Jakarta (VLF) – Badan Energi Internasional (IEA) setuju melepaskan 400 juta barel minyak dari cadangan strategis untuk mengatasi gangguan pasokan yang dipicu oleh perang Amerika Serikat (AS) dan Iran. Tindakan itu menjadi yang terbesar dalam sejarah organisasi tersebut.

Anggota IEA sebagian besar adalah negara-negara maju di Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur Laut. Didirikan pada 1974, organisasi itu bertugas menjaga keamanan energi global.

“Konflik di Timur Tengah berdampak signifikan pada pasar minyak dan gas global, dengan implikasi besar bagi keamanan energi, keterjangkauan energi, dan ekonomi global untuk minyak. Saya sekarang dapat mengumumkan bahwa negara-negara anggota IEA dengan suara bulat memutuskan untuk melepas stok minyak darurat terbesar dalam sejarah lembaga kami,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol dikutip dari CNBC, Kamis (12/3/2026).

Anggota IEA saat ini memegang lebih dari 1,2 miliar barel stok minyak darurat publik, dengan tambahan 600 juta barel stok industri yang dipegang di bawah kewajiban pemerintah.

IEA tidak menetapkan jangka waktu kapan cadangan tersebut akan masuk ke pasar. Hanya saja dikatakan bahwa cadangan tersebut akan dilepaskan dalam jangka waktu yang sesuai dengan keadaan masing-masing dari 32 negara anggotanya.

“Pelepasan ini dirancang untuk mengatasi dampak langsung dari gangguan pasokan. Tetapi lalu lintas kapal tanker harus dilanjutkan melalui Selat Hormuz untuk mengembalikan aliran minyak dan gas yang stabil ke pasar global,” ujar Birol.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pihaknya akan melepaskan cadangan minyak paling cepat minggu depan. Hal itu dengan alasan tingkat ketergantungan sangat tinggi pada Timur Tengah.

(Sumber:IEA Bakal Lepas 400 Juta Barel Minyak Atasi Gangguan Pasokan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menurut Purbaya, Prabowo menilai sudah ada perbaikan pada Bea Cukai. Sebelumnya, Prabowo ingin membubarkan Bea Cukai dan menggantinya dengan perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa orde baru.

“Ada kemajuan untuk Bea Cukai. Saya baru tahu, beberapa minggu lalu saya rapat di Istana dengan Pak Presiden, biasanya dia selalu bilang ‘Bea Cukai bubarkan, ganti SGS’, selalu begitu,” kata Purbaya saat melantik pejabat baru di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).

“Kemarin sudah beda, tadinya saya berpikir kita harus gantikan Bea Cukai dengan SGS, tapi ternyata ada perbaikan. Dia bilang gini ‘saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki Bea Cukai sehingga tidak diberikan ke SGS’, ucap Purbaya sambil acungkan jempol.

Purbaya mengaku kini lebih percaya diri menghadapi Kepala Negara dan jajaran menteri lainnya ketika bicara DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Itu saya biasanya kalau rapat ke Istana, kalau mereka mulai ngomong Bea Cukai sama Pajak, gua lemas aja. Itu penghargaan yang luar biasa, kita belum sampai tetapi sudah dilihat ada kemajuannya. Itu karena kerja keras Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai) dan kawan-kawan,” imbuhnya.

Pujian yang sama juga disematkan terhadap para pegawai DJP yang kini berada di bawah komando Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Purbaya bilang kepala negara merasa sangat percaya diri untuk bisa terus mendongkrak penerimaan setelah setoran pajak pada Januari-Februari 2026 tumbuh 30%.

“Pajak kita saya pikir tidak bisa perbaiki, ternyata setelah digebrak-gebrak, Januari dan Februari naiknya 30%”. Itu ucapan presiden di depan para pemimpin di Indonesia. Jadi ini kerja sama, semua gerak bareng,” tegas Purbaya.

(Sumber:Purbaya Dulu Lemas Bicara Pajak & Bea Cukai Saat Rapat di Istana, Kini Beda.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia anjlok lebih dari 11% pada Selasa, mencatat penurunan harian terbesar sejak 2022. Penurunan ini terjadi sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memprediksi perang dengan Iran akan segera berakhir.

Kontrak minyak Brent turun US$ 11,16 atau sekitar 11% menjadi US$ 87,80 per barel. Sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) merosot US$ 11,32 atau 11,9% menjadi US$ 83,45 per barel.

Dilansir dari Reuters, Rabu (11/3/2026), kedua acuan tersebut mencatat penurunan harian terbesar sejak Maret 2022, setelah sehari sebelumnya melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun.

Harga sempat turun lebih dalam pada perdagangan tengah hari setelah Menteri Energi AS Chris Wright menulis di media sosial bahwa militer AS membantu pengiriman minyak keluar dari Selat Hormuz. Ia menyebut Angkatan Laut AS berhasil mengawal sebuah kapal tanker agar minyak tetap mengalir ke pasar global.

Namun unggahan tersebut kemudian tampak dihapus. Analis Lipow Oil Associates Andrew Lipow mengatakan, pasar merespons kemungkinan dibukanya kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dari sisi pemerintah AS, turunnya harga minyak juga dinilai memiliki dampak politik karena harga energi yang lebih rendah dapat meredakan kekhawatiran konsumen.

Sebelumnya pada Senin, harga minyak sempat melonjak di atas US$ 119 per barel yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2022, setelah pemangkasan pasokan oleh Arab Saudi dan produsen lain memicu kekhawatiran gangguan besar terhadap pasokan global.

Harga kemudian berbalik turun setelah Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pembicaraan telepon dan membahas proposal penyelesaian cepat perang dengan Iran. Trump juga mengatakan dalam wawancara dengan CBS News bahwa operasi militer terhadap Iran sudah hampir selesai dan berlangsung lebih cepat dari perkiraan awal empat hingga lima minggu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel menyatakan negaranya tidak menginginkan perang tanpa akhir dengan Iran dan akan berkoordinasi dengan AS mengenai waktu penghentian pertempuran.

Dalam laporan bulanannya, Energy Information Administration memperkirakan harga minyak Brent akan tetap di atas US$ 95 per barel dalam dua bulan ke depan akibat gangguan pasokan dari konflik Iran. Namun harga diproyeksikan turun hingga sekitar US$ 70 per barel pada akhir tahun.

(Sumber:Harga Minyak Anjlok Usai Trump Beri Sinyal Perang dengan Iran Segera Berakhir.)

Jakarta (VLF) – Sektor perdagangan global kembali terguncang akibat kebijakan tarif impor baru oleh Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Presiden Trump memutuskan sepihak kenaikan tarif global menjadi 15%, yang kemudian ditolak dalam putusan Mahkamah Agung AS melalui suara 6:3.

Mengutip detikNews, Undang-Undang tahun 1977 yang diandalkan Trump yang bertujuan untuk menarik tarif mendadak ke beberapa negara, dianggap mengacaukan perdagangan global. MA bersikeras tidak memberi wewenang kepada presiden untuk memberlakukan tarif.

Menurut dosen Universitas Brawijaya (UB) Pantri Muthriana Erza Killian, S IP, M IEF, PhD, dari FISIP, alasan MA menolak kebijakan tarif baru karena tidak melalui persetujuan kongres, yakni keputusan sepihak oleh Presiden AS. Ia juga mengatakan bahwa semua itu murni persoalan legalitas dan bukannya politik.

“Perubahan kebijakan tarif oleh pemerintah AS, konsisten menerapkan proteksionisme, yaitu membatasi impor untuk melindungi perindustrian AS semenjak Donald Trump menjabat,” jelasnya, dikutip dari laman resmi UB, Selasa (10/3/2026).

Komitmen Perdagangan Global AS Terancam Menurun

Pantri menilai, keputusan AS justru membuat sistem perdagangan multilateral dan World Trade Organization (WTO), menunjukkan menurunnya komitmen mereka. Sebab, kebijakan sepihak yang diambil menyalahi prinsip WTO terkait prediktabilitas, serta kewajiban berdiskusi dengan mitra dagang sebelum melahirkan aturan baru.

“Dalam sistem WTO, perubahan tarif idealnya dinegosiasikan bersama, bukan diputuskan sepihak. Ini jelas memperlihatkan pelemahan komitmen terhadap rezim perdagangan bebas global,” jelas Pantri.

Jika memang ada negara lain yang menggugat keputusan tersebut kepada WTO, prosesnya akan berlangsung lama, sekitar kurang lebih lima tahun. Selain itu, negara yang kalah juga tidak akan akan patuh begitu saja karena hukum internasional tidak menetapkan pemaksaan yang kuat.

Dampak Sosial bagi Indonesia

Pantri mengatakan, dampak yang diterima setiap negara berkembang, berbeda tergantung komoditas dan tingkat ketergantungan pasar AS. Contohnya Indonesia, memiliki nikel sebagai bahan mineral yang sangat dibutuhkan AS.

“Negara yang memiliki komoditas strategis akan punya daya tawar lebih tinggi. Jadi dampaknya sangat tergantung pada struktur ekspor masing-masing negara,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu memikirkan kembali kesepakatan dagang sebelumnya yang saat ini sudah dibatalkan. Ia menilai bahwa perubahan kondisi hukum di AS memberi waktu evaluasi perjanjian perdagangan sebelumnya.

“Alangkah baiknya, pemerintah Indonesia tidak langsung menyepakati kesepakatan lama,” lanjut Pantri.

Bertentangan dengan Kebebasan Perdagangan

Sementara itu, Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB, menyebut pembatalan tarif lama dalam beberapa skema, bisa memberi sinyal positif sekitar 60-90% terhadap stabilitas ekonomi global. Ia menilai, tarif dagang lama sama seperti perang dagang dan praktik merkantilisme, bertentangan dengan semangat liberalisme perdagangan.

“Tarif besar-besaran itu seperti perang dagang. Dengan kembali ke 10 persen, setidaknya tekanan berkurang dan pasar merespons lebih positif,” ucap Wildan.

Tarif impor sendiri merupakan tarif yang dibayarkan oleh konsumen negara tujuan, karena eksportir mematok biaya tinggi untuk menutupi kekurangan. Permintaan pasar akan menurun jika harga naik, ini berdampak pada jumlah ekspor yang dilakukan.

Wildan menyebut, Indonesia akan merasakan dampaknya secara langsung karena bergantung pada tarif yang diterapkan. Jika Indonesia mendapat tarif lebih tinggi, maka militansi barang ekspor akan berkurang.

Meski mampu menekan volume ekspor, hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah semakin lemah karena permintaan terhadap rupiah juga menurun. Namun, jika negara lain juga menerima tarif tinggi, maka ekspor akan berlanjut dan jumlah permintaan relatif stabil.

Dampak Ekonomi bagi UMKM di Indonesia

Umumnya, UMKM tidak merasakan dampaknya secara langsung karena mayoritas pelaku usahanya tidak terlibat ekspor ke AS. Kebijakan ini lebih berdampak pada kenaikan bahan baku seperti kedelai dan tepung terigu.

Apabila tarif terjangkau, harga bahan baku akan lebih murah sehingga biaya produksi UMKM lebih hemat dan terjadi peningkatan daya saing yang sehat. Selain itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk meningkatkan daya saing nasional.

Wildan menyebutkan caranya seperti, perbaikan kualitas, sertifikasi internasional, kemudahan perizinan, akses pembiayaan ekspor, dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan, untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi nasional.

(Sumber:Tarif Impor AS Picu Ketidakpastian Global, Dosen UB Ungkap Dampaknya ke RI.)

Jakarta (VLF) – Pemenangan Bupati Toraja Utara (Torut) Frederik Victor Palimbong (Dedy) pada Pilkada 2024 diduga menerima setoran dana dari bandar narkoba sebesar Rp 11 miliar. Dugaan itu diungkap seorang ASN di Papua bernama Irma Tendengan.

Kasus bermula dari unggahan Irma di akun Facebooknya yang membongkar dugaan pemenangan Frederik Victor Palombong-Andrew Branch Silambi (Dedy-Andrew) menerima aliran dana dari bandar narkoba. Dia awalnya mengaku turut menyumbang untuk pemenangan Dedy-Andrew, namun belakangan mengetahui jika uang yang disumbangkannya dicampur dengan setoran dari bandar narkoba.

“Dipakaikan betul karton ini uangnya pemasok narkoba untuk keberlangsungan pemenangan Dedy Andrew tanggal 26 malam, saya ikut menyumbang walaupun saya dari Papua tapi seandainya saya tahu kalau uang kami waktu itu mau dicampur dengan uang haram, saya tidak akan mau,” tulis Irma dalam unggahannya yang telah diartikan dalam bahasa Indonesia.

Irma yang dikonfirmasi terpisah kemudian menceritakan dugaan yang ia sampaikan. Dia mengungkapkan aliran dana itu diterima dari bandar narkoba bernama Morut.

“Ada bandar narkoba terbesar di Morowali namanya Morut. Kan dia di sel karena kasus narkoba. Jadi mungkin melalui perantara anaknya namanya Owen,” ujar Irma kepada detikSulsel, Senin (9/3/2026).

Dia menyebut belakangan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Irma mengatakan uang sebesar Rp 11 miliar kemudian dibawa istri bandar ke rumah tim sukses bernama Eva Stevani Rataba.

“Setelah lobi berhasil dibawa lah itu uang Rp 11 miliar menggunakan koper merah ke rumah istrinya bandar narkoba dan dibawa ke rumah tim sukses, ibu Eva Stevani Rataba yang DPR. Di situlah dibagi. Kejadiannya itu tanggal 26 November (2024),” katanya.

Irma menuding Eva Rataba mengetahui uang tersebut bersumber dari bandar narkoba. Sebab, pada masa tersebut, tim pemenangan sempat dibuat pusing lantaran tidak ada dana untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT).

“Justru dia tahu karena tidak ada uang untuk bagi BLT, makanya Eva su (sudah) menangis. Itu tidak dibagi per amplop tapi dibagi per wilayah. Misal wilayah A dikasih 1 miliar di bawah ke sana,” bebernya.

“Semua tim tahu uang itu dari bandar, semua tahu. Makanya saya katakan mereka melakukan kejahatan itu transparan. Cuma masalahnya tidak ada yang berani bersuara,” lanjut Irma.

Bupati Torut Bantah Terima Setoran Bandar Narkoba

Terkait itu, Bupati Torut Frederik membantah menerima setoran dari bandar narkoba. Dia pun telah melaporkan Irma ke polisi terkait pencemaran nama baik.

“Kami melaporkan dugaan pelanggaran ITE, dugaan disinformasi, fitnah dan pencemaran nama baik. Kami dituding berkompromi dengan peredaran narkoba,” ujar Frederik kepada detikSulsel, Kamis (5/3).

Ketua Gerindra Toraja Utara ini menilai, Irma seakan memiliki bukti kuat sebab melampirkan nama serta tanggal transaksi dalam postingannya. Padahal, kata Frederik, dirinya tidak pernah menerima setoran dari bandar.

“Dalam postingannya, disebut aliran dana, sumber dana, dan waktu yakni tanggal 26, serta nama-nama disebut. Termasuk menyebut institusi pemda, seakan-akan pasti dan ada bukti,” ujarnya.

“Ini sangat bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya, di mana kami bersama-sama Polres dan BNN intens berkomunikasi dan berbagai program pencegahan dan pemberantasan narkoba,” katanya.

Frederik mengungkapkan, pihaknya telah memasukkan laporan resmi ke Polres Toraja Utara. Sehingga, bersalah atau tidaknya terlapor tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan.

“Dalam sistem hukum kita, penjahat sekalipun berhak menjalani proses hukum yang adil. Dan selama menjalani proses tersebut, dia masih diasumsikan belum bersalah sampai putusan dijatuhkan,” terangnya.

Sementara itu, Eva Rataba yang disebut-sebut ikut mengelola dana pemenangan saat pilkada belum memberikan tanggapan.

Irma Tendengan Nilai Laporan Polisi Terburu-buru

Sementara terkait laporan pencemaran nama baik oleh Frederik, Irma menilai itu terburu-buru. Dia mengklaim hanya mengkritik kinerja dan kebijakan pemerintah dan bukan individu.

“Terlalu terburu-buru. Mereka tidak menganalisa aturan hukum yang ada. Tudingan seorang bupati kepada saya itu pencemaran nama baik, yang diadukan kepada saya itu ITE nomor 70 A,” ujarnya.

“Undang-undang ITE kan dikatakan pencemaran kalau menyangkut nama pribadi atau individu seseorang. Sedangkan yang saya kritik atau yang saya suarakan adalah kinerja dan kebijakan seorang pemerintah, pemda, lembaga atau institusi,” imbuhnya.

(Sumber:Dugaan Cawe-cawe Bandar Narkoba Rp 11 M di Pemenangan Bupati Torut.)

Jakarta (VLF) – Australia menampung 5 pemain Timnas Putri Iran yang kabur mencari suaka usai Piala Asia Wanita 2026. Donald Trump mengapresiasi langkah tersebut.

Petualangan Iran di Piala Asia Wanita yang berlangsung di Australia berakhir pada Minggu (8/3/2026). Pasukan Marziyeh Jafari finis sebagai juru kunci Grup A tanpa meraih poin dalam 3 laga.

Ketegangan terjadi selepas kekalahan Iran dari Filipina 0-2. 5 Pemain Iran meninggalkan kamp latihan tim pada Senin (9/3) dan kabur mencari suaka di safety house yang dikelola Kepolisian Federal Australia dan otoritas lainnya.

Kelima pemain tersebut antara lain Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, dan Mona Hamoudi. Mereka mencari suaka karena khawatir dengan persekusi yang dialami apabila pulang ke Iran.

Timnas Putri Iran dicap ‘penghianat’ oleh rezim berkuasa di Iran setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan pada laga pertama Piala Asia 2026 kontra Korea Selatan. Penolakan itu disinyalir sebagai protes atas kebijakan pemerintah Republik Islam Iran, khususnya terhadap kaum perempuan.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengunggah foto dirinya bersama kelima pemain Timnas Putri Iran di safety house. Dia memastikan Zahra Ghanbari cs mendapat perlindungan dan tempat tinggal di Australia.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendukung penuh langkah 5 pemain Timnas Putri Iran yang mencari suaka. Dia berterima kasih kepada Australia yang bersedia menampung, serta mengusahakan sisa anggota tim mendapat suaka.

“Saya baru berbicara kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait Timnas Putri Iran. Dia sudah melakukannya! 5 pemain sudah diterima dan sisanya sedang diusahakan,” Trump menuliskan di X, Selasa (10/3) dini hari WIB.

“Beberapa, sayangnya, merasa harus pulang karena mereka khawatir dengan keselamatan keluarga mereka, termasuk ancaman bagi anggota keluarga pemain yang tidak kembali,” dia menambahkan.

“Apa pun itu, Perdana Menteri sudah melakukan pekerjaan bagus untuk ini di tengah situasi yang rumit. Tuhan memberkati Australia!” tegasnya.

Negara Iran saat ini tengah digempur serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Operasi militer ini sudah menewaskan banyak pemimpin utama Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

(Sumber:Australia Tampung 5 Pemain Iran yang Kabur, Trump: Good Job!.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan serangkaian langkah pemerintah menghemat bahan bakar akibat melonjaknya harga minyak imbas perang AS-Israel dengan Iran.

Pakistan meminta 50% pekerjanya bekerja dari rumah (WFH) dan memperpanjang liburan sekolah.

Dilansir AFP, Selasa (10/3/2026), diketahui, harga minyak telah melonjak di atas $100 per barel untuk pertama kalinya sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Melambungnya harga minyak dunia ini terjadi ketika Iran melancarkan serangan balasan terhadap negara-negara penghasil minyak mentah di Teluk.

Pakistan yang bergantung pada minyak dan gas dari Teluk pada Jumat lalu telah menaikkan harga BBM di SPBU sekitar 20 persen. Kebijakan kenaikan harga BBM itu lalu memicu antrean panjang di SPBU di seluruh negeri.

PM Pakistan menggambarkan keputusan tersebut sebagai keputusan ‘sulit’, sehingga dia mengaku ingin menghindari kenaikan lebih lanjut yang akan semakin memukul penduduk, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Namun, ia mengatakan tindakan tersebut diperlukan. Ia juga memperingatkan, “Krisis energi adalah krisis baru.”

Pada rapat pada Senin kemarin, ia mengatakan para menteri telah sepakat untuk mencoba mencegah situasi memburuk dan telah menyetujui bahwa kantor-kantor pemerintah, kecuali bank, harus beralih ke sistem kerja empat hari seminggu, dengan separuh dari seluruh staf diperintahkan untuk bekerja dari rumah (WFH).

Selain itu, Pakistan juga memerintahkan libur sekolah diperpanjang, dengan pelajaran beralih ke daring setelah dua minggu.

Lebih lanjut, Pakistan juga menetapkan pemotongan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas, kecuali ambulans. Pemotongan tunjangan tersebut sebesar 50 persen untuk dua bulan ke depan.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga menyetujui pengurangan gaji untuk pegawai pemerintah, larangan pembelian peralatan baru, dan pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri selain yang “diperlukan untuk kemajuan negara”, kata Sharif.

Ia menambahkan, pertemuan daring akan diprioritaskan.

Diketahui, krisis negara teluk telah melanda negara-negara lain di Asia Selatan. Pada hari Minggu kemarin, Bangladesh, yang mengimpor 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya, meluncurkan penjatahan bahan bakar sehingga menyebabkan antrean panjang di SPBU. Keputusan itu juga mengakibatkan peningkatan ancaman keamanan karena kerusuhan.

Selain itu, pertunjukan lampu untuk perayaan kemerdekaan dan Ramadan juga dibatalkan.

(Sumber:Harga BBM Naik Imbas Perang, Pakistan Terapkan 50% Pekerja WFH-Sekolah Libur.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia kembali mendidih di tengah gelombang eskalasi yang terjadi Timur Tengah yang tak kunjung surut. Perang yang pecah antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) yang bersekutu dengan Israel masih belum jelas titik usainya.

Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini harga minyak sudah menyentuh US$ 110 per barel dan diprediksi terus mengalami kenaikan yang berpotensi membuat beban subsidi energi di APBN membengkak.

Pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak buru-buru mengambil opsi penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN untuk menahan beban bengkak subsidi.

Bhima mengusulkan beberapa proyek dengan anggaran jumbo semacam Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipangkas dan digeser sebagian terlebih dahulu.

“Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu,” sebut Bhima kala dihubungi detikcom, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan hitungannya, diprediksi sekitar Rp 340 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah.

“Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure,” kata Bhima.

Harga Minyak Belum Turun

Sementara itu, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi memperkirakan saat ini harga minyak belum ada tanda-tanda turun. Ada dua hal yang membuat harga minyak terus mendidih, pertama perang yang terjadi di Timur Tengah dan kedua langkah Iran menutup Selat Hormuz yang jadi jalur logistik energi dunia.

Bila sekarang sudah mencapai US$ 110 per barel, harga minyak masih bisa merangkak terus naik ke level US$ 150 per barel. Artinya, pemerintah sudah saatnya mencari cara menahan dampak kenaikan harga tersebut bagi APBN.

“Kalau misalnya dalam 2 minggu agar seminggu depan Kedua hal tadi Kedua variabel itu tetap berjalan, saya prediksikan dari data sebelumnya Ini bisa mencapai US$ 150-an,” ujar Fahmi dihubungi pada hari yang sama.

Dia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bila harga minyak dunia naik sampai US$ 90 per barel, APBN mampu meredakan gejolaknya. Di APBN, asumsi harga minyak ditetapkan di level US$ 70 per barel. Namun, saat ini harga BBM sudah jauh sekali dari asumsi tersebut, maka dari itu antisipasi memang perlu dilakukan.

“Nah, karena hal ini fiskal kita itu sekarang bebannya amat berat gitu ya. Terutama untuk subsidi tadi gitu ya,” kata Fahmy.

Dia mengungkapkan cara tercepat untuk memitigasi dampak kenaikan harga minyak saat ini memang adalah dengan melakukan pemangkasan dan pergeseran anggaran jumbo dari beberapa program, persis seperti yang diungkapkan Bhima sebelumnya.

Menurutnya, mengambil langkah menaikkan harga BBM dapat berdampak besar pada ekonomi Indonesia yang bisa melambat. Maka sebelum itu dilakukan, lebih baik pemerintah memangkas anggaran di pos lain untuk menahan subsidi.

“Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat. Sebelum bicara dinaikkan seharusnya kita bisa melakukan refocusing dari tadi misalnya apakah MBG perlu dikurangi misalnya, apakah juga untuk Koperasi Merah Putih itu perlu juga dikurangi anggarannya,” sebut Fahmy.

(Sumber:Prabowo Diminta Pangkas Anggaran MBG-Kopdes Biar APBN Kuat Tahan Harga BBM.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah sudah mulai membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan membantu membiayai pembangunan, sedangkan Lippo Group memberikan tanah hibah untuk proyek tersebut.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara berperan dalam proyek dari segi pembiayaan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 16 triliun untuk tahap awal. Dana tersebut untuk membangun 18 tower setinggi 32 lantai di lahan seluas 12,8 hektare.

“Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kita akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai kurang lebih itu range-nya antara Rp 14-16 triliun,” kata Rosan kepada wartawan di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia menyebutkan ada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa bekerja sama dalam proyek ini. Lalu, akan ada kerja sama dengan kontraktor swasta juga.

Rosan mengatakan Danantara akan memberikan dukungan penuh dalam proyek tersebut. Sebab, proyek rusun yang baru groundbreaking ini dinilai memiliki banyak peminat dari segi permintaan dan penawaran.

Dalam acara groundbreaking, ia menyampaikan negara mendapatkan tanah hibah seluas 30 hektare. Tanah tersebut diberikan oleh Lippo Group.

“Lippo Group telah memberikan tanah seluas 30 hektare kepada pemerintah, kepada kami Danantara untuk bisa dibangun sebagai tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, pendiri Lippo Group Mochtar Riady menyerahkan tanah kepada Rosan. Momen itu disaksikan juga oleh Bos Lippo Group James Riady.

Selanjutnya, Danantara membangun rusun secara bertahap. Pembangunan rusun ditargetkan mencapai 140 ribu unit.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Rusun itu akan dibangun dengan memanfaatkan lahan seluas 30 hektare.

Dalam pembukaan acara, Ara mengatakan rusun subsidi dibangun di atas lahan 30 hektare. Nantinya akan ada sekitar 140 ribu unit rusun.

“(Lahan) 30 hektare ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara, Pak James, dan tim kita kurang lebih bisa 140 ribu unit (rusun),” ujar Ara di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia melaporkan tanah rusun sudah dipastikan legalitasnya dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ia juga mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membangun rusun subsidi di Bekasi.

(Sumber:Danantara Siapkan Rp 16 Triliun buat Proyek Rusun Subsidi di Meikarta.)

Jakarta (VLF) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran energi dunia di Selat Hormuz. Kawasan ini merupakan salah satu titik paling strategis dalam sistem energi global, karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman tersebut.
Gangguan terhadap pelayaran di Selat Hormuz langsung memicu volatilitas harga energi global.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak dunia telah melonjak hingga sekitar US$ 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang dipatok sekitar US$ 70 per barel.

Jika eskalasi konflik meningkat dan gangguan distribusi energi berlangsung lebih lama, harga minyak dunia berpotensi menembus US$100 bahkan hingga US$120 per barel. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar dinamika geopolitik global, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.

Double Shock: Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah

Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda dari sisi eksternal. Di satu sisi, harga minyak global melonjak akibat ketegangan geopolitik. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS.

Kombinasi kedua faktor ini menciptakan double shock bagi perekonomian nasional. Konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 580-600 ribu barel per hari. Artinya lebih dari 1 juta barel per hari kebutuhan energi nasional masih harus dipenuhi melalui impor.

Jika harga minyak naik dari asumsi APBN US$ 70 menjadi US$ 92 per barel, maka terdapat selisih sekitar US$ 22 per barel. Dengan volume konsumsi tersebut, tambahan tekanan biaya impor energi secara kasar dapat mencapai sekitar US$ 12-13 miliar per tahun.

Dengan kurs rupiah di kisaran Rp17.000 per dolar AS, angka ini setara dengan sekitar Rp 210-220 triliun. Namun skenario yang lebih serius harus diantisipasi. Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan harga minyak menembus US$120 per barel, maka selisih dari asumsi APBN bisa mencapai US$50 per barel.

Dalam kondisi tersebut, tekanan fiskal terhadap energi dapat meningkat hingga sekitar Rp450-500 triliun, mendekati situasi krisis subsidi energi yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2022.

Tekanan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara serta meningkatkan beban subsidi energi, kompensasi BBM, dan biaya impor energi nasional.

Dampak bagi Dunia Usaha dan Perekonomian

Lonjakan harga energi global tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga membawa implikasi luas bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.

Pertama, meningkatnya inflasi energi dan biaya logistik, yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat.

Kedua, meningkatnya biaya produksi sektor industri, khususnya pada sektor transportasi, manufaktur, dan industri berbasis energi.

Ketiga, potensi penyusutan surplus neraca perdagangan, karena meningkatnya nilai impor energi.

Keempat, meningkatnya tekanan terhadap stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan domestik.

Jika konflik geopolitik berlangsung panjang, volatilitas harga energi global dapat menjadi salah satu risiko ekonomi terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Risiko Perang Berkepanjangan

Selat Hormuz telah lama dikenal sebagai salah satu chokepoint energi paling sensitif di dunia. Setiap eskalasi konflik di kawasan ini hampir selalu berdampak langsung pada harga minyak global.

Dalam konteks geopolitik saat ini, terdapat beberapa kemungkinan skenario.

Skenario pertama adalah konflik terbatas selama 3-6 bulan, dengan gangguan pelayaran sporadis yang membuat harga minyak bertahan di kisaran US$ 90-100 per barel.

Skenario kedua adalah konflik regional selama 6-18 bulan, di mana perang proksi melibatkan berbagai kelompok di kawasan Timur Tengah. Dalam kondisi ini harga minyak berpotensi berada di kisaran US$ 100-120 per barel.

Skenario ketiga adalah konflik berkepanjangan yang melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan gangguan distribusi energi global secara signifikan. Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup dalam waktu lama, harga minyak bahkan berpotensi melampaui US$ 120 per barel.

Melihat dinamika geopolitik saat ini, risiko konflik regional berkepanjangan menjadi skenario yang perlu diantisipasi secara serius.

Pemerintah Perlu Langkah Antisipatif yang Out of the Box

Dalam menghadapi potensi krisis energi global, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga visioner.

– Pertama, membangun Strategic Petroleum Reserve nasional.
Indonesia perlu memiliki cadangan minyak strategis minimal untuk 60-90 hari konsumsi nasional, sehingga memiliki buffer ketika terjadi gangguan pasokan global.

– Kedua, mempercepat peningkatan produksi migas nasional.
Krisis energi global harus menjadi momentum untuk mempercepat eksplorasi dan optimalisasi lapangan migas nasional, termasuk melalui teknologi Enhanced Oil Recovery.

– Ketiga, mempercepat program biofuel nasional.
Program biodiesel perlu didorong menuju B50 bahkan B60 agar ketergantungan pada impor solar dapat dikurangi secara signifikan.

– Keempat, memperkuat diplomasi energi global.
Indonesia perlu memperluas kerja sama energi dengan negara produsen di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah untuk mendiversifikasi sumber pasokan energi.

– Kelima, menerapkan strategi lindung nilai energi (energy hedging).
Langkah ini penting untuk mengurangi risiko volatilitas harga minyak global terhadap APBN.

Momentum Memperkuat Kedaulatan Energi

Krisis energi global akibat konflik geopolitik harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat agenda kedaulatan energi nasional.

Ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi merupakan kerentanan struktural bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguatan produksi migas domestik, pengembangan biofuel, serta diversifikasi energi menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Dengan kebijakan yang tepat dan langkah antisipatif yang berani, Indonesia tidak hanya mampu meredam tekanan terhadap APBN, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dr. Anggawira, MM, MH
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Ketua Umum ASPEBINDO

(Sumber:Ancaman Minyak US$ 120: Krisis Hormuz dan Tekanan Baru bagi APBN Indonesia.)