Jakarta (VLF) – Iran mulai mempertimbangkan penerapan tarif khusus bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Jalur pelayaran strategis tersebut selama ini dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dan gas dunia, tapi dalam beberapa pekan terakhir sempat mengalami pembatasan oleh pemerintah Iran sebagai respons atas serangan yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dilansir detikFinance, akibat situasi tersebut, hampir 2.000 kapal dilaporkan tertahan di sekitar selat sempit yang berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di sisi selatan.

Mengutip Al Jazeera, Minggu (29/3/2026), media Iran pada Kamis melaporkan bahwa parlemen tengah membahas rancangan undang-undang terkait pungutan biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Kantor berita Tasnim dan Fars menyebutkan, sumber dari Komite Urusan Sipil Parlemen menyatakan draf aturan tersebut telah disiapkan dan segera dirampungkan oleh tim hukum Majelis Permusyawaratan Islam.

“Menurut rencana ini, Iran harus memungut biaya untuk memastikan keamanan kapal yang melewati Selat Hormuz,” kata seorang pejabat seperti dikutip.

“Ini sepenuhnya wajar. Sama seperti di koridor lain, ketika barang melewati suatu negara, bea masuk dibayarkan. Selat Hormuz juga merupakan koridor. Kami memastikan keamanannya, dan wajar jika kapal dan tanker membayar bea masuk kepada kami,” tambahnya.

Nilai Pungutan

Meski biaya tol tersebut baru dibahas di parlemen, nyatanya jurnal pelayaran Lloyd’s List pada Rabu melaporkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) telah memberlakukan sistem pos tol untuk mengontrol lalu lintas kapal melalui selat tersebut beberapa waktu ini.

Dalam dua minggu terakhir, dilaporkan 26 kapal yang melintasi selat telah mengikuti rute yang telah disetujui sebelumnya di bawah sistem ‘pos tol’ IRGC yang mengharuskan operator kapal untuk mengikuti skema verifikasi. Kapal-kapal ini tidak mengaktifkan sistem persinyalan AIS mereka.

Bahkan anggota parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi juga sempat mengatakan kepada saluran televisi Iran International, bahwa negaranya telah mengenakan biaya kepada beberapa kapal sebesar US$ 2 juta atau sekitar Rp 33,8 miliar (kurs Rp 16.900) untuk melewati selat tersebut.

“Sekarang, karena perang memiliki biaya, tentu saja, kita harus melakukan ini dan memungut biaya transit dari kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz,” kata Boroujerdi.

Iran telah mendeklarasikan Selat Hormuz terbuka untuk semua pihak, kecuali AS dan sekutunya. Dalam surat yang dikirim kepada 176 anggota Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) Iran mengatakan kapal-kapal non-musuh memperoleh manfaat dari jalur aman melalui Selat Hormuz dengan berkoordinasi dengan otoritas Iran yang berwenang.

Kapal non-musuh yang dimaksud adalah yang dimiliki atau terkait dengan negara selain AS dan sekutunya, mereka juga tidak berpartisipasi atau mendukung tindakan agresi terhadap Iran dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan yang dinyatakan.

Sejauh ini, setelah pembicaraan dengan negara-negara yang disebut Iran sebagai negara-negara sahabat, semacam Malaysia, China, Mesir, Korea Selatan, dan India, beberapa kapal diizinkan untuk melewati selat tersebut.

Masih menurut laporan Lloyd’s, setidaknya dua kapal yang telah melintasi selat tersebut sejauh ini telah membayar biaya tol dalam yuan, mata uang China. Dilaporkan juga setiap transit dimediasi oleh perusahaan jasa maritim China yang bertindak sebagai perantara, yang juga menangani pembayaran kepada otoritas Iran.

Namun menurut pemerintah India, pihaknya belum melakukan pembayaran apa pun kepada Iran untuk mengamankan jalur aman kapal-kapal India melalui selat tersebut.

“Tidak diperlukan izin untuk berlayar melalui selat tersebut. Ada kebebasan navigasi melalui selat tersebut. Karena selatnya sempit, hanya jalur masuk dan keluar yang ditandai, yang harus diikuti oleh perusahaan pelayaran. Keputusan untuk berlayar atau tidak berlayar sepenuhnya berada di tangan penyewa kapal dan perusahaan pelayaran,” kata Rajesh Kumar Sinha, Sekretaris Khusus Kementerian Pelabuhan, Pelayaran, dan Perairan India, pada hari Selasa, menurut laporan media India.

Pihwk Sinha juga menambahkan dua kapal yang membawa lebih dari 92.600 ton gas minyak cair berbendera India telah transit dan dijadwalkan tiba di anak benua tersebut antara hari Kamis dan Sabtu.

(Sumber:Iran Mulai Bahas Tarif Kapal di Selat Hormuz, Biaya Tembus Rp 33,8 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah akan disalurkan selama lima hari dalam sepekan. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden pada Sabtu (28/3/2026) dan berlaku bagi sekolah dengan sistem belajar lima hari.

Dilansir detikEdu,Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, terdapat pengecualian untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) serta daerah dengan tingkat stunting tinggi. Di wilayah tersebut, distribusi MBG tetap dilakukan hingga enam hari, termasuk Sabtu.

“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” jelasnya, dikutip dari laman resmi BGN, Minggu (29/3/2026).

Dadan menjelaskan jika sekolah masuk selama lima hari maka MBG akan diberikan sebanyak itu. Ia melihat mayoritas sekolah masuk lima hari dalam sepekan.

“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” imbuhnya.

Prioritas MBG untuk Wilayah dengan Angka Stunting Tinggi

BGN juga memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dalam pelaksanaan program. Untuk itu, lembaga tersebut mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan guna menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, terutama di kawasan Indonesia timur.

BGN juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan MBG bisa tepat sasaran. Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah.

“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ujar Dadan.

Apakah MBG 5 Hari Berkaitan dengan Efisiensi?

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut BGN telah menyiapkan opsi untuk efisiensi program MBG. Rencana efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah penyaluran, dari enam kali seminggu menjadi lima kali seminggu.

Jika rencana itu terlaksana, kata Purbaya, maka negara bisa hemat sekitar Rp 40 triliun per tahun. Angka itu baru berdasarkan hitungan kasar dari BGN.

“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini,” katanya di Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026), dikutip dari detikNews Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto memastikan program MBG tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat dampak konflik Timur Tengah. Menurutnya, ada banyak cara untuk melakukan penghematan selain memotong MBG.

Ia juga menyatakan, bahwa jangan sampai ketika ada krisis, program MBG jadi dihentikan. Dia meyakini pemerintah memiliki uang yang cukup untuk membiayai MBG.

“Jadi, jangan ke arah oke ada krisis nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” kata Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang dilakukan beberapa waktu lalu, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (29/3/2026).

Prabowo menekankan, MBG menjadi program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, khususnya dalam menekan angka stunting. Selain itu, ia juga menyebut bahwa MBG memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja dari rantai pasok makanan hingga sisi produksi.

(Sumber:Skema Baru MBG Dibagikan 5 Hari Seminggu, Kecuali Daerah 3T.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti kalangan ekonom yang kerap menyampaikan sentimen negatif ke masyarakat. Salah satunya dengan mengatakan ekonomi Indonesia akan hancur.

“Saya nggak anti kritik, nggak apa-apa, tetapi jangan bilang begini: dua bulan lagi ekonomi Indonesia akan hancur,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menilai pernyataan itu hanya didasarkan pada tren kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah akibat konflik di Timur Tengah, tanpa memperhitungkan kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons tekanan global.

“Akan resesi karena harga minyak akan US$ 200 per barel, rupiah akan berapa puluh ribu. Ya kalau harga minyak US$ 200 per barel, semua dunia resesi. Tenang saja, nggak usah pusing,” tutur Purbaya.

Purbaya menilai sentimen yang dibangun itu tidak berdasarkan pada perhitungan ekonomi yang benar. “Kalau ekonom yang betul, dia akan taruh angka berdasarkan estimasi yang clear. Dia bisa pakai historical data, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Kalau ekonom seperti itu, jangan asbun. Kalau nggak ngerti, sekolah lagi itu,” imbuhnya.

Menurut Purbaya, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang membuat harga minyak dunia bergejolak tidak akan berakhir pada resesi ekonomi. Harga minyak diyakini tidak akan sampai US$ 200 per barel seperti yang banyak dikhawatirkan.

Purbaya mengatakan Presiden AS Donald Trump sudah kelabakan sehingga berencana mengambil langkah untuk membuat harga minyak kembali stabil.

“Coba Anda lihat sekarang saja Amerika sudah kelabakan kan? US$ 100 saja di sana BBM-nya naik hampir 100%, rakyatnya mulai marah. Makanya si Trump langkahnya agak berbeda kan? Bisa sampai US$ 150? Jatuh Trump sudah. Bukan kita yang jatuh, tetapi di sana. Kalau kita masih dijaga di sini,” kata Purbaya.

(Sumber:Purbaya Sentil Ekonom soal 2 Bulan Lagi Ekonomi RI Hancur.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul terlihat beralih menggunakan mobil listrik BYD Sealion 7. Padahal, biasanya dia menggunakan Rolls-Royce.

Harga minyak mentah dunia melonjak. Hal ini juga mempengaruhi harga BBM yang dijual di tiap negara. Di Thailand misalnya, per Kamis pagi, harga BBM naik, bahkan yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir setelah pemerintah setempat mengambil langkah untuk membatasi subsidi yang tertekan akibat melonjaknya harga minyak global.

Dikutip Bloomberg, kenaikan harga BBM di Thailand itu sebesar 6 baht per liter atau setara Rp 3.092. Dengan demikian kenaikan harga bensin itu sekitar 14-22 persen. Untuk harga solar yang merupakan tulang punggung transportasi, pertanian, dan industri di Thailand juga tercatat naik 18 persen.

Setelah pengumuman kenaikan harga pada Rabu malam, antrean mengular di po bensin. Banyak warga khawatir BBM akan makin langka dan harganya naik dalam beberapa pekan ke depan.

Di tengah ketidakpastian harga BBM tersebut, PM Thailand juga terlihat mulai beralih menggunakan mobil listrik. Media Thailand, Thai Enquirer, mengunggah foto-foto PM Thailand menggunakan BYD Sealion 7. Padahal, biasanya PM Thailand menumpangi mobil mewah Rolls-Royce.

“Anutin, yang merupakan pencinta mobil dan memiliki koleksi berbagai kendaraan hingga pesawat, hari ini terlihat menggunakan mobil listrik buatan China BYD terbaru menuju Gedung Pemerintahan, markas Perdana Menteri,” begitu tulis Thai Enquirer.

Thailand sebelumnya menyebut masih memiliki stok bahan bakar hingga 100 hari ke depan dengan catatan konflik antara AS-Israel vs Iran segera mereda. Di sisi lain pemerintah Thailand juga memberikan subsidi BBM sebesar 10 juta dolar per tahun.

Anutin juga mengeluarkan peringatan keras ke para penimbun BBM dan bakal memberikan sanksi berat kalau kedapatan menaikan harga minyak.

(Sumber:Biasa Pakai Rolls-Royce, PM Thailand Beralih Naik BYD Gegara Krisis BBM.)

Jakarta (VLF) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak seluruh masyarakat melakukan langkah penghematan dalam menghadapi krisis BBM buntut konflik di Timur Tengah. Bahlil mencontohkan pentingnya masyarakat menghemat gas saat memasak.

“Saya memohon, menyarankan agar ayok, kita harus memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh, katakanlah, kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros,” kata Bahlil di Colomadu dalam siaran YouTube Kementerian ESDM, dikutip Jumat (27/3/2026).

Ketum Partai Golkar ini meminta masyarakat betul-betul bijak dalam menggunakan komoditas energi. Dengan begitu, sambungnya, pasokan energi Indonesia akan lebih baik.

“Karena ini kita harus betul-betul minta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama untuk memakai energi yang bijaksana. Kalau ini kita mampu lakukan bersama-sama Insyaallah energi kita ke depan akan semakin baik,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari sumber pasokan minyak setelah terdampak krisis akibat perang Iran dengan AS-Israel. Dia menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan pasokan yang ada di dalam negeri.

“Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” ujarnya.

(Sumber:Bahlil Minta Rakyat Hemat Gas: Kalau Masak Pakai LPG, Jangan Kompornya Boros.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

ak sekadar fleksibilitas kerja, kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga ratusan ribu liter per pekan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim setiap hari Rabu. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Khofifah menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan dan produktivitas tinggi dari ASN.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, bekerja dari rumah dinilai lebih efektif dalam menjaga kontrol dan disiplin kerja.

“WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi WFH di rumah, rasanya ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” jelasnya.

Menurut Khofifah, pemilihan hari Rabu bukan tanpa alasan. Awalnya, opsi hari Jumat sempat dipertimbangkan, namun dinilai berisiko memicu long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM.

“Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” kata Khofifah dalam sambutannya saat memimpin Apel Perdana ASN Pemprov Jatim usai libur dan cuti bersama Lebaran 2026 di Kantor Gubernur Jatim.

“Awalnya kita mengukur hari Jumat. Tapi Jumat bisa bablas long weekend, bukan tambah hemat malah tidak hemat,” jelasnya.

Ia memaparkan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh perjalanan sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Jika WFH ditempatkan di hari Jumat, potensi mobilitas tambahan untuk rekreasi atau perjalanan lain justru meningkat.

“Kalau setiap minggu jadi long weekend, justru konsumsi BBM bisa meningkat karena mobilitas untuk rekreasi atau perjalanan lain,” paparnya.

Sebaliknya, penempatan WFH di tengah pekan dinilai mampu menjaga ritme kerja tetap optimal tanpa memicu lonjakan mobilitas.

“Nanti akan segera kita umumkan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya hari Rabu. Jadi tidak memicu long weekend,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menambahkan, kebijakan ini berpotensi menghemat BBM dalam jumlah besar setiap pekan.

“Mohon disesuaikan lagi angkanya tapi angka perhitungan kasar sekitar 108.000 liter,” kata Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2025).

Menurut Emil, angka tersebut dihitung dari total ASN Pemprov Jatim sekitar 81.700 orang dengan asumsi rata-rata jarak tempuh dan konsumsi BBM kendaraan.

“81.700 ASN kalau asumsinya per ASN minimal menempuh 15 kilometer (sekali pergi, ditotal 30 kilometer pulang pergi) itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 Liter. Kalau asumsinya naik motor dan kalau asumsinya 40 sampai 50 kilometer itu 1 sampai 2 Liter kalau naik motor. Nah, kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruh dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM ya, karena masing-masing kendaraan beda soal perhitungan bahan bakar,” jelasnya.

“Jadi inilah yang kemudian 108.000 liter artinya penghematannya. Kalau diasumsikan mereka seluruhnya 81.000 itu naik motor,” tambahnya.

Meski demikian, Emil menegaskan tidak semua ASN dapat menjalankan WFH, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang harus memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

“Sedangkan kita juga tahu ada 40 ribu lebih tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan yang kemudian mereka kalau tidak ada study from home ya pasti mereka tetap harus masuk,” tegasnya.

“Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ini memang sudah didesain kerjanya dia itu adalah kerja piket. Nah, sehingga dan pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan. Tapi kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring tapi tetap luring begitu ya, jadi kita masih menunggu arahannya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memastikan layanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan selama penerapan WFH.

“Hari ini semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Tidak boleh ada yang berkurang,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap kehadiran dan kinerja ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga paruh waktu.

“Absensi akan dipantau. Semua pegawai harus masuk 100 persen, baik yang paruh waktu, PPPK, maupun PNS,” tambahnya.

Khofifah berharap, kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja, produktivitas, serta tanggung jawab pelayanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi di Jawa Timur.

“Hari ini bukan sekadar hari pertama kita kembali bekerja, tetapi menjadi momentum reset semangat, memperkuat soliditas dan solidaritas serta komitmen kita sebagai ASN,” ungkapnya.

“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.

Khofifah mengingatkan, kinerja ASN tetap optimal meskipun ada kebijakan WFH.

“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca-libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

“Semoga momentum Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat baru dalam pengabdian kita kepada masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

(Sumber:WFH ASN Jatim Tiap Rabu Mulai April, Hemat BBM 108 Ribu Liter.)

Jakarta (VLF) – Perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran berimbas terhadap kenaikan harga minyak global. Di Malaysia, beban subsidi bahan bakar melonjak lebih dari empat kali lipat dalam waktu kurang dari seminggu.

Dilansir detikFinance, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan subsidi bulanan nasional untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 95 dan solar telah naik menjadi 3,2 miliar ringgit atau setara US$ 810,9 juta (Rp 13,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.869) dari 700 juta ringgit atau setara US$ 177,4 juta (Rp 2,9 triliun).

Kenaikan harga minyak dunia terjadi akibat terganggunya jalur Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi yang dilewati 20% pasokan minyak dunia.

“Dalam waktu kurang dari seminggu, harga minyak global melonjak dari sekitar US$ 70 menjadi hampir US$ 120 per barel,” ujar Anwar dikutip dari South China Morning Post, Kamis (25/3/2026).

Malaysia tetap bergantung pada impor meski menjadi negara penghasil minyak, di mana hampir separuh pasokannya didatangkan melalui rute yang terdampak konflik tersebut. Berdasarkan data tahun lalu, Malaysia mengekspor minyak senilai US$ 5,5 miliar.

Namun, harus mengimpor hingga US$ 12,6 miliar. Artinya, ada tekor atau defisit lebih dari US$ 7 miliar.

“Malaysia memang menghasilkan minyak, tetapi kita juga mengimpor lebih banyak minyak daripada yang kita ekspor,” tambah Anwar.

Anwar menjelaskan, bahwa minyak mentah yang diimpor tidak bisa langsung dipakai. Ada biaya penyulingan, transportasi, hingga asuransi yang semuanya ikut meroket saat perang pecah.

Kenaikan harga minyak dunia tentu mengancam biaya transportasi, harga pangan, hingga pengeluaran rumah tangga warga Malaysia.

Pemerintah Malaysia pun telah menaikkan subsidi agar masyarakatnya tidak menanggung beban penuh dari kenaikan harga global tersebut. Anwar optimistis situasi tersebut dapat dilewati, mengingat pernah berhasil mengatasi badai serupa sebelumnya.

“Di masa-masa sulit ini, Malaysia memilih untuk menyerap sebagian dari tekanan biaya global demi melindungi rakyat,” jelas Anwar.

(Sumber:Perang Timur Tengah Bikin Subsidi BBM Malaysia Bengkak 4 Kali Lipat.)

Jakarta (VLF) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewanti-wanti pemerintah soal rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). DPR setuju dengan penerapan satu hari WFH asal tidak berdekatan dengan waktu libur Sabtu-Minggu sehingga tak menjadi long weekend.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengingatkan WFH di hari Jumat berpotensi meningkatkan mobilitas di akhir pekan. Ia khawatir pemilihan WFH di hari Jumat justru bakal menjadi momen libur panjang.

“WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat jelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi ‘long weekend’ karena berdekatan dengan akhir pekan,” kata Khozin, Rabu (25/3/2026) dilansir dari detikNews.

Khozin pun mengingatkan kebijakan WFH harus menyasar ke target tujuan. Ia tak ingin penetapan WFH justru meningkatkan penggunaan BBM dan mobilitas warga. “Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, juga mewanti-wanti hal yang sama. WFH tiap Jumat bisa ditafsirkan long weekend sehingga berpotensi akan disalahgunakan para pekerja untuk berwisata.

“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) ini menilai WFH di Jumat akan berpotensi menyimpang dari tujuan. Ia khawatir penghematan BBM justru tak dilakukan lantaran ramai-ramai memaknai WFH itu sebagai libur panjang.

“Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai,” ungkap Irawan.

Irawan mempertimbangkan usulan WFH setiap Rabu. Ia menilai ada kecenderungan pegawai bisa memperpanjang masa liburnya jika WFH pada Senin. Sedangkan WFH pada Kamis, menurutnya, masyarakat berpotensi mengambil cuti di Jumat dan rentang libur bisa lebih lama lagi. Menurutnya, pertimbangan dari segala aspek perlu dikaji oleh pemerintah.

“Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu,” tutur Irawan.

(Sumber:DPR: Jangan Sampai Kebijakan WFH untuk Hemat BBM Malah Jadi Long Weekend.)

Jakarta (VLF) –

Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau dengan kenaikan 2,75% ke level 7.302,12 pada perdagangan Rabu (25/03).

Penguatan indeks ditopang oleh lonjakan saham-saham unggulan seperti ASII yang melesat 13,79%, disusul TLKM 8,20% dan BMRI 5,07%. Sebaliknya, tekanan datang dari BBNI yang terkoreksi 7,97%, serta saham EMAS yang turun 10,53% dan DCII melemah 1,90%.

Aliran dana asing tercatat masuk ke pasar dengan nilai beli bersih Rp55,57 miliar di pasar reguler dan Rp103,12 miliar secara keseluruhan.

Dari sisi sektor, mayoritas atau 9 dari 11 sektor ditutup menguat, dengan sektor industrial mencatat kenaikan tertinggi sebesar 5,98%. Sementara itu, sektor basic industry menjadi satu-satunya yang mengalami pelemahan terdalam, meski terbatas di 0,17%.

Sentimen positif juga datang dari pasar global. Bursa saham Amerika Serikat kompak ditutup menguat, dengan Dow Jones naik 0,66% ke 46.429, S&P 500 menguat 0,54% ke 6.591, dan Nasdaq naik 0,77% ke 21.929.

Selain itu, rencana efisiensi belanja pemerintah, termasuk penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp40 triliun, turut menjadi dorongan bagi pasar. Kebijakan tersebut juga berdampak pada penguatan indeks ETF Indonesia (EIDO) sebesar 4,72% dan MSCI Indonesia sebesar 3,98%.

Kabar Emiten

PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC)

ASLC membukukan peningkatan pendapatan sebesar 14,51% menjadi Rp1,00 triliun pada 2025, dibandingkan Rp876,55 miliar pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh segmen kendaraan bekas yang meningkat 21,27% menjadi Rp730,54 miliar, terutama melalui platform Caroline.id.

Dari sisi volume, penjualan mobil bekas mencapai 4.500 unit sepanjang 2025, naik 24,50% dari realisasi 2024 sebanyak 3.614 unit. Secara pergerakan harga, saham ASLC menunjukkan sinyal penguatan lanjutan setelah menembus pola double bottom dan didukung indikasi bullish divergence, dengan potensi menuju area Rp83.

PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA)

WBSA tengah menjalani masa penawaran awal (book building) pada 25–27 Maret, sebelum dijadwalkan melantai di bursa pada 10 April. Perusahaan ini bergerak di sektor logistik terpadu yang mencakup distribusi darat, laut, udara, hingga pergudangan. WBSA menargetkan perolehan dana hingga Rp306 miliar dengan kisaran harga penawaran Rp150–170 per saham.

Saat ini, mayoritas saham WBSA dimiliki oleh Tiga Beruang Kalifornia PTE. LTD sebesar 99,69%. Dana hasil penawaran saham perdana direncanakan untuk ekspansi melalui akuisisi PT Bermuda Inovasi Logistik senilai Rp215 miliar, serta mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

Rekomendasi Saham Hari Ini

TLKM – Buy 3240-3260 | TP 3330-3410 | SL 3100

BMRI – Buy 4900-4930 | TP 5025-5100 | SL 4630

DEWA – Buy 450-456 | TP 470-480 | SL 420

UNTR – Buy 30600-30700 | TP 31400-31800 | SL 28800

IRSX – Buy 430-434 | TP 446-462 | SL 408

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:Kinerja ASLC Melesat, WBSA Siap IPO Saat IHSG Ditutup Naik 2,75%.)

Jakarta (VLF) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meneken kerja sama bersama KPK untuk membongkar dugaan korupsi di sektor kesehatan dalam mengatasi harga obat di RI mahal. Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung langkah Menkes tersebut.

“Saya mendukung langkah Menkes untuk menekan harga obat supaya harga bisa murah. Termasuk menekan peluang terjadinya korupsi dengan membuat MoU dengan KPK. Kerja sama tersebut kalau bisa tidak hanya berupa penindakan tetapi yang juga lebih penting kerja sama dibidang pencegahan,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Politikus Golkar ini menilai salah faktor harga obat di Indonesia masih mahal karena 90% bahan baku obat di RI masih impor, khususnya dari China dan India. Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan baku impor sangat rentan dengan rantai pasok global.

“Jika harga dolar amerika naik maka harga bahan baku juga meningkat, sehingga berdampak terhadap harga obat di dalam negeri. Seperti sekarang, dengan adanya perang di Timur Tengah nilai tukar rupiah terus meningkat. Ini secara langsung akan berdampak terhadap harga bahan baku obat,” ujarnya.

Dorongan Bangun Industri Obat

Yahya lantas mendorong pemerintah membangun industri bahan baku obat di dalam negeri. Menurut dia, kerja sama pemerintah melalui Kemenkes dengan Kementerian Perindustrian, Kemensaintek Dikti, dan BRIN sangat diperlukan.

“Kita tidak boleh tergantung selamanya kepada bahan baku impor. Sudah saatnya dilakukan inovasi melalui riset dan pengembangan yang serius. Dan sudah saatnya ada rintisan ke arah itu. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri di bidang obat-obatan dan bahan baku obat,” ujarnya.

“Untuk menekan harga obat juga perlu diperhatikan pajak bahan baku obat impor tidak boleh tinggi bahkan kalau perlu ditekan sekecil mungkin untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Menkes Gandeng KPK

Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin menduga mahalnya harga obat di Indonesia berkaitan dengan potensi korupsi sistemik di industri kesehatan. Dia meminta KPK membantu memeriksa persoalan tersebut.

Hal ini disampaikan Menkes Budi saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan di gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (11/3).

Budi menyampaikan salah satu keluhan yang paling sering dirasakan masyarakat disebutnya adalah harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia.

“Yang mungkin paling banyak dirasakan masyarakat ya harga obat mahal. Kita sama Malaysia itu bedanya bisa lebih mahal 3 kali sampai 5 kali,” kata Budi dalam sambutannya seperti dikutip detikHealth.

(Sumber:Komisi IX DPR Dukung Menkes Gandeng KPK Bongkar Dugaan Korupsi Harga Obat.)