Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PAN terkait dugaan penambahan suara dari hitung ulang KPU atas penetapan suara yang tidak sah untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dapil III. MK menolak seluruh permohonan PAN.

“Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membaca putusan perkara nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” imbuhnya.

MK juga menyatakan tidak sependapat dengan ahli yang diajukan pemohon. Pemohon dalam gugatan ini PAN dengan termohon KPU dan pihak terkait PPP.

“Mahkamah tidak sependapat dengan ahli pemohon yang bernama Dr Rahmat SH MH yang menyatakan bahwa putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu a quo mengandung cacat prosedur,” ujar hakim konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan di sidang.

MK juga menolak eksepsi termohon. MK menilai permohonan yang diajukan PAN tidak beralasan hukum.

Kesimpulan Mahkamah atas permohonan sebagai berikut;

1. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum
   
   
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo
   
   
3. Permohonan diajukan masih dalam waktu tenggang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
   
   
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo
   
   
5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Sebelumnya, PAN mendalilkan adanya penambahan empat suara kepada PPP untuk anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah III. PAN menilai penambahan suara itu hasil dari hitung ulang yang dilakukan KPU atas penetapan suara yang tidak sah menjadi sah di Dapil Kabupaten Bengkulu Tengah 3 yang tersebar di lima TPS.

Lima TPS itu di antaranya TPS 01 Desa Taba Rena Kecamatan Pagarjati, TPS 01 Desa Karang Are Kecamatan Pagarjati, TPS 01 Desa Keroya Kecamatan Pagarjati, TPS 01 Desa Temiang Kecamatan Pagarjati, dan TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Banghaji.

PAN menilai tindakan KPU menguntungkan PPP. Sebab, menurut PAN, PPP mendapat tambahan empat suara yang seharusnya menurut versi pemohon 2.021 suara menjadi 2.025 suara versi KPU. Sedangkan PAN mendapatkan 2.022 suara berdasarkan C Hasil, C Hasil Salinan, D Hasil Kecamatan, dan D Hasil Kabupaten.

(Sumber : Gugatan PAN soal Penambahan Suara PPP DPRD Bengkulu Tengah Ditolak MK.)

Jakarta (VLF) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) menyerahkan sertifikat hak pakai Pulau Nusakambangan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara simbolis. Penyerahan sertifikat itu dilakukan dalam rangkaian upacara di Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan pihaknya telah menyerahkan sertifikat hak pakai 236 bidang dengan luas 75.040.780 meter persegi di Pulau Nusakambangan. Pada 2023, pihaknya juga telah menyerahkan sertifikat lahan Pulau Nusakambangan.

“Kemudian hari ini juga kita menyerahkan sekitar 75 juta meter persegi tanah di Nusakambangan Itu bagian dari Pulau Nusakambangan dan ini sudah kita sertifikatkan sekitar 67%,” kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Suyus menambahkan, masih ada hak milik masyarakat di Pulau Nusakambangan dan pihaknya akan mempercepat penyelesaian hal tersebut.

“Jadi kita berharap sisanya yang masih harus kita selesaikan karena ada penguasaan masyarakat nanti kita akan segera selesaikan sehingga seluruh aset dari Kementerian Kumham itu yang ada Di Nusakambangan Itu bagian dari Pulau Nusakambangan dan di daerah-daerah Indonesia dapat kita selesaikan,” jelasnya.

Sementara itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan Kemenkumham dalam bentuk berbagi data yang berkaitan dengan badan hukum. Dengan begitu, pihaknya tanpa perlu mengirim dokumen-dokumen pendukung. Kemudian kerja sama selanjutnya terkait dengan sertifikat lahan milik Kemenkumham, baik itu lahan yang bermasalah maupun yang tidak.

“Jadi ini perjanjian kerja sama yang kedua. Yang pertama itu kita kerjasama Terkait dengan sharing data khususnya kaitannya dengan data-data Badan hukum. Jadi, kita mengecek badan hukum tanpa perlu lagi mengirim dokumennya yang tebal-tebal ini. Kemudian yang ini kita melakukan sertifikasi untuk seluruh aset baik yang asetnya clear ataupun yang sedang bermasalah kita akan selesaikan,” imbuhnya.

(Sumber : ATR Serahkan Sertifikat 236 Bidang Tanah Pulau Nusakambangan ke Kemenkumham.)

Jakarta (VLF) Supratman Andi Agtas telah resmi menggantikan Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sebelumnya, Supratman menjabat sebagai Ketua Baleg DPR RI sebelum diganti pada Selasa (6/8).

Supratman dilantik menjadi Menkumham pada Senin (19/8) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada pukul 09.30 WIB.

Sebagai pejabat negara, Supratman harus melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dilansir dari LHKPN yang dilaporkan pada 28 Maret 2023 untuk periode 2022, ia tercatat memiliki total kekayaan Rp 18.403.050.249. Sumber kekayaannya berasal dari deretan properti berupa tanah hingga bangunan yang tersebar di Jakarta Utara, Bogor, Bekasi, Palu, hingga Tolitoli.

Supratman memiliki total nilai aset properti sebesar Rp 8.326.750.548. Berikut ini rinciannya.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/145 m2 di KAB / KOTA Kota PALU, HASIL SENDIRI Rp 1.191.590.400
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/36 m2 di KAB / KOTA Kota PALU, HASIL SENDIRI Rp 52.765.440
3. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/30 m2 di KAB / KOTA Kota JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.260.500
4. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU, HASIL SENDIRI Rp 20.908.800
5. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m2/30 m2 di KAB / KOTA Kota JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 1.146.260.500
6. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp 84.870.000
7. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA TOLITOLI, HASIL SENDIRI Rp 73.800.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA Bogor, HASIL SENDIRI Rp 1.078.317.454
9. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA Bogor, HASIL SENDIRI Rp 1.078.317.454
10. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 1.800.000.000
11. Tanah Seluas 773 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp 653.660.000

Tak hanya itu, ia juga memiliki dua mobil dengan total nilai Rp 532.100.000. Mobil tersebut terdiri dari Toyota Alphard S 2.4 AT tahun 2012 hasil sendiri senilai Rp 212.500.000 dan Toyota Innova Venturer2-4 AT tahun 2020 hasil sendiri senilai Rp 319.600.000.

Supratman diketahui juga memiliki surat berharga senilai Rp 5.861.314.785 serta kas dan setara kas senilai Rp 5.503.884.916. Di sisi lain, Supratman tercatat memiliki utang sebesar Rp 1.821.000.000. Dengan demikian, total nilai kekayaan yang dimilikinya yaitu Rp 18.403.050.249.

Prabowo Tak Hadiri Pelantikan Menteri di Istana, Supratman: Ada Kunker

(Sumber : Deretan Properti Supratman yang Jadi Menkumham, Ada di Jakarta hingga Palu.)

Jakarta (VLF) Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Supratman tercatat memiliki harta Rp 18.403.050.249,00 atau lebih dari Rp 18 miliar.

Adapun Supratman baru dilantik oleh Jokowi menjadi Menkumham. Dia menggantikan Menkumham yang sebelumnya dijabat oleh politikus PDIP Yasonna Laoly.

Dari situs LHKPN yang diakses pada Senin (8/8/2024), dia terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 28 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022. Dalam laporan tersebut, ia memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 18.403.050.249,00.

Berikut ini rinciannya harta Supratman di LHKPN:

• 11 aset berupa tanah dan bangunan di Palu, Jakarta Utara, Tolitoli, Bogor, dan Bekasi, dengan nilai total Rp 8.326.750.548,00.
• Surat berharga dengan nilai Rp 5.861.314.785,00.
• Kas dan setara kas dengan nilai Rp 5.503.884.916,00.
• Utang senilai Rp 1.821.000.000,00.

Sebagai informasi, Supratman dilantik dengan sejumlah orang lainnya yang menjadi menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Presiden Jokowi, yaitu:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM

(Sumber : Gantikan Yasonna Jadi Menkumham, Supratman Punya Kekayaan Rp 18 M.)

Jakarta (VLF) Masa jabatan pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024 akan berakhir pada 30 September 2024. Anggota MPR dari Kelompok DPD, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berharap MPR periode 2019-2024 membuat rekomendasi kepada MPR Periode 2024-2029 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 itu bukan hanya menyangkut menghidupkan kembali PPHN tetapi menjadi evaluasi konstitusi menyeluruh, termasuk penataan kembali kelembagaan MPR, DPR, dan DPD.

“Pimpinan MPR perlu membuat rekomendasi kepada Pimpinan MPR yang akan datang mengenai pentingnya agenda perubahan UUD ini. Perubahan (amandemen) itu jangan hanya menyangkut soal menghidupkan kembali PPHN (GBHN) yang sudah disepakati fraksi di MPR selama dua periode terakhir. Tetapi harus mengevaluasi konstitusi secara menyeluruh, termasuk pentingnya penataan kembali kelembagaan MPR, DPR, dan DPD,” kata Jimly dalam keterangannya, dikutip Senin (19/8/2024).

Hal itu diungkapkannya dalam seminar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Jimly memberi contoh MPR yang diidealkan para pendiri bangsa adalah penjelmaan seluruh rakyat yang merupakan penggabungan dari tiga sistem perwakilan, yaitu perwakilan politik (melalui partai), utusan daerah (perwakilan daerah di DPD), dan utusan golongan. Pada masa reformasi, utusan golongan ditiadakan.

“Eksistensi utusan golongan jangan dihilangkan. Karena itu muncul ide baru untuk menghidupkan kembali utusan golongan agar MPR benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara ini.

Selain itu, lanjut Jimly, kedudukan MPR bisa diperkuat sebagai forum aspirasi rakyat Indonesia. Dengan menjadi forum aspirasi rakyat maka rakyat tidak akan menggelar demo atau unjuk rasa di mana-mana, melainkan datang ke MPR untuk menyalurkan aspirasinya.

“Ini menjadi pekerjaan MPR yang akan datang sebagai Rumah Rakyat supaya aspirasi rakyat bisa tersalurkan karena MPR adalah Rumah Rakyat,” jelas mantan Ketua MK ini.

Jimly juga menyebutkan kewenangan MPR yang ada sekarang ini pun perlu diperbaiki. Misalnya, kewenangan melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna.

“Padahal selama ini MPR tidak melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pimpinan MPR hanya membuka sidang paripurna dan mempersilahkan Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpahnya sendiri. Seharusnya, Pimpinan MPR juga memandu pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.

Selain kewenangan yang sudah ada dalam UUD, Jimly memberikan saran mengenai Sidang Tahunan MPR yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. Sidang Tahunan MPR harus dipisahkan dengan sidang paripurna DPR mendengarkan Nota Keuangan APBN.

“Sidang Tahunan ini berisi pidato kenegaraan Presiden menyambut HUT Kemerdekaan RI. Presiden pidato kenegaraan di depan sidang paripurna MPR. Sedangkan sidang penyampaian Nota Keuangan APBN yang menjadi forum DPR perlu dipisah waktunya dengan Sidang Tahunan MPR, bukan di waktu yang sama pada 16 Agustus. Ini tidak perlu diatur dalam UU, tetapi bisa menjadi praktik ketatanegaraan,” paparnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan penyelenggaran seminar dalam rangka memperingati Hari Konstitusi bertema “Refleksi Ketatanegaraan: Quo Vadis MPR RI” ini dimaksudkan sebagai refleksi sekaligus proyeksi eksistensi MPR di masa depan.

“Melalui proses refleksi dan proyeksi ini diharapkan, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan MPR, pelajaran baik di masa lalu yang harus kita pertahankan, dan pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, melalui seminar ini diharapkan dapat mengetahui ke mana arah MPR di masa depan.

“Kita senantiasa terbuka atas perkembangan ketatanegaraan Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Menurut Siti Fauziah, perubahan kedudukan, wewenang dan tugas MPR sebagai akibat perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengurangi peran MPR sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

“MPR tetap memiliki tugas yang mulia, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Namun, Siti Fauziah mengungkapkan setelah perjalanannya lebih dari 20 tahun sejak perubahan UUD, muncul berbagai aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya pedoman dalam pembangunan nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara, menghadirkan kembali unsur Utusan Golongan dalam komposisi keanggotaan MPR, dan lain sebagainya, yang layak dipertimbangkan.

“Dari seminar ini diharapkan melahirkan pemikiran yang komperatif dalam membahas arah serta masa depan MPR di dalam dinamika kebangsaan yang terus berkembang, memperkuat komitmen untuk menjaga konstitusi dan memperkokoh MPR sebagai lembaga negara yang dapat mengawal arah masa depan bangsa dengan lebih baik,”ucapnya.

Turut berbicara dalam seminar bertema “Refleksi Ketatanegaraan : Quo Vadis MPR RI” ini Yudi Latief dan Dr. Jimmy Z. Usfunan. Hadir dalam seminar yang dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo ini antara lain Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, anggota MPR, Pimpinan Alat Kelengkapan MPR, Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan, Plt Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah dan Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR, serta diikuti civitas akademika perwakilan dari 13 perguruan tinggi di Jabodetabek.

(Sumber : Jimly Asshiddiqie Dorong Penataan Kembali Kelembagaan MPR, DPR & DPD.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan capaiannya dalam bidang hukum di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Jokowi bersyukur kini Indonesia memiliki KUHP baru, UU Cipta Kerja dan UU TPKS.

“Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (16/8/2024).

“Serta Undang-Undang Cipta Kerja yang merevisi 80 Undang- dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih,” lanjutnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki UU TPKS. UU TPKS, menurut Jokowi, merupakan bentuk nyata bagi perlindungan perempuan dan anak.

“Kita juga sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Baginya, ini adalah bukti persatuan Indonesia.

“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi,” katanya.

Dia juga mengapresiasi segala dukungan dari seluruh lembaga negara. Jokowi berterima kasih kepada MPR hingga DPR.

“Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa. DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan,” katanya.

(Sumber : Jokowi Bersyukur Indonesia Punya KUHP Baru, UU Cipta Kerja Hingga UU TPKS.)

Jakarta (VLF) KPK memanggil Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo. KPK mengatakan Yoseph Aryo Adhi Dharmo dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Jawa Timur, untuk tersangka DRS dan kawan-kawan,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).

KPK juga memanggil saksi lainnya dari pihak swasta. KPK belum menjelaskan detail apa saja yang akan ditanyakan ke Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama YAAD, Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan dan AAGS, Karyawan Swasta,” ujarnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022.

Satu tersangka lagi identitasnya belum diungkap detail oleh KPK. Dengan demikian, total tersangka sejauh ini berjumlah 14 orang. Mereka dibagi ke dalam klaster penerima dan pemberi suap.

Ke-12 tersangka dalam kasus ini yang dipaparkan sebelumnya ialah:

Pihak Pemberi
1. DIN (Dion Renato Sugiarto), Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
2. MUH (Muchamad Hikmat), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
3. YOS (Yoseph Ibrahim), Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
4. PAR (Parjono), VP PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD), Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF), Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

Pihak Penerima
1. HNO (Harno Trimadi), Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. BEN (Bernard Hasibuan), PPK BTP Jabagteng
3. PTU (Putu Sumarjaya), Kepala BTP Jabagteng
4. AFF (Achmad Affandi), PPK BPKA Sulsel
5. FAD (Fadliansyah), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat), PPK BTP Jabagbar.

KPK juga telah memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi. Hasto diminta hadir sebagai saksi pada Selasa (20/8). Hasto pun menyatakan siap hadir memenuhi panggilan KPK.

(Sumber : KPK Panggil Wasekjen PDIP Jadi Saksi Kasus Korupsi Proyek DJKA.)

Jakarta (VLF) Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan tidak bermain hakim sendiri dengan memviralkan sesuatu hal apabila ingin melakukan komplain. Hal tersebut dilakukan guna menghindar dari kesalahpahaman yang berpotensi berujung pidana.

“Takutnya pelaku usaha ternyata punya bukti lain dan malah berbalik. Itu yang harus hati-hati,” kata Pengamat Konsumen Arief Safari dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).

Dia menjelaskan konsumen memang berhak untuk melakukan aduan apabila mendapatkan barang tidak sesuai dengan kualitasnya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam undang-undang (UU) perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999. Namun, ada tahapan yang sebaiknya dilakukan konsumen untuk melakukan hal tersebut.

Arief menjelaskan konsumen seharusnya memberikan komplain langsung kepada produsen atau pelaku usaha apabila merasa ada haknya yang dilanggar. Artinya, tidak serta merta melakukan dokumentasi dan disebar ke publik luas.

“Artinya tidak memviralkan tetapi lapor. Bicara dulu sama pelaku usaha,” katanya.

Arief melanjutkan, apabila tidak ada resolusi maka melapor dan meminta advokasi ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Misalnya saja, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) atau badan LPKSM lain. Bisa juga mengadu ke pemerintah misalnya ke direktorat perlindungan konsumen di kementerian perdagangan atau ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI.

“Advokasi ini gunanya supaya lembaga ini menemani si konsumen untuk bicara lagi dengan pelaku usaha agar ada resolusi dari masalah yang terjadi,” katanya.

Mantan Koordinator Komisi Komunikasi Dan Edukasi BPKN ini menambahkan, apabila resolusi ini tidak terwujud baru dilarikan ke jalur litigasi sengketa di pengadilan. Atau bisa juga ke jalur non-litigasi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di masing-masing provinsi.

Arief menegaskan masyarakat harus berani bertanggung jawab apabila tidak melakukan pengaduan sesuai prosedur tersebut. Sebab, produsen atau pelaku usaha juga memiliki hak untuk menyanggah informasi yang telah disebarkan tersebut.

“Kalau sudah viral ya berarti dia (konsumen) harus bertanggung jawab atas informasi yang diviralkan tersebut, benar tidak? Kalau tidak benar berarti kan si pelaku usaha berhak untuk menyanggah hal itu kemudian mempermasalahkan masalah yang ada sesuai undang-undang ITE,” ucapnya.

Sebelumnya, sempat beredar video viral di media sosial terkait produk air minum dalam kemasan (AMDK) yang mengandung jentik hitam yang diunggah seorang konsumen. Namun saat akan ditelusuri, konsumen tersebut mempersulit produsen untuk memverifikasi ketidaksesuaian barang yang diterima.

Pakar Hukum Pidana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Setya Indra Arifin mengingatkan potensi pelanggaran pidana kepada semua konsumen yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta. Dia menjelaskan unggahan tersebut bisa jadi berpengaruh terhadap citra diri dan mencoreng nama baik pribadi atau institusi tertentu.

“Jika itu terjadi, dia bisa dituntut karena pencemaran nama baik. Dan saya kira bisa lebih berbahaya lagi kalau yang dinyatakan itu adalah fitnah,” pungkasnya.

(Sumber : Jangan Asal Viral, Pengamat Jelaskan Alur Pengaduan Konsumen.)

Jakarta (VLF) Sebanyak 30 orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terjaring razia petugas gabungan di Jakarta Barat (Jakbar). Mereka akan disanksi sidang tindak pidana ringan (tipiring) jika kembali ke jalanan dan menjadi PPKS lagi.

“Jika ditemukan atau kami dapati orang ini sudah melakukan dua kali atau bahkan lebih daripada itu, tentunya akan kami bawa ke sidang tipiring,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakbar, Agus Irwanto, dilansir Antara, Jumat (16/8/2024).

Razia PPKS itu ditindak pada Rabu (14/8). Adapun 30 PPKS tersebut terdiri dari 22 Pak Ogah, dua pengemis, tiga pengamen, satu pemulung, dan dua asongan.

Agus menuturkan bahwa PPKS yang terjaring di wilayah Jakbar dibawa ke kantor wali kota (walkot) setempat untuk didata, pendalaman, serta disiapkan berkas berita acara.

“Mereka (PPKS) yang terjaring dimintai pernyataan agar tidak melakukan kembali.
Selanjutnya, pada tahapan lanjutan, kami akan kembali penertiban,” kata dia.

Para PPKS yang terjaring akan dikenakan sanksi berupa membayar denda maksimal Rp 30 juta.

“Akan dijatuhi sesuai dengan Perda 8, di Pasal 61 itu disebutkan bahwa mereka akan dikenakan sanksi dengan membayar denda maksimal Rp 30 juta,” kata Agus.

Masyarakat Resah

Sebelumnya, Agus menuturkan bahwa telah banyak masyarakat yang melaporkan keresahan akan keberadaan “Pak Ogah” di wilayah setempat.

“Banyak sekali laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk ke kanal Satpol PP terkait keberadaan mereka, yang pagi, siang, malam melakukan pemungutan atau pemaksaan kepada warga masyarakat,” kata Agus.

Selanjutnya, kata Agus, penjaringan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam sebulan. “Mungkin dalam sebulan bisa dua atau tiga kali,” kata Agus.

(Sumber : 30 Orang Pak Ogah hingga Pengamen Terjaring Razia PPKS di Jakbar.)

Jakarta (VLF) Sebanyak 979 narapidana yang menjadi warga binaan di Lapas Kelas II A Jambi diusulkan mendapat dalam rangka HUT RI ke-79. Dari ratusan narapidana itu, 3 di antaranya akan langsung menghirup udara bebas.

Kepala Lapas Kelas II A Jambi Yunus Maraden Simangunsong mengatakan bahwa SK terhadap napi itu sudah diusulkan ke Dirjen Permasyarakatan KemenkumHAM. Pembagian remisi akan dilakukan pada 17 Agustus 2024.

“Usulan remisi untuk khusus Lapas Kelas II A Jambi estimasi tapi belum diturunkan dari pusat, kita mengusulkan 979 orang menerima remisi. Dan yang akan bebas langsung tiga orang,” kata Yunus, Kamis (15/8/2024).

Yunus memaparkan para narapidana yang mendapat remisi itu di antaranya, 446 narapidana kasus narkotika, 487 kasus pidana umum, dan 46 kasus korupsi.

“Tiga yang bebas kasus umum di antaranya kasus penadahan dan pencurian buah sawit,” ujarnya.

Yunus menambahkan, pemberian remisi ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk mendapatkan remisi.

“Remisinya bervariasi, paling tinggi itu dari narapidana kasus umum, ada beberapa orang yang dapat 6 bulan remisi, untuk kasus korupsi paling tinggi itu 4 bulan remisi,” terangnya.

Remisi ini rencananya akan diserahkan secara simbolis pada 17 Agustus mendatang oleh Gubernur Jambi Al Haris, kepada perwakilan warga binaan yang memenuhi syarat.

Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi ada sebanyak 1.405 orang, terdiri dari narapidana dan tahanan titipan.

(Sumber : 979 Napi Lapas Jambi Diusulkan Dapat Remisi Kemerdekaan, 3 Langsung Bebas.)