Jakarta (VLF) Nasib pilu menimpa siswa SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17). Ia dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dr Radjiman Wediodiningrat, Lawang, Malang karena mengalami depresi berat. NS depresi karena dibully teman-temannya.

Keluarga pun tak terima hingga melaporkan kasus ini ke Polres Pasuruan Kota. Kakak NS, Fariz Rohman Maulana (23) mengatakan, sang adik mengalami depresi berat hingga lepas kontrol.

Untuk itu, keluarga meminta Dinsos mengantarkannya ke RSJ. Saat ini, NS masih dirawat.

“Sampai sekarang belum pulang dan kemungkinan untuk perawatan lebih lanjut, 10 sampai 15 hari ke depan. Keterangan rumah sakit adik saya alami depresi berat, untuk makan masih sedikit. Ditanya apapun belum nyambung, malam hari sering marah-marah,” kata Fariz, Senin (26/8/2024).

Pria asal Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, ini meminta keadilan. Ia meminta para terduga pelaku bertanggungjawab secara hukum.

“Para pelaku harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena adik saya hal fatal,” tegasnya.

NS ternyata di-bully bertahun-tahun sejak SMP. Ia menyebut, adiknya dibully sejak masih menjadi siswa di SMPN 2 Pasuruan, kemudian berlanjut hingga adiknya menjadi siswa di SMAN 4 Pasuruan.

“Sejak SMP berlanjut ke SMA puncaknya tanggal 17 Agustus kemarin. Sebagian terduga pelaku teman adik saya sejak SMP, masuk SMA sama dan dilanjutkan (mem-bully),” kata Fariz.

Menurut Fariz, jenis perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya kepada NS mulai dari olok-olok, hingga dipukul dan dicakar. Selain itu, sang kakak menyebut adiknya juga sering diperas.

“Misal adik saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan temannya, difoto mau dilaporkan dengan bukti foto. Kalau nggak kasih uang langsung dihajar. Sering diperas Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu,” jelas Fariz.

Puncaknya pada 17 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIB usai upacara HUT RI di sekolah SMAN 4 Kota Pasuruan. Pada hari peringatan Kemerdekaan RI itu, korban diadang di depan pintu gerbang sekolah oleh para terduga pelaku. Korban dikepung dan diancam hingga akhirnya kabur.

“Setelah sampai di rumah wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah kayak orang ketakutan,” jelasnya.

Selang beberapa hari sejak peristiwa tersebut, korban dihantui rasa takut dan cemas. Adiknya mengalami depresi berat, sering mengamuk hingga memukuli tembok.

Parahnya lagi, terduga pelaku hingga 15 anak. “Adik saya dibully sejak SMP. Terduga pelaku 8-15 orang,” kata Fariz.

Faiz menegaskan, para terduga pelaku harus bertanggungjawab agar di depan hukum. Mereka harus dihukum sesuai tindakannya. “Adik saya mengalami hal fatal,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan memanggil sejumlah nama terkait.

“Kita akan panggil pihak-pihak yang disebut dalam laporan untuk dimintai keterangan,” kata Davis.

Kasus perempuan dan anak, lanjut Davis, menjadi atensi Polres Pasuruan Kota. “Kita akan kembangkan. Kasus perempuan dan anak ini jadi atensi kita,” kata Davis.

(Sumber : Nestapa Siswa SMAN di Kota Pasuruan Dibully Teman hingga Masuk RSJ.)

Jakarta (VLF) Dua tukang parkir yang menombak Hendriyanto (36) hingga tewas sudah ditangkap polisi. Adapun kedua pelaku yakni Riki (30), dan Antoni (38).

Peristiwa ini terjadi di parkiran sebuah kafe di Jalan Radial, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Kamis (22/8/2024) sekitar pukul 22.20 WIB.

Kepada polisi, Riki mengungkapkan, awalnya Hendri mendatangi ia dan Antoni untuk meminta uang parkir.

“Kami ini korban pemalakan dia (Hendri). Dia memaksa kami terus untuk memberikan uang parkir,” ungkapnya, Senin (26/8/2024).

Dia mengaku menolak memberikan uang parkir tersebut. Kesal karena terus diminta, sambungnya, terjadilah cekcok dan aksi kejar-kejaran antara dia bersama Antoni dengan korban.

“Kami diancam dengan kata-kata saja, belum saya serahkan (uang parkirnya) karena saya tolak,” ungkapnya.

Usai mengejar dan menabrak motor Hendri hingga jatuh, Riki pun mengejar korban yang kabur dan melakukan penganiayaan tersebut.

“Iya pak (saya yang menusuk dengan tombak). Saya tusuk secara acak di beberapa tempat karena kadung kesal,” ujarnya.

Sementara itu, Antoni membenarkan penjelasan rekannya tersebut. Dia mengaku, dirinya menjaga motor yang turut jatuh saat menabrak motor korban.

“Saya tidak ikut (menganiaya korban). Saya menjaga motor karena jatuh juga,” ujarnya.

Mengenai tombak, Antoni mengaku bahwa mereka sempat kembali ke rumah untuk mengambil senjata untuk menganiaya korban.

“Sempat balik untuk ambil (tombak). Jadi bukan dibawa dari awal,” ujarnya.

Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono mengatakan, pelaku seharusnya berhak mendapat perlindungan jika saja tak menganiaya korban.

“Kalian (pelaku) awalnya korban, malah berbalik menjadi pelaku. Seharusnya, bisa mendapat perlindungan hukum sebagai korban (jika tidak gelap mata menganiaya),” jelasnya.

Harryo menjelaskan, kedua pelaku berhasil diamankan Satreskrim Polrestabes Palembang satu hari setelah kejadian, Jumat (23/8/2024) sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya ditangkap saat hendak bertolak ke Jakarta melalui jalur laut.

“Pelaku kami amankan bersamaan di pintu Tol Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat keduanya hendak kabur ke Jakarta menggunakan bis,” jelasnya.

“Atas tindak pidana yang terjadi, kami mempersangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara,” sambungnya.

(Sumber : Pengakuan 2 Tukang Parkir Tombak Hendriyanto hingga Tewas: Kesal Diminta Uang.)

Jakarta (VLF) Terungkap cerita hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh soal penemuan batu permata di tengah kebun di Sidney, Australia. Dia mengungkap cerita ini dalam sidang pemeriksaan terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Adapun dalam kasus ini, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gazalba didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai Rp 650 juta.

Jaksa KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Gazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022. Jawahirul merupakan pemilik usaha UD Logam Jaya yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan diputus bersalah dengan vonis 1 tahun penjara.

Gazalba juga didakwa melakukan TPPU. Dalam dakwaan TPPU ini, jaksa awalnya menjelaskan Gazalba Saleh menerima uang dari sejumlah sumber. Pertama, Gazalba disebut menerima SGD 18 ribu atau Rp 200 juta yang merupakan bagian dari total gratifikasi Rp 650 juta saat menangani perkara kasasi Jawahirul Fuad.

Berikutnya, Gazalba disebut menerima Rp 37 miliar saat menangani peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaffar Abdul Gaffar pada 2020. Uang itu diterima oleh Gazalba bersama advokat Neshawaty Arsjad.

Gazalba juga menerima penerimaan selain gratifikasi SGD 18 ribu sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan pertama. Jaksa menyebut Gazalba menerima SGD 1.128.000 atau setara Rp 13,3 miliar, USD 181.100 atau setara Rp 2 miliar dan Rp 9.429.600.000 (Rp 9,4 miliar) pada 2020-2022. Jika ditotal, Gazalba menerima sekitar Rp 62 miliar.

Jaksa kemudian menyebutkan Gazalba menyamarkan uang itu dengan membelanjakannya menjadi sejumlah aset. Antara membeli mobil Alphard, menukar ke valuta asing, membeli tanah/bangunan di Jakarta Selatan, membeli emas hingga melunasi KPR teman dekat. Total TPPU-nya sekitar Rp 24 miliar.

Cerita Menemukan Permata

Dalam sidang pemeriksaan, Gazalba mengungkap cerita soal dirinya yang menemukan permata. Awalnya, Gazalba mengatakan valuta asing (valas) yang dimilikinya berasal dari hasil penjualan batu permata.

Jaksa lalu mendalami asal batu permata tersebut. Gazalba menuturkan batu permata itu ditemukan di Australia tahun 1993.

“Saudara peroleh batu permata sejak kapan Pak?” tanya jaksa.

“Ketika saya menemukannya di, ketika saya bekerja di Australia,” jawab Gazalba.

“Ketika kerja di Australia Saudara punya batu permata?” tanya jaksa.

“Saya menemukan Pak,” jawab Gazalba.

“Kapan Saudara bekerja di Australia Pak?” cecar jaksa.

“Udah lama Pak, sekitar kalau saya tidak salah tahun 1993,” jawab Gazalba.

Gazalba mengaku bekerja di perusahaan perkebunan di Sidney, Australia. Dia mengatakan permata itu ditemukan di kebun saat sedang bekerja.

“Saudara bekerja sebagai apa di Australia?” tanya jaksa.

“Saya bekerja di perusahaan perkebunan Pak,” jawab Gazalba.

“Kemudian, tadi Saudara mengatakan pernah menemukan permata. Saudara temukan di mana waktu itu?” tanya jaksa.

“Waktu saya bekerja di perkebunan Pak,” jawab Gazalba.

“Iya, ditemukan di mana?” tanya jaksa.

“Di kebun Pak,” jawab Gazalba.

Gazalba Jual Permata

Gazalba mengatakan batu permata itu dijual dengan harga SGD 75 ribu di Singapura. Dia mengatakan hasil penjualan itu juga dipinjamkan ke temannya.

“Saya menemukan batu permata itu ketika saya berada di Australia tahun 1993, lalu kemudian setelah itu saya pulang ke Jakarta. Lalu, saya simpan-simpan setelah itu kemudian saya ke Singapura, lalu kemudian di Singapura saya jual lalu kemudian saya diberi mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika,” kata Gazalba.

“Saudara kan 2017 diangkat menjadi Hakim Agung ya, ada nggak dilaporkan ke LHKPN itu?” tanya jaksa.

“Akan saya laporkan nanti Pak,” jawab Gazalba.

“(Totalnya) yang hasil penjualan batu permata?” tanya jaksa.

“Itu sekitar 75 ribu dolar Singapura Pak, kalau saya tidak salah. Saya lupa,” jawab Gazalba.

Dia mengatakan harga permata itu sekitar Rp 400 juta dengan kurs saat itu. Dia menyebut uang itu dipinjamkannya ke temannya.

“Saya tidak tahu. Mungkin ya pada kurs waktu itu, mungkin sekitar Rp 400 juta,” ucapnya.

Gazalba Ngaku Fify Cuma Teman Biasa

Gazalba juga ditanya soal Fify Mulyani. Dia mengatakan Fify Mulyani yang disebut dekat dengannya hanyalah teman biasa.

“Saudara katakan bahwa Saudara dengan Ibu Fify teman, apakah ada hubungan lain selain pertemanan?” tanya jaksa.

“Teman biasa aja Pak,” jawab Gazalba.

Jaksa juga mendalami terkait pembelian rumah milik Fify di Sedayu City, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gazalba mengakui membayarkan fee booking untuk rumah itu senilai Rp 20 juta.

“Berapa Pak?” tanya jaksa.

“Buat tanda jadi Pak, Rp 20 juta dan sudah dikembalikan ke saya,” jawav Gazalba.

Gazalba mengatakan uang itu telah dikembalikan oleh Fify secara tunai. Dia mengaku tak tahu terkait cicilan KPR hingga pelunasan rumah tersebut.

“Kemudian, terkait pembayaran uang muka Saudara tahu?” tanya jaksa.

“Tidak tahu,” jawab Gazalba.

“Terhadap pelunasan KPR Saudara tahu?” tanya jaksa.

“Tidak tahu,” jawab Gazalba.

Jaksa juga mendalami chatting percakapan Gazalba dan Fify saat di Rutan. Gazalba mengatakan chatting WhatsApp itu bukan dari ponselnya.

“Di persidangan kita sudah melayangkan percakapan Saudara dengan Saudara Fify pada waktu di Rutan KPK, apakah percakapan tersebut benar?” tanya jaksa.

“Itu bukan dari handphone saya, jadi saya tidak tahu Pak,” jawab Gazalba.

“Tapi apakah memang ada percakapan Saudara dengan Fify tersebut?” tanya jaksa.

“Saya tidak ingat lagi Pak,” jawab Gazalba.

Jaksa juga mendalami terkait Toyota Alphard yang dibeli Gazalba menggunakan KTP kakaknya, Edy Ilham Shooleh. Gazalba mengaku tak tahu lagi mengenai keberadaan mobil tersebut.

“Mobil Alphard sekarang ada di mana posisinya?” tanya jaksa.

“Saya tidak tahu lagi di mana,” jawab Gazalba.

“Tidak tahu lagi?” tanya jaksa.

“Saya setelah bapak tahan saya ya saya tidak pernah tahu lagi semuanya itu Pak,” jawab Gazalba.

“Termasuk surat-suratnya nggak ada Pak?” tanya jaksa.

“Saya tidak pernah tau lagi di mana Pak,” jawab Gazalba.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan Gazalba melunasi cicilan kredit rumah mewah teman dekatnya bernama Fify Mulyani. Jaksa awalnya menjelaskan Gazalba Saleh menerima uang dari sejumlah sumber. Pertama, Gazalba disebut menerima USD 18 ribu atau Rp 200 juta, yang merupakan bagian dari total gratifikasi Rp 650 juta saat menangani perkara kasasi Jawahirul Fuad.

(Sumber : Cerita Hakim Agung Gazalba Temukan Permata di Tengah Kebun Australia.)

Jakarta (VLF) Polisi mengaku telah menerima laporan soal kasus bullying yang menimpa siswa SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17). Polisi akan melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah pihak.

Diketahui, NS dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dr Radjiman Wediodiningrat, Lawang, Malang karena mengalami depresi berat gegara dibully teman-temannya. Keluarga pun tak terima hingga melaporkan kasus ini ke Polres Pasuruan Kota pada Senin (26/8/2024).

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan memanggil sejumlah nama terkait.

“Kita akan panggil pihak-pihak yang disebut dalam laporan untuk dimintai keterangan,” kata Davis.

Kasus perempuan dan anak, lanjut Davis, menjadi atensi Polres Pasuruan Kota.

“Kita akan kembangkan. Kasus perempuan dan anak ini jadi atensi kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, saat melayangkan laporan, kakak NS, Fariz Rohman Maulana (23) mengatakan, sang adik mengalami depresi berat hingga lepas kontrol. Untuk itu, keluarga meminta Dinsos mengantarkannya ke RSJ. Saat ini, NS masih dirawat.

“Sampai sekarang belum pulang dan kemungkinan untuk perawatan lebih lanjut, 10 sampai 15 hari ke depan. Keterangan rumah sakit adik saya alami depresi berat, untuk makan masih sedikit. Ditanya apapun belum nyambung, malam hari sering marah-marah,” kata Fariz, Senin (26/8/2024).

NS ternyata dibully bertahun-tahun sejak SMP. Ia menyebut, adiknya dibully sejak masih menjadi siswa di SMPN 2 Pasuruan, kemudian berlanjut hingga adiknya menjadi siswa di SMAN 4 Pasuruan.

“Sejak SMP berlanjut ke SMA puncaknya tanggal 17 Agustus kemarin. Sebagian terduga pelaku teman adik saya sejak SMP, masuk SMA sama dan dilanjutkan (mem-bully),” kata Fariz.

Menurut Fariz, jenis perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya kepada NS mulai dari olok-olok, hingga dipukul dan dicakar. Selain itu, sang kakak menyebut adiknya juga sering diperas.

“Misal adik saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan temannya, difoto mau dilaporkan dengan bukti foto. Kalau nggak kasih uang langsung dihajar. Sering diperas Rp 10 ribu hingga Rp 20 ribu,” jelas Fariz.

Puncaknya pada 17 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIB usai upacara HUT RI di sekolah SMAN 4 Kota Pasuruan. Pada hari peringatan Kemerdekaan RI itu, korban diadang di depan pintu gerbang sekolah oleh para terduga pelaku. Korban dikepung dan diancam hingga akhirnya kabur.

“Setelah sampai di rumah wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah kayak orang ketakutan,” jelasnya.

Selang beberapa hari sejak peristiwa tersebut, korban dihantui rasa takut dan cemas. Adiknya mengalami depresi berat, sering mengamuk hingga memukuli tembok.

Parahnya lagi, terduga pelaku hingga 15 anak. “Adik saya dibully sejak SMP. Terduga pelaku 8-15 orang,” kata Fariz.

Faiz menegaskan, para terduga pelaku harus bertanggungjawab agar di depan hukum. Mereka harus dihukum sesuai tindakannya. “Adik saya mengalami hal fatal,” tegasnya.

(Sumber : Polisi Selidiki Kasus Siswa SMAN Kota Pasuruan Dibully hingga Masuk RSJ.)

Jakarta (VLF) Nasib sial menimpa sejumlah penonton konser Gilga Sahid yang digelar di Alun-alun Bangkalan. Konser yang berlangsung meriah ini, diwarnai aksi pencopetan.

Tak hanya satu atau dua penonton yang kecopetan, tetapi ada 70 penonton konser yang kecopetan.

Berikut Fakta-fakta 70 Penonton Kecopetan Warnai Konser Gilga Sahid di Bangkalan:

1. Para Korban Lapor Polisi

Kanit Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Satreskrim Polres Bangkalan Ipda Dekky Pratama Jayakusuma mengatakan, korban berdatangan ke Mapolres Bangkalan sejak pukul 20.30 WIB hingga pukul 00.30 pada Minggu (25/8/2024).

Dekky menyebut, para korban copet ini melaporkan apa yang mereka alami pada saat menonton konser Gilga Sahid yang digelar di Alun-alun Bangkalan.

“Iya betul ada aksi pencopetan. Korban datang ke sini hingga dini hari tadi,” ujar Dekky.

2. Kebanyakan Ponsel yang Dicopet

Sebagian besar dari mereka kecopetan ponsel. Ponsel mereka tiba-tiba raib saat menikmati nyanyian Gilga Sahid.

3. Ada Warga yang Tangkap Copetnya

Konser dengan bintang tamu Gilga Sahid itu mendadak riuh saat warga berhasil menangkap salah satu pelaku pencopetan.

Pelaku yang sempat menjadi bulan-bulanan massa itu diamankan anggota TNI setempat dan dibawa ke Mapolres Bangkalan.

“Satu pelaku sudah diamankan,” imbuhnya.

4. Pelaku yang Diamankan Bawa Puluhan Ponsel

Sementara itu, polisi juga turut mengamankan belasan ponsel hasil pencurian tersebut.

“Dari tangan pelaku, kami berhasil mengamankan belasan ponsel korban, ” bebernya.

5. Diduga Tak Beraksi Sendiri

Diduga pelaku tak beraksi seorang diri. Polisi masih mendalami kasus pencopetan itu dan mengejar pelaku lain yang terlibat.

Dugaan adanya pelaku lain itu didasarkan oleh para polisi karena masih ada puluhan ponsel penonton yang masih belum ditemukan.

“Untuk belasan ponsel sudah kami amankan, korban bisa mengambil ke kantor dengan membawa bukti kepemilikan dus book karena di situ kita bisa cocokkan IMEI-nya,” pungkas Dekky.

(Sumber : Fakta-fakta 70 Penonton Kecopetan Warnai Konser Gilga Sahid di Bangkalan.)

Jakarta (VLF) Viral unggahan seorang wanita yang diduga istri salah seorang pejabat di wilayah Kabupaten Bintan, Riau, menerima fasilitas mewah. Fasilitas mewah itu disebut berasal dari pengusaha.

Dikutip dari detikNews, dalam unggahannya, wanita itu mengaku sering mendapatkan layanan dari pengusaha saat bepergian ke luar negeri. Wanita pengunggah itu menyebutkan fasilitas mewah yang diterima keluarganya dari pengusaha merupakan hal lazim.

“Nggak usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tahu dari mertua gue, kita kalau ke luar negeri itu di-cover sama pengusaha-pengusaha yang emang kasih fasilitas tanpa diminta. Disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, nggak pernah ambil pusing,” bunyi potongan unggahan viral seperti dilihat detikcom, Minggu (25/8/2024). Ejaan di unggahan viral itu telah disesuaikan.

Pengakuan wanita tersebut menuai kecaman dari warganet. Hasil penelusuran kemudian terungkap bahwa wanita tersebut merupakan istri salah seorang pejabat di wilayah Kabupaten Bintan. Mertua dari sosok perempuan tersebut juga santer disebut-sebut sebagai pejabat di salah satu institusi penegak hukum.

KPK lalu buka suara. KPK berterima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan informasi adanya dugaan perbuatan korupsi dari unggahan viral tersebut.

“KPK menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi awal, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Baik berupa dugaan gratifikasi, dugaan ketidakpatuhan pelaporan LHKPN, ataupun modus-modus lainnya,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa mengatakan KPK akan menindaklanjuti informasi yang telah disampaikan warga. “KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dan masukan dari masyarakat,” katanya.

KPK juga mengajak peran aktif masyarakat jika menemukan informasi lain yang lebih lengkap terkait dugaan korupsi dari unggahan tersebut. Masyarakat diminta juga membuat pengaduan resmi ke KPK.

“Bagi masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi awal yang lebih lengkap adanya dugaan dimaksud juga dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan masyarakat. Hal ini sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Tessa.

(Sumber : Viral Unggahan Istri Pejabat di Bintan Terima Fasilitas Mewah dari Pengusaha.)

Jakarta (VLF) Aksi unjuk rasa rencananya kembali digelar di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, hari ini. Polda Jateng mengimbau demonstran melakukan aksi secara tertib dan tidak terprovokasi.

Sejumlah informasi unjuk rasa sudah beredar lewat WhatsApp antara lain dari Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat (Geram) dengan tema Jateng Bergerak Adili dan Turunkan Jokowi. Massa akan berkumpul di titik kumpul sekitar kampus 3 UIN Walisongo dan menuju titik aksi di DPRD Jateng. Ada juga informasi titik kumpul massa dimulai dari Undip dengan jam yang sama.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto mengatakan pihaknya mengimbau aksi yang rencananya diikuti oleh BEM dari berbagai universitas itu bisa berjalan tertib. Ia berharap peristiwa pada aksi sebelumnya yaitu merobohkan pagar tidak terjadi lagi.

“Kami mengingatkan dan mengimbau agar seluruh peserta aksi dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak, termasuk masyarakat luas. Mari kita tunjukkan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara tertib dan dengan cara-cara yang bermartabat,” kata Artanto dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Ia menegaskan kemerdekaan untuk berpendapat harus mematuhi aturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Maka dia kembali mengingatkan untuk tidak melanggar ketertiban umum.

“Kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Sehingga pelaksanaannya harus bertanggung jawab dan tetap dalam koridor hukum. Sehingga tidak melanggar ketertiban umum dan hak-hak orang lain,” ujarnya.

Kepolisian tetap akan melakukan pengamanan terhadap jalannya aksi unjuk rasa dan memberikan jaminan keamanan kepada para peserta aksi serta masyarakat sekitar. Dia juga menegaskan agar massa tidak mudah terprovokasi.

“Kami siap mengawal aksi ini agar dapat berjalan dengan aman dan damai. Kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan chaos. Mari kita fokus pada penyampaian aspirasi secara damai,” tutupnya.

(Sumber : Ada Demo di DPRD Jateng Siang Nanti, Polisi: Massa Jangan Terprovokasi.)

Jakarta (VLF) KPU telah menerbitkan PKPU Pilkada yang mengikuti 2 putusan MK terkait ambang batas parpol hingga usia kepala daerah. PKPU Pilkada itu resmi diundangkan setelah disetujui Komisi II DPR kemarin.

Awalnya gugatan terkait UU Pilkada itu diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8) pekan kemarin.

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.

Berikut isi Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada itu ialah:

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MK menilai esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan pembentuk UU malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada.

“Jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat,” ucap hakim MK Enny Nurbaningsih.

“Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” sambungnya.

MK kemudian menyebut inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada itu berdampak pada pasal lain, yakni Pasal 40 ayat (1). MK pun mengubah pasal tersebut.

“Keberadaan pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016,” ucapnya.

Berikut isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebelum diubah ialah:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

MK lalu mengabulkan sebagian gugatan, di mana dalam putusannya menyatakan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung kepala daerah. Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada:

Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut
   
   
2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
   
   
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
   
   
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
   
   
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
   
   
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut
   
   
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Putusan MK Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Di hari yang sama, MK juga membacakan putusan terkait syarat usia calon kepala daerah. Total, ada enam gugatan pada intinya masih terkait usia calon kepala daerah.

MK menolak seluruh gugatan itu. Namun, MK memberikan pertimbangan yang menegaskan soal kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung. Pertimbangan itu disampaikan hakim MK saat membacakan putusan untuk perkara Perkara 70/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh A Fahrur Rozi dan Antony Lee.

Kedua pemohon merupakan mahasiswa. Fahrur merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, sementara Antony merupakan mahasiswa Podomoro University.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan praktik selama ini berlangsung menunjukkan perhitungan syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. MK mengatakan penghitungan syarat usia calon kepala daerah saat penetapan pasangan calon telah diterapkan pada Pilkada 2017, 2018 hingga 2020.

MK mengatakan penghitungan serupa juga diterapkan untuk pendaftaran calon presiden-wakil presiden hingga calon anggota legislatif. Menurut MK, jika ada perbedaan perlakuan soal kapan penghitungan syarat usia bagi calon kepala daerah, maka sama saja membiarkan ketidakpastian hukum.

“Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon,” ujar MK.

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” sambung MK.

MK mengatakan norma pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada itu sudah jelas dan terang benderang. MK mengatakan tidak perlu ada penambahan makna apapun.

“Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis dan praktik selama ini, dan perbandingan, pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cheto welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon,” ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra.

MK menegaskan pertimbangan dalam putusan ini mengikat pada semua penyelenggara Pemilu. MK menyatakan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan ini dapat dinyatakan tidak sah oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilkada.

“Persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon,” ucap Saldi.

Urusan kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung ini menjadi polemik setelah Mahkamah Agung (MA) mengubah Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Dalam putusannya, MA mengubah syarat usia calon kepala daerah jadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.

Berikut pasal PKPU sebelum diubah MA:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon

MA mengubah pasal itu menjadi:

Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih

MA tidak mengubah pasal syarat usia dalam Undang-Undang Pilkada. MA hanya mengubah aturan teknis yang dibuat KPU untuk proses pendaftaran calon.

Putusan MK juga tidak mengubah pasal apa pun di dalam UU Pilkada. MK juga tidak mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah. MK hanya menegaskan syarat usia itu dihitung saat penetapan pasangan calon yang berdasarkan jadwal dan tahapan Pilkada 2024 akan dilakukan pada 22 September 2024.

Putusan terkait syarat usia ini diputus delapan hakim MK dalam rapat permusyawaratan hakim. Hakim MK Anwar Usman tidak terlibat dalam perkara ini.

Putusan MK soal Usia Kepala Daerah Diubah

DPR langsung menggelar rapat sehari usai putusan MK terkait UU Pilkada. DPR mengubah dan menambahkan syarat dari putusan MK.

Rapat Baleg DPR yang digelar Rabu (21/8) menyepakati mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU yang mengatur syarat usia dihitung saat pelantikan calon terpilih.

“Pimpinan bagaimana ketentuan pasal 20 UUD 45 konstitusi kita DPR berwenang untuk membentuk UU. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan MA apakah pada pertimbangan MK silakan kemerdekaan masing-masing fraksi ditanyakan saja,” usul anggota fraksi Gerindra Habiburokhman dalam rapat.

Satu persatu anggota menyampaikan pendapatnya. Supriansyah dari Golkar mengaku setuju dengan pendapat Habiburokhman.

“Sebenarnya ini nggak terlalu perlu kita perdebatkan. Panduannya kan sudah sangat jelas ya, saat dilantik itu sudah sangat toleran itu. Kita setujui aja,” ujar anggota fraksi PAN Yandri Susanto.

Persetujuan ini disanggah oleh fraksi PDIP. Arteria Dahlan hingga Putra Nababan angkat bicara dalam rapat.

“Kita semua kan sudah tahu yang menjadi objek dari putusan MA itu adalah PKPU sedangkan menjadi objek dari putusan MK itukan adalah undang-undang pada saat ini ya, sedang kita akan lakukan pembahasan sekaligus revisi,” kata Arteria.

Rapat akhirnya menyetujui perhitungan syarat usia mengikuti putusan MA terhadap PKPU. Hal itu diputuskan usai mayoritas fraksi di DPR menyetujuinya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat Baleg DPR dengan DPD dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). Awiek mulanya bertanya kepada para peserta rapat yang hadir menyetujui atau tidak keputusan tersebut.

“Setuju ya merujuk ke MA?” tanya Awiek

PDIP sempat protes. Namun, Awiek mengatakan jika mayoritas fraksi sepakat untuk merujuk terhadap Putusan MA mengenai syarat batas usia itu.

“Merujuk ke MA, mayoritas (setuju), kelihatan pada setuju (ke putusan MA),” katanya.

Berikut bunyi catatan rapat Baleg:

Disetujui menjadi DIM perubahan substansi. Disetujui panja dengan rumusan: Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur serta 25 untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.

Syarat Mengusung Cagub Jadi Cuma untuk Parpol Non-DPRD

Baleg DPR RI juga menyepakati putusan MK yang mengubah syarat partai politik untuk mengusung calon kepala daerah hanya berlaku bagi partai tanpa kursi DPRD.

Ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kuris di DPRD dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan

(2) Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dengan ketentuan:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut
   
   
2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
   
   
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
   
   
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut

(3) Partai Politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Walilota dan calon Wakil Walikota dengan ketentuan:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
   
   
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
   
   
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut
   
   
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Pimpinan rapat panja, Achmad Baidowi (Awiek), mengatakan draf ini mengadopsi putusan MK. Dia mengatakan putusan MK itu pada intinya membuka peluang partai tanpa kursi DPRD untuk mengusung calon kepala daerah.

“Ini sebenarnya kan mengadopsi putusan MK yang mengakomodir partai nonparlemen bisa mencalonkan kepala daerah. Jadi sudah bisa mendaftarkan juga ke KPU, kan sebelumnya nggak bisa, setuju ya?” ujar Awiek.

Peserta rapat, termasuk pemerintah dan DPD, setuju.

“Disetujui Panja 21 Agustus 2024, usulan DPR,” demikian tertulis dan ditayangkan di layar ruang rapat.

Revisi UU Pilkada Batal Disahkan

Hasil rapat Baleg DPR kemudian dibawa ke paripurna sehari setelahnya, Rabu (23/8). Namun rapat itu ditunda karena tidak kuorum hingga akhirnya dibatalkan dilakukan pengesahan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan revisi UU Pilkada batal. Dia menyebut semua poin di RUU Pilkada otomatis batal dan putusan yang berlaku adalah Putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70.

“Iya putusan MK itu kan berlaku dan bersifat final and binding. Nah ketika kemudian ada undang-undang baru, tentunya kan undang-undang baru. Tapi kan undang-undang barunya nggak ada. Jadi kita tegaskan di sini putusan yang berlaku, yaitu putusan MK Nomor 60, Putusan MK Nomor 70,” ujar Dasco dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dasco menyebut semua poin di revisi UU Pilkada otomatis batal. Dia menyebut KPU akan memproses putusan MK di PKPU Pilkada 2024 selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR.

“Ya kan kalau revisi Undang-Undang Pilkada-nya batal berarti kan semua poin kan dibatalkan. Bahwa kemudian pelaksanaan dari hasil putusan MK Nomor 60 dan 70 itu PKPU-nya yang akan mengatur itu adalah kewenangan dari KPU,” ujar Dasco.

DPR Setujui PKPU Pilkada Ikuti Putusan MK

Komisi II DPR RI kemudian melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (25/8/2024) kemarin. DPR menyetujui PKPU Pilkada yang mengakomodir 2 putusan MK.

Rapat dengan pendapat itu dilakukan di ruang rapat Komisi II DPR. Turut hadir perwakilan dari pemerintah dalam rapat tersebut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Rapat dimulai dengan KPU yang membacakan perubahan dalam PKPU.

Setelahnya Bawaslu, DKPP, menanggapi dengan singkat yang menyatakan menyetujui rancangan PKPU itu. Kemudian Doli meminta persetujuan kepada para peserta rapat apakah PKPU itu dapat disetujui.

“Draf PKPU sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan MK 60 dan 70, apakah kita bisa setujui? Kita setujui?,” tanya Doli.

“Setuju,” jawab peserta sidang.

PKPU Pilkada Resmi Diundangkan Ikuti Putusan MK

KPU telah menerbitkan revisi PKPU Pilkada yang mengakomodir 2 putusan MK. Isi PKPU tersebut berisi 14 halaman yang turut mengatur ambang batas pencalonan dan syarat usia minimal calon.

PKPU itu bernomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Aturan ini ditandatangani tanggal 25 Agustus di Jakarta. Peraturan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada Pasal 11 disebutkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon. Hal ini dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat akumulasi perolehan suara sah.

Sementara itu, pada pasal 13, KPU merinci dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Salah satunya terkait surat keputusan pimpinan partai politik hingga pengisian formulir Model B Pencalonan Parpol KWK.

Selanjutnya, pada pasal 15, KPU mencantumkan terkait syarat usia minimal calon kepala daerah. Di mana batas usia dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Untuk diketahui, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Sedangkan penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024.

(Sumber : Timeline PKPU Pilkada 2024 dari Putusan MK hingga Kini Resmi Diundangkan.)

Jakarta (VLF) Sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali terbakar. Hal ini sempat menghebohkan warga dan membuat kepanikan.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin pada Sabtu (24/8/3024). Kapolsek Keluang, AKP Yohan Wiranata membenarkan kejadian kebakaran. Namun Yohan menyebut saat ini kondisinya sudah aman, api dan kebakaran di sumur minyak ilegal itu sudah padam.

“Ya benar, ada peristiwa kebakaran yang melanda di Kecamatan Keluang pada Sabtu (24/8) pagi kemarin, dan lokasi kejadian tersebut kini sudah aman tak lama dari terbakar itu petugas langsung datang dan api langsung padam,” katanya kepada detikSumbagsel dikonfirmasi Minggu (25/8/2024).

Yohan mengatakan dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka berat. Polisi juga memeriksa 2 orang saksi.

“Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa dan luka berat ya, kita periksa 2 saksi untuk mengungkap pelaku yang menyedot minyak ilegal itu,” jelasnya.

Yohan mengimbau warga untuk tidak melakukan ilegal drilling karena sangat membahayakan dan memicu terjadinya kebakaran.

“Kami terus melakukan penertiban praktik ilegal drilling Keluang Muba yang kerap memicu insiden kebakaran, jika kedapatan maka akan kami sanksi sesuai UUD yang berlaku,” tutupnya.

(Sumber : Sumur Minyak Ilegal Kembali Terbakar di Keluang Muba.)

Jakarta (VLF) Massa mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyentil DPR RI yang membahas revisi Undang-Undang Pilkada hanya dalam satu hari. Mereka menilai prosedur tersebut cacat hukum.

Demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di Makassar terpusat di Fly Over dan kantor DPRD Sulsel, Kamis (22/8/2024). Mahasiswa dalam orasinya menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat.

“Negara ini lahir karena adanya permusyawaratan, negara ini lahir adanya perjuangan dan pergerakan. Artinya pemerintah hari ini harus dididik melalui perlawanan dan pergerakan. Betul tidak kawan-kawan?” seru salah seorang orator di Fly Over Makassar.

Mahasiswa menegaskan putusan MK sudah inkrah. Makanya mereka heran mengapa DPR ingin merevisi UU Pilkada dalam waktu kilat.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi inkrah, tetapi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Pilkada dan dalam jangka waktu yang singkat. Artinya, prosedur ini cacat demi hukum,” ucapnya.

Lebih lanjut, mahasiswa menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan kali ini merupakan bentuk kesadaran. Dia mengatakan demo dilakukan untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan berbagai pihak.

“Sehingga, sebagai rakyat yang sadar, rakyat yang patuh terhadap hukum, kita berkumpul di sini untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan seluruh stakeholder yang ada,” ucapnya.

“Kita tidak membawa identitas kampus, kita tidak membawa identitas lembaga, tetapi kita membawa identitas merah putih,” tambah orator tersebut.

Massa Duduki Gedung DPRD Sulsel

Massa mahasiswa juga sempat menduduki gedung DPRD Sulsel. Massa masuk setelah aparat keamanan membukakan pintu gerbang.

Mahasiswa awalnya berorasi dan membakar ban di depan gerbang DPRD Sulsel sejak siang. Mereka lantas memaksa masuk ke dalam gedung sekitar pukul 16.30 Wita.

Bahkan sejumlah massa mencoba membakar ban tepat di gerbang besi setinggi sekitar 3 meter itu. Hingga akhirnya polisi dan Satpol PP yang berjaga membuka gerbang tersebut.

Massa pun langsung masuk dan menduduki gedung DPRD Sulsel setelah gerbang dibuka. Massa bergantian berorasi di tangga gedung.

Tampak mereka kemudian diterima oleh seorang legislator DPRD Sulsel dari Fraksi Demokrat Andi Januar Jaury. Januar mengaku siap menerima aspirasi massa aksi.

“Saya siap menerima aspirasi semua,” katanya.

(Sumber : Sentilan Mahasiswa Makassar ke DPR yang Bahas Revisi UU Pilkada Cuma Sehari.)