Jakarta (VLF) – Sektor perdagangan global kembali terguncang akibat kebijakan tarif impor baru oleh Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Presiden Trump memutuskan sepihak kenaikan tarif global menjadi 15%, yang kemudian ditolak dalam putusan Mahkamah Agung AS melalui suara 6:3.

Mengutip detikNews, Undang-Undang tahun 1977 yang diandalkan Trump yang bertujuan untuk menarik tarif mendadak ke beberapa negara, dianggap mengacaukan perdagangan global. MA bersikeras tidak memberi wewenang kepada presiden untuk memberlakukan tarif.

Menurut dosen Universitas Brawijaya (UB) Pantri Muthriana Erza Killian, S IP, M IEF, PhD, dari FISIP, alasan MA menolak kebijakan tarif baru karena tidak melalui persetujuan kongres, yakni keputusan sepihak oleh Presiden AS. Ia juga mengatakan bahwa semua itu murni persoalan legalitas dan bukannya politik.

“Perubahan kebijakan tarif oleh pemerintah AS, konsisten menerapkan proteksionisme, yaitu membatasi impor untuk melindungi perindustrian AS semenjak Donald Trump menjabat,” jelasnya, dikutip dari laman resmi UB, Selasa (10/3/2026).

Komitmen Perdagangan Global AS Terancam Menurun

Pantri menilai, keputusan AS justru membuat sistem perdagangan multilateral dan World Trade Organization (WTO), menunjukkan menurunnya komitmen mereka. Sebab, kebijakan sepihak yang diambil menyalahi prinsip WTO terkait prediktabilitas, serta kewajiban berdiskusi dengan mitra dagang sebelum melahirkan aturan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” jelas Pantri.

Jika memang ada negara lain yang menggugat keputusan tersebut kepada WTO, prosesnya akan berlangsung lama, sekitar kurang lebih lima tahun. Selain itu, negara yang kalah juga tidak akan akan patuh begitu saja karena hukum internasional tidak menetapkan pemaksaan yang kuat.

Dampak Sosial bagi Indonesia

Pantri mengatakan, dampak yang diterima setiap negara berkembang, berbeda tergantung komoditas dan tingkat ketergantungan pasar AS. Contohnya Indonesia, memiliki nikel sebagai bahan mineral yang sangat dibutuhkan AS.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu memikirkan kembali kesepakatan dagang sebelumnya yang saat ini sudah dibatalkan. Ia menilai bahwa perubahan kondisi hukum di AS memberi waktu evaluasi perjanjian perdagangan sebelumnya.

“Alangkah baiknya, pemerintah Indonesia tidak langsung menyepakati kesepakatan lama,” lanjut Pantri.

Bertentangan dengan Kebebasan Perdagangan

Sementara itu, Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB, menyebut pembatalan tarif lama dalam beberapa skema, bisa memberi sinyal positif sekitar 60-90% terhadap stabilitas ekonomi global. Ia menilai, tarif dagang lama sama seperti perang dagang dan praktik merkantilisme, bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10 persen, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ucap Wildan.

Tarif impor sendiri merupakan tarif yang dibayarkan oleh konsumen negara tujuan, karena eksportir mematok biaya tinggi untuk menutupi kekurangan. Permintaan pasar akan menurun jika harga naik, ini berdampak pada jumlah ekspor yang dilakukan.

Wildan menyebut, Indonesia akan merasakan dampaknya secara langsung karena bergantung pada tarif yang diterapkan. Jika Indonesia mendapat tarif lebih tinggi, maka militansi barang ekspor akan berkurang.

Meski mampu menekan volume ekspor, hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah semakin lemah karena permintaan terhadap rupiah juga menurun. Namun, jika negara lain juga menerima tarif tinggi, maka ekspor akan berlanjut dan jumlah permintaan relatif stabil.

Dampak Ekonomi bagi UMKM di Indonesia

Umumnya, UMKM tidak merasakan dampaknya secara langsung karena mayoritas pelaku usahanya tidak terlibat ekspor ke AS. Kebijakan ini lebih berdampak pada kenaikan bahan baku seperti kedelai dan tepung terigu.

Apabila tarif terjangkau, harga bahan baku akan lebih murah sehingga biaya produksi UMKM lebih hemat dan terjadi peningkatan daya saing yang sehat. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk meningkatkan daya saing nasional.

Wildan menyebutkan caranya seperti, perbaikan kualitas, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan, untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi nasional.

(Sumber:Tarif Impor AS Picu Ketidakpastian Global, Dosen UB Ungkap Dampaknya ke RI.)

Jakarta (VLF) – Pemenangan Bupati Toraja Utara (Torut) Frederik Victor Palimbong (Dedy) pada Pilkada 2024 diduga menerima setoran dana dari bandar narkoba sebesar Rp 11 miliar. Dugaan itu diungkap seorang ASN di Papua bernama Irma Tendengan.

Kasus bermula dari unggahan Irma di akun Facebooknya yang membongkar dugaan pemenangan Frederik Victor Palombong-Andrew Branch Silambi (Dedy-Andrew) menerima aliran dana dari bandar narkoba. Dia awalnya mengaku turut menyumbang untuk pemenangan Dedy-Andrew, namun belakangan mengetahui jika uang yang disumbangkannya dicampur dengan setoran dari bandar narkoba.

“Dipakaikan betul karton ini uangnya pemasok narkoba untuk keberlangsungan pemenangan Dedy Andrew tanggal 26 malam, saya ikut menyumbang walaupun saya dari Papua tapi seandainya saya tahu kalau uang kami waktu itu mau dicampur dengan uang haram, saya tidak akan mau,” tulis Irma dalam unggahannya yang telah diartikan dalam bahasa Indonesia.

Irma yang dikonfirmasi terpisah kemudian menceritakan dugaan yang ia sampaikan. Dia mengungkapkan aliran dana itu diterima dari bandar narkoba bernama Morut.

“Ada bandar narkoba terbesar di Morowali namanya Morut. Kan dia di sel karena kasus narkoba. Jadi mungkin melalui perantara anaknya namanya Owen,” ujar Irma kepada detikSulsel, Senin (9/3/2026).

Dia menyebut belakangan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Irma mengatakan uang sebesar Rp 11 miliar kemudian dibawa istri bandar ke rumah tim sukses bernama Eva Stevani Rataba.

“Setelah lobi berhasil dibawa lah itu uang Rp 11 miliar menggunakan koper merah ke rumah istrinya bandar narkoba dan dibawa ke rumah tim sukses, ibu Eva Stevani Rataba yang DPR. Di situlah dibagi. Kejadiannya itu tanggal 26 November (2024),” katanya.

Irma menuding Eva Rataba mengetahui uang tersebut bersumber dari bandar narkoba. Sebab, pada masa tersebut, tim pemenangan sempat dibuat pusing lantaran tidak ada dana untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT).

“Justru dia tahu karena tidak ada uang untuk bagi BLT, makanya Eva su (sudah) menangis. Itu tidak dibagi per amplop tapi dibagi per wilayah. Misal wilayah A dikasih 1 miliar di bawah ke sana,” bebernya.

“Semua tim tahu uang itu dari bandar, semua tahu. Makanya saya katakan mereka melakukan kejahatan itu transparan. Cuma masalahnya tidak ada yang berani bersuara,” lanjut Irma.

Bupati Torut Bantah Terima Setoran Bandar Narkoba

Terkait itu, Bupati Torut Frederik membantah menerima setoran dari bandar narkoba. Dia pun telah melaporkan Irma ke polisi terkait pencemaran nama baik.

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran ITE, dugaan disinformasi, fitnah dan pencemaran nama baik. Kami dituding berkompromi dengan peredaran narkoba,” ujar Frederik kepada detikSulsel, Kamis (5/3).

Ketua Gerindra Toraja Utara ini menilai, Irma seakan memiliki bukti kuat sebab melampirkan nama serta tanggal transaksi dalam postingannya. Padahal, kata Frederik, dirinya tidak pernah menerima setoran dari bandar.

“Dalam postingannya, disebut aliran dana, sumber dana, dan waktu yakni tanggal 26, serta nama-nama disebut. Termasuk menyebut institusi pemda, seakan-akan pasti dan ada bukti,” ujarnya.

“Ini sangat bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya, di mana kami bersama-sama Polres dan BNN intens berkomunikasi dan berbagai program pencegahan dan pemberantasan narkoba,” katanya.

Frederik mengungkapkan, pihaknya telah memasukkan laporan resmi ke Polres Toraja Utara. Sehingga, bersalah atau tidaknya terlapor tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan.

“Dalam sistem hukum kita, penjahat sekalipun berhak menjalani proses hukum yang adil. Dan selama menjalani proses tersebut, dia masih diasumsikan belum bersalah sampai putusan dijatuhkan,” terangnya.

Sementara itu, Eva Rataba yang disebut-sebut ikut mengelola dana pemenangan saat pilkada belum memberikan tanggapan.

Irma Tendengan Nilai Laporan Polisi Terburu-buru

Sementara terkait laporan pencemaran nama baik oleh Frederik, Irma menilai itu terburu-buru. Dia mengklaim hanya mengkritik kinerja dan kebijakan pemerintah dan bukan individu.

“Terlalu terburu-buru. Mereka tidak menganalisa aturan hukum yang ada. Tudingan seorang bupati kepada saya itu pencemaran nama baik, yang diadukan kepada saya itu ITE nomor 70 A,” ujarnya.

“Undang-undang ITE kan dikatakan pencemaran kalau menyangkut nama pribadi atau individu seseorang. Sedangkan yang saya kritik atau yang saya suarakan adalah kinerja dan kebijakan seorang pemerintah, pemda, lembaga atau institusi,” imbuhnya.

(Sumber:Dugaan Cawe-cawe Bandar Narkoba Rp 11 M di Pemenangan Bupati Torut.)

Jakarta (VLF) – Australia menampung 5 pemain Timnas Putri Iran yang kabur mencari suaka usai Piala Asia Wanita 2026. Donald Trump mengapresiasi langkah tersebut.

Petualangan Iran di Piala Asia Wanita yang berlangsung di Australia berakhir pada Minggu (8/3/2026). Pasukan Marziyeh Jafari finis sebagai juru kunci Grup A tanpa meraih poin dalam 3 laga.

Ketegangan terjadi selepas kekalahan Iran dari Filipina 0-2. 5 Pemain Iran meninggalkan kamp latihan tim pada Senin (9/3) dan kabur mencari suaka di safety house yang dikelola Kepolisian Federal Australia dan otoritas lainnya.

Kelima pemain tersebut antara lain Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, dan Mona Hamoudi. Mereka mencari suaka karena khawatir dengan persekusi yang dialami apabila pulang ke Iran.

Timnas Putri Iran dicap ‘penghianat’ oleh rezim berkuasa di Iran setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan pada laga pertama Piala Asia 2026 kontra Korea Selatan. Penolakan itu disinyalir sebagai protes atas kebijakan pemerintah Republik Islam Iran, khususnya terhadap kaum perempuan.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengunggah foto dirinya bersama kelima pemain Timnas Putri Iran di safety house. Dia memastikan Zahra Ghanbari cs mendapat perlindungan dan tempat tinggal di Australia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung penuh langkah 5 pemain Timnas Putri Iran yang mencari suaka. Dia berterima kasih kepada Australia yang bersedia menampung, serta mengusahakan sisa anggota tim mendapat suaka.

“Saya baru berbicara kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait Timnas Putri Iran. Dia sudah melakukannya! 5 pemain sudah diterima dan sisanya sedang diusahakan,” Trump menuliskan di X, Selasa (10/3) dini hari WIB.

“Beberapa, sayangnya, merasa harus pulang karena mereka khawatir dengan keselamatan keluarga mereka, termasuk ancaman bagi anggota keluarga pemain yang tidak kembali,” dia menambahkan.

“Apa pun itu, Perdana Menteri sudah melakukan pekerjaan bagus untuk ini di tengah situasi yang rumit. Tuhan memberkati Australia!” tegasnya.

Negara Iran saat ini tengah digempur serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Operasi militer ini sudah menewaskan banyak pemimpin utama Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

(Sumber:Australia Tampung 5 Pemain Iran yang Kabur, Trump: Good Job!.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian langkah pemerintah menghemat bahan bakar akibat melonjaknya harga minyak imbas perang AS-Israel dengan Iran.

Pakistan meminta 50% pekerjanya bekerja dari rumah (WFH) dan memperpanjang liburan sekolah.

Dilansir AFP, Selasa (10/3/2026), diketahui, harga minyak telah melonjak di atas $100 per barel untuk pertama kalinya sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Melambungnya harga minyak dunia ini terjadi ketika Iran melancarkan serangan balasan terhadap negara-negara penghasil minyak mentah di Teluk.

Pakistan yang bergantung pada minyak dan gas dari Teluk pada Jumat lalu telah menaikkan harga BBM di SPBU sekitar 20 persen. Kebijakan kenaikan harga BBM itu lalu memicu antrean panjang di SPBU di seluruh negeri.

PM Pakistan menggambarkan keputusan tersebut sebagai keputusan ‘sulit’, sehingga dia mengaku ingin menghindari kenaikan lebih lanjut yang akan semakin memukul penduduk, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Namun, ia mengatakan tindakan tersebut diperlukan. Ia juga memperingatkan, “Krisis energi adalah krisis baru.”

Pada rapat pada Senin kemarin, ia mengatakan para menteri telah sepakat untuk mencoba mencegah situasi memburuk dan telah menyetujui bahwa kantor-kantor pemerintah, kecuali bank, harus beralih ke sistem kerja empat hari seminggu, dengan separuh dari seluruh staf diperintahkan untuk bekerja dari rumah (WFH).

Selain itu, Pakistan juga memerintahkan libur sekolah diperpanjang, dengan pelajaran beralih ke daring setelah dua minggu.

Lebih lanjut, Pakistan juga menetapkan pemotongan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas, kecuali ambulans. Pemotongan tunjangan tersebut sebesar 50 persen untuk dua bulan ke depan.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menyetujui pengurangan gaji untuk pegawai pemerintah, larangan pembelian peralatan baru, dan pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri selain yang “diperlukan untuk kemajuan negara”, kata Sharif.

Ia menambahkan, pertemuan daring akan diprioritaskan.

Diketahui, krisis negara teluk telah melanda negara-negara lain di Asia Selatan. Pada hari Minggu kemarin, Bangladesh, yang mengimpor 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya, meluncurkan penjatahan bahan bakar sehingga menyebabkan antrean panjang di SPBU. Keputusan itu juga mengakibatkan peningkatan ancaman keamanan karena kerusuhan.

Selain itu, pertunjukan lampu untuk perayaan kemerdekaan dan Ramadan juga dibatalkan.

(Sumber:Harga BBM Naik Imbas Perang, Pakistan Terapkan 50% Pekerja WFH-Sekolah Libur.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia kembali mendidih di tengah gelombang eskalasi yang terjadi Timur Tengah yang tak kunjung surut. Perang yang pecah antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) yang bersekutu dengan Israel masih belum jelas titik usainya.

Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini harga minyak sudah menyentuh US$ 110 per barel dan diprediksi terus mengalami kenaikan yang berpotensi membuat beban subsidi energi di APBN membengkak.

Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak buru-buru mengambil opsi penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN untuk menahan beban bengkak subsidi.

Bhima mengusulkan beberapa proyek dengan anggaran jumbo semacam Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipangkas dan digeser sebagian terlebih dahulu.

“Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu,” sebut Bhima kala dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan hitungannya, diprediksi sekitar Rp 340 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah.

“Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure,” kata Bhima.

Harga Minyak Belum Turun

Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi memperkirakan saat ini harga minyak belum ada tanda-tanda turun. Ada dua hal yang membuat harga minyak terus mendidih, pertama perang yang terjadi di Timur Tengah dan kedua langkah Iran menutup Selat Hormuz yang jadi jalur logistik energi dunia.

Bila sekarang sudah mencapai US$ 110 per barel, harga minyak masih bisa merangkak terus naik ke level US$ 150 per barel. Artinya, pemerintah sudah saatnya mencari cara menahan dampak kenaikan harga tersebut bagi APBN.

“Kalau misalnya dalam 2 minggu agar seminggu depan Kedua hal tadi Kedua variabel itu tetap berjalan, saya prediksikan dari data sebelumnya Ini bisa mencapai US$ 150-an,” ujar Fahmi dihubungi pada hari yang sama.

Dia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bila harga minyak dunia naik sampai US$ 90 per barel, APBN mampu meredakan gejolaknya. Di APBN, asumsi harga minyak ditetapkan di level US$ 70 per barel. Namun, saat ini harga BBM sudah jauh sekali dari asumsi tersebut, maka dari itu antisipasi memang perlu dilakukan.

“Nah, karena hal ini fiskal kita itu sekarang bebannya amat berat gitu ya. Terutama untuk subsidi tadi gitu ya,” kata Fahmy.

Dia mengungkapkan cara tercepat untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak saat ini memang adalah dengan melakukan pemangkasan dan pergeseran anggaran jumbo dari beberapa program, persis seperti yang diungkapkan Bhima sebelumnya.

Menurutnya, mengambil langkah menaikkan harga BBM dapat berdampak besar pada ekonomi Indonesia yang bisa melambat. Maka sebelum itu dilakukan, lebih baik pemerintah memangkas anggaran di pos lain untuk menahan subsidi.

“Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat. Sebelum bicara dinaikkan seharusnya kita bisa melakukan refocusing dari tadi misalnya apakah MBG perlu dikurangi misalnya, apakah juga untuk Koperasi Merah Putih itu perlu juga dikurangi anggarannya,” sebut Fahmy.

(Sumber:Prabowo Diminta Pangkas Anggaran MBG-Kopdes Biar APBN Kuat Tahan Harga BBM.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah sudah mulai membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan membantu membiayai pembangunan, sedangkan Lippo Group memberikan tanah hibah untuk proyek tersebut.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara berperan dalam proyek dari segi pembiayaan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 16 triliun untuk tahap awal. Dana tersebut untuk membangun 18 tower setinggi 32 lantai di lahan seluas 12,8 hektare.

“Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai kurang lebih itu range-nya antara Rp 14-16 triliun,” kata Rosan kepada wartawan di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia menyebutkan ada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa bekerja sama dalam proyek ini. Lalu, akan ada kerja sama dengan kontraktor swasta juga.

Rosan mengatakan Danantara akan memberikan dukungan penuh dalam proyek tersebut. Sebab, proyek rusun yang baru groundbreaking ini dinilai memiliki banyak peminat dari segi permintaan dan penawaran.

Dalam acara groundbreaking, ia menyampaikan negara mendapatkan tanah hibah seluas 30 hektare. Tanah tersebut diberikan oleh Lippo Group.

“Lippo Group telah memberikan tanah seluas 30 hektare kepada pemerintah, kepada kami Danantara untuk bisa dibangun sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, pendiri Lippo Group Mochtar Riady menyerahkan tanah kepada Rosan. Momen itu disaksikan juga oleh Bos Lippo Group James Riady.

Selanjutnya, Danantara membangun rusun secara bertahap. Pembangunan rusun ditargetkan mencapai 140 ribu unit.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Rusun itu akan dibangun dengan memanfaatkan lahan seluas 30 hektare.

Dalam pembukaan acara, Ara mengatakan rusun subsidi dibangun di atas lahan 30 hektare. Nantinya akan ada sekitar 140 ribu unit rusun.

“(Lahan) 30 hektare ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara, Pak James, dan tim kita kurang lebih bisa 140 ribu unit (rusun),” ujar Ara di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia melaporkan tanah rusun sudah dipastikan legalitasnya dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia juga mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membangun rusun subsidi di Bekasi.

(Sumber:Danantara Siapkan Rp 16 Triliun buat Proyek Rusun Subsidi di Meikarta.)

Jakarta (VLF) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran energi dunia di Selat Hormuz. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling strategis dalam sistem energi global, karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut.
Gangguan terhadap pelayaran di Selat Hormuz langsung memicu volatilitas harga energi global.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia telah melonjak hingga sekitar US$ 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang dipatok sekitar US$ 70 per barel.

Jika eskalasi konflik meningkat dan gangguan distribusi energi berlangsung lebih lama, harga minyak dunia berpotensi menembus US$100 bahkan hingga US$120 per barel. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar dinamika geopolitik global, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.

Double Shock: Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah

Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda dari sisi eksternal. Di satu sisi, harga minyak global melonjak akibat ketegangan geopolitik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS.

Kombinasi kedua faktor ini menciptakan double shock bagi perekonomian nasional. Konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580-600 ribu barel per hari. Artinya lebih dari 1 juta barel per hari kebutuhan energi nasional masih harus dipenuhi melalui impor.

Jika harga minyak naik dari asumsi APBN US$ 70 menjadi US$ 92 per barel, maka terdapat selisih sekitar US$ 22 per barel. Dengan volume konsumsi tersebut, tambahan tekanan biaya impor energi secara kasar dapat mencapai sekitar US$ 12-13 miliar per tahun.

Dengan kurs rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, angka ini setara dengan sekitar Rp 210-220 triliun. Namun skenario yang lebih serius harus diantisipasi. Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan harga minyak menembus US$120 per barel, maka selisih dari asumsi APBN bisa mencapai US$50 per barel.

Dalam kondisi tersebut, tekanan fiskal terhadap energi dapat meningkat hingga sekitar Rp450-500 triliun, mendekati situasi krisis subsidi energi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2022.

Tekanan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara serta meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi BBM, dan biaya impor energi nasional.

Dampak bagi Dunia Usaha dan Perekonomian

Lonjakan harga energi global tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga membawa implikasi luas bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Pertama, meningkatnya inflasi energi dan biaya logistik, yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat.

Kedua, meningkatnya biaya produksi sektor industri, khususnya pada sektor transportasi, manufaktur, dan industri berbasis energi.

Ketiga, potensi penyusutan surplus neraca perdagangan, karena meningkatnya nilai impor energi.

Keempat, meningkatnya tekanan terhadap stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan domestik.

Jika konflik geopolitik berlangsung panjang, volatilitas harga energi global dapat menjadi salah satu risiko ekonomi terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Risiko Perang Berkepanjangan

Selat Hormuz telah lama dikenal sebagai salah satu chokepoint energi paling sensitif di dunia. Setiap eskalasi konflik di kawasan ini hampir selalu berdampak langsung pada harga minyak global.

Dalam konteks geopolitik saat ini, terdapat beberapa kemungkinan skenario.

Skenario pertama adalah konflik terbatas selama 3-6 bulan, dengan gangguan pelayaran sporadis yang membuat harga minyak bertahan di kisaran US$ 90-100 per barel.

Skenario kedua adalah konflik regional selama 6-18 bulan, di mana perang proksi melibatkan berbagai kelompok di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi ini harga minyak berpotensi berada di kisaran US$ 100-120 per barel.

Skenario ketiga adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan gangguan distribusi energi global secara signifikan. Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup dalam waktu lama, harga minyak bahkan berpotensi melampaui US$ 120 per barel.

Melihat dinamika geopolitik saat ini, risiko konflik regional berkepanjangan menjadi skenario yang perlu diantisipasi secara serius.

Pemerintah Perlu Langkah Antisipatif yang Out of the Box

Dalam menghadapi potensi krisis energi global, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga visioner.

– Pertama, membangun Strategic Petroleum Reserve nasional.
Indonesia perlu memiliki cadangan minyak strategis minimal untuk 60-90 hari konsumsi nasional, sehingga memiliki buffer ketika terjadi gangguan pasokan global.

– Kedua, mempercepat peningkatan produksi migas nasional.
Krisis energi global harus menjadi momentum untuk mempercepat eksplorasi dan optimalisasi lapangan migas nasional, termasuk melalui teknologi Enhanced Oil Recovery.

– Ketiga, mempercepat program biofuel nasional.
Program biodiesel perlu didorong menuju B50 bahkan B60 agar ketergantungan pada impor solar dapat dikurangi secara signifikan.

– Keempat, memperkuat diplomasi energi global.
Indonesia perlu memperluas kerja sama energi dengan negara produsen di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah untuk mendiversifikasi sumber pasokan energi.

– Kelima, menerapkan strategi lindung nilai energi (energy hedging).
Langkah ini penting untuk mengurangi risiko volatilitas harga minyak global terhadap APBN.

Momentum Memperkuat Kedaulatan Energi

Krisis energi global akibat konflik geopolitik harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat agenda kedaulatan energi nasional.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi merupakan kerentanan struktural bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan produksi migas domestik, pengembangan biofuel, serta diversifikasi energi menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Dengan kebijakan yang tepat dan langkah antisipatif yang berani, Indonesia tidak hanya mampu meredam tekanan terhadap APBN, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dr. Anggawira, MM, MH
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Ketua Umum ASPEBINDO

(Sumber:Ancaman Minyak US$ 120: Krisis Hormuz dan Tekanan Baru bagi APBN Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyoroti kenaikan harga minyak imbas konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran. Satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak lebih dari 30 persen ke angka 107 dolar AS per barrel.

Eddy mengungkapkan kenaikan harga minyak mentah diprediksi naik akibat perang yang tengah berkecamuk. Ia menilai kenaikan yang cepat dan drastis akan membebani APBN kita untuk waktu yang sulit diprediksi.

“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang diantaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung untuk 3-12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan akibat kondisi ini,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (9/3/2026)..

Hal tersebut disampaikannya pasca melakukan zoom conference call dengan sejumlah pengamat migas di Singapura dan Tokyo, Senin (9/3).

Eddy menjelaskan Cina, India, Jepang dan Korea sebagai negara-negara yang mengandalkan pasokan migasnya dari Timur Tengah tentu akan mencari alternatif baru. Alternatif ini termasuk ke Nigeria, Angola, Brazil yang juga merupakan negara pemasok migas bagi Indonesia.

“Artinya, kita berpeluang ‘berebut’ supply minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia cukup menantang mengingat kebutuhan migas kita adalah 1 juta barrel per hari. Di saat harga minyak mentah naik signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah maka beban impor migas menjadi semakin berat.

“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah USD 70, dan defisit terhadap PDB di angka 2.68 persen, maka dengan kenaikan harga migas di atas USD 100 per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3.6 persen, sebagaimana diungkapkan pejabat di Kementerian Keuangan,” kata Eddy

Eddy mengungkapkan tahun 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17.6 juta ton minyak mentah dan 37.8 juta ton produk petroleum senilai USD 32.8 miliar atau Rp 551 triliun. Dengan asumsi bahwa volume impor akan sama, kebutuhan devisa saat ini akan meningkat untuk membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dan kurs Rupiah yang semakin lemah.

“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak dari kenaikan harga migas saja, namun ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz akan membuat sejumlah negara pontang-panting mencari substitusinya. Banyak diantara negara tersebut bersedia membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran,” ungkapnya.

Eddy meyakini pemerintah telah mempersiapkan alternatif sumber pasokan impor dari negara lain, misalnya AS. Dengan begitu, Indonesia memiliki diversifikasi sumber pasokan yang memadai

“Yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah: sejauh mana ketahanan fiskal dari negara-negara pengimpor migas dalam memenuhi kebutuhan migasnya, ketika harga semakin melambung untuk waktu yang cukup panjang?” pungkasnya.

(Sumber:Perang Iran-AS-Israel, Waka MPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Mentah.)

Jakarta (VLF) – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggagas Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999-2024 sebagai wadah silaturahmi lintas generasi pimpinan parlemen. Forum ini juga menjadi ruang untuk merangkum pandangan strategis para tokoh dalam menghadapi tantangan nasional yang semakin kompleks.

Bamsoet menyampaikan forum tersebut digagas sebagai ruang silaturahmi dan komunikasi kebangsaan lintas generasi pimpinan lembaga negara yang pernah memikul tanggung jawab konstitusional.

“Dari forum ini kami ingin menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara,” tambah Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Hal itu ia sampaikan saat menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Senayan Jakarta, Minggu malam (8/3).

Ia menjelaskan forum tersebut mempertemukan para mantan pimpinan MPR dan DPR sejak era reformasi, yang memiliki pengalaman langsung menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari ekonomi pascareformasi, konflik politik, hingga konsolidasi demokrasi.

“Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Kami ingin menghimpun pandangan strategis tersebut agar dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merespons berbagai tantangan nasional,” kata Bamsoet.

Ia menilai peran tokoh senior penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi, terutama di tengah perubahan sosial dan teknologi yang bergerak cepat. Bamsoet menyebut era media sosial telah mengubah pola komunikasi politik secara drastis, sementara ruang diskusi publik kerap dipenuhi narasi emosional dan terpolarisasi.

“Silaturahmi kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan kontribusi nyata berupa gagasan strategis yang dapat disampaikan kepada para penyelenggara negara termasuk presiden. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif demi masa depan bangsa,” katanya.

Bamsoet menambahkan bahwa praktik serupa juga dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, mantan pejabat tinggi kerap terlibat dalam forum kebijakan atau lembaga pemikir, sementara di Jepang dan Korea Selatan mantan pimpinan parlemen dilibatkan dalam forum konsultatif untuk membahas isu strategis.

“Jika para mantan pimpinan lembaga negara dapat bersatu menyumbangkan pemikiran secara konstruktif, saya yakin kontribusi tersebut akan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri sejumlah pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024. Beberapa di antaranya adalah mantan Ketua DPR Agung Laksono dan Marzuki Ali, serta mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Sidarto Danusubroto.

Selain itu, hadir pula mantan Wakil Ketua DPR dan MPR seperti Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani, dan Rachmat Gobel. Anggota DPR Robert Kardinal juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

(Sumber:Pimpinan MPR/DPR 1999-2024 Bentuk Forum Kebangsaan, Jadi Wadah Komunikasi.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama bulan Ramadan melalui optimalisasi pembayaran pajak, retribusi daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Upaya ini dilakukan dengan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski di tengah aktivitas ibadah puasa.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra mengatakan, upaya peningkatan PAD tidak berhenti hanya karena memasuki bulan suci Ramadan. Menurutnya, instansi yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi tetap diminta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kalau bicara PAD, tentu berkaitan dengan pembayaran pajak dan juga retribusi. Walaupun di bulan suci Ramadan, pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan oleh instansi-instansi yang diberi amanah untuk melakukan pemungutan pajak tersebut,” kata Edward kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, selain dari sektor pajak dan retribusi, kontribusi PAD juga diharapkan datang dari kinerja BUMD milik pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Sumsel terus memantau target kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan keuntungan yang optimal.

Menurut Edward, peningkatan laba BUMD sangat penting karena sebagian keuntungan tersebut akan disetorkan ke pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang nantinya menjadi bagian dari PAD.

“BUMD juga kita dorong. Kita perhatikan target-target kinerja mereka supaya labanya terus meningkat dan bisa memberikan dividen yang nantinya menjadi PAD bagi daerah,” ujarnya.

Pemprov Sumsel berharap dengan tetap berjalannya pelayanan publik serta optimalisasi kinerja BUMD selama Ramadan, penerimaan PAD daerah tetap dapat terjaga dan mendukung pembiayaan pembangunan di Sumatera Selatan.

(Sumber:Pemprov Sumsel Dorong Pajak dan Kinerja BUMD untuk Tingkatkan PAD.)