Jakarta (VLF) – Dalam beberapa minggu terakhir, Republik Islam Iran kembali menjadi sorotan dunia karena gelombang protes besar-besaran yang meletus di berbagai kota di negara itu sejak akhir Desember 2025. Aksi unjuk rasa yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi—inflasi yang meroket, mata uang yang jatuh, dan krisis biaya hidup—dengan cepat berubah menjadi gelombang kritik terbuka terhadap struktur politik negara dan pimpinan tertinggi, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
Pada saat yang sama, figur oposisi yang lama tersembunyi kembali mendapatkan momentum, Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir dari monarki Iran yang digulingkan pada Revolusi Islam 1979.
Ketegangan antara kedua tokoh ini — satu sebagai simbol rezim teokratis yang berkuasa dan satu lagi sebagai ikon oposisi monarki dan transisi — mencerminkan konflik ideologis dan politik yang mendalam dalam masyarakat Iran kontemporer.
Gelombang protes yang dimulai pada akhir 2025 merupakan salah satu periode tercepat dan paling luas eskalasinya dalam beberapa dekade terakhir di Iran. Aksi-aksi ini telah menyebar ke lebih dari 30 provinsi, dengan ratusan hingga ribuan demonstrasi yang dilaporkan terjadi di seluruh negeri.
Sejumlah laporan menyebutkan langkah-langkah keras pemerintah termasuk pemutusan internet dan represi oleh Garda Revolusi telah menyebabkan ribuan korban luka dan kematian di kalangan pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Sementara angka resmi bervariasi, kelompok pemantau independen menyebutkan jumlah korban tewas bisa mencapai ribuan orang selama periode protes ini.
Awalnya protes terebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, tetapi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas — termasuk kritik langsung terhadap otoritas Supreme Leader. Slogan-slogan seperti “Death to the Dictator” menggema di jalanan Tehran dan kota-kota lain, menunjukkan bahwa tuntutan rakyat telah melampaui sekadar reformasi ekonomi.
Oposisi Reza Pahlavi dan Legitimasi Teokrasi Ali Khamenei
Di tengah gejolak ini, nama Reza Pahlavi muncul kembali di mata publik dan media internasional sebagai salah satu tokoh oposisi yang paling dikenal. Pahlavi, yang saat ini tinggal dalam pengasingan di luar negeri, adalah putra dari Shah Mohammad Reza Pahlavi, monarki terakhir Iran yang digulingkan oleh Revolusi Islam 1979. Selama protes yang sedang berlangsung, seruannya untuk demonstrasi besar dan tekanan terhadap rezim telah menginspirasi sebagian demonstran yang bahkan meneriakkan slogan-slogan mendukung dirinya di jalanan.
Lebih jauh, Pahlavi telah mengeluarkan pernyataan yang secara langsung menentang kebijakan dan posisi Khamenei. Ia mengecam keterlibatan pemerintah dalam konflik regional dan menyerukan kepada militer, polisi, dan aparat keamanan agar “bergabung dengan rakyat” dan meninggalkan rezim yang menurutnya tidak mewakili kehendak bangsa Iran.
Selain itu, Pahlavi telah merilis rencana transisi yang dikenal sebagai 100-day transition plan, sebuah proposal untuk periode transisi jika rezim Khamenei jatuh, yang menunjukkan bahwa oposisi tidak hanya menolak kekuasaan teokratis saat ini tetapi juga bersiap menawarkan alternatif pemerintahan yang lebih plural dan demokratis.
Di sisi lain, Supreme Leader Ali Khamenei tetap menjadi pusat kekuasaan di Iran. Sistem politik Iran menempatkan jabatan ini sebagai otoritas tertinggi negara, jauh di atas presiden, sehingga legitimasi dan kelangsungan kekuasaannya menjadi inti dari stabilitas yang dihormati oleh jaringan kekuasaan teokratis.
Dalam menghadapi protes, Khamenei dan pendukungnya telah menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dan menolak “campur tangan asing”, seraya mengaitkan perlawanan terhadap rezim secara langsung dengan ancaman eksternal—terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Sejak Revolusi Islam 1979, yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, narasi anti-intervensi asing dan kedaulatan revolusioner telah menjadi pilar ideologis yang menjaga legitimasi Republik Islam terhadap ancaman internal dan eksternal sekaligus. Posisi Khamenei sebagai penerus Khomeini sejak 1989 membuatnya menjadi simbol stabilitas, tetapi juga menjadikan dia target kritik ketika legitimasi itu dipertanyakan oleh massa yang semakin frustrasi.
Revolusi 1979 dan Warisan Monarki
Untuk memahami kedalaman konflik ini, perlu kita kembali pada Revolusi Islam Iran 1979, peristiwa besar yang menggulingkan monarki Pahlavi dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Khomeini. Revolusi itu dipicu oleh kombinasi ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik terhadap pemerintahan Shah yang dianggap otoriter dan pro-Barat.
Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, pekerja, dan kelas menengah urban, mampu menumbangkan monarki yang telah bertahan lebih dari setengah abad. Namun, sejak saat itu, Iran menjalankan bentuk pemerintahan yang berdasar pada prinsip teokratis—menguji batas antara agama dan negara dalam struktur kekuasaan politik modern.
Selama beberapa dekade, rezim ini tetap relatif stabil meskipun berhadapan dengan sanksi internasional, konflik regional, dan tantangan internal lainnya. Kali ini, gelombang protes 2025–2026 menunjukkan bahwa banyak warga Iran, terutama generasi muda, telah kehilangan kepercayaan pada rezim yang ada dan mempertanyakan warisan teokrasi yang lahir dari revolusi itu.
Dalam konteks ini, figur Reza Pahlavi menghadirkan simbol yang kompleks bagi sebagian, ia bukan hanya representasi monarki masa lalu, melainkan peluang untuk memikirkan kembali identitas dan masa depan politik Iran di luar struktur yang telah membelenggu negara sejak 1979. Namun bagi yang lain, nostalgia akan monarki atau dukungan terhadap Pahlavi juga penuh dengan pertanyaan tentang bagaimana sejarah monarki dahulu dijalankan dan apakah model pemerintahan itu mampu menjadi alternatif yang sah bagi banyak elemen masyarakat modern Iran.
Sementara konflik internal terus bergolak, dinamika internasional turut memperumit situasi. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan anggota G7, telah menekankan kecaman terhadap tindakan keras pemerintah Iran dan ancaman sanksi lebih lanjut jika kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak dihentikan. Beberapa pejabat AS bahkan menyatakan dukungan kepada rakyat Iran dan mengancam tindakan lebih jauh jika represi meningkat.
Namun demikian, hubungan Barat dengan Reza Pahlavi juga tidak tanpa kontroversi, khususnya terkait persepsi tentang peran kekuatan luar dalam menentukan masa depan Iran. Sementara Pahlavi sendiri memanfaatkan dukungan diaspora dan simpati global untuk memperkuat posisinya, rakyat Iran di dalam negeri seringkali menunjukan preferensi mereka sendiri yang kompleks — antara aspirasi demokratis, kedaulatan nasional, dan skeptisisme terhadap intervensi asing.
Sehingga ketegangan antara Ali Khamenei dan Reza Pahlavi pada dasarnya mencerminkan konfrontasi antara dua visi masa depan Iran—satu yang mempertahankan struktur teokratis yang didirikan setelah Revolusi Islam 1979 dan satu lagi yang mencari perubahan fundamental, baik melalui restorasi simbolik monarki atau transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka.
Gelombang protes yang melanda negara sejak akhir 2025 menandai titik kritis bagi legitimasi rezim yang telah berkuasa lebih dari empat dekade dan membuka kembali pertanyaan besar tentang identitas politik Iran, kedaulatan rakyat, dan peran aktor domestik serta internasional dalam menentukan arah negara.
Apapun hasil akhirnya, konflik ini bukan hanya sebuah pertarungan antara dua figur—Khamenei dan Pahlavi—tetapi juga pertarungan antara narasi sejarah lama dan aspirasi baru rakyat Iran untuk menentukan nasib mereka sendiri di abad ke-21.
(Sumber:Benturan Kepentingan Khamenei-Pahlavi dan Pertaruhan Arah Politik Iran.)
