Jakarta (VLF) – Pemerintah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di kisaran 4,5% hingga 5%. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5% yang dicapai tahun lalu.
China juga merilis Rencana Lima Tahun ke-15, dan. Tak hanya itu, pemerintahan Negeri Tirai Bambu berjanji akan meningkatkan investasi di bidang inovasi, industri berteknologi tinggi, riset ilmiah, serta mendorong peningkatan yang “signifikan” dalam konsumsi rumah tangga sebagai porsi dari output ekonomi.

Dikutip dari Reuters, Kamis (5/3/2026), janji-janji tersebut menunjukkan bahwa Beijing menyadari lemahnya permintaan domestik membuat ekonomi terbesar kedua di dunia itu terlalu bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan.

Namun di saat yang sama, pemerintah juga tidak ingin menghentikan upaya untuk meningkatkan kualitas kompleks industrinya yang sangat besar, karena sektor tersebut memberi China kekuatan dalam rantai pasok global, terutama terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di tengah rivalitas yang semakin intens.

Target pertumbuhan tersebut tercantum dalam laporan resmi pemerintah yang dilihat oleh Reuters dan akan dipresentasikan di parlemen, yang membuka sidang tahunan pada Kamis dengan pidato dari Perdana Menteri Li Qiang.

Para ekonom mengatakan target yang lebih rendah memberi Beijing lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan reformasi, seperti mengurangi kelebihan kapasitas industri. Namun mereka juga mengingatkan bahwa langkah ini tidak berarti China meninggalkan model pertumbuhan yang berfokus pada produksi.

Analis dari Mercator Institute for China Studies (MERICS) menilai janji pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga masih kosong. Menurut mereka, kepemimpinan China percaya bahwa dukungan besar terhadap industri strategis lebih sesuai dengan kepentingan nasional, terutama di tengah kompetisi kekuatan besar.

“Dengan kondisi yang rapuh seperti sekarang, kebijakan ekonomi China akan terus secara sistematis lebih berpihak pada perusahaan dibandingkan rumah tangga,” tulis analis MERICS dalam sebuah catatan sebelum sidang parlemen dimulai.

“Mereka akan terus memperlambat perluasan program kesejahteraan sosial, sementara pada saat yang sama menggunakan subsidi besar dan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kapasitas industri,” tambahnya

Rencana Stimulus

Dari sisi stimulus ekonomi, China merencanakan defisit anggaran sebesar 4,0% dari Produk Domestik Bruto (PDB), hampir sama dengan tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan kuota penerbitan utang khusus yang tidak berubah, yaitu 1,3 triliun yuan (sekitar US$ 188,49 miliar) untuk pemerintah pusat dan 4,4 triliun yuan untuk pemerintah daerah.

China juga berjanji akan menaikkan pensiun bulanan minimum sebesar 20 yuan per orang serta meningkatkan subsidi asuransi kesehatan dasar bagi masyarakat pedesaan yang tidak bekerja sebesar 24 yuan.

Selain itu, pemerintah menyatakan ingin meningkatkan belanja pendidikan, memberikan subsidi untuk layanan penitipan anak, serta mereformasi rumah sakit publik. Larry Hu, kepala ekonom China di Macquarie, memperkirakan kebijakan fiskal China akan disesuaikan secara fleksibel tergantung pada kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

“Jika ekspor tetap kuat, mereka mungkin akan mentoleransi konsumsi domestik yang lemah. Sebaliknya, jika ekspor melemah, mereka akan meningkatkan stimulus domestik untuk mempertahankan target pertumbuhan PDB,” kata Hu.

(Sumber:China Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5% Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Launching Dashboard Sistem Aplikasi Jaga Sertifikasi Halal. Launching yang juga diisi dengan Sosialisasi Anti-Korupsi ini menjadi upaya BPJPH dalam penguatan sinergi pencegahan korupsi di lingkungan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, sekaligus upaya preventif dalam memitigasi risiko korupsi pada pelayanan sertifikasi halal.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa anti-korupsi bukan sekadar agenda administratif, melainkan melekat secara intrinsik pada karakteristik dan mandat BPJPH. Dia mengatakan BPJPH mengemban amanah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, apa yang dimakan, diminum, dan digunakan sehari-hari.

Karena itu, integritas bukan hanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tetapi juga bagian dari nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab etik yang melekat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal itu diungkapkan oleh Haikal di Gedung BPJPH Jakarta, Rabu (4/3/2026).

“BPJPH berbeda dengan lembaga lain, karena kita berhubungan dengan apa yang dikonsumsi masyarakat dari semua lapisan, dari anak SD hingga orang tua. Ketika kepercayaan publik rusak, dampaknya sistemik,” kata Haikal dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).

Lebih lanjut, Haikal menekankan bahwa mandat sertifikasi halal tidak semata urusan administratif atau prosedural saja, melainkan menyangkut legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jika integritas penyelenggara terciderai, maka bukan hanya reputasi lembaga yang terdampak, tetapi juga marwah sertifikasi halal itu sendiri.

Dia mengatakan ketika kepercayaan publik runtuh, efektivitas regulasi dapat tergerus dan eksistensi kelembagaan ikut dipertaruhkan.

“Dari perspektif nilai dan norma, praktik korupsi bertentangan secara diametral dengan prinsip kehalalan yang menuntut kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Kejahatan, lanjutnya, kerap berawal dari pamrih dan pembenaran-pembenaran yang dianggap kecil. Pola pikir semacam ini justru membuka ruang abu-abu yang berisiko melahirkan penyimpangan,” tuturnya.

“Tidak boleh ada pungutan liar, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita putuskan zero tolerance terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Sistem ini harus kita jaga bersama,” sambungnya.

Launching Dashboard Jaga Sertifikasi Halal ini menjadi upaya BPJPH dalam membangun sistem yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Dashboard ini diharapkan memperkuat transparansi proses layanan, memudahkan monitoring, serta membuka ruang partisipasi pengawasan dari para pemangku kepentingan.

Melalui sinergi BPJPH dan KPK ini, diharapkan tercipta tata kelola sertifikasi halal yang bersih, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama ekosistem halal nasional.

“Semoga Allah merahmati ikhtiar kita di bulan yang baik ini, dan menguatkan komitmen kita untuk menjaga amanah pelayanan halal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan pentingnya menjaga marwah kelembagaan.

“Jangan sampai marwah BPJPH jatuh hanya karena ulah oknum. Ketika marwah jatuh, banyak pihak akan mencemooh. Untuk memulihkannya membutuhkan upaya luar biasa,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik akan secara langsung memengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan juga menjadi responden dalam survei integritas yang dilakukan KPK. Pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik.

Aminudin juga mengingatkan bahwa birokrasi yang lamban dapat menjadi hambatan bagi dunia usaha yang dituntut bergerak secara agile/lincah.

“Time is money. Jika birokrasi tidak adaptif, pelaku usaha yang terdampak,” tuturnya.

Selain launching dashboard, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi regulasi terbaru terkait pelaporan gratifikasi yakni Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Regulasi tersebut memperkuat mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk BPJPH.

Sebagai informasi tambahan, hadir dalam kegiatan, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Arif Waluyo, serta jajaran Pejabat Tinggi Pratama dan administrator di lingkungan BPJPH.

Hadir pula perwakilan asosiasi usaha, diantaranya Gabungan Perusahaan Makanan & Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional, dan lain sebagainya.

(Sumber:BPJPH Gandeng KPK Perkenalkan Dashboard Jaga Sertifikasi Halal.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih bisa menahan dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Salah satu yang membuat dirinya percaya diri adalah kenaikan pungutan pajak.

Purbaya memaparkan penerimaan negara dari pajak pada awal 2026 naik 30%. Paparan ini disampaikan Purbaya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa mantan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Politik, hingga diplomat senior di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam.

“Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah, karena tax collection kita juga membaik, Januari kan tumbuhnya 30%. Itu angka yang signifikan sekali, artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak, dan bea cukai,” papar Purbaya usai pertemuan.

Ketika ditanya berapa lama ketananan APBN menghadapi gejolak yang terjadi, Purbaya menilai setidaknya setahun ini APBN masih mampu menahan kenaikan harga minyak.

“Pokoknya kita hitung simulasi harga minyak di level tertentu ya, setahun, untuk anggaran setahun ini, jadi masih bisa di-absorb kalau harga minyak naik,” ujar Purbaya.

Apabila harga minyak naik terlalu tinggi di luar kemampuan APBN, Purbaya menekankan pemerintah akan menghitung ulang dan mencari jalan keluarnya. “Kalau terlalu tinggi, kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang,” ujar Purbaya.

Dia juga sempat mengatakan sejauh ini kenaikan harga minyak ke US$ 80 per barel masih dapat diantisipasi APBN. Kemudian apabila harga minyak naik lebih tinggi sampai level US$ 92 per barel, APBN dipastikan masih bisa dikendalikan.

“Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$ 80, saya hitung sampai US$ 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya. Jadi, tidak masalah,” papar Purbaya.

(Sumber:Purbaya Pede APBN Bisa Tahan Gejolak Timur Tengah: Penerimaan Pajak Membaik.)

Jakarta (VLF) – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dan AALTO HAPS Limited (AALTO), anak perusahaan Airbus, menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan Stratospace dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Melalui MoU tersebut, AALTO akan berperan sebagai penyedia layanan konektivitas Stratospace dan operasional Stratocraft, yang mencakup aktivitas penempatan, pengoperasian, serta pengelolaan solusi konektivitas berbasis platform ketinggian tinggi (High Altitude Platform System/HAPS). Sementara itu, Mitratel sebagai penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terkemuka, yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia Tbk, akan mendukung kolaborasi ini melalui penyediaan dan pengelolaan layanan infrastruktur menara yang diperlukan untuk mendukung implementasi inisiatif secara efektif.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di sela-sela ajang Mobile World Congress di Barcelona pada 2 Maret 2026, sebagai tonggak penting dalam menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghadirkan solusi konektivitas yang inovatif, andal, dan berkelanjutan di Tanah Air. Perluasan ruang lingkup kerja sama ini merupakan kelanjutan dari MoU yang telah ditandatangani kedua perusahaan pada 2023.

Mitratel mendorong inovasi sekaligus mengantisipasi kesiapan teknologi untuk diimplementasikan. Dengan menggunakan kerangka implementasi yang terstruktur, kapabilitas serta potensi kontribusi masing-masing pihak akan dievaluasi secara menyeluruh melalui studi kelayakan yang komprehensif. Studi tersebut mencakup aspek bisnis, finansial, teknis, operasional, geografis, komersial, hukum, regulasi, perpajakan, serta aspek relevan lainnya guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan yang prudent.

Selain itu, kedua pihak akan berkoordinasi dan menjalankan proses yang diperlukan untuk memperoleh perizinan, persetujuan, dan dokumentasi dari instansi pemerintah serta lembaga terkait, dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Chief Executive Officer Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Mitratel dalam memperkuat ekosistem infrastruktur digital nasional Indonesia.

“Melalui kolaborasi strategis dengan AALTO, kami berupaya membangun model sinergi terintegrasi antara infrastruktur menara dan teknologi HAPS guna meningkatkan kualitas, cakupan, serta ketahanan layanan telekomunikasi di Indonesia. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi kedua pihak untuk melakukan kajian komprehensif serta menyusun peta jalan implementasi yang terukur dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kolaborasi ini akan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mematuhi seluruh kerangka hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia maupun yurisdiksi terkait. Secara terpisah, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Indonesia, Seno Soemadji menyampaikan bahwa inisiatif kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi Telkom Group dalam mengeksplorasi solusi konektivitas masa depan yang melengkapi infrastruktur terestrial.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen strategis jangka panjang TelkomGroup dalam membangun infrastruktur digital nasional yang future-ready dan berdaulat bagi Indonesia. Seiring dengan percepatan ekonomi digital, ketahanan serta pemerataan konektivitas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing nasional. Kami memandang teknologi HAPS sebagai enabler strategis untuk memperluas cakupan layanan, memperkuat resiliensi jaringan, serta membuka peluang model layanan baru, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses. Perpanjangan Nota Kesepahaman ini menghadirkan kerangka kerja yang terstruktur guna memastikan setiap implementasi ke depan dapat berjalan secara berkelanjutan, memilki tata kelola yang baik, serta selaras dengan agenda transformasi digital nasional Indonesia,” ujar Seno Soemadji.

Sementara itu, Chief Executive Officer AALTO, Hughes Boulnois, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi ini dilakukan di tengah meningkatnya momentum komersial teknologi Stratospace.

“Kami memperkuat kolaborasi dengan Mitratel pada saat teknologi Stratospace menunjukkan potensi komersial yang semakin kuat. Dengan kemampuan Zephyr dalam menghadirkan konektivitas langsung ke perangkat (direct-to-device), kami dapat membantu menutup kesenjangan cakupan di wilayah 3T Indonesia serta meningkatkan ketahanan jaringan nasional. Komitmen para mitra kami di kawasan Asia-Pasifik menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan AALTO sekaligus bagian penting dari babak baru konektivitas global,” ujarnya.

Dengan diperpanjangnya MoU hingga Oktober 2027, Mitratel dan AALTO memperluas ruang lingkup kerja sama untuk terus mengevaluasi, menyempurnakan, dan merealisasikan potensi sinergi antara teknologi HAPS dan infrastruktur telekomunikasi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pemerataan akses konektivitas serta mempercepat transformasi digital Indonesia.

(Sumber:Mitratel Gandeng Anak Usaha Airbus Genjot Infrastruktur Telekomunikasi RI.)

Jakarta (VLF) – Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa outsourcing. Fadia Arafiq juga merupakan putri aktor dan penyanyi A. Rafiq dan kakak aktris Fairuz A Rafiq. Dalam OTT itu, sebanyak 11 orang ikut terjaring. Termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar. Fairuz juga ikut buka suara soal penangkapan kakaknya itu. Berikut fakta-faktanya dilansir detikJateng.

Fadia Diterbangkan ke Jakarta Usai OTT

Mantan penyanyi dari lagu berjudul ‘Cik Cik Bum Bum’ itu disebut langsung dibawa ke Jakarta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dimintai konfirmasi lewat pesan singkat membenarkannya.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati (Pekalongan),” kata Budi, Selasa (3/3/2026).

“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” sambungnya.

Pejabat Pemkab Diperiksa KPK

Sementara itu sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan diperiksa KPK di Mapolres Pekalongan Kota. Pemeriksaan diduga buntut OTT yang menjaring Fadia A Rafiq.

Pantauan detikJateng, sejumlah mobil dinas pelat merah tampak terparkir di halaman Mapolres Pekalongan Kota. Setidaknya ada lima mobil pelat merah milik jajaran Pemkab Pekalongan.

Empat mobil dinas terparkir di halaman mapolres dan satu lainnya parkir di pinggir Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan. Mobil-mobil ini, di antaranya Toyota Rush G 1269 XB, Toyota Avanza G 1090 XB, Toyota Rush G 1223 XB, Toyota Rush G 84 B, dan Toyota Rush G 1256 XB.

di gedung Mapolres lantai dua. Tiga pejabat diketahui adalah kepala dinas dan satu kepala bagian.

Pejabat Pemkab Dibawa ke Jakarta

Sejumlah Pejabat Dibawa ke Jakarta Usai Diperiksa KPK di Mapolres Pekalongan Kota

Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan marathon terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Mapolres Pekalongan Kota. Usai pemeriksaan, sejumlah pejabat dibawa ke jakarta dengan menggunakan bus.

Hal tersebut dikatakan Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, Selasa Sore (03/03). Menurut Riki, pihaknya hanya memfasilitasi tempat bagi KPK.

beberapa pejabat, baik mungkin Sekda Kabupaten Pekalongan dan beberapa Kepala Dinas. Dan informasinya ada juga dari pihak camat,” Kata Riki.

Saat dilakukan pemeriksaan tersebut, diakuinya memberikan pengamanan ketat sejak Senin Malam (2/3). Usai menjalani rangkaian pemeriksaan intensif di aula Polres, rombongan pejabat tersebut akhirnya diberangkatkan menuju Jakarta pada Selasa sore (3/3) dengan menggunakan bus.

“Iya, baru saja hari ini diberangkatkan beberapa pejabat, berangkat menggunakan bus ke Jakarta,” katanya.

11 Orang Diamankan

KPK mengamankan total 11 orang dalam OTT di Pekalongan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.

“Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut, ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Sejumlah pihak swasta juga dibawa. Salah satunya dari pihak rumah sakit yang ada di Pekalongan.

“Termasuk juga pihak-pihak yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa itu, artinya dari dinas. Juga ada Sekda, ada juga dari rumah sakit ya,” ujarnya.

bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan KPK.

Pengadaan Jasa Outsourcing

KPK menyebut OTT ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan. KPK menduga ada kongkalikong dalam pengadaannya.

“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ), salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

KPK belum menguraikan detail kasus tersebut. Dia mengatakan ada vendor yang diduga telah diatur untuk memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa.

“Ada sejumlah pengadaan ya yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga diatur, dikondisikan, sehingga vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa masuk dan menang ya untuk delivery barang ataupun jasa di Pemkab Pekalongan. Termasuk pengadaan outsourced itu ya, pengadaan, apa, tenaga pendukung ya dalam, apa, pengelolaan di Pemkab Pekalongan dan bisa ada di beberapa dinas,” ujarnya.

KPK Sita Mobil – Uang

Barang bukti yang diamankan KPK di antaranya barang bukti elektronik hingga mobil.

“Di antaranya memang BBE (barang bukti elektronik) juga diamankan gitu kan, ada kendaraan juga yang diamankan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026)

KPK juga menghitung barang bukti uang. Budi menyebut barang bukti uang itu akan dicek.

“Untuk uang nanti akan kita cek ya. Sedangkan BBE dan juga kendaraan menjadi salah satu barang bukti yang diamankan,” katanya.

Budi menyebut barang bukti yang dikumpulkan masih dalam perjalanan. Barang bukti tersebut masih dalam perjalanan dari Pekalongan menuju Jakarta.

Fairuz Sebut Keluarga Terkejut

Kabar penangkapan itu pun mengejutkan pihak keluarga. Fairuz A Rafiq bersama suami, Sonny Septian, memberikan tanggapannya.

“Sebenarnya kan, semua sudah dewasa, sudah menjalani kehidupan keluarganya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Jadi mereka menjalani keluarganya, mereka menjalani kehidupannya, kita juga menjalani keluarga kita, menjalani kesibukan keluarga kita. Sudah tentu masing-masing juga tahu apa yang dilakukan masing-masing gitu,” kata Sonny Septian ditemui di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2026).

Saat ditanya lebih lanjut, Sonny Septian menyebut pihaknya belum mengetahui detail persoalan tersebut. Pihaknya juga belum berkomunikasi dengan keluarga lainnya.

“Fairuz sendiri juga kalau masalah kayak gini juga belum tahu lebih lanjut karena memang belum berkomunikasi apa-apa gitu,” ungkapnya.

Fairuz A Rafiq mengaku terkejut saat mengetahui kabar kakak terjaring OTT KPK terkait outsourching di Pekalongan. Ia menegaskan tidak mengetahui persoalan hukum yang kini menjerat Fadia.

“Yang pasti, pastinya kaget ya dengan berita ini karena saya tidak tahu-menahu tentang hal ini gitu. Dan pastinya sebagai adik saya mendoakan, semoga permasalahannya cepat selesai. Apa pun itu, saya pasti dukung,” ungkap Fairuz.

Ia juga menegaskan setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Termasuk kakaknya jika benar bersalah.

“Mau itu salah, ada konsekuensinya silakan dijalani. Kalau tidak benar juga harus bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya,” tuturnya.

“Yang jelas, untuk permasalahan ini kan saya punya rumah tangga sendiri, kakak saya juga punya rumah tangga sendiri. Kan setiap hari kami tahu dan kegiatan masing-masing kan berbeda,” jelas Fairuz.

Fairuz tak menampik rasa kaget yang ia rasakan. Ia berusaha mendoakan yang terbaik untuk kakaknya.

“Jadi pastinya kalau dibilang gimana, kagetlah pasti karena itu kakak saya gitu, dan pastinya saya akan mendoakan yang terbaik buat kakak saya,” ujarnya.

Sumber:Fakta-fakta Fadia A Rafiq Terjaring OTT KPK hingga Fairuz Mengaku Kaget.

Jakarta (VLF) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Indonesia agar keluar dari Board of Peace (BoP) usai Iran dibombardir Israel dan Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Agung Laksono menilai desakan tersebut merupakan rasa prihatin.

“Kami memahami bahwa dorongan untuk mengevaluasi posisi Indonesia dalam forum internasional lahir dari rasa keprihatinan yang mendalam atas situasi yang terjadi,” ujar Dave kepada wartawan, Rabu (3/3/2026).

“Empati terhadap penderitaan dan keresahan masyarakat dunia tentu dapat dimengerti, karena setiap tragedi kemanusiaan selalu menyentuh nurani bangsa ini,” tambahnya.

Dave menyebut Indonesia sebagai negara yang sejak awal berkomitmen dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kehadiran Indonesia di Board of Peace justru memiliki nilai strategis.

“Forum ini menjadi sarana penting untuk menyuarakan prinsip perdamaian melalui diplomasi, sekaligus menegaskan politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak, tetapi selalu aktif mendorong solusi damai,” katanya.

“Dengan demikian, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional bukan sekadar simbol, melainkan sarana nyata untuk memastikan suara bangsa ini tetap didengar dalam upaya menghentikan agresi dan menegakkan hukum internasional,” sambungnya.

Lalu, Dave mengatakan bahwa posisi Indonesia sebagai anggota BoP memberikan keuntungan strategis, karena memungkinkan bangsa ini untuk terus berperan sebagai juru damai, menjaga konsistensi sikap, dan memperkuat kredibilitas politik luar negeri.

Langkah ini, katanya, sejalan dengan kepentingan nasional sekaligus mempertegas peran Indonesia sebagai negara yang konsisten menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan diplomasi demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

“Komisi I DPR RI mendukung agar pemerintah terus aktif mendorong peran Indonesia melalui jalur bilateral maupun multilateral, termasuk di PBB dan OKI, dengan sikap konsisten menolak agresi, menjunjung hukum internasional, dan memperjuangkan stabilitas kawasan,” katanya.

Diketahui, AS dan Israel menyerang wilayah Iran pada Sabtu (28/2) kota Iran. Kompleks kediaman Khamenei di Teheran disebut telah dijatuhkan puluhan bom.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kematian Khamenei. Khamenei tewas dalam serangan AS dan Israel di Teheran.

“Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah mati,” kata Trump di jaringan media Social Truth miliknya, dilansir AFP, Minggu (1/3/2026).

(Sumber:Waka Komisi I DPR Bicara Peran Indonesia Usai Muncul Desakan Keluar BoP.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memutuskan mengembalikan mobil dinas Rp 8,49 miliar yang sempat bikin heboh publik. Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyebutkan keputusan itu tepat dilakukan.

“Kalau menurut pendapat saya keputusan untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut sesuatu yang harus diapresiasi. Meskipun pengadaan tersebut tidak sepenuhnya salah Pak Gubernur karena hal tersebut telah sesuai dengan regulasi, saya menilai respons yang diberikan sangat tepat,” kata Irawan kepada wartawan, Rabu (3/3/2026).

“Karena telah mendengarkan kritik dan masukan publik tentang pantas atau tidaknya fasilitas mobil tersebut,” tambahnya.

Irawan berharap polemik ini bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya. Dia berharap setiap pemimpin daerah bisa mengutamakan aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jadi bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya dalam mengukur pantas atau tidaknya fasilitas yang digunakan oleh kepala daerah atau pemerintahan daerah,” katanya.

“Meskipun APBD yang dimiliki masih cukup kuat, ada baiknya belanja difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Irawan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merevisi aturan soal standar fasilitas kepala daerah. Hal ini demi menyesuaikan kepantasan yang bisa ditolerir oleh masyarakat.

“Selanjutnya agar kejadian serupa tidak terulang, agar pemerintah dalam hal ini Kemendagri agar melakukan revisi peraturan terkait dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Ke depan standarnya lebih mengutamakan fungsi, kepantasan dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

(Sumber:Heboh Gubernur Kaltim, Legislator Minta Standardisasi Mobil Dinas Direvisi.)

Jakarta (VLF) – Raksasa minyak dan gas (migas) di Timur Tengah mulai menghentikan sementara produksinya di tengah kondisi geopolitik kawasan yang memanas. Eskalasi konflik terjadi setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran.

Dikutip dari Reuters, Selasa (3/3/2026), Qatar menghentikan produksi gas alam cair (LNG) pada Senin. Produksi LNG Qatar setara 20% pasokan global dan memainkan peran utama dalam menyeimbangkan permintaan pasar Asia dan Eropa.

QatarEnergy yang 82% kliennya berasal dari Asia, menyatakan keadaan kahar atau force majeure pada pengiriman LNG setelah serangan pesawat tak berawak Iran terhadap fasilitas di kompleks Ras Laffan. Kompleks tersebut menampung unit pengolahan gas Qatar, unit pengolahan besar yang mendinginkan gas alam menjadi bentuk cair untuk diekspor melalui kapal.

Drone juga menghantam zona industri Mesaieed di selatan Qatar yang terletak jauh dari ladang gas tetapi merupakan rumah bagi fasilitas petrokimia dan manufaktur. Harga gas alam langsung melonjak 46% pada pukul 14.26 GMT.

Sementara itu harga minyak naik hingga 13% di atas US$ 82 per barel, tertinggi sejak Januari 2025. Ini terjadi karena konflik antara Iran dan AS membuat Selat Hormuz ditutup.

Arab Saudi

Selain fasilitas produksi gas Qatar, Kilang Ras Tanura milik raksasa Saudi Aramco dengan kapasitas 550.000 barel per hari juga ditutup. Penangguhan operasi dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Ras Tanura merupakan bagian dari kompleks energi di pantai Saudi yang juga berfungsi sebagai terminal ekspor penting untuk minyak mentah Saudi.

Di sisi lain, Kurdistan Irak yang mengekspor 200.000 barel minyak per hari juga menangguhkan operasinya. Perusahaan-perusahaan lain termasuk DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas, dan HKN Energy juga telah menghentikan produksi di ladang mereka sebagai tindakan pencegahan, tanpa laporan kerusakan.

Di lepas pantai Israel, pemerintah Israel menginstruksikan Chevron untuk sementara menutup ladang gas raksasa Leviathan. Padahal mereka sedang dalam proses memperluas kapasitas produksi menjadi sekitar 21 miliar meter kubik per tahun sebagai bagian dari kesepakatan ekspor senilai US$ 35 miliar ke Mesir. Lebih jauh, ada Energean yang menutup kapal produksinya yang melayani ladang gas Israel yang lebih kecil.

Perlu diketahui juga, Iran yang jadi pemain utama dalam perang yang terjadi di Timur Tengah juga merupakan produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Iran mampu memompa 4,5% dari pasokan minyak global. Produksi Iran sekitar 3,3 juta barel per hari dalam bentuk minyak mentah, ditambah 1,3 juta barel per hari kondensat dan cairan lainnya.

(Sumber:Qatar hingga Arab Saudi Setop Produksi Migas Imbas Perang.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram atas serangan drone Iran terhadap kedutaan besar (kedubes) AS di Riyadh, Arab Saudi. Dia mengatakan bahwa pembalasan akan segera terjadi.

Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam panggilan telepon dengan reporter NewsNation, Kellie Meyer, yang kemudian menuliskan percakapan tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial X.

“Dalam reaksi pertamanya atas serangan terhadap Kedutaan AS di Riyadh, Presiden Trump mengatakan kepada saya, ‘Anda akan segera mengetahuinya,’ apa pembalasannya,” tulis Meyer di X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (3/3/2026).

Hal ini disampaikan setelah Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan bahwa kedutaan AS di Riyadh telah menjadi sasaran dua drone.

Dilansir Aljazeera, Selasa (3/3/2026), otoritas Saudi mengatakan Kedutaan AS di Riyadh terbakar setelah diserang dua drone. Pemerintah Saudi mengatakan gedung Kedubes AS itu mengalami kerusakan material yang ringan.

“Kedutaan Besar AS di Riyadh menjadi sasaran serangan oleh dua drone menurut perkiraan awal, yang mengakibatkan kebakaran terbatas dan kerusakan material ringan pada bangunan,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi.

Diketahui, situasi di kawasan Timur Tengah masih memanas sejak serangan awal Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari. Mereka menargetkan fasilitas komando dan kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), lokasi peluncuran rudal balistik dan drone, lapangan terbang militer, dan sistem pertahanan udara Iran.

Serangan AS dan Israel telah menewaskan sejumlah petinggi Iran, salah satunya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

(Sumber:Drone Iran Hantam Kedubes AS di Saudi, Trump: Pembalasan Segera Terjadi!.)

Jakarta (VLF) – Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir perusahaan kecerdasan buatan Anthropic berubah menjadi ironi besar hanya dalam hitungan jam.

Setelah secara resmi melabeli perusahaan tersebut sebagai ancaman keamanan nasional dan memerintahkan penghentian penggunaannya di seluruh lembaga federal, militer Amerika justru dilaporkan tetap menggunakan teknologi AI Anthropic dalam operasi serangan terhadap Iran.

Kejadian ini membuka perdebatan baru tentang bagaimana negara adidaya memanfaatkan teknologi canggih di medan perang – bahkan ketika secara resmi melarangnya.

Trump Resmi Blokir Anthropic

Pada 27 Februari 2026, pemerintahan Trump melalui Departemen Pertahanan menetapkan Anthropic sebagai “risiko rantai pasokan keamanan nasional”. Langkah ini tergolong ekstrem karena biasanya label tersebut diberikan kepada perusahaan asing yang dianggap berpotensi mengancam keamanan Amerika.

Keputusan itu dipicu konflik antara Pentagon dan Anthropic terkait batas penggunaan AI dalam operasi militer. Anthropic menolak mencabut dua pembatasan utama pada model AI mereka, Claude: larangan penggunaan untuk pengawasan massal terhadap warga AS dan larangan pengembangan senjata otonom mematikan tanpa kendali manusia.

Pentagon menginginkan fleksibilitas penuh untuk semua tujuan hukum demi kepentingan pertahanan negara. Namun CEO Anthropic, Dario Amodei, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan menghapus guardrails tersebut, meski mendapat tekanan politik.

Tak lama setelah keputusan diumumkan, Trump melalui platform Truth Social memerintahkan seluruh lembaga federal menghentikan penggunaan teknologi Anthropic.

Ironi di Medan Tempur

Ironinya, hanya beberapa jam setelah pemblokiran diumumkan, militer Amerika Serikat tetap menggunakan model AI Claude dalam operasi terhadap Iran.

Laporan media internasional menyebutkan bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) memanfaatkan Claude untuk analisis intelijen, identifikasi target, serta simulasi skenario pertempuran sebelum serangan diluncurkan.

Hal ini terjadi karena kontrak antara Anthropic dan Pentagon memiliki masa transisi penghentian. Artinya, sistem Claude masih aktif di jaringan militer saat operasi berlangsung.

Fakta tersebut menunjukkan betapa dalamnya integrasi AI dalam infrastruktur pertahanan modern. Meskipun secara politik diblokir, secara teknis sistemnya masih berjalan dan berfungsi.

Situasi ini menciptakan paradoks: pemerintah menyatakan teknologi itu sebagai ancaman, tetapi tetap mengandalkannya untuk misi strategis berskala besar.

A plume of smoke rises following a reported explosion in Tehran on February 28, 2026. Iran said on February 28 it will “respond decisively” after Israel and the United States launched strikes on the country despite talks underway on Tehran’s nuclear programme.

OpenAI Masuk Mengisi Kekosongan

Kontroversi ini membuka babak baru dalam hubungan antara perusahaan teknologi dan militer. Anthropic berdiri dengan filosofi keselamatan AI, sementara Pentagon melihat AI sebagai alat strategis untuk menjaga keunggulan geopolitik.

Di tengah konflik tersebut, rival Anthropic, OpenAI, segera mengumumkan kerja sama baru dengan pemerintah AS untuk menyediakan model AI dalam jaringan rahasia militer.

Kesepakatan ini dilaporkan mencakup prinsip-prinsip yang mirip dengan yang ditentang Anthropic, seperti pembatasan penggunaan untuk mass surveillance dan potensi senjata otonom.

Langkah cepat ini memicu spekulasi di media sosial bahwa konflik antara pemerintah dan Anthropic memiliki unsur politik di baliknya, seiring dengan munculnya dukungan masyarakat terhadap Claude di platform seperti X dan Reddit. Popularitas Claude melonjak menjadi salah satu aplikasi paling banyak diunduh di App Store AS setelah kontroversi ini merebak, demikian dilansir dari The Guardian.

(Sumber:Trump Blokir Anthropic, Tapi AI-nya Dipakai AS Serang Iran.)