Jakarta (VLF) Pengacara Henry Yosodiningrat menyatakan untuk mundur sebagai kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa dalam kasus dugaan jual beli narkoba.

Henry menyatakan bahwa dirinya sudah mundur sejak Jumat (21/10/2022).

“Iya, saya mundur (sebagai kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa) terhitung sejak Jumat 21 Oktober,” ujar Henry kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022) pagi.

Henry mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah dia dan kliennya itu saling berdiskusi.

Kendati demikian, Henry tidak menyebut lebih terperinci soal alasan yang menyebabkan dia mundur sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa.

Henry hanya menyebutkan bahwa keputusan mundur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

“Ada sejuta alasan kenapa saya mundur, dari diskusi saya dengan Teddy Minahasa, kami sepakati yang terbaik, yaitu saya mundur,” tutur Henry.

Adapun kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa kini diambil oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

“Betul (jadi pengacara Teddy Minahasa),” ujar Hotman Paris saat dihubungi oleh Kompas.com, Minggu (23/10/2022).

Hotman mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi menangani kasus hukum Teddy Minahasa. Salah satunya, kata Hotman, karena dia dan Teddy sudah saling mengenal sejak lama.

“Saya mau karena saya sudah kenal Teddy ini jauh sebelum pandemi Covid-19. Waktu dia masih jadi Karo Paminal di Propam Mabes Polri, dia banyak bantu pengaduan rakyat kecil yang datang ke Kedai Kopi Joni,” ungkap Hotman.

Adapun Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait dugaan kasus narkoba.

Teddy saat ini telah ditempatkan secara khusus (patsus) atas dugaan pelanggaran etik dan profesi, serta tindak pidana yang dilakukannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pengungkapan keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya.

Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil.

Setelah itu, kata Sigit, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan ternyata menemukan keterlibatan dua polisi lain.

Pengembangan penyelidikan pun terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan oknum anggota Polri berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukittinggi, dan Irjen Teddy Minahasa.

Sigit pun meminta Kadiv Propam Irjen Syahardiantono untuk menjemput Irjen TM untuk diperiksa. Saat ini Irjen Teddy Minahasa masih berada di Patsus Propam.

Terkini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu. Satu di antaranya adalah Teddy Minahasa.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan, penetapan tersangka Teddy dilakukan setelah penyidik memeriksa dia sebagai saksi pada Kamis (13/10/2022). Setelah pemeriksaan tersebut, penyidik langsung melakukan gelar perkara pada Jumat pagi.

Dari sana diputuskan bahwa status Teddy sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu.

“Dan tadi pagi kami telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TM sebagai tersangka,” kata Mukti.

Teddy dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

“Dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun,” pungkas dia.

(Sumber : Henry Yosodiningrat Mundur sebagai Kuasa Hukum Teddy Minahasa sejak Jumat Lalu.)

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang lanjutan kasus pemilik PT Duta Palma Surya Darmadi pada Senin (24/10/2022).

Diketahui, Surya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu yang merugikan negara sebesar Rp 104 triluin.

“Berapa orang saksinya?” tanya hakim ketua Fahzal Henri dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

“Ada 10 saksi majelis,” jawab jaksa.

Lantas, jaksa pun memanggil satu per satu saksi untuk duduk di hadapan majelis hakim.

Mereka adalah Kepala Dinas pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2004 Syahsoerya dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya di Inspektorat Kabupaten Inhu sejak tahun 2020-sekarang, Hatirudi.

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 – 2010 Tengku Razmara dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 200424 s/d Maret 2006 / Asisten Tata pemerintahan Sekda Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2009 -2011, Muhammad Sadar.

Lalu, Kasubag Ketertiban Bag Tata Pemerintahan Setda Inhu Agus Rianto, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2009– 2019 Manahara Napitupulu dan Anggota DPRD Kabupaten Inhu periode 2009-2014, Suradi.

Selanjutnya, Bupati Indragiri Hulu tahun 2010-2015 dan 2016-2021 Yopi Arianto, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2011- 2017 Inhu, Adri Respen.

Selain itu, ada juga Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hulu 2011/ Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Indragiri Hulu 2016-sekarang, Arief Fadillah.

Dalam kasus ini, Surya didakwa merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun dalam kasus dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan sejak 2004 hingga 2022.

Korupsi itu diduga dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir.

Menurut Jaksa, Surya Darmadi mengoperasikan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip dan bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan.

Jaksa juga menyebut Surya Darmadi tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan.

(Sumber: Kasus Surya Darmadi, Jaksa Hadirkan Eks Bupati, Sekda hingga Anggota DPRD .)

Jakarta (VLF) Irjen Teddy Minahasa menunjuk Hotman Paris sebagai pengacaranya. Ada cerita di balik penunjukkan Hotman Paris ini.

Seperti diketahui, polisi telah menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus narkoba. Sementara itu, Teddy juga telah membantah tuduhan sebagai pengedar narkoba.

Penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dari penangkapan warga sipil, kasus itu berkembang hingga melibatkan polisi. Salah satunya Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa diduga menjual barang bukti narkoba.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menugaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk menangani kasus pidana Irjen Teddy Minahasa. Kapolri juga telah membatalkan TR terkait penempatan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur.

Irjen Teddy Minahasa pun ditetapkan menjadi tersangka kasus narkoba. Penetapan tersangka sudah berdasarkan gelar perkara.

“Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara dengan Dir 4 Bareskrim Polri, Irwasda, Kadiv Propam, dan Ditkum,” ucap Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Teddy Bantah Jadi BandarPengacara Teddy Minahasa sebelumnya, Henry Yosodiningrat, mengatakan Teddy Minahasa tahu soal penyisihan 1 persen dari total 41,4 persen barang bukti Polres Bukittinggi. Namun Teddy mengklaim penyisihan barang bukti itu untuk keperluan operasi narkoba dengan teknik undercover control delivery.
Henry Yosodiningrat mengatakan penyisihan barang bukti itu hendak digunakan untuk menjebak Linda melalui teknik undercover.

“Penggunaan untuk barbuk yang disisihkan itu antara lain bisa untuk teknik undercover, untuk operasi-operasi selanjutnya, bukan untuk dijual. Nah, ini kenapa dijual? Kaitannya dengan upaya untuk menjebak si Linda,” tutur Henry, Selasa (18/10).

Salahkan Anak Buah
Henry Yosodiningrat mengaku sebenarnya ingin menjebak Anita alias Linda dengan teknik control delivery 5 kilogram sabu. Ternyata, AKBP Doddy tidak menangkap Linda.

“Iya, makanya dia (Teddy Minahasa) perintahkan ‘coba hubungi ini (AKBP Doddy)’, karena dia minta dana lagi, pokoknya dialah yang memperkenalkan sama Kapolres ini. Kapolres ini perintahnya Teddy untuk menjebak si Linda ini, tapi teknisnya salah yang dia lakukan. Dia salah memahami,” ujar kuasa hukum Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat, saat berbincang dengan detikcom, Senin (17/10).

“Ternyata dia nggak tangkap, kemudian dia malah terima uang dan itu di Jakarta. Teddy (mengatakan), loh kok bisa di Jakarta, kan bukan kewenangan saya. Kalau di sini (Sumatera Barat) kan kewenangan saya sebagai Kapolda,” tambahnya.

Anak Buah Serang Balik Teddy
Klaim tersebut diserang balik oleh pihak AKBP Doddy. Kuasa hukumnya, Adriel Viari Purba, mengatakan justru Irjen Teddy merupakan dalang dari kasus narkoba ini.

Adriel sendiri juga menjadi kuasa hukum dari tersangka lainnya, Syamsul Ma’arif, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto P Situmorang, dan Muhamad Nasir.

“Semuanya memberi keterangan bahwa Irjen Teddy yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini,” kata Adriel kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (22/10).

Adriel menilai trik yang diklaim Irjen Teddy Minahasa dalam menjebak Linda tidak masuk akal. Padahal kliennya, AKBP Doddy, kala itu menjabat anggota logistik Polda Sumbar.

“Dia disuruh mengungkap dan menangkap Linda yang sementara itu bagian narkoba. Kenapa pak Teddy tidak menyuruh saja di Polda Sumbar kenapa harus Pak Doddy yang notabenenya anggota logistik Polda Sumbar,” katanya.

Hotman Paris Jadi Pengacara Teddy
Teddy pun akhirnya menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Hotman Paris ditunjuk Teddy Minahasa untuk mendampinginya menggantikan Henry Yosodiningrat.

“Tedy Minahasa ganti kuasa hukum jadi Hotman Paris,” kata Hotman Paris kepada detikcom, Minggu (23/10).

Usai ditunjuk untuk mendampingi Teddy Minahasa, Hotman mengaku akan mempelajari terlebih dulu mengenai kasus yang menjerat kliennya.

“Pelajari dulu,” ungkapnya.

Cerita di Balik Penunjukkan Hotman Paris
Hotman menuturkan, sejatinya sudah diminta untuk menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa sejak awal. Namun, karena kesibukannya di Bali, Hotman pun sempat menolak.

“Dari awal sudah diminta cuma Hotman sibuk bisnis di Bali. Dari paling awal sudah diminta,” kata Hotman.

Sementara itu, surat kuasa Hotman akan diteken Teddy hari ini.

(Sumber : Cerita di Balik Teddy Minahasa Pilih Hotman Paris Jadi Pengacara.)

Jakarta (VLF) Polisi melakukan penahanan terhadap Selvi Ahmad Firdaus, tersangka kasus penipuan yang fotonya terpampang jelas di billboard salah satu ruas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Selvi ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat pekan lalu.

“Iya benar sudah ditahan,” ujar Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Helmi Kwarta kepada detikcom, Minggu (23/10/2022).

Kombes Helmi awalnya mengumumkan Selvi menjadi tersangka pada Rabu (19/10). Selvi dijerat UU ITE karena tindak pidana dan penipuan yang dilakukan tersangka menggunakan media sosial sebagai perantara utama.

“Pasal yang disangkakan ini, selain konteks yang pidana yang berkaitan dengan UU ITE, tentu berkaitan dengan konteks penggelapan hak orang tapi yang dalam ruang penggelapan ITE,” ujarnya.

Selvi menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat (21/10). Pemeriksaan tersangka untuk memperdalam materi dugaan penipuan yang dilakukan dengan modus mengajak dan mengiming-imingi trip perjalanan murah ke luar negeri melalui media sosial.

Selvi kemudian ditahan dan mendekam di Rutan Mapolda Sulsel. Kendati demikian Kwarta mengaku belum bisa menjelaskan banyak hal.

“Senin (hari ini) kita rilis,” ujar Kombes Helmi.

Penampakan Tersangka
Polisi juga merilis foto tersangka Selvi. Berdasarkan foto yang diterima detikSulsel, Minggu (23/10), tampak tersangka Selvi mengenakan baju tahanan oranye. Tersangka juga mengenakan jilbab berwarna ungu muda.

Selanjutnya tampak pula tersangka Selvi memakai masker biru yang digantung di dadanya. Namun foto Selvi memiliki coretan hitam pada area mata tersangka.

Pada foto lainnya, tampak tersangka berfoto bersama dengan sejumlah pria yang diduga sebagai penyidik kepolisian.

Foto Selvi SLV Travel Dipasang di Billboard
Kasus ini bermula saat foto Selvi Ahmad Firdaus terpampang di billboard berukuran besar di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Keberadaan iklan billboard ini sontak menyita perhatian pengguna jalan hingga viral di media sosial.

Pantauan detikSulsel di lokasi, Jumat (23/9), papan iklan itu juga dilengkapi dengan tulisan ‘Tolong kembalikan uang kami…!!’.

Selain itu, ada juga tulisan curhatan para korban. Mereka mengaku sebagai korban yang tersakiti karena dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Selvi.

“Dari para korban travel yang kau sakiti..!!” demikian tulisan di iklan billboard tersebut.

Salah satu pelapor di kasus penipuan ini, Magfirah Fahruddin mengaku bahwa Selvi atau terlapor telah membawa kabur dana Rp 3,3 miliar. Dia menjelaskan jumlah tersebut merupakan data terakhir dari seluruh korban yang ada.

“Kalau kemarin terakhir (total kerugian) Rp 3,3 miliar,” ujar Magfirah kepada detikSulsel, Sabtu (24/9).

Menurut Magfirah, setiap trip yang disediakan perusahaan SLV Travel diikuti oleh kelompok peserta tertentu. Sebagai contohnya, kelompok Magfirah berjumlah 11 orang yang mana semuanya merupakan anggota keluarganya sendiri.

“Kalau yang total list ada 90-an. Tapi itu kan cuma perwakilan (kelompok), misalnya kayak saya tulis nama, tapi saya itu ada 11 orang,” ujar Magfirah.

(Sumber : Penahanan Wanita Bos Travel Tersangka Penipuan-Fotonya Terpasang di Billboard.)

Jakarta (VLF) Berbagai aksi kejahatan terjadi di Jabar selama sepekan ini. Dari mulai pembunuhan yang dilakukan ponakan terhadap tantenya, hingga seorang anak perempuan di Cimahi yang tewas ditusuk pria.
Berikut lima aksi kejahatan pilihan detikJabar yang menggemparkan publik selama sepekan.

Ponakan Bunuh Tante
Kiki Randiayansyah (20) tega membunuh tantenya sendiri Dede Rokayah (62). Dia merasa sakit hati dengan perkataan tantenya usai menanyakan masalah warisan.

Kasus ini bermula dari penemuan jasad Dede Rokayah di lantai dua rumahnya. Dia ditemukan tak bernyawa oleh menantunya.

Saat ditemukan jasad Dede dalam kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain. Sejumlah barang berharga korban juga raib. Dede diduga menjadi korban pembunuhan.

Polisi kemudian bergerak menyelidiki kasus tersebut. Sejumlah saksi diperiksa dan pengumpulan barang bukti dilakukan demi mengungkap kasus tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengendus pelaku. Pengejaran dilakukan hingga akhirnya pelaku pembunuhan ditangkap di Sukabumi.

Polisi kemudian mengungkap pelaku pembunuhan itu adalah keponakan korban. Dia membunuh gegara masalah warisan. “Pelaku datang untuk menanyakan harta warisan bagian orang tuanya, tapi korban malah berkata kasar dan membuat pelaku sakit hati,” kata Kapolsek Bojongloa Kidul Kompol Ari Purwantono, Senin (17/10/2022).

Mendapatkan perlakuan seperti itu, timbulah niat jahat pelaku untuk bunuh korban. Korban dibekap mengunakan bantal, melilitkan lakban pada mulut dan tangan, juga mengikat kaki korban dengan sarung dan kain taplak meja, hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selain itu, korba juga sempat ditodong menggunakan sebilah pisau. “Korban lemas dan kehabisan nafas,” ujarnya.

Tak hanya membunuh, tersangka juga merampok harta korban. “Uang dan emas (diambil pelaku),” ucap Ari.

Untuk uang yang diambil pelaku senilai Rp 16 juta, sedangkan perhiasan emas masih diselidiki. “Uang kurang lebih Rp 16 juta, emas dari informasi dijual ke pedagang dipinggir jalan yang ada di Sukabumi,” ujar Ari.

Atas ulah yang dilakukannya pelaku disangkakan Pasal 365 KUHPidana ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Pembunuhan Pria Jateng di Cianjur
Syaifudin Maulana, warga Kabupaten Blora, Jateng, ditemukan tewas di Waduk Cirata Kabupaten Cianjur. Syaifudin rupanya dibunuh secara sadis oleh para pelaku.

Polisi langsung bergerak mengusut pembunuhan terhadap Syaifudin. Empat orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Penemuan jasad Syaifudin menggemparkan publik. Syaifudin ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan kepala ditutup karung. Ia juga masih mengenakan kaling emas. Jasadnya ditemukan di perairan Cipicung Waduk Cirata, Kecamatan Mande, Sabtu (15/10/2022) sore.

Mayat pria tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mencari ikan. “Yang pertama kali menemukan warga tadi sore. Kita langsung ke lokasi dan mengecek kondisi mayatnya usai mendapatkan laporan dan segera mengevakuasinya,” ujar Kasatpol Airud Polres Cianjur AKP Heri.

Kemudian polisi memeriksa identitas. Barulah ditemukan bahwa mayat pria itu bernama Syaifudin Maulana asal Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Namun korban yang berusia 28 tahun ini beberapa tahun terakhir tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat.

Usai berhasil mengungkap identitas korban. Polisi kemudian mengidentifikasi para pelaku. Hasil pemeriksaan mengarah pada kasus pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi mengatakan, dari hasil penyelidikan didapati beberapa orang yang diduga merupakan pelaku pembunuhan pria yang berusia 28 tahun tersebut.

Menurut Adi, motif pembunuhan keji itu bisa terungkap setelah para pelaku tertangkap. “Kita upayakan segera bisa menangkap para pelaku untuk mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut,” kata dia.

Polisi berhasil menangkap empat pelaku terkait pembunuhan Syaifudin. Keempat pelaku itu Akbar Pamungkas, Wahyu Gunawan, Dadan Supriatna, dan Endi langsung kabur usai membunuh korban.

“Pelaku ini kabur ke luar Cianjur, setelah kami berhasil mendapatkan lokasi pasti keberadaannya, anggota langsung bergerak dan berhasil menangkap pelaku di kawasan Semper, Jakarta Utara,” ujar Setiawan Adi, Kamis (20/10/2022).

Para pelaku sempat menyiksa korban sebelum ditenggelamkan di sungai. “Dari keterangan para pelaku, mereka memukul dan mencekik korban. Kemudian korban diikat tangan dan dilakban mulutnya. Setelahnya korban dilemparkan dari atas jembatan ke sungai di kawasan Mande,” kata dia.

“Jadi dieksekusi pada Rabu (12/10) lalu, kemudian jasad korban ditemukan empat hari setelahnya di kawasan Waduk Cirata Desa Bobojong Kecamatan Mande pada Sabtu (16/10),” jelasnya.

Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan dari korban mengalami penyiksaan saat dibawa oleh para pelaku menuju ke arah Mande. Bahkan salah seorang pelaku, yakni Dadan Supriatna mencekik korban hingga pingsan.

“Setelah pingsan, pelaku mengikat tangan korban menggunakan tali, melakban mulut korban, dan kepalanya ditutup dengan karung,” ucap dia, Kamis (20/10/2022).

Para pelaku pun melemparkan tubuh korban dari atas jembatan di ruas Jalan Mande-Cikalongkulon ke sungai di bawahnya.

Akibatnya korban yang tidak bisa melepaskan diri tersebut tewas lantaran kehabisan nafas. Jasad korban pun hanyut dan ditemukan di Waduk Cirata tepatnya di Desa Bobojong Kecamatan Mande. “Saat dilemparkan atau ditenggelamkan itu korban masih dalam keadaan hidup. Jadi korban meninggal akibat kehabisan nafas saat ditenggelamkan,” kata dia.

Polisi juga mengungkap pembunuhan keji itu dipicu korban yang menyebarkan video seks sesama jenis dari adik salah seorang pelaku. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menjelaskan tindak pidana pembunuhan tersebut bermula ketika adik dari pelaku Dadan Supriatna memesan jasa korban yang merupakan penjaja seks sesama jenis dua pekan sebelum pembunuhan.

Namun adik pelaku yang melakukan hubungan laki-laki seks laki-laki dengan korban tidak mau membayar. Korban yang kesal pun akhirnya menyebarkan video saat dirinya melakukan hubungan seks sesama jenis dengan adik dari pelaku.

“Jadi pemicunya karena video seks adik pelaku Dadan ini disebar oleh korban ke warga dan grup whatapps di lingkungan tempat tinggal adik pelaku. Hal itu dilakukan karena korban merasa kesal tidak dibayar oleh adik pelaku,” ujar dia, Kamis (20/10/2022).

Para pelaku sempat mengintrogasi korban terkait tujuannya menyebarkan video seks sesama jenis antara adiknya dengan korban. “Dari keterangan pelaku, saat ditanya korban ini beralasan jika video itu disebar karena kesal dirinya tak dibayar adik pelaku. Kemudian para pelaku memukuli dan mencekik korban hingga pingsan,” ucap Doni Hermawan.

Tak sampai di situ, pelaku juga mengikat tangan korban dengan tali, melakban mulutnya, dan menutup kepalanya dengan karung. Setelahnya korban dilempar dari atas jembatan di Jalan Mande-Cikalongkulon ke sungai.

“Pelaku ada empat orang, tiga orang pelaku utama yang membunuh korban dan satu pelaku lagi yakni Endi merupakan penadah dari barang berharga korban. Semuanya ditangkap di Jakarta,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Siswa SMP Cabuli 2 Bocah SD
Kasus pencabulan terjadi di Kota Bandung. Pelakunya adalah siswa SMP berusia 12 tahun. Sedangkan korban ada dua orang yang merupakan teman pelaku.

Peristiwa ini terjadi pada September lalu. Aksi ini kemudian terungkap oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung. “Sekitar bulan September 2022 korban alami pelecehan seksual, korban anak laki-laki, tersangkanya teman sendiri,” kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (18/10/2022).

Sebelum dicabuli, pelaku sempat menodongkan sebilah pisau dapur kepada korban. Karena takut, akhirnya korban mengikuti kemauan pelaku. “Modus korban dipaksa dan ditodong dengan pisau, kemudian dilakukan pelecehan seksual terhadap korban sebanyak tiga kali,” ujarnya.

Dalam kejadian ini, dua anak berusia 10 tahun dan 12 tahun menjadi korbannya. Namun dari hasil pengembangan, diduga ada korban lain yang juga anak di bawah umur.

“Penyidik lakukan pendalaman, ternyata ada korban lain yang dilakukan oleh tersangka, juga di bawah umur,” ujarnya.

Menurut Aswin, pelaku sudah ditempatkan di tempat khusus. Pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini.

Setelah dilakukan penyidikan, Aswin menyebut aksi tersebut dilakukan tersangka karena memiliki kebiasaan menonton video porno. Ia pun mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi anaknya agar tidak melakukan tindakan negatif akibat terpapar hal buruk dari ponsel.

“Diawali dari kebiasaan tersangka melihat video porno di handphone sehingga terjadi perbuatan pelecehan seksual. Imbauan kami kepada orang tua yang anaknya sudah bisa gunakan HP dan internet untuk lihat anaknya buka situs apa, kontrol orang tua (penting) ya, orang tua harus mencegah,” jelasnya.

Sementara karena masih di bawah umur, Aswin mengatakan pihaknya sudah melakukan pendamping terhadap korban. “Korban kita perlakukan seperti yang tertera dalam UU Perlindungan Anak, ditangani psikologinya, kita lindungi korban,” pungkasnya.

Sedangkan pasal yang disangkakan kepada pelaku yakni Pasal 82 jo Pasal 76 E UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.

Sementara saat ini, pelaku sudah dalam penanganan Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung dan ditempatkan di tempat khusus untuk diproses lebih lanjut.

Mahasiswa Bandung Ditusuk di Depan Kafe
Faridz Firdaus (20), seorang mahasiswa di Kota Bandung menjadi korban penusukan oleh orang tidak dikenal (OTK). Korban meninggal dunia setelah tiga hari dirawat di RSHS Bandung.

Salah seorang saudara korban, Fathir Muhammad (23) mengatakan, kejadian ini terjadi di depan sebuah kafe yang berada di Jalan Dr Djunjunan (Pasteur), Kota Bandung, Minggu (2/10/2022) dini hari.

“Berawal ada keributan di dalam kafe, lalu pihak sekuriti menyuruh pengunjung kafe keluar semua. Pelaku yang tidak dikenal menusukkan senjata tajam berupa sangkur kepada Faridz,” kata Fathir kepada detikJabar, Rabu (19/10/2022).

Fathir berujar, Faridz datang bersama temannya ke kafe itu. Niatnya adalah untuk merayakan ulang tahun dosennya. “Untuk merayakan ulang tahun dosen, diajak sama dosen,” ujarnya.

Saat kejadian, teman-teman Faridz berhamburan, sedangkan Faridz bertahan di lokasi kejadian hingga insiden nahas itu terjadi. Faridz diduga menjadi korban salah sasaran.

“Dari keterangan temanya nggak ada permasalahan sama pelaku itu, malah nggak kenal sama sekali,” tambahnya.

Faridz pun langsung dibawa ke RSHS Bandung oleh sekuriti kafe. Dari informasi sejumlah saksi di TKP, korban diduga ditusuk menggunakan sebilah pisau. “Ulu hati (luka tusuk pada korban),” ucap Faridz.

Belum diketahui pelaku dalam kejadian ini. Menurut Fathir kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan masih dalam proses penyelidikan.

Tapi setelah dua pekan sejak korban dinyatakan meninggal dunia, belum ada titik terang yang mengarah kepada pelaku. Pihak keluarga berharap kepada pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku.

“Harapan keluarga meminta keadilan agar pelaku cepat diproses dan ditangkap. Mendapatkan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang,” Fathir.

Dikonfirmasi kepada pihak kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pihaknya akan mengecek informasi ini. “Dicek dulu,” kata Ibrahim dikonfirmasi via pesan singkat.

Kasus penusukan berawal dari keributan yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota TNI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Kisdiyanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dia mengatakan sejauh ini belum ada informasi oknum prajurit TNI terlibat kasus tersebut.

“Iya, (kabar oknum TNI terlibat) masih dalam penyelidikan. Sampai sekarang belum ada info keterlibatan oknum TNI,” kata Laksda Kisdiyanto saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/10/2022).

Anak Perempuan di Cimahi Dibunuh Saat Pulang Ngaji
Santriwati berusia 12 tahun di Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tewas ditusuk orang tak dikenal (OTK). Aksi keji pelaku itu terekam CCTV. Polisi masih berupaya menangkap pelaku yang masih berkeliaran.

Kejadian pembunuhan itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu (19/10) di gang sempit di Cibeureum. Saat kejadian, hujan mengguyur kawasan Cibeureum. Korban ditusuk sepulang mengaji.

Ketua RT setempat, Aip Sunarya mengatakan penusukan itu terjadi saat korban sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya sepulang mengaji. Saat itu ia berjalan dengan seorang temannya, namun berpisah di persimpangan karena korban melalui gang berbeda.

“Jadi korban ini pulang mengaji, temannya belok ke kanan dia lurus. Nah kalau dari CCTV di sekitar lokasi itu, korban ditusuk di Gang Mukodar Tengah, di dekat toren air di” ungkap Aip kepada wartawan di lokasi kejadian, Kamis (20/10/2022).

Korban sempat dilarikan ke RS Sartika Asih. Dari hasil pemeriksaan pihak rumah sakit, korban mendapat satu tusukan.

“Secara fisik itu hanya terlihat satu tusukan saja, namun untuk lebih pastinya kita menunggu pemeriksaan lebih mendetail dari dokter autopsi,” ungkap Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadilla, Kamis (20/10/2022).

Rizka mengatakan dari hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP yang dilakukan, korban meninggal dunia saat menerima perawatan di rumah sakit.

Detik-detik sebelum penusukan itu terekam CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman video dari CCTV dengan durasi 54 detik, terlihat jelas korban sedang berjalan berdua dengan temannya. Kemudian keduanya berpisah karena korban belok kiri, sedangkan temannya berjalan lurus.

Tak berselang lama muncul seorang pria berkaus putih mengenakan topi menggunakan sepeda motor matik dari arah berlawanan dengan korban. Pria tersebut memarkirkan motor di samping rumah warga di Jalan Mukodar. Ia turun, kemudian membuntuti korban yang berjalan ke gang menuju arah pulang.

Namun CCTV tak merekam kejadian setelahnya. Hanya saja dari rekaman CCTV itu pria yang diduga pelaku penusukan itu kemudian berlari menuju motornya kemudian kabur ke arah Jalan Mukodar Raya.

Rizka Fadhilla juga mengungkapkan, pihaknya saat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian bakal menjadi petunjuk awal bagi polisi untuk mengungkap kasus penusukan itu.

“Untuk CCTV itu menjadi titik awal, namun apakah pria itu terduga pelaku atau bukan kami belum bisa menyimpulkan karena masih melakukan penyelidikan agar pelaku segera tertangkap,” ujar Rizka.

Polisi juga membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku. Tim tersebut berisikan anggota Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Cimahi Selatan.

“Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, doakan saja mudah-mudahan segera terungkap,” kata Kasi Humas Polres Cimahi AKP Hendra Solih Hidayat kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).

“Tim gabungan dibentuk untuk mengungkap kasus itu, dipimpin Kasatreskrim Polres Cimahi,” kata Hendra menambahkan.

Hendra menjelaskan saat ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh tim penyidik. Mulai dari tetangga hingga warga setempat yang menemukan korban tergeletak. “Sudah ada beberapa saksi, cuma tidak bisa kita sampaikan berapa. Semua berkaitan dengan korban,” ucap Hendra.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) meminta agar kasus penusukan hingga menewaskan anak perempuan berinisial PS (12) di Cimahi segera diungkap. Dengan terungkapnya kasus itu, Ridwan Kamil berharap anak-anak tak resah saat pergi mengaji.

“Iyah, ini kan namanya kriminalitas yah. Saya titip ke kepolisian untuk segera mengungkap secepatnya,” kata Ridwan Kamil saat ditemui usai peringatan Hari Santri di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Sabtu (22/10), Minggu (23/10/2022).

Terbaru polisi berhasil menangkap Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical (22) pelaku pembunuhan anak perempuan di Cimahi. Polisi masih melakukan pengembangan atas penangkapan tersebut.

“Masih di luar belum dibawa ke kantor. Karena masih dikembangkan,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo kepada detikJabar, Minggu (23/10/2022).

Rizaldi sendiri diketahui ditangkap sore tadi. Penangkapan bertepatan dengan polisi merilis foto dan identitas dari pelaku. Pelaku diketahui diamankan oleh tim gabungan dari Polda Jabar dan Polres Cimahi. “Oleh (tim) gabungan,” kata Ibrahim.

(Sumber : Jabar Sepekan: Anak Pulang Ngaji di Cimahi Dibunuh Pemuda Bandung.)

Jakarta (VLF) Mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Robby Anangga ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan. Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Polda Sumut. Dirinya dilaporkan anggota DPR RI, Delmeria Sikumbang pada tanggal 29 Juli 2021 yang lalu dengan laporan bernomor: LP/1213/VII/2021/SPKT Polda Sumut.

“Saya itu disangkakan melakukan penipuan dan penggelapan oleh saudari Delmeria, laporan itu pada tanggal 29 Juli 2021. Delmeria Sikumbang merupakan kawan bisnis dia dalam pengangkutan gas LPG 3 kg,” terang Robby Anangga kepada wartawan di Medan, Minggu (23/10/2022).

Robby menjelaskan dasar kesepakatan mereka untuk berbisnis pengangkutan LGP 3 kg dan pihak Delmeria Sikumbang dan Indra Alamsyah menyediakan truk pengangkut. Di dalam laporan tersebut dirinya dituduh menggelapkan uang.

“Dasar mereka melaporkan itu kesepakatan bersama yang kami buat itu pada tanggal 1 Februari 2018, itu dasar dia melaporkan saya, di situ dia bilang saya melakukan penggelapan uang karena dasarnya kesepakatan bersama,” jelasnya.

Menurut Robby dasar pengaduan mereka tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan pada 26 April 2022. Sehingga seharusnya dasar laporan tersebut sudah gugur dan dia heran dia tetap dijadikan tersangka pada kasus tersebut.

“Padahal kesepakatan bersama ini sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, jadi sebenarnya dasar laporan mereka ini sudah gugur,” ujarnya.

“Maka kami heran, kenapa ini saya bisa ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.

Dalam laporan tersebut, Robby dituduh menggelapkan transport fee sebesar Rp 3 miliar dan Rp 4 miliar. Padahal di dalam kesepakatan yang sudah dibatalkan tersebut tidak terdapat poin ada kewajiban memberikan transport fee tersebut kepada Delmeria dan Indra Alamsyah.

“Dan di dalam kesepakatan bersama ini, mereka menuduh saya menggelapkan trasnport fee, di dalam kesepakatan bersama ini tidak ada yang menyatakan saya punya kewajiban memberikan transport fee kepada pelapor, ini yang mereka tuduhkan itu saya menggelapkan Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar,” ucapnya.

Pada bulan Mei 2021 yang lalu, truk yang dari pihak pelapor tersebut ditarik oleh leasing, yang kemudian diketahui truk tersebut bukan lah milik pelapor.

“Di tahun 2021 bulan Mei, truk itu ditarik oleh leasing dan setelah kita cek ternyata truk itu bukan milik si pelapor, kemudian di bulan berapa itu truk dia yang satu lagi ditarik oleh Indra Alamsyah,” bebernya.

Sehingga dia merasa penetapan dirinya pada tanggal 20 Oktober 2022 kemarin aneh dan janggal dan dia mengaku merasa dikriminalisasi.

“Jadi menurut saya ini aneh dan janggal, jadi saya merasa saya itu dikriminalisasi, kemudian penetapan tersangka itu tanggal 20 Oktober 2022, suratnya itu tanggal 21 malam,” ungkapnya.

Sebelumnya statemen salah satu petinggi Polda Sumut yang mengatakan sudah ada tersangka pada tanggal 12 atau 13 Oktober, hal itu dia ketahui dari pemberitaan media. Padahal dirinya baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Oktober 2022.

“Padahal di media, pemberitaan saya sebagai tersangka sudah mulai tanggal 12 Oktober, Robby Anangga ditetapkan sebagai tersangka ramai itu di media saat itu, padahal waktu kita terima suratnya tanggal 20 nya baru penetapan, yang anehnya ada petinggi Polda (Sumut) yang buat statemen mungkin ditanya wartawan atau gimana kan, bahwasanya pada tanggal 12 atau 13 itu dia menyatakan sudah ada ditetapkan tersangka terkait kasus ini, padahal kita lihat tanggal 20, ini kan nggak benar gitu,” katanya.

Dia berharap Kapolda Sumut dan Kapolri memberikan perhatian terkait kasus yang menjeratnya. Dia meminta jangan ada kriminalisasi terhadap dirinya dan siapapun.

“Kembali lagi saya minta kepada Pak Kapolda Pak Kapolri tolonglah ini di sikapi dimonitor kan gitu, jangan ada kriminalisasi terhadap siapapun, bukan hanya saya, tolonglah tegakkan hukum ini setegak-tegaknya,” harapnya.

Kuasa hukum Robby Anangga, Syarwani menyebutkan bahwa dia menilai penetapan tersangka atas kliennya tersebut cacat hukum. Sebab berdasarkan Pasal 184 KUHAP, penetapan tersangka harus memiliki dua alat bukti.

“Terkait dengan penetapan tersangka ini saya melihat tidak mencukupi dua alat bukti yang cukup sebagaimana yang dimaksud dalam 184 KUHP,” sebut Syarwani.

Seharusnya kasus yang menjerat kliennya tersebut masuk perdata bukan pidana. Sehingga dia sudah melayangkan surat mohon perlindungan hukum kepada berbagai pihak, termasuk kepada Kapolri. Sebab pihaknya sudah menyampaikan surat putusan PN Medan tapi dia merasa tidak diindahkan penyidik.

“Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Poldasu, kami sebenarnya keberatan dan mohon perlindungan hukum, karena kami sudah menyampaikan bahwa ini sudah ada keputusan tapi diabaikan saja, ditanya mana keputusan nya dikasih tapi semacam tidak diperhatikan putusan itu,” ungkapnya.

“Termasuk pejabat Polda sudah menyatakan klien saya sudah tersangka, padahal penetapan tersangka belum keluar (saat itu), apakah ini suatu penggiringan? Saya Allahu aklam, kalau lah hukum itu pembentukan opini, hancurlah negara kita ini,” sambungnya.

Polda Sumut sendiri sudah melayangkan surat pemanggilan untuk Robby Anangga setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam surat tersebut, Robby Anangga dijadwalkan diperiksa pada Senin (24/10) besok.

Terpisah, Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sumut, AKBP Hermansyah Putra membenarkan bahwa Robby Anangga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya benar sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tutupnya.

(Sumber : Eks Anggota DPRD Sumut Ditetapkan Tersangka Penipuan dan Penggelapan.)

Jakarta (VLF) Pembangunan BUMDes pusat oleh-oleh tahun 2019 menyeret Kades Sumbersono Trisno Hariyanto (37) ke penjara. Pasalnya, 20 kios permanen itu dibangun Trisno di atas tanah kas desa (TKD) yang berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Lantas bagaimana nasib bangunan bernilai Rp 800 juta ini ke depan?

Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto Indra Subrata mengatakanm TKD Sumbersono di Dusun Pekingan itu berstatus LP2B. Artinya, lahan di pinggir jalan raya Mojokerto-Pacet itu tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, termasuk membangun BUMDes.

Namun, Trisno yang ketika itu menjabat Kades Sumbersono memaksakan pembangunan 20 kios di lahan tersebut. Padahal Pemkab Mojokerto maupun pemerintah Kecamatan Dlanggu sudah mengingatkannya.

Tersangka menggunakan dana Rp 800 juta dari APBDes Sumbersono tahun 2019 untuk membangun BUMDes di atas lahan LP2B itu. Ketika itu Trisno melakukan alih fungsi LP2B tanpa mengantongi izin dari Bupati Mojokerto.

“Dari awal prosesnya sudah salah. Harusnya tidak boleh, tapi dilakukan oleh kades yang lama kerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan. Oleh sebab itu temuan Inspektorat total lost, anggaran itu harusnya tidak boleh keluar untuk membangun BUMDes di lahan itu,” kata Indra kepada detikJatim, Sabtu (22/10/2022).

Perbuatan Trisno tersebut melanggar pasal 50 ayat (1) dan (2) UU RI nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B. Pasal 50 ayat (1) menjelaskan “Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)”.

Sedangkan ayat (2) mengatur “Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula”.

Aturan inilah yang membuat pembangunan BUMDes tersebut merugikan negara Rp 797.774.000. Sebab, otomatis gedung pusat oleh-oleh yang telah dibangun Trisno harus dibongkar selama lahan itu masih berstatus LP2B. Sehingga, dana dari APBDes Sumbersono lenyap begitu saja.

Indra menjelaskan, bangunan BUMDes Sumbersono saat ini menjadi barang bukti kasus korupsi yang menjerat Trisno. Sehingga, nasib 20 kios yang dirancang sebagai pusat oleh-oleh itu bergantung pada putusan pengadilan. Tak menutup kemungkinan bangunan itu dibongkar, diserahkan kepada Pemkab Mojokerto, atau diserahkan kepada Pemdes Sumbersono.

“Bangunan tersebut menjadi barang bukti kasus korupsi ini. Maka nanti terserah putusan hakim. Kami tinggal melaksanakan putusan hakim,” jelasnya.

Sampai saat ini, kata Indra pihaknya belum menyelidiki kemungkinan bangunan BUMDes Sumbersono itu tidak sesuai spesifikasi.

“Kalau untuk lebih detail ke situ, kami masih belum. Kami dari awal fokus kepada masalah LP2B. Terkait apakah ada kekurangan volume, apakah sudah sesuai RAB, belum kami lakukan pengecekan,” tandasnya.

Kasus ini membuat Trisno dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada Rabu (19/10). Dia nekat menabrak aturan dengan membangun BUMDes di lokasi yang salah, merugikan negara Rp 797.774.000.

Kerugian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Trino kini mendekam di Lapas Kelas IIB Mojokerto. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber : Nasib Ngenes BUMDes Rp 797 Juta Hasil Korupsi di Mojokerto Terancam Dibongkar.)

Jakarta (VLF) KPK menyatakan klaim Kamaruddin Simanjuntak yang mengaku laporannya diabaikan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai hoax. Kamaruddin tidak terima dengan cap hoax yang dikenakan KPK terhadap laporannya. Dia menegaskan laporannya bukan kabar bohong.

“Saya tidak menyebar hoax. Saya melaporkan fakta dan ada bukti pendukungnya,” kata Kamaruddin, menggunakan hak jawabnya atas pemberitaan detikcom, Sabtu (22/10/2022).

Kamaruddin melaporkan kasus pembelian lahan di Gresik, Jawa Timur, seluas 14,1 hektare tanah garapan. Tanah yang awalnya seharga Rp 50 ribu per meter menjadi Rp 2.600.000 per meter. Dia menduga ini adalah tanah negara yang dijual kepada negara. Nilai korupsinya, kata Kamaruddin, triliunan rupiah.

20 September 2021, Kamaruddin melaporkan dugaan korupsi pembelian lahan di Gresik itu ke KPK dengan surat laporan Nomor 175/FHV/SU/K/2021, diterima oleh Abdul Rozak. Dia sempat berbincang dengan para penyelidik KPK untuk bertanya mengenai tindak lanjut laporannya. Setelah itu, dia menunggu.

“Baru ada seminggu atau dua minggu, langsung dibalas surat saya yang pada pokoknya mengatakan laporan saya tidak memenuhi syarat, tidak ada tindak pidana, dan saya tidak layak dapat hadiah,” kata Kamaruddin. “Saya jengkel.”

Dia mengklaim saksi-saksi dugaan kasus korupsi ini terdiri atas polisi berpangkat kompol, kombes, brigjen, hingga irjen. Ada pula saksi dari advokat dan notaris. Dia mengklaim punya akta notaris dari pejabat pembuat akta tanah yang dibuat pada 16 Juli 2020. Semua orang itu ditanya Kamaruddin soal apakah mereka sudah dimintai keterangan oleh KPK dan semua orang itu menjawab belum dimintai keterangan oleh KPK.

“Kita tidak menyebar hoax, kita melaporkan fakta. Ada akta notaris, ada saksi-saksi, dokumennya lengkap di Polda Jawa Timur dalam perkara pidana umumnya. Tetapi KPK ini tidak mau kerja tapi langsung menyimpulkan,” kata Kamaruddin.

Dia juga pernah melaporkan direktur utama perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi. Perkaranya adalah soal pemalsuan LHKPN dan menyimpan uang hasil korupsi di perempuan-perempuan yang bukan merupakan istri sah si direktur utama. Namun laporan itu tidak diusut KPK.

KPK mengirimkan surat jawaban Nomor R/4166/PM.00.01/30-35/07/2022. Intinya, KPK menyatakan materi laporan Kamaruddin bukan kewenangan KPK sesuai UU tentang KPK.

“Banyak laporan saya di KPK yang tidak ditindaklanjuti,” kata Kamaruddin.

Pernyataan KPK sebelumnya:

Sebelumnya, KPK menyampaikan klarifikasi terkait ucapan pengacara Kamaruddin Simanjuntak yang viral soal laporannya diabaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri. KPK menyatakan ucapan Kamaruddin itu tidak benar alias hoax.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi beredarnya video di media sosial yang menyatakan tidak ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat oleh KPK,” kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Jumat (21/10) kemarin.

“Dalam potongan video tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan aduan kepada KPK, namun ditanggapi pimpinan KPK yang pada intinya aduan tersebut tidak layak untuk ditindaklanjuti,” sambung Ipi.

Dia mengatakan Firli tidak pernah berkomunikasi dengan Kamaruddin. Ipi menyatakan ucapan Kamaruddin dalam video viral itu tidak benar.

“KPK mengklarifikasi bahwa pimpinan KPK tidak pernah bertemu dan menyampaikan hal tersebut kepada pihak dimaksud. Sehingga dapat diyakinkan bahwa informasi yang disampaikan tersebut tidak benar,” ucap Ipi.

(Sumber : Kamaruddin Simanjuntak Tegaskan Laporannya yang Ditolak KPK Bukan Hoax.)

Jakarta (VLF) Mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dijebloskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Lapas Kelas II A Balikpapan.

Eksekusi terhadap Abdul Gafur dilakukan setelah putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda berkekuatan hukum tetap.

“Terpidana menjalani masa pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, dikurangi lamanya masa penahanan sejak proses penyidikan, kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).

Selain itu, AGM juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 5,7 miliar.

Hak politik AGM juga dicabut selama tiga tahun enam bulan. Selama kurun waktu tersebut, kader Partai Demokrat itu tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai pejabat publik.

“Dihitung sejak selesai menjalani pidana pokok,” ujar Ipi.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Samarinda menyatakan AGM dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 5,5 tahun kepada AGM dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Sementara, Balqis divonis 4 tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

AGM didakwa menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU. Melalui sejumlah orang kepercayaannya dari beberapa perusahaan dan kontraktor, suap diterima oleh AGM.

(Sumber : KPK Jebloskan Eks Bupati Penajam Paser Utara ke Lapas Balikpapan.)

Jakarta (VLF) Jaksa menepis nota keberatan atau eksepsi pengacara Putri Candrawathi yang menyebut surat dakwaan tidak cermat. Jaksa juga memastikan dakwaan tidak bisa dibatalkan demi hukum. Benarkah demikian?

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar membeberkan ada sejumlah hal yang bisa membatalkan dakwaan jaksa terhadap terdakwa. Dia awalnya menyebut ada tiga macam hal yang bisa dijadikan kritik terhadap dakwaan lewat nota keberatan.

“Kritik terhadap Dakwaan melakui eksepsi itu, bisa terdiri dari tiga macam yakni dakwaan kabur /tidak jelas/obscuur, artinya bisa mengenai ketidakjelasan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, demikian juga bisa mengenai ketidakjelasan tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) terjadinya kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa,” kata Abdul Fickar saat dihubungi, Kamis (20/10/2022).

Abdul Fickar lalu membeberkan dakwaan jaksa sebetulnya bisa dibatalkan. Salah satunya, kata dia, jika dakwaan kekurangan syarat formil seperti ketidakjelasan tempat terjadinya kejahatan atau kekurangjelasan perbuatan pidana.

“Dapat dibatalkan tekanannya pada ada kekurangan syarat formil, misal kekurangjelasan perbuatan atau ketidakjelasan tempat terjadinya kejahatan,” ucapnya.

Selain itu, dia menjelaskan kesalahan pada penulisan nama terdakwa sehingga berujung pada salah tafsir juga bisa membuat dakwaan batal. Selain itu, menurutnya, kesalahan locus delicti yang mengaburkan pengadilan juga bisa menjadi penyebab.

“Sedangkan batal demi hukum, misal salah menulis nama terdakwa, sehingga bisa ditafsirkan nama itu nama orang lain yang bukan tetdakwa. Atau juga dakwaan tidak menyebut locus delicti tempat terjadinya kejahatan secara jelas, sehingga mengaburkan pengadilan mana yang berwenang mengadili,” ujarnya.

Lantas, apa alasan jaksa merasa dakwaannya tak bisa batal demi hukum? Abdul Fickar menduga itu hanya upaya jaksa membela diri.

“Iya betul (keyakinan jaksa), mengenai tempus kompetensi pengadilan, jaksa pasti akan membela diri bahwa dakwaannya telah disusun dengan lengkap, karena itu tidak bisa dibatalkan,” tuturnya.

Pernyataan Jaksa
Sebelumnya, jaksa menepis nota keberatan atau eksepsi pengacara Putri Candrawathi yang menyebut surat dakwaan tidak cermat. Jaksa menegaskan surat dakwaan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat itu sudah sesuai hukum yang berlaku.

“Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu, pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum,” kata jaksa dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Putri Candrawathi, di PN Jakarta Selatan, Kamis (20/10).

Jaksa menuturkan, menurut Pasal 156 ayat 1 KUHAP, jenis keberatan hanya ada tiga. Pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Kemudian, surat dakwaan tidak dapat diterima. Terakhir, surat dakwaan harus dibatalkan.

Jaksa kemudian menguraikan surat dakwaan hanya bisa dibatalkan jika dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak memenuhi syarat materiel. Syarat materiel yang dimaksud, kata jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP, berikut bunyinya:

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

“Apabila surat dakwaan yang dibuat penuntut umum tidak memenuhi syarat materiel yang dimuat dalam Pasal 143 ayat 2 b KUHAP, adalah batal dengan hukum,” kata jaksa.

“Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 a dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona,” lanjutnya.

Jaksa juga menjelaskan batas ruang lingkup eksepsi tersebut adalah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Eksepsi, kata jaksa, tidak boleh menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang.

“Hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesuil dan tidak boleh menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan pada aspek formal yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materiel perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi,” tutur jaksa.

(Sumber : Benarkah Dakwaan Istri Sambo Tak Bisa Batal Demi Hukum? Ini Penjelasan Pakar.)