Jakarta (VLF) – DPR RI masih terus membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Rencananya, RUU tersebut akan disahkan pada tahun 2026 ini.
DPR RI kini tengah mengumpulkan aspirasi publik terkait RUU PPRT. Pada, Kamis (5/3) kemarin, Baleg DPR mengundang perwakilan PRT hingga sejumlah lembaga dan organisasi yang menaungi para PRT.

Rapat tersebut digelar di ruang Baleg DPR RI, Kompleks DPR/MPR, Jakarta. Sejumlah usul dan masukan dari publik lewat perwakilan PRT hingga lembaga dan organisasi pun diterima oleh Baleg DPR RI.

Komnas Perempuan Minta RUU PPRT Disahkan Dalam 1 Masa Sidang
Salah satu usulan datang dari Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah mendesak agar RUU PPRT disahkan dalam satu masa sidang agar tak berlarut-larut.

“Mudah-mudahan, harapannya tidak sampai lebih dari satu masa sidang bisa disahkan (RUU PPRT),” kata Maria dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas masukan RUU PPRT di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurutnya, pengesahan RUU PPRT mendesak lantaran menjadi bagian strategis dalam peta jalan ekonomi perawatan atau care economy di Indonesia. Pemerintah, kata dia, telah meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan.

“PRT merupakan bagian esensial ekonomi perawatan yang menopang partisipasi kerja keluarga lain, namun sering dianggap sebagai peran alamiah sehingga tidak diakui nilai ekonominya. Ini yang kita sebut sebagai bias gender,” ujarnya.

“Pengesahan RUU PPRT menjadi penting untuk mengakui kerja perawatan sebagai pekerja bernilai ekonomi, kemudian menyediakan perlindungan kerja yang adil dan spesifik, dan yang ketiga mendukung pengembangan sektor care economy nasional,” sambungnya.

RUU PPRT Sudah 22 Tahun Menunggu untuk Disahkan

Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, juga menyampaikan desakjan agar RUU PPRT segera disahkan. Ia menyoroti lamanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah menunggu pengesahan selama lebih dari dua dekade.

Hal itu disampaikan Rieke dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas masukan RUU PPRT di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3). Menurutnya, negara memiliki kewajiban menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Perlindungan pekerja bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi mandat konstitusi yang harus diwujudkan melalui regulasi yang memadai,” kata Rieke.

Rieke menjelaskan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai sekitar 5,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,5 hingga 3 juta di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan sekitar 100 ribu penempatan baru setiap tahun.

Menurutnya, pekerja migran memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau setara Rp 253 triliun.

“Namun ironisnya, sektor yang memberikan kontribusi ekonomi besar tersebut justru berada dalam perlindungan hukum yang paling lemah. Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, dan pekerja rumah tangga di dalam negeri belum diakui secara penuh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional,” imbuh dia.

Rieke menegaskan RUU PPRT tak dapat lagi menunggu. Dia menekankan negara tak boleh hanya menikmati ekonomi yang disumbangkan oleh pekerja migran.

“Para pekerja rumah tangga migran menyumbang sekali lagi sekitar Rp 253 triliun devisa setiap tahun bagi negara, yang tentu saja devisa itu akhirnya menjadi bagian dari gaji dan tunjangan yang kita terima di DPR. Negara tidak boleh menikmati kontribusi ekonomi mereka tanpa memberikan perlindungan hukum yang layak, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 22 tahun menunggu,” tuturnya.

Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Mendengar banyaknya dorongan, Ketua Baleg DPR Bob Hasan lantas memberikan kepastian. Ia memastikan RUU PPRT disahkan tahun ini.

“Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, ya. Tetapi kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi seperti itu,” kata Bob Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Bob mengatakan pihaknya akan kembali melanjutkan pembahasan seusai masa sidang DPR dimulai pada 10 Maret mendatang. Dia berharap berbagai masukan yang diterima dapat membantu penyempurnaan draf RUU PPRT.

“Kita memang tidak pernah terhenti untuk selalu berkonsultasi dan tetap selalu menerapkan meaningful public participation terhadap setiap pembuatan undang-undang. Khususnya tentang PPRT ini, betapa pentingnya karena berliku-liku terkait dengan bagaimana perlindungan maupun juga penyelesaian,” ujarnya.

Politikus Gerindra ini memastikan semua aspirasi publik akan ditampung dalam RUU PPRT. Dia mengatakan pihaknya juga akan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan dalam masa pembahasan.

“Hampir pasti semuanya tertampung. Tetapi jangan salah, bahwa ketika kita berbicara menampung dalam materi muatan, tidak leterlek ya kalimat-kalimatnya itu sama. Tentunya semua yang menjadi harapan di balik daripada pendapat-pendapat tadi itulah yang akan kita masukkan ke dalam materi muatan,” jelasnya.

(Sumber:Menanti RUU PPRT Disahkan Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno merespons terkait penutupan Selat Hormuz imbas perang antar Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Eddy Soeparno menyebut Indonesia hanya mengambil 20 persen minyak dan gas bumi (migas) dari Timur Tengah.
“Saat ini Indonesia mengambil hanya sekitar 20% dari kebutuhan migasnya dari Timur Tengah. Sisanya diambil dari Nigeria, Angola, Brazil, bahkan Australia,” kata Eddy Soeparno saat dihubungi, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, ia menyebut Indonesia saat ini mengambil alternatif migas dari Amerika Serikat untuk tutupi kekurangan imbas Selat Hormuz ditutup. Karena itu, menurutnya tak perlu ada yang dikhawatirkan.

“Sekarang Indonesia akan mengambil dari Amerika untuk menutupi kekurangan yang mungkin kita akan dapatkan karena penutupan Selat Hormuz. Jadi saya kira opsi untuk membuka apa, pengambilan atau impor BBM dari Amerika Serikat tentu merupakan suatu opsi yang sangat lazim, yang sangat patut dilakukan, apalagi kita telah menandatangani perjanjian perdagangan baru dengan Amerika Serikat,” ucap dia.

Meski begitu, Eddy menyoroti cadangan strategis nasional migas Indonesia yang hanya berusia 20 hari. Dia menyebut situasi akan menjadi buruk ketika Indonessia tidak mendapatkan pasokan BBM sama sekali.

“Yang menjadi permasalahan adalah terkait cadangan strategis nasional migas yang memang 20 hari usianya. Nah, ketika kita kemudian memiliki akses untuk tetap mendapatkan pasokan BBM, tentu itu tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi ketika dalam kondisi terburuk, pasokan BBM itu kemudian menjadi terhenti sama sekali, Indonesia memang tidak memiliki bantalan yang cukup besar untuk bisa bertahan dari ketersediaan BBM yang kita miliki,” jelasnya.

Atas fakta itu, Eddy pun mendorong pemerintah untuk mulai meningkatkan cadangan migas lebih panjang. Menurutnya, perlu dibangun storage capacity untuk menampung cadangan migas lebih besar.

“PR dan prioritas utama ke depannya agar kita meningkatkan cadangan strategis migas kita dari 20 hari menjadi mungkin 30 hari, bahkan lebih daripada itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tidak hanya sekedar kita membeli atau mengimpor tambahan BBM, tetapi juga mempersiapkan infrastrukturnya, khususnya untuk tempat penampungan atau storage capacity dari BBM ke depan,” tutur dia.

“Jadi harus ada dibangun tangki-tangki penampungan untuk cadangan migas nasional kita di daerah-daerah yang memang harus menyebar di Indonesia,” sambung dia.

(Sumber:Selat Hormuz Ditutup, Waka MPR Sebut RI Punya Alternatif Pasokan Migas.)

Jakarta (VLF) – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho meluncurkan program 1.000 WiFi gratis. Bahkan program yang dibutuhkan masyarakat ini tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.

Peluncuran ini ditandai dengan meneken kesepakatan atau MoU Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Wali Kota Agung hadir langsung meneken program bersama Ketua APJII Riau, Trio Gunawan di Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya.

Program 1.000 WiFi gratis nantinya bakal dinikmati masyarakat Kota Pekanbaru di sejumlah lokasi secara bertahap. Ruang publik menjadi target utama program dari ‘duet Pemko dan pihak swasta’ tersebut.

“Program ini tanpa APBD, kami gandeng pihak swasta untuk memberikan layanan WiFi gratis kepada masyarakat Pekanbaru,” kata Wako Agung usai penandatanganan MoU, Rabu (4/3/2026).

APJII sendiri akan memasang WiFi gratis di 200 titik di Kota Bertuah. Sementara untuk 800 titik lainnya, Pemko akan menggandeng badan usaha lainnya.

Menurut Agung, target utama pemasangan WiFi gratis ini pada seluruh Halte Bus Trans Metro Pekanbaru. Kemudian WiFi gratis ini juga menyasar ruang publik lainnya seperti masjid, Posyandu, hingga Ruang Terbuka Hijau.

“Mulai dari MoU ini kita sudah mulai berjalan, untuk satu titik Wifi bisa digunakan hingga 500 user,” jelasnya.

Program ini selaras janji Agung Nugroho kepada ribuan driver ojek online saat Sahur On The Road (SOTR) pekan lalu. Saat itu, driver banyak meminta ada fasilitas WiFi gratis di ruang publik dan tempat mangkal.

Sementara Ketua APJII Riau, Trio Gunawan mengaku mendukung penuh komitmen yang telah dibuat dalam menghadirkan layanan WiFi gratis.

“Kerjasama dengan Pemko ini memang salah satunya bagi kami untuk mendekatkan dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan wifi gratis. Komitmen ini akan kita jalankan,” pungkasnya.

(Sumber:Walkot Pekanbaru Luncurkan WiFi Gratis di Ruang Publik Tanpa APBD.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di kisaran 4,5% hingga 5%. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5% yang dicapai tahun lalu.
China juga merilis Rencana Lima Tahun ke-15, dan. Tak hanya itu, pemerintahan Negeri Tirai Bambu berjanji akan meningkatkan investasi di bidang inovasi, industri berteknologi tinggi, riset ilmiah, serta mendorong peningkatan yang “signifikan” dalam konsumsi rumah tangga sebagai porsi dari output ekonomi.

Dikutip dari Reuters, Kamis (5/3/2026), janji-janji tersebut menunjukkan bahwa Beijing menyadari lemahnya permintaan domestik membuat ekonomi terbesar kedua di dunia itu terlalu bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan.

Namun di saat yang sama, pemerintah juga tidak ingin menghentikan upaya untuk meningkatkan kualitas kompleks industrinya yang sangat besar, karena sektor tersebut memberi China kekuatan dalam rantai pasok global, terutama terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di tengah rivalitas yang semakin intens.

Target pertumbuhan tersebut tercantum dalam laporan resmi pemerintah yang dilihat oleh Reuters dan akan dipresentasikan di parlemen, yang membuka sidang tahunan pada Kamis dengan pidato dari Perdana Menteri Li Qiang.

Para ekonom mengatakan target yang lebih rendah memberi Beijing lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan reformasi, seperti mengurangi kelebihan kapasitas industri. Namun mereka juga mengingatkan bahwa langkah ini tidak berarti China meninggalkan model pertumbuhan yang berfokus pada produksi.

Analis dari Mercator Institute for China Studies (MERICS) menilai janji pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga masih kosong. Menurut mereka, kepemimpinan China percaya bahwa dukungan besar terhadap industri strategis lebih sesuai dengan kepentingan nasional, terutama di tengah kompetisi kekuatan besar.

“Dengan kondisi yang rapuh seperti sekarang, kebijakan ekonomi China akan terus secara sistematis lebih berpihak pada perusahaan dibandingkan rumah tangga,” tulis analis MERICS dalam sebuah catatan sebelum sidang parlemen dimulai.

“Mereka akan terus memperlambat perluasan program kesejahteraan sosial, sementara pada saat yang sama menggunakan subsidi besar dan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri,” tambahnya

Rencana Stimulus

Dari sisi stimulus ekonomi, China merencanakan defisit anggaran sebesar 4,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir sama dengan tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan kuota penerbitan utang khusus yang tidak berubah, yaitu 1,3 triliun yuan (sekitar US$ 188,49 miliar) untuk pemerintah pusat dan 4,4 triliun yuan untuk pemerintah daerah.

China juga berjanji akan menaikkan pensiun bulanan minimum sebesar 20 yuan per orang serta meningkatkan subsidi asuransi kesehatan dasar bagi masyarakat pedesaan yang tidak bekerja sebesar 24 yuan.

Selain itu, pemerintah menyatakan ingin meningkatkan belanja pendidikan, memberikan subsidi untuk layanan penitipan anak, serta mereformasi rumah sakit publik. Larry Hu, kepala ekonom China di Macquarie, memperkirakan kebijakan fiskal China akan disesuaikan secara fleksibel tergantung pada kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

“Jika ekspor tetap kuat, mereka mungkin akan mentoleransi konsumsi domestik yang lemah. Sebaliknya, jika ekspor melemah, mereka akan meningkatkan stimulus domestik untuk mempertahankan target pertumbuhan PDB,” kata Hu.

(Sumber:China Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5% Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Launching Dashboard Sistem Aplikasi Jaga Sertifikasi Halal. Launching yang juga diisi dengan Sosialisasi Anti-Korupsi ini menjadi upaya BPJPH dalam penguatan sinergi pencegahan korupsi di lingkungan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, sekaligus upaya preventif dalam memitigasi risiko korupsi pada pelayanan sertifikasi halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa anti-korupsi bukan sekadar agenda administratif, melainkan melekat secara intrinsik pada karakteristik dan mandat BPJPH. Dia mengatakan BPJPH mengemban amanah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, apa yang dimakan, diminum, dan digunakan sehari-hari.

Karena itu, integritas bukan hanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tetapi juga bagian dari nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab etik yang melekat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal itu diungkapkan oleh Haikal di Gedung BPJPH Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“BPJPH berbeda dengan lembaga lain, karena kita berhubungan dengan apa yang dikonsumsi masyarakat dari semua lapisan, dari anak SD hingga orang tua. Ketika kepercayaan publik rusak, dampaknya sistemik,” kata Haikal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Lebih lanjut, Haikal menekankan bahwa mandat sertifikasi halal tidak semata urusan administratif atau prosedural saja, melainkan menyangkut legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jika integritas penyelenggara terciderai, maka bukan hanya reputasi lembaga yang terdampak, tetapi juga marwah sertifikasi halal itu sendiri.

Dia mengatakan ketika kepercayaan publik runtuh, efektivitas regulasi dapat tergerus dan eksistensi kelembagaan ikut dipertaruhkan.

“Dari perspektif nilai dan norma, praktik korupsi bertentangan secara diametral dengan prinsip kehalalan yang menuntut kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Kejahatan, lanjutnya, kerap berawal dari pamrih dan pembenaran-pembenaran yang dianggap kecil. Pola pikir semacam ini justru membuka ruang abu-abu yang berisiko melahirkan penyimpangan,” tuturnya.

“Tidak boleh ada pungutan liar, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita putuskan zero tolerance terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Sistem ini harus kita jaga bersama,” sambungnya.

Launching Dashboard Jaga Sertifikasi Halal ini menjadi upaya BPJPH dalam membangun sistem yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Dashboard ini diharapkan memperkuat transparansi proses layanan, memudahkan monitoring, serta membuka ruang partisipasi pengawasan dari para pemangku kepentingan.

Melalui sinergi BPJPH dan KPK ini, diharapkan tercipta tata kelola sertifikasi halal yang bersih, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama ekosistem halal nasional.

“Semoga Allah merahmati ikhtiar kita di bulan yang baik ini, dan menguatkan komitmen kita untuk menjaga amanah pelayanan halal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan pentingnya menjaga marwah kelembagaan.

“Jangan sampai marwah BPJPH jatuh hanya karena ulah oknum. Ketika marwah jatuh, banyak pihak akan mencemooh. Untuk memulihkannya membutuhkan upaya luar biasa,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik akan secara langsung memengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan juga menjadi responden dalam survei integritas yang dilakukan KPK. Pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik.

Aminudin juga mengingatkan bahwa birokrasi yang lamban dapat menjadi hambatan bagi dunia usaha yang dituntut bergerak secara agile/lincah.

“Time is money. Jika birokrasi tidak adaptif, pelaku usaha yang terdampak,” tuturnya.

Selain launching dashboard, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi regulasi terbaru terkait pelaporan gratifikasi yakni Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk BPJPH.

Sebagai informasi tambahan, hadir dalam kegiatan, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Arif Waluyo, serta jajaran Pejabat Tinggi Pratama dan administrator di lingkungan BPJPH.

Hadir pula perwakilan asosiasi usaha, diantaranya Gabungan Perusahaan Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional, dan lain sebagainya.

(Sumber:BPJPH Gandeng KPK Perkenalkan Dashboard Jaga Sertifikasi Halal.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih bisa menahan dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Salah satu yang membuat dirinya percaya diri adalah kenaikan pungutan pajak.

Purbaya memaparkan penerimaan negara dari pajak pada awal 2026 naik 30%. Paparan ini disampaikan Purbaya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa mantan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Politik, hingga diplomat senior di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam.

“Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah, karena tax collection kita juga membaik, Januari kan tumbuhnya 30%. Itu angka yang signifikan sekali, artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak, dan bea cukai,” papar Purbaya usai pertemuan.

Ketika ditanya berapa lama ketananan APBN menghadapi gejolak yang terjadi, Purbaya menilai setidaknya setahun ini APBN masih mampu menahan kenaikan harga minyak.

“Pokoknya kita hitung simulasi harga minyak di level tertentu ya, setahun, untuk anggaran setahun ini, jadi masih bisa di-absorb kalau harga minyak naik,” ujar Purbaya.

Apabila harga minyak naik terlalu tinggi di luar kemampuan APBN, Purbaya menekankan pemerintah akan menghitung ulang dan mencari jalan keluarnya. “Kalau terlalu tinggi, kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang,” ujar Purbaya.

Dia juga sempat mengatakan sejauh ini kenaikan harga minyak ke US$ 80 per barel masih dapat diantisipasi APBN. Kemudian apabila harga minyak naik lebih tinggi sampai level US$ 92 per barel, APBN dipastikan masih bisa dikendalikan.

“Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$ 80, saya hitung sampai US$ 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya. Jadi, tidak masalah,” papar Purbaya.

(Sumber:Purbaya Pede APBN Bisa Tahan Gejolak Timur Tengah: Penerimaan Pajak Membaik.)

Jakarta (VLF) – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dan AALTO HAPS Limited (AALTO), anak perusahaan Airbus, menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan Stratospace dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Melalui MoU tersebut, AALTO akan berperan sebagai penyedia layanan konektivitas Stratospace dan operasional Stratocraft, yang mencakup aktivitas penempatan, pengoperasian, serta pengelolaan solusi konektivitas berbasis platform ketinggian tinggi (High Altitude Platform System/HAPS). Sementara itu, Mitratel sebagai penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terkemuka, yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia Tbk, akan mendukung kolaborasi ini melalui penyediaan dan pengelolaan layanan infrastruktur menara yang diperlukan untuk mendukung implementasi inisiatif secara efektif.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di sela-sela ajang Mobile World Congress di Barcelona pada 2 Maret 2026, sebagai tonggak penting dalam menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghadirkan solusi konektivitas yang inovatif, andal, dan berkelanjutan di Tanah Air. Perluasan ruang lingkup kerja sama ini merupakan kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani kedua perusahaan pada 2023.

Mitratel mendorong inovasi sekaligus mengantisipasi kesiapan teknologi untuk diimplementasikan. Dengan menggunakan kerangka implementasi yang terstruktur, kapabilitas serta potensi kontribusi masing-masing pihak akan dievaluasi secara menyeluruh melalui studi kelayakan yang komprehensif. Studi tersebut mencakup aspek bisnis, finansial, teknis, operasional, geografis, komersial, hukum, regulasi, perpajakan, serta aspek relevan lainnya guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan yang prudent.

Selain itu, kedua pihak akan berkoordinasi dan menjalankan proses yang diperlukan untuk memperoleh perizinan, persetujuan, dan dokumentasi dari instansi pemerintah serta lembaga terkait, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Chief Executive Officer Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Mitratel dalam memperkuat ekosistem infrastruktur digital nasional Indonesia.

“Melalui kolaborasi strategis dengan AALTO, kami berupaya membangun model sinergi terintegrasi antara infrastruktur menara dan teknologi HAPS guna meningkatkan kualitas, cakupan, serta ketahanan layanan telekomunikasi di Indonesia. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi kedua pihak untuk melakukan kajian komprehensif serta menyusun peta jalan implementasi yang terukur dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kolaborasi ini akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi seluruh kerangka hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia maupun yurisdiksi terkait. Secara terpisah, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Indonesia, Seno Soemadji menyampaikan bahwa inisiatif kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi Telkom Group dalam mengeksplorasi solusi konektivitas masa depan yang melengkapi infrastruktur terestrial.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen strategis jangka panjang TelkomGroup dalam membangun infrastruktur digital nasional yang future-ready dan berdaulat bagi Indonesia. Seiring dengan percepatan ekonomi digital, ketahanan serta pemerataan konektivitas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing nasional. Kami memandang teknologi HAPS sebagai enabler strategis untuk memperluas cakupan layanan, memperkuat resiliensi jaringan, serta membuka peluang model layanan baru, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini menghadirkan kerangka kerja yang terstruktur guna memastikan setiap implementasi ke depan dapat berjalan secara berkelanjutan, memilki tata kelola yang baik, serta selaras dengan agenda transformasi digital nasional Indonesia,” ujar Seno Soemadji.

Sementara itu, Chief Executive Officer AALTO, Hughes Boulnois, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi ini dilakukan di tengah meningkatnya momentum komersial teknologi Stratospace.

“Kami memperkuat kolaborasi dengan Mitratel pada saat teknologi Stratospace menunjukkan potensi komersial yang semakin kuat. Dengan kemampuan Zephyr dalam menghadirkan konektivitas langsung ke perangkat (direct-to-device), kami dapat membantu menutup kesenjangan cakupan di wilayah 3T Indonesia serta meningkatkan ketahanan jaringan nasional. Komitmen para mitra kami di kawasan Asia-Pasifik menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan AALTO sekaligus bagian penting dari babak baru konektivitas global,” ujarnya.

Dengan diperpanjangnya MoU hingga Oktober 2027, Mitratel dan AALTO memperluas ruang lingkup kerja sama untuk terus mengevaluasi, menyempurnakan, dan merealisasikan potensi sinergi antara teknologi HAPS dan infrastruktur telekomunikasi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pemerataan akses konektivitas serta mempercepat transformasi digital Indonesia.

(Sumber:Mitratel Gandeng Anak Usaha Airbus Genjot Infrastruktur Telekomunikasi RI.)

Jakarta (VLF) – Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa outsourcing. Fadia Arafiq juga merupakan putri aktor dan penyanyi A. Rafiq dan kakak aktris Fairuz A Rafiq. Dalam OTT itu, sebanyak 11 orang ikut terjaring. Termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar. Fairuz juga ikut buka suara soal penangkapan kakaknya itu. Berikut fakta-faktanya dilansir detikJateng.

Fadia Diterbangkan ke Jakarta Usai OTT

Mantan penyanyi dari lagu berjudul ‘Cik Cik Bum Bum’ itu disebut langsung dibawa ke Jakarta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dimintai konfirmasi lewat pesan singkat membenarkannya.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati (Pekalongan),” kata Budi, Selasa (3/3/2026).

“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” sambungnya.

Pejabat Pemkab Diperiksa KPK

Sementara itu sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan diperiksa KPK di Mapolres Pekalongan Kota. Pemeriksaan diduga buntut OTT yang menjaring Fadia A Rafiq.

Pantauan detikJateng, sejumlah mobil dinas pelat merah tampak terparkir di halaman Mapolres Pekalongan Kota. Setidaknya ada lima mobil pelat merah milik jajaran Pemkab Pekalongan.

Empat mobil dinas terparkir di halaman mapolres dan satu lainnya parkir di pinggir Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan. Mobil-mobil ini, di antaranya Toyota Rush G 1269 XB, Toyota Avanza G 1090 XB, Toyota Rush G 1223 XB, Toyota Rush G 84 B, dan Toyota Rush G 1256 XB.

di gedung Mapolres lantai dua. Tiga pejabat diketahui adalah kepala dinas dan satu kepala bagian.

Pejabat Pemkab Dibawa ke Jakarta

Sejumlah Pejabat Dibawa ke Jakarta Usai Diperiksa KPK di Mapolres Pekalongan Kota

Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan marathon terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Mapolres Pekalongan Kota. Usai pemeriksaan, sejumlah pejabat dibawa ke jakarta dengan menggunakan bus.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, Selasa Sore (03/03). Menurut Riki, pihaknya hanya memfasilitasi tempat bagi KPK.

beberapa pejabat, baik mungkin Sekda Kabupaten Pekalongan dan beberapa Kepala Dinas. Dan informasinya ada juga dari pihak camat,” Kata Riki.

Saat dilakukan pemeriksaan tersebut, diakuinya memberikan pengamanan ketat sejak Senin Malam (2/3). Usai menjalani rangkaian pemeriksaan intensif di aula Polres, rombongan pejabat tersebut akhirnya diberangkatkan menuju Jakarta pada Selasa sore (3/3) dengan menggunakan bus.

“Iya, baru saja hari ini diberangkatkan beberapa pejabat, berangkat menggunakan bus ke Jakarta,” katanya.

11 Orang Diamankan

KPK mengamankan total 11 orang dalam OTT di Pekalongan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.

“Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut, ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Sejumlah pihak swasta juga dibawa. Salah satunya dari pihak rumah sakit yang ada di Pekalongan.

“Termasuk juga pihak-pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa itu, artinya dari dinas. Juga ada Sekda, ada juga dari rumah sakit ya,” ujarnya.

bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan KPK.

Pengadaan Jasa Outsourcing

KPK menyebut OTT ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan. KPK menduga ada kongkalikong dalam pengadaannya.

“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

KPK belum menguraikan detail kasus tersebut. Dia mengatakan ada vendor yang diduga telah diatur untuk memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa.

“Ada sejumlah pengadaan ya yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga diatur, dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang ya untuk delivery barang ataupun jasa di Pemkab Pekalongan. Termasuk pengadaan outsourced itu ya, pengadaan, apa, tenaga pendukung ya dalam, apa, pengelolaan di Pemkab Pekalongan dan bisa ada di beberapa dinas,” ujarnya.

KPK Sita Mobil – Uang

Barang bukti yang diamankan KPK di antaranya barang bukti elektronik hingga mobil.

“Di antaranya memang BBE (barang bukti elektronik) juga diamankan gitu kan, ada kendaraan juga yang diamankan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026)

KPK juga menghitung barang bukti uang. Budi menyebut barang bukti uang itu akan dicek.

“Untuk uang nanti akan kita cek ya. Sedangkan BBE dan juga kendaraan menjadi salah satu barang bukti yang diamankan,” katanya.

Budi menyebut barang bukti yang dikumpulkan masih dalam perjalanan. Barang bukti tersebut masih dalam perjalanan dari Pekalongan menuju Jakarta.

Fairuz Sebut Keluarga Terkejut

Kabar penangkapan itu pun mengejutkan pihak keluarga. Fairuz A Rafiq bersama suami, Sonny Septian, memberikan tanggapannya.

“Sebenarnya kan, semua sudah dewasa, sudah menjalani kehidupan keluarganya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Jadi mereka menjalani keluarganya, mereka menjalani kehidupannya, kita juga menjalani keluarga kita, menjalani kesibukan keluarga kita. Sudah tentu masing-masing juga tahu apa yang dilakukan masing-masing gitu,” kata Sonny Septian ditemui di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2026).

Saat ditanya lebih lanjut, Sonny Septian menyebut pihaknya belum mengetahui detail persoalan tersebut. Pihaknya juga belum berkomunikasi dengan keluarga lainnya.

“Fairuz sendiri juga kalau masalah kayak gini juga belum tahu lebih lanjut karena memang belum berkomunikasi apa-apa gitu,” ungkapnya.

Fairuz A Rafiq mengaku terkejut saat mengetahui kabar kakak terjaring OTT KPK terkait outsourching di Pekalongan. Ia menegaskan tidak mengetahui persoalan hukum yang kini menjerat Fadia.

“Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini gitu. Dan pastinya sebagai adik saya mendoakan, semoga permasalahannya cepat selesai. Apa pun itu, saya pasti dukung,” ungkap Fairuz.

Ia juga menegaskan setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Termasuk kakaknya jika benar bersalah.

“Mau itu salah, ada konsekuensinya silakan dijalani. Kalau tidak benar juga harus bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tuturnya.

“Yang jelas, untuk permasalahan ini kan saya punya rumah tangga sendiri, kakak saya juga punya rumah tangga sendiri. Kan setiap hari kami tahu dan kegiatan masing-masing kan berbeda,” jelas Fairuz.

Fairuz tak menampik rasa kaget yang ia rasakan. Ia berusaha mendoakan yang terbaik untuk kakaknya.

“Jadi pastinya kalau dibilang gimana, kagetlah pasti karena itu kakak saya gitu, dan pastinya saya akan mendoakan yang terbaik buat kakak saya,” ujarnya.

Sumber:Fakta-fakta Fadia A Rafiq Terjaring OTT KPK hingga Fairuz Mengaku Kaget.

Jakarta (VLF) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Indonesia agar keluar dari Board of Peace (BoP) usai Iran dibombardir Israel dan Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Agung Laksono menilai desakan tersebut merupakan rasa prihatin.

“Kami memahami bahwa dorongan untuk mengevaluasi posisi Indonesia dalam forum internasional lahir dari rasa keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi,” ujar Dave kepada wartawan, Rabu (3/3/2026).

“Empati terhadap penderitaan dan keresahan masyarakat dunia tentu dapat dimengerti, karena setiap tragedi kemanusiaan selalu menyentuh nurani bangsa ini,” tambahnya.

Dave menyebut Indonesia sebagai negara yang sejak awal berkomitmen dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kehadiran Indonesia di Board of Peace justru memiliki nilai strategis.

“Forum ini menjadi sarana penting untuk menyuarakan prinsip perdamaian melalui diplomasi, sekaligus menegaskan politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, tetapi selalu aktif mendorong solusi damai,” katanya.

“Dengan demikian, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional bukan sekadar simbol, melainkan sarana nyata untuk memastikan suara bangsa ini tetap didengar dalam upaya menghentikan agresi dan menegakkan hukum internasional,” sambungnya.

Lalu, Dave mengatakan bahwa posisi Indonesia sebagai anggota BoP memberikan keuntungan strategis, karena memungkinkan bangsa ini untuk terus berperan sebagai juru damai, menjaga konsistensi sikap, dan memperkuat kredibilitas politik luar negeri.

Langkah ini, katanya, sejalan dengan kepentingan nasional sekaligus mempertegas peran Indonesia sebagai negara yang konsisten menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan diplomasi demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

“Komisi I DPR RI mendukung agar pemerintah terus aktif mendorong peran Indonesia melalui jalur bilateral maupun multilateral, termasuk di PBB dan OKI, dengan sikap konsisten menolak agresi, menjunjung hukum internasional, dan memperjuangkan stabilitas kawasan,” katanya.

Diketahui, AS dan Israel menyerang wilayah Iran pada Sabtu (28/2) kota Iran. Kompleks kediaman Khamenei di Teheran disebut telah dijatuhkan puluhan bom.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kematian Khamenei. Khamenei tewas dalam serangan AS dan Israel di Teheran.

“Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah mati,” kata Trump di jaringan media Social Truth miliknya, dilansir AFP, Minggu (1/3/2026).

(Sumber:Waka Komisi I DPR Bicara Peran Indonesia Usai Muncul Desakan Keluar BoP.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memutuskan mengembalikan mobil dinas Rp 8,49 miliar yang sempat bikin heboh publik. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyebutkan keputusan itu tepat dilakukan.

“Kalau menurut pendapat saya keputusan untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut sesuatu yang harus diapresiasi. Meskipun pengadaan tersebut tidak sepenuhnya salah Pak Gubernur karena hal tersebut telah sesuai dengan regulasi, saya menilai respons yang diberikan sangat tepat,” kata Irawan kepada wartawan, Rabu (3/3/2026).

“Karena telah mendengarkan kritik dan masukan publik tentang pantas atau tidaknya fasilitas mobil tersebut,” tambahnya.

Irawan berharap polemik ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. Dia berharap setiap pemimpin daerah bisa mengutamakan aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jadi bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya dalam mengukur pantas atau tidaknya fasilitas yang digunakan oleh kepala daerah atau pemerintahan daerah,” katanya.

“Meskipun APBD yang dimiliki masih cukup kuat, ada baiknya belanja difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Irawan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi aturan soal standar fasilitas kepala daerah. Hal ini demi menyesuaikan kepantasan yang bisa ditolerir oleh masyarakat.

“Selanjutnya agar kejadian serupa tidak terulang, agar pemerintah dalam hal ini Kemendagri agar melakukan revisi peraturan terkait dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Ke depan standarnya lebih mengutamakan fungsi, kepantasan dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

(Sumber:Heboh Gubernur Kaltim, Legislator Minta Standardisasi Mobil Dinas Direvisi.)