Jakarta (VLF) Helena Lim akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah hari ini. Helena akan mendengarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Selain Helena, ada dua tersangka lain di kasus korupsi Timah yang juga menjalani sidang perdana hari ini. Mereka adalah Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin sejak 2017, Reza Andriansyah; dan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin sejak 2018, Suparta.

“Untuk Helena Lim, sesuai dengan penetapan majelis hakim tipikor pada PN Jakpus, kalau nggak salah nomor penetapannya nomor 71 tahun 2024, besok ditetapkan persidangan perdana 21 Agustus 2024,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Benang Merah Harvey Moeis dan Helena Lim

Seperti diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta telah menggelar sidang dakwaan kasus korupsi dalam tata kelola timah dengan terdakwa pengusaha Harvey Moeis. Dalam pembacaan dakwaan yang disampaikan jaksa, terungkap peran Harvey Moeis di kasus yang menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun.

Harvey menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan Harvey Moeis mendapatkan Rp 420 miliar dari hasil korupsi kasus tambang tersebut.

Jaksa mengungkap Harvey menerima uang terkait kegiatan kerja sama smelter swasta dengan PT Timah Tbk itu. Duit itu diterima Harvey lewat PT Quantum Skyline Exchange milik Helena yang didakwa dalam berkas terpisah. Total duit yang diterima Harvey lewat perusahaan Helena itu, kata jaksa, berjumlah USD 30 juta atau sekitar Rp 420 miliar.

“Menguntungkan Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” ujar jaksa.

Uang itu kemudian diserahkan Helena ke Harvey secara transfer dan tunai. Lalu, Harvey menyerahkan sebagian uang itu ke PT Refined Bangka Tin dan untuk kepentingan pribadinya yang seolah-olah tak ada kaitannya dengan uang hasil tindak pidana korupsi.

Uang yang diterima Harvey melalui Helena dari PT QSE pada 2018-2023 berlangsung dalam empat kali transfer, yakni transfer pertama senilai Rp 6.711.215.000 (Rp 6,7 miliar), transfer kedua senilai Rp 2.746.646.999 (Rp 2,7 miliar), transfer ketiga senilai Rp 32.117.657.062 (Rp 32,1 miliar), dan keempat Rp 5,5 miliar.

(Sumber : Helena Lim Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Timah Hari Ini.)

Jakarta (VLF) KPU DKI Jakarta menyatakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, lolos verifikasi faktual syarat dukungan warga, namun ternyata ditemukan dugaan pencatutan. Perihal ini, Bawaslu DKI mengatakan pihaknya masih melakukan kajian atas sejumlah laporan yang masuk.

Untuk diketahui KTP-KTP itu dibutuhkan oleh paslon independen untuk memenuhi syarat minimal dukungan.

“Bawaslu DKI Jakarta mengapresiasi rakyat Jakarta yang sudah membuat laporan. Ada 6 laporan resmi, laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Sesuai hukum acara di Bawaslu, laporan tersebut sedang kami lakukan kajian awal,” ucap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo lewat keterangan yang diterima detikcom, Selasa (20/8/2024).

Benny menerangkan, nantinya jika laporan sudah memenuhi syarat formil dan materiil akan dibahas di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan laporan dilakukan dengan serius.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik dan jaksa Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilihan. Bawaslu akan bekerja secara profesional dan transparan guna menjamin kepastian hukum yang adil bagi semua pihak,” jelasnya.

Dalam hal ini pernyataan KPU DKI menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat pencalonan, menjadi kunci bagi paslon independen ini mendaftarkan diri 27 November mendatang dalam kontestasi Pilgub Jakarta.

Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan Dharma-Kun menyerahkan 677.468 data warga yang disebut memberikan dukungan. Jumlah itu melebihi syarat dukungan minimal, yakni 618.968 dukungan.

Heboh KTP Warga Dicatut, Termasuk Anak Anies

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan membagikan tangkapan layar situs https://infopemilu.kpu.go.id/ lewat akun X-nya, Jumat (16/8). Anies mengaku data NIK-nya tidak dipakai atau dicatut sepihak sebagai pendukung Dharma-Kun, tapi NIK anaknya dicatut.

“Alhamdulillah, KTP saya aman,” kata Anies.

Anies menunjukkan tangkapan layar hasil pengecekan NIK milik kedua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan. Anies mengatakan NIK kedua anaknya, adik, dan tim yang bekerja sama turut dicatut mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah.

“Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” tulis Anies.

Bawaslu Turun Tangan

Bawaslu DKI Jakarta memastikan akan tetap memproses laporan warga yang diduga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan calon independen di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. Penangannya disebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga ingin menekankan bahwa sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat. Terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu. Laporan yang masuk itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha kepada wartawan, Senin (19/8).

Selain itu, anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putera Jaya memastikan proses penangan akan berlangsung cepat. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan setiap tahapan yang dilalui.

“Kalau penanganan pelanggaran, ada. Administrasi itu cukup singkat ya, 2 plus 3, jadi 5 hari kalau pelanggaran administrasi. Begitu juga pidana, waktunya cukup singkat,” ucap Reki.

Sementara itu KPU mengungkap ada 167 laporan warga terkait Pilkada Jakarta 2024. Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan rapat pleno ini juga sekaligus membahas surat perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta mengenai adanya laporan warga yang KTP-nya dicatut.

Rapat ini juga dihadiri langsung oleh calon perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto.

“Kami sudah menerima surat saran perbaikan dari Bawaslu DKI Jakarta tertanggal 17 Agustus. Di mana ada 167 data pendukung yang memberikan tanggapan masyarakat melalui Bawaslu DKI Jakarta,” kata Dody kepada wartawan di kantor KPU DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

(Sumber : Dugaan KTP Dicatut Dukung Cagub di Jakarta Masih dalam Kajian.)

Jakarta (VLF) Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyorot kasus dugaan mark up impor beras dengan kerugian Rp 8,5 triliun dan demurrage atau denda senilai Rp 294,5 miliar. Azmi meminta KPK segera usut kasus tersebut.

“Apakah peristiwa itu terjadi dan siapa kah pelakunya, siapa pelaku utamanya dan orang-orang yang turut serta dalam peristiwa tersebut,” ujar Azmi dalam keterangannya, Selasa,(20/8/2024).

Menurut Azmi, langkah cepat dengan menetapkan tersangka diperlukan guna membuat terang kasus tersebut. Azmi mendesak KPK segera memanggil pihak-pihak terkait.

“KPK harus mengambil langkah cepat dan terukur melakukan penyelidikan dan memanggil para pihak terkait dengan segera,” papar Azmi.

KPK, terang Azmi, wajib menuntaskan kasus tersebut. “Sudah dilaporkan maka adalah kewajiban hukum KPK,” tandas Azmi.

KPK Buka Suara

KPK buka suara mengenai penyelidikan dugaan korupsi berupa mark up impor beras. KPK memastikan semua laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi pasti ditelaah KPK.

“(Semua proses) laporan masuk dan penyelidikan (demurrage Rp 294,5 miliar) sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin,(19/8/2024).

Tessa menyebut penyelidikan terkait dugaan mark up impor beras dengan kerugian Rp 8,5 triliun dan demurrage atau denda senilai Rp 294,5 miliar akan dibuat laporan perkembangannya bila sudah berjalan selama 3 bulan. Tessa mengatakan hal itu merupakan kebijakan dari pimpinan KPK.

“Berdasarkan kebijakan Pimpinan (KPK) setelah dilakukan penyelidikan selama 3 bulan, dibuat laporan perkembangan penyelidikan,” kata Tessa.

“Bila masih dibutuhkan waktu untuk mencari bukti permulaan yang cukup maka akan dilakukan perpanjangan,” imbuhnya.

(Sumber : Akademisi Dorong KPK Segera Usut Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyoroti dugaan kasus bullying yang terjadi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip). Dia pun mendorong kementerian/lembaga (K/L) yang menyelenggarakan pendidikan internal untuk mulai mempertimbangkan memakai standar sistem pendidikan nasional (sisdiknas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Tindakan bullying juga kekerasan kerap kali terjadi, itu lah kenapa kami sering mengimbau bahwa K/L perlu menyelenggarakan pendidikan di bawah sistem UU Sisdiknas,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Dede menilai tidak adanya penerapan sisdiknas dalam sekolah Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan seperti pada spesialis kedokteran. Sehingga, kata dia, sistem pengawasan terhadap program pendidikan menjadi kurang.

“Kelemahan dari K/L lainnya ada pada fungsi pengawasan, nah sementara kita tahu kalau di Kemendikbud dengan sisdiknas itu banyak pemantauan dari mulai orang tua, guru, satgas antibullying. Ada permendikbudnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyebut pihaknya juga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan internal karena instansi-instansi tersebut tidak mengikuti standar sisdiknas yang pusatnya bermuara pada Kemendikbud. Padahal, lanjut dia, sisdiknas yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 di mana aturan terbarunya sedang digodok melalui revisi undang-undag (RUU) di Komisi X DPR mengatur secara detail tentang pencegahan bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan.

“Kalau di kementerian/lembaga sepertinya sudah sering terjadi berulang tanpa ada fungsi pengawasan yang jelas. Maka dari itu kita dorong untuk menerapkan Sisdiknas agar lebih mudah dalam pengawasannya,” kata Dede.

Kemudian, legislator dari dapil Jawa Barat II ini menilai penerapan sisdiknas dapat mengurangi aksi-aksi bulllying di lingkungan pendidikan karena ada aturan yang terstruktur. “Apalagi ternyata masalah bullying di PPDS ini sudah mengakar dan menjadi budaya. Sisdiknas bisa menjadi acuan agar program pendidikan yang diselenggarakan sendiri oleh kementerian/lembaga berjalan dengan pengawasan penuh. Tentunya tak hanya pada program spesialis dokter ya, tapi semua,” jelas dia.

“Kalau kayak sekarang kan jalan sendiri, apa yang terjadi dalam program pendidikannya hanya diketahui mereka saja. Tahu-tahu ramai saat ada kasus kaya sekarang, jadi pencegahan dan pemantauannya kurang,” sambung Dede.

Dia juga berharap agar kementerian/lembaga terkait yang menyelenggarakan pendidikan mengikuti sistem tersebut agar setidaknya ada payung hukum yang jelas dalam penanganan dan pencegahannya di ranah pendidikan.

“Harapan kami semua K/L lain yang menyelenggarakan pendidikan harus mengikuti sisdiknas agar pengawasan dan controlingnya tetap ada. Maka kami selalu mendorong agar K/L lain itu menggunakan standar pendidikan yang digunakan Kemendikbud yaitu sisdiknas ini, termasuk standart pengawasannya,” sambung Dede.

Terlepas dari itu, Dede juga mengecam tindakan kekerasan maupun bullying di PPDS Undip. Dia mengungkit kematian dr. Aulia yang diduga bunuh diri akibat tak kuat menahan perundungan dari seniornya.

“Bullying tidak boleh terjadi, kita tidak bisa pungkiri ini bisa terjadi bukan hanya di sekolah tetapi juga di kantor dan di mana saja. Efek dari bullying bisa berdampak dalam waktu yang panjang, tidak hanya hari ini melainkan juga pada masa depan korban,” terang Dede.

Selain kasus dr. Aulia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan menerima ratusan laporan terkait bullying senior ke junior pada program PPDS hingga tak sedikit yang mengaku ingin bunuh diri akibat aksi-aksi perundungan itu.

Beberapa di antaranya seperti junior di PPDS yang diwajibkan menyediakan makanan kepada senior dalam waktu-waktu dan kondisi yang tidak wajar. Lalu ada juga hukuman fisik hingga ada ‘jatah istri residen junior’ kepada senior.

Peserta PPDS atau residen spesialis pun diketahui harus mengakomodir biaya pesta, perjalanan dengan pesawat, hingga hotel bagi senior dengan nilai biaya yang sangat besar sampai puluhan hingga seratusan juta. Bahkan ada peserta PPDS yang harus rela merangkap menjadi ‘tukang parkir’ dan ‘sopir’ senior untuk antar jemput.

Menurut Dede, kasus-kasus seperti itu sudah masuk ke ranah hukum dan pelaku bisa dijerat dengan ancaman pidana. “Kalau sudah seperti itu kan artinya adanya pemerasan di situ, pelecehan, dan penyalahgunaan wewenang. Sudah masuk pidana dan harus ditindak,” tegasnya.

(Sumber : Cegah Bullying PPDS, Komisi X DPR Usul Pendidikan Dokter Terapkan Sisdiknas.)

Jakarta (VLF) Kasus peredaran narkoba jenis sabu yang menjerat anak pedangdut era 90-an Lilis Karlina, RDI (17), sudah bergulir di persidangan. Hakim memutus RDI bersalah dan menghukumnya selama 2 tahun 6 bulan kurungan.

Sekedar diketahui, RDI kembali ditangkap polisi pada 19 Juni 2024 lalu atas kasus peredaran narkoba jenis sabu. Saat itu, RDI dicidu saat hendak mengantarkan barang ke salah satu tempat di wilayah Purwakarta.

Saat diamankan, polisi menyita sabu seberat 10,22 gram dari tangan RDI. Sebelumnya pada 2023 saat usianya masih 15 tahun, RDI juga diamankan karena menjadi pengedar obat-obatan terlarang. RDI kemudian divonis 1 tahun 3 bulan dan mendapatkan cuti bersyarat (CB) pada Januari 2024.

Setelah berkas perkaranya rampung, RDI mulai diadili di PN Purwakarta pada 15 Juli 2024. Jaksa penuntut umum (JPU) pun menjatuhkan tuntutan terhadap RDI dengan hukuman 5 tahun kurungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Pada 25 Juli 2024, Hakim PN Purwakarta menjatuhkan vonis kepada RDI dengan hukuman 2 tahun 6 bulan di LPKA Bandung. Hakim menyatakan RDI bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu.

JPU pun kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung atas vonis 2 tahun 6 bulan RDI. Pada 15 Agustus 2024, PT Bandung memutuskan untuk menguatkan vonis tersebut dan memerintahkan RDI tetap ditahan di LPKA Bandung.

“Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Juli 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk., yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi putusan Majelis Hakim PT Bandung sebagaimana dilihat detikJabar, Selasa (20/8/2024).

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” pungkasnya.

(Sumber : Edarkan Sabu, Anak Pedangdut Lilis Karlina Divonis 2,5 Tahun Bui.)

Jakarta (VLF) Bawaslu DKI Jakarta memastikan akan tetap memproses laporan warga yang diduga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan calon independen di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. Penangannya disebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga ingin menekankan bahwa sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat. Terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu. Laporan yang masuk itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha kepada wartawan, Senin (19/8/2024).

Selain itu, anggota Bawaslu DKI Jakarta Reki Putera Jaya memastikan proses penangan akan berlangsung cepat. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan setiap tahapan yang dilalui.

“Kalau penanganan pelanggaran, ada. Administrasi itu cukup singkat ya, 2 plus 3, jadi 5 hari kalau pelanggaran administrasi. Begitu juga pidana, waktunya cukup singkat,” ucap Reki.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta mengusut dugaan pencatutan KTP untuk memenuhi syarat sebagai pasangan calon gubernur (Cagub) independen dari Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Bawaslu DKI mengatakan saat ini tengah melakukan analisis terhadap KTP yang diduga dicatut tersebut.

“Seluruh data yang masuk sedang kami identifikasi dan analisis,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo, dalam keterangan yang diterima pada Minggu (18/8).

Benny memastikan pihaknya akan menindak tegas pihak yang terlibat jika ditemukan adanya pelanggaran. Ia lantas mengajak masyarakat untuk berani melapor kepada Bawaslu Jakarta.

“Jika ditemukan pelanggaran, kami pastikan akan menindak tegas aktor-aktor yang terlibat dalam persoalan ini. Kami juga mengajak seluruh rakyat DKI Jakarta berani melaporkan kepada Bawaslu. Posko kami terbuka 24 jam dan siap melayani aduan/laporan,” ujar Benny.

Ia mengatakan Bawaslu Jakarta telah membuka posko pengaduan di berbagai level wilayah. Ia menyebut saat ini sudah ada ratusan data yang masuk melalui posko tersebut.

“Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan. Posko ini dibuka mulai level Provinsi, Kab/Kota hingga Kecamatan. Data yang masuk suda ada ratusan. Kami juga mengapresiasi masyarakat DKI Jakarta telah berpartisipasi turut mengawasi guna menciptakan pilkada DKI Jakarta yang demokratis, jujur dan adil,” ujarnya.

Benny menegaskan Bawaslu Jakarta berkomitmen untuk menegakkan kepastian hukum yang adil.

“Kami berkomitmen untuk menegakkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak. Kami juga sedang melakukan penelusuran sekaligus pendalaman terhadap persoalan isu pencatutan KTP ini,” tuturnya.

(Sumber : Bawaslu DKI Pastikan Tetap Usut Laporan Pencatutan KTP untuk Dharma-Kun.)

Jakarta (VLF) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku heran buku catatan miliknya yang telah disita KPK tidak kunjung dikembalikan. KPK mengatakan pengembalian barang bukti bergantung pada kepentingan penyidikan yang sedang dilakukan.

“Barang bukti yang disita dapat dikembalikan bila penyidik menilai barang bukti dimaksud tidak digunakan untuk pembuktian perkara yang sedang berjalan,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/8/2024).

Sejumlah barang milik Hasto memang telah disita penyidik KPK pada Senin (10/6). Saat itu Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dengan tersangka Harun Masiku.

Barang bukti yang disita itu mulai ponsel hingga buku catatan milik Hasto. Sekjen PDIP itu menyebutkan buku catatan yang disita KPK merupakan buku catatan PDIP.

Tessa mengatakan tiap barang bukti yang disita akan dikembalikan jika sudah tidak digunakan dalam proses penyidikan kasus.

“Bila masih digunakan, maka barang bukti dimaksud akan terus digunakan sampai dengan persidangan selesai,” katanya.

Tessa juga menegaskan penyitaan barang bukti milik Hasto itu tidak berkaitan dengan agenda politik, termasuk proses Pilkada 2024 yang saat ini berlangsung.

“Dan semua prosedur di atas tidak berdasarkan agenda politik, termasuk pilkada,” jelas Tessa.

Hasto Sindir KPK

Hasto sebelumnya mempertanyakan ponsel pribadi dan buku catatan strategis partai yang masih disita oleh KPK hingga saat ini. Politikus PDIP ini menyebut dokumen itu berisi rahasia partai dan pilkada.

Hasto menduga ponsel dan buku miliknya belum dikembalikan karena berkaitan dengan kepentingan di Pilkada Serentak 2024. Dia ingin agar barang itu tidak disalahgunakan.

“Termasuk tentang pelaksanaan pilkada. Itu motif. Padahal di dalam hukum acara pidana ketika itu disita harusnya ada saksi siapa yang menjamin bahwa buku itu tidak disalahgunakan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

(Sumber : Hasto Heran Buku Catatannya Tak Kunjung Dikembalikan, Ini Respons KPK.)

Jakarta (VLF) Komisi Yudisial (KY) tidak hanya memeriksa 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tannur dalam perkara dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. KY juga memeriksa belasan saksi lainnya dari PN Surabaya, seperti panitera, jaksa, hingga Ketua PN Surabaya.

Kabid Waskim dan Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito mengatakan jumlah saksi yang diperiksa selain 3 hakim terlapor mencapai 14 orang. Salah satunya adalah Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi.

“Sebelumnya kami telah memeriksa saksi yang lain juga di sini. Hari ini 3 hakim (Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo) sudah. Kalau dengan sebelum-sebelumnya sudah total 14 saksi. Ketua PN Surabaya, panitera, jaksa, termasuk ahli,” kata Joko di Pengadilan Tinggi Surabaya, Senin (19/8/2024).

Joko mengklaim bahwa semua saksi itu telah memenuhi panggilan pemeriksaan di PT Surabaya Jalan Sumatra. Menurutnya, semua saksi kooperatif saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KY.

“Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada (mangkir), semua kooperatif dan hadir,” jelasnya.

Terkait kehadiran Dadi, Ketua PN Surabaya, Joko membenarkan bahwa Dadi mengetahui bakal ada putusan bebas Ronald Tannur. Namun, kata Joko, Ketua PN Surabaya tak bisa mengintervensi majelis hakim.

“Waktu itu kan kami tanya apakah sudah melapor ke Ketua Pengadilan? Jawabannya sudah. Nah masalah itu kan memang tidak bisa diintervensi. Kalau menurut mekanismenya yang menunjuk itu wakil, karena perkara pidana, kan,” ujarnya.

“Tapi, itu bukan Ketua PN Surabaya yang sekarang. Tapi yang sebelumnya, dalam perkara ini wakil yang sebelumnya sudah pindah. Tidak diperiksa (sebagai saksi),” ujarnya.

Joko memastikan bahwa rapat pleno untuk membahas hasil pemeriksaan belasan saksi termasuk 3 hakim yang bebaskan Ronald Tannur ini akan dilakukan secepatnya. Sebab, pihaknya bakal ‘adu cepat’ dengan Bawas dari MA.

“Ya nggak tahu lah (lebih cepat dari Bawas atau tidak), itu nanti ya mekanismenya mana yang duluan. Nggak tahu lah ya (lebih cepat mana), tapi yang pasti Agustus 2024 kami upayakan selesai,” katanya.

(Sumber : KY Juga Periksa Panitera dan Ketua PN Surabaya Soal Hakim Damanik Cs.)

Jakarta (VLF) Sebanyak empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jaringan daerah irigasi (DI) Waru-waru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani persidangan. Kejari Bone beralasan masih merampungkan berkas dan melakukan pemeriksaan saksi di kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp 3 miliar ini.

“Segera akan kita sidang. Saat ini sedang perampungan pemeriksaan ahli konstruksi dan BPK,” ujar Kasi Pidsus Kejari Bone Heru Rustanto kepada detikSulsel, Senin (19/8/2024).

Adapun empat tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur PT JASB selaku penyedian jasa inisial HM; peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan inisial OOA; perantara peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan inisial AD; dan kuasa pengguna anggaran (KPA) inisial AA.

Heru mengatakan, pihaknya masih membutuhkan keterangan saksi dalam kasus ini. Penyidik kejaksaan secara maraton memintai keterangan saksi dalam kasus ini.

“Banyak penambahan saksi. Sekitar 30 saksi keseluruhan yang diperiksa sejak pemeriksaan awal. Apalagi domisili saksi ini di luar Bone karena proyek Pemprov Sulsel,” katanya.

Heru menambahkan, dua di antara tersangka sudah ditahan, sedangkan dua lainnya masih menjalani pemeriksaan. Dia menegaskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.

“Dua tersangka sudah ditahan, satu ditahan di Lapas Makassar, satunya di Lapas Bulukumba dengan perkara korupsi juga. Dua tersangka lainnya belum ditahan karena masih akan selesaikan pemeriksaan semua,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Bone menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jaringan daerah irigasi (DI) Waru-waru. Keempat ditetapkan tersangka pada Rabu (17/1).

“Dalam hasil perhitungan kerugian negara BPK ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3.085.364.197 dan tersangka belum dilakukan penahanan, saat ini masih dilakukan pemberkasan,” ujar Kasi Intel Kejari Bone Andi Hairil Akhmad, Jumat (19/1).

Proyek ini dilaksanakan tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 28,2 miliar yang sumber dananya berasal dari APBD Sulsel. Tersangka OOA dalam kasus ini meminjam perusahaan kepada tersangka HM melalui tersangka AD dan menjanjikan imbalan sejumlah fee.

Tersangka AD tersebut menerima fee sebesar Rp 7,5 juta dari tersangka OOA atas usahanya merekayasa serta menggunakan dokumen yang tidak valid untuk dokumen penawaran PT JASB.

“Adapun tersangka OOA dan HM tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan nilai pembayaran yang diterima sehingga timbul selisih. Akibatnya pekerjaan peningkatan DI Waru-waru di Kabupaten Bone dihentikan,” bebernya.

(Sumber : 4 Tersangka Korupsi Irigasi di Bone Belum Disidang, Jaksa Masih Periksa Saksi.)

Jakarta (VLF) Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas angkat bicara terkait terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, yang mendapat pembebasan bersyarat. Menurut Supratman, keputusan itu telah memenuhi ketentuan.

“Kalau untuk Jessica, saya belum tahu persis dia kenanya kan 20 tahun, setiap tahun selalu mendapat remisi, kan ada syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan itu dimungkinkan,” ujar Supratman di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

“Dan menurut saya keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Lapas untuk memberikan pembebasan bersyarat tentu sudah memenuhi ketentuan,” kata Supratman.

Ia menegaskan Jessica masih menjadi warga binaan. Dia juga menghormati upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Jessica.

“Beda antara dia masih di dalam, kalau ini kan masih bebas bersyarat kan masih warga binaan, upaya hukum boleh saja dilaksanakan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, kasus ini berawal pada Januari 2016. Saat itu, Jessica, Mirna dan Hani ngopi bareng di Kafe Olivier. Mirna kemudian kejang-kejang dan tewas setelah meminum es kopi vietnam.

Kasus ini kemudian diusut polisi. Setelah proses penyelidikan dan gelar perkara, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica menjadi tersangka karena diyakini membunuh Mirna dengan menaruh racun sianida dalam kopi yang diminum Mirna.

Kasus ini kemudian masuk ke meja hijau. Setelah melewati puluhan persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica. Hakim menyatakan Jessica terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna.

Jessica melawan vonis itu dengan mengajukan banding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Jessica.
Jessica juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasinya juga ditolak MA. Dia kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK). Upayanya tersebut juga ditolak oleh hakim.

Pada 18 Agustus 2024, Jessica mendapat pembebasan bersyarat. Dia bebas bersyarat usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Jessica masih dikenai wajib lapor hingga tahun 2032.

“Selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari,” kata Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/8/2024).

Jessica pun telah keluar dari Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia dijemput oleh tim pengacaranya.

(Sumber : Menkum Supratman: Keputusan Bebas Bersyarat Jessica Wongso Penuhi Ketentuan.)