Jakarta (VLF) – Badan Energi Internasional (IEA) akan melepas 400 juta barel minyak untuk mengompensasi hilangnya pasokan minyak akibat penutupan Selat Hormuz di tengah serangan AS-Israel terhadap Iran.

Pengumuman itu disampaikan pada Rabu (11/03) oleh Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol, setelah pemerintah Iran mengancam tidak akan mengizinkan “se-liter pun minyak mentah” melintasi jalur laut yang selama ini mengalirkan lebih dari 20% minyak global.

Birol menyatakan, 32 negara anggota IEA sepakat melepas cadangan minyak terbesar dalam sejarah lembaga tersebut.

Kendati langkah ini ditempuh, harga minyak kembali naik pada Kamis (12/03). Minyak Brent sempat melonjak lebih dari 9% dalam perdagangan di Asia, melampaui US$100 per barel, sebelum kemudian terkoreksi ke kisaran US$97,50.

IEA merupakan organisasi internasional yang mengoordinasikan kebijakan energi dan pengelolaan cadangan minyak strategis milik 32 negara industri, yang sebagian besar merupakan ekonomi maju di Eropa, Amerika Utara, dan Asia-Pasifik.

Pengumuman itu disampaikan setelah beberapa hari blokade berlangsung di Selat Hormuz. Dalam beberapa jam terakhir, wilayah itu mengalami serangkaian serangan terhadap tiga kapal kargo. Sedikitnya satu serangan diklaim oleh Teheran.

Pada saat bersamaan, Irak melaporkan bahwa dua kapal tanker minyak asing turut diserang di salah satu pelabuhannya.

Beberapa jam setelah pernyataan IEA, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan melepas 172 juta barel minyak dari cadangan daruratnya sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk menurunkan harga energi global.

Pengiriman cadangan minyak strategis AS diperkirakan mulai dilakukan pekan depan dan akan berlangsung sekitar 120 hari.

Tantangan yang belum pernah ada

“Skala tantangan yang kita hadapi di pasar minyak benar benar belum pernah terjadi. Karena itu, saya sangat senang negara negara anggota IEA merespons dengan langkah darurat kolektif yang juga belum pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif IEA, Fatih Birol.

IEA menjelaskan bahwa cadangan darurat akan dilepas ke pasar dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kondisi nasional setiap negara anggota.

IEA merupakan organisasi internasional yang mengoordinasikan kebijakan energi dan pengelolaan cadangan minyak strategis milik 32 negara industri, yang sebagian besar merupakan ekonomi maju di Eropa, Amerika Utara, dan Asia-Pasifik. (Getty Images)

Sebanyak 400 juta barel minyak setara dengan empat hari konsumsi global atau volume yang dalam kondisi normal mengalir melalui Selat Hormuz dalam 20 hari.

Ini merupakan keenam kalinya IEA menyetujui pelepasan terkoordinasi cadangan minyak. Sebelumnya, pelepasan cadangan minyak dilakukan pada 1991, 2005, 2011, serta dua kali pada 2022.

Menurut data lembaga tersebut, negara negara anggota IEA menyimpan lebih dari 1,2 miliar barel cadangan darurat, di luar sekitar 600 juta barel lainnya yang disimpan industri minyak untuk memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan pemerintah masing masing.

• Negara-negara di Asia mulai antisipasi gejolak harga minyak, Presiden Prabowo singgung BBM dari sawit hingga tebu
• Stok cadangan BBM nasional hanya cukup 20 hari ‘Sangat riskan’, kata pengamat

Harga minyak Brent dan WTI berada di kisaran US$60 sebelum perang di Iran meletus pada 28 Februari, level yang tergolong rendah secara historis karena pasokan yang melimpah.

Konflik tersebut mendorong harga minyak menembus US$100 per barel, meski dalam beberapa hari terakhir sempat turun ke kisaran US$80-US$90.

Namun gelombang serangan baru yang dilancarkan Iran dalam beberapa jam terakhir terhadap kapal tanker yang berusaha melintas di Selat Hormuz kembali mengerek harga minyak mentah di atas US$100.

Pada awal perdagangan Kamis (12/03), minyak Brent melonjak lebih dari 9% di pasar Asia dan sempat melampaui US$100 per barel, sebelum terkoreksi ke sekitar US$97,50.

Bagaimanapun, harga bensin telah naik di hampir seluruh negara, dan banyak pemerintah menyiapkan langkah darurat bila krisis energi memburuk.

Serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dan Irak

Pada Rabu (11/03), pemerintah Iran menyatakan telah mengakhiri kebijakan serangan militer resiprokal dan kini akan berfokus pada upaya memblokade Selat Hormuz.

Para analis menilai langkah ini sebagai upaya memanfaatkan kendali atas selat tersebut untuk mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan biaya perang bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Kebijakan Teheran kini akan menjadi “serangan demi serangan”, ujar juru bicara Markas Komando Militer Khatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, dalam sebuah pernyataan.

Ia menegaskan Iran tidak akan mengizinkan “se-liter pun minyak” melewati Selat Hormuz menuju AS, Israel, maupun para sekutunya.

“Setiap kapal atau tanker yang menuju mereka akan menjadi target sah,” katanya memperingatkan.

“Bersiaplah melihat harga minyak mencapai US$200 per barel, karena harga minyak bergantung pada keamanan regional yang telah kalian ganggu,” ujarnya.

Pada Rabu (11/03), tiga kapal diserang di Selat Hormuz. Dua kapal mengalami kerusakan, sementara satu lainnya kapal kargo berbendera Thailand yang menurut Angkatan Laut Thailand merupakan kapal Bernama Mayuree Naree terbakar setelah terkena serangan di lepas pantai Oman.

Menurut otoritas maritim Thailand, kapal tersebut terkena proyektil yang memicu kebakaran di atas kapal. Angkatan Laut Oman dikerahkan ke lokasi untuk membantu penyelamatan dan evakuasi 20 awak kapal. Seluruh awak merupakan warga Thailand, tiga di antara mereka terluka.

Pemerintah Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

• Harga minyak dunia melonjak setelah kapal-kapal diserang di dekat Selat Hormuz
• Apa yang terjadi jika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur minyak global?
• Sejauh mana dampak perang AS-Israel dengan Iran terhadap stabilitas ekonomi-politik Indonesia?

Tak lama kemudian, juru bicara angkatan bersenjata Irak melaporkan bahwa satu awak kapal tewas dan 38 lainnya berhasil diselamatkan setelah serangan terhadap dua kapal tanker minyak asing di Pelabuhan Al Faw.

“Dua kapal tanker menjadi sasaran tindakan sabotase pengecut,” kata Letnan Jenderal Saad Maan, seperti dikutip kantor berita Irak, INA.

Ia menambahkan bahwa “serangan terjadi di perairan teritorial Irak” dan bahwa hal itu “merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.”

Seorang sumber keamanan Irak di Basra mengatakan kepada CNN bahwa sebuah kapal Iran yang membawa bahan peledak diyakini menabrak kedua kapal tersebut. Namun, sumber itu menegaskan penyelidikan masih berlangsung.

Organisasi Pemasaran Minyak Negara Irak menyatakan penyesalan mendalam atas insiden itu. Otoritas Irak menambahkan bahwa operasi di pelabuhan minyak dihentikan sementara menyusul serangan tersebut.

Sementara itu, Observatorium Maritim Inggris melaporkan bahwa 13 kapal telah diserang di Selat Hormuz dan Teluk Oman sejak 28 Februari hingga saat ini.

Lonjakan harga minyak adalah ‘harga kecil yang harus dibayar’

Presiden AS Donald Trump memandang lonjakan harga minyak sebagai “harga kecil” yang harus dibayar untuk menghilangkan ancaman program nuklir Iran.

“(Kenaikan) harga minyak jangka pendek, yang akan turun dengan cepat ketika penghancuran ancaman nuklir Iran berakhir, adalah harga yang sangat kecil yang harus dibayar untuk AS dan dunia, keamanan, dan perdamaian. Hanya orang bodoh yang akan berpikir berbeda,” tulis Trump di Truth Social.

Dia menegaskan bahwa pasukan militernya telah “menyerang 28 penebar ranjau sejauh ini,” merujuk pada kapal-kapal Iran yang diduga dipersiapkan untuk memasang ranjau bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Militer AS, yang selama beberapa hari terakhir mencari cara meredakan ancaman terhadap lalu lintas maritim di selat tersebut, mengisyaratkan kemungkinan serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan di pesisir selatan Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) memperingatkan warga sipil Iran untuk “segera menjauhi” seluruh pelabuhan di sepanjang selat tempat angkatan laut AS beroperasi.

Centcom menyatakan rezim Iran menggunakan pelabuhan sipil untuk “operasi militer yang mengancam pelayaran internasional.”

“Tindakan berbahaya ini membahayakan nyawa orang-orang tak bersalah,” demikian peringatan tersebut.

Centcom menegaskan bahwa pelabuhan sipil yang digunakan untuk tujuan militer kehilangan status perlindungannya dan menjadi “target militer sah menurut hukum internasional.”

Sebelumnya, Centcom merilis gambar yang disebut sebagai 16 kapal penebar ranjau Iran yang dihancurkan di dekat Selat Hormuz.

Trump juga menyatakan pada Rabu (11/03), kepada media Axios, bahwa perang akan “segera” berakhir dan bahwa “praktis tidak ada lagi yang tersisa untuk diserang.”

“Kapan pun ini selesai, ya selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa perang “akan berlanjut tanpa batas waktu.”

Dia berpendapat konflik akan terus berjalan selama diperlukan hingga seluruh tujuan kampanye bersama Israel-Amerika Serikat yang diluncurkan pada 28 Februari tercapai, menurut laporan kantor berita Reuters dan The Times of Israel.

Apa yang dilakukan produsen minyak di Timur Tengah?

Dalam situasi ini, sejumlah negara produsen di kawasan berupaya mencari alternatif untuk menghadapi krisis di Selat Hormuz.

Arab Saudi meningkatkan aliran minyak mentah melalui jaringan pipa EastWest miliknya, sementara negara negara penghasil minyak lain di Teluk Persia memilih memangkas produksi, demikian dilaporkan koresponden BBC News untuk Timur Tengah, Sameer Hashmi, dari Riyadh.

Jaringan pipa sepanjang 1.200 km itu menyalurkan minyak dari ladang-ladang di Teluk menuju terminal ekspor di Laut Merah, yang memangkas titik kemacetan energi di Selat Hormuz.

Sebelum krisis saat ini, pipa EastWest Arab Saudi mengangkut sekitar 2,8 juta barel minyak per hari.

CEO perusahaan minyak raksasa Arab Saudi, Aramco, Amin Nasser, pada Selasa (10/03), memastikan bahwa pihaknya kini meningkatkan aliran minyak mendekati kapasitas maksimum sekitar 7 juta barel per hari. Pada saat bersamaan, kapal kapal tanker mengalihkan operasi pengiriman ke pelabuhan pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab termasuk produsen minyak yang memiliki jaringan pipa untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz.

Jaringan Abu Dhabi Crude Pipeline di Uni Emirat Arab mampu menyalurkan sekitar 1,8 juta barel per hari ke Pelabuhan Fujairah di Teluk Oman.

Namun, bahkan pada kapasitas penuh, jaringan pipa milik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab hanya dapat mengangkut kurang dari setengah volume minyak mentah yang biasanya melewati Selat Hormuz.

Produsen lain di Teluk yang tidak memiliki alternatif serupa seperti Kuwait dan Irak mulai memangkas produksi.

Amin Nasser menggambarkan gangguan saat ini sebagai “krisis terbesar yang pernah dihadapi industri minyak dan gas kawasan.”

• Negara-negara di Asia mulai antisipasi gejolak harga minyak, Presiden Prabowo singgung BBM dari sawit hingga tebu
• AS-Israel vs Iran: Siapa yang lebih dulu kehabisan amunisi, dan apakah stok amunisi menentukan pemenang perang?
• Stok cadangan BBM nasional hanya cukup 20 hari ‘Sangat riskan’, kata pengamat

(Sumber:Puluhan Negara Lepas Cadangan Minyak Terbesar dalam Sejarah.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak mentah tembus US$ 100 per barel pada Kamis (12/3) di tengah memanasnya Selat Hormuz. Pemimpin baru Iran diduga mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup dan serangan terhadap kapal-kapal di Teluk membuat para pedagang energi khawatir.

Dalam komentar yang disampaikan seorang pembawa acara di televisi pemerintah Iran, Mojtaba Khamenei memperingatkan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup. Peringatan juga berisi tentang kemungkinan serangan lebih lanjut terhadap pangkalan militer Amerika Serikat (AS).

Komentar yang diduga disampaikan pemimpin baru Iran tersebut muncul beberapa jam setelah Badan Energi Internasional (IEA) memperingatkan bahwa pasokan minyak akan semakin menyusut jika kapal-kapal tidak melanjutkan transit melalui Selat Hormuz, yang biasanya menjadi jalur bagi sekitar seperlima produksi minyak global harian.

“Perang di Timur Tengah menciptakan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global,” kata IEA dikutip dari CNN, Jumat (13/3/2026).

Harga minyak mentah Brent naik 9% menjadi di atas US$ 100 per barel. Sementara itu, harga WTI naik dengan margin yang sama menjadi di atas US$ 95 per barel.

Menurut Capital Economics, harga minyak di kisaran US$ 90-100 per barel. Jika bertahan lama, kondisi ini dinilai berisiko mendorong inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara ekonomi utama.

Harga minyak tetap tinggi meskipun 32 negara ekonomi terbesar di dunia, termasuk AS sepakat untuk menambah 400 juta barel minyak ke pasar global. Langkah yang dipimpin IEA itu bertujuan untuk membatasi kenaikan harga minyak dan memperkuat pasokan minyak mentah yang terganggu oleh perang di Iran.

Nyatanya hampir terblokirnya Selat Hormuz telah menghambat sekitar 15 juta barel minyak mentah dan 5 juta barel produk minyak lainnya dari pasar global setiap hari. Itu artinya penambahan 400 juta barel minyak mentah yang direncanakan hanya akan terserap dalam 26 hari.

“Dari perspektif pasar, masalahnya adalah investor semakin memperhitungkan konflik yang lebih berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan ekonomi yang luas,” tutur Kepala Penelitian Makroekonomi Global di Deutsche Bank, Jim Reid.

(Sumber:Harga Minyak Tembus US$ 100/Barel Usai Iran Ancam Tetap Tutup Selat Hormuz!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, bahkan panik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM)
Menurut Bahlil pasokan BBM nasional dalam kondisi aman karena produksi dan distribusi terus berjalan. Di sisi lain, Bahlil mengakui, kapasitas tampung tangki timbun di dalam negeri memang terbatas.

“Dengan keterbatasan daya tampung tangki timbun (BBM) kita yang ada, kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Sementara yang tersedia stok yang ada kapasitasnya hingga 23 hari. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya,” jelasnya di tayangan Podcast Bukan Abuleke Kementerian ESDM di Jakarta, dikutip Rabu (11/3/2026).

Bahli menjelaskan angka stok BBM yang setara dengan 23 hari bukan berarti persediaan tersebut akan habis dalam waktu 23 hari. Angka itu hanya menggambarkan kapasitas stok yang tersimpan di tangki penyimpanan pada suatu waktu.

Pengisian Stok BBM

Untuk memperjelas cara kerja pasokan, Bahlil memberi perumpamaan sederhana, stok BBM ibarat toren air yang akan terisi ulang secara otomatis saat volume berkurang.

“Jika stok BBM 3 hari keluar, maka produksi di kilang kita juga keluar untuk mengisi stok yang ada. Masuk lagi, isi lagi, kayak toren air di rumah kita. Iya, kayak gitu. Toren air di rumah, dipakai mandi, habis itu kan mesinnya langsung mompa lagi. Jadi jangan dipikir 21 hari itu minyak kita habis. Bukan itu maksudnya,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, stok BBM bersifat dinamis karena setiap hari ada BBM yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara pada saat yang sama pasokan baru juga terus masuk, baik dari produksi kilang dalam negeri maupun dari impor.

Bahlil menambahkan pasokan BBM tidak hanya bergantung pada satu sumber. Selain dipasok dari produksi kilang dalam negeri, ketersediaan BBM juga diperkuat melalui impor dari berbagai negara, tidak hanya bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah.

Pasokan tersebut juga diambil dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga situasinya aman dan tidak terkait langsung dengan kondisi di Selat Hormuz.

Sebagai langkah jangka panjang, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah akan meningkatkan kapasitas penyimpanan. Rencana itu mencakup pembangunan infrastruktur penyimpanan baru yang mampu menampung stok BBM setidaknya untuk tiga bulan, sesuai standar nasional.

(Sumber:Bahlil Buka-bukaan Kondisi Stok BBM Nasional.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan mencatat utang baru yang ditarik pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp 185,3 triliun. Realisasi itu setara 22,3% dari target pembiayaan utang APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 832,2 triliun.

Angka itu masih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 249,9 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, pembiayaan anggaran tahun ini masih terjaga dalam batas yang terkendali.

“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari non utang tercatat Rp 21,1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,9 triliun. Dengan begitu maka realisasi pembiayaan anggaran pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp 164,2 triliun atau 23,8% terhadap APBN.

Ia menjelaskan strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas pemerintah tetap memadai, sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global.

“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” terang Juda.

Sebagian besar pembiayaan utang tersebut diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap SBN masih sangat kuat.

Hal ini terlihat dari bid to cover ratio pada lelang SBN yang masih tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN) rasio tersebut berada di atas 2 kali, sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.

“Bahkan dibanding tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian,” jelas Juda.

Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2-3%, serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4-5%.

“Dan ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonmoni kita yang masih terjaga dengan baik,” tutur Juda.

(Sumber:Pemerintah Tarik Utang Rp 185 Triliun, Ini Sumbernya.)

Jakarta (VLF) – Badan Energi Internasional (IEA) setuju melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan strategis untuk mengatasi gangguan pasokan yang dipicu oleh perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Tindakan itu menjadi yang terbesar dalam sejarah organisasi tersebut.

Anggota IEA sebagian besar adalah negara-negara maju di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur Laut. Didirikan pada 1974, organisasi itu bertugas menjaga keamanan energi global.

“Konflik di Timur Tengah berdampak signifikan pada pasar minyak dan gas global, dengan implikasi besar bagi keamanan energi, keterjangkauan energi, dan ekonomi global untuk minyak. Saya sekarang dapat mengumumkan bahwa negara-negara anggota IEA dengan suara bulat memutuskan untuk melepas stok minyak darurat terbesar dalam sejarah lembaga kami,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol dikutip dari CNBC, Kamis (12/3/2026).

Anggota IEA saat ini memegang lebih dari 1,2 miliar barel stok minyak darurat publik, dengan tambahan 600 juta barel stok industri yang dipegang di bawah kewajiban pemerintah.

IEA tidak menetapkan jangka waktu kapan cadangan tersebut akan masuk ke pasar. Hanya saja dikatakan bahwa cadangan tersebut akan dilepaskan dalam jangka waktu yang sesuai dengan keadaan masing-masing dari 32 negara anggotanya.

“Pelepasan ini dirancang untuk mengatasi dampak langsung dari gangguan pasokan. Tetapi lalu lintas kapal tanker harus dilanjutkan melalui Selat Hormuz untuk mengembalikan aliran minyak dan gas yang stabil ke pasar global,” ujar Birol.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pihaknya akan melepaskan cadangan minyak paling cepat minggu depan. Hal itu dengan alasan tingkat ketergantungan sangat tinggi pada Timur Tengah.

(Sumber:IEA Bakal Lepas 400 Juta Barel Minyak Atasi Gangguan Pasokan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menurut Purbaya, Prabowo menilai sudah ada perbaikan pada Bea Cukai. Sebelumnya, Prabowo ingin membubarkan Bea Cukai dan menggantinya dengan perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa orde baru.

“Ada kemajuan untuk Bea Cukai. Saya baru tahu, beberapa minggu lalu saya rapat di Istana dengan Pak Presiden, biasanya dia selalu bilang ‘Bea Cukai bubarkan, ganti SGS’, selalu begitu,” kata Purbaya saat melantik pejabat baru di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

“Kemarin sudah beda, tadinya saya berpikir kita harus gantikan Bea Cukai dengan SGS, tapi ternyata ada perbaikan. Dia bilang gini ‘saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki Bea Cukai sehingga tidak diberikan ke SGS’, ucap Purbaya sambil acungkan jempol.

Purbaya mengaku kini lebih percaya diri menghadapi Kepala Negara dan jajaran menteri lainnya ketika bicara DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Itu saya biasanya kalau rapat ke Istana, kalau mereka mulai ngomong Bea Cukai sama Pajak, gua lemas aja. Itu penghargaan yang luar biasa, kita belum sampai tetapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai) dan kawan-kawan,” imbuhnya.

Pujian yang sama juga disematkan terhadap para pegawai DJP yang kini berada di bawah komando Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Purbaya bilang kepala negara merasa sangat percaya diri untuk bisa terus mendongkrak penerimaan setelah setoran pajak pada Januari-Februari 2026 tumbuh 30%.

“Pajak kita saya pikir tidak bisa perbaiki, ternyata setelah digebrak-gebrak, Januari dan Februari naiknya 30%”. Itu ucapan presiden di depan para pemimpin di Indonesia. Jadi ini kerja sama, semua gerak bareng,” tegas Purbaya.

(Sumber:Purbaya Dulu Lemas Bicara Pajak & Bea Cukai Saat Rapat di Istana, Kini Beda.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia anjlok lebih dari 11% pada Selasa, mencatat penurunan harian terbesar sejak 2022. Penurunan ini terjadi sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi perang dengan Iran akan segera berakhir.

Kontrak minyak Brent turun US$ 11,16 atau sekitar 11% menjadi US$ 87,80 per barel. Sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) merosot US$ 11,32 atau 11,9% menjadi US$ 83,45 per barel.

Dilansir dari Reuters, Rabu (11/3/2026), kedua acuan tersebut mencatat penurunan harian terbesar sejak Maret 2022, setelah sehari sebelumnya melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun.

Harga sempat turun lebih dalam pada perdagangan tengah hari setelah Menteri Energi AS Chris Wright menulis di media sosial bahwa militer AS membantu pengiriman minyak keluar dari Selat Hormuz. Ia menyebut Angkatan Laut AS berhasil mengawal sebuah kapal tanker agar minyak tetap mengalir ke pasar global.

Namun unggahan tersebut kemudian tampak dihapus. Analis Lipow Oil Associates Andrew Lipow mengatakan, pasar merespons kemungkinan dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dari sisi pemerintah AS, turunnya harga minyak juga dinilai memiliki dampak politik karena harga energi yang lebih rendah dapat meredakan kekhawatiran konsumen.

Sebelumnya pada Senin, harga minyak sempat melonjak di atas US$ 119 per barel yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2022, setelah pemangkasan pasokan oleh Arab Saudi dan produsen lain memicu kekhawatiran gangguan besar terhadap pasokan global.

Harga kemudian berbalik turun setelah Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan telepon dan membahas proposal penyelesaian cepat perang dengan Iran. Trump juga mengatakan dalam wawancara dengan CBS News bahwa operasi militer terhadap Iran sudah hampir selesai dan berlangsung lebih cepat dari perkiraan awal empat hingga lima minggu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel menyatakan negaranya tidak menginginkan perang tanpa akhir dengan Iran dan akan berkoordinasi dengan AS mengenai waktu penghentian pertempuran.

Dalam laporan bulanannya, Energy Information Administration memperkirakan harga minyak Brent akan tetap di atas US$ 95 per barel dalam dua bulan ke depan akibat gangguan pasokan dari konflik Iran. Namun harga diproyeksikan turun hingga sekitar US$ 70 per barel pada akhir tahun.

(Sumber:Harga Minyak Anjlok Usai Trump Beri Sinyal Perang dengan Iran Segera Berakhir.)

Jakarta (VLF) – Sektor perdagangan global kembali terguncang akibat kebijakan tarif impor baru oleh Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Presiden Trump memutuskan sepihak kenaikan tarif global menjadi 15%, yang kemudian ditolak dalam putusan Mahkamah Agung AS melalui suara 6:3.

Mengutip detikNews, Undang-Undang tahun 1977 yang diandalkan Trump yang bertujuan untuk menarik tarif mendadak ke beberapa negara, dianggap mengacaukan perdagangan global. MA bersikeras tidak memberi wewenang kepada presiden untuk memberlakukan tarif.

Menurut dosen Universitas Brawijaya (UB) Pantri Muthriana Erza Killian, S IP, M IEF, PhD, dari FISIP, alasan MA menolak kebijakan tarif baru karena tidak melalui persetujuan kongres, yakni keputusan sepihak oleh Presiden AS. Ia juga mengatakan bahwa semua itu murni persoalan legalitas dan bukannya politik.

“Perubahan kebijakan tarif oleh pemerintah AS, konsisten menerapkan proteksionisme, yaitu membatasi impor untuk melindungi perindustrian AS semenjak Donald Trump menjabat,” jelasnya, dikutip dari laman resmi UB, Selasa (10/3/2026).

Komitmen Perdagangan Global AS Terancam Menurun

Pantri menilai, keputusan AS justru membuat sistem perdagangan multilateral dan World Trade Organization (WTO), menunjukkan menurunnya komitmen mereka. Sebab, kebijakan sepihak yang diambil menyalahi prinsip WTO terkait prediktabilitas, serta kewajiban berdiskusi dengan mitra dagang sebelum melahirkan aturan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” jelas Pantri.

Jika memang ada negara lain yang menggugat keputusan tersebut kepada WTO, prosesnya akan berlangsung lama, sekitar kurang lebih lima tahun. Selain itu, negara yang kalah juga tidak akan akan patuh begitu saja karena hukum internasional tidak menetapkan pemaksaan yang kuat.

Dampak Sosial bagi Indonesia

Pantri mengatakan, dampak yang diterima setiap negara berkembang, berbeda tergantung komoditas dan tingkat ketergantungan pasar AS. Contohnya Indonesia, memiliki nikel sebagai bahan mineral yang sangat dibutuhkan AS.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu memikirkan kembali kesepakatan dagang sebelumnya yang saat ini sudah dibatalkan. Ia menilai bahwa perubahan kondisi hukum di AS memberi waktu evaluasi perjanjian perdagangan sebelumnya.

“Alangkah baiknya, pemerintah Indonesia tidak langsung menyepakati kesepakatan lama,” lanjut Pantri.

Bertentangan dengan Kebebasan Perdagangan

Sementara itu, Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB, menyebut pembatalan tarif lama dalam beberapa skema, bisa memberi sinyal positif sekitar 60-90% terhadap stabilitas ekonomi global. Ia menilai, tarif dagang lama sama seperti perang dagang dan praktik merkantilisme, bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10 persen, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ucap Wildan.

Tarif impor sendiri merupakan tarif yang dibayarkan oleh konsumen negara tujuan, karena eksportir mematok biaya tinggi untuk menutupi kekurangan. Permintaan pasar akan menurun jika harga naik, ini berdampak pada jumlah ekspor yang dilakukan.

Wildan menyebut, Indonesia akan merasakan dampaknya secara langsung karena bergantung pada tarif yang diterapkan. Jika Indonesia mendapat tarif lebih tinggi, maka militansi barang ekspor akan berkurang.

Meski mampu menekan volume ekspor, hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah semakin lemah karena permintaan terhadap rupiah juga menurun. Namun, jika negara lain juga menerima tarif tinggi, maka ekspor akan berlanjut dan jumlah permintaan relatif stabil.

Dampak Ekonomi bagi UMKM di Indonesia

Umumnya, UMKM tidak merasakan dampaknya secara langsung karena mayoritas pelaku usahanya tidak terlibat ekspor ke AS. Kebijakan ini lebih berdampak pada kenaikan bahan baku seperti kedelai dan tepung terigu.

Apabila tarif terjangkau, harga bahan baku akan lebih murah sehingga biaya produksi UMKM lebih hemat dan terjadi peningkatan daya saing yang sehat. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk meningkatkan daya saing nasional.

Wildan menyebutkan caranya seperti, perbaikan kualitas, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan, untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi nasional.

(Sumber:Tarif Impor AS Picu Ketidakpastian Global, Dosen UB Ungkap Dampaknya ke RI.)

Jakarta (VLF) – Pemenangan Bupati Toraja Utara (Torut) Frederik Victor Palimbong (Dedy) pada Pilkada 2024 diduga menerima setoran dana dari bandar narkoba sebesar Rp 11 miliar. Dugaan itu diungkap seorang ASN di Papua bernama Irma Tendengan.

Kasus bermula dari unggahan Irma di akun Facebooknya yang membongkar dugaan pemenangan Frederik Victor Palombong-Andrew Branch Silambi (Dedy-Andrew) menerima aliran dana dari bandar narkoba. Dia awalnya mengaku turut menyumbang untuk pemenangan Dedy-Andrew, namun belakangan mengetahui jika uang yang disumbangkannya dicampur dengan setoran dari bandar narkoba.

“Dipakaikan betul karton ini uangnya pemasok narkoba untuk keberlangsungan pemenangan Dedy Andrew tanggal 26 malam, saya ikut menyumbang walaupun saya dari Papua tapi seandainya saya tahu kalau uang kami waktu itu mau dicampur dengan uang haram, saya tidak akan mau,” tulis Irma dalam unggahannya yang telah diartikan dalam bahasa Indonesia.

Irma yang dikonfirmasi terpisah kemudian menceritakan dugaan yang ia sampaikan. Dia mengungkapkan aliran dana itu diterima dari bandar narkoba bernama Morut.

“Ada bandar narkoba terbesar di Morowali namanya Morut. Kan dia di sel karena kasus narkoba. Jadi mungkin melalui perantara anaknya namanya Owen,” ujar Irma kepada detikSulsel, Senin (9/3/2026).

Dia menyebut belakangan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Irma mengatakan uang sebesar Rp 11 miliar kemudian dibawa istri bandar ke rumah tim sukses bernama Eva Stevani Rataba.

“Setelah lobi berhasil dibawa lah itu uang Rp 11 miliar menggunakan koper merah ke rumah istrinya bandar narkoba dan dibawa ke rumah tim sukses, ibu Eva Stevani Rataba yang DPR. Di situlah dibagi. Kejadiannya itu tanggal 26 November (2024),” katanya.

Irma menuding Eva Rataba mengetahui uang tersebut bersumber dari bandar narkoba. Sebab, pada masa tersebut, tim pemenangan sempat dibuat pusing lantaran tidak ada dana untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT).

“Justru dia tahu karena tidak ada uang untuk bagi BLT, makanya Eva su (sudah) menangis. Itu tidak dibagi per amplop tapi dibagi per wilayah. Misal wilayah A dikasih 1 miliar di bawah ke sana,” bebernya.

“Semua tim tahu uang itu dari bandar, semua tahu. Makanya saya katakan mereka melakukan kejahatan itu transparan. Cuma masalahnya tidak ada yang berani bersuara,” lanjut Irma.

Bupati Torut Bantah Terima Setoran Bandar Narkoba

Terkait itu, Bupati Torut Frederik membantah menerima setoran dari bandar narkoba. Dia pun telah melaporkan Irma ke polisi terkait pencemaran nama baik.

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran ITE, dugaan disinformasi, fitnah dan pencemaran nama baik. Kami dituding berkompromi dengan peredaran narkoba,” ujar Frederik kepada detikSulsel, Kamis (5/3).

Ketua Gerindra Toraja Utara ini menilai, Irma seakan memiliki bukti kuat sebab melampirkan nama serta tanggal transaksi dalam postingannya. Padahal, kata Frederik, dirinya tidak pernah menerima setoran dari bandar.

“Dalam postingannya, disebut aliran dana, sumber dana, dan waktu yakni tanggal 26, serta nama-nama disebut. Termasuk menyebut institusi pemda, seakan-akan pasti dan ada bukti,” ujarnya.

“Ini sangat bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya, di mana kami bersama-sama Polres dan BNN intens berkomunikasi dan berbagai program pencegahan dan pemberantasan narkoba,” katanya.

Frederik mengungkapkan, pihaknya telah memasukkan laporan resmi ke Polres Toraja Utara. Sehingga, bersalah atau tidaknya terlapor tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan.

“Dalam sistem hukum kita, penjahat sekalipun berhak menjalani proses hukum yang adil. Dan selama menjalani proses tersebut, dia masih diasumsikan belum bersalah sampai putusan dijatuhkan,” terangnya.

Sementara itu, Eva Rataba yang disebut-sebut ikut mengelola dana pemenangan saat pilkada belum memberikan tanggapan.

Irma Tendengan Nilai Laporan Polisi Terburu-buru

Sementara terkait laporan pencemaran nama baik oleh Frederik, Irma menilai itu terburu-buru. Dia mengklaim hanya mengkritik kinerja dan kebijakan pemerintah dan bukan individu.

“Terlalu terburu-buru. Mereka tidak menganalisa aturan hukum yang ada. Tudingan seorang bupati kepada saya itu pencemaran nama baik, yang diadukan kepada saya itu ITE nomor 70 A,” ujarnya.

“Undang-undang ITE kan dikatakan pencemaran kalau menyangkut nama pribadi atau individu seseorang. Sedangkan yang saya kritik atau yang saya suarakan adalah kinerja dan kebijakan seorang pemerintah, pemda, lembaga atau institusi,” imbuhnya.

(Sumber:Dugaan Cawe-cawe Bandar Narkoba Rp 11 M di Pemenangan Bupati Torut.)

Jakarta (VLF) – Australia menampung 5 pemain Timnas Putri Iran yang kabur mencari suaka usai Piala Asia Wanita 2026. Donald Trump mengapresiasi langkah tersebut.

Petualangan Iran di Piala Asia Wanita yang berlangsung di Australia berakhir pada Minggu (8/3/2026). Pasukan Marziyeh Jafari finis sebagai juru kunci Grup A tanpa meraih poin dalam 3 laga.

Ketegangan terjadi selepas kekalahan Iran dari Filipina 0-2. 5 Pemain Iran meninggalkan kamp latihan tim pada Senin (9/3) dan kabur mencari suaka di safety house yang dikelola Kepolisian Federal Australia dan otoritas lainnya.

Kelima pemain tersebut antara lain Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, dan Mona Hamoudi. Mereka mencari suaka karena khawatir dengan persekusi yang dialami apabila pulang ke Iran.

Timnas Putri Iran dicap ‘penghianat’ oleh rezim berkuasa di Iran setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan pada laga pertama Piala Asia 2026 kontra Korea Selatan. Penolakan itu disinyalir sebagai protes atas kebijakan pemerintah Republik Islam Iran, khususnya terhadap kaum perempuan.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengunggah foto dirinya bersama kelima pemain Timnas Putri Iran di safety house. Dia memastikan Zahra Ghanbari cs mendapat perlindungan dan tempat tinggal di Australia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung penuh langkah 5 pemain Timnas Putri Iran yang mencari suaka. Dia berterima kasih kepada Australia yang bersedia menampung, serta mengusahakan sisa anggota tim mendapat suaka.

“Saya baru berbicara kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait Timnas Putri Iran. Dia sudah melakukannya! 5 pemain sudah diterima dan sisanya sedang diusahakan,” Trump menuliskan di X, Selasa (10/3) dini hari WIB.

“Beberapa, sayangnya, merasa harus pulang karena mereka khawatir dengan keselamatan keluarga mereka, termasuk ancaman bagi anggota keluarga pemain yang tidak kembali,” dia menambahkan.

“Apa pun itu, Perdana Menteri sudah melakukan pekerjaan bagus untuk ini di tengah situasi yang rumit. Tuhan memberkati Australia!” tegasnya.

Negara Iran saat ini tengah digempur serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Operasi militer ini sudah menewaskan banyak pemimpin utama Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

(Sumber:Australia Tampung 5 Pemain Iran yang Kabur, Trump: Good Job!.)