Jakarta (VLF) – Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki tata kelola, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena berperan penting dalam percepatan penurunan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG agar pelaksanaan program di wilayah terpencil dapat berjalan optimal.
Menko Pangan menegaskan percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah dan ditargetkan selesai dalam pekan ini. Pendataan kebutuhan dan kesiapan SPPG di wilayah tersebut juga sebagian besar telah rampung.
“Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” kata Zulkifli Hasan.
Validasi Data Penerima
Selain memperbaiki sasaran, pemerintah juga melakukan validasi data penerima manfaat MBG. Hasilnya, ditemukan koreksi terhadap 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang sebelumnya terhitung ganda (double counting).
Pemerintah juga merekomendasikan 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kelompok ekonomi mampu agar tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat MBG.
“Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” kata Menko Pangan.
Pengawasan SPPG Diperketat
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga menegaskan tidak ada kompromi terhadap standar keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Saat ini terdapat 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan dan sedang menjalani proses penertiban. Pemerintah menegaskan SPPG yang tidak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang ditetapkan akan ditutup secara permanen.
Ketentuan SLHS juga diberlakukan dalam penyelenggaraan MBG di pondok pesantren. Pondok pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang diperbolehkan membangun dan mengelola dapur sendiri, selama memenuhi seluruh standar dan persyaratan SLHS. Sementara itu, pondok pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang akan dilayani melalui SPPG. Mekanisme pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga,” tegas Zulkifli Hasan.
Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat pengawasan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dideteksi lebih cepat, dikoordinasikan secara terpadu, dan segera ditindaklanjuti.
“Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum tepat kita koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kita tertibkan. Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Zulkifli Hasan.
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri tiga menteri koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Rapat juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta enam wakil menteri dari kementerian terkait. Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.
(Sumber:Menko Pangan Tegaskan MBG Diprioritaskan untuk Ibu Hamil, Balita, & Daerah 3T.)