Category: Global

Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan seperti pengakuan, keputusan dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku. Menurut bentuknya, akta terbagi menjadi dua yakni akta autentik dan akta di bawah tangan.

Lalu apa beda akta di bawah tangan dengan akta autentik. Dikutip dari buku Pengantar Hukum Acara Perdata oleh Laila M. Rasyid, SH, M.Hum dan Herinawati, SH, M.Hum berikut ulasan singkatnya.

Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan

Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi wewenang oleh penguasa, untuk membantu dan mencatat apa yang dimintakan oleh orang yang berkepentingan sesuai dengan pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana dibuat”.

Pejabat yang dimaksud antara lain ialah Notaris. Namun, selain notaris akta autentik juga bisa dibuat oleh hakim, panitera, juru sita di pengadilan, pegawai catatan sipil, dan sebagainya.

Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli waris ataupun orang-orang bersangkutan yang akan mendapatkan hak dari padanya.

Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tertulis untuk pembuktian oleh para pihak yang terlibat tanpa bantuan dari notaris ataupun pejabat umum lainnya.

Akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam pasal 1874 KUHPerdata, yang berbunyi, “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat pernyataan utang sepihak, pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan suatu benda harus ditulis sepenuhnya dengan tangan oleh orang yang menandatanganinya.

Selain tanda tangan, harus ada pula penjelasan yang ditulis dengan tangan sendiri oleh penandatangan mengenai jumlah atau banyaknya yang harus dipenuhi, semuanya menggunakan huruf. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta di bawah tangan tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

Dalam hal ini, kedua akta ini memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan diakui sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta biasanya lebih sulit untuk dibantah keabsahannya.

Sementara dalam Akta di bawah Tangan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Namun, berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata yang menyatakan
“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Jadi kedua Akta tersebut tetaplah sama-sama diperlukan.

(Sumber : Perbedaan Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan.)

Pemilik SIM Bakal Dikasih Poin, Kalau Habis Gegara Melanggar Wajib Bikin Ulang!

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Pemilik SIM akan dikenakan poin yang bisa berkurang seiring dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Kalau terlalu banyak pelanggaran, SIM bisa dicabut dan harus ujian ulang kalau mau dapat SIM lagi.

Korlantas Polri mulai menggelar pelatihan sistem catatan perilaku berlalu lintas atau Traffic Attitude Record (TAR). Lewat aplikasi ini, petugas kepolisian dapat mencatat pelanggaran dan perilaku berlalu lintas masyarakat saat berkendara. Diharapkan dengan cara ini, masyarakat lebih tertib berlalu lintas.

“Melalui aplikasi TAR menghasilkan pencatatan dan pemberian tanda dengan pemberian poin terhadap kualifikasi kompetensi pengemudi, khususnya SIM yang sebagai pelaku dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” ungkap Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso dikutip laman Instagram NTMC Korlantas Polri.

Nantinya, setiap orang yang memiliki SIM akan diberikan 12 poin di awal. Nah, poin-poin ini bisa berkurang jika pemilik SIM melakukan pelanggaran lalu lintas. Makin berat pelanggarannya, poin yang dikenakan juga besar. Kalau poin tersebut habis maka SIM bisa dicabut dan pemilik harus mengikuti ujian ulang untuk bisa memiliki lisensi berkendara lagi.

Untuk diketahui, pelanggaran ringan diberikan poin 1, pelanggaran sedang 3 poin, dan pelanggaran berat 5 poin. Pelaku kecelakaan ringan diberikan 5 poin, kecelakaan sedang 10 poin, dan kecelakaan berat 12 poin.

Soal pengurangan poin di SIM itu sudah tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Dalam pasal 38 disebutkan, pemilik SIM yang mencapai 12 poin dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM sebelum putusan pengadilan.

Pemilik SIM yang dikenai sanksi tersebut harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM.

Dilanjutkan pada pasal 39, pemilik SIM yang mencapai 18 Poin dikenai sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemilik SIM yang dikenai sanksi itu harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut berikut masa waktu sanksi pencabutan SIM apabila ada dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM kembali dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan mengikuti prosedur pembuatan SIM baru.

(Sumber : Pemilik SIM Bakal Dikasih Poin, Kalau Habis Gegara Melanggar Wajib Bikin Ulang!.)

Catatan Komnas HAM soal Pembubaran Peserta Demo Tolak Revisi UU Pilkada

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Komnas HAM mencatat sejumlah hal terkait pembubaran dan penangkapan peserta aksi Tolak Revisi UU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI. Komnas HAM menilai aparat bertindak represif.

“Hari ini Kamis, 22 Agustus 2024, berlangsung unjuk rasa secara damai masyarakat dari berbagai elemen (mahasiswa, buruh, aktivis, akademisi, figur publik dan kelompok-kelompok lainnya) di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan daerah lain,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Dia mengatakan Komnas HAM memantau jalannya aksi unjuk rasa beserta pengamanan yang dilakukan aparat di dua lokasi. Lokasi pertama adalah Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kedua adalah Gedung DPR RI.

Untuk pemantauan di luar Jakarta, Komnas HAM memonitor dari media. Menurut Uli, aksi Tolak Revisi UU Pilkada berjalan kondusif.

“Hari ini melakukan pemantauan unjuk rasa tersebut secara langsung di dua lokasi, yaitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan di depan gedung DPR RI di Jakarta. Sementara pemantauan unjuk rasa di luar Jakarta, dilakukan melalui media monitoring. Dari pemantauan tersebut, Komnas HAM mencatat bahwa aksi unjuk rasa dilakukan secara damai dan kondusif,” jelas dia.

“Masyarakat dalam orasinya menyesalkan rencana Baleg DPR RI yang secara kilat akan merevisi RUU Pilkada yang disinyalir akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Revisi tersebut dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi, terutama dari aspek kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sejak dibacakan,” sambung Uli.

Uli lalu menyampaikan selepas pukul 17.00 WIB, aksi merobohkan pintu gerbang Gedung DPR RI direspons aparat dengan menembakkan gas air mata. Bahkan, lanjut Uli, aparat mengamankan peserta aksi.

“Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00-17.00 WIB berjalan kondusif. Namun sejak pukul 17.00, aparat keamanan mulai menyebarkan gar air mata dan menggunakan cara-cara kekerasan dalam membubarkan unjuk rasa, setelah massa berhasil merobohkan salah satu pintu gerbang DPR RI. Bahkan aparat TNI juga turun dan turut serta mengamankan unjuk rasa tersebut,” tutur dia.

Komnas HAM mengatakan pihaknya mendapat laporan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait data 159 peserta demo ditangkap dan ditahan. Laporan itu diterima Komnas HAM per pukul 20.00 WIB.

“Hingga pukul 20.00, berdasarkan laporan yang disampaikan YLBHI kepada Komnas HAM, ada 159 peserta aksi yang ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya,” ujar Uli.

Uli lalu memaparkan empat poin yang menjadi catatan Komnas HAM soal pengamanan aksi Tolak Revisi UU Pilkada hari ini. Berikut empat hal tersebut:

  1. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada 22 Agustus 2024 merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi di muka umum. Aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Komnas HAM mengapresiasi upaya penyelenggara negara dan aparat penegak hukum dalam menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa damai.

  2. Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa 22 Agustus 2024 oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan, beberapa peserta aksi, keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis.

  3. Komnas HAM menyesalkan penangkapan terhadap 159 peserta aksi dan ditahan di Polda Metro Jaya. Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini.

  4. Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari-hari ke depan atas dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

(Sumber : Catatan Komnas HAM soal Pembubaran Peserta Demo Tolak Revisi UU Pilkada.)

KPU Jamin Putusan MK soal Syarat Usia Cakada Diakomodir PKPU

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah akan diakomodir dalam PKPU pencalonan Pilkada 2024. KPU menegaskan semua putusan MK mengenai Pilkada akan ditindaklanjuti.

“Semuanya (putusan MK 60-70 akan diakomodir), termasuk yang berkaitan dengan kampanye di kampus yang diperbolehkan itu nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Afif menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodir putusan MK ke dalam PKPU. Dia mengatakan draf PKPU sebagai tindaklanjut putusan MK pun telah siap.

“Semua hal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang, katakanlah, beririsan dengan PKPU-PKPU kita, dalam konteks ini yang paling banyak kan memang PKPU pencalonan, ini akan kita terapkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, urusan kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung ini menjadi polemik setelah MA mengubah Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. MA mengubah PKPU yang awalnya mengatur syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan paslon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.

Berikut pasal PKPU sebelum diubah MA:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon

MA mengubah pasal itu menjadi:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih

MA tidak mengubah syarat usia pasal dalam Undang-Undang Pilkada, karena pengujian pasal dalam undang-undang merupakan kewenangan MK. MA hanya mengubah aturan teknis yang dibuat KPU untuk proses pendaftaran calon.

Putusan MK

Persoalan kapan syarat usia ini dihitung kemudian digugat ke MK. Salah satunya diajukan oleh mahasiswa bernama Fahrur Rozi dan Anthony Lee.

MK kemudian membacakan putusan untuk perkara nomor 70/PUU-XXI/2024 dalam persidangan di Gedung MK, Selasa (20/8). Kedua pemohon itu menggugat pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tentang Pilkada. Berikut isinya:

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Mereka meminta MK mengubah pasal itu menjadi:

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon

Mereka menilai pasal yang ada saat ini tidak memberi kepastian hukum. Alasannya, tidak ada kejelasan kapan syarat usia dihitung. Mereka meminta MK menambahkan frasa ‘terhitung sejak penetapan pasangan calon’ agar ada kepastian kapan syarat usia dihitung.

(Sumber : KPU Jamin Putusan MK soal Syarat Usia Cakada Diakomodir PKPU.)

Wanti-wanti KPK ke Pimpinan BUMN-BUMD: Jangan Nanti Pakai Baju Oranye

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mewanti-wanti para pemimpin dan pegawai BUMN dan BUMD untuk tidak terlibat dengan kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun. Sebab ia mengaku pihaknya tidak akan segan-segan menjerat dan memakaikan para terduga pelaku ‘pakaian oranye’ khas tahanan khas tahanan KPK.

“Ketika terjadi tindak pidana korupsi, mohon izin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mana kala ada yang terjadi di antara kita yang ada di sini, Insyaallah tidak ada, maka bapak-bapak dan ibu-ibu akan pakai baju oranye,” katanya dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah semua tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara ataupun penyalahgunaan wewenang. Semisal terlibat gratifikasi, penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dan perizinan.

“Apa yang dimaksud dengan tindakan korupsi itu adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merugikan keuangan negara, itu yang pertama. Yang selanjutnya ada perbuatan pejabat penyelenggara negara, tidak merugikan keuangan negara tapi menyalahgunakan kewenangan. Ini juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,” jelasnya.

“Yang berikutnya pejabat penyelenggara negara yang juga menerima sesuatu, dapat berupa suap atau gratifikasi dari siapapun kepada penyelenggara negara, dan ini dapat dikualifikasikan juga sebagai suatu tindak pidana korupsi,” terangnya lagi.

Johanis mengatakan meski jajaran Direksi dan Komisaris serta pegawai BUMN dan BUMD lainnya secara Undang-Undang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun tindak-tanduk mereka tetap dapat diusut KPK jika diduga terlibat pidana korupsi.

Sebab pada dasarnya sumber pendanaan BUMN dan BUMD berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Belum lagi pekerjaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan milik negara ini kerap kali berkaitan langsung dengan penugasan dari pemerintah untuk masyarakat luas.

“Perusahaan BUMN dan BUMD yang juga menurut peraturan perundang-undangan, meskipun tidak dikatakan sebagai penyelenggara negara, tetapi apapun alasannya dia dapat dikualifikasi sebagai penyelenggara negara,” ucap Johanis.

“Karena BUMN dan BUMD sumber dananya berasal dari negara dan pemerintah. Sehingga BUMN dan BUMD dapat menjadi tersangka terpidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya lagi.

Karena hal inilah ia kembali menekankan agar para pekerja BUMN ataupun BUMD untuk tidak sekali-sekali melakukan tindak pidana korupsi ini. Sebab menurut Johanis pihaknya tidak akan segan-segan mengusut kasus tersebut dan memenjarakan yang bersangkutan.

“(Kalau terlibat) tindak pidana korupsi maka kami tidak mengenal siapa bapak lagi. Yang kami tahu bapak adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga sungguh layak dipakaikan baju oranye dan kemudian dititipkan di dalam rutan KPK yang ada di sekitar sini juga. Itu pak, tolong itu direnungkan dengan baik,” tegasnya.

(Sumber : Wanti-wanti KPK ke Pimpinan BUMN-BUMD: Jangan Nanti Pakai Baju Oranye.)

Menghentikan Akrobat Hukum

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Sebagaimana diberitakan hampir semua media nasional dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah dan DPR sering membuat manuver berupa kebijakan hukum dan politik. Menjelang habisnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak manuver politik dan hukum yang dilakukan. Terlihat bagaimana seringkali hukum diotak-atik secara radikal guna kepentingan individu dan kelompok. Jokowi sebagai Presiden seringkali memperlihatkan kedisparitasan sikap dan selalu berubah-ubah.

Revisi UU Pilkada

Badan Legislatif (Baleg) DPR melakukan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada secara superkilat hanya hitungan jam. Hal ini buntut munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengembalikan marwah demokrasi yang akhir-akhir ini gaduh serta terancam dikarenakan banyak disparitas keputusan hukum yang terjadi. MK memberikan solusi konstitusional dengan memberi tafsir terhadap ambang batas pencalonan serta mengenai batas usia pencalonan kepala daerah.

Dalam rapat yang dijalankan, DPR mengingkari putusan MK. Bahkan DPR justru memilih menganut pada putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengesampingkan putusan MK. Keputusan DPR ini merupakan suatu pembangkangan terhadap konstitusi. Dalam konstitusi secara jelas diatur bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

MK bertugas menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan MA bertugas menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Konstitusi merupakan grundnorm di Indonesia. Grundnorm adalah istilah yang dibangun oleh Hans Kelsen untuk menjelaskan mengenai salah satu hal yang ada dalam teori jenjang norma hukum (Stufenttheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan atau hierarki.

Hierarki hukum tersebut sudah sangat nyata dan jelas bahwa di bawah UUD 1945 sebagai norma tertinggi ialah undang-undang barulah norma-norma di bawahnya. Bahkan secara asas terdapat sebuah asas yang menjadi acuan ialah asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sehingga sangat keliru dan sesat jika DPR justru mengesampingkan putusan MK dengan lebih menitik beratkan terhadap putusan MA.

Kondisi demikian menggambarkan sebuah otoritarianisme muncul dan dipermak melalui badan peradilan dan lembaga negara. Menjadi seolah-seolah demokratis padahal yang dituju adalah kehendak berkuasa dengan segala cara. Berbeda dengan kondisi dahulu yang mana otoritarianisme diperagakan secara langsung.

Kejahatan Konstitusi

Pembangkangan terhadap konstitusi oleh penguasa merupakan suatu tindakan yang serius dan dapat digolongkan sebagai kejahatan konstitusi (constitutional crime). Istilah kejahatan konstitusi merupakan perkembangan teori dan praktik dalam hukum pidana dan tata negara. Konsep atau penafsiran terhadap kejahatan konstitusi dapat dilihat salah satunya pada 1896; sebuah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait kebijakan keuangan dinyatakan oleh Robert Samuelson sebagai kejahatan konstitusi.

Sejak peristiwa itu, terminologi kejahatan konstitusi lumrah digunakan untuk menyebutkan penistaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini pula pernah disampaikan oleh Prof. Saldi Isra yang saat ini menjadi salah satu hakim konstitusi. Menurutnya bahwa dalam Black Law’s Dictionary menyebut kejadian serupa sebagai bentuk pelanggaran konstitusi (constitutional tort).

Secara sederhana, pelanggaran itu terjadi bila perbuatan pejabat negara menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Karenanya, pelanggaran yang terjadi akan menjadi sangat serius bila menisbikan hak-hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Apalagi bila tindak pidana itu terkait dengan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.

Tidak Dapat Dibenarkan

Akrobat hukum, politik, dan kekuasaan yang terjadi saat ini tidaklah dapat dibenarkan. Hukum adalah ruh dari bangsa Indonesia. Pembangkangan terhadap ruh itu merupakan kejahatan serius terhadap konstitusi dan nilai-nilai keindonesiaan yang sejak dulu diperjuangkan oleh tokoh bangsa. Pemerintah, DPR, dan seluruh elemen termasuk civil society perlu andil sesuai porsi dan kapasitas masing-masing.

Mengutip pesan Bung Karno, “Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.”

Wiranto Tri Setiawan peneliti Edushallman (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum mahasiswa Islam Sukoharjo)

(Sumber : Menghentikan Akrobat Hukum.)

Eks Gubernur Malut Abdul Gani Dituntut 9 Tahun Bui di Kasus Korupsi

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dengan hukuman selama 9 tahun penjara. Jaksa menilai Abdul Gani Kasuba bersalah dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gani Kasuba dengan pidana penjara selama sembilan tahun serta denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan,” kata JPU KPK Rony Yusuf saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dilansir Antara, Kamis (22/8/2024).

Dalam tuntutannya, Rony menyatakan terdakwa Abdul Gani Kasuba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama, kesatu dan ketiga.

JPU dalam tuntutan untuk terdakwa Abdul Gani Kasuba setebal 1.872 halaman yang disusun selama dua pekan juga menuntut uang pengganti sejumlah Rp 109,056 miliar dan USD 90 ribu, dengan ketentuan jika terdakwa Abdul Gani Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tatap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 tahun.

JPU juga menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mantan Gubernur Maluku Utara dua periode Abdul Gani Kasuba juga diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketiga, melanggar Pasal 12 huruf B.

Sebelumnya, Abdul Gani Kasuba didakwa menerima suap senilai Rp100 miliar lebih, baik melalui transfer rekening maupun secara tunai. Dalam melakukan transaksi, terdakwa Abdul Gani Kasuba menggunakan 27 rekening milik ajudan dan uang tersebut diberikan oleh berbagai pihak, baik dari kepala dinas di lingkungan Pemprov Maluku Utara maupun pihak swasta.

Abdul Gani Kasuba menerima uang tersebut sejak 2019 sampai 2023. Uang itu diterima terdakwa di beberapa tempat, di antaranya di Kota Ternate, Maluku Utara, maupun di Jakarta.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Halim Kadar Noh, dengan hakim anggota Budi Setyawan, Khadijah A Rumalean, Samhadi, dan Yakob Widodo akan dilanjutkan pada Jumat (30/8) pekan depan dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari terdakwa.

(Sumber : Eks Gubernur Malut Abdul Gani Dituntut 9 Tahun Bui di Kasus Korupsi.)

Hakim Tolak Eksepsi Eks Karutan KPK di Kasus Pungli Rutan Rp 6,3 M

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya.

“Menyatakan keberatan dari penasihat hukum Terdakwa VI Achmad Fauzi tidak dapat diterima,” kata ketua majelis hakim Maryono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan surat dakwaan jaksa KPK terhadap Achmad lengkap dan cermat serta memenuhi syarat formil dan materiil. Hakim menyatakan dalil keberatan penasihat hukum Achmad Fauzi harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.

“Terkait keberatan mengenai tidak adanya peran Achmad Fauzi dalam pengumpulan pungli di rutan KPK, majelis hakim menilai perlu pembuktian lebih lanjut dengan persidangan pokok perkara dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti dan barang bukti maupun keterangan ahli,” ujar hakim.

Sidang pemeriksaan saksi Achmad Fauzi akan digelar pada Senin (26/8). Hakim memerintahkan Achmad tetap berada dalam tahanan.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Achmad Fauzi dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,” ujar hakim.

Didakwa Rp 6,3 Miliar

Sebelumnya, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” ujar jaksa.

(Sumber : Hakim Tolak Eksepsi Eks Karutan KPK di Kasus Pungli Rutan Rp 6,3 M.)

Pemeriksaan Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh Ditunda Senin 26 Agustus

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Sidang pemeriksaan terdakwa hakim agung nonaktif Gazalba Saleh terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ditunda. Sidang ditunda karena tim penasihat hukum Gazalba belum siap.

Mulanya, ketua majelis hakim Fahzal Hendri mengatakan pihaknya harus menghadiri undangan acara dari KPK yang digelar hari ini. Kesepakatan penundaan pemeriksaan terdakwa Gazalba pada hari ini juga telah disepakati sebelumnya.

Namun acara undangan dari KPK itu ternyata dibatalkan. Hakim lalu menanyakan kesiapan tim penasihat hukum Gazalba jika pemeriksaan terdakwa dilakukan hari ini.

Tim penasihat hukum Gazalba memohon waktu dan belum siap jika pemeriksaan terdakwa dilakukan hari ini. Sidang pemeriksaan terdakwa Gazalba pun ditunda pada Senin (26/8).

“Sidang kita tunda hari Senin tanggal 26 Agustus 2024,” kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri.

Dalam kasus ini, Gazalba Saleh didakwa menerima uang dari sejumlah sumber. Pertama, Gazalba disebut menerima USD 18 ribu atau Rp 200 juta yang merupakan bagian dari total gratifikasi Rp 650 juta saat menangani perkara kasasi Jawahirul Fuad.

Berikutnya, Gazalba disebut menerima Rp 37 miliar saat menangani peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaffar Abdul Gaffar pada 2020. Uang itu diterima oleh Gazalba bersama Neshawaty Arsjad.

Berikutnya, menurut jaksa, Gazalba juga menerima penerimaan lain, yakni SGD 1.128.000, USD 181.100 dan Rp 9.429.600.000 (Rp 9,4 miliar) pada 2020-2022. Jaksa mengatakan Gazalba kemudian menyamarkan uang itu dalam berbagai hal, salah satunya melunasi KPR teman dekatnya bernama Fify Mulyani.

“Bahwa pada tahun 2019 bertempat di Sedayu City at Kelapa Gading Cluster Eropa Abbey Road 3 No 039 Cakung, Jakarta Timur, Terdakwa bersama-sama dengan Fify Mulyani yang merupakan teman dekat Terdakwa membeli satu unit rumah dengan harga Rp 3.891.000.000 (Rp 3,8 miliar),” ucap jaksa dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/5/2024).

Jaksa mengatakan transaksi dilakukan atas nama Fify untuk menyamarkan pembelian rumah tersebut. Jaksa mengungkap Fify menyerahkan booking fee senilai Rp 20 juta pada Februari 2019. Setelah itu, Fify membayar DP secara dicicil sebanyak 6 kali dengan total Rp 390 juta.

Jaksa mengatakan Fify kemudian mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) melalui salah satu bank swasta senilai Rp 3,4 miliar pada 30 Agustus 2019. Padahal, menurut jaksa, harta Fify yang dilaporkan dalam LHKPN 2019-2021 selaku ASN berjumlah total Rp 2.035.236.425 (Rp 2 miliar) dan pengeluaran 2019-2021 senilai total Rp 1.042.000.000 (Rp 1 miliar).

(Sumber : Pemeriksaan Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh Ditunda Senin 26 Agustus.)

Tok! Anak Pedangdut Lilis Karlina Dipenjara 2 Tahun 6 Bulan

Posted by Gabriel Oktaviant on with 0 Comment

Jakarta (VLF) Kasus peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan RDI, anak dari artis 90-an Lilis Karlina sudah tuntas di meja hijau. Remaja berusia 17 tahun itu dinyatakan bersalah dan majelis hakim menghukumnya selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara.

Dalam kasus ini, RDI kembali ditangkap polisi pada 19 Juni 2024 lalu atas kasus peredaran narkoba jenis sabu. Saat itu, RDI diciduk saat hendak mengantarkan barang ke salah satu tempat di wilayah Purwakarta.

Di tangan RDI, polisi menyita sabu seberat 10,22 gram dari tangan RDI. Sebelumnya pada 2023 saat usianya masih 15 tahun, RDI juga diamankan karena menjadi pengedar obat-obatan terlarang. RDI kemudian divonis 1 tahun 3 bulan dan mendapatkan cuti bersyarat (CB) pada Januari 2024.

Dari catatan detikJabar, RDI mulai diadili di PN Purwakarta pada 15 Juli 2024. Sebelum dihukum selama 2 tahun lebih, Jaksa penuntut umum (JPU) pun menjatuhkan tuntutan kepada RDI dengan hukuman 5 tahun kurungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Pada 25 Juli 2024, Hakim PN Purwakarta menjatuhkan vonis kepada RDI dengan hukuman 2 tahun 6 bulan di LPKA Bandung. Hakim menyatakan RDI bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu.

JPU pun kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung atas vonis 2 tahun 6 bulan RDI. Pada 15 Agustus 2024, PT Bandung memutuskan untuk menguatkan vonis tersebut dan memerintahkan RDI tetap ditahan di LPKA Bandung.

“Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Juli 2024, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk., yang dimintakan banding tersebut,” demikian bunyi putusan Majelis Hakim PT Bandung sebagaimana dilihat detikJabar, Selasa (20/8).

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” pungkasnya.

(Sumber : Tok! Anak Pedangdut Lilis Karlina Dipenjara 2 Tahun 6 Bulan.)