Jakarta (VLF) – Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi merilis laporan keuangan tahunan Presiden Donald Trump. Dari laporan setebal 927 halaman itu, terungkap Trump memiliki pendapatan hingga belasan triliun rupiah dari hasil penjualan token kripto dan kepemilikan ratusan saham perusahaan individual.

Laporan tersebut dirilis pada hari Selasa oleh U.S. Office of Government Ethics untuk pengungkapan kekayaan Trump pada tahun 2025 atau tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya.

Dalam laporan yang dikutip dari CNBC, Rabu (1/7/2026), terungkap pendapatan Trump yang terkait dengan kripto, mulai dari pendapatan US$ 515 juta dari penjualan token yang dirilis oleh perusahaan World Liberty Financial (WLF) hingga pendapatan US$ 65 juta dari penjualan ekuitas di perusahaan induk WLF.

Bila dirupiahkan dengan kurs terkini Rp 17.900 per dolar AS, Trump memperoleh Rp 9,2 triliun dari penjualan token oleh WLF dan Rp 1,16 triliun dari penjualan ekuitas induk WLF. WLF merupakan perusahaan kripto yang terkait dengan Trump yang didirikan bersama oleh anggota keluarganya yang menerbitkan token tata kelola WLFI dan stablecoin USD1.

Trump juga menerima US$ 635 juta atau sekitar Rp 11,36 triliun dalam bentuk royalti dari Celebration Coins. Belum jelas apa sebenarnya koin-koin tersebut. Namun, kantor berita Bloomberg sempat melaporkan bahwa royalti tersebut terkait dengan CIC Digital LLC, bisnis memecoin milik Trump.

Properti golf dan klub Trump juga terus menghasilkan pendapatan besar, menurut pengungkapan tersebut. Dia memperoleh pendapatan lebih dari US$ 290 juta atau sekitar Rp 5,1 triliun dari situ.

Pendapatan itu disumbangkan dari Klub Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Lalu properti golf Trump National Doral. Ada juga klubnya yang berada di Bedminster, New Jersey, Klub Golf Jupiter, dan Trump National Washington, D.C.

Koleksi Saham Trump

Salah satu lonjakan pembelian saham terbesar oleh Trump yang dirinci dalam laporan kekayaan Trump terjadi pada 18 Agustus 2025. Dokumen tersebut menunjukkan tiga pembelian berturut-turut dari beberapa nama besar emiten teknologi macam Apple, Microsoft, dan Nvidia. Setiap transaksi bernilai antara US$ 5-25 juta atau sekitar Rp 89-447 miliar.

Nilai kepemilikan Trump diberikan dalam rentang dolar AS, bukan dalam jumlah absolut, seperti yang biasa dilakukan untuk pengajuan etika pemerintah AS. Transaksi tersebut termasuk di antara transaksi saham individual terbesar dalam pengungkapan tersebut.

Pembelian saham Nvidia terjadi tepat satu minggu setelah Trump mengumumkan bahwa Nvidia dan AMD telah setuju untuk memberikan 15% dari penjualan chip H2O mereka ke China untuk pemerintah AS sebagai imbalan atas persetujuan ekspor. Kesepakatan itu membuka kembali aliran pendapatan utama dari China bagi Nvidia.

Sementara transaksi saham Apple terjadi ketika perusahaan mengumumkan investasi tambahan sebesar US$ 100 miliar di AS pada tanggal 6 Agustus, sehingga total komitmen yang direncanakan di AS mencapai US$ 600 miliar.

Trump juga membeli saham Amazon senilai antara US$ 500 ribu-1 juta atau sekitar Rp 8-17 miliar pada tanggal 23 September. Tepat di hari yang sama ketika persidangan penipuan pelanggan untuk membayar keanggotaan Prime oleh Komisi Perdagangan Federal di Seattle dimulai.

Persidangan berakhir dua hari kemudian dengan akhir cerita Amazon setuju untuk menyelesaikan gugatan tersebut dengan membayar denda perdata sebesar US$ 1 miliar dan pengembalian dana total US$ 1,5 miliar kepada sekitar 35 juta pelanggan.

Investasi Emas hingga Royalti

Trump juga melaporkan menerima total lebih dari US$ 86 juta atau sekitar Rp 1,53 triliun dalam penyelesaian sengketa hukum dari perusahaan media termasuk ABC, CBS, Meta, YouTube, dan X. Dia juga mengungkapkan investasi dalam batangan emas senilai US$ 500 ribu-1 juta atau sekitar Rp 8-17 miliar.

Lebih lanjut, Trump juga mengungkapkan menerima hadiah dengan total lebih dari US$ 370.000 atau sekitar Rp 6,6 miliar, terutama tiket ke acara olahraga, mulai dari tiket Piala Dunia, Super Bowl, UFC, dan berbagai macam pertunjukan olahraga lainnya. Laporan kekayaan Trump juga menunjukkan sejumlah kesepakatan royalti yang menggambarkan betapa luasnya Trump mampu memanfaatkan nama dan merek politiknya sejak memasuki dunia politik.

Pendapatan royalti meliputi US$ 4,7 juta atau sekitar Rp 8,13 miliar yang diterima melalui perjanjian lisensi untuk “Trump Watches” dengan The Best Watches on Earth LLC. Lalu, kesepakatan terkait penerbitan “The Greenwood Bible,” sebuah kolaborasi dengan penyanyi “God Bless the USA” Lee Greenwood, menghasilkan US$ 208.486 atau sekitar Rp 3,73 miliar.

Lalu, kesepakatan lisensi untuk “Trump Sneakers & Fragrances” sebesar US$ 67.634 atau sekitar Rp 1,21 miliar kemudian dukungan untuk “’45′ Guitar” sebesar US$ 35.920 atau sekitar Rp 642 juta.

Lebih lanjut ada juga perjanjian penerbitan untuk “Letters to Trump” senilai US$ 590.730 atau sekitar Rp 10,5 miliar, “Save America” senilai US$ 1.893.965 atau sekitar Rp 33,9 miliar dan “A MAGA Journey senilai US$ 552.685 atau sekitar Rp 9,8 miliar. Item lain menunjukkan Trump menerima bayaran sebesar US$ 200.000 atau sekitar Rp 3,5 miliar untuk acara penggalangan dana di Naples, Florida, pada Desember 2022.

(Sumber:Kripto hingga Saham Jadi Sumber Duit Trump, Nilainya Fantastis!.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menekankan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik di Indonesia. Menurutnya tanpa kepastian hukum, ekonomi tidak akan tumbuh dengan cepat.

Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Prabowo menekankan stabilitas dan keamanan sosial harus tetap dijaga, termasuk penegakan hukum yang adil. Dia mengatakan tak akan ada kemakmuran tanpa stabilitas, tak mungkin ada pembangunan tanpa adanya keamanan.

“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan virtual, Rabu (1/7/2026).

Prabowo melanjutkan, tidak akan ada kesejahteraan tanpa ada ketertiban di Indonesia. Tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada masyarakat pertumbuhan tak bisa dimaksimalkan

Orang nomor satu di Indonesia itu juga kembali mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, dihormati, dan dihargai oleh berbagai pihak.

“Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menggarisbawahi agar hukum tidak menjadi alat bagi mereka yang punya uang untuk menekan orang lain yang tak memiliki daya dan upaya berlebih.

“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,”tegas Prabowo.

(Sumber:Prabowo: Tak Ada Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Kepastian Hukum.)

Jakarta (VLF) – Mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Kesehatan. Namun, gugatan Dharma itu akhirnya kandas di MK.

Sebagaimana diketahui, gugatan Dharma teregister dengan nomor 172/PUU-XXIV/2026. Ada sejumlah pasal UU Kesehatan yang digugat Dharma ke MK.

Pasal-pasal UU Kesehatan yang Digugat ke MK, di antaranya sebagai berikut.

-Pasal 353 ayat (2) huruf g UU 17/2023 tentang Kesehatan:

(2) Kriteria KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

g. kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri.

– Pasal 394 UU Kesehatan:

Setiap Orang wajib mematuhi semua kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

– Pasal 395 ayat (1) UU Kesehatan:

Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah harus segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan/ atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

– Pasal 400 UU Kesehatan:

Setiap orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan wabah.

– Pasal 446 UU Kesehatan

Setiap Orang yang tidak mematuhi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah dan/ atau dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40O dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Minta MK Nyatakan UU Kesehatan Bertentangan dengan UUD 1945

Dalam gugatannya, Dharma menyebut pasal-pasal itu berpotensi merugikan dirinya. Dia menyebut pasal-pasal itu mencederai hak konstitusionalnya.

“Keberlakuan pasal-pasal a quo secara langsung telah mencederai hak konstitusional Pemohon atas pelindungan diri pribadi dan rasa aman, termasuk kedaulatan atas tubuh, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Dharma dalam gugatannya.

Dia menyebut frasa ‘menghalang-halangi’ dalam Pasal 400 terlalu luas. Dia menyebut hal itu bisa memberi ketidakpastian hukum.

“Ketidakjelasan parameter penetapan KLB serta luasnya tafsir frasa ‘menghalang-halangi’ yang diatur dalam Pasal 400 UU Kesehatan, yang kemudian dihubungkan dengan ancaman sanksi pidana berupa denda yang bersifat eksesif dalam Pasal 446 UU Kesehatan, telah menciptakan kondisi yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” ucapnya.

Atas dasar itu, mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini meminta MK:

• Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
• Menyatakan Pasal 353 ayat (2) huruf g UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bersyarat, yaitu: ‘kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan kajian bersama dengan Konsil dan Kolegium dan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat serta harus diumumkan secara transparan kepada publik’
• Menyatakan Pasal 394 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bersyarat, yaitu: ‘Setiap orang memiliki hak dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, dengan tetap menghormati hak atas persetujuan tindakan medis dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’
• Menyatakan Pasal 395 ayat (1) UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional bersyarat, yaitu: ‘Setiap Orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan/atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan/atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan/atau fasilitas Pelayanan kesehatan terdekat’
• Menyatakan Pasal 400 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
• Menyatakan Pasal 446 UU Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Alasan Gugatan

Dharma menguraikan alasan dirinya menggugat pasal-pasal tersebut. Dia menyebut Pasal 353 ayat (2) huruf g UU Kesehatan tidak mengatur parameter yang jelas soal ‘Kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri’.

Dia mengaku memahami frasa itu dimaksudkan untuk memberikan fieksibilitas bagi pemerintah untuk merespons ancaman kesehatan yang bersifat dinamis. Namun dia khawatir frasa tersebut membuka ruang diskresi terlalu luas dan tidak terkendali.

“Ketiadaan pembatasan yang memadai, baik dalam bentuk indikator objektif, parameter ilmiah, maupun mekanisme pengawasan yang efektif, menjadikan kewenangan tersebut rentan digunakan secara subjektif dan sepihak. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) memiliki konsekuensi hukum yang luas dan berdampak sistemik, termasuk terhadap pengalokasian anggaran darurat, pembatasan mobilitas masyarakat, serta potensi pembatasan hak-hak sipil,” ujarnya.

Berikutnya, Dharma menyebut Pasal 394 UU Kesehatan bersifat koersif atau memaksa. Dia mengatakan tidak ada penjelasan ruang lingkup tindakan yang harus dipatuhi serta tidak jelasnya mekanisme pengawasan.

“Dalam kondisi demikian, warga negara, termasuk Pemohon, ditempatkan dalam posisi yang tidak seimbang di hadapan negara, karena diwajibkan untuk tunduk pada suatu norma yang tidak dapat diprediksi, tidak transparan, dan berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Sempat Ubah GugatanDharma juga sempat melakukan perubahan dalam gugatannya. Perubahan itu mencapai 85 persen substansi permohonan dalam gugatan tersebut.
“Izin, Yang Mulia, sebagaimana nasihat Yang Mulia pada persidangan pendahuluan sebelumnya, bahwa perbaikan permohonan kami lakukan cukup menyeluruh, Yang Mulia. Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya, kurang lebih sekitar 85 persen substansi permohonan mengalami perubahan, Yang Mulia,” ujar kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam, dalam sidang perbaikan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ishemat mengatakan perubahan tersebut dilakukan pada sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, hingga petitum. Dia mengatakan gugatan ini tidak mempersoalkan kewenangan menteri menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa.

Dia mengatakan Dharma menganggap UU Kesehatan belum mengatur parameter yang jelas soal penggunaan kewenangan tersebut. Dia mengatakan penetapan KLB harus dilakukan dengan kajian ilmiah yang kuat.

“Oleh karena itu, Pemohon memohon agar frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi,” ujarnya.

Berikut petitum terbaru dari Dharma Pongrekun:

• Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
• Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi’.
• Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan’.
• Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘Setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat’.
• Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
• Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta’.
• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

MK Menolak Gugatan Dharma

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun. MK menyatakan gugatan Dharma terkait pasal-pasal dalam UU Kesehatan tidak beralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian putusan MK sebagaimana dikutip dari dokumen putusan nomor 172/PUU-XXIV/2026, Selasa (30/6).

MK mengatakan UU Kesehatan harus dipahami secara utuh, termasuk asas-asas yang disebut MK menjiwai UU tersebut. MK mengatakan UU Kesehatan ditujukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat dengan menempatkan perlindungan dan peningkatan kesehatan lewat penyelenggaraan sistem kesehatan yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

MK mengatakan asas-asas dan tujuan UU Kesehatan itu telah menjadi batas bagi pasal-pasal lain di dalamnya. Termasuk, menurut MK, pasal penetapan KLB oleh menteri yang digugat Dharma.

“Artinya, jikalau suatu kondisi KLB dan wabah terdapat kriteria lain yang memerlukan penetapan menteri, penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17/2023, in casu asas dan prinsip seperti termaktub dalam norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU 17/2023 yang dalam batas-batas tertentu telah memuat esensi yang dimohonkan dalam Petitum Angka 2 permohonan a quo,” ujar MK.

MK juga menyatakan Pasal 446 UU 17/2023 bukan semata-mata untuk menghukum pelaku yang melanggar kewajiban. MK menyebut pasal itu dibuat untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih luas, yakni kesehatan masyarakat dan keselamatan publik saat KLB atau wabah terjadi.

“Dalam konteks KLB dan wabah, tindakan seseorang yang tidak mematuhi upaya penanggulangan KLB dan wabah atau menghambat implementasinya tidak hanya berdampak terhadap diri sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko penyebaran penyakit kepada masyarakat yang lebih luas,” ujar MK.

MK menyatakan tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam pasal-pasal yang digugat Dharma. MK menyatakan gugatan Dharma tidak beralasan.

“Dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar MK.

(Sumber:Asa Dharma Pongrekun Kandas di MK.)

Jakarta (VLF) – Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Agenda: pembacaan putusan,” demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilihat detikcom, Selasa (30/6/2026).

Sidang akan digelar di ruang Muhammad Hatta Ali lantai 1 Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Tuntutan Nadiem

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp 809.596.125.000 (809 miliar) dan Rp 4.871.469.603.758 (4,8 triliun) atau total senilai Rp 5.681.066.728.758. (5,6 triliun) subsider 9 tahun pidana kurungan.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama,” ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Jaksa menyakini Nadiem bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Sumber:Nadiem Makarim Jalani Vonis Kasus Chromebook Hari Ini.)

Jakarta (VLF) – Eks Calon Bupati (Cabup) Tulungagung, Santoso diadukan ke polisi oleh ketua tim pemenangan soal dana pilkada. Proses mediasi kembali digelar untuk kelima kalinya.

Apriliawan Adi Wasito, Kuasa hukum Tri Agus Prayitno yang merupakan mantan ketua tim pemenangan mengadukan perkara dugaan penipuan itu ke Polres Tulungagung sejak Agustus 2025.

Dalam pengaduan itu, Santoso dinilai telah melanggar komitmen sehingga merugikan Agus senilai Rp1,68 miliar. Untuk menuntaskan persoalan tersebut kedua belah pihak telah berulang kali dipertemukan untuk mediasi dan mencari jalan keluar terbaik. Namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Kali ini proses mediasi dilakukan di kantor Satreskrim Polres Tulungagung dengan dihadiri langsung oleh Agus maupun Santoso. Dalam pertemuan secara tertutup itu kembali dilakukan pembahasan terkait anggaran yang dipersoalkan pengadu.

“Proses mediasi tadi belum menemukan titik temu,” kata Apriliawan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya kedua belah pihak belum menyepakati soal penggunaan dana pilkada Rp1,68 miliar yang digelontorkan oleh pengadu. Keduanya tidak sepakat terkait jumlah anggaran yang dialokasikan.

“Belum adanya kesepakatan karena perbedaan besaran rincian dana yang tidak sama antara kedua belah pihak,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku siap membawa kasus ini ke ramah hukum. Namun, dari pihak kuasa hukum Santoso masih berkeinginan agar perkara ini diselesaikan secara damai melalui komunikasi lanjutkan.

“Pak Agus ingin tetap proses hukum lebih lanjut. Tapi jika ada mediasi bisa dilakukan sambil berjalan,” tegasnya.

Sementara itu Santoso saat keluar dari kantor Satreskrim Polres Tulungagung memilih bungkam dan enggan berkomentar terkait persoalan yang dihadapi. “No comment,” ujar Santoso singkat.

(Sumber:Eks Cabup Tulungagung Dilaporkan ke Polisi Soal Dana Pilkada Rp1,68 M.)

Jakarta (VLF) – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar menerima permohonan praperadilan yang diajukan mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin. Status tersangka Bahtiar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas gugur.

Dilansir detikSulsel, Selasa (30/6/2026), putusan praperadilan tersebut dibacakan hakim Tunggal Muhammad Adil Kasim di Ruang Sidang Oemar Seno Adji, PN Makassar, Senin (29/6). Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan Bahtiar untuk sebagian.

“Amar putusan, satu, mengadili, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian,” kata Adil.

Hakim menyatakan status tersangka Bahtiar tidak sah. Hakim memerintahkan Kejati Sulsel membebaskan Bahtiar dari tahanan.

“Dua, hakim menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon berupa penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor AP 59 dan P 34 dari B 2/03/2026 tanggal 9 Maret 2026,” sambung hakim.

Selanjutnya, hakim menyatakan penahanan terhadap Bahtiar juga tidak sah. Upaya paksa Kejati Sulsel yang melakukan penahanan terhadap Bahtiar, disebut hakim, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

(Sumber:Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Menang Praperadilan, Status Tersangka Gugur.)

Jakarta (VLF) – Satgas Gakkum Lundup Dittipideksus Bareskrim Polri menyelamatkan keuangan negara hampir Rp 1 triliun dari berbagai kasus impor ilegal. Termasuk kasus di Pontianak.

Dikutip detikNews, Satgas Gakkum Lundup Polri dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada April 2026. Pembentukan satgas sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menindak kasus-kasus terkait impor ilegal.

“Penegakan hukum ini bentuk komitmen nyata Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan seluruh aktivitas perdagangan dan importasi di Indonesia berjalan sesuai kekuatan hukum yang berlaku,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).

Kasus yang diungkap Tim Satgas Gakkum Lundup adalah penyeludupan handphone iPhone dan Android bekas. Dari hasil penggerebekan di empat lokasi di wilayah Penjaringan, Pluit, Jakarta Utara; dan Sidoarjo, Jawa Timur, pada 15 dan 16 April lalu, penyidik menyita sekitar 50 ribu unit iPhone dan Android beserta sparepart, LCD, baterai serta komponen lainnya dengan nilai mencapai Rp 250 miliar.

Polisi juga menyita 256.300 unit perlengkapan bayi dan mainan anak senilai sekitar Rp 3 miliar. Dari hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni DCP alias PT, SJ, TW (Direktur PT TSI), dan MT (Direktur PT TSL).

Pada 17 April, Satgas Gakkum Lundup juga menggeledah dua gudang di Pontianak, Kalimantan Barat. Dari dua lokasi tersebut, polisi menyita bawang putih, bawang merah, dan cabai kering seberat 23 ton dan dikirim dari China, India, dan Belanda.

Barang tersebut diduga masuk tanpa dokumen resmi karantina, dokumen impor, maupun dokumen perdagangan yang sah. Ade menyebut nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai Rp 24 miliar per tahun.

“Nilai perputaran usaha diperkirakan mencapai sekitar Rp 24,96 miliar per tahun,” ungkapnya.

Pada Desember 2025, polisi juga menyita 846 bal pakaian bekas dari Korea Selatan senilai Rp 3,5 miliar di Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam tindak pidana importir ilegal ini, pihaknya berhasil menangkap dua tersangka berinisial ZT dan SB.

“Total transaksi importasi ilegal yang dilakukan oleh kedua tersangka selama periode tahun 2021 hingga 2025 mencapai Rp 669 miliar,” katanya.

Satgas juga melakukan penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang. Dari kedua tersangka, pihaknya menyita 7 unit bus, 1 mobil Pajero, dan aset lainnya senilai Rp 22 miliar.

Ade menjelaskan sasaran operasi dari satgas ini adalah seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan penyeludupan, baik ekspor maupun impor ilegal. Hal tersebut meliputi penyeludupan hasil sumber daya alam (SDA) dari hasil lingkungan hidup, baik yang dilakukan melalui maupun di luar Kawasan Pabean.

Dari serangkaian kasus yang telah diungkap, modus operandi yang kerap dilakukan para pelaku adalah menyamarkan berkas izin lewat underingvoicing, under-accounting, hingga missdeclare.

(Sumber:Polri Selamatkan Hampir Rp 1 Triliun dari Kasus Impor, Termasuk di Pontianak.)

Jakarta (VLF) – Guns N Roses (GNR) dipastikan bakal kembali menghentak Jakarta pada 21 November 2026. Brad Pitt meraih kemenangan dalam pertempuran hukumnya yang berlangsung dengan mantan istrinya, Angelina Jolie.
Berikut lima berita populer selama sepekan:

1. Perjuangan Promotor Setahun Rayu Guns N’ Roses Ngonser di Jakarta

(GNR) dipastikan bakal kembali menghentak Jakarta pada 21 November 2026. Tapi tahu gak sih detikers, di balik poster konser yang mentereng, ada proses negosiasi yang super alot dan panjang?

Founder Rajawali Indonesia, Anas Alimi, blak-blakan soal perjuangannya meluluhkan hati manajemen Axl Rose Cs. Ternyata, butuh waktu hampir satu tahun buat membangun komunikasi sampai akhirnya band rock legendaris asal Amerika Serikat itu bilang ‘yes’ untuk balik manggung di Jakarta.

“Ada banyak sekali cerita. Persiapan tur band sebesar Guns N’ Roses itu kompleks banget. Bukan cuma soal jadwal, tapi rute perjalanan, logistik, sampai standar produksi yang sangat detail harus dipenuhi,” ujar Anas dalam konferensi pers di Jakarta.

2. Daftar Harga Tiket Showcase Naura Ayu Cerita Penuh Cahaya

Kabar gembira buat kamu para Teman Naura! Yup, Naura Ayu baru saja membagikan detail harga tiket untuk showcase tunggalnya yang bertajuk Cerita Penuh Cahaya.

Melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Naura membocorkan kategori tiket yang bisa dipilih para penggemar untuk menyaksikan penampilannya secara langsung.

Showcase ini diprediksi bakal jadi momen yang intim dan spesial, mengingat Naura baru saja merilis beberapa single hits belakangan ini.

3. Amal Clooney Ungkap Kariernya Lebih Mudah Sebelum Nikah

Pernikahan Amal dan George Clooney jadi perbincangan penggemarnya. Kisah cinta keduanya yang gak terduga sampai ke jenjang pernikahan dan punya anak, namun tahukah detikers kalau Amal curhat kehidupan dan kariernya ‘lebih mudah’ sebelum menikah dengan sang aktor.

Omongan itu diucapkan pengacara HAM saat tampil dalam sebuah acara di Bangkok, awal bulan ini.

“Lebih mudah ketika saya bisa memutuskan jenis eksposur apa yang saya dapatkan. Itu adalah sesuatu yang baru untuk dijalani,” katanya dilansir dari Daily Mail, Minggu (28/6).

4. Rano Karno Spill Rencana Netflix Syuting 6 Film di Jakarta

Jakarta semakin dilirik sebagai lokasi syuting produksi film internasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan Netflix berencana memproduksi enam film baru di ibu kota sepanjang tahun ini.

Informasi tersebut disampaikan Rano saat meresmikan peluncuran Jakarta Film Commission di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/6).

Meski jadwal syutingnya belum diumumkan, Rano memastikan rencana produksi tersebut sudah masuk dalam agenda kerja sama.

“Saya harus menyebutkan Netflix akan syuting di Indonesia (Jakarta) membuat enam film lagi,” kata Rano dikutip dari CNNIndonesia.com.

5. Brad Pitt Menang Atas Gugatan Hukum Properti Kebun Anggur Angelina Jolie

Brad Pitt meraih kemenangan dalam pertempuran hukumnya yang berlangsung dengan mantan istrinya, Angelina Jolie. Gak cuma permasalahan dengan anak-anaknya saja, namun juga terkait harta kebun anggur bernama Château Miraval.

Pengadilan Tinggi California mengabulkan mosi dari tim hukum Brad Pitt pada 17 Juni yang lalu. Hasilnya, kebun anggur itu jadi milik sang aktor.

Menurut tim kuasa hukum Brad Pitt, dilansir dari Page Six, Sabtu (27/6), pengacaranya berpendapat investor dari perusahaan Stoli Group punya pengetahuan langsung tentang penjualan perkebunan anggur Prancis.

(Sumber:Guns N’ Roses Bakal Konser di Indonesia, Brad Pitt Menang Gugatan Hukum Properti.)

Jakarta (VLF) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk tujuh entitas baru sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penunjukan itu merupakan bagian dari upaya untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital.

“Pada Mei 2026, DJP kembali melakukan penyesuaian daftar pemungut PPN PMSE melalui penunjukan tujuh pemungut baru,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Tujuh entitas baru yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah Strava Inc, Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group Inc, Kling AI Pte Ltd, Law School Admission Council Inc dan PLAUD LLC. Mereka bergerak di berbagai sektor ekonomi digital termasuk layanan kebugaran, konten digital, pendidikan dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

“Ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pemungutan PPN PMSE seiring perkembangan model bisnis digital,” ucapnya.

Sampai akhir Mei 2026, DJP telah menunjuk 271 pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total senilai Rp 40,55 triliun.

Setoran PPN PMSE yang terkumpul Rp 40,55 triliun terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, Rp 10,32 triliun pada 2025, serta Rp 4,88 triliun pada 2026.

“DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ucap Inge.

(Sumber:Strava Masuk Daftar Pemungut Pajak!.)

Jakarta (VLF) – Penyidik Kortastipidkor Polri mengungkap dugaan adanya perusahaan importir yang memberikan sejumlah uang kepada oknum pejabat atau penyelenggara negara untuk melancarkan impor telepon seluler (HP) bekas ilegal di Pabean Juanda. Hal itu terungkap usai penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Juanda pada Rabu (24/6).

Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortastipidkor Polri Brigjen Mulya Hakim Solichin mengatakan praktik tersebut diduga terjadi sejak 2024 hingga 2026.

“Selain itu, penyidik juga menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum pejabat atau penyelenggara negara guna mempermudah proses pemasukan dan pengeluaran barang ke wilayah Indonesia,” kata Mulya dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Dari hasil penyidikan sementara, perusahaan-perusahaan importir diduga memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui Pabean Juanda dengan modus menggunakan dokumen impor yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya.

“Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan, ditemukan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan importir memasukkan telepon seluler bekas dari luar negeri melalui Pabean Juanda dengan menggunakan dokumen impor yang mencantumkan jenis barang lain, sehingga tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya masuk ke wilayah Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya persekongkolan antara importir dan oknum tertentu sehingga barang impor bisa lolos tanpa pemeriksaan fisik sebagaimana mestinya.

“Penyidik juga mendalami dugaan adanya persekongkolan yang menyebabkan kegiatan importasi tersebut dapat berlangsung tanpa pemeriksaan fisik yang memadai terhadap barang impor yang masuk,” imbuh Mulya.

Ia menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan. Proses penggeledahan yang telah dilakukan bertujuan untuk memperkuat alat bukti dalam rangka mengungkap seluruh pihak yang terlibat hingga memastikan proses penegakan hukum.

“Selain fokus pada pengungkapan pelaku, penyidik juga akan melakukan penelusuran aset guna mengidentifikasi dan mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, sehingga kerugian negara yang timbul dapat dipulihkan secara optimal,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda di Jalan Raya Bandara Juanda, Sidoarjo, Rabu (24/6). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi importasi telepon seluler (ponsel) bekas.

Selain itu, di waktu yang bersamaan polisi juga menggeledah Gudang Kargo Juanda atau PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), rumah Saudara MT (pihak swasta) di Jalan Raya Darmo Permai II Surabaya, dan rumah Saudari AY (oknum BC) di wilayah Ketintang, Surabaya.

Dari penggeledahan di Kantor Bea Cukai Juanda, penyidik menyita tiga kontainer dokumen dan satu file hasil mirroring aplikasi CEISA. Sementara dari PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), polisi mengamankan empat kontainer dokumen.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti dari dua rumah yang digeledah. Dari rumah MT, polisi mengamankan lima unit iPhone, DVR CCTV, rekening koran, buku catatan pembagian uang, slip setoran, serta uang tunai Rp 165 juta dan SGD 14.200.

Sedangkan dari rumah AY, penyidik menyita perhiasan emas sekitar 22 gram, satu sertifikat tanah dan bangunan, satu akta jual beli (AJB), delapan sertifikat hak guna bangunan (SHGB), serta satu BPKB sepeda motor.

Masih terkait perkara yang sama, pada Kamis (25/6) penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor PT TSL, yang ditemukan dalam kondisi telah tutup, tidak ada aktivitas dan telah dipasang plang untuk dijual.

Kemudian dilakukan pula penggeledahan di rumah AHT, ditemukan barang bukti 37 dokumen terkait data perbankan dan kepemilikan aset. Penggeledahan lalu menyasar dua kafe yaitu Cafe Sulthan dan Cafe AZ, ditemukan barang bukti antara lain dokumen terkait Pendirian Akta CV AHS ENTERTAINMENT, dokumen Perizinan CV AHS ENTERTAINTMENT, sejumlah rekening bank, 3 Digital Video Recorder (DVR) CCTV, 2 flashdisk, 4 box karton Kosong warna coklat bertuliskan ‘Arsip Kantor Wilayah DJBJ Jawa Timur’, serta 1 bundel dokumen perpajakan.

(Sumber:Ada Dugaan Suap Oknum Pejabat Bea Cukai Juanda di Kasus Impor HP Bekas.)