Jakarta (VLF) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali mencatat 8.871 permohonan Kekayaan Intelektual (KI) hingga 18 Agustus 2026. Angka tersebut naik 34,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6.608 permohonan.

Permohonan tahun ini didominasi hak cipta sebanyak 6.569 pengajuan dan merek sebanyak 2.246 pengajuan.

Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dalam peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Rabu (19/8/2026).

“Jumlah permohonan kekayaan intelektual dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 6.607, pada tahun ini, per tanggal 18 Agustus, sudah mencapai 8.871. Jadi kenaikannya sangat signifikan,” kata Eem.

Menurut Eem, peningkatan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual serta kolaborasi antara Kemenkum dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Selain KI personal, permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) juga meningkat tajam. Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 46 permohonan KIK, naik dari 15 permohonan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Khusus untuk kekayaan intelektual komunal, pada tahun lalu tercatat sebanyak 15, sedangkan tahun ini sudah mencapai 46,” ujar Eem.

Kenaikan tersebut mencapai sekitar 206,67 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pencatatan Musik Gratis

Eem mengatakan peningkatan pencatatan KI di Bali harus diikuti pemanfaatan karya agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, pelindungan KI tidak cukup hanya dengan pencatatan.

“Kekayaan intelektual bukan hanya sekadar dicatat dan mendapatkan pelindungan hukum, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian,” ujarnya.

Salah satu sektor yang didorong memanfaatkan pelindungan KI adalah musik. Kemenkum Bali mengajak musisi dan pencipta lagu memanfaatkan kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta musik dan lagu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2026.

“Yang paling dominan adalah hak cipta. Apalagi sekarang, berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, untuk musik dan lagu, biaya tertentu menjadi Rp0. Hal ini memberikan peluang kepada para pelaku musik dan pencipta lagu di Bali untuk mendaftarkan serta melindungi karyanya,” kata Eem.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga dapat membantu pelaku UMKM karena mengurangi beban biaya dalam proses pelindungan kekayaan intelektual.

Posbankum dan Program KI

Selain pencatatan KI, Kemenkum Bali mencatat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah menyelesaikan 2.323 kasus sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Layanan tersebut didukung 11 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan 717 Posbankum yang tersebar hingga tingkat desa di Bali.

“Melalui BRIDA dan berbagai instansi lainnya, kami terus melakukan edukasi mengenai kekayaan intelektual, melakukan jemput bola, berkolaborasi, serta mendampingi masyarakat melalui Posbankum yang ada di desa-desa,” ujar Eem.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Bali juga meluncurkan Galeri Sanga Gumi Bali, yang menjadi wadah edukasi dan dokumentasi digital kekayaan intelektual komunal masyarakat Bali. Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta sejumlah instansi terkait.

Eem mengatakan galeri tersebut akan dibawa dalam forum peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada 7 Oktober mendatang.

Kanwil Kemenkum Bali juga meluncurkan Transformasi Artha Karya (Akses Ramah Terpadu atas Hasil Karya), yakni layanan pencatatan KI yang ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Salah satu penerima manfaat program tersebut adalah kelompok usaha Difel Cafe.

Pada peringatan Hari Pengayoman ke-81 itu, Kemenkum Bali turut menyerahkan sejumlah sertifikat hak cipta dan KIK kepada mitra strategis. Di antaranya 10 sertifikat hak cipta kepada Institut Seni Indonesia (ISI) Bali dan enam sertifikat kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Sertifikat juga diberikan kepada jajaran BRIDA dari sembilan kabupaten/kota di Bali atas pencatatan sejumlah karya seni tari, inovasi digital, dan pengetahuan tradisional.

Selain itu, enam pegawai Kemenkum Bali menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun. Pegawai Kemenkum Bali Juli Sapta Putra Hantana juga meraih penghargaan Pegawai Teladan tingkat nasional atas inovasi Sistem Informasi Sarana Integrasi Data (SAID).

Dalam rangka memperluas layanan, Kanwil Kemenkum Bali turut menandatangani perjanjian kerja sama dengan BNN Provinsi Bali, BRIDA Kabupaten Karangasem, LPPM Universitas Udayana, dan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional.

Masyarakat yang memiliki pengaduan terkait pelayanan kekayaan intelektual dapat menyampaikannya melalui laman pengaduan.go.id.

(Sumber:Permohonan KI di Bali Tembus 8.871, Hak Cipta Paling Dominan.)

Jakarta (VLF) – APBD Provinsi Banten pada tahun 2027 diproyeksikan turun dari tahun lalu Rp 10,27 triliun menjadi Rp 9,51 triliun. Gubernur Banten Andra Soni menyebut penurunan itu karena adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Diketahui, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 9,51 triliun lebih. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 9,49 triliun lebih, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 13,39 miliar lebih.

“Pada tahun 2027, kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kita harus tetap optimistis,” kata Andra dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Karena penurunan tersebut, Andra meminta ada efisiensi dan kreativitas jajarannya untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Memicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.

Kemudian, Andra meminta Pemprov Banten lebih optimal dalam membelanjakan anggaran agar tepat sasaran.

“Mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran. Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Andra berharap anggaran 2027 bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak, khususnya DPRD Banten, untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.

“Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.

(Sumber:Penyesuaian TKD, APBD Banten Diproyeksikan Turun Jadi Rp 9,51 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedya Panjaitan berharap revisi Undang-Undang (UU) Advokat dapat segera direalisasikan pemerintah. Dia mengatakan RUU tersebut bisa menjadi salah satu warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk profesi advokat di Indonesia.

Trimedya awalnya menyebut, pembicaraan mengenai revisi UU Advokat bahkan telah berlangsung antara organisasi advokat dan pemerintah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait profesi advokat.

“Sudah ada pembicaraan awal kita dengan pemerintah bahwa ada rencana revisi Undang-Undang Advokat. Jadi sebelum putusan MK,” kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).

Menurut Trimedya, pembaruan UU Advokat diperlukan untuk melengkapi reformasi sejumlah regulasi di bidang penegakan hukum yang tengah dilakukan pemerintah dan DPR.

Ia mengatakan, SPI akan ikut mengawal proses tersebut sekaligus menyampaikan gagasan dari kalangan advokat kepada pemerintah.

Dalam pertemuan terakhir dengan Kementerian Hukum, Trimedya mengaku telah mengusulkan adanya semacam liaison officer (LO) yang menjembatani komunikasi antara organisasi advokat dan pemerintah dalam penyusunan revisi UU tersebut.

“Sehingga kita harus memperkuat pemerintah dalam memberikan konsep-konsep pemikirannya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” ujar dia.

Trimedya bahkan menyebut penyelesaian revisi UU Advokat dapat menjadi hadiah dari Presiden Prabowo bagi profesi advokat.

“Dan itu kado Pak Prabowo kepada profesi advokat ini,” imbuh Trimedya.

RUU Advokat sudah diketuk dalam prolegnas prioritas 2026 sebagai perubahan UU Nomor 18 Tahun 2003, saat ini DPR dan pemerintah terus menyerap berbagai masukan dari berbagai organisasi advokat.

Sebagai informasi, DPP Serikat Pengacara Indonesia telah melantik SPI DKI Jakarta dan sebelumnya DPD SPI Sumatera Utara. Hadir dalam pelantikan tersebut Sekjen DPP SPI Gusti Randa, Ketua DPD SPI Jakarta Coki TN Sinambela, Ketua DPC SPI Jakarta Pusat Djeni Marthen untuk periodesasi 2026-2028 serta ratusan advokat SPI se-DKI Jakarta.

(Sumber:Trimedya Harap RUU Advokat Segera Disahkan: Kado Prabowo untuk Advokat.)

Jakarta (VLF) – Dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga tahap pembangunan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan tiga tahap pembangunan mencakup gedung perkantoran, akses jalan, dan rumah susun.

Pertama, diproyeksikan untuk pembangunan konektivitas mendukung investasi seperti peningkatan akses jalan 12,1 km pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, hingga penataan ruang terbuka hijau (RTH).

Kedua, alokasi anggaran dari APBN ini juga digunakan untuk membangun kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif serta infrastruktur pendukung lainnya. Secara rata-rata, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai 13,6%.

Ketiga, pembangunan hunian vertikal negara dan infrastruktur pendukungnya. Pada tahap ini, pembangunan meliputi hunian personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN serta infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan hingga penataan kawasan.

“APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya,” terang Basuki saat ditemui wartawan di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Selain itu, pembangunan IKN juga berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, hingga hibah. Untuk skema KPBU tercatat nilai proyek sebesar Rp 134,22 triliun yang terbagi untuk membangun hunian serta jalan dan Multi-Utility Tunnel (MUT).

Untuk pembangunan hunian, terdapat tujuh perusahaan pemrakarsa seperti PT Intiland Development Tbk yang membangun 109 rumah tapak dan 41 tower rusun.

Kemudian untuk pendanaan dari investasi swasta, tercatat nilai investasi sebesar Rp 74,54 triliun. Basuki merinci, dana tersebut dialokasikan untuk membangun hotel, rumah sakit, mal, rumah makan, prasarana olahraga hingga rekreasi.

Investor swasta ini di antaranya adalah perusahaan properti asal Dubai PT Dejem Nusantara Development, perusahaan asal Korea Selatan PT Dian Jaya Indonesia, hingga perusahaan asal China PT Starbright International Investment. Basuki mengatakan, ketiga perusahaan properti itu sudah mulai melakukan pengerjaan.

“Dari Dejem itu membangun mal sebesar Rp 4 triliun, 10 hektar, sudah dilunasi tanahnya. 8 hektar untuk mal, 2 hektar untuk wakaf mereka mau bikin masjid. Insyaallah mulai dari 2027 mereka akan siap mulai bekerja. Kemudian yang Starbright dari China, ada 4 tower hunian bangunan dan komersial, sudah mulai membentuk pekerjanya sebesar Rp 1,25 triliun. Yang ketiga dari Korea, itu yang Dian Jaya, itu kawasan komersial, ada 25 tower, desainnya itu sangat-sangat futuristic,” jelasnya.

Berikut rincian sumber pendanaan dan proyek pembangunan IKN:

APBN Rp 48,8 Triliun

Batch 1 (2025)

• 12,1 km peningkatan jalan akses KIPP 1B & 1C
• Penataan kawasan Sepaku
• Penataan RTH

Batch 2 (2025-2027)

• Gedung DPR
• Gedung DPD
• Gedung MPR
• Gedung Sidang Paripurna
• Gedung MA
• Gedung MK dan KY
• Kantor Pendukung
• Jalan Kawasan Legislatif
• Jalan Kawasan Yudikatif
• Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A
• Embung KIPP 1B
• Embung KIPP 1C
• Kolam Retensi
• Jaringan Perpipaan Air Minum

Batch 3 (2026-2028)

• Hunian personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN
• Infrastruktur pendukung (jalan & MUT,sanitasi, air minum, penataan kawasan)

Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU) Rp 134,22 Triliun

Pemrakarsa Hunian

• Intiland (109 rumah tapak, 41 tower rusun)
• Nindya (8 tower rusun)
• Guangxi – DMT (11 tower rusun)
• Samsung C&T (21 tower rusun)
• PJ-IC (20 tower rusun)
• IJM-CHEC (20 tower rusun)
• PT Hutama Karya (10 tower rusun)

Pemrakarsa Jalan & MUT

• PT Sumber Mitra Jaya (17,67 km)
• CSCEC (31,36 km)
• PT Adhi Karya (15,48 km)
• Nindya – Brantas (21,67 km)
• CHEC – IJM (26,9 km)
• Guangxi – DMT (21,04 km)

Investasi Swasta Rp 74,54 Triliun

• PT Dejem Nusantara Development
• PT Dian Jaya Indonesia
• PT Starbright International Investment
• PT Panca Karya Sentosa
• PT Fajar Maju Karya Gemilang
• PT Plataran Boga Rasa
• PT Haupstadt Indonesia Borneo
• PT Electronic City Indonesia
• dan lain-lain

(Sumber:Rincian Proyek IKN Pakai Dana APBN Rp 48,8 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Bencana gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan pembiayaan penanganan bencana tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihan yang dilakukan pemerintah.

Dia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana.

Ada Rp 5 triliun dana di BNPB yang siap digunakan untuk bencana. Pihaknya juga siap memberikan tambahan dana bila dibutuhkan.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB,” jelas Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Penanganan bencana dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan.

Pemerintah pun memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” kata Purbaya.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya menekankan.

Purbaya menyampaikan dukungan pembiayaan akan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antar instansi.

Sementara itu, untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dengan dukungan pembiayaan yang telah disiapkan, pemerintah memastikan penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak dapat terus berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya.

(Sumber:Purbaya Blak-blakan soal Anggaran Bencana Rp 5 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Jumat (14/8) dengan kenaikan 1,59% ke level 6.401,89. Sejumlah saham mencatat pergerakan signifikan, dengan BYAN naik 20,00%, MPRO menguat 17,92%, dan SRAJ bertambah 15,38%. Di sisi lain, BREN terkoreksi 2,46%, TPIA turun 2,43%, dan BBCA melemah 0,39%.

Penguatan IHSG terjadi meski investor asing masih mencatatkan aksi jual. Di pasar reguler, asing membukukan net sell Rp396,50 miliar, sedangkan secara keseluruhan pasar tercatat net sell Rp1,03 triliun.

Dari 11 sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), seluruhnya berakhir di zona hijau. Sektor Healthcare mencatat kenaikan 3,09%, menjadi sektor dengan penguatan terbesar pada perdagangan tersebut.

Pergerakan bursa Amerika Serikat justru berakhir di zona merah. Dow Jones turun 0,51% ke 53.459, S&P 500 melemah 0,52% ke 7.745, sedangkan Nasdaq terkoreksi 0,32% ke 26.644.

Dari dalam negeri, pemerintah menargetkan regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis rampung pada 17 September. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kehadiran bursa komoditas ini diharapkan dapat mendukung proses pembentukan harga (price discovery) serta memperkuat posisi tawar emiten tambang domestik.

Sentimen tersebut turut tercermin pada sejumlah aset Indonesia. ETF EIDO naik 0,96%, sementara indeks MSCI Indonesia menguat 0,21%.

Berita Emiten

Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI)

IKBI memasang target penjualan sebesar USD266 juta pada 2026. Target tersebut meningkat 15,65% dibandingkan realisasi penjualan 2025 yang mencapai USD230 juta.

Prospek bisnis kabel listrik dan jaringan tegangan menengah menjadi salah satu penopang target tersebut. Permintaan diharapkan berasal dari pengembangan jaringan listrik, integrasi energi terbarukan, serta modernisasi infrastruktur.

Namun, hingga semester I 2026, IKBI baru mencatatkan penjualan USD75,43 juta atau sekitar 28,36% dari target tahunan. Dengan demikian, perseroan perlu membukukan penjualan sekitar USD190,57 juta pada semester II untuk mencapai target 2026.

Dari sisi kinerja, pendapatan IKBI tumbuh 18,11% secara tahunan. Namun, beban pokok penjualan meningkat lebih tinggi, yakni 21,40%, sehingga laba bruto turun 20,88% menjadi USD3,94 juta.

Pada perdagangan Jumat (14/8), saham IKBI ditutup di level Rp550 per saham. Secara teknikal, saham tersebut masih menghadapi potensi tekanan menuju area Rp530 setelah tiga sesi berturut-turut berada di bawah EMA 21.

Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII)

BPII menetapkan pembagian dividen tunai interim tahun buku 2026 sebesar Rp3,54 per saham. Total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp34,98 miliar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Pembagian tersebut setara dengan dividend payout ratio 81,68% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I 2026 sebesar Rp42,83 miliar. Keputusan pembagian dividen telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris pada 12 Agustus 2026.

Sepanjang semester I 2026, BPII mencatat pendapatan jasa asuransi sebesar Rp936,34 miliar. Pendapatan jasa transportasi mencapai Rp346 miliar, sementara pendapatan jasa manajemen investasi dan lainnya sebesar Rp219,23 miliar.

Selain itu, perseroan membukukan pendapatan keuangan neto Rp20,47 miliar serta pendapatan lain-lain neto Rp34,42 miliar.

Saham BPII pada perdagangan Jumat (14/8) ditutup di level Rp464 per saham, naik 4,98% dari sesi sebelumnya. Dengan harga tersebut, dividen interim Rp3,54 per saham memberikan dividend yield sekitar 0,76%.

Cum date dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 26 Agustus 2026, sedangkan pembayaran dividen dijadwalkan pada 11 September 2026.

Siloam International Hospitals Tbk (SILO)

SILO berencana mengambil alih 100% saham 14 perusahaan yang memiliki aset properti rumah sakit dari entitas anak First Real Estate Investment Trust (First REIT).

Nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp6,91 triliun, atau sekitar 67,57% dari total ekuitas SILO per 31 Maret 2026.

Nilai kesepakatan atas aset properti tersebut mencapai Rp9 triliun. Setelah memperhitungkan penyesuaian aset dan liabilitas bersih serta komitmen belanja modal, nilai transaksi yang diperhitungkan menjadi sekitar minus Rp2,09 triliun.

Proses transaksi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama melalui Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Share Purchase Agreement/CSPA), kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Opsi Put (Put Option Agreement/POA). Kedua perjanjian tersebut telah ditandatangani pada 1 April 2026.

Untuk pendanaan, SILO akan menggunakan fasilitas pinjaman perbankan. Berdasarkan proforma per 31 Maret 2026, transaksi tersebut akan meningkatkan utang bank jangka panjang sekitar Rp8,88 triliun dan total liabilitas sebesar Rp8,62 triliun.

Sementara itu, kas dan setara kas diproyeksikan berkurang sekitar Rp12,39 juta menjadi Rp1,19 triliun.

Rekomendasi Saham Hari Ini

• PGEO – Buy 1080-1090 | TP 1110-1130 | SL 1030
• PACK – Buy 290-294 | TP 300-304 | SL 276
• INET – Buy 228-232 | TP 238-242 | SL 216
• DSNG – Buy 1325-1335 | TP 1350-1380 | SL 1260
• EXCL – Buy 2780-2800 | TP 2830-2890 | SL 2620

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

(Sumber:IHSG Naik 1,59%, IKBI Kejar Target dan SILO Siapkan Akuisisi Rp6,91 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi besarnya alokasi belanja pemerintah pusat ke daerah melalui sejumlah program prioritas. Namun dia mengatakan penyesuaian dana transfer ke daerah, dirinya meminta harus mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar.

Hal itu dikatakan Sultan dalam pidatonya di sidang bersama DPD-DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sultan menyebut kebutuhan dasar daerah yang perlu diperhatikan itu adalah kesehatan hingga pendidikan.

“Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Sultan.

Sultan menyebut, dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, tapi untuk pemerataan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diminta meningkatkan inovasi pendapatannya.

“Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Selain itu dalam pidatonya Sultan juga menyinggung bangsa Indonesia yang telah 81 tahun mampu menghadapi sejumlah permasalahan. Hal itu karena masyarakat Indonesia yang selalu mencintai negeri ini.

“Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap tegak berdiri,” sebutnya.

(Sumber:Ketua DPD Tekankan Dana Transfer Daerah Jadi Instrumen Pemerataan Pembangunan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Ia menyebut ada BUMN yang terus merugi, tetapi dalam laporan keuangan justru tercatat mencetak keuntungan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya,” kata Prabowo.

Prabowo menilai masih ada BUMN yang bekerja tidak bertanggung jawab kepada negara. Ia mempertanyakan kondisi tersebut dan mengatakan pemerintah tidak seharusnya dianggap remeh.

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu mengusut pengelolaan BUMN pada masa lalu. Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut para pengurus atau direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo juga membuka peluang pemberian amnesti bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada lembaga legislatif.

“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah juga tengah membenahi hubungan kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing. Ia menilai praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan BUMN harus dihilangkan.

“Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini,” katanya.

Prabowo kemudian mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari pembenahan perusahaan milik negara. “Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” pungkasnya.

(Sumber:Prabowo Sentil BUMN: Rugi Terus tapi Laporan Untung, Ngarang Aja Tuh!.)

Jakarta (VLF) – Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyoroti capaian lembaga legislatif termasuk DPR RI dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026. Prabowo mengungkit DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang menjadi terobosan setelah perjalanan 22 tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo berbicara di podium di hadapan seluruh anggota MPR/DPR dan DPD RI.

“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan payung hukum tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengakui seluruh pekerjaan berhak memperoleh perlindungan.

“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan,” ujarnya.

Diketahui, RUU PPRT disahkan menjadi UU pada 21 April lalu. RUU PPRT disahkan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh 314 orang anggota dari 578 orang anggota DPR dari seluruh fraksi di DPR. Pengesahan diawali dengan laporan pembahasan RUU PPRT oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mewakili pemerintah menyambut baik RUU PPRT disahkan menjadi undang-undang. Supratman mengatakan perlindungan pekerja rumah tangga sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

(Sumber:Prabowo: DPR Telah Sahkan UU PPRT, Tiap Pekerja Berhak Peroleh Perlindungan.)

Jakarta (VLF) – Bagi sebagian masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), mendapatkan akses internet bukan perkara menyalakan ponsel lalu terhubung ke jaringan. Sebelum infrastruktur telekomunikasi hadir, warga di pelosok ini bahkan harus berjalan kaki, mengendarai sepeda motor, hingga naik pohon hanya untuk mendapatkan sinyal.

Kondisi tersebut pernah dialami masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah kepulauan dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan daerah rawan bencana membuat akses komunikasi menjadi tantangan tersendiri.

Kepala Dinas Kominfo Flores Timur Silvester Suban Toa Kabelen mengisahkan, sebelum konektivitas tersedia, masyarakat hingga aparatur pemerintah harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan sinyal.

“Masyarakat kami atau teman-teman di sekolah, bahkan fasilitas kesehatan, Puskesmas, Pustu, harus menjangkau berkilometer-kilometer jarak untuk mendapatkan tempat bersinyal sehingga bisa mengakses informasi, memberikan laporan, menyampaikan data,” ujar Silvester dalam agenda Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Perjuangan tersebut bahkan terkadang dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Ketika sinyal tidak tersedia di permukaan tanah, warga mencari titik yang lebih tinggi agar telepon seluler dapat menangkap jaringan yang dipancarkan dari infrastruktur telekomunikasi di sekitar.

“Kadang naik pohon karena di bawah tidak ada sinyal, jadi harus naik pohon,” kata Silvester.

Kondisi tanpa internet itu tidak hanya menyulitkan komunikasi sehari-hari, terutama di era digitalisasi seperti saat ini. Mulai dari sekolah kesulitan menjalankan aktivitas yang mulai bergeser ke sistem digital, fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah menghadapi kendala ketika harus mengirimkan laporan maupun data.

Situasi perlahan berubah setelah infrastruktur telekomunikasi masuk ke wilayah tersebut.

Di Flores Timur, pembangunan enam BTS dan sekitar 262 akses internet di fasilitas pemerintahan, desa, sekolah, serta fasilitas kesehatan mulai membuka akses komunikasi bagi masyarakat yang sebelumnya harus mencari sinyal ke lokasi tertentu.

Masuknya akses internet juga mengubah kebutuhan sekolah. Jika sebelumnya persoalan utamanya adalah tidak tersedianya akses internet, kini sekolah mulai membutuhkan jaringan dengan kapasitas yang lebih besar.

Kepala SMAN 1 Titehena Konradus Kudarto mengatakan internet kini menjadi kebutuhan penting karena berbagai aktivitas sekolah telah menggunakan sistem digital, mulai administrasi hingga pelaksanaan asesmen.

Namun, ketika ratusan pengguna mengakses jaringan secara bersamaan, persoalan kapasitas muncul.

“Saya datang dengan harapan besar supaya ada peningkatan kapasitasnya. Sudah ada di lapangan, tapi ada sesuatu yang harus dibenahi supaya itu bisa dimaksimalkan,” harapnya.

Konradus mengatakan sekitar 450 siswa ditambah 50 guru dan pengawas dapat menggunakan jaringan secara bersamaan ketika asesmen berlangsung. Artinya, kebutuhan sekolah kini bukan lagi sekadar mendapatkan sinyal, tetapi memastikan koneksi tetap mampu melayani banyak pengguna sekaligus.

Perubahan juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Setelah konektivitas tersedia, masyarakat di daerah pegunungan mulai bisa mendapatkan informasi harga komoditas pertanian yang sebelumnya sulit diperoleh.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong Khairuddin mengatakan akses tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

“Tapi dengan adanya bantuan dari BAKTI, masyarakat sudah bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada, khususnya di provinsi, kabupaten sampai di kecamatan,” tuturnya.

Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, mengatakan informasi harga membuat petani memiliki pilihan lebih banyak sebelum menjual hasil pertanian. Mereka dapat membandingkan harga dan mencari pembeli yang menawarkan nilai lebih baik.

Internet juga mulai dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha warga. Produk makanan dan hasil usaha masyarakat dapat dipromosikan melalui media sosial sehingga peluang mendapatkan pembeli dari luar desa semakin terbuka.

“Mudah aksesnya untuk mereka mendapatkan misalnya seperti makanan yang dibuat kemudian dijual, kemudian mereka posting di foto, posting kemudian dikirim di media sosial,” kata Yuslan.

Konektivitas yang awalnya dibutuhkan untuk sekadar mendapatkan sinyal berkembang menjadi akses terhadap informasi, layanan publik, pendidikan, hingga peluang ekonomi.

Pengalaman di Flores Timur dan Parigi Moutong menjadi gambaran bagaimana pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T diarahkan untuk menjawab persoalan konektivitas sekaligus membuka peluang pemanfaatan internet.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan sejumlah infrastruktur untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan komersial.

Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan kehadiran Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps memungkinkan pemerintah menggabungkan jaringan terestrial dan nonterestrial untuk mempercepat perluasan konektivitas.

“Hal lain yang membuat kami dapat mempercepat penggelaran konektivitas digital itu adalah kehadiran Satria-1. Kehadiran Satria-1 ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial pada saat wilayah-wilayah itu memang masih sangat sulit,” tutur Fadhilah.

Selain Satria-1, Badan Layanan Umum Komdigi ini mengandalkan Palapa Ring sebagai tulang punggung jaringan serat optik di wilayah nonkomersial. Jaringan tersebut membentang sekitar 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Melalui program Bakti Aksi, akses internet gratis juga telah direalisasikan di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Sementara Bakti Sinyal telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik di wilayah 3T dan perbatasan.

“Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government,” ungkap perempuan yang disapa Indah ini.

(Sumber:Saat Internet Mengubah Hidup Warga 3T: Tak Lagi Naik Pohon Cari Sinyal.)