekitar Ferdy Sambo dan telah mengetahui bahwa Yosua masih hidup sehingga klaim Sambo terkait tembak-tembakan terpatahkan, tapi Arif tidak menghentikan Sambo malah melanjutkan perintah Sambo menghilangkan bukti

-Patuh pada Ferdy Sambo dan menghancurkan bukti yakni mematahkan laptop unntuk menghilangkan jejak DVR CCTV

4. Kompol Chuck Putranto

Kemudian peran mantan Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri ada beberapa. Yang paling penting, Chuck berperan menguasai DVR CCTV rumah Ferdy Sambo tanpa memegang surat tugas.

Berikut perannya;

– Menerima dan menguasai 3 DVR CCTV sekitar rumah Ferdy Sambo tanpa surat tugas maupun Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait Barang Bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana.

– Menjalankan perintah Ferdy Sambo, mengambil kembali DVR CCTV padahal sudah menyerahkan ke Polres Jaksel.

– Meng-copy dan melihat isi DVR CCTV sekitar rumah Ferdy Sambo

– Mengetahui bahwa Yosua masih hidup sehingga klaim Sambo terkait tembak-tembakan terpatahkan, tapi Arif tidak menghentikan Sambo malah melanjutkan perintah Sambo menghilangkan bukti

– Turut mengetahui rencana penghancuran bukti

5. Kompol Baiquni Wibowo

Baiquni disebut jaksa terlibat karena didatangi Kompol Chuck Putranto. Mantan Kasubbag Riksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri ini awalnya diminta meng-copy DVR CCTV. Berikut rincian perannya;

– Awal mula terlibat dalam kasus, karena diminta Kompol Chuck Putranto meng-copy DVR CCTV.

– Menonton unduhan atau hasil copyan DVR CCTV rumah sekitar Ferdy Sambo dan telah mengetahui bahwa Yosua masih hidup sehingga klaim Sambo terkait tembak-tembakan terpatahkan, tapi Arif tidak menghentikan Sambo malah melanjutkan perintah Sambo menghilangkan bukti

– Menghapus, menghancurkan laptop dan flashdisk guna menghilangkan jejak DVR CCTV

6. AKP Irfan Widyanto

Terakhir, mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri ini adalah anggota dari Ari Cahya Nugraha alias Acay yang merupakam tim CCTV KM 50. Irfan terlibat dalam urusan ‘pengamanan’ CCTV ini atas perintah Acay, berikut perannya:

– Menyusuri CCTV dan mengambil DVR CCTV sekitar rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, kemudian menggantinya dengan yang baru tanpa sepengetahuan Ketua RT Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

– Mengambil DVR CCTV rumah Ridwan Soplanit dengan sepengetahuan Ridwan

– Menyerahkan CCTV ke Kompol Chuck Putranto yang saat itu menjabat sebagai Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

Mereka berenam adalah terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Mereka didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Momen Kapolri Bentuk Timsus
Pada 12 Juli 2022, Jenderal Sigit membentuk tim khusus (timsus) untuk menangani pelbagai isu liar yang menyelimuti kasus polisi tembak polisi. Timsus itu dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

“Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota, karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar yang tentunya kita juga ingin semuanya ini bisa tertangani dengan baik,” kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Selasa (12/7/2022).

“Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabik (Kabaintelkam) kemudian juga ada As SDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal,” imbuh Jenderal Sigit.

Komjen Gatot nantinya dibantu Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri, dan As SDM Irjen Wahyu Widada. Selain itu, dari Provos terdapat Karo Provos Div Propam Brigjen Beni Ali S dan Karo Paminal Div Propam Brigjen Hendra Kurniawan.

(Sumber : Bisa-bisanya Sambo Dkk Kasak-kusuk Usai Timsus Kasus Yosua Dibentuk.)