Jakarta (VLF) – Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengikuti uji coba vaksin baru tuberkulosis (TBC) besutan Bill & Melinda Gates Foundation. Selain Indonesia, lokasi uji coba lain dilakukan pada wilayah dengan beban kasus TBC yang relatif tinggi yakni India dan Afrika.
Setiap tahun, hampir 100 ribu orang meninggal karena TBC di Indonesia. Sementara vaksin BCG untuk TBC yang saat ini tersedia sudah ditemukan sejak 1921, yang artinya berusia 104 tahun. Efektivitas vaksin hanya mampu mencegah risiko kasus berat dan kematian di kelompok anak-anak.

Director for South and Southeast Asia Gates Foundation Hari Menon menyebut kandidat vaksin baru TBC yang disebut M72 sebenarnya masih dalam tahap uji coba awal.

Pada tahap awal, uji coba dilakukan di Afrika Selatan dan Indonesia. Dibutuhkan beberapa tahun untuk mendapatkan merampungkan uji klinis hingga didapatkan hasil.

“Jika berhasil, itu perlu ditingkatkan dan pada saat itu tentu saja mitra lokal seperti Bio Farma akan sangat penting. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mampu memproduksi vaksin dalam jumlah besar dengan biaya rendah. India juga,” terang Hari dalam diskusi media Rabu (7/5/2025).

“Jika vaksin tersebut berhasil, kita tentu perlu mempertimbangkan kemitraan manufaktur di India, Indonesia, dan negara-negara lain. Saat ini masih sangat awal.”

Terpisah, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama menyebut vaksin TBC baru sangat dibutuhkan di tengah beban kasus kematian yang terus meningkat.

Diharapkan lebih efektif untuk mencegah risiko gejala berat pada semua kelompok.

“Vaksin BCG efektivitasnya utamanya hanya untuk masa anak-anak saja mencegah TBC berat dan kematian akibat TBC pada anak. Jadi sudah amat patut dibuat vaksin baru yang jauh lebih efektif,” kata Pro Tjandra dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Rabu (7/5).

(Sumber:RI Jadi Lokasi Uji Coba Vaksin Baru TBC, Sudah Sampai Mana?.)

Jakarta (VLF) – Aplikasi World saat ini sedang dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena faktor keamanan data pengguna. Namun, nasib World bisa jadi lebih parah, yakni ditutup layanannya di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akan memanggil pembuat aplikasi World yang memungkinkan layanannya untuk memindai iris mata pengguna yang merupakan data biometrik yang krusial.

Pemanggilan pembuat World tersebut direncanakan berlangsung pada pekan depan. Pada kesempatan tersebut, pemerintah akan meninjau izin operasional World.

“Jadi, kita saat ini, kita bekukan sementara sambil melihat penjelasan dari mereka,” ucap Meutya ditemui di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).

Disampaikan Meutya di saat yang bersamaan Komdigi juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Komdigi pun melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini.

“Kalau memang tidak bisa dijelaskan, maka ini akan kita berhentikan,” tegas Meutya.

Di Indonesia, aplikasi itu telah dilarang oleh Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) terkait masalah keamanan ketika viral warga Bekasi ramai ‘menyerahkan’ data iris mata dengan imbalan hingga Rp 800 ribu.

Kehebohan ini juga ditanggapi Kementerian Komdigi dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID. Alasannya guna menjamin keamanan ruang digital.

Pasalnya, hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa PT Terang Bulan Abadi belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan tidak memiliki TDPSE sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yaitu PT Sandina Abadi Nusantara.

“Layanan Worldcoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar dalam keterangan resmi Komdigi.

(Sumber:Nasib World Bisa Lebih Parah di Indonesia: Tutup Layanan!.)

Jakarta (VLF) – Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap penyebab pusat perbelanjaan beguguran. Dalam catatan detikcom, beberapa ritel telah menutup sejumlah gerainya seperti Matahari, Giant, hingga terbaru Lulu Hypermarket.
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menilai hal tersebut tak lepas dari perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam berbelanja. Menurut dia, saat ini tren belanja paling sering belanja secara online.

“Mungkin jenuh, banyak (belanja) online. Jadi orang berubah maunya online. Tapi kan ada yang offline juga nggak bisa dibuang. Jadi intinya yang pemain offline juga jualan online kok sekarang,” kata Budiardjo saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2025).

Selain itu, dampak perang dagang yang dipicu oleh Amerika Serikat (AS) juga menjadi penyebabnya. Menurutnya, dampak perang dagang membuat industri ritel lesu.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mempermudah izin berusaha, pajak, hingga memberikan stimulus ke masyarakat. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ke 4,87% pada kuartal I 2025.

“Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT itu akan menyelamatkan,” jelas Budi.

Dia pun memperkirakan industri ritel masih menghadapi tantangan tahun ini. Apalagi momentum hari-hari besar keagamaan telah berlalu.

“Ya itu pasti agak tantangannya. Dan itu setiap tahun turun, ya. Pasti kalau sehabis lebaran tuh dari tahun-tahun turun. Memang wajar, memang turun. Tapi, mungkin harapan kami, makanya dibukanya kerannya belanja pemerintah, mungkin itu harus dibuka atau BLT. Kita minta ada stimulus BLT supaya naikin,” imbuh Budi.

(Sumber:Pengusaha Ungkap Biang Kerok Pusat Belanja Berguguran.)

Jakarta (VLF) – Efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto di awal tahun berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87% (year on year).

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan efisiensi anggaran yang awalnya dimaksudkan untuk mengoptimalkan belanja negara justru menunjukkan efek berantai yang kontraproduktif. Pertumbuhan belanja pemerintah yang kontraksi sebesar -1,38% yoy turut melemahkan kinerja ekonomi.

“Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa pemotongan belanja publik mengurangi denyut aktivitas ekonomi di banyak sektor, terutama di daerah,” kata Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Ketika anggaran transfer ke daerah turut ditekan, pilihan daerah untuk membiayai infrastruktur dan program sosial disebut menjadi sangat terbatas. Padahal selama ini APBD menjadi penopang penting penciptaan lapangan kerja dari infrastruktur desa dan perlindungan sosial.

Wahyudi juga menyoroti hasil efisiensi yang sebagian besar justru dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal program baru tersebut dinilai belum menghasilkan nilai tambah ke ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Sementara itu banyak Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak berjalan karena tidak ada anggaran akibat efisiensi, pendamping desa juga banyak yang dirumahkan, padahal BLK dan pendamping desa adalah penggerak penciptaan lapangan kerja di sektor riil,” ucap Wahyudi.

Terpisah, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan saat daya beli masyarakat sedang ambruk. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat di bawah 5% dalam beberapa kuartal terakhir.

Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023 yakni sebesar 5,05%. Setelahnya yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 tumbuh 4,93%, kuartal III-2024 tumbuh 4,91%, kuartal IV-2024 tumbuh 4,98% dan kuartal I-2025 tumbuh melambat ke 4,89%.

“Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah. Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil, juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” ucap Arief.

Utuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di level 5% pada sisa kuartal tahun ini, Arief menilai belanja pemerintah harus kembali digeliatkan. Terlebih sudah tidak ada faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran.

“Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption,” tutur Arief.

Selain itu, pemerintah disebut harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi supaya investasi bisa tumbuh kencang. Sebab, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%, lebih rendah dibandingkan kuartal IV-2024 yang tumbuh 5,03%.

“Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” saran Arief.

Kondisi ke Depan Bisa Lebih Mengkhawatirkan

Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan ketidakpastian global yang semakin meningkat membuat kondisi ekonomi Indonesia ke depan lebih mengkhawatirkan. Mengingat kuartal I yang sudah alami pelemahan, padahal dampak dari gonjang-ganjing global baru akan dimulai.

“Ini sebelum gonjang-ganjing yang ada di tingkatan eksternal dan itu juga sudah ditopang dengan Ramadan serta Lebaran, tapi ternyata memang ada pelemahan. Jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi,” kata Yose dalam acara Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Yose melihat ekspor Indonesia akan terpengaruh dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Ekspor kita bukan hanya ke AS, tetapi dengan pelemahan yang ada di tingkatan global, itu harga-harga komoditas akan turun, padahal banyak pemasukan kita asalnya dari komoditas dan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada ekspor kita yang akhirnya menurunkan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Yose.

Menurut Yose, pemerintah harus lebih bersiap diri menghadapi kondisi-kondisi yang semakin tidak menentu ke depan. Pasalnya permasalahan ke depan disebut akan lebih kompleks.

“Jadi ini belum ada apa-apanya nih kelihatannya, jadi memang perlu pegangan lebih erat lagi, lebih keras lagi. Permasalahannya dalam ekonomi kita internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan. Kalau tahun 2008 atau 2012 ketika ada krisis itu, Indonesia kan bahkan sempat disebut komodo dragons economy karena kulitnya tebal, resilien, tetapi ternyata sekarang ini nggak terlalu seperti itu,” imbuhnya.

(Sumber:Efisiensi Bikin Pertumbuhan Ekonomi Lesu, Pemerintah Wajib Lakukan Ini.)

Jakarta (VLF) – Utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dihapus. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hal itu dilakukan agar Istaka Karya dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang menunggak bertahun-tahun.
Menurut pria yang akrab disapa Tiko, BUMN yang memiliki hak tagih kepada Istaka Karya setuju atas rencana tersebut. Istaka Karya sendiri sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

“Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

“Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

“Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

“Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

Proses hapus utang ini ditafsir memakan waktu selama dua bulan. Nantinya Menteri BUMN Erick Thohir akan menyampaikan kriteria kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian dilakukan RUPS. Terkait jumlah utang yang akan dihapus, Tiko menyebut belum mengetahuinya.

Nantinya setelah dua bulan tersebut dan telah mendapat persetujuan di RUPS, hasilnya akan diserahkan kepada hakim pengawas yang menangani pailitnya Istaka Karya. Hakim Pengawas lantas akan memutuskan pembagian hasil penjualan aset Istaka Karya kepada vendor eksternal.

(Sumber:Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus Demi Bayar Vendor.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menyambut langsung Bill Gates dari pintu Istana Merdeka.
Pantauan detikcom, Rabu (7/5/2025), Bill Gates tiba di Istana Merdeka pukul 08.15 WIB. Turun dari mobil, Bill Gates disambut Prabowo yang bawah tangga pilar Istana.

Setelah itu, Prabowo mengajak Bill Gates ke pilar Istana dan memperkenalkan delegasi Indonesia. Adapun delegasi yang turut menyambut yakni Mesesneg Prasetyo Hadi, Menkes Bugi Gunadi Sadikin, Menlu Sugino, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setelah itu, Prabowo dan Bill Gates masuk ke ruang kredensial untuk berjabat tangan. Keduanya lalu masuk ke ruangan untuk melakukan pertemuan. Para delegasi turut ikut dalam pertemuan tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana sebelumya mengatakan pertemuan Prabowo dan Bill Gates akan membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan.

“Khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik,” kata Yusuf dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025)

Sebelumnya, Prabowo juga telah mengungkap rencana pertemuannya dengan Bill Gates hari ini. Prabowo menyebut Bill Gates ingin bertemu dengannya untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menyebut program MBG ini cukup membanggakan bagi dirinya. Dia menyebut banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut.

“Tanggal 7 yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya, sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November minta ketemu, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo mengaku merasa tersanjung atas hal itu. Sebab, menurutnya, program MBG masih berjalan dan belum bisa dikatakan berhasil.

“Saya merasa sangat besar hati, saya mengatakan ‘jangan muji kita, kita belum berhasil, kita berhasil insyaallah Desember 2025’,” ujarnya.

“Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita, dalam keadaan bersih dalam keadaan aman, keadaan bergizi pada saat itulah boleh kita terima ucapkan selamat,” lanjut Prabowo.

(Sumber:Tiba di Istana, Bill Gates Disambut Langsung Prabowo Saat Turun dari Mobil.)

Jakarta (VLF) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap bisa dijerat hukum. Dia menegaskan penegakan hukum pada BUMN dijamin tidak akan melemah.
Kekhawatiran melemahnya penegakan hukum ke BUMN muncul usai adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan petinggi BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sebuah kasus korupsi bisa diperkarakan apabila kasus tersebut melibatkan penyelenggara negara.

Dia menegaskan semua tindak pidana yang dilakukan petinggi BUMN, utamanya korupsi akan tetap bisa diproses oleh aparat penegak hukum (APH). Hal itu dilakukan sepanjang ada bukti yang kuat untuk menjerat petinggi BUMN. Dia menegaskan tidak ada pembatasan sama sekali untuk penegakkan hukum ke direksi dan komisaris BUMN.

“Sekarang kan UU BUMN sudah disahkan, yang kedua setiap pelanggaran hukum terkait tindak pidana apalagi korupsi semua aparat penegak hukum tetap boleh. Tetapi memang yang dilakukan sepanjang dilakukan proven, proven terhadap sebuah kebijakan yang diambil, jadi APH sama sekali tidak dibatasi untuk melakukan itu. Kalau yang namanya korupsi ya siapapun yang terlibat ya pasti dilakukan. Apalagi kalau dilakukan atas etikat buruk,” beber Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) kemarin.

Supratman melanjutkan soal jeratan hukum karena praktik yang menimbulkan kerugian negara juga akan bisa dilakukan. Bentuknya adalah melihat proses pengambilan keputusan dari petinggi BUMN-nya. Apabila dalam proses bisnisnya ada praktik yang memicu kerugian negara itu bisa menjadi pertimbangan perkara aparat penegak hukum.

“Bahwa bisnis itu ada untung ruginya, tergantung situasi dalam proses pengambilan keputusan. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan perencanaan yang baik, kemudian ternyata menimbulkan kerugian usaha. Itu akan menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum,” pungkas Supratman.

(Sumber:Menkum Jamin Direksi-Komisaris BUMN Bisa Dijerat Hukum Bila Korupsi.)

Jakarta (VLF) – Merek Denza, yang didaftarkan PT Worcas Nusantara Abadi (WNA) dan digugat oleh BYD, ternyata sudah ganti pemilik di Indonesia. Untuk sementara, BYD dinyatakan kalah dalam sengketa merek Denza di Pengadilan Jakarta Pusat.
Sebelumnya, BYD melayangkan gugatan pada PT Worcas Nusantara Abadi terkait merek Denza. Sebagaimana diketahui, BYD baru saja membawa MPV listrik Denza ke pasar Indonesia. Sementara di Indonesia, nama Denza ternyata sudah didaftarkan oleh perusahaan lain

Berdasarkan Putusan 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst, BYD dinyatakan kalah di pengadilan.

Soalnya, pihak tergugat PT Worcas Nusantara Abadi, ternyata sudah mengalihkan kepemilikannya terhadap merek Denza kepada pihak lain secara sah jauh sebelum tanggal gugatan diajukan. Pihak tergugat menilai BYD salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat (Error in persona).

Dikutip dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, PT WNA dikenal sebagai perusahaan makanan dan minuman khas Indonesia, salah satu produk yang dipasarkan adalah Kopi. PT WNA mendaftarkan merek “Denza” pada 3 Juli 2023 ke DJKI dengan nomor registrasi IDM001176306 pada kelas 12 (di antaranya diperuntukkan bagi jenis barang kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara, atau air). Merek tersebut memperoleh pelindungan hingga 3 Juli 2033.

Di sisi lain, BYD mendaftarkan merek Denza di Indonesia pada 8 Agustus 2024, dengan kode kelas yang sama.

BYD melihat tidak adan hubungan antara lini bisnis PT WNA dengan pendaftaran merek Denza.

Selain itu kuasa hukum BYD juga melampirkan merek lain yang diduga coba didaftarkan oleh PT WNA. Namun ditolak oleh Direktorat Merek.

Fakta lain dari persidangan terungkap, nama Denza yang sebelumnya didaftarkan PT Worcas Nusantara Abadi sudah beralih kepemilikannya kepada PT Raden Reza Adi.

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas kepemilikan merek, maka apakah merek milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi,” tulis putusan tersebut.

Merek Denza telah beralih kepemilikan kepada PT Raden Reza Adi berdasarkan perjanjian pengalihan hak atas merek di hadapan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 1 tertanggal 10 September 2024.

Denza telah secara resmi diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek pada Kantor Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) pada tanggal 11 September 2024, dan Turut Tergugat juga telah memberi tanda terima resmi atas permohonan pengalihan.

Fakta itu diperkuat dengan lampiran bukti surat bertanda T-3 berupa print-out dari situs Wold Intellectual Property Organization (Wipo), diperoleh fakta merek Denza dengan nomor pendaftaran IDM001176306, di kelas 12 telah beralih kepemilikan kepada pihak lain yaitu PT Raden Reza Adi.

Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia, Luther T Panjaitan menerima keputusan pengadilan. Namun pihaknya masih mempertimbangkan mengambil langkah lebih lanjut.

“Namun perlu kita lihat bersama dalam konteks ketetapannya, di mana karena pihak yang digugat telah memindahkan hak kepemilikan nya ke pihak lain. Oleh karenanya belum sepenuhnya selesai, untuk selanjutnya kami sedang kaji kembali secara internal,” kata Luther kepada detikOto, Senin (5/5/2025).

BYD sebagai penggugat menganggap Denza merupakan merek terkenal di seluruh dunia. BYD mengklaim merek Denza telah didaftarkan di China, Inggris, Tanzania, San Martin, Lebanon, Kuwait, EU, Republika Dominika, Djibouti, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika dan Anguila. Lebih lanjut, BYD dan anak perusahaannya sudah mengajukan permohonan merek Denza lebih dari 100 negara.

(Sumber:BYD Kalah di Pengadilan, Ternyata Ini Pemilik Baru Merek Denza di Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Kabar mengenai kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 16 persen pada tahun 2025 tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN dan masyarakat luas. Informasi ini menyebar melalui berbagai platform media sosial dan pemberitaan online, memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan mengenai kebenarannya.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai rencana kenaikan gaji PNS hingga 16 persen di internal Kementerian PANRB. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti ini memerlukan koordinasi dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan sebelum dapat diumumkan secara resmi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa setiap kebijakan baru soal gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji PNS untuk tahun 2025.

Simulasi Gaji PNS Jika Naik 16 Persen

Jika kenaikan gaji sebesar 16 persen benar-benar direalisasikan, berikut adalah estimasi besaran gaji PNS tahun 2025 berdasarkan golongan.

Golongan I

Ia: Rp1.955.412 – Rp2.926.216
Ib: Rp2.135.328 – Rp3.098.012
Ic: Rp2.225.692 – Rp3.229.092
Id: Rp2.319.884 – Rp3.365.624

Golongan II

IIa: Rp2.533.440 – Rp4.226.344
IIb: Rp2.766.600 – Rp4.405.100
IIc: Rp2.883.644 – Rp4.591.512
IId: Rp3.005.676 – Rp4.785.696

Golongan III

IIIa: Rp3.231.412 – Rp5.307.232
IIIb: Rp3.368.176 – Rp5.531.808
IIIc: Rp3.510.624 – Rp5.765.780
IIId: Rp3.659.104 – Rp6.009.612

Golongan IV

IVa: Rp3.813.848 – Rp6.263.884
IVb: Rp3.975.204 – Rp6.528.828
IVc: Rp4.143.404 – Rp6.805.024
IVd: Rp4.318.680 – Rp7.092.820
IVe: Rp4.501.264 – Rp7.392.912

Sebagai catatan, angka-angka di atas merupakan simulasi berdasarkan kenaikan 16 persen dari gaji pokok yang tercantum dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 dan belum merupakan keputusan resmi.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen untuk tahun 2025. Masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

(Sumber:Gaji PNS 2025 Dikabarkan Naik 16 Persen, Berapa Besarannya?.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan kemudahan rakyat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Lebih dari 200 bupati dan wali kota sudah menyiapkan lahan,” kata Prabowo dikutip Selasa (6/5/2025).

Pernyataan ini disampaikan Presiden saat Rapat Terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo menyebut lebih dari 200 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia telah menyatakan komitmennya dengan menyediakan lahan seluas 5 hingga 8 hektare untuk mendirikan sekolah berasrama.

“Ini menunjukkan inisiatif ini benar-benar tumbuh dari bawah,” ujarnya.

Dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat. Dalam waktu singkat, hanya sekitar enam bulan sejak kebijakan ini dirancang, Kementerian Sosial bersama kementerian terkait telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Prabowo juga menggarisbawahi bahwa proses perencanaan dilakukan dengan rinci. Lokasi pembangunan ditentukan di kantong-kantong kemiskinan, tepatnya di daerah dengan kelompok masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 dalam DTSEN.

Tak hanya itu, Prabowo mengaku terharu menerima laporan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf apalagi saat melihat foto-foto wajah cerita calon siswa sekolah rakyat. Meski mereka masuk keluarga miskin namun tetap nampak cerita dan bersemangat.

Terakhir, dia berpesan bahwa pemerintah berkomitmen membuka minimal 100 sekolah berasrama dengan tahap pertama sebanyak 53 sekolah rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Sebagai informasi tambahan, sejak awal bergulir, Kemensos menerima 351 surat usulan pendirian Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 295 Pemda menyampaikan proposal, dan sebanyak 287 diantaranya mengikuti Desk Pembahasan dan Klarifikasi Usulan yang diselenggarakan Kemensos pada pertengahan April lalu.

Pembangunan Sekolah Rakyat diprioritaskan berdasarkan tingkat kesiapan seperti penilaian hasil desk dan survei fisik Kementerian Pekerjaan Umum, serta tingkat kemiskinan daerah.

(Sumber:Presiden Prabowo Puji Kerja Cepat Pemda Sukseskan Sekolah Rakyat.)