Author: ADMIN VLF

Pemerintah Lanjutkan Paket Ekonomi di 2026 Demi Tingkatkan Daya Beli

Jakarta (VLF) – Program Paket Ekonomi yang dilakukan pada 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan dilanjutkan pada 2026. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program yang sebelumnya sudah dilakukan.

Mengutip detikFinance, rencana pemerintah ini diungkapkan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. Pemerintah memutuskan melanjutkan program Paket Ekonomi di 2026 ini karena implementasinya pada 2025 dinilai sukses menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” terangnya secara tertulis, dikutip Selasa (13/1/2026).

Setidaknya ada lima program besar yang dipastikan tetap berjalan pada 2026 ini, yakni:

  • program magang nasional
  • penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif pajak penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029
  • perpanjangan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya
  • perpanjangan pajak pertambahan nilai (PPN) DTP sektor perumahan
  • perpanjangan dan perluasan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi seluruh peserta bukan penerima upah (BPU)

Haryo mencontohkan capaian signifikan dari Paket Ekonomi ini. Program Magang Nasional pada 2025 berhasil menjaring 102.696 peserta dari total 724.880 pelamar untuk batch 1 sampai batch 3.

Kemudian untuk pemberian insentif jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah menerapkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian diskon selama Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU.

Selain kelima program di atas, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan beras 10 kg kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat, serta minyak goreng 2 liter. Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86% dari total pagu sebesar 363 ribu ton. Sementara realisasi penyaluran minyak goreng mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86% dari total pagu sebesar 72 juta liter.

“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp 10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan,” tambahnya.

(Sumber:Pemerintah Lanjutkan Paket Ekonomi di 2026 Demi Tingkatkan Daya Beli.)

Bukti Tebal KPK Jerat Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji

Jakarta (VLF) – KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Bukti tebal terkait dugaan korupsi Yaqut di kasus itu telah dikantongi KPK.
Dirangkum detikcom, Senin (12/1/2026), kasus korupsi kuota haji ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji 2024 atau saat Yaqut menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Pangkal persoalan dimulai saat kuota tambahan itu dibagi rata, yaitu 10 ribu untuk haji regular dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

KPK menyebutkan kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat.

Hasil penyidikan yang dilakukan KPK lalu menetapkan Yaqut dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menegaskan telah mengantongi deretan bukti dari penetapan tersangka itu.

Bukti Tebal di Tangan KPK

KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kouta haji tahun 2024. KPK mengatakan alat bukti penetapan tersangka kepada Yaqut telah diperoleh meski kerugian negara di kasus itu masih dihitung.

“Penetapan seorang tersangka tentunya berdasarkan adanya kecukupan alat bukti. Di mana dalam penyidikan perkara ini, penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Minggu (11/1).

Budi mengatakan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik KPK dalam kasus korupsi kuota haji ini mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga dokumen dan bukti elektronik yang didapat, termasuk dalam penggeledahan ke berbagai lokasi yang telah dilakukan.

KPK menegaskan alat bukti penetapan tersangka Yaqut dalam kasus korupsi kuota haji telah cukup. Semua pimpinan KPK pun telah sepakat dalam penetapan tersangka tersebut.

“Alat bukti sudah tebal, semua pimpinan sepakat bulat, untuk kemudian menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya,” jelas Budi.

Peran Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut yang membagikan kuota tambahan 20 ribu dari pemerintah Arab Saudi dengan jumlah yang sama untuk haji khusus dan reguler. Hal itu melanggar aturan karena harusnya pembagian kuota haji 93 persen untuk reguler dan sisanya untuk haji khusus.

“Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen-50 persen, 10.000 – 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,” kata Asep kepada wartawan di gedung KPK, Minggu (11/1).

Sedangkan untuk Gus Alex, KPK menyebut mantan stafsus Yaqut itu disebut turut serta dalam pembagian kuota haji tersebut.

“Itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya. Staf ahlinya dia ikut serta di dalam situ ya. Turut serta di dalam proses pembagian,” ujarnya.

KPK juga menemukan aliran uang atau kickback dalam kasus ini. Hal tersebut masih terus didalami oleh KPK.

“Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana,” ungkapnya.

Yaqut dan Gus Alex saat ini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. KPK menjamin penahanan kepada keduanya akan dilakukan secepatnya.

(Sumber:Bukti Tebal KPK Jerat Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji.)

IHSG Naik Tipis, SMRA Cetak Lonjakan Penjualan, dan TRUE Siapkan Aksi Korporasi Ini

Jakarta (VLF) – Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Jumat (9/1) dengan penguatan terbatas 0,13% ke level 8.936,75.
Pergerakan indeks berlangsung selektif, dengan sejumlah saham mencatatkan kenaikan signifikan. Saham AMMN naik 3,16%, BBCA menguat 0,93%, sementara BUVA mencuri perhatian setelah melonjak 15,44%. Sebaliknya, tekanan terlihat pada TLKM yang turun 2,27%, MORA melemah 7,14%, dan IMPC terkoreksi 7,79%.

Dari sisi transaksi, investor asing tercatat membukukan jual bersih Rp58,94 miliar di pasar reguler. Namun, jika dihitung secara keseluruhan di seluruh pasar, aliran dana asing masih menunjukkan beli bersih sebesar Rp257,01 miliar.

Secara sektoral, mayoritas sektor bergerak di zona hijau, dengan delapan dari sebelas sektor mencatatkan kenaikan. Sektor consumer cyclicals menjadi penopang utama dengan penguatan 3,30%, sementara sektor infrastruktur menjadi yang paling tertahan dengan koreksi 1,08%.

Berita Emiten

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)

SMRA melaporkan kinerja penjualan marketing yang solid. Sepanjang periode berjalan, perseroan membukukan penjualan sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 27% dan melampaui target manajemen sebesar 11%.

Lonjakan tersebut terutama ditopang kinerja kuartal IV 2025 dengan kontribusi Rp1,96 triliun, yang mayoritas berasal dari segmen rumah tapak sebesar 74%, diikuti ruko 17%, kavling tanah 7%, dan apartemen 2%. Ke depan, prospek usaha SMRA dinilai tetap terjaga seiring perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah hingga 2027 dengan kuota 40.000 unit per tahun.

PT Triniti Dinamik Properti Tbk (TRUE)

TRUE mengumumkan rencana penambahan modal melalui skema penempatan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Perseroan berencana menerbitkan maksimal 757,11 juta saham baru atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Harga pelaksanaan akan ditetapkan paling rendah 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi usaha, dengan potensi bertambahnya jumlah saham beredar menjadi sekitar 8,32 miliar saham.

Rekomendasi Saham Hari Ini

HRTA – Buy 2350-2380 | TP 2430-2520 | SL 2200

SRTG – Buy 1620-1635 | TP 1660-1685 | SL 1525

PWON – Buy 348-354 | TP 360-372 | SL 330

SMRA – Buy 398-404 | TP 412-420 | SL 378

PIPA – Buy 298-306 | TP 314-326 | SL 282

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:IHSG Naik Tipis, SMRA Cetak Lonjakan Penjualan, dan TRUE Siapkan Aksi Korporasi Ini.)

Iran Memanas, Harga Minyak Ikut Mendidih

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia melonjak pada perdagangan Senin pagi. Lonjakan harga minyak ini dipicu oleh kekhawatiran pasar atas aksi protes di Iran yang kian memanas dan berpotensi mengganggu pasokan minyak global.
Dilansir dari Reuters, Senin (12/1/2026), harga minyak mentah berjangka Brent naik 31 sen atau 0,49% ke level US$ 63,65 per barel. Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di level US$ 59,42 per barel naik 30 sen atau 0,51%.

Pekan lalu, keduanya melonjak lebih dari 3%. Ini menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak Oktober lalu. Ketegangan di Iran menjadi motor utama kenaikan harga.

Pemerintah Iran terus memperketat tindakan keras terhadap demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak 2022.Laporan kelompok HAM menyebut kerusuhan sipil ini telah menelan lebih dari 500 korban jiwa. Kondisi ini membuat para pekerja industri minyak di sana menyerukan aksi mogok kerja.

“Situasi ini menempatkan setidaknya 1,9 juta barel ekspor minyak per hari dalam risiko gangguan,” tulis analis ANZ yang dipimpin Daniel Hynes dalam catatannya.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan akan memanggil penasihat seniornya pada Selasa besok akibat ketegangan yang tidak mereda. Trump sebelumnya sempat mengancam akan melakukan intervensi jika kekerasan terhadap demonstran terus berlanjut.

Di tengah ketegangan itu, Venezuela disebut segera melanjutkan ekspor minyak menyusul penggulingan Presiden Nicolas Maduro. Trump menyatakan bahwa pemerintah di Venezuela bersiap untuk menyerahkan hingga 50 juta barel minyak yang sebelumnya terkena sanksi kepada Amerika Serikat.

Kabar ini pun langsung memicu ‘perang’ antarperusahaan minyak global. Mereka berebut mencari kapal tanker untuk mengangkut minyak dari pelabuhan-pelabuhan Venezuela yang kondisinya mulai rusak.

Salah satu raksasa perdagangan komoditas, Trafigura, bahkan sudah bergerak cepat. Dalam pertemuan dengan Gedung Putih, Jumat lalu, mereka menyatakan kapal pertama mereka dijadwalkan akan mulai memuat minyak pada pekan depan.

(Sumber:Iran Memanas, Harga Minyak Ikut Mendidih.)

Dipimpin Dasco, Satgas Galapana DPR dan Pemerintah Kembali Rapat di Aceh

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi (rakor) guna membahas pemulihan Aceh setelah bencana menerjang wilayah tersebut. Rapat ini diikuti Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah.
Rapat digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Ini merupakan rapat koordinasi lanjutan setelah pertama kali digelar pada Selasa (30/12), yang juga dipimpin Dasco.

Adapun rombongan Satgas Galapana yang mengikuti rapat hari ini adalah Dasco, Wakil Ketua DPR F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan, dan anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian.

Perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat yakni Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara), Menteri PU Dody Hanggodo, Mennsos Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata, Sestama BNPB Rustian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Wakasatgas III yang juga Wadankor Brimob Irjen Reza Arief Dewanto.

Rapat dimulai pukul 10.18 WIB. Dalam sambutannya, Dasco menyebut rapat kali ini mendengar laporan tindak lanjut dari hasil rapat sebelumnya. Satgas DPR akan menyerahkan hasil koordinasi terintegrasi kepada Satgas dari pemerintah.

“Saya minta kepada Bapak TA Khalid selaku koordinator posko di satgas DPR RI untuk menyampaikan beberapa laporan,” ujar Dasco membuka rapat.

(Sumber:Dipimpin Dasco, Satgas Galapana DPR dan Pemerintah Kembali Rapat di Aceh.)

Purbaya Sebut Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025 Tak Sesuai Janji 5,7%

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2025 mencapai 5,45%. Angka ini tak sesuai target Purbaya sebesar 5,7%.
Meski begitu, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya.

Pada kuartal-I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87%, lalu naik menjadi 5,12% pada kuartal-II 2025. Namun, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di 5,04% pada kuartal-III 2025.

“Mungkin triwulan keempat di atas 5 (persen), mendekati lima. Kira kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji ya, tapi lumayan masih lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTA, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Menurut Purbaya, ekonomi domestik tetap terjaga pada 2025. Salah satu indikatornya, yakni inflasi tetap terjaga sebesar 2,9% pada Desember 2025.

Pergerakan nilai tukar terpantau melemah di level tp 16.475 sepanjang year to date. Kendati begitu, Purbaya menekankan ekonomi Indonesia masih relatif cukup stabil.

Purbaya menambahkan perbaikan ekonomi ke depan akan terus dilakukan sehingga tumbuh lebih baik.

“Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025 dengan asumsi tadi triwulan keempat tumbuh 5,45%,” tutur Purnbaya.

Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 akan melonjak di kisaran 5,7%. Ini ditopang dari kebijakan atau stimulus yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot perekonomian berjalan dengan baik.

“Saya kira-kira di triwulan keempat bisa tumbuh di atas 5,5%, mungkin 5,6-5,7%,” ujar Purbaya saat acara Car Free Day di Jakarta, Minggu (16/11/2025)

(Sumber:Purbaya Sebut Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025 Tak Sesuai Janji 5,7%.)

Ada 19 Ribu SPPG MBG, Baru 4.535 yang Kantongi Sertifikat Higiene

Jakarta (VLF) – Salah satu pengetatan yang dilakukan pemerintah untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan makan bergizi gratis adalah syarat sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Lebih dari 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dinyatakan sudah mengantongi SLHS.
“Ada 4.535 sudah lulus pemeriksaannya di lab,” tutur Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Kamis (8/1/2026).

Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari total yang saat ini terdata yakni 19.188 SPPG.

Direktur Kesehatan Lingkungan (Kesling) Kementerian Kesehatan RI dr Then Suyanti, MM, menyebut banyak kriteria yang perlu dipenuhi SPPG. Namun, salah satu yang menjadi tantangan adalah penggantian air untuk memasak yang harus menggunakan air minum dalam kemasan.

Hal ini juga guna memastikan nihil kontaminasi bakteri E coli dalam bahan pangan.

“Kalau dari Dinkes-nya dinyatakan lulus baru mereka keluarin, jadi ada banyak poin-poinnya, makanya terus dijaga,” tambah dr Then.

“Termasuk air yang digunakan,” sambung dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 82 juta penerima makanan bergizi gratis (MBG) setidaknya Mei 2026. Sasaran penerima akan diperluas ke anak sekolah di sejumlah pesantren dan pondok, juga mereka yang ada di jalanan dan belum terdata di sekolah rakyat.

(Sumber:Ada 19 Ribu SPPG MBG, Baru 4.535 yang Kantongi Sertifikat Higiene.)

Raksasa Minyak Global Rebutan Minyak Venezuela

Jakarta (VLF) – Raksasa minyak dunia, seperti Chevron hingga perusahaan trading global Vitol dan Trafigura bersaing merebutkan kesepakatan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengekspor minyak mentah dari Venezuela. Persaingan ini mencerminkan tingginya minat industri minyak global untuk mengakses stok dan produksi minyak mentah di Venezuela.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menuntut akses penuh ke sektor minyak Venezuela, tak lama usai penangkapan Nicolas Maduro pada Sabtu pekan lalu. Kini, AS memegang kendali penuh atas penjualan dan pendapatan minyak dari Venezuela.

Dikutip dari Reuters, Jumat (9/1/2026) Pejabat AS menyebut Trump akan mengendalikan penjualan dan pendapatan minyak negara itu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Di sisi lain, Vitol, Trafigura, Chevron, dan perusahaan minyak besar lainnya akan bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat, membahas peran mereka dalam industri minyak Venezuela ke depannya.

Sebelumnya, perusahaan-perusahaan ini dilaporkan telah melakukan lobi intensif kepada pemerintah AS untuk mengamankan perjanjian ekspor minyak Venezuela yang diperkirakan sangat menguntungkan. Mereka memperebutkan kontrak awal hingga 50 juta barel minyak yang telah menumpuk di gudang penyimpanan milik perusahaan minyak negara, PDVSA. Penumpukan stok ini terjadi di tengah embargo minyak ketat yang juga melibatkan penyitaan empat kapal tanker.

Pihak PDVSA menyatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung pada pekan ini, meski tidak memberikan detail lebih lanjut. Mitra ventura bersama utamanya, Chevron, berada di posisi yang sangat kuat untuk menegosiasikan perluasan izin operasinya. Mengingat Chevron adalah satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih bertahan di Venezuela.

Menurut sumber, Chevron kemungkinan memperdagangkan sebagian produksi PDVSA. Pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Chevron harus bersaing dengan perusahaan asing lainnya.

Di sisi lain, PDVSA berharap kesepakatan ini melibatkan mitra lama dan mantan pelanggan mereka. Tujuannya jelas agar Venezuela bisa melunasi utang, meningkatkan produksi yang sempat jeblok, dan mendapat harga yang adil di pasar dunia.

Departemen Energi AS sudah mulai bergerak. Mereka tengah menjalin komunikasi dengan para pemasar komoditas dan pihak perbankan untuk menyiapkan dukungan finansial bagi penjualan minyak mentah dan bahan bakar Venezuela.

(Sumber:Raksasa Minyak Global Rebutan Minyak Venezuela.)

Alasan Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Tahun Ini

Jakarta (VLF) – Pemerintah berencana merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang 2026. Dalam revisi RKAB tersebut produksi batu bara akal dipangkas menjadi 600 juta ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan total produksi batu bara pada 2025 mencapai 790 juta ton.

“Saya rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan melakukan revisi daripada RKAB. Jadi, produksi kita akan turunkan. Urusan RKAB Pak Dirjen Minerba lagi menghitung, yang jelas ya di sekitar 600 juta (ton) lah sekitar itu kurang lebih lah. Bisa kurang, bisa lebih dikit,” katanya dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM 2025 di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Bahlil menjelaskan pemangkasan produksi dilakukan untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan global serta menstabilkan harga. Pasalnya saat ini dari total perdagangan batu bara global yang berkisar 1,3 miliar ton per tahun. Sementara Indonesia sendiri menyuplai 514 juta ton atau setara kurang lebih sekitar 43%.

“Akibatnya apa? Supply and demand itu tidak terjaga. Akhirnya harga batu barang turun. Supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daerah alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang. Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga, aspek-aspek keadilan juga kita tetap harus jaga,” terang Bahlil

(Sumber:Alasan Bahlil Pangkas Produksi Batu Bara Tahun Ini.)

Malaysia OTW Jadi Raja Mobil ASEAN, Ini Dampaknya Buat Indonesia

Jakarta (VLF) – Malaysia bakal jadi raja mobil di ASEAN. Kondisi ini tak bisa dibiarkan, karena kalau keterusan dampaknya untuk Indonesia cukup mengerikan.
Penjualan mobil di Malaysia sepanjang tahun 2025 hampir pasti melampaui Indonesia. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Putu Juli Ardika menyebut, penjualan mobil di Malaysia itu sudah nyaris 800 ribu unit. Sementara di Indonesia, Gaikindo sudah merevisi target menjadi 780 ribu unit. Dengan prediksi penjualan tersebut, maka Malaysia akan merebut takhta raja mobil di ASEAN.

“Malaysia paling tidak sudah mendekati 800 ribu, atau mungkin 700-800 ribu sekian gitu. Kalau kita kan 780 ribuan (prediksi sepanjang tahun 2025) nih untuk prognosa ini. Jadi udah melampaui kita,” kata Putu dikutip CNBC Indonesia.

Sebagai catatan, jika diakumulasi sepanjang 2025 dari Januari sampai November, penjualan mobil di Malaysia mencapai 727.836 unit. Angka itu turun tipis, hanya terpaut 1,15 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 736.317 unit. Asosiasi Otomotif Malaysia menargetkan penjualan 780 ribu unit tahun ini.

Penjualan mobil di Malaysia itu hampir menyamai atau bahkan melewati angka penjualan mobil di Indonesia. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), secara kumulatif, wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) periode Januari-November 2025 mencapai 710.084 unit. Padahal, periode yang sama tahun lalu bisa tembus 785.917 unit. Artinya ada penurunan pasar sebesar 9,6 persen.

Padahal tahun-tahun sebelumnya, penjualan mobil di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Jauh meninggalkan negara-negara lain. Kondisi seperti ini tentu tak bisa dibiarkan. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengungkap, bila situasinya berlanjut terus, maka bukan tidak mungkin juga investor beramai-ramai kabur dan pindah ke Malaysia.

“Ini yang saya khawatirkan, tahun 2025 ini penjualan domestik otomotif di Indonesia ini mungkin sudah sama dengan Malaysia. Kalau situasi ini berlanjut terus, nanti investasinya akan masuk ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Ya, itu yang harus kita perhatikan bersama,” terang Bob.

Menurut Bob, harus segera ada stimulus yang diberikan pemerintah agar menggairahkan penjualan mobil di dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diketahui sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan terkait dengan insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan mempelajari usulan tersebut.

“Saya akan selesaikan itu ya. Terima kasih,” tegas Purbaya.

Belum dijelaskan detail soal insentif yang dimaksud. Agus sebelumnya hanya membocorkan bahwa insentif ini akan mendorong produksi kendaraan ramah lingkungan. Agus pun merespons adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP (lithium ferro phosphate) mendapat stimulus lebih kecil, sedangkan EV dengan bahan baku nikel mendapat stimulus lebih besar.

“Tapi yang paling penting, bagi kita untuk memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan itu juga lebih detail lagi insentifnya,” tegas Agus.

Dia menjelaskan, prinsip utama dalam usulan terbaru ini adalah keterikatan insentif dengan TKDN dan batas emisi. Artinya, tidak semua kendaraan otomatis mendapatkan stimulus.

(Sumber:Malaysia OTW Jadi Raja Mobil ASEAN, Ini Dampaknya Buat Indonesia.)