Jakarta (VLF) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia yang kini tembus US$ 115 per barel.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jepang, Senin kemarin. Sebagai informasi, perubahan harga BBM biasanya terjadi pada awal bulan, atau dalam waktu dekat ini 1 April besok.

Menanggapi isu kenaikan harga BBM, Bahlil menegaskan bahwa yang berpotensi mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi, khususnya yang digunakan oleh kalangan mampu.

“Gini. Di Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” ujar Bahlil, ditulis Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, BBM kategori industri seperti bensin dengan RON tinggi-misalnya RON 95 dan RON 98-secara otomatis mengikuti mekanisme pasar. Jenis BBM itu lah yang kemungkinan besar akan naik harganya.

“Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, RON 98 itu kan orang-orang yang mampu lah,” jelasnya.

Menurut Bahlil, kelompok pengguna BBM tersebut tidak menjadi beban negara karena mampu membayar sesuai harga pasar. Jadi, negara tak perlu mensubsidi.

“Selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo tugas negara menyiapkan, yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali,” tambahnya.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan pemerintah masih menahan harga dan belum ada keputusan kenaikan dalam waktu dekat.

“Oh di dalam negeri masih stabil. Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kebijakan harga BBM ke depan. “Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” tutupnya.

(Sumber:Bahlil Bocorkan Jenis BBM yang Harganya Bakal Naik!.)

Jakarta (VLF) – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali ramai diperbincangkan publik. Kali ini, kabar yang beredar di media sosial X menyebutkan bahwa harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax, akan melonjak hingga Rp 17.000 per liter mulai April 2026. Informasi tersebut langsung memicu kekhawatiran masyarakat.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kabar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan dalam waktu dekat.

Tunggu Pengumuman Resmi

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa keputusan terkait harga BBM nonsubsidi akan diumumkan secara resmi pada 1 April 2026.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perubahan harga BBM nonsubsidi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial.

“Untuk BBM nonsubsidi kita tunggu 1 April saja,” ujarnya.

Sementara itu, untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan harga. Kebijakan ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika global.

BBM Subsidi Dipastikan Tidak Naik

Pemerintah menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap stabil. Saat ini, harga Pertalite masih berada di angka Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar dijual Rp 6.800 per liter.

Keputusan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama di tengah isu global seperti konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga minyak dunia.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.

Pertamina Tegaskan Informasi Viral Tidak Valid
Di sisi lain, pihak Pertamina turut memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar. Vice President Corporate Communication, Muhammad Baron, menegaskan bahwa informasi kenaikan harga BBM yang beredar bukan berasal dari sumber resmi.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM per 1 April 2026. Informasi yang beredar di media sosial disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi, serta hanya mengacu pada sumber resmi seperti situs perusahaan.

Daftar BBM Nonsubsidi Pertamina

Sebagai informasi, Pertamina memasarkan beberapa jenis BBM nonsubsidi yang umum digunakan masyarakat, antara lain:

• Pertamax (RON 92)
• Pertamax Turbo (RON 98)
• Pertamax Green (RON 95)
• Pertamina Dex (CN 53)
• Dexlite (CN 51)

Harga BBM nonsubsidi ini memang bersifat fluktuatif karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Isu Rp 17.000 Berasal dari Spekulasi

Kabar mengenai harga Pertamax yang disebut akan mencapai Rp 17.000 per liter diketahui berasal dari unggahan salah satu akun di media sosial X. Unggahan tersebut memuat proyeksi harga BBM nonsubsidi tanpa disertai sumber resmi.

Informasi seperti ini kemudian cepat menyebar dan menimbulkan persepsi bahwa kenaikan harga sudah dipastikan terjadi. Padahal, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun Pertamina.

Imbauan Agar Masyarakat Tidak Panik

Pemerintah dan Pertamina sama-sama mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Pembelian BBM secara berlebihan justru dapat menimbulkan gangguan distribusi.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi dari kanal resmi pemerintah maupun Pertamina guna mendapatkan data yang akurat.

Kebijakan harga BBM sendiri mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari harga minyak dunia, kondisi ekonomi nasional, hingga daya beli masyarakat.

(Sumber:Viral Harga Pertamax Rp 17.000 per Liter, Ini Penjelasan Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Videografer asal Karo, Amsal Sitepu, didakwa melakukan korupsi Rp 202 juta di proyek pembuatan profil desa. Pengacara Amsal, Willyam Raja Dev, mengklaim kliennya tak punya niat jahat atau mens rea melakukan korupsi seperti yang didakwa oleh jaksa.

“Di dalam hukum pidana itu ada dikenal istilah mens rea. Mens rea itu adalah niat dan tidak bisa berdiri sendiri, sekarang kita bedah ulang mens rea-nya di mana kalau gini? sifatnya penawaran,” ujar Willyam, Minggu (29/3/2026) malam.

Willyam mengatakan kepala desa berhak menolak para saat Amsal mengajukan penawaran. Berdasarkan fakta persidangan, kata dia, tak kepala desa yang langsung menerima pada saat penawaran pertama.

Kliennya Amsal Sitepu, tidak berhenti saat penawaran pertama ditolak oleh kepala desa. Selanjutnya Amsal mengajukan penawaran ulang hingga empat kali.

“Namanya seperti orang jualan, mau nggak pak, saya buat video profil?. Tidak ada yang menerima jadi kita yakini mens rea itu tidak ada. Mengenai perbuatan, di mana pekerjaannya selesai sesuai dengan pengguna anggaran itu,” tegasnya.

William menilai mark up atau penggelembungan anggaran yang didakwa jaska terjadi karena perbedaan harga. Apalagi, Inspektorat ada memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

“Makanya kesannya yang dibuat Amsal adalah yang sudah digembungkan. Jadi dari situnya kata mark up itu,” ungkapnya.

Dakwaan kepada Amsal, ujar William, yang ada di saluran resmi SIIP Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak lengkap. Sebab, ada beberapa poin yang dinilai nol oleh Inspektorat.

“Nah, itulah yang dibawa menjadi dasar dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Jadi memang tidak secara keseluruhan, mereka juga menggunakan teknik perhitungan yang lain juga,” kata Willyam.

“Menariknya begini, yang melakukan perhitungan penilaian atas usul yang diajukan oleh Amsal yang sudah dikerjakan dan sudah selesai. Sampai hari ini tidak pernah diperiksa ahlinya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan karena di dalam fakta persidangan, Inspektorat mengakui ada minta tolong kepada ahli lain dari Komdigi.

“Sementara yang dari itu Komdigi kredibilitasnya untuk ngitung juga kita tidak tahu, soalnya tidak pernah diperiksa. Jadi asal muasal mark up itu intinya semua dari LHP Inspektorat, tentunya inspektorat membuat harga yang lebih rendah,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan anggaran untuk pembuatan video profil tersebut tidak mencapai 1 miliar. Ia menyebut perhitungan 1 video rata-rata 30 juta.

“Anggaranya tidak sampai Rp 1 miliar, rata-rata Rp 30 juta per desa dikali 20 desa itulah total anggarannya.Tapi sifat kontrak ini masing-masing karena penawaran Amsal kepada desa ini, sifatnya masing-masing karena ini bukan program dari pemerintah,” tegasnya.

Video yang dibuat Amsal tidak langsung disetujui oleh kepala desa. Ada permintaan kepada kliennya untuk merevisi video. Setiap kepala desa mengajukan revisi berbeda-beda, mulai dari soal budaya agar lebih ditonjolkan.

“Ada revisi, kepala desa mengatakan ada revisi dengan permintaan masing-masing berbeda setiap desa. Lalu perhitungan, sama sekali kita tidak tahu cara menghitung kerugian negara ini bagaimana? Saksinya juga tidak pernah dihadirkan di persidangan,” ucapnya.

Tak Dapat Undangan RDPU dengan Komisi III DPR

Terkait agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait kasus Amsal Sitepu yang dilaksankaan Komisi lll DPR RI, ia mengaku tidak menerima undangan. Willyam memprediksi yang diundang dalam rapat tersebut adalah pihak kejaksaan.

“Kita belum ada pemberitahuan jadi kita berasumsi RDPU itu mungkin yang dipanggil oleh Komisi III adalah kejaksaan. Karena tidak ada kewajiban Komisi III memberitahukan kepada kita, sementara kejaksaan sendiri kan mitra mereka. Pastinya panggilan resmi kepada kita enggak ada, maka dari itu kita asumsikan seperti itu,” tandasnya.

Menjelang putusan Amsal Sitepu, penasehat hukumnya berharap agar hakim memberikan keadilan sebenar-benarnya.

“Sudah pasti keadilan yang sebenar-benarnya,” tegasnya.

Amsal Sitepu Didakwa Korupsi Rp 202 Juta

Dikutip dari dakwaan jaksa, kasus ini bermula ketika Amsal Christy Sitepu sebagai Direktur CV. Promiseland, melakukan kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informatika lokal desa berupa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo Tahun anggaran 2020 s/d tahun 2022.

Pembuatan video profil desa berlokasi di Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah dan Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Sebelum membuat profil desa, Amsal memberikan proposal kepada kepala desa yang telah disusun secara tidak benar atau mark up sebagai dasar pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Lebih lanjut, dalam dakwaan Amsal selaku penyedia tidak melaksanakan kegiatan pembuatan profil desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Amsal melakukan pembuatan profil desa dan menggunakan perusahaannya yakni CV. Promiseland dengan biaya pembuatan sebesar Rp 30.000.000 untuk setiap desa.

Pekerjaan yang dilakukan Amsal bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Dalam dakwaan, diterangkan Amsal menemui masing-masing kepala desa untuk membuat video profil. Untuk sumber dana kegiatan profil, menggunakan anggaran dana desa untuk masing-masing desa.

Atas perbuatan terdakwa, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 202.161.980.

Perbuatan Amsal telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber:Pengacara Ungkap Videografer Amsal Sitepu Tak Punya Mens Rea Korupsi.)

Jakarta (VLF) – Iran mulai mempertimbangkan penerapan tarif khusus bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Jalur pelayaran strategis tersebut selama ini dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dan gas dunia, tapi dalam beberapa pekan terakhir sempat mengalami pembatasan oleh pemerintah Iran sebagai respons atas serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dilansir detikFinance, akibat situasi tersebut, hampir 2.000 kapal dilaporkan tertahan di sekitar selat sempit yang berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di sisi selatan.

Mengutip Al Jazeera, Minggu (29/3/2026), media Iran pada Kamis melaporkan bahwa parlemen tengah membahas rancangan undang-undang terkait pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Kantor berita Tasnim dan Fars menyebutkan, sumber dari Komite Urusan Sipil Parlemen menyatakan draf aturan tersebut telah disiapkan dan segera dirampungkan oleh tim hukum Majelis Permusyawaratan Islam.

“Menurut rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk memastikan keamanan kapal yang melewati Selat Hormuz,” kata seorang pejabat seperti dikutip.

“Ini sepenuhnya wajar. Sama seperti di koridor lain, ketika barang melewati suatu negara, bea masuk dibayarkan. Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami memastikan keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker membayar bea masuk kepada kami,” tambahnya.

Nilai Pungutan

Meski biaya tol tersebut baru dibahas di parlemen, nyatanya jurnal pelayaran Lloyd’s List pada Rabu melaporkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) telah memberlakukan sistem pos tol untuk mengontrol lalu lintas kapal melalui selat tersebut beberapa waktu ini.

Dalam dua minggu terakhir, dilaporkan 26 kapal yang melintasi selat telah mengikuti rute yang telah disetujui sebelumnya di bawah sistem ‘pos tol’ IRGC yang mengharuskan operator kapal untuk mengikuti skema verifikasi. Kapal-kapal ini tidak mengaktifkan sistem persinyalan AIS mereka.

Bahkan anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi juga sempat mengatakan kepada saluran televisi Iran International, bahwa negaranya telah mengenakan biaya kepada beberapa kapal sebesar US$ 2 juta atau sekitar Rp 33,8 miliar (kurs Rp 16.900) untuk melewati selat tersebut.

“Sekarang, karena perang memiliki biaya, tentu saja, kita harus melakukan ini dan memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” kata Boroujerdi.

Iran telah mendeklarasikan Selat Hormuz terbuka untuk semua pihak, kecuali AS dan sekutunya. Dalam surat yang dikirim kepada 176 anggota Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Iran mengatakan kapal-kapal non-musuh memperoleh manfaat dari jalur aman melalui Selat Hormuz dengan berkoordinasi dengan otoritas Iran yang berwenang.

Kapal non-musuh yang dimaksud adalah yang dimiliki atau terkait dengan negara selain AS dan sekutunya, mereka juga tidak berpartisipasi atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan.

Sejauh ini, setelah pembicaraan dengan negara-negara yang disebut Iran sebagai negara-negara sahabat, semacam Malaysia, China, Mesir, Korea Selatan, dan India, beberapa kapal diizinkan untuk melewati selat tersebut.

Masih menurut laporan Lloyd’s, setidaknya dua kapal yang telah melintasi selat tersebut sejauh ini telah membayar biaya tol dalam yuan, mata uang China. Dilaporkan juga setiap transit dimediasi oleh perusahaan jasa maritim China yang bertindak sebagai perantara, yang juga menangani pembayaran kepada otoritas Iran.

Namun menurut pemerintah India, pihaknya belum melakukan pembayaran apa pun kepada Iran untuk mengamankan jalur aman kapal-kapal India melalui selat tersebut.

“Tidak diperlukan izin untuk berlayar melalui selat tersebut. Ada kebebasan navigasi melalui selat tersebut. Karena selatnya sempit, hanya jalur masuk dan keluar yang ditandai, yang harus diikuti oleh perusahaan pelayaran. Keputusan untuk berlayar atau tidak berlayar sepenuhnya berada di tangan penyewa kapal dan perusahaan pelayaran,” kata Rajesh Kumar Sinha, Sekretaris Khusus Kementerian Pelabuhan, Pelayaran, dan Perairan India, pada hari Selasa, menurut laporan media India.

Pihwk Sinha juga menambahkan dua kapal yang membawa lebih dari 92.600 ton gas minyak cair berbendera India telah transit dan dijadwalkan tiba di anak benua tersebut antara hari Kamis dan Sabtu.

(Sumber:Iran Mulai Bahas Tarif Kapal di Selat Hormuz, Biaya Tembus Rp 33,8 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah akan disalurkan selama lima hari dalam sepekan. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden pada Sabtu (28/3/2026) dan berlaku bagi sekolah dengan sistem belajar lima hari.

Dilansir detikEdu,Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, terdapat pengecualian untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Di wilayah tersebut, distribusi MBG tetap dilakukan hingga enam hari, termasuk Sabtu.

“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” jelasnya, dikutip dari laman resmi BGN, Minggu (29/3/2026).

Dadan menjelaskan jika sekolah masuk selama lima hari maka MBG akan diberikan sebanyak itu. Ia melihat mayoritas sekolah masuk lima hari dalam sepekan.

“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” imbuhnya.

Prioritas MBG untuk Wilayah dengan Angka Stunting Tinggi

BGN juga memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dalam pelaksanaan program. Untuk itu, lembaga tersebut mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan guna menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, terutama di kawasan Indonesia timur.

BGN juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan MBG bisa tepat sasaran. Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah.

“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ujar Dadan.

Apakah MBG 5 Hari Berkaitan dengan Efisiensi?

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut BGN telah menyiapkan opsi untuk efisiensi program MBG. Rencana efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah penyaluran, dari enam kali seminggu menjadi lima kali seminggu.

Jika rencana itu terlaksana, kata Purbaya, maka negara bisa hemat sekitar Rp 40 triliun per tahun. Angka itu baru berdasarkan hitungan kasar dari BGN.

“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini,” katanya di Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026), dikutip dari detikNews Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto memastikan program MBG tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat dampak konflik Timur Tengah. Menurutnya, ada banyak cara untuk melakukan penghematan selain memotong MBG.

Ia juga menyatakan, bahwa jangan sampai ketika ada krisis, program MBG jadi dihentikan. Dia meyakini pemerintah memiliki uang yang cukup untuk membiayai MBG.

“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” kata Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang dilakukan beberapa waktu lalu, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (29/3/2026).

Prabowo menekankan, MBG menjadi program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya dalam menekan angka stunting. Selain itu, ia juga menyebut bahwa MBG memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja dari rantai pasok makanan hingga sisi produksi.

(Sumber:Skema Baru MBG Dibagikan 5 Hari Seminggu, Kecuali Daerah 3T.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti kalangan ekonom yang kerap menyampaikan sentimen negatif ke masyarakat. Salah satunya dengan mengatakan ekonomi Indonesia akan hancur.

“Saya nggak anti kritik, nggak apa-apa, tetapi jangan bilang begini: dua bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menilai pernyataan itu hanya didasarkan pada tren kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah akibat konflik di Timur Tengah, tanpa memperhitungkan kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons tekanan global.

“Akan resesi karena harga minyak akan US$ 200 per barel, rupiah akan berapa puluh ribu. Ya kalau harga minyak US$ 200 per barel, semua dunia resesi. Tenang saja, nggak usah pusing,” tutur Purbaya.

Purbaya menilai sentimen yang dibangun itu tidak berdasarkan pada perhitungan ekonomi yang benar. “Kalau ekonom yang betul, dia akan taruh angka berdasarkan estimasi yang clear. Dia bisa pakai historical data, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Kalau ekonom seperti itu, jangan asbun. Kalau nggak ngerti, sekolah lagi itu,” imbuhnya.

Menurut Purbaya, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang membuat harga minyak dunia bergejolak tidak akan berakhir pada resesi ekonomi. Harga minyak diyakini tidak akan sampai US$ 200 per barel seperti yang banyak dikhawatirkan.

Purbaya mengatakan Presiden AS Donald Trump sudah kelabakan sehingga berencana mengambil langkah untuk membuat harga minyak kembali stabil.

“Coba Anda lihat sekarang saja Amerika sudah kelabakan kan? US$ 100 saja di sana BBM-nya naik hampir 100%, rakyatnya mulai marah. Makanya si Trump langkahnya agak berbeda kan? Bisa sampai US$ 150? Jatuh Trump sudah. Bukan kita yang jatuh, tetapi di sana. Kalau kita masih dijaga di sini,” kata Purbaya.

(Sumber:Purbaya Sentil Ekonom soal 2 Bulan Lagi Ekonomi RI Hancur.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul terlihat beralih menggunakan mobil listrik BYD Sealion 7. Padahal, biasanya dia menggunakan Rolls-Royce.

Harga minyak mentah dunia melonjak. Hal ini juga mempengaruhi harga BBM yang dijual di tiap negara. Di Thailand misalnya, per Kamis pagi, harga BBM naik, bahkan yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir setelah pemerintah setempat mengambil langkah untuk membatasi subsidi yang tertekan akibat melonjaknya harga minyak global.

Dikutip Bloomberg, kenaikan harga BBM di Thailand itu sebesar 6 baht per liter atau setara Rp 3.092. Dengan demikian kenaikan harga bensin itu sekitar 14-22 persen. Untuk harga solar yang merupakan tulang punggung transportasi, pertanian, dan industri di Thailand juga tercatat naik 18 persen.

Setelah pengumuman kenaikan harga pada Rabu malam, antrean mengular di po bensin. Banyak warga khawatir BBM akan makin langka dan harganya naik dalam beberapa pekan ke depan.

Di tengah ketidakpastian harga BBM tersebut, PM Thailand juga terlihat mulai beralih menggunakan mobil listrik. Media Thailand, Thai Enquirer, mengunggah foto-foto PM Thailand menggunakan BYD Sealion 7. Padahal, biasanya PM Thailand menumpangi mobil mewah Rolls-Royce.

“Anutin, yang merupakan pencinta mobil dan memiliki koleksi berbagai kendaraan hingga pesawat, hari ini terlihat menggunakan mobil listrik buatan China BYD terbaru menuju Gedung Pemerintahan, markas Perdana Menteri,” begitu tulis Thai Enquirer.

Thailand sebelumnya menyebut masih memiliki stok bahan bakar hingga 100 hari ke depan dengan catatan konflik antara AS-Israel vs Iran segera mereda. Di sisi lain pemerintah Thailand juga memberikan subsidi BBM sebesar 10 juta dolar per tahun.

Anutin juga mengeluarkan peringatan keras ke para penimbun BBM dan bakal memberikan sanksi berat kalau kedapatan menaikan harga minyak.

(Sumber:Biasa Pakai Rolls-Royce, PM Thailand Beralih Naik BYD Gegara Krisis BBM.)

Jakarta (VLF) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak seluruh masyarakat melakukan langkah penghematan dalam menghadapi krisis BBM buntut konflik di Timur Tengah. Bahlil mencontohkan pentingnya masyarakat menghemat gas saat memasak.

“Saya memohon, menyarankan agar ayok, kita harus memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh, katakanlah, kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros,” kata Bahlil di Colomadu dalam siaran YouTube Kementerian ESDM, dikutip Jumat (27/3/2026).

Ketum Partai Golkar ini meminta masyarakat betul-betul bijak dalam menggunakan komoditas energi. Dengan begitu, sambungnya, pasokan energi Indonesia akan lebih baik.

“Karena ini kita harus betul-betul minta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama untuk memakai energi yang bijaksana. Kalau ini kita mampu lakukan bersama-sama Insyaallah energi kita ke depan akan semakin baik,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari sumber pasokan minyak setelah terdampak krisis akibat perang Iran dengan AS-Israel. Dia menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan pasokan yang ada di dalam negeri.

“Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” ujarnya.

(Sumber:Bahlil Minta Rakyat Hemat Gas: Kalau Masak Pakai LPG, Jangan Kompornya Boros.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

ak sekadar fleksibilitas kerja, kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga ratusan ribu liter per pekan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim setiap hari Rabu. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Khofifah menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan dan produktivitas tinggi dari ASN.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, bekerja dari rumah dinilai lebih efektif dalam menjaga kontrol dan disiplin kerja.

“WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi WFH di rumah, rasanya ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” jelasnya.

Menurut Khofifah, pemilihan hari Rabu bukan tanpa alasan. Awalnya, opsi hari Jumat sempat dipertimbangkan, namun dinilai berisiko memicu long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM.

“Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” kata Khofifah dalam sambutannya saat memimpin Apel Perdana ASN Pemprov Jatim usai libur dan cuti bersama Lebaran 2026 di Kantor Gubernur Jatim.

“Awalnya kita mengukur hari Jumat. Tapi Jumat bisa bablas long weekend, bukan tambah hemat malah tidak hemat,” jelasnya.

Ia memaparkan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh perjalanan sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Jika WFH ditempatkan di hari Jumat, potensi mobilitas tambahan untuk rekreasi atau perjalanan lain justru meningkat.

“Kalau setiap minggu jadi long weekend, justru konsumsi BBM bisa meningkat karena mobilitas untuk rekreasi atau perjalanan lain,” paparnya.

Sebaliknya, penempatan WFH di tengah pekan dinilai mampu menjaga ritme kerja tetap optimal tanpa memicu lonjakan mobilitas.

“Nanti akan segera kita umumkan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya hari Rabu. Jadi tidak memicu long weekend,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menambahkan, kebijakan ini berpotensi menghemat BBM dalam jumlah besar setiap pekan.

“Mohon disesuaikan lagi angkanya tapi angka perhitungan kasar sekitar 108.000 liter,” kata Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2025).

Menurut Emil, angka tersebut dihitung dari total ASN Pemprov Jatim sekitar 81.700 orang dengan asumsi rata-rata jarak tempuh dan konsumsi BBM kendaraan.

“81.700 ASN kalau asumsinya per ASN minimal menempuh 15 kilometer (sekali pergi, ditotal 30 kilometer pulang pergi) itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 Liter. Kalau asumsinya naik motor dan kalau asumsinya 40 sampai 50 kilometer itu 1 sampai 2 Liter kalau naik motor. Nah, kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruh dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM ya, karena masing-masing kendaraan beda soal perhitungan bahan bakar,” jelasnya.

“Jadi inilah yang kemudian 108.000 liter artinya penghematannya. Kalau diasumsikan mereka seluruhnya 81.000 itu naik motor,” tambahnya.

Meski demikian, Emil menegaskan tidak semua ASN dapat menjalankan WFH, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang harus memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

“Sedangkan kita juga tahu ada 40 ribu lebih tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan yang kemudian mereka kalau tidak ada study from home ya pasti mereka tetap harus masuk,” tegasnya.

“Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ini memang sudah didesain kerjanya dia itu adalah kerja piket. Nah, sehingga dan pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan. Tapi kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring tapi tetap luring begitu ya, jadi kita masih menunggu arahannya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memastikan layanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan selama penerapan WFH.

“Hari ini semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Tidak boleh ada yang berkurang,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap kehadiran dan kinerja ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga paruh waktu.

“Absensi akan dipantau. Semua pegawai harus masuk 100 persen, baik yang paruh waktu, PPPK, maupun PNS,” tambahnya.

Khofifah berharap, kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja, produktivitas, serta tanggung jawab pelayanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi di Jawa Timur.

“Hari ini bukan sekadar hari pertama kita kembali bekerja, tetapi menjadi momentum reset semangat, memperkuat soliditas dan solidaritas serta komitmen kita sebagai ASN,” ungkapnya.

“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.

Khofifah mengingatkan, kinerja ASN tetap optimal meskipun ada kebijakan WFH.

“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca-libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

“Semoga momentum Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat baru dalam pengabdian kita kepada masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

(Sumber:WFH ASN Jatim Tiap Rabu Mulai April, Hemat BBM 108 Ribu Liter.)

Jakarta (VLF) – Perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran berimbas terhadap kenaikan harga minyak global. Di Malaysia, beban subsidi bahan bakar melonjak lebih dari empat kali lipat dalam waktu kurang dari seminggu.

Dilansir detikFinance, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan subsidi bulanan nasional untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 95 dan solar telah naik menjadi 3,2 miliar ringgit atau setara US$ 810,9 juta (Rp 13,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.869) dari 700 juta ringgit atau setara US$ 177,4 juta (Rp 2,9 triliun).

Kenaikan harga minyak dunia terjadi akibat terganggunya jalur Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi yang dilewati 20% pasokan minyak dunia.

“Dalam waktu kurang dari seminggu, harga minyak global melonjak dari sekitar US$ 70 menjadi hampir US$ 120 per barel,” ujar Anwar dikutip dari South China Morning Post, Kamis (25/3/2026).

Malaysia tetap bergantung pada impor meski menjadi negara penghasil minyak, di mana hampir separuh pasokannya didatangkan melalui rute yang terdampak konflik tersebut. Berdasarkan data tahun lalu, Malaysia mengekspor minyak senilai US$ 5,5 miliar.

Namun, harus mengimpor hingga US$ 12,6 miliar. Artinya, ada tekor atau defisit lebih dari US$ 7 miliar.

“Malaysia memang menghasilkan minyak, tetapi kita juga mengimpor lebih banyak minyak daripada yang kita ekspor,” tambah Anwar.

Anwar menjelaskan, bahwa minyak mentah yang diimpor tidak bisa langsung dipakai. Ada biaya penyulingan, transportasi, hingga asuransi yang semuanya ikut meroket saat perang pecah.

Kenaikan harga minyak dunia tentu mengancam biaya transportasi, harga pangan, hingga pengeluaran rumah tangga warga Malaysia.

Pemerintah Malaysia pun telah menaikkan subsidi agar masyarakatnya tidak menanggung beban penuh dari kenaikan harga global tersebut. Anwar optimistis situasi tersebut dapat dilewati, mengingat pernah berhasil mengatasi badai serupa sebelumnya.

“Di masa-masa sulit ini, Malaysia memilih untuk menyerap sebagian dari tekanan biaya global demi melindungi rakyat,” jelas Anwar.

(Sumber:Perang Timur Tengah Bikin Subsidi BBM Malaysia Bengkak 4 Kali Lipat.)