Jakarta (VLF) – Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian langkah pemerintah menghemat bahan bakar akibat melonjaknya harga minyak imbas perang AS-Israel dengan Iran.

Pakistan meminta 50% pekerjanya bekerja dari rumah (WFH) dan memperpanjang liburan sekolah.

Dilansir AFP, Selasa (10/3/2026), diketahui, harga minyak telah melonjak di atas $100 per barel untuk pertama kalinya sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Melambungnya harga minyak dunia ini terjadi ketika Iran melancarkan serangan balasan terhadap negara-negara penghasil minyak mentah di Teluk.

Pakistan yang bergantung pada minyak dan gas dari Teluk pada Jumat lalu telah menaikkan harga BBM di SPBU sekitar 20 persen. Kebijakan kenaikan harga BBM itu lalu memicu antrean panjang di SPBU di seluruh negeri.

PM Pakistan menggambarkan keputusan tersebut sebagai keputusan ‘sulit’, sehingga dia mengaku ingin menghindari kenaikan lebih lanjut yang akan semakin memukul penduduk, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Namun, ia mengatakan tindakan tersebut diperlukan. Ia juga memperingatkan, “Krisis energi adalah krisis baru.”

Pada rapat pada Senin kemarin, ia mengatakan para menteri telah sepakat untuk mencoba mencegah situasi memburuk dan telah menyetujui bahwa kantor-kantor pemerintah, kecuali bank, harus beralih ke sistem kerja empat hari seminggu, dengan separuh dari seluruh staf diperintahkan untuk bekerja dari rumah (WFH).

Selain itu, Pakistan juga memerintahkan libur sekolah diperpanjang, dengan pelajaran beralih ke daring setelah dua minggu.

Lebih lanjut, Pakistan juga menetapkan pemotongan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas, kecuali ambulans. Pemotongan tunjangan tersebut sebesar 50 persen untuk dua bulan ke depan.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menyetujui pengurangan gaji untuk pegawai pemerintah, larangan pembelian peralatan baru, dan pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri selain yang “diperlukan untuk kemajuan negara”, kata Sharif.

Ia menambahkan, pertemuan daring akan diprioritaskan.

Diketahui, krisis negara teluk telah melanda negara-negara lain di Asia Selatan. Pada hari Minggu kemarin, Bangladesh, yang mengimpor 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya, meluncurkan penjatahan bahan bakar sehingga menyebabkan antrean panjang di SPBU. Keputusan itu juga mengakibatkan peningkatan ancaman keamanan karena kerusuhan.

Selain itu, pertunjukan lampu untuk perayaan kemerdekaan dan Ramadan juga dibatalkan.

(Sumber:Harga BBM Naik Imbas Perang, Pakistan Terapkan 50% Pekerja WFH-Sekolah Libur.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia kembali mendidih di tengah gelombang eskalasi yang terjadi Timur Tengah yang tak kunjung surut. Perang yang pecah antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) yang bersekutu dengan Israel masih belum jelas titik usainya.

Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini harga minyak sudah menyentuh US$ 110 per barel dan diprediksi terus mengalami kenaikan yang berpotensi membuat beban subsidi energi di APBN membengkak.

Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak buru-buru mengambil opsi penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN untuk menahan beban bengkak subsidi.

Bhima mengusulkan beberapa proyek dengan anggaran jumbo semacam Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipangkas dan digeser sebagian terlebih dahulu.

“Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu,” sebut Bhima kala dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan hitungannya, diprediksi sekitar Rp 340 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah.

“Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure,” kata Bhima.

Harga Minyak Belum Turun

Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi memperkirakan saat ini harga minyak belum ada tanda-tanda turun. Ada dua hal yang membuat harga minyak terus mendidih, pertama perang yang terjadi di Timur Tengah dan kedua langkah Iran menutup Selat Hormuz yang jadi jalur logistik energi dunia.

Bila sekarang sudah mencapai US$ 110 per barel, harga minyak masih bisa merangkak terus naik ke level US$ 150 per barel. Artinya, pemerintah sudah saatnya mencari cara menahan dampak kenaikan harga tersebut bagi APBN.

“Kalau misalnya dalam 2 minggu agar seminggu depan Kedua hal tadi Kedua variabel itu tetap berjalan, saya prediksikan dari data sebelumnya Ini bisa mencapai US$ 150-an,” ujar Fahmi dihubungi pada hari yang sama.

Dia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bila harga minyak dunia naik sampai US$ 90 per barel, APBN mampu meredakan gejolaknya. Di APBN, asumsi harga minyak ditetapkan di level US$ 70 per barel. Namun, saat ini harga BBM sudah jauh sekali dari asumsi tersebut, maka dari itu antisipasi memang perlu dilakukan.

“Nah, karena hal ini fiskal kita itu sekarang bebannya amat berat gitu ya. Terutama untuk subsidi tadi gitu ya,” kata Fahmy.

Dia mengungkapkan cara tercepat untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak saat ini memang adalah dengan melakukan pemangkasan dan pergeseran anggaran jumbo dari beberapa program, persis seperti yang diungkapkan Bhima sebelumnya.

Menurutnya, mengambil langkah menaikkan harga BBM dapat berdampak besar pada ekonomi Indonesia yang bisa melambat. Maka sebelum itu dilakukan, lebih baik pemerintah memangkas anggaran di pos lain untuk menahan subsidi.

“Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat. Sebelum bicara dinaikkan seharusnya kita bisa melakukan refocusing dari tadi misalnya apakah MBG perlu dikurangi misalnya, apakah juga untuk Koperasi Merah Putih itu perlu juga dikurangi anggarannya,” sebut Fahmy.

(Sumber:Prabowo Diminta Pangkas Anggaran MBG-Kopdes Biar APBN Kuat Tahan Harga BBM.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah sudah mulai membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan membantu membiayai pembangunan, sedangkan Lippo Group memberikan tanah hibah untuk proyek tersebut.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara berperan dalam proyek dari segi pembiayaan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 16 triliun untuk tahap awal. Dana tersebut untuk membangun 18 tower setinggi 32 lantai di lahan seluas 12,8 hektare.

“Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai kurang lebih itu range-nya antara Rp 14-16 triliun,” kata Rosan kepada wartawan di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia menyebutkan ada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa bekerja sama dalam proyek ini. Lalu, akan ada kerja sama dengan kontraktor swasta juga.

Rosan mengatakan Danantara akan memberikan dukungan penuh dalam proyek tersebut. Sebab, proyek rusun yang baru groundbreaking ini dinilai memiliki banyak peminat dari segi permintaan dan penawaran.

Dalam acara groundbreaking, ia menyampaikan negara mendapatkan tanah hibah seluas 30 hektare. Tanah tersebut diberikan oleh Lippo Group.

“Lippo Group telah memberikan tanah seluas 30 hektare kepada pemerintah, kepada kami Danantara untuk bisa dibangun sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, pendiri Lippo Group Mochtar Riady menyerahkan tanah kepada Rosan. Momen itu disaksikan juga oleh Bos Lippo Group James Riady.

Selanjutnya, Danantara membangun rusun secara bertahap. Pembangunan rusun ditargetkan mencapai 140 ribu unit.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Rusun itu akan dibangun dengan memanfaatkan lahan seluas 30 hektare.

Dalam pembukaan acara, Ara mengatakan rusun subsidi dibangun di atas lahan 30 hektare. Nantinya akan ada sekitar 140 ribu unit rusun.

“(Lahan) 30 hektare ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara, Pak James, dan tim kita kurang lebih bisa 140 ribu unit (rusun),” ujar Ara di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia melaporkan tanah rusun sudah dipastikan legalitasnya dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia juga mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membangun rusun subsidi di Bekasi.

(Sumber:Danantara Siapkan Rp 16 Triliun buat Proyek Rusun Subsidi di Meikarta.)

Jakarta (VLF) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran energi dunia di Selat Hormuz. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling strategis dalam sistem energi global, karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut.
Gangguan terhadap pelayaran di Selat Hormuz langsung memicu volatilitas harga energi global.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia telah melonjak hingga sekitar US$ 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang dipatok sekitar US$ 70 per barel.

Jika eskalasi konflik meningkat dan gangguan distribusi energi berlangsung lebih lama, harga minyak dunia berpotensi menembus US$100 bahkan hingga US$120 per barel. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar dinamika geopolitik global, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.

Double Shock: Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah

Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda dari sisi eksternal. Di satu sisi, harga minyak global melonjak akibat ketegangan geopolitik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS.

Kombinasi kedua faktor ini menciptakan double shock bagi perekonomian nasional. Konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580-600 ribu barel per hari. Artinya lebih dari 1 juta barel per hari kebutuhan energi nasional masih harus dipenuhi melalui impor.

Jika harga minyak naik dari asumsi APBN US$ 70 menjadi US$ 92 per barel, maka terdapat selisih sekitar US$ 22 per barel. Dengan volume konsumsi tersebut, tambahan tekanan biaya impor energi secara kasar dapat mencapai sekitar US$ 12-13 miliar per tahun.

Dengan kurs rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, angka ini setara dengan sekitar Rp 210-220 triliun. Namun skenario yang lebih serius harus diantisipasi. Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan harga minyak menembus US$120 per barel, maka selisih dari asumsi APBN bisa mencapai US$50 per barel.

Dalam kondisi tersebut, tekanan fiskal terhadap energi dapat meningkat hingga sekitar Rp450-500 triliun, mendekati situasi krisis subsidi energi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2022.

Tekanan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara serta meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi BBM, dan biaya impor energi nasional.

Dampak bagi Dunia Usaha dan Perekonomian

Lonjakan harga energi global tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga membawa implikasi luas bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Pertama, meningkatnya inflasi energi dan biaya logistik, yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat.

Kedua, meningkatnya biaya produksi sektor industri, khususnya pada sektor transportasi, manufaktur, dan industri berbasis energi.

Ketiga, potensi penyusutan surplus neraca perdagangan, karena meningkatnya nilai impor energi.

Keempat, meningkatnya tekanan terhadap stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan domestik.

Jika konflik geopolitik berlangsung panjang, volatilitas harga energi global dapat menjadi salah satu risiko ekonomi terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Risiko Perang Berkepanjangan

Selat Hormuz telah lama dikenal sebagai salah satu chokepoint energi paling sensitif di dunia. Setiap eskalasi konflik di kawasan ini hampir selalu berdampak langsung pada harga minyak global.

Dalam konteks geopolitik saat ini, terdapat beberapa kemungkinan skenario.

Skenario pertama adalah konflik terbatas selama 3-6 bulan, dengan gangguan pelayaran sporadis yang membuat harga minyak bertahan di kisaran US$ 90-100 per barel.

Skenario kedua adalah konflik regional selama 6-18 bulan, di mana perang proksi melibatkan berbagai kelompok di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi ini harga minyak berpotensi berada di kisaran US$ 100-120 per barel.

Skenario ketiga adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan gangguan distribusi energi global secara signifikan. Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup dalam waktu lama, harga minyak bahkan berpotensi melampaui US$ 120 per barel.

Melihat dinamika geopolitik saat ini, risiko konflik regional berkepanjangan menjadi skenario yang perlu diantisipasi secara serius.

Pemerintah Perlu Langkah Antisipatif yang Out of the Box

Dalam menghadapi potensi krisis energi global, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga visioner.

– Pertama, membangun Strategic Petroleum Reserve nasional.
Indonesia perlu memiliki cadangan minyak strategis minimal untuk 60-90 hari konsumsi nasional, sehingga memiliki buffer ketika terjadi gangguan pasokan global.

– Kedua, mempercepat peningkatan produksi migas nasional.
Krisis energi global harus menjadi momentum untuk mempercepat eksplorasi dan optimalisasi lapangan migas nasional, termasuk melalui teknologi Enhanced Oil Recovery.

– Ketiga, mempercepat program biofuel nasional.
Program biodiesel perlu didorong menuju B50 bahkan B60 agar ketergantungan pada impor solar dapat dikurangi secara signifikan.

– Keempat, memperkuat diplomasi energi global.
Indonesia perlu memperluas kerja sama energi dengan negara produsen di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah untuk mendiversifikasi sumber pasokan energi.

– Kelima, menerapkan strategi lindung nilai energi (energy hedging).
Langkah ini penting untuk mengurangi risiko volatilitas harga minyak global terhadap APBN.

Momentum Memperkuat Kedaulatan Energi

Krisis energi global akibat konflik geopolitik harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat agenda kedaulatan energi nasional.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi merupakan kerentanan struktural bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan produksi migas domestik, pengembangan biofuel, serta diversifikasi energi menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Dengan kebijakan yang tepat dan langkah antisipatif yang berani, Indonesia tidak hanya mampu meredam tekanan terhadap APBN, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dr. Anggawira, MM, MH
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Ketua Umum ASPEBINDO

(Sumber:Ancaman Minyak US$ 120: Krisis Hormuz dan Tekanan Baru bagi APBN Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyoroti kenaikan harga minyak imbas konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran. Satu minggu setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, harga minyak melonjak lebih dari 30 persen ke angka 107 dolar AS per barrel.

Eddy mengungkapkan kenaikan harga minyak mentah diprediksi naik akibat perang yang tengah berkecamuk. Ia menilai kenaikan yang cepat dan drastis akan membebani APBN kita untuk waktu yang sulit diprediksi.

“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang diantaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung untuk 3-12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan akibat kondisi ini,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (9/3/2026)..

Hal tersebut disampaikannya pasca melakukan zoom conference call dengan sejumlah pengamat migas di Singapura dan Tokyo, Senin (9/3).

Eddy menjelaskan Cina, India, Jepang dan Korea sebagai negara-negara yang mengandalkan pasokan migasnya dari Timur Tengah tentu akan mencari alternatif baru. Alternatif ini termasuk ke Nigeria, Angola, Brazil yang juga merupakan negara pemasok migas bagi Indonesia.

“Artinya, kita berpeluang ‘berebut’ supply minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia cukup menantang mengingat kebutuhan migas kita adalah 1 juta barrel per hari. Di saat harga minyak mentah naik signifikan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah maka beban impor migas menjadi semakin berat.

“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah USD 70, dan defisit terhadap PDB di angka 2.68 persen, maka dengan kenaikan harga migas di atas USD 100 per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3.6 persen, sebagaimana diungkapkan pejabat di Kementerian Keuangan,” kata Eddy

Eddy mengungkapkan tahun 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17.6 juta ton minyak mentah dan 37.8 juta ton produk petroleum senilai USD 32.8 miliar atau Rp 551 triliun. Dengan asumsi bahwa volume impor akan sama, kebutuhan devisa saat ini akan meningkat untuk membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dan kurs Rupiah yang semakin lemah.

“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak dari kenaikan harga migas saja, namun ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz akan membuat sejumlah negara pontang-panting mencari substitusinya. Banyak diantara negara tersebut bersedia membeli produk migas dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran,” ungkapnya.

Eddy meyakini pemerintah telah mempersiapkan alternatif sumber pasokan impor dari negara lain, misalnya AS. Dengan begitu, Indonesia memiliki diversifikasi sumber pasokan yang memadai

“Yang betul-betul perlu kita perhatikan adalah: sejauh mana ketahanan fiskal dari negara-negara pengimpor migas dalam memenuhi kebutuhan migasnya, ketika harga semakin melambung untuk waktu yang cukup panjang?” pungkasnya.

(Sumber:Perang Iran-AS-Israel, Waka MPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Mentah.)

Jakarta (VLF) – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggagas Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999-2024 sebagai wadah silaturahmi lintas generasi pimpinan parlemen. Forum ini juga menjadi ruang untuk merangkum pandangan strategis para tokoh dalam menghadapi tantangan nasional yang semakin kompleks.

Bamsoet menyampaikan forum tersebut digagas sebagai ruang silaturahmi dan komunikasi kebangsaan lintas generasi pimpinan lembaga negara yang pernah memikul tanggung jawab konstitusional.

“Dari forum ini kami ingin menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara,” tambah Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Hal itu ia sampaikan saat menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama para pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Senayan Jakarta, Minggu malam (8/3).

Ia menjelaskan forum tersebut mempertemukan para mantan pimpinan MPR dan DPR sejak era reformasi, yang memiliki pengalaman langsung menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari ekonomi pascareformasi, konflik politik, hingga konsolidasi demokrasi.

“Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Kami ingin menghimpun pandangan strategis tersebut agar dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merespons berbagai tantangan nasional,” kata Bamsoet.

Ia menilai peran tokoh senior penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi, terutama di tengah perubahan sosial dan teknologi yang bergerak cepat. Bamsoet menyebut era media sosial telah mengubah pola komunikasi politik secara drastis, sementara ruang diskusi publik kerap dipenuhi narasi emosional dan terpolarisasi.

“Silaturahmi kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan kontribusi nyata berupa gagasan strategis yang dapat disampaikan kepada para penyelenggara negara termasuk presiden. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif demi masa depan bangsa,” katanya.

Bamsoet menambahkan bahwa praktik serupa juga dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, mantan pejabat tinggi kerap terlibat dalam forum kebijakan atau lembaga pemikir, sementara di Jepang dan Korea Selatan mantan pimpinan parlemen dilibatkan dalam forum konsultatif untuk membahas isu strategis.

“Jika para mantan pimpinan lembaga negara dapat bersatu menyumbangkan pemikiran secara konstruktif, saya yakin kontribusi tersebut akan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis bagi bangsa dan negara,” pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri sejumlah pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024. Beberapa di antaranya adalah mantan Ketua DPR Agung Laksono dan Marzuki Ali, serta mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Sidarto Danusubroto.

Selain itu, hadir pula mantan Wakil Ketua DPR dan MPR seperti Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani, dan Rachmat Gobel. Anggota DPR Robert Kardinal juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

(Sumber:Pimpinan MPR/DPR 1999-2024 Bentuk Forum Kebangsaan, Jadi Wadah Komunikasi.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama bulan Ramadan melalui optimalisasi pembayaran pajak, retribusi daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Upaya ini dilakukan dengan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski di tengah aktivitas ibadah puasa.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra mengatakan, upaya peningkatan PAD tidak berhenti hanya karena memasuki bulan suci Ramadan. Menurutnya, instansi yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi tetap diminta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kalau bicara PAD, tentu berkaitan dengan pembayaran pajak dan juga retribusi. Walaupun di bulan suci Ramadan, pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan oleh instansi-instansi yang diberi amanah untuk melakukan pemungutan pajak tersebut,” kata Edward kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, selain dari sektor pajak dan retribusi, kontribusi PAD juga diharapkan datang dari kinerja BUMD milik pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Sumsel terus memantau target kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan keuntungan yang optimal.

Menurut Edward, peningkatan laba BUMD sangat penting karena sebagian keuntungan tersebut akan disetorkan ke pemerintah daerah dalam bentuk dividen yang nantinya menjadi bagian dari PAD.

“BUMD juga kita dorong. Kita perhatikan target-target kinerja mereka supaya labanya terus meningkat dan bisa memberikan dividen yang nantinya menjadi PAD bagi daerah,” ujarnya.

Pemprov Sumsel berharap dengan tetap berjalannya pelayanan publik serta optimalisasi kinerja BUMD selama Ramadan, penerimaan PAD daerah tetap dapat terjaga dan mendukung pembiayaan pembangunan di Sumatera Selatan.

(Sumber:Pemprov Sumsel Dorong Pajak dan Kinerja BUMD untuk Tingkatkan PAD.)

Jakarta (VLF) – DPR RI masih terus membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Rencananya, RUU tersebut akan disahkan pada tahun 2026 ini.
DPR RI kini tengah mengumpulkan aspirasi publik terkait RUU PPRT. Pada, Kamis (5/3) kemarin, Baleg DPR mengundang perwakilan PRT hingga sejumlah lembaga dan organisasi yang menaungi para PRT.

Rapat tersebut digelar di ruang Baleg DPR RI, Kompleks DPR/MPR, Jakarta. Sejumlah usul dan masukan dari publik lewat perwakilan PRT hingga lembaga dan organisasi pun diterima oleh Baleg DPR RI.

Komnas Perempuan Minta RUU PPRT Disahkan Dalam 1 Masa Sidang
Salah satu usulan datang dari Komnas Perempuan. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah mendesak agar RUU PPRT disahkan dalam satu masa sidang agar tak berlarut-larut.

“Mudah-mudahan, harapannya tidak sampai lebih dari satu masa sidang bisa disahkan (RUU PPRT),” kata Maria dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas masukan RUU PPRT di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurutnya, pengesahan RUU PPRT mendesak lantaran menjadi bagian strategis dalam peta jalan ekonomi perawatan atau care economy di Indonesia. Pemerintah, kata dia, telah meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan.

“PRT merupakan bagian esensial ekonomi perawatan yang menopang partisipasi kerja keluarga lain, namun sering dianggap sebagai peran alamiah sehingga tidak diakui nilai ekonominya. Ini yang kita sebut sebagai bias gender,” ujarnya.

“Pengesahan RUU PPRT menjadi penting untuk mengakui kerja perawatan sebagai pekerja bernilai ekonomi, kemudian menyediakan perlindungan kerja yang adil dan spesifik, dan yang ketiga mendukung pengembangan sektor care economy nasional,” sambungnya.

RUU PPRT Sudah 22 Tahun Menunggu untuk Disahkan

Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, juga menyampaikan desakjan agar RUU PPRT segera disahkan. Ia menyoroti lamanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah menunggu pengesahan selama lebih dari dua dekade.

Hal itu disampaikan Rieke dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas masukan RUU PPRT di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3). Menurutnya, negara memiliki kewajiban menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

“Perlindungan pekerja bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi mandat konstitusi yang harus diwujudkan melalui regulasi yang memadai,” kata Rieke.

Rieke menjelaskan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai sekitar 5,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,5 hingga 3 juta di antaranya bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan sekitar 100 ribu penempatan baru setiap tahun.

Menurutnya, pekerja migran memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai sekitar USD 15,7 miliar atau setara Rp 253 triliun.

“Namun ironisnya, sektor yang memberikan kontribusi ekonomi besar tersebut justru berada dalam perlindungan hukum yang paling lemah. Indonesia hingga kini belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga, dan pekerja rumah tangga di dalam negeri belum diakui secara penuh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional,” imbuh dia.

Rieke menegaskan RUU PPRT tak dapat lagi menunggu. Dia menekankan negara tak boleh hanya menikmati ekonomi yang disumbangkan oleh pekerja migran.

“Para pekerja rumah tangga migran menyumbang sekali lagi sekitar Rp 253 triliun devisa setiap tahun bagi negara, yang tentu saja devisa itu akhirnya menjadi bagian dari gaji dan tunjangan yang kita terima di DPR. Negara tidak boleh menikmati kontribusi ekonomi mereka tanpa memberikan perlindungan hukum yang layak, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 22 tahun menunggu,” tuturnya.

Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Mendengar banyaknya dorongan, Ketua Baleg DPR Bob Hasan lantas memberikan kepastian. Ia memastikan RUU PPRT disahkan tahun ini.

“Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, ya. Tetapi kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi seperti itu,” kata Bob Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Bob mengatakan pihaknya akan kembali melanjutkan pembahasan seusai masa sidang DPR dimulai pada 10 Maret mendatang. Dia berharap berbagai masukan yang diterima dapat membantu penyempurnaan draf RUU PPRT.

“Kita memang tidak pernah terhenti untuk selalu berkonsultasi dan tetap selalu menerapkan meaningful public participation terhadap setiap pembuatan undang-undang. Khususnya tentang PPRT ini, betapa pentingnya karena berliku-liku terkait dengan bagaimana perlindungan maupun juga penyelesaian,” ujarnya.

Politikus Gerindra ini memastikan semua aspirasi publik akan ditampung dalam RUU PPRT. Dia mengatakan pihaknya juga akan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan dalam masa pembahasan.

“Hampir pasti semuanya tertampung. Tetapi jangan salah, bahwa ketika kita berbicara menampung dalam materi muatan, tidak leterlek ya kalimat-kalimatnya itu sama. Tentunya semua yang menjadi harapan di balik daripada pendapat-pendapat tadi itulah yang akan kita masukkan ke dalam materi muatan,” jelasnya.

(Sumber:Menanti RUU PPRT Disahkan Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno merespons terkait penutupan Selat Hormuz imbas perang antar Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran. Eddy Soeparno menyebut Indonesia hanya mengambil 20 persen minyak dan gas bumi (migas) dari Timur Tengah.
“Saat ini Indonesia mengambil hanya sekitar 20% dari kebutuhan migasnya dari Timur Tengah. Sisanya diambil dari Nigeria, Angola, Brazil, bahkan Australia,” kata Eddy Soeparno saat dihubungi, Kamis (5/3/2026).

Selain itu, ia menyebut Indonesia saat ini mengambil alternatif migas dari Amerika Serikat untuk tutupi kekurangan imbas Selat Hormuz ditutup. Karena itu, menurutnya tak perlu ada yang dikhawatirkan.

“Sekarang Indonesia akan mengambil dari Amerika untuk menutupi kekurangan yang mungkin kita akan dapatkan karena penutupan Selat Hormuz. Jadi saya kira opsi untuk membuka apa, pengambilan atau impor BBM dari Amerika Serikat tentu merupakan suatu opsi yang sangat lazim, yang sangat patut dilakukan, apalagi kita telah menandatangani perjanjian perdagangan baru dengan Amerika Serikat,” ucap dia.

Meski begitu, Eddy menyoroti cadangan strategis nasional migas Indonesia yang hanya berusia 20 hari. Dia menyebut situasi akan menjadi buruk ketika Indonessia tidak mendapatkan pasokan BBM sama sekali.

“Yang menjadi permasalahan adalah terkait cadangan strategis nasional migas yang memang 20 hari usianya. Nah, ketika kita kemudian memiliki akses untuk tetap mendapatkan pasokan BBM, tentu itu tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi ketika dalam kondisi terburuk, pasokan BBM itu kemudian menjadi terhenti sama sekali, Indonesia memang tidak memiliki bantalan yang cukup besar untuk bisa bertahan dari ketersediaan BBM yang kita miliki,” jelasnya.

Atas fakta itu, Eddy pun mendorong pemerintah untuk mulai meningkatkan cadangan migas lebih panjang. Menurutnya, perlu dibangun storage capacity untuk menampung cadangan migas lebih besar.

“PR dan prioritas utama ke depannya agar kita meningkatkan cadangan strategis migas kita dari 20 hari menjadi mungkin 30 hari, bahkan lebih daripada itu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tidak hanya sekedar kita membeli atau mengimpor tambahan BBM, tetapi juga mempersiapkan infrastrukturnya, khususnya untuk tempat penampungan atau storage capacity dari BBM ke depan,” tutur dia.

“Jadi harus ada dibangun tangki-tangki penampungan untuk cadangan migas nasional kita di daerah-daerah yang memang harus menyebar di Indonesia,” sambung dia.

(Sumber:Selat Hormuz Ditutup, Waka MPR Sebut RI Punya Alternatif Pasokan Migas.)

Jakarta (VLF) – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho meluncurkan program 1.000 WiFi gratis. Bahkan program yang dibutuhkan masyarakat ini tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.

Peluncuran ini ditandai dengan meneken kesepakatan atau MoU Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Wali Kota Agung hadir langsung meneken program bersama Ketua APJII Riau, Trio Gunawan di Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya.

Program 1.000 WiFi gratis nantinya bakal dinikmati masyarakat Kota Pekanbaru di sejumlah lokasi secara bertahap. Ruang publik menjadi target utama program dari ‘duet Pemko dan pihak swasta’ tersebut.

“Program ini tanpa APBD, kami gandeng pihak swasta untuk memberikan layanan WiFi gratis kepada masyarakat Pekanbaru,” kata Wako Agung usai penandatanganan MoU, Rabu (4/3/2026).

APJII sendiri akan memasang WiFi gratis di 200 titik di Kota Bertuah. Sementara untuk 800 titik lainnya, Pemko akan menggandeng badan usaha lainnya.

Menurut Agung, target utama pemasangan WiFi gratis ini pada seluruh Halte Bus Trans Metro Pekanbaru. Kemudian WiFi gratis ini juga menyasar ruang publik lainnya seperti masjid, Posyandu, hingga Ruang Terbuka Hijau.

“Mulai dari MoU ini kita sudah mulai berjalan, untuk satu titik Wifi bisa digunakan hingga 500 user,” jelasnya.

Program ini selaras janji Agung Nugroho kepada ribuan driver ojek online saat Sahur On The Road (SOTR) pekan lalu. Saat itu, driver banyak meminta ada fasilitas WiFi gratis di ruang publik dan tempat mangkal.

Sementara Ketua APJII Riau, Trio Gunawan mengaku mendukung penuh komitmen yang telah dibuat dalam menghadirkan layanan WiFi gratis.

“Kerjasama dengan Pemko ini memang salah satunya bagi kami untuk mendekatkan dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan wifi gratis. Komitmen ini akan kita jalankan,” pungkasnya.

(Sumber:Walkot Pekanbaru Luncurkan WiFi Gratis di Ruang Publik Tanpa APBD.)