Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan anggota DPR Aditya Anugerah Moha.

Perpanjangan penahanan tersebut disampaikan Aditya setelah keluar dari gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/12/2017).

“Tadi perpanjangan aja, 30 hari ke depan,” kata Aditya.

Aditya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Sabtu (7/10/2017) karena diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha diduga memberikan sejumlah uang kepada Sudiwardono untuk mempengaruhi putusan atas kasus korupsi yang menjerat ibunya, Marlina Mona Siahaan.

Menurut dia, setelah perpanjangan penahanan ini, dia akan diperiksa KPK besok.

Dia memperkirakan berkas perkaranya akan segera rampung sehingga kasusnya akan segera disidangkan.

“Dalam waktu dekat Insya Allah, kita mohon doa,” ujar politisi Golkar nonaktif itu.

Aditya Moha diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono. Suap 64.000 dollar Singapura diberikan untuk memengaruhi putusan banding terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan.

Marlina yang menjabat sebagai Bupati Boolang Mongondow dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011, merupakan Ibu Aditya. Marlina sudah divonis 5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Manado. Atas vonis itu, Marlina mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado.

Setelah melakukan operasi penangkapan dan pemeriksaan, KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka.

Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap adalah Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : KPK Perpanjang Penahanan Aditya Moha )

Jakarta (VLF) – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berwenang mengadili Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Hal itu dikatakan jaksa KPK saat menanggapi nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pengacara Nur Alam.

“Kami memberi tanggapan bahwa keberatan mengenai kompetensi absolut adalah tidak benar,” ujar jaksa KPK Afni Carolina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/12/2017).

Menurut jaksa, Pengadilan Tipikor  berwenang mengadili Nur Alam. Sebab, dalam surat dakwaan, jaksa sudah dengan jelas menguraikan perbuatan materil yang dilakukan Nur Alam.

Dalam surat dakwaan, Nur Alam disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi  Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) yang melanggar ketentuan mengenai pertambangan dan kehutanan.

“Bahwa modus pelanggaran pertambangan dan kehutanan  memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi,” ujar Afni.

Selain itu, menurut jaksa, surat dakwaan telah disusun berdasarkan penyidikan yang menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

“Surat dakwaan dibuat berdasarkan keterangan ahli, barang bukti dan keterangan saksi. Maka rumusan tindak pidana sejalan hasil penyidikan,” kata Afni.

Sebelumnya, penasihat hukum menyatakan tidak tepat jika Nur Alam didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebab, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan pertambangan yang termasuk dalam undang-undang khusus.

Menurut penasihat hukum, dakwaan terhadap Nur Alam lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Selain itu, penasihat hukum juga menilai bahwa dugaan tindak pidana terkait penyalaggunaan wewenang penerbitan izin tambang mengacu pada Pasal 165 UU Minerba. Sehingga, tidak tepat jika perbuatan Nur Alam dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

( Sumber : Tanggapi Eksepsi, Jaksa KPK Anggap Pengadilan Tipikor Berwenang Adili Nur Alam )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan catatan pembahasan anggaran dari kantor Gubernur Jambi Zumi Zola. Dokumen dan catatan itu diduga kuat berkaitan dengan kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jambi tahun anggaran 2018.

Selain dari kantor politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan catatan yang sama dari dua lokasi yang digeledah lainnya yakni Kantor Setda Pemprov Jambi dan DPRD Jambi.

“Barang-barang tersebut disita dari lokasi oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Sabtu 2 Desember 2017.

Febri mengatakan, dalam catatan pembahasan anggaran itu terdapat tulisan dari sejumlah pihak. Sayangnya, dia menolak menyebut secara gamblang pihak-pihak yang dimaksud.

“KPK menemukan sejumlah dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan pihak-pihak tertentu,” tutur dia.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Keempat tersangka itu antara lain Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Dalam kasus ini, Supriyono diduga telah menerima suap sebesar Rp400 juta dari tiga pejabat Pemprov Jambi tersebut. Suap diberikan agar Supriyono yang juga menjebat sebagai Ketua DPW PAN menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi tahun 2018.

Dari hasil pemeriksaan bahkan terungkap jika Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola telah menyiapkan ‘uang ketok’ sebanyak Rp6 miliar untuk mengguyur DPRD Jambi agar menyetujui APBD tahun anggaran 2018 tersebut.

Namun, dari hasil OTT pada Selasa 28 November 2017, tim Satgas KPK baru menyita Rp4,7 miliar. Sementara Rp1,3 miliar lainnya sudah diserahkan pihak Pemprov Jambi kepada anggota DPRD Jambi lainnya.

Atas perbuatannya, Erwan Malik, Arfan, dam Saifuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Supriyono selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : KPK Sita Dokumen dan Catatan APBD di Kantor Zumi Zola )

Jakarta (VLF) – Pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, tidak sepakat jika perkara pokok kliennya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka akan menggugurkan praperadilan yang sedang berproses saat ini.

Adapun perkara pokok yang dimaksud adalah kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Novanto.

“Kalaupun dimaknai seperti itu, menurut kami, tidak tepat,” kata Ketut seusai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Ketut berharap praperadilan Novanto dapat dihargai karena hal itu merupakan hak konstitusional kliennya. Apalagi, menurut dia, KPK pernah menyatakan menghargai hak Novanto, termasuk pada kasus dengan tersangka lain.

Dia tidak mau berandai-andai praperadilan kliennya akan gugur jika pokok perkaranya sudah masuk ke persidangan.

“Kami proses praperadilan dulu. Kami sangat meyakini proses praperadilan dulu pasti akan dilalui dan dilaksanakan dengan baik,” kata Ketut.

“Harapan kami bahwa praperadilan ini selesai. Apa pun keputusannya, kami akan hargai secara hukum,” ujarnya.

Dia berharap praperadilan dapat berlangsung cepat dan terselesaikan dengan baik. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan kegaduhan.

“Kami harapkan praperadilan ini berlangsung dengan cepat dan selesai dengan baik dan semua itu tidak akan menimbulkan kegaduhan dan lain-lain,” ujar Ketut. ( Sumber : Pengacara Nilai, jika Ada Pengadilan, Praperadilan Novanto Tak Gugur )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada.

Penegasan ini tercantum dalam putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017, yang menolak gugatan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat (2) Huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada).

Menurut MK, aturan itu secara jelas dinyatakan dalam pasal yang digugat. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan pengunduran diri anggota legislatif saat mendaftar sebagai calon peserta pilkada.

Mengacu pada putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, hakim MK menuturkan, jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban dan potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai keadilan dalam pemilihan umum.

Selain itu, ada potensi kondisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang mengikuti pilkada, memanfaatkan jabatannya dan mengganggu kinerja jika tidak mengundurkan diri.

“Sebab orang serta-merta dapat bertanya, bagaimana jika yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah pimpinan DPR atau pimpinan DPD, atau pimpinan DPRD, atau bahkan pimpinan alat kelengkapan DPR, DPD atau DPRD? Bukankah hal itu akan menimbulkan pengaruh terhadap tugas dan fungsinya,” ujar Hakim Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Selain itu, menurut MK, jika nantinya anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih dalam pilkada, maka hal itu akan berakibat dilakukannya proses pemilihan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan.

Hal itu menjawab argumen pemohon gugatan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat (2) Huruf s UU Pilkada, anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKB periode 2014-2019, Abdul Wahid, yang mengatakan jabatan legislatif bersifat kolektif kolegial.

Dengan demikian jika ada anggota DPRD yang maju pilkada tak perlu mengundurkan diri karena dinilai tidak akan mengganggu tugas kelembagaan tanpa perlu mengundurkan diri.

“Dengan demikian, persoalannya bukanlah kolektif kolegial atau bukan, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan,” tutur Anwar.

Sebelumnya, Abdul Wahid beralasan bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf s UU Pilkada telah merugikan dirinya sebagai anggota DPRD saat hendak mencalonkan diri dalam Pilkada. Sebab, dia harus kehilangan jabatan sebagai anggota DPRD sebelum masa jabatannya berakhir.

Selain itu, Abdul juga berpendapat jabatan legislatif adalah jabatan dengan proses seleksi pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Hal itu berbeda dengan jabatan TNI, Polri dan PNS yang merupakan pelaksana kebijakan publik. ( Sumber : Alasan MK Tegaskan Anggota DPR, DPRD, DPD Harus Mundur jika Ikut Pilkada )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung telah memakzulkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng berdasarkan putusan MA Nomor 01 P/KHS/2017, setelah Eltinus terjerat kasus ijazah palsu.

Hingga saat ini putusan MA itu tak kunjung dieksekusi oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal, putusan tersebut sudah dikeluarkan sejak 9 Maret 2017.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pencopotan Eltinus belum bisa dilakukan lantaran pihaknya belum menerima salinan putusan MA.

“Kami menunggu putusan MA. Ada hitam di atas putih. Enggak bisa, ‘katanya’. Jadi, kami menunggu. Semua tahapannya menunggu salinan dari keputusan itu,” kata Tjahjo ditemui usai rilis Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018, di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Tjahjo mengatakan, Kemendagri tentunya memerlukan bukti salinan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar pembuatan Surat Keputusan (SK) Mendagri.

Karena putusan MA tersebut belum dieksekusi, maka sementara ini Kabupaten Mimika masih dipimpin oleh Eltinus Omaleng.

“Tetap yang lama sampai ada SK Mendagri. Dasarnya kami belum baca dan kami belum terima,” ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak Kemendagri untuk segera mengeksekusi putusan MA atas Eltinus Omaleng. Bupati Mimika ini terjerat kasus dugaan penggunaan ijazah palsu saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2014 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

“Kami mempertanyakan Dirjen Otda Sony Sumarsono yang tidak segera memberhentikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, seperti dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (17/7/2017).

Padahal, kata Haris, pada salinan putusan MA itu menerangkan; mengadili dan mengabulkan permohonan Ketua DPRD Kabupaten Mimika tanggal 3 Februari 2017 tersebut, Hakim MA menyatakan, Keputusan DPRD Mimika Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap gugatan ijazah palsu, pelanggaran sumpah/janji jabatan, dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Saudara Eltinus Omaleng SE sebagai Bupati Mimika berdasarkan hukum dan membebankan biaya perkara kepada negara. ( Sumber : Belum Dapat Salinan Putusan MA, Mendagri Belum Copot Bupati Mimika )

Jakarta (VLF) – Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono mengungkapkan alasan kenapa Setya Novanto dipertahankan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Dave, Golkar mempertahankan Novanto yang kini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi karena jasa-jasanya selama memimpin DPR dan Golkar.

“Mengingat jasanya kepada Golkar dan DPR, maka diberikan kesempatan sampai adanya putusan praperadilan,” kata Dave dalam diskusi daksa forum di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Dave mengatakan, setelah terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Masyarakat Nasional Luar Biasa 2016, Novanto membawa banyak perubahan di tubuh partai beringin.

Salah satunya berupa pembangunan gedung baru di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat.

Dave mengatakan, pembangunan gedung ini memang berasal dari patungan kader baik di pusat atau daerah. Namun, ia juga mengakui dana cukup besar berasal dari kantong pribadi Novanto.

“Dari kantong Pak Novanto jumlahnya signifikan juga,” kata dia.

Novanto juga, lanjut Dave, bisa merangkul semua kalangan yang ada di Golkar. Selain itu, keputusan dalam memilih calon kepala daerah yang akan diusung tidak berdasarkan selera pribadi.

“Tidak berdasarkan like and dislike,” kata dia.

Di DPR, lanjut Dave, Novanto juga banyak berjasa dalam pengadaan fasilitas baru dan pembangunan infrastruktur.

DPR bahkan sudah berhasil menggolkan anggaran untuk pembangunan gedung baru.

“Kegiatan anggota juga pada saat reses banyak disuport,” kata anggota Komisi I DPR.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Idrus hanya akan menjabat pelaksana tugas sampai gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto diputus.

Novanto kembali mengajukan gugatan praperadilan setelah berstatus tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Apabila Novanto kembali menang di praperadilan, maka Plt dinyatakan berakhir dan Novanto kembali memimpin Golkar.

Jika gugatan Novanto ditolak, maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk melakukan langkah selanjutnya, yakni meminta Novanto mengundurkan diri.

Setelah itu, Golkar akan menyelenggarakan Munaslub untuk memilih ketua umum definitif.

( Sumber : Novanto Masih Bertahan Jadi Ketum Golkar karena Jasanya, Apa Saja? )

 

Jakarta (VLF) – Kepolisian Polda Metro Jaya merilis sketsa dua wajah orang yang diduga pelaku penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Polisi berharap masyarakat membantu jika mengetahui tentang orang yang diduga pelaku tersebut.

Sketsa tersebut dirilis Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Jumpa pers tersebut dilakukan seusai pertemuan tertutup antara Kapolda dan pimpinan KPK.

Dalam pertemuan tersebut, Idham menyampaikan perkembangan penyelidikan yang dilakukan tim Kepolisian.

Idham menjelaskan, sketsa tersebut hasil kerja dari tim Australian Federal Police (AFP) dan Pusat Inafis Mabes Polri.

Mereka menganalisa berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi penyiraman Novel.

Idham mengatakan, pihaknya baru mendapatkan gambaran wajah pelaku saat ini lantaran kerja sama dengan AFP butuh waktu untuk proses administrasi.

Selain itu, sketsa tersebut juga hasil keterangan para saksi. Penyidik sudah memeriksa hingga 66 saksi.

“Kedua orang ini yang diduga terlibat dalam penyiraman korban Novel Baswedan,” ucap Kapolda.

Idham menambahkan, pihaknya membuka hotline bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi terkait wajah tersebut. Masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 081398844474.

“24 jam ada operatornya, ada ruangannya di Polda Metro Jaya. Kami berharap bantuan masyarakat untuk bisa memberi info kepada jajaran Polda Metro atau kepada teman-teman di KPK,” kata Idham.

Idham menegaskan bahwa pihaknya terus bekerja mengusut kasus itu. Bahkan, di dalam tim tersebut berisi 167 penyidik yang berasal dari Polres, Polda dan Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya pernah merilis sketsa wajah orang yang diduga pelaku.

Ciri-ciri pelaku, yakni tinggi badan antara 167 cm sampai 170 cm, kulit agak hitam, rambut keriting dan badan ramping.

Foto dan ciri-ciri tersebut diungkapkan Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan pada akhir Juli 2017 lalu.

Kapolri menjelaskan, wajah sketsa tersebut berdasarkan gambaran dari saksi yang melihat orang mencurigakan sebelum kejadian.

Kualitas sketsa tersebut dinilai baik sekali atau mendekati wajah yang dilihat oleh saksi.

Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan shalat subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017 lalu.

Luka parah pada kedua mata Novel akibat siraman air keras tak cukup ditangani di Indonesia.

Sejak 12 April 2017, Novel mendapatkan perawatan mata di sebuah rumah sakit di Singapura.

Kepolisian disorot publik lantaran belum mampu mengungkap kasus tersebut. Publik mengaitkan kasus tersebut dengan pengusutan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK.

Pada awal November lalu, Presiden Joko Widodo mengaku akan memanggil Kapolri untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. ( Sumber : Ini Sketsa Dua Wajah yang Diduga Pelaku Penyiraman Novel Baswedan )

Jakarta (VLF) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menurunkan penyidiknya untuk bekerja sama dalam mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Hal tersebut disampaikan Idham dalam jumpa pers bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Idham mengatakan, permintaan ini disampaikan secara resmi melalui surat yang diberikan kepada pimpinan KPK.

“Kami juga secara resmi sampaikan surat ke Bapak Pimpinan KPK untuk meminta agar teman-teman penyidik dari KPK bisa bekerja sama dengan penyidik kami,” kata Idham.

Kerja sama itu, lanjut Idham, bisa berbentuk asistensi atau bekerja sama dengan penyidik di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Maksudnya supaya kegiatan yang kami lakukan dalam proses penyidikan dan penyelidikan ini teman-teman KPK bisa melihat langsung, apakah dalam tim yang sama ini bisa memberi masukan,” ujar Idham.

Idham menyatakan, kasus penyerangan terhadap Novel ini menjadi kasus yang serius. Meskipun, diakui Idham bahwa kasus ini sudah berbulan-bulan belum terungkap.

Namun, dia berharap setelah merilis sketsa dan membuka saluran telepon hotline ke masyarakat melalui nomor 081398844474, pelakunya bisa segera tertangkap.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, soal kerja sama ini memang sudah disampaikan pihak Polda Metro Jaya melalui surat ke KPK. Saat ini permintaan kerja sama itu sedang dipelajari oleh KPK.

“Suratnya sudah kami terima, kami pelajari lebih dulu. Tadi kan baru diserahkan (suratnya),” ujar Febri.

( Sumber : Ungkap Kasus Novel Baswedan, Kapolda Minta Penyidik KPK Kerja Sama )

Jakarta (VLF) – Fredrich Yunadi, pengacara tersangka kasus korupsi Setya Novanto menilai, pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD yang menyebut kliennya berpura-pura sakit merupakan suatu fitnah.

Ia menilai, pernyataan itu telah merugikan kliennya.

Hal ini menanggapi pernyataan Mahfud bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa memutuskan bahwa Novanto melanggar etika karena pura-pura sakit untuk menghindari proses hukum.

“Dia emang dokter, emang dia tahu, dia itu kan melemparkan isu yang merugikan klien saya. Apakah dia dokter, bukan kan, dia kan mantan hakim-kan. Dia kan dulu orang partaikan, politikus, pernah anggota DPR, terus haknya apa dia melemparkan isu mengatakan bahwa sakitnya pura-pura,” kata Fredrich, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/11/2017).

Fredrich bahkan mengancam, bila Mahfud tidak bisa membuktikan Novanto hanya berpura-pura sakit, dia akan melaporkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu ke kepolisian.

“Kalau dia dalam hal ini tidak bisa membuktikan berarti dia melakukan pencemaran nama baik kan, saya laporkan ke polisi,” ujar Fedrich.

Dia mempertanyakan kapasitas Mahfud yang mendorong MKD untuk memberhentikan Novanto dari jabatan sebagai Ketua DPR.

“Jangan lah memberikan komentar di luar kemampuan dia, kapasitas dia itukan kapasitas mantan pejabat. Jadi jangan memberikan komentar, jangan membuat gaduh, jangan memfitnah orang, itu saran saya. Itu berarti dia kan fitnah sekarang,” ujar Fredrich.

Menurut Fredrich, permintaan Novanto untuk tidak tak dicopot sebagai Ketua DPR bukan urusan Mahfud.

Novanto sebelumnya lewat surat dari balik jeruji KPK meminta diberikan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

“Enggak ada urusan sama dia (Mahfud), urusan apa sama dia. Surat itu ditujukan sama dia enggak kan, enggak ada hubungannya kan, instansi yang terima saja enggak ngoceh, kok dia ikut ngoceh enggak pada tempatnya,” ujar Fredrich.

Sebelumnya Mahfud mendorong MKD segera memberhentikan Setya Novanto dari jabatannya baik sebagai Ketua atau pun anggota DPR.

Mahfud meminta MKD tidak terpengaruh dengan adanya surat yang ditulis Novanto dari tahanan KPK.

“Sebagai surat itu sah ya. Tapi permintaan untuk tidak diganti itu bisa ditolak. DPR ini milik rakyat yang kemudian diwakili oleh organisasi politik. Bisa menolak,” kata Mahfud kepada Kompas.com, Kamis.

Mahfud mengatakan, Novanto memang barus berstatus tersangka. Namun, MKD bisa menggunakan alasan bahwa Novanto tidak bisa lagi memimpin DPR karena sudah berada di tahanan KPK.

Selain itu, MKD juga bisa memutuskan bahwa Novanto melanggar etika karena pura-pura sakit untuk menghindari proses hukum.

“Perilaku Setya Novanto melanggar etika luar biasa. Pura-pura sakit. Kalau kita nyatakan Novanto pura-pura sakit itu kita tidak salah, tidak melanggar hukum, karena nyatanya pemeriksaan dokter dia tidak sakit. Berarti dia pura-pura sakit,” ucap Mahfud. ( Sumber :Pengacara Novanto Bakal Laporkan Mahfud MD ke Polisi )